Xcloud.id

Blog

  • Sejumlah Pejabat Tinggi di Bangli Datangi Kejati Bangli, Ada Apa?

    Sejumlah Pejabat Tinggi di Bangli Datangi Kejati Bangli, Ada Apa?

    PIKIRAN RAKYAT – Sejumlah pejabat tinggi di lingkup pemerintahan di Kabupaten Bangli, termasuk Kadis Koperasi setempat diperiksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali. Hal ini diketahui saat mereka mendatangi Kejati pada Kamis, 27 Februari 2025.

    Berdasarkan pemberitaan Pikiran Rakyat Bali, sejumlah pejabat tinggi tersebut mendatangi Kejati menggunakan kendaraan masing-masing untuk dimintai keterangan oleh tim penydik dalam kasus dugaan pemerasan yang tengah didalami.

    Akan tetapi belum diketahui secara pasti mengenai kasus dugaan pemerasan apa yang tengah ditangani Kejati hingga memanggil tujuh kepala dinas di lingkup pemerintahan Kabupaten Bangli.

    Demikian juga disampaikan Kasi Penkum Kejati Bali, Putu Agus Eka Sabana. Dalam keterangannya, ia menyatakan belum menerima laporan resmi dari jaksa penyelidik soal kasus yang sedang berjalan.

    Potret Salah satu mobil dinas pejabat Pemkab Bangli terparkir di kantor Kejati Bali.

    “Benar ada pemeriksaan, namun mengenai kasus yang ditangani kami belum menerima laporan lebih lanjut,” ujarnya.

    Hingga kini, Kejati Bali terus melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus dugaan pemerasan yang melibatkan beberapa pejabat daerah. Proses ini diyakini akan menggali lebih banyak informasi, termasuk soal bagaimana praktik tersebut dilakukan dan siapa yang terlibat.***

    Disclaimer: Artikel ini telah tayang sebelumnya di Pikiran Rakyat Bali dengan judul ‘Tujuh Kepala Dinas Bangli Diperiksa Kejati Bali Terkait Dugaan Pemerasaan’.

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kemendagri sebut ada 18 daerah anggarannya belum sanggup gelar PSU

    Kemendagri sebut ada 18 daerah anggarannya belum sanggup gelar PSU

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan ada sebanyak 18 daerah yang anggarannya belum sanggup menggelar pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024, setelah adanya putusan MK terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) 2024.

    Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menjelaskan bahwa ke-18 daerah itu terdiri dari 16 daerah yang gugatannya dikabulkan oleh MK, dan dua daerah yang perlu PSU karena kemenangan kotak kosong.

    “Kami mohon dukungan dari DPR RI, kami mendorong supaya ada penambahan pos APBD untuk daerah yang minim untuk pemungutan suara ulang,” kata Ribka saat rapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

    Adapun dari 40 perkara PHPU Kada Tahun 2024 yang diperiksa secara lanjut, MK mengabulkan sebanyak 26 perkara, menolak 9 perkara, dan tidak menerima sebanyak 5 perkara. Sehingga dari 26 perkara yang dikabulkan, ada 16 daerah yang anggarannya belum sanggup dan ada 8 daerah yang sanggup.

    Dia mengatakan Kemendagri akan mendorong pemerintah daerah melakukan penyesuaian melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan menyampaikan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD 2025.

    Kemudian, dia mengatakan Kemendagri akan mengusulkan agar pemerintah daerah dapat memenuhi penganggaran kebutuhan pendanaan PSU dalam APBD 2025 melalui penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja dalam APBD TA 2025 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

    Namun dia tak menampik ada kendala yang dihadapi oleh daerah, karena kondisi kepala daerahnya baru terpilih.

    Menurut dia, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun tengah mencari mekanisme yang tepat agar pemerintah daerah segera menyiapkan dana tambahan.

    “Kemendagri akan mendorong pemerintah daerah memaksimalkan, mengefisiensi, kemudian memprioritaskan dana-dana yang tidak digunakan untuk kepentingan lain, kiranya disiapkan di biaya tak terduga (BTT) daerah,” katanya.

    Berikut daerah yang sanggup menggelar PSU:

    1. Kabupaten Bungo

    2. Kabupaten Bangka Barat

    3. Kabupaten Barito Utara

    4. Kabupaten Magetan

    5. Kabupaten Mahakam Ulu

    6. Kabupaten Kutai Kartanegara

    7. Kabupaten Siak

    8. Kabupaten Banggai

    Daerah yang masih membutuhkan tambahan anggaran untuk PSU:

    1. Provinsi Papua

    2. Kabupaten Kepulauan Talaud

    3. Kabupaten Buru

    4. Kabupaten Pulau Taliabu

    5. Kabupaten Pasaman

    6. Kabupaten Empat Lawang

    7. Kabupaten Pesawaran

    8. Kabupaten Bengkulu Selatan

    9. Kabupaten Serang

    10. Kabupaten Tasikmalaya

    11. Kabupaten Boven Digoel

    12. Kabupaten Gorontalo Utara

    13. Kabupaten Parigi Moutong

    14. Kota Banjarbaru

    15. Kota Palopo

    16. Kota Sabang

    17. Kota Pangkalpinang (kotak kosong menang)

    18. Kabupaten Bangka (kotak kosong menang)

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rupiah melemah karena The Fed merasa tidak perlu turunkan suku bunga

    Rupiah melemah karena The Fed merasa tidak perlu turunkan suku bunga

    Rupiah hari ini diperkirakan masih diperdagangkan melemah di kisaran Rp16.350-Rp16.450 dipengaruhi kebijakan tarif Presiden Trump

    Jakarta (ANTARA) – Analis Bank Woori Saudara Rully Nova menilai pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi sikap Federal Reserve (The Fed) yang merasa tidak perlu lagi menurunkan suku bunga acuan.

    Pernyataan tersebut disampaikan oleh The Fed karena sudah cukup puas dengan kondisi tenaga kerja Amerika Serikat (AS)

    “Rupiah hari ini diperkirakan masih akan diperdagangkan melemah di kisaran Rp16.350 – Rp16.450 dipengaruhi oleh kebijakan tarif Presiden Trump (Presiden AS) dan pernyataan The Fed yang hawkish,” ungkapnya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

    Ke depan, fokus The Fed adalah penurunan inflasi sesuai target 2 persen. Ini berarti The Fed takkan terburu-buru menurunkan suku bunga karena target inflasi masih jauh dari sasaran.

    Meninjau kondisi domestik, volatilitas transaksi di bursa efek yang masih berlanjut memberatkan pergerakan kurs rupiah.

    “Volatilitas di bursa efek terutama disebabkan oleh saham bank dampak dari keputusan BI (Bank Indonesia) yang masih menahan suku bunga tinggi dalam waktu lama,” ujar Rully.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari Kamis di Jakarta melemah hingga 74 poin atau 0,45 persen menjadi Rp16.454 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.380 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini turut melemah ke level Rp16.431 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.378 per dolar AS.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Lelang Frekuensi 1,4 GHz: Mastel Desak Regulasi Tegas dari Komdigi – Page 3

    Lelang Frekuensi 1,4 GHz: Mastel Desak Regulasi Tegas dari Komdigi – Page 3

    Mastel juga menyoroti perlunya perbedaan layanan dan harga antara wilayah perkotaan (urban) dan pedesaan (rural). Jika tidak ada diferensiasi, Mastel menilai Komdigi kurang memahami keunikan teknologi BWA.

    Selain harga, Mastel meminta Komdigi untuk memasukkan kebijakan lokal dalam lelang frekuensi 1.4 GHz. Misalnya, pembagian beban pembangunan infrastruktur antara wilayah urban dan rural jika terdapat lebih dari satu pemenang di suatu zona.

    “Komdigi juga harus memberikan target pembangunan yang berbeda bagi pemenang tender. Seharusnya, Komdigi memprioritaskan pembangunan BWA di daerah rural yang belum terjangkau layanan FTTH. Tanpa program prioritas, sulit untuk mengukur keberhasilan BWA,” Sigit menjelaskan.

     

  • Ini Kunci Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia Bisa Melesat – Page 3

    Ini Kunci Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia Bisa Melesat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Ekonomi Kreatif (Wamenekraf) Irene Umar menekankan pentingnya edukasi dalam pemanfaatan teknologi Web3 sebagai langkah strategis untuk mendukung pembangunan ekonomi digital dan pengembangan bisnis berbasis blockchain di Indonesia.

    Dalam diskusi panel bertajuk Web3 Industry Outlook: Global and Indonesian Market Perspective 2025 yang berlangsung di Jakarta pada 13 Februari 2025, Irene menggarisbawahi bahwa edukasi Web3 sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada generasi muda dan pelaku industri mengenai cara membangun bisnis yang berkelanjutan serta strategi mengatasi tantangan dalam ekosistem ini.

    “Di Indonesia, dengan banyak talenta hebat di sini, dan beberapa juga memiliki kartu identitas [untuk cryptocurrency] sehingga dapat membuka banyak peluang. Karena pada 10 tahun terakhir, Indonesia telah bekerja keras dalam menyediakan akses internet untuk semua orang. Maka dibutuhkan langkah selanjutnya,” tutur Irene.

    Menurutnya, industri Web3 di Indonesia telah berkembang pesat, dan untuk memastikan pertumbuhannya yang berkelanjutan, dukungan dari pemerintah serta kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting. Ia juga menekankan bahwa industri teknologi dan aset kripto harus mendapatkan eksposur yang lebih luas, sehingga para builder lokal dapat lebih dikenal dan diakui dalam skala global.

    “Kita [Indonesia] tidak boleh hanya menjadi pasar konsumen, kita tidak hanya menjadi target konsumen bagi para adopter. Kita punya builder, dan mereka ini butuh untuk diekspos, siapa saja gitu para builder yang ada di Indonesia,” tambahnya.

     

  • Bersih-Bersih Militer ala Trump Dimulai, Transgender Bakal Dipecat

    Bersih-Bersih Militer ala Trump Dimulai, Transgender Bakal Dipecat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Amerika Serikat (AS) berencana mengambil tindakan keras kepada personel militernya yang merupakan transgender. Hal ini selaras dengan langkah Presiden Donald Trump yang menyasar kelompok tersebut secara pribadi melalui perintah eksekutif bulan lalu.

    Mengutip The Guardian, Pentagon telah mengatakan bahwa militer AS tidak akan lagi mengizinkan individu transgender untuk bergabung dan akan berhenti melakukan atau memfasilitasi prosedur yang terkait dengan transisi gender bagi anggota militer.

    Memo larut malam pada Rabu (26/2/2025) itu melangkah lebih jauh. Dikatakan bahwa Pentagon harus membuat prosedur untuk mengidentifikasi pasukan yang transgender dalam waktu 30 hari dan kemudian dalam waktu 30 hari sejak saat itu, harus mulai memberhentikan mereka dari militer.

    “Merupakan kebijakan pemerintah Amerika Serikat untuk menetapkan standar tinggi bagi kesiapan, daya mematikan, kekompakan, kejujuran, kerendahan hati, keseragaman, dan integritas anggota angkatan bersenjata,” kata memo itu.

    “Kebijakan ini tidak konsisten dengan batasan medis, bedah, dan kesehatan mental pada individu dengan disforia gender atau yang memiliki diagnosis atau riwayat terkini, atau menunjukkan gejala yang konsisten dengan disforia gender.”

    Tidak ada persyaratan bagi pasukan transgender untuk mengidentifikasi diri sendiri. Pentagon tidak memiliki angka pasti jumlah kaum itu yang terdaftar sebagai personil militer.

    Pentagon mengatakan keringanan akan diberikan hanya “dengan syarat ada kepentingan pemerintah yang kuat untuk mempertahankan anggota angkatan bersenjata yang secara langsung mendukung kemampuan berperang”.

    Ditambahkan bahwa untuk keringanan, pasukan juga harus dapat memenuhi sejumlah kriteria, termasuk bahwa anggota angkatan bersenjata “menunjukkan stabilitas selama 36 bulan berturut-turut dalam jenis kelamin tanpa tekanan yang signifikan secara klinis”.

    Militer memiliki sekitar 1,3 juta personel tugas aktif. Dari jumlah itu, para pembela hak transgender mengatakan ada sekitar 15.000 anggota militer transgender. Di sisi lain, pejabat mengatakan jumlahnya hanya ribuan.

    Langkah tersebut, yang lebih jauh dari pembatasan yang diberlakukan Trump pada anggota militer transgender selama pemerintahan pertamanya, digambarkan sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh para pendukungnya.

    “Ruang lingkup dan tingkat keparahan larangan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah pembersihan total semua individu transgender dari dinas militer,” kata Shannon Minter dari National Center For Lesbian Rights (NCLR).

    Memo tersebut diajukan di pengadilan sebagai bagian dari gugatan hukum yang diajukan oleh NCLR dan GLAD Law. Gugatan tersebut menantang konstitusionalitas perintah eksekutif bulan Januari karena dianggap melanggar komponen perlindungan yang sama dari amandemen kelima.

    Bulan ini, menteri pertahanan AS, Pete Hegseth, mengatakan orang-orang dengan disforia gender yang sudah bertugas di militer akan “diperlakukan dengan bermartabat dan hormat”.

    (luc/luc)

  • Detik-Detik Evakuasi Jasad Bos Ruko Dicor Kuli Bangunan di Jaktim, Perlu Waktu 3 Jam – Halaman all

    Detik-Detik Evakuasi Jasad Bos Ruko Dicor Kuli Bangunan di Jaktim, Perlu Waktu 3 Jam – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Jasad seorang pria ditemukan dicor di saluran pembuangan bangunan kawasan Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (26/2/2025).

    Jasad tersebut, merupakan pemilik gedung ruko berinisial JS (69). JS menjadi korban penganiayaan berat hingga mengakibatkan kematian. 

    Hal tersebut, diungkap oleh Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicolas Ary Lilipaly kepada wartawan, Rabu. 

    “Ya, pembunuhan dan atau penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia,” ucapnya. 

    Sementara itu, terduga pelaku telah diamankan pihak kepolisian. Pelaku disangkakan Pasal 338 atau 351 KUHP tentang pembunuhan dan penganiayaan berat.

    “(Pelaku) Sudah (ditangkap), pelaku berinisial ZA umurnya 35 tahun,” terang Nicolas. 

    Terduga pelaku berinisial ZA (35) diduga membunuh korban karena sakit hati. 

    Adapun proses evakuasi terhadap korban dugaan pembunuhan ini, melibatkan petugas pemadam kebakaran (Damkar) Jakarta Timur.

    Proses Evakuasi Korban

    Korban dugaan pembunuhan di Jaktim ini, ditemukan dalam keadaan terkubur semen atau dicor di area ruko miliknya pada Rabu, sore.

    Kasudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur, Muchtar Zakaria, menjelaskan saat proses evakuasi jasad JS ditemukan dalam keadaan tertimbun coran setinggi satu meter.

    Awalnya, petugas Damkar awalnya mendapat permintaan bantuan dari pihak kepolisian. 

    “Kita dapat permintaan bantuan dari kepolisian. Meminta bantuan untuk evakuasi jenazah di dalam coran beton. Tinggi coran kurang lebih 1 meter,” kata Muchtar, Rabu, dilansir TribunJakarta.com. 

    Dalam proses evakuasi jasad JS tersebut, jajaran Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur mengarahkan empat unit rescue, 20 personel.

    Lantas, evakuasi dilakukan dengan cara membongkar beton coran menggunakan sejumlah perkakas perlengkapan Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur.

    Menurut Muchtar, pihaknya menghabiskan waktu evakuasi selama 3 jam.

    “Kita mulai evakuasi pukul 17.25 WIB, selesai pukul 20.45 WIB. Setelah dievakuasi jenazah kita serahkan ke pihak kepolisian untuk dibawa ke RS Polri Kramat Jati,” jelasnya. 

    Kini, jenazah korban masih berada di Instalasi Kedokteran Forensik RS Polri Kramat Jati untuk proses autopsi memastikan penyebab kematian.

    Sementara itu, Kabid Yandokpol RS Polri Kramat Jati, Kombes Hery Wijatmoko, mengatakan pihaknya masih melakukan autopsi.

    Ia menyebut, nantinya hasil autopsi akan diserahkan ke penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur.

    Terkait identitas, tim dokter forensik RS Polri Kramat Jati tidak melakukan proses identifikasi. Sebab, saat dibawa ke Instalasi Kedokteran Forensik jenazah sudah memiliki identitas.

    “Pagi ini kita autopsi. Dalam permintaan autopsi sudah ada identitas,” tutur Hery.

    Sebelumnya, keluarga melaporkan kehilangan orang. Hingga hasil penyelidikan diketahui jasad korban berada di lokasi penemuan. 

    Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto, menjelaskan laporan kehilangan tersebut, disampaikan istri korban. 

    “(Korban) pemilik bangunan yang sedang direnovasi. Awalnya dilaporkan meninggalkan alamat. Awalnya dilaporkan istrinya meninggalkan alamat,” tuturnya.

    Korban terakhir kali pamit kepada istrinya untuk mengecek renovasi tokonya pada Minggu (16/2/2025) pagi.

    Kronologi Kejadian

    Diketahui, penganiayaan dan pembunuhan terhadap bos ruko bangunan ini, bermula pada Minggu (16/2/2025). Yakni, ketika saat korban datang ke proyek renovasi tokonya karena tukangnya mogok kerja. 

    Korban datang ke proyek karena karyawan yang bekerja mogok kerja, sehingga korban marah.

    Pihak kepolisian juga menjelaskan, terduga pelaku adalah seorang kuli yang bekerja di proyek renovasi tersebut dan bertugas menjaga lokasi.

    “Kebetulan, terduga pelaku ini berada di TKP (tempat kejadian perkara). Dia menjaga proyek yang ada di sini,” jelas Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicolas Ary Lilipaly.

    Saat itu, korban mengajak terduga pelaku untuk melapor ke Polres Metro Jakarta Timur terkait indikasi pencurian peralatan proyek oleh karyawan. 

    Namun, terduga pelaku menolak ajakan itu, dan meminta gajinya sebesar Rp 900 ribu. Hal itu memicu amarah korban.

    Lantas, korban yang marah menganiaya terduga pelaku di dalam tokonya.

    “Awalnya dia (korban) menampar terduga pelaku. Selanjutnya, dia memukul dan akhirnya terduga pelaku menangkis dan mendorong, sehingga korban jatuh,” tuturnya. 

    Akibat insiden tersebut, terduga pelaku membalas perbuatan korban hingga terjadi pembunuhan atau penganiayaan berat.

    Korban dipukul dan ditimpa menggunakan batu hingga dinyatakan meninggal dunia di dalam tokonya. 

    Nicolas menyebut, terduga pelaku menyeret korban dan menimbunnya di saluran air. 

    “Pada 18 Februari 2025, terduga pelaku memastikan bahwa korban telah meninggal dan panik. Selanjutnya, terduga pelaku menyeret korban dan menaruhnya di saluran air, kemudian ditutup semen dan batu bata,” terangnya. 

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Jenazah Bos Ruko di Pulogadung Dicor Sedalam 1 Meter

    (Tribunnews.com/Abdi Ryanda Shakti, Reynas Abdila, TribunJakarta.com/Bima Putra, Kompas.com)

  • Pimpinan MPR yakin distribusi BBM tak terganggu kasus Pertamina

    Pimpinan MPR yakin distribusi BBM tak terganggu kasus Pertamina

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno meyakini distribusi bahan bakar minyak (BBM) menjelang Ramadhan 1446 Hijriah tidak terganggu usai terungkap kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerja sama.

    “Pertamina bekerja berdasarkan sistem dan mekanisme yang baku, bukan pada orang per orang. Karena itu, kami yakin tidak akan ada gejolak, gangguan, atau hambatan terkait distribusi BBM dalam rangka persiapan Ramadhan dan Idul Fitri,” kata dia dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis.

    Menurut Eddy, Pertamina memiliki prosedur ketat ketika terdapat direksi maupun jajaran yang tidak bisa menjalankan tugas.

    “Sebagai perusahaan dengan reputasi internasional, saya yakin dalam waktu dekat, pihak Pertamina akan menetapkan pejabat atau pelaksana tugas yang akan melaksanakan tugas dirut, baik Patra Niaga maupun International Shipping, mengingat transportasi dan distribusi BBM sangat vital bagi perekonomian nasional,” ujarnya.

    Di samping itu, Eddy mengatakan bahwa kasus rasuah dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan BUMN yang berperan sentral dalam penyediaan kebutuhan esensial masyarakat tersebut.

    Oleh sebab itu, ia mendorong Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Dewan Komisaris Pertamina, baik induk maupun anak perusahaan, untuk lebih proaktif melakukan pengawasan internal supaya kejadian serupa tidak terulang kembali.

    Terlebih, tambah dia, direksi BUMN secara rata-rata menerima kompensasi dan fasilitas yang memadai dari perusahaan tempat bernaung.

    “Karenanya, tidak ada alasan bagi para Direksi BUMN untuk menyalahgunakan kewenangannya untuk hal-hal negatif, seperti memperkaya diri, memanfaatkan pengaruh dan lain-lain. Mari kita bekerja secara berintegritas sesuai tugas yang diemban,” demikian Eddy.

    Kejaksaan Agung (Kejagung) sebelumnya mengungkap kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada tahun 2018–2023.

    Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka, yakni Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Sani Dinar Saifuddin (SDS) selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, dan Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.

    Kemudian, Agus Purwono (AP) selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, Maya Kusmaya (MK) selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, dan Edward Corne (EC) selaku VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga.

    Tersangka lainnya, yakni Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Dimas Werhaspati (DW) selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan Gading Ramadhan Joedo (GRJ) selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Panglima TNI dan Kapolri beri respons soal peristiwa di Polres Tarakan

    Panglima TNI dan Kapolri beri respons soal peristiwa di Polres Tarakan

    “Pangdam sudah buat langkah-langkah. Sudah enggak ada masalah. Pangdam dengan pimpinan dari Polri sudah membuat langkah-langkah,”

    Jakarta (ANTARA) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo turut merespons peristiwa penyerangan Polres Tarakan pada Senin (24/2) malam.

    Panglima TNI dan Kapolri merespons peristiwa tersebut ketika ditanya para jurnalis usai menghadiri acara pembagian bantuan sosial di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta, Kamis.

    “Pangdam sudah buat langkah-langkah. Sudah enggak ada masalah. Pangdam dengan pimpinan dari Polri sudah membuat langkah-langkah,” kata Panglima

    Agus juga menjelaskan bahwa pihaknya telah memeriksa anggota yang terlibat. Namun, ketika ditanya para jurnalis mengenai berapa jumlah anggota yang diperiksa, dia hanya menjawab ada beberapa orang.

    “Nanti kami lihat kesalahan karena memang kejadiannya kan di tempat hiburan malam. Pasti akan kami tindak kalau yang salah,” kata Panglima kemudian ketika ditanya bentuk hukuman yang akan diberikan oleh pihaknya.

    Sementara itu, Kapolri menegaskan akan menindak personel yang terlibat dalam peristiwa penyerangan tersebut.

    “Saya minta untuk Kadiv Propam (Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri) juga berkoordinasi dengan Danpuspom (Komandan Pusat Polisi Militer) TNI, dan Danpuspomad (Danpuspom TNI Angkatan Darat), dan saya kira progresnya sedang berjalan,” kata Kapolri.

    Menurut Kapolri, langkah tersebut diambil karena hal yang paling utama adalah menjaga soliditas dan sinegitas antara Polri dengan TNI.

    Sebelumnya, para prajurit TNI diduga terlibat dalam penyerangan Polres Tarakan pada Senin (24/2) malam.

    Akibat insiden penyerangan Polres Tarakan tersebut, enam orang anggota Polri mengalami luka-luka dan telah mendapatkan perawatan medis.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Panglima TNI Soal Polres Tarakan: Yang Terlibat Sudah Diperiksa

    Panglima TNI Soal Polres Tarakan: Yang Terlibat Sudah Diperiksa

    JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyatakan proses pemeriksaan telah dilakukan terhadap anggota yang terlibat insiden penyerangan Polres Tarakan. Mereka yang nantinya terbukti bersalah akan disanksi sesuai aturan.

    “Yang terlibat sudah kita periksa. Ya ada beberapa lah,” ujar Agus kepada wartawa, Kamis, 27 Februari.

    Mengenai sanksi yang akan diberikan, Agus tak bisa memastikannya. Sebab, perihal itu akan ditentukan berdasarkan kesalahan yang diperbuat

    “Nanti kita lihat kesalahan, karena memang kejadiannya kan di tempat hiburan malam, pasti akan kita tindak kalau yang salah,” sebutnya.

    Bahkan, dikatakan persoalan itu telah selesai. Sebab, Kapolda Kalimatan Utara (Kaltara) Irjen Hary Sudwijanto dan Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha telah membuat langkah

    Selain itu, persoalan itupun disebut tak akan mempengaruhi sinergitas TNI-Polri yang tetap solid hingga saat ini.

    “Sudah tidak ada masalah, Pangdam dengan pimpinan dari Polri sudah membuat langkah-langkah dan semuanya sudah selesai,” kata Agus.

    Diberitakan sebelumnya, insiden itu berawal dari adanya aksi pengeroyokan terhadap seorang anggota Yonif 614/RJP oleh sekitar lima orang personel Polres Tarakan pada 22 Februari.

    Sehingga, sekitar 20 orang anggota Yonif 614/RJP mendatangi Mapolres Tarakan pada Senin, 24 Februari sekitar pukul 23.30 WITA. Maksud dan tujuannya mencari lima anggota Polres yang diduga terlibat dalam insiden pengeroyokan.

    Dalam aksi spontanitas berupa penyerangan Polres Tarakan tersebut, terjadi pelemparan batu yang mengakibatkan kerusakan pada kaca dan pintu pos jaga serta beberapa kaca.