Xcloud.id

Blog

  • Delegasi Israel Temui Hamas di Mesir, Gencatan Senjata Berlanjut?

    Delegasi Israel Temui Hamas di Mesir, Gencatan Senjata Berlanjut?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Delegasi Israel berangkat menuju Mesir untuk melanjutkan perundingan kelanjutan gencatan senjata di Gaza antara Tel Aviv dengan milisi Palestina, Hamas, Kamis (27/2/2025). Hal ini terjadi saat gencatan senjata tahap pertama antara kedua belah pihak berakhir berakhir.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan tim Israel dijadwalkan tiba pada Kamis malam di Kairo. Pengumuman itu dibuat sehari setelah Hamas menyerahkan jenazah empat sandera Israel dalam gelombang terakhir sesuai kesepakatan gencatan senjata awal.

    Dari sisi Israel, 600 tahanan Palestina yang seharusnya dibebaskan selama akhir pekan dibebaskan pada Rabu malam, 46 di antaranya adalah wanita dan anak-anak. Beberapa anggota tubuhnya diamputasi saat berada dalam tahanan Israel, dan banyak yang kurus kering.

    Tahap pertama gencatan senjata akan berakhir pada 2 Maret. Negosiasi tentang cara melaksanakan tahap kedua, yang akan berujung pada akhir perang secara permanen, seharusnya sudah dimulai beberapa minggu lalu, tetapi telah berulang kali ditunda karena gencatan senjata yang rapuh itu telah berubah dari satu krisis ke krisis lainnya.

    Kedua belah pihak saling menuduh pihak lain berulang kali melanggar perjanjian, yang sempat menghentikan pertempuran selama 15 bulan. Di sisi lain, Israel terus melancarkan aksi militernya ke wilayah lain di Palestina, Tepi Barat, yang saat ini dalam pendudukan Negeri Zionis itu.

    Israel sendiri mengklaim menginginkan perpanjangan tahap pertama dari kesepakatan tersebut dalam perundingan yang diperbarui. Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, mengatakan kepada wartawan bahwa delegasi akan melakukan perjalanan ke Mesir untuk melihat apakah ada titik temu untuk merundingkan perpanjangan.

    “Kami mengatakan kami siap untuk memperpanjang kerangka kerja dengan imbalan membebaskan lebih banyak sandera. Jika memungkinkan, kami akan melakukannya,” katanya dikutip The Guardian.

    Jajak pendapat menunjukkan bahwa sebagian besar warga Israel mendukung gencatan senjata untuk membebaskan 59 sandera yang tersisa, setidaknya 39 di antaranya diyakini telah tewas.

    Namun, Netanyahu enggan berkomitmen pada tahap kedua gencatan senjata karena tekanan dari sebagian besar pemerintahan sayap kanannya untuk memenuhi tujuan perang yang dinyatakan yaitu ‘kemenangan total’ atas Hamas. Bahkan, mitranya di koalisi mengancam akan meruntuhkan pemerintahan jika Israel tidak kembali berperang.

    Di sisi lain, dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis, Hamas menyatakan siap untuk memulai pembicaraan pada tahap kedua. Mereka menyebut bahwa satu-satunya cara sandera yang tersisa di Gaza akan dibebaskan adalah melalui “komitmen pada gencatan senjata”.

    The Associated Press melaporkan pada Kamis bahwa pejabat Israel mengkonfirmasi bahwa negara itu tidak akan menarik pasukannya dari zona perbatasan Gaza-Mesir, sesuai dengan perjanjian gencatan senjata. Hal ini pun dapat membahayakan masa depan gencatan senjata.

    Pada tahap kedua kesepakatan tersebut, yang durasinya tidak pasti, Israel seharusnya menarik pasukannya sepenuhnya dari Gaza, yang pada dasarnya mengakhiri perang, dan pembicaraan tentang tata kelola masa depan jalur tersebut harus dimulai. Rekonstruksi akan dimulai pada tahap ketiga, tetapi ada perbedaan besar di kedua belah pihak tentang masa depan Gaza.

    Hamas mengatakan bersedia menyerahkan kendali Jalur Gaza kepada warga Palestina lainnya, tetapi para pemimpinnya menolak untuk mengasingkan diri. Israel menegaskan bahwa mereka tidak akan mengizinkan Hamas atau Otoritas Palestina yang berpusat di Tepi Barat untuk mengelola wilayah tersebut saat perang berakhir.

    Perang terbaru Israel-Hamas pecah pada 7 Oktober 2023 setelah serangan Hamas ke sejumlah daerah di Negeri Yahudi itu. Sekitar 1.200 orang tewas dan 250 orang Israel disandera dalam serangan tersebut.

    Di sisi lain, serangan balik Israel telah menewaskan 48.000 orang di Gaza. Selain itu, serbuan Tel Aviv juga membuat hampir 75% infrastruktur di wilayah pesisir Palestina itu hancur.

     

    (luc/luc)

  • Wakil Ketua MPR: Pengembangan kearifan lokal butuh dukungan

    Wakil Ketua MPR: Pengembangan kearifan lokal butuh dukungan

    berbagai upaya promosi melalui media massa, pameran, hingga penulisan buku terkait kearifan lokal itu, diharapkan mampu memperkenalkan kearifan lokal yang dimiliki satu daerah kepada masyarakat di lingkup yang lebih luas lagi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan pengembangan industri kerajinan yang merupakan kearifan lokal sangat membutuhkan dukungan pihak-pihak terkait agar mampu tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan.

    “Berbagai upaya agar kearifan lokal yang kita miliki dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan harus dilakukan, tentunya melalui dukungan semua pihak yang terkait,” kata Lestari dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, berbagai upaya promosi melalui media massa, pameran, hingga penulisan buku terkait kearifan lokal itu, diharapkan mampu memperkenalkan kearifan lokal yang dimiliki satu daerah kepada masyarakat di lingkup yang lebih luas lagi.

    Dia pun mengapresiasi ajang Jepara Internasional Furniture Buyer Weeks (JIF-BW) 2025 yang akan diselenggarakan pada 9-23 Maret 2025, karena ajang itu merupakan bagian dari upaya melestarikan kearifan lokal.

    “Dengan sejumlah langkah promosi tersebut, harapannya akan semakin banyak pihak yang peduli terhadap kearifan lokal demi menciptakan dukungan yang semakin kuat bagi langkah-langkah pelestarian dan pengembangannya di tanah air,” katanya.

    Dia mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah mampu secara konsisten untuk memperkuat jejaring pengembangan sejumlah produk kearifan lokal di sejumlah daerah.

    Dengan jejaring pengembangan yang kuat, menurut dia, produk-produk kearifan lokal di tanah air dapat memberi manfaat yang lebih luas dalam upaya menciptakan kesejahteraan yang merata bagi setiap warga negara.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jelang Ramadhan, Prabowo instruksikan jaga stabilitas harga dan pangan

    Jelang Ramadhan, Prabowo instruksikan jaga stabilitas harga dan pangan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kementerian terkait untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok makanan dan memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat Indonesia menjelang Ramadhan 1446 H/2025 M.

    Hal itu disampaikan Presiden Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, usai kembali dari agenda Retret Kepala Daerah di Magelang, Jawa Tengah, Jumat.

    “Saya sudah menyampaikan instruksi kepada Menko Pangan, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, semua menteri terkait untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan mencegah adanya kenaikan dan lonjakan harga yang spekulatif,” katanya.

    Dalam keterangannya, Kepala Negara menyatakan bahwa ia terus memantau perkembangan produksi dan harga pangan dalam beberapa pekan terakhir.

    “Saya dalam beberapa pekan terakhir terus memantau perkembangan situasi produksi dan harga-harga pangan,” ujar Presiden Prabowo.

    Presiden menekankan pentingnya memastikan seluruh masyarakat, terutama golongan yang paling membutuhkan, tetap memiliki akses terhadap bahan pangan dengan harga yang terjangkau.

    Untuk itu, Presiden Prabowo mengajak seluruh instansi dan lembaga terkait untuk selalu bekerja keras supaya seluruh rakyat, terutama rakyat yang paling memerlukan dapat menjangkau harga bahan-bahan pangan tersebut.

    Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya akan melakukan pemantauan, tetapi juga mengambil tindakan eksekutif yang efektif dalam melawan praktik spekulatif di pasar.

    Langkah ini diharapkan dapat mencegah adanya oknum-oknum yang memanfaatkan momentum Ramadan untuk meraup keuntungan tidak wajar dengan menaikkan harga secara berlebihan.

    Dalam keterangannya, Presiden juga menyampaikan bahwa Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat pada sore ini untuk menentukan awal Ramadan 1446 H.

    Presiden Prabowo pun menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia, seraya memohon maaf lahir dan batin.

    “Semoga ibadah kita diterima oleh Allah SWT,” katanya.

    Dalam konferensi pers di Ruang Pandawa Lanud Halim Perdanakusuma itu, Presiden Prabowo turut didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kebinet Teddy Indra Wijaya, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Wakim Menteri Pertanian Sudaryono, dan Menteri BUMN Erick Thohir.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi Langsung Dinas Usai Retret Kepala Daerah di Magelang – Page 3

    Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi Langsung Dinas Usai Retret Kepala Daerah di Magelang – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto resmi menutup kegiatan retret kepala daerah yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Kota Magelang yang telah selesai pada, Jumat, 28 Februari 2025. Berdasarkan pantauan di lokasi, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah mulai meninggalkan kompleks Akmil sekira pukul 11.00 WIB.

    Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi nampak keluar dari gerbang Gedung Borobudur dan meninggalkan lokasi menggunakan mobil dinasnya. Ahmad Luthfi menyatakan, usai kegiatan tersebut ia akan langsung bekerja untuk kepentingan rakyat Jawa Tengah.

    Beberapa program sudah menunggu untuk diakselerasi, sebagaimana ia sampaikan beberapa waktu lalu. “Setelah ini langsung dinas,” kata Luthfi sembari berjalan menuju kendaraannya.

    Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen nampak keluar dari pintu berbeda, tepatnya melalui gerbang Gedung AH Nasution Akmil. Ia bersama wakil kepala daerah lainnya naik bus menuju Mako Rindam IV/Diponegoro.

    Taj Yasin menyampaikan, pada retret ini banyak berdiskusi dengan kepala dan wakil kepala daerah lain, baik di Jawa Tengah maupun dari luar Jawa Tengah. Momentum itu digunakan untuk saling bertukar cerita dan pengalaman, dari daerah masing-masing.

    “Banyak ilmu yang diajarkan oleh orang-orang ahli, baik itu kementerian maupun lembaga. Kemarin Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) juga memberikan materi. Pak Prabowo tadi pagi juga memberikan arahan,” katanya saat di Rindam IV/Diponegoro.

    Taj Yasin menjelaskan, dalam kegiatan retret tersebut, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan bahwa dalam membangun Indonesia, butuh kebersamaan. Selain itu, hal yang perlu menjadi penekanan adalah tentang pertumbuhan ekonomi lima tahun ke depan.

    Pria yang akrab disapa Gus Yasin ini mengaku optimistis pertumbuhan ekonomi di daerah dan nasional akan lebih baik lagi. Dalam membangun daerah, lanjut dia, pihaknya siap berkolaborasi, baik dengan dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota, maupun provinsi-provinsi lain.

    Gubernur Jateng Ahmad Luthfi sendiri mengikuti semua rangkaian keigiatan retret kepala daerah 2025 secara penuh pada 21 – 28 Februari 2025. Kemudian disusul oleh Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen pada Kamis, 27-28 Februari 2025.

  • Bulog Gorontalo jamin stok beras cukup selama bulan Ramadhan

    Bulog Gorontalo jamin stok beras cukup selama bulan Ramadhan

    Stok beras Bulog bahkan cukup hingga enam bulan ke depan

    Gorontalo (ANTARA) – Perum Bulog Cabang Gorontalo menjamin stok beras selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah dengan total stok mencapai 5.772 ton yang berada di Gudang Talumolo, Marisa dan Bongo, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

    “Stok beras Bulog bahkan cukup hingga enam bulan ke depan,” ucap Asisten Manajer Perum Bulog Cabang Gorontalo Amir Gani di Gorontalo, Jumat.

    Ia menjelaskan stok beras yang ada di saat ini, berasal dari beras impor dan beras yang diserap dari petani lokal di Provinsi Gorontalo.

    “Untuk saat ini imbauan kami kepada masyarakat di Gorontalo tidak perlu khawatir atau ‘panic buying’ untuk komoditas khususnya beras,” kata Amir.

    Menurut dia, Bulog Cabang Gorontalo pada bulan Ramadhan akan tetap menggelar pasar murah di berbagai wilayah di Provinsi Gorontalo.

    Amir mengungkapkan pada pasar murah, Bulog menjual minyak kelapa dengan harga Rp18 ribu per liter, gula pasir Rp17.500 per kg, daging sapi Rp118.000 per kg dan beras premium dalam kemasan lima kilogram dengan harga Rp74.500.

    “Komoditas yang kita jual jauh lebih murah dari harga pasaran sekarang,” ungkap dia.

    Ia menambahkan, saat ini Bulog Gorontalo memiliki stok minyak kelapa 10 ton, gula pasir 34 ton dan daging sapi 453 kilogram.

    Pewarta: Adiwinata Solihin
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kementerian ESDM siap laksanakan perintah Prabowo tolak power wheeling

    Kementerian ESDM siap laksanakan perintah Prabowo tolak power wheeling

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan siap melaksanakan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menolak skema penyaluran listrik swasta (power wheeling).

    “Ya, kami pasti ikuti arahan Presiden. Pasti kami ikuti arahan Presiden,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

    Pernyataan tersebut terkait dengan skema power wheeling yang menjadi permasalahan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET).

    Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Sujono Djojohadikusumo sebelumnya menyampaikan bahwa konsep power wheeling ditolak oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menginginkan agar kelistrikan di Indonesia tetap dikendalikan oleh pemerintah melalui PLN.

    Hashim menyampaikan kekhawatirannya apabila skema power wheeling diberlakukan, sebab akan membuka kesempatan bagi negara lain untuk terlibat dalam pengelolaan listrik di dalam negeri.

    “Pertimbangan dari presiden bahwa negara tetap harus menjadi pengendali (kelistrikan) dan selama dia (Prabowo) presiden, negara tetap pengendali. Itu pertimbangannya,” kata Hashim.

    RUU EBET telah menjadi fokus pembahasan DPR RI selama empat tahun terakhir. Berbagai isu seperti tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan skema penyaluran listrik swasta (power wheeling) masih menjadi topik dalam rancangan aturan yang memerlukan diskusi lebih intensif.

    Batalnya rapat antara DPR dengan Kementerian ESDM pada 18 September 2024, yang diakibatkan belum disepakatinya norma tentang power wheeling, mengakibatkan RUU EBET tidak dapat disahkan oleh DPR RI periode 2019–2024.

    Power wheeling sendiri merupakan mekanisme di mana pihak swasta atau independent power producer (IPP) bisa menjual listrik langsung kepada masyarakat.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kementerian ESDM siap laksanakan perintah Prabowo tolak power wheeling

    Kementerian ESDM siap laksanakan perintah Prabowo tolak power wheeling

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan siap melaksanakan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menolak skema penyaluran listrik swasta (power wheeling).

    “Ya, kami pasti ikuti arahan Presiden. Pasti kami ikuti arahan Presiden,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

    Pernyataan tersebut terkait dengan skema power wheeling yang menjadi permasalahan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET).

    Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Sujono Djojohadikusumo sebelumnya menyampaikan bahwa konsep power wheeling ditolak oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menginginkan agar kelistrikan di Indonesia tetap dikendalikan oleh pemerintah melalui PLN.

    Hashim menyampaikan kekhawatirannya apabila skema power wheeling diberlakukan, sebab akan membuka kesempatan bagi negara lain untuk terlibat dalam pengelolaan listrik di dalam negeri.

    “Pertimbangan dari presiden bahwa negara tetap harus menjadi pengendali (kelistrikan) dan selama dia (Prabowo) presiden, negara tetap pengendali. Itu pertimbangannya,” kata Hashim.

    RUU EBET telah menjadi fokus pembahasan DPR RI selama empat tahun terakhir. Berbagai isu seperti tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan skema penyaluran listrik swasta (power wheeling) masih menjadi topik dalam rancangan aturan yang memerlukan diskusi lebih intensif.

    Batalnya rapat antara DPR dengan Kementerian ESDM pada 18 September 2024, yang diakibatkan belum disepakatinya norma tentang power wheeling, mengakibatkan RUU EBET tidak dapat disahkan oleh DPR RI periode 2019–2024.

    Power wheeling sendiri merupakan mekanisme di mana pihak swasta atau independent power producer (IPP) bisa menjual listrik langsung kepada masyarakat.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah Telah Kirim Berkas Lengkap Permohonan Ekstradisi Paulus Tannos

    Pemerintah Telah Kirim Berkas Lengkap Permohonan Ekstradisi Paulus Tannos

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah telah mengirimkan berkas permohonan ekstradisi buron kasus korupsi KTP elektronik (e-KTP) Paulus Tannos ke pemerintah Singapura. 

    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, berkas-berkas yang dibutuhkan untuk mengajukan proses ekstradisi Paulus telah dikirimkan ke otoritas Singapura sejak beberapa hari yang lalu. Dokumen maupun surat yang dibutuhkan itu dikirim melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu). 

    “Saya menandatangani sebagai otoritas pusat, dan saat ini kita sedang menunggu, karena sepengetahuan saya suratnya juga sudah diantar kepada pihak yang berwenang di Singapura,” ungkap Supratman kepada wartawan, dikutip Jumat (28/2/2025). 

    Supratman menjelaskan, dokumen-dokumen permohonan ekstradisi itu akan dihadirkan di Pengadilan Singapura. Untuk diketahui, Paulus mengajukan gugatan terhadap penahanan sementaranya oleh Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB). 

    Politisi Partai Gerindra itu mengatakan bahwa pemerintah Singapura bakal menginformasikan pemerintah Indonesia apabila ada kekurangan di sisi pemberkasan. 

    “Prinsipnya ada yang kurang pasti disampaikan ke kita, tetapi sepengetahuan saya semua yang dibutuhkan sudah kami lengkapi semua,” kata Supratman. 

    Adapun mantan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Divisi Hubungan Internasional Polri akan menjemput Tannos dari Singapura, apabila putusan pengadilan menolak gugatan buron itu. 

    Untuk diketahui, Paulus ditangkap oleh Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura di Bandara Changi pada 17 Januari 2024. 

    Adapun Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan paket KTP Elektronik 2011-2013 Kementerian Dalam Negeri. Dia lalu dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 19 Oktober 2021. 

    Dia diduga mengganti identitasnya dan memegang dua kewarganaegaraan dari satu negara di Afrika Selatan. KPK pun tak menutup kemungkinan ada pihak yang membantunya untuk mengganti identitas di luar negeri.

  • Jaga Harga Pangan, Prabowo Sapu Bersih Pedagang Nakal

    Jaga Harga Pangan, Prabowo Sapu Bersih Pedagang Nakal

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus memantau situasi produksi dan harga-harga bahan pangan jelang Ramadan 2025. Tidak hanya itu, pemerintah akan mengambil langkah-langkah efektif untuk memastikan tidak ada spekulan yang memanfaatkan momen suci ini.

    “Saya juga sudah sampaikan instruksi ke Menko Pangan, Menteri Perdagangan, Mentan, semua menteri terkait untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan mencegah kenaikan adanya dan lonjakan harga yang spekulatif,” ujarnya dalam konferensi pers di Istana Negara, Jumat (28/2/2025).

    Tidak hanya pemantauan, Prabowo mengatakan pemerintah akan menjamin tidak ada spekulan yang memanfaatkan Ramadan untuk menaikkan harga hingga tak masuk akal. Dia juga menjamin seluruh masyarakat harus dapat menjangkau harga bahan-bahan makanan sepanjang Ramadan.

    “Kita harus kerja keras supaya seluruh rakyat, terutama rakyat yang paling memerlukan, harus dapat menjangkau harga bahan-bahan tersebut,” ujarnya.

    “Dan saya yakin dan percaya, kita akan lakukan itu, dan sudah kita lakukan itu,” paparnya.

    (haa/haa)

  • Kemenperin Minta Pemberlakuan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan Ditunda – Halaman all

    Kemenperin Minta Pemberlakuan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan Ditunda – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk memberlakukan cukai pada Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK).

    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan sebelumnya mengumumkan rencana untuk menerapkan cukai MBDK pada semester kedua 2025.

    Menurut Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Direktorat Jendral Industri Agro Kemenperin, Merrijantij Punguan Pintaria, pemberlakuan cukai MBDK sebaiknya ditunda karena daya beli masyarakat masih rendah.

    “Melihat saat ini daya beli masih rendah, menurun nih, daya beli kita menurun, mungkin belum waktunya,” kata Merri ketika ditemui di kawasan industri GIIC, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (28/2/2025).

    Selain itu, Merri juga menjelaskan bahwa industri akan membutuhkan waktu dan biaya untuk melakukan penelitian kembali pada produk mereka jika cukai MBDK diberlakukan.

    Proses ini bisa berdampak pada harga jual produk, yang pada akhirnya bisa semakin memberatkan konsumen, terutama di tengah daya beli yang belum pulih.

    “Nanti pasti harus ada penelitian, uji coba lagi, melihat preferensinya masyarakat itu bagaimana dengan produk yang baru,” ujar Merri.

    Menurut Merri, waktu yang lebih tepat untuk memberlakukan cukai MBDK adalah saat daya beli masyarakat sudah membaik dan kondisi industri sudah pulih sepenuhnya.

    Mengenai pembahasan lebih lanjut soal cukai MBDK, Merri menyebutkan bahwa sampai saat ini belum ada diskusi antar kementerian.

    Ia menduga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan masih melakukan penggodokan kebijakan secara internal.

    Sebagai informasi, penerapan cukai MBDK pada semester II 2025 sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 dan telah tercantum dalam APBN 2025.

    Saat ini, pemerintah masih perlu menyusun aturan pendukung berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan aturan pelaksanaannya berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) maupun Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen),

    Cukai MBDK hanya untuk jenis konsumsi gula tambahan bukan konsumsi gula utama seperti nasi.

    Sebab, tujuan cukai MBDK adalah mengurangi konsumsi gula tambahan pada masyarakat yang menjadi penyebab utama penyakit tidak menular (PTM) seperti obesitas dan diabetes.