Xcloud.id

Blog

  • Impian Integrasi Transportasi Pasca Suramadu

    Impian Integrasi Transportasi Pasca Suramadu

    Jakarta – Jembatan Suramadu, sejak diresmikan pada 2009, digadang-gadang sebagai katalisator transformasi besar-besaran untuk Madura. Setelah lebih dari satu dekade, kehadirannya telah membuka akses yang lebih luas bagi penduduk Madura ke Surabaya dan sebaliknya, mendorong pertumbuhan ekonomi serta mempercepat mobilitas lintas wilayah. Namun, terdapat impian yang masih belum terealisasikan: sistem transportasi terintegrasi di Madura.

    Transportasi yang terintegrasi bukan hanya soal kemudahan perjalanan dari satu titik ke titik lain, melainkan simbol kemajuan peradaban. Beberapa daerah di Indonesia, seperti Jakarta, Yogyakarta, atau Palembang, telah menjadikan transportasi publik sebagai fondasi konektivitas dan penggerak ekonomi.

    Harapan dan Realitas

    Idealnya, integrasi transportasi publik yang efektif harus terhubung dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata. Sistem transportasi yang demikian memungkinkan wisatawan dapat menjelajahi berbagai destinasi wisata tanpa hambatan. Bahkan, siswa-siswi pun dapat berangkat dan pulang dengan nyaman, tanpa harus menempuh perjalanan yang melelahkan.

    Transportasi informal seperti angkot dan ojek sebenarnya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat akan fleksibilitas transportasi di daerah. Kedua moda transportasi ini dapat diintegrasikan ke dalam transportasi yang lebih modern, misalnya dengan menetapkan trayek yang jelas, menyediakan pelatihan bagi pengemudi, dan menerapkan sistem pembayaran digital.

    Jika tidak demikian, masalah praktis yang mempengaruhi pengalaman penumpang bisa muncul. Contohnya, penumpang angkot yang dipindahkan dari satu kendaraan ke kendaraan lain di tengah perjalanan. Meskipun terlihat sepele, waktu yang terbuang dalam situasi ini bisa sangat berharga bagi penumpang.

    Hambatan Kebijakan dan Sosial

    Kurangnya prioritas kebijakan menunjukkan minimnya perhatian pemerintah terhadap rencana strategis ini. Padahal, transportasi pubik dapat meningkatkan produktivitas, terutama di wilayah dengan infrastruktur terbatas seperti Madura. Namun demikian, selain tantangan kebijakan dan infrastruktur, aspek sosial juga bisa muncul dari resistensi sopir angkot yang merasa dirugikan oleh sistem transportasi terintegrasi.

    Misalnya, dalam kasus TransJatim di Jawa Timur, sopir angkot mengeluh karena layanan tersebut menawarkan tarif lebih murah, yang berdampak pada penurunan jumlah penumpang. Situasi ini dapat dimaklumi mengingat pekerjaan itu masih jadi mata pencarian utama bagi sebagian. Oleh karena itu, perlu ada integrasi yang menguntungkan bagi semua pihak terkait, termasuk sopir angkot.

    Meskipun demikian, permasalahan transportasi ini bukan tanpa solusi. Kesadaran masyarakat yang rendah, keterbatasan anggaran, dan minimnya infrastruktur perlu diatasi. Meski prosesnya bertahap, pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret.

    Mengapa Transportasi Terintegritas Penting?

    The European Local Transport Information Servive (ELTIS) mendefinisikan integrasi transportasi sebagai proses yang bertujuan untuk menjadikan perjalanan menggunakan berbagai moda transportasi menjadi lebih nyaman dan efisien. Namun demikian, ini bukan hanya soal efisiensi, tapi juga keadilan. Empat kabupaten di Madura harus memiliki kemajuannya setara. Konektivitas moda transportasi publik yang baik akan mengurangi adanya kesenjangan antarwilayah.

    Sejalan dengan itu, Badrun Susantyo, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menyatakan bahwa sistem transportasi terintegrasi menjamin kelancaran suatu moda transportasi ke moda lainnya. Selain itu, sistem ini juga untuk mengurangi isolasi wilayah. Selama ini, terdapat bias perkotaan dalam pembangunan infrastruktur, yang menyebabkan dampak lebih besar di wilayah perkotaan dengan pedesaan. Bagi Madura, ini berarti bahwa tanpa investasi infrastruktur yang baik, wilayah tersebut akan terus tertinggal dari wilayah yang lebih maju seperti Surabaya.

    Langkah Strategis Pemerintah

    Madura mungkin belum memiliki seluruh potensi untuk mewujudkan sistem transportasi yang lebih baik. Namun, setidaknya ada beberapa langkah strategis yang bisa diambil oleh pemerintah. Pertama, mengintegrasikan transportasi lokal dan antarkabupaten. Kedua, melakukan digitalisasi sistem transportasi untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan transportasi dengan harga yang transparan. Ketiga, mengedukasi masyarakat bahwa angkutan umum bukan sekadar alat transportasi, tetapi juga bagian dari solusi terhadap masalah sosial dan ekonomi.

    Jauh sebelum wacana pembangunan rel listrik (KRL), telah ada rencana reaktivasi jalur kereta api, kepastian tersebut tersemat dalam amanat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019. Reaktivasi ini akan menjadi langkah strategis untuk menghidupkan kembali moda transportasi massal yang efisien. Rencana tersebut perlu disambut baik karena akan memberikan lebih banyak opsi moda transportasi bagi masyarakat Madura.

    Ikhtiar pembentukan Madura sebagai provinsi baru harusnya dimulai dengan pembangunan infrastruktur yang merata, termasuk infrastruktur transportasi. Jika tidak demikian, ketimpangan Madura dan daerah sekitarnya akan menghambat pada pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.

    Akhirnya, jika pemerintah serius menjadikan Madura sebagai pusat pertumbuhan baru, kini saatnya mewujudkan konektivitas yang dapat menghubungkan antarwilayah. Untuk itu, dibutuhkan komitmen dan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat Madura sendiri. Transportasi terintegrasi adalah keniscayaan, bukan kemewahan.

    Moh Efendi peneliti Lembaga Pusat Riset ACCESS, mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Fisipol UGM

    (mmu/mmu)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Video: Hashim Ungkap Rencana Bangun 15 Juta Rumah di Era Prabowo

    Video: Hashim Ungkap Rencana Bangun 15 Juta Rumah di Era Prabowo

    Jakarta, CNBC Indonesia- Rencana pemerintah untuk mendorong sektor perumahan kembali ditegaskan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo. Menurut Hashim, dengan target 3 juta rumah per tahun, maka di era Presiden Prabowo Subianto, jumlah rumah yang akan dibangun adalah 15 belas juta rumah.

    Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Kamis, 27/02/2025) berikut ini.

  • PKB doakan pengukuhan ormas Gerakan Rakyat yang dihadiri Anies lancar

    PKB doakan pengukuhan ormas Gerakan Rakyat yang dihadiri Anies lancar

    teman-teman yang dulu berjuang melalui berbagai gerakan relawan, sekarang berkumpul dalam gerakan rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mendoakan acara deklarasi pengukuhan organisasi kemasyarakatan Gerakan Rakyat yang dihadiri mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjalan lancar.

    Dia juga mengatakan bahwa Anies mempunyai hak apabila ternyata didukung ormas Gerakan Rakyat untuk maju pada Pilpres 2029.

    “Itu hak Pak Anies, ya. Mudah-mudahan lancar gerakannya,” kata Jazilul saat ditemui awak media di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis sore.

    Sementara itu, Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjawab terkait potensi ormas Gerakan Rakyat menjadi partai politik pengusungnya pada Pilpres 2029, dengan mengatakan potensi itu terlalu jauh.

    “Kejauhan (ormas Gerakan Rakyat jadi parpol pengusung pada Pilpres 2029),” ujar Anies di Jakarta, Kamis.

    Ia menyampaikan terima kasih kepada ormas Gerakan Rakyat yang telah mengundangnya pada acara deklarasi pengukuhan.

    Anies mengatakan saat ini dirinya akan fokus pada kegiatan sosial. “Saya sampaikan apresiasi atas undangannya. Saya ikut bersyukur bahwa ikatan silaturahmi yang selama ini terjaga itu bisa diwujudkan dalam sebuah organisasi yang lebih tertata,” tambahnya.

    “Jadi, itu aja dulu, sekarang kita syukuri bahwa teman-teman yang dulu berjuang melalui berbagai gerakan relawan, sekarang berkumpul dalam gerakan rakyat. Dah sampai situ, saya sendiri terus akan melakukan kegiatan sosial, kegiatan pendidikan dan itu kita ya,” sambungnya.

    Ketua Umum Ormas Gerakan Rakyat Sahrin Hamid juga menanggapi kemungkinan ormas tersebut menjadi parpol dengan mengatakan saat ini pihaknya akan fokus di organisasi kemasyarakatan.

    “Kita masih fokus pada gerakan rakyat sebagai perkumpulan berbadan hukum. Kita masih konsolidasi gerakan rakyat sebagai organisasi kemasyarakatan,” ujar Sahrin.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Soal Modus Minyakita Disulap Jadi Migor Curah, Kemendag Respons Gini

    Soal Modus Minyakita Disulap Jadi Migor Curah, Kemendag Respons Gini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan potensi modus baru dalam penjualan minyak goreng (migor) yang berpotensi merugikan masyarakat.

    Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan mengakui adanya kemungkinan praktik mafia minyak goreng yang memanfaatkan perbedaan harga antara minyak goreng kemasan sederhana merek pemerintah, Minyakita dan minyak goreng curah di pasaran.

    Meski diakui belum ada bukti konkret, kata Iqbal, ada indikasi Minyakita diubah menjadi minyak goreng curah untuk dijual dengan harga lebih tinggi.

    “Saya sih belum menemukan ya, cuma dengar desas-desus aja. Ada modus seperti itu, karena kan curah ini harganya sekarang udah di atas Rp17.000 per kg,” kata Iqbal saat ditemui di Auditorium Kemendag, Kamis (27/2/2025).

    Padahal, pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) Minyakita sebesar Rp15.700 per liter.

    Ia menjelaskan, harga dari produsen ke distributor pertama (D1) berada di angka Rp13.500 per liter. Namun, jika minyak goreng yang seharusnya dijual sebagai Minyakita malah dilepas dalam bentuk curah, maka penjual bisa meraup keuntungan lebih besar tanpa perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk pengemasan.

    “Mengapa modus itu bisa masuk akal dilakukan? Dia nggak perlu packing lagi tuh. Misalnya dari produsen bentuknya curah (atau belum dikemas), kemudian ke D1 atau D2, daripada bingung-bingung harus repacking dan segala macam, ya dijual saja securah-curahnya. Mereka itu nggak perlu mikirin lagi (pengemasannya),” jelasnya.

    Ketika ditanya apakah ini benar-benar modus mafia minyak goreng, Iqbal enggan menyimpulkan secara tegas.

    “Saya nggak bisa firm (menegaskan) mengatakan demikian, karena kita belum menemukan itu. Tapi patut dicurigai, hal seperti itu bisa dilakukan, karena kok kayaknya masuk nih hitung-hitungannya,” ujarnya.

    Meski begitu, ia tidak menampik kemungkinan praktik ini terjadi di lapangan. Untuk mengusut dugaan ini, koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag terus dilakukan.

    Sementara itu, Iqbal mengungkapkan pihaknya juga telah memberikan sanksi administratif kepada beberapa perusahaan yang terbukti melanggar aturan terkait distribusi minyak goreng.

    “Iya dong. Ada beberapa perusahaan kan yang sudah kita berikan sanksi administrasi,” kata Iqbal

    Dengan adanya temuan ini, pemerintah berkomitmen akan terus memperketat pengawasan distribusi minyak goreng, khususnya dalam memastikan Minyakita tetap tersedia bagi masyarakat dengan harga yang sesuai aturan.

    “Mungkin ada modus itu, sangat mungkin, karena ini sangat bisa dilakukan,” pungkasnya.

    (dce)

  • Pertamina, Shell, BP Jelaskan Penambahan Zat Aditif

    Pertamina, Shell, BP Jelaskan Penambahan Zat Aditif

    Jakarta –

    Pertamina, Shell, dan BP-AKR menjelaskan penambahan zat aditif itu untuk meningkatkan kualitas produk. Zat aditif bukan untuk mengubah angka oktan Research Octane Number (RON).

    Pertamax diberikan penambahan aditif dengan merek Avgon dan pewarna di terminal melalui proses injeksi blending sebelum didistribusikan ke SPBU.

    “Untuk Pertamax, kita tambahkan aditif. Jadi di situ ada proses penambahan aditif dan proses penambahan warna. Ini adalah proses injeksi blending,” jelas Pelaksana Tugas Harian (PTH) Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra saat RDP bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (26/2/2025).

    Dia menuturkan blending atau pencampuran aditif ke dalam BBM ini merupakan praktik umum dalam industri minyak. Proses ini dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah dari bahan bakar yang dijual kepada masyarakat.

    “Ketika kita menambahkan proses blending ini, tujuannya adalah untuk meningkatkan value daripada produk tersebut. Jadi base fuel RON 92 ditambahkan aditif agar ada benefit-nya, penambahan benefit untuk performansi daripada produk-produk ini,” ungkapnya.

    Hal senada juga diungkapkan Presiden Direktur dan Country Chair Shell Indonesia Ingrid Siburian. BBM RON 92 yang diimpor dari Singapura juga merupakan base fuel. Shell juga menambahkan aditif di terminal sebelum didistribusikan.

    “Produk yang dibawa itu memang base fuel. Jadi misalnya kita katakan RON 92, itu memang RON 92 base fuel. Nah, itu kemudian kami tambahkan aditif di terminal kami,” ujar Ingrid.

    Direktur Utama PT Aneka Petroindo Raya (BP-AKR) Vanda Laura juga melakukan langkah serupa. Perusahaannya melakukan pengujian ketat terhadap BBM yang dipasarkan.

    “Aditif suatu zat yang ditambahkan ke base fuel untuk memberikan manfaat lebih. Manfaat yang ditawarkan masing-masing brand, tentunya berbeda-beda,” ujar dia.

    “Kurang lebih proses kami sama, kami percaya semua pemain punya komitmen menjaga kualitas,” tambah dia.

    “Kalau dari sisi SPBU ada beberapa hal tambahan yang kami lakukan, sesuai spesifikasi dan regulasi dari pemerintah. Sekaligus menjaga standar dari BP International,” jelasnya.

    Selain pengecekan saat pemuatan dan pembongkaran, BP-AKR juga secara berkala melakukan pengujian bersama Lemigas untuk memastikan kualitas bahan bakar.

    “Sampai di Jakarta discharge itu dicek lagi. Dan kemudian secara rutin paling tidak satu kuartal sekali kami melakukan pengujian juga dengan Lemigas,” kata Vanda.

    (riar/rgr)

  • BNI Sebut Gelaran Investor Daily Round Table Cerahkan Masyarakat Soal Danantara

    BNI Sebut Gelaran Investor Daily Round Table Cerahkan Masyarakat Soal Danantara

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) mengapresiasi gelaran Investor Daily Round Table (IDRT) 2025 yang membahas terkait lembaga baru Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang baru diresmikan Senin (24/2/2025) yang lalu oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Direktur Digital and Integrated Transaction Banking BNI Hussein Paolo Kartadjoemana menyebutkan, gelaran BNI Investor Daily Round Table menjadi momen penting Danantara.

    Paolo menegaskan, gelaran diskusi roundtable tersebut dapat membantu masyarakat tercerahkan atas pertanyaan-pertanyaan publik perihal Danantara.

    “Saya rasa dialog hari ini sangat bagus ya, karena memang Danantara ini baru diluncurkan oleh Pak Presiden Prabowo beberapa hari yang lalu,” ujar Paolo di Ritz-Carlton Pacific Plase, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

    Paolo mengatakan, BNI Investor Daily Round Table mengungkap informasi perihal Danantara terutama dengan mengundang langsung dua penggawanya, yakni Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria dan Chief Investment Officer (CIO) Pandu Sjahrir.

    “Jadi saya rasa forum seperti ini sangat bagus, supaya informasi tentang Danantara itu tidak salah di masyarakat. Saya rasa ini bermanfaat sekali,” katanya.

    Di sisi lain, Chief Investment Officer (CIO) Pandu Sjahrir menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir dengan kelahiran Danantara. Ia menekankan Danantara hadir guna menjadi solusi dari situasi ekonomi yang pelik baik secara nasional maupun global.

    “Waktu akan menjadi teman kita, yang penting ini adalah keinginan Presiden Prabowo dan kita semua di Danantara fokus pada governance, risk management, dan bagaimana bisa membangun Danantara lebih baik,” tutur Pandu.

    Lebih lanjut, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengungkapkan, Danantara kini akan berusaha memulai langkah awal dalam pembentukan fondasi internal perusahaan.

    “Pelan-pelan masyarakat menjadi paham bahwa Danantara akan menjadi perusahaan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik,” terang Dony.

    Sekadar informasi, BPI Danantara akan investasi ke 20 proyek strategis nasional, yakni hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, pembangunan kecerdasan buatan (AI), kilang minyak, pabrik petrokimia, produksi pangan dan protein, akuakultur, serta energi terbarukan.

    BPI Danantara juga bisa mendorong terciptanya lapangan kerja baru untuk masyarakat. Dengan strategi diversifikasi portfolio yang mencakup greenfield, brownfield, dan akuisisi strategis, BPI Danantara mampu mendorong ekspansi ekonomi yang berkelanjutan dan penciptaan lapangan kerja.

    Superholding Danantara Indonesia akan memegang peran sangat krusial, dengan tugas antara lain mengelola dan mengoptimalkan aset BUMN, berinvestasi dalam proyek-proyek strategis dan prioritas pemerintah serta menjadi mesin baru dalam mendorong pertumbuhan ekonomi RI menjadi 8%.

    Danantara juga akan melakukan restrukturisasi dan merger perusahaan guna meningkatkan efisiensi dan daya saing global, mengelola modal, dan investasi jangka panjang, serta menjaga tata kelola dan transparansi pengelolaan BUMN untuk menghindari intervensi politik.

  • Sebut Pilkada Paling Kacau Sepanjang Sejarah, Deddy Sitorus PDIP Ajak Mundur Massal

    Sebut Pilkada Paling Kacau Sepanjang Sejarah, Deddy Sitorus PDIP Ajak Mundur Massal

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pilkada serentak yang berlangsung pada 2024 dinilai paling kacau sepanjang sejarah perpolitikan tanah air. Penilaian itu disampaikan politikus PDIP, Deddy Yevri Sitorus.

    Deddy Sitorus yang merupakan anggota Komisi II DPR RI menilai pelaksanaan pemilu oleh pemerintah era Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kontestasi politik yang paling kacau sepanjang sejarah.

    Dia mengatakan hal tersebut saat hadir dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengan Pendapat (RDP) bersama KPU, Bawaslu, dan Kemendagri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2).

    “Pemilu kita ini di bawah pemerintahan sebelumnya, adalah pemilu paling berengsek dalam sejarah. Sah,” kata Deddy Sitorus dalam rapat, Kamis.

    Deddy beralasan hampir 60 persen atau sekitar 310 dari total 545 hasil Pilkada 2024 yang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga dia menilai kontestasi politik era Jokowi begitu kacau.

    “Hampir 60 persen, gila itu,” cetus legislator Fraksi PDI Perjuangan itu.

    Deddy pun menyerukan mundur berjemaah atau massal sebagai bentuk tanggung jawab atas kacaunya pelaksanaan pemilu 2024.

    Pimpinan KPU, Bawaslu, Mendagri, sampai Kapolri bisa meletakkan jabatan alias mengundurkan diri.

    “Saya kira wajar kita mundur semua. KPU, Bawaslu, Mendagri, Kapolri gagal kita ini,” katanya.

    Deddy bahkan mengaku sebagai legislator DPR merasa gagal atas banyaknya gugatan hasil Pilkada 2024 yang menandakan kacaunya pelaksanaan kontestasi politik.

    “DPR juga, supaya adil. Enggak apa-apa, kalau perlu mundur berjamaah, saya siap, supaya sebagai tanggung jawab kita kepada bangsa ini, lo,” kata dia.

  • Dihadapkan 7 Tantangan, Prabowo Tetap Yakin Ekonomi Tumbuh 8% di 2029

    Dihadapkan 7 Tantangan, Prabowo Tetap Yakin Ekonomi Tumbuh 8% di 2029

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto telah memetakan berbagai masalah yang menjadi tantangan untuk membangun ekonomi Indonesia hingga bisa tumbuh 8% pada 2029.

    Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang ia tetapkan di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025, setidaknya ada 7 tantangan pembangunan yang harus segera ia urus untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi di atas 8%, seperti masalah daya beli masyarakat yang rendah, kualitas SDM rendah, produktivitas rendah, hingga korupsi.

    Meski, ia optimistis dalam lima tahun ke depan, pertumbuhan ekonomi akan melesat ke level 8% dari target untuk pertumbuhan ekonomi pada 2025 sebesar 5,3%. Tahapannya ialah pada 2026 ekonomi tumbuh 6,3%, 2027 menjadi 7,5%, dan pada 2028 sebesar 7,7%.

    “Dalam lima tahun ke depan pertumbuhan ekonomi ditargetkan tumbuh tinggi, dari 5,3% pada tahun 2025 menjadi 8,0% pada tahun 2029,” dikutip dari Perpres 12/2025, Kamis (27/2/2025).

    Adapun rincian tantangan pembangunan yang telah ia petakan, pertama terkait dengan rendahnya produktivitas di Indonesia. Ia mengacu pada rilis Asian Productivity Organization (2024). Rata-rata produktivitas Indonesia yang tercermin dari total factor productivity selama 2015-2022 hanya tumbuh sebesar 6O basis poin dari periode sebelumnya 2010-2015, yakni dari minus 0,9% ke minus 0,3%.

    Angka itu rendah bila dibandingkan Korea Selatan yang mampu mencatatkan total produktivitas mencapai 1,78% ketika masih berada pada posisi menuju negara maju periode 1971-1995, dan China sebesar 2,12% pada periode 2005-2022.

    “Kondisi produktivitas yang rendah di antaranya disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan’ teknologi, dan inovasi yang tertinggal, serta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah,” sebagaimana tertuang dalam Perpres 12/2025.

    Produktivitas yang rendah juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung melambat. Pemerintah mencatat, selama 2005-2010, ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata 5,7%. Lalu, menjadi rata-rata 4,7% selama 2Ol0-2015, kembali mencapai rata-rata 5,0% selama 2015-2019.

    “Selain itu, produktivitas yang rendah menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi potensial. Kondisi inilah yang menyebabkan ekonomi Indonesia sulit tumbuh lebih cepat dan stagnan dalam rentang 5,0%,” sebagaimana tertera dalam RPJMN 2025-2029.

    Permasalahan selanjut terkait dengan rendahnya kualitas SDM Indonesia, yang menyebabkan produktivitas tenaga kerja RI disebut rendah. Pemerintah masih menggunakan catatan Asian Productivity Organization (2024). Produktivitas tenaga kerja Indonesia yang diukur dari Produk Domestik Bruto per tenaga kerja pada 2022 sebesar US$28.600 per pekerja. Angka tersebut masih tertinggal jauh di bawah Amerika Serikat US$149.100 per pekerja dan di bawah rata-rata kawasan ASEAN sebesar US$30.200 per pekerja.

    Tantangan peningkatan produktivitas tenaga kerja di antaranya disumbang oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dicerminkan dari capaian rata-rata nilai Programme for International Student Assessment (PISA) siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika, dan sains) sebesar 369,3 pada 2022. Angka tersebut menurun dibanding 2018 dengan niLai rata-rata 382 serta masih tertinggal dibandingkan siswa dari negara-negara The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) sebesar 488,33.

    “Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang optimal, Indonesia harus mampu mengatasi berbagai dampak risiko ini dan melakukan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia,” tulis RPJMN 2025-2029.

    Terkait dengan masalah pergeseran struktur kelas menengah. Dipicu oleh maraknya PHK dan rendahnya daya beli masyarakat. Pemerintah mencatat pada Agustus 2024 ada 46.420 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat.

    Sementara itu, terkait dengan rendahnya daya beli menurut pemerintah terekam dari deflasi yang terjadi pada komponen harga yang diatur pemerintah dan harga bergejolak. Mereka mengutip Laporan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2024).

    Komponen harga yang diatur pemerintah mengalami deflasi dari 1,68% pada Agustus 2024 menjadi 1,40% pada September 2024. Sementara itu, komponen harga bergejolak mengalami deflasi yang signifikan, dari 3,04% pada Agustus 2024 menjadi 1,43% pada September 2024.

    Daya beli masyarakat yang rendah berimplikasi pada menurunnya permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi oleh industri. “Dengan permintaan yang lemah, industri tidak dapat memenuhi biaya operasional, yang pada akhirnya memaksa untuk mengurangi jumlah karyawan atau bahkan menutup usaha,” tulis pemerintah dalam dokumen RPJMN 2025-2029.

    Sementara itu, terkait dengan masalah tata kelola dan akuntabilitas pemerintah, terletak pada persoalan korupsi. Pemerintah mencatat Dalam lima tahun terakhir, Indeks Persepsi Korupsi/ Corruption Perception Index Indonesia menunjukkan tren penurunan dari 40 pada tahun 2019 menjadi 34 pada tahun 2022 dan stagnan di angka yang sama pada 2O23 (peringkat 115 dari 18O negara).

    “Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi prasyarat upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi. Hal ini merupakan pijakan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi,” tulis pemerintah.

    Oleh sebab itu, untuk menangani berbagai masalah itu untuk mendorong ekonomi tumbuh cepat hingga di atas 8%, Prabowo dalam RPJMN 2025-2029 mau menerapkan delapan strategi untuk pertumbuhan tinggi berkelanjutan, dilengkapi dengan pengungkit utama yakni deregulasi perizinan serta kebijakan fiskal dan moneter pro growth. Berikut ini delapan strategi itu:

    1. Peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan

    2. Industrialisasi (hilirisasi): padat karya, berorientasi ekspor, dan berkelanjutan

    3. Pariwisata dan ekonomi kreatif

    4. Ekonomi biru dan ekonomi hijau

    5. Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

    6. Transformasi digital

    7. Investasi: FDI berorientasi ekspor dan investasi non APBN

    8. Belanja negara untuk produktivitas, di antaranya untuk program Makan Bergizi Gratis, hingga Pembangunan 3 juta rumah.

    (arj/haa)

  • Tokoh masyarakat puji sigap Kapolda dan Pangdam atasi insiden Tarakan

    Tokoh masyarakat puji sigap Kapolda dan Pangdam atasi insiden Tarakan

    “Kami mengapresiasi Kapolda dan Pangdam langsung turun tangan, berkoordinasi dengan berbagai pihak, serta memastikan pelayanan masyarakat tetap berjalan baik,”

    Tanjung Selor (ANTARA) – Tokoh masyarakat apresiasi langkah sigap Kapolda Kaltara dan Pangdam VI/Mulawarman menjaga stabilitas keamanan di Tarakan pasca-insiden penyerangan Mapolres Tarakan, Senin (24/2/205) malam.

    “Kami mengapresiasi Kapolda dan Pangdam langsung turun tangan, berkoordinasi dengan berbagai pihak, serta memastikan pelayanan masyarakat tetap berjalan baik,” ujar Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Tarakan H Tajuddin Tuwo dalam keterangan yang diterima di Tanjung Selor, Bulungan, Kamis.

    Ia memuji sinergi TNI-Polri yang menunjukkan komitmen kuat menjaga stabilitas daerah.

    Selain itu, Ketua Forum Koordinasi Ketua Rukun Tetangga (FKKRT) Kota Tarakan, H Rusli Jabba, menilai langkah Kapolda Kaltara responsif.

    “Kapolda dengan sigap memastikan situasi tetap terkendali dan pelayanan masyarakat tidak terganggu,” tambahnya.

    Tokoh Masyarakat Dayak, Kule Usat, mengapresiasi koordinasi TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah mencegah gangguan keamanan.

    “Kami melihat sinergi ini sangat positif, tidak hanya dalam penanganan situasi, tetapi juga menjaga keharmonisan masyarakat,” ungkapnya.

    Masyarakat Tarakan pun mendukung upaya aparat keamanan. Rahmat, salah seorang tokoh pemuda mengatakan, merasa tenang dengan koordinasi yang baik antara kepolisian dan TNI. Menurutnya, hal itu menunjukkan keamanan warga tetap prioritas utama.

    Kapolda Kaltara Irjen Pol Hary Sudwijanto dan Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha mengimbau masyarakat tetap tenang, bijak menerima informasi, dan mempercayakan penegakan hukum kepada pihak berwenang.

    Pewarta: Muh. Arfan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo, SBY, dan Jokowi Meriahkan Parade Senja di Akmil, Megawati Tidak Ada Kabar

    Prabowo, SBY, dan Jokowi Meriahkan Parade Senja di Akmil, Megawati Tidak Ada Kabar

    Magelang, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan hadir dalam upacara “Parade Senja”, yang merupakan bagian dari rangkaian penutupan retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    “Yang saya dengar, yang hadir Pak SBY, Pak Jokowi. Semua mantan presiden diundang,” kata Tito saat ditemui di Akmil Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis (27/2/2025).

    Tito menjelaskan, pihaknya telah mengirimkan undangan kepada Megawati Soekarnoputri, tetapi hingga saat ini belum ada respons atau konfirmasi mengenai kehadirannya presiden kelima tersebut.

    “(Termasuk Bu Mega?) Iya, saya sudah menyampaikan suratnya,” jelas Tito Karnavian.

    Lebih lanjut, Tito menyebutkan “Parade Senja” merupakan sebuah semi-upacara yang nantinya akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Nama acaranya ‘Parade Senja’, yang merupakan semi-upacara. Inspektur upacaranya adalah bapak presiden. Dalam acara ini, akan ada serangkaian kegiatan seperti parade drum band,” pasukan defile, penghormatan, dan lain-lain,” tandas Menddagri Tito Karnavian.