Xcloud.id

Blog

  • Prabowo Siapkan Diskon Tiket Pesawat dan Tarif Tol untuk Mudik Lebaran 2025 – Page 3

    Prabowo Siapkan Diskon Tiket Pesawat dan Tarif Tol untuk Mudik Lebaran 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah akan memberikan diskon harga tiket pesawat untuk mudik Lebaran 2025. Dia mengatakan skema diskon tiket pesawat sedang disiapkan selama dua minggu ke depan.

    “Kita juga mempersiapkan penurunan harga tiket pesawat selama dua minggu yang akan datang,” kata Prabowo Subianto dalam konferensi pers di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, Jumat (28/2/2025).

    Selain itu, kata dia, pemerintah akan memberikan diskon tarif jalan tol untuk mudik Lebaran dan libur Hari Raya Nyepi. Prabowo menyebut diskon tersebut akan diberikan di beberapa ruas jalan utama.

    “Juga penurunan tarif jalan tol di beberapa ruas jalan utama di saat liburan Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi, yang waktunya kali ini sangat berdekatan,” jelasnya.

    Prabowo menyampaikan dirinya telah memerintahkan jajaran menterinya untuk memantau fasilitas transportasi menjelang mudik Lebaran. Dia ingin mudik Lebaran 2025 berjalan lancar, aman, dan memudahkan masyarakat.

    “Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, Menteri PU dan semua menteri terkait juga terus-menerus akan memantau dan memastikan semua fasilitas transportasi dan pelayanan publik dapat berjalan lancar, aman dan memudahkan arus mudik masyarakat,” tutur Prabowo.

  • 1 Menag: Awal Ramadhan 2025, Kemungkinan Bisa Sama dengan Muhammadiyah Nasional

    1 Menag: Awal Ramadhan 2025, Kemungkinan Bisa Sama dengan Muhammadiyah Nasional

    Menag: Awal Ramadhan 2025, Kemungkinan Bisa Sama dengan Muhammadiyah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Agama (Menag)
    Nasaruddin Umar
    berharap agar keputusan awal Ramadhan 1446 Hijriyah atau 2025 dari pemerintah sama dengan Muhammadiyah.
    “Ini mohon doanya supaya kita bisa berpuasa di awal sama, 1 Ramadhan-nya,” ujar Nasaruddin saat konferensi pers di Masjid Istiqlal, Jumat (28/2/2025).
    Menag sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal tersebut memperkirakan tidak ada perbedaan awal Ramadan di Indonesia.
    “Kemungkinan besarnya itu bisa sama. Karena kita berada pada posisi (hilal) 2,5 derajat sampai 4 derajat. Apalagi Aceh sudah 4 derajat,” katanya.
    Nasaruddin juga memperkirakan adanya kesamaan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriyah atau 2025 Masehi antara pemerintah dan Muhammadiyah.
    “Insya Allah Idul Fitri juga diharapkan sama juga. Karena pada waktu diperkirakan nanti itu masih minus ya. Jadi minus derajatnya sehingga dengan demikian teman-teman dari Muhammadiyah dan yang lain itu bisa sepakat di situ,” ujarnya.
    Diketahui, Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar
    Sidang Isbat
    (penetapan) awal Ramadhan 1446 Hijriah atau tahun 2025, di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, pada hari ini, Jumat (28/2/2025).
    Sebelum pelaksanaan
    sidang isbat
    , Kemenag melakukan pemantauan hilal (rukyatulhilal) awal Ramadhan pada Jumat pagi.
    Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Abu Rokhmad menjelaskan pemantauan hilal dilakukan di 125 titik di seluruh Indonesia.
    Rukyatulhilal ini melibatkan para ahli Falak dari Kantor Wilayah Kemenag dan Kemenag Kabupaten/Kota, bekerja sama dengan Pengadilan Agama, organisasi masyarakat Islam, dan instansi terkait.
    “Pemantauan hilal awal Ramadhan akan dilakukan di 125 titik se-Indonesia pada 28 Februari mendatang,” ujar Abu Rokhmad dalam keterangannya, Kamis (20/2/2025).
    Abu Rokhmad mengatakan, hasil rukyat hilal dari berbagai daerah, beserta data hisab mengenai posisi hilal, akan dibahas dalam sidang isbat di Kantor Kemenag.
    Sementara itu,, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah resmi menetapkan 1 Ramadhan 1446 Hijriah bertepatan dengan 1 Maret 2025 Masehi.
    Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Sayuti, dalam konferensi pers menuturkan bahwa penerapan ini sesuai dengan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).
    “Berdasarkan hasil hisab, maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan, 1 Ramadhan 1446 H jatuh pada hari Sabtu, 1 Maret 2025,” ucapnya dalam konferensi pers.
    Selain itu, PP Muhammadiyah juga mengumumkan hari raya Lebaran atau Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah yang bertepatan pada Senin, 31 Maret 2025.
    “Di wilayah Indonesia, 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada Senin, 31 Maret 2025,” kata Sayuti.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Aceh surati Bea Cukai Sumut karena barang investor tertahan di Belawan

    Aceh surati Bea Cukai Sumut karena barang investor tertahan di Belawan

    Banda Aceh (ANTARA) – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyurati Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Utara agar memfasilitasi proses pengiriman barang investor menuju Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang Aceh yang masih tertahan di Pelabuhan Belawan Medan Sumut.

    Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) Iskandar Zulkarnaen yang dihubungi dari Banda Aceh, Jumat membenarkan perihal surat wakil gubernur Aceh kepada Kanwil Bea Cukai Sumut tersebut terkait barang investor mereka sudah tertahan hampir 30 hari di Belawan Sumut.

    “Jadi sekarang barangnya sudah sekitar 30 hari tertahan di Belawan, kami minta pihak pelaksana di Belawan dalam hal ini Bea Cukai bisa memudahkannya,” kata Iskandar Zulkarnaen.

    Surat Wagub Aceh Fadhlullah tertanggal 25 Februari 2025 dengan Nomor 500.16/2107 yang ditujukan untuk Kepala Kanwil Bea Cukai Sumut itu meminta kemudahan investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang.

    Surat tersebut dikeluarkan Pemerintah Aceh sebagai respon atas surat dari Chairman Halal International (China Hong Kong Macau) Limited (investor) pada 19 Februari 2025 terkait permohonan mendesak untuk fasilitasi dan dukungan menyelesaikan permasalahan kritis pada pengiriman logistik pertama melalui pelabuhan Belawan menuju Sabang.

    Chairman Halal International sendiri merupakan investor yang telah bekerja sama dengan BPKS Sabang dan PT Pembangunan Sabang Mandiri (BUMD) Pemkot Sabang.

    Melalui surat itu, Pemprov Aceh menyatakan bahwa proses pengiriman barang oleh Halal International tersebut menuju KPBPB Sabang via pelabuhan Belawan mengalami permasalahan.

    Permasalahannya, barang investor itu –dua kontainer– masih tertahan di pelabuhan Belawan sejak 30 Januari 2025 akibat tidak tersedianya jalur transportasi laut dari pelabuhan Belawan menuju Sabang.

    Pemerintah Aceh mengharapkan bantuan Kanwil Bea Cukai Sumut agar menyampaikan kepada Bea Cukai Belawan untuk memberikan fasilitas kemudahan bagi proses angkut lanjut dari pelabuhan Belawan ke KPBPB Sabang melalui jalur darat (menggunakan truk) dengan mekanisme pengawasan langsung oleh Bea Cukai selama proses berlangsung.

    Mengingat, investasi ini penting terhadap pengembangan ekonomi Sabang serta untuk memberikan kepastian kepada para investor.

    Pada surat tersebut juga disampaikan bahwa keberhasilan proyek ini akan menjadi model bagi investasi selanjutnya dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah dan nasional. Karena itu, sangat diharapkan dukungan dan fasilitasi dari Bea Cukai Sumatera Utara untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi.

    Iskandar menjelaskan bahwa investor tersebut telah membayar sewa untuk memakai lantai dua gedung di kawasan pelabuhan Balohan Sabang. Barang yang tertahan itu rencananya bakal ditempatkan di sana.

    “Sudah ada kontrak dengan kami sejak Agustus 2024 lalu, mau memanfaatkan pelabuhan Balohan lantai dua untuk memasarkan barangnya. Sudah disewa sekitar Rp800 juta untuk setahun, sudah disiapkan infrastrukturnya juga,” ujarnya.

    Iskandar menyampaikan, perihal pengiriman barang dua kontainer dengan seratusan jenis seperti kosmetik dan lainnya itu, mereka juga sudah membicarakan hal tersebut dengan berbagai pihak terkait. Prosesnya sudah diselesaikan.

    Barang itu, bergerak dari Hongkong ke Singapura, selanjutnya Pulau Pinang dan tiba ke Belawan. Dari Belawan rencananya angkut lanjut menggunakan jalur darat. Karena, tidak mungkin dilanjutkan via laut mengingat barangnya sedikit, dan biayanya mahal.

    “Jadi alternatifnya adalah menggunakan jalur darat. Sebenarnya ini bisa dimudahkan. Ini salah satu peluang untuk membuka investasi di Sabang,” kata Iskandar.

    Pewarta: Rahmat Fajri
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jadwal 2 Wakil Indonesia di Perempat Final Jerman Open 2025

    Jadwal 2 Wakil Indonesia di Perempat Final Jerman Open 2025

    JAKARTA – Ajang bulu tangkis Jerman Open 2025 sudah memasuki babak perempat final. Indonesia punya dua wakil yang bertahan di turnamen tersebut.

    Laga babak perempat final di Westenergie Sporthalle akan berlangsung pada Jumat, 28 Februari 2025. Rangkaian duel dimulai pada pukul 15.00 waktu setempat atau pukul 21.00 WIB.

    Dua wakil Indonesia yang akan turun bermain adalah pasangan ganda campuran Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu dan Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja.

    Jafar/Felisha lolos ke babak perempat final usai menekuk wakil India, Ashith Surya/Amrutha Pramuthesh. Adapun Rehan/Gloria mengamankan tiket delapan besar dengan memulangkan wakil Denmark, Mads Vestergaard/Christine Busch.

    Pada babak perempat final nanti, Jafar/Felisha bakal turun paling pertama di partai kesatu Lapangan 2. Mereka bersua dengan pasangan gado-gado Belanda dan Denmark, Robin Tabeling/Alexandra Boje.

    Robin/Alexandra jelas bukan lawan yang mudah buat Jafar/Felisha. Pasalnya, mereka sebelumnya berhasil memulangkan unggulan ketujuh dari China Taipei, Nicole Gonzales Chan/Ye Hong Wei.

    Rehan/Gloria kemudian mendapat giliran tampil di partai kedua Lapangan 1. Pasangan ini bakal berhadapan dengan unggulan keenam asal China, Zhu Yi Jun/Zhang Chi.

    Kedua wakil Indonesia yang tersisa tersebut sejauh ini berhasil menampilkan performa bagus. Mereka sama-sama belum kalah satu gim pun dari dua laga yang sudah dijalani.

    Jafar/Felisha bahkan memulai perjalanan mereka di turnamen ini dengan memulangkan unggulan pertama, yakni pasangan Jesper Toft/Amalie Magelund.

    Jadwal Wakil Indonesia di Perempat Final Jerman Open 2025

    Lapangan 1

    Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja vs Zhu Yi Jun/Zhang Chi (China)

    Lapangan 2

    Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu vs Robin Tabeling/Alexandra Bøje (Belanda/Denmark)

  • Video: Prabowo Beri Peringatan Keras Soal Harga Pangan Jelang Ramadan

    Video: Prabowo Beri Peringatan Keras Soal Harga Pangan Jelang Ramadan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto menegaskan telah memerintahkan para menterinya untuk menjaga harga dan pasokan bahan pangan jelang momen puasa Ramadan hingga Lebaran tahun 2025. Hal ini bertujuan agar tidak ada spekulasi harga.

    Selengkapnya saksikan Breaking News CNBC Indonesia, Jumat (28/02/2025).

  • Prabowo Ingatkan Menteri untuk Jaga Stabilitas Harga Bahan Pokok Menjelang Ramadan – Page 3

    Prabowo Ingatkan Menteri untuk Jaga Stabilitas Harga Bahan Pokok Menjelang Ramadan – Page 3

    Harga pangan nasional menunjukkan perkembangan menjelang pekan pertama bulan suci Ramadan pada Jumat, 28 Februari 2025. 

    Mengutip data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola oleh Bank Indonesia, Kamis (28/2/2025) terjadi penurunan harga pangan pada sejumlah kategori yaitu bawang merah, bawang putih, beras, cabai merah, daging ayam, hingga gula pasir.

    Harga bawang merah ukuran sedang turun harga 0,41% menjadi Rp36.850 per kg, bawang putih ukurang sedang juga turun harga hingga 1,33% menjadi Rp44.350 per kg.

    Beras kualitas bawah I dan beras kualitas bawah II juga menurun masing-masing 3,2% dan 3,26% menjadi Rp13.600 per kg dan Rp13.350 per kg.

    Harga beras kualitas medium I menurun 0,65% menjadi Rp15.250 per kg, sedangkan beras kualitas medium II naik harga hingga 0,66% menjadi Rp15.300.

    Kemudian harga beras kualitas super I dan beras kualitas super II menurun 5,99% dan 5,56% menjadi Rp15.700 per kg dan Rp15.300 per kg. 

    Penurunan juga terjadi pada harga daging ayam ras segar hingga 4,55% menjadi Rp34.650 per kg dan telur ayam ras segar menurun 4,46% menjadi Rp28.950 per kg.

    Gula pasir kualitas premium turun harga 3,83% menjadi Rp18.850 dan gula pasir lokal menurun 3,49% menjadi Rp17.950.

    Sementara itu, terjadi kenaikan harga yang cukup besar pada beberapa jenis cabai. 

    Harga cabai merah keriting naik 0,64% menjadi Rp55.350 per kg, cabai rawit hijau naik 8,83% menjadi Rp66.940 per kg, serta cabai rawit merah naik 10,75 menjadi Rp82.450 per kg. Sedangkan harga cabai merah besar menurun 2,02% menjadi Rp53.350 per kg.

    Selain cabai, kenaikan harga daging sapi kualitas I dan daging sapi kualitas II masing-masing sebesar 1,55% dan 6,38% menjadi Rp140.650 dan Rp138.450. 

    Kenaikan lainnya terjadi pada harga minyak goreng curah hingga 6,42% menjadi Rp19.900 dan minyak goreng kemasan bermerk I hingga 7,01% menjadi Rp23.650 per kg.

  • Pedagang Nakal di Kebayoran Lama Jual Ayam Gelonggongan demi Untung Tinggi

    Pedagang Nakal di Kebayoran Lama Jual Ayam Gelonggongan demi Untung Tinggi

    Jakarta –

    Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap praktik curang ayam gelonggongan oleh pedagang di Pasar Kebayoran Lama. Polisi mengatakan pedagang berinisial SY (30) itu berlaku curang untuk mendapat keuntungan lebih banyak.

    “Untuk motif di sini pelaku yang pasti mencari keuntungan dari penjualan ayam tersebut yang di mana ayam tersebut dari keterangan pelaku SY bobot awal atau sebelum dilakukan gelonggong berbeda sekitar 1 sampai 2 ons, yang di mana harga pasar disini kisaran Rp 30 sampai 50 ribu,” kata Kanit Resmob Satreskrim Polres Jakarta Selatan, AKP Bima Sakti, usai sidak tempat gelonggongan ayam di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (28/2/2025).

    Dia menjelaskan SY bisa meraih keuntungan hingga 30% setelah ayamnya disuntik. Dia mengatakan timbangan ayam menjadi lebih berat sehingga konsumen membayar lebih.

    “Yang dikejar di sini oleh pelaku yaitu mencari keuntungan yang lebih dari berat normal atau net dan dijadikan tambahan tadi sekitar 20 sampai 30%,” ungkapnya.

    SY diduga menggelonggong hingga 200 ekor ayam dalam sehari. Semua ayam itu diedarkan di sekitar Pasar Kebayoran Lama.

    “Omzet variatif namun untuk pemotongan yang bisa dilakukan oleh saudara SY dalam satu hari bisa sampai 100 sampai 200 ayam potong yang dijual mulai harga Rp 30 sampai 50 ribu,” jelasnya.

    Alat-alat yang digunakan tersangka untuk melakukan kecurangannya diantara lain kompresor, selang, galon air, jarum suntik dan air. Tersangka mengaku alat-alat itu sudah tersedia sejak dirinya masuk bekerja pada tahun 2021.

    “Untuk pelaku sendiri, di sini dia memang sudah lama mengetahui hal ini, dia melihat dari teman-temannya yang dahulu sudah di sini. Kalau untuk pelaku, di sini yang bersangkutan hanya pekerja dan ada pemiliknya, di situ masih kita lakukan pendalaman,” ujarnya.

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Tegas! Produksi Minyak KKKS Bakal Diolah di Kilang Dalam Negeri

    Tegas! Produksi Minyak KKKS Bakal Diolah di Kilang Dalam Negeri

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa produksi minyak milik Kontraktor Kontrak Kerjasama Minyak dan Gas Bumi (KKKS) yang ada di Indonesia harus diolah melalui kilang atau fasilitas pengolahan di dalam negeri.

    Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengungkapkan pemerintah sejatinya sudah mengutamakan produksi minyak dalam negeri untuk bisa diolah dan dimanfaatkan dalam negeri, bahkan sejak tahun 2018.

    “Kan secara aturan itu memang diprioritaskan. Pertama kan waktu 2018 kan wajib. Setelah itu Permen tahun 2021 itu harus ditawarkan. Dan sekarang kita udah hampir seluruhnya (produksi minyak dalam negeri diolah) itu di dalam negeri,” jelas Dadan ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (28/2/2025).

    Yang terang, semua jenis minyak hasil produksi KKKS akan diolah dalam negeri. Hal itu didukung dengan inovasi dan teknologi perusahaan migas pelat merah yakni PT Pertamina (Persero).

    “Sekarang jaman Pak Menteri Bahlil, yang beberapa yang awalnya tidak bisa spek, itu Pertamina dengan pengalaman, dengan teknologi yang baru, itu juga bisa disesuaikan,” katanya.

    Perihal aturannya, Dadan menegaskan bahwa pengelolaan hasil minyak dalam negeri sejatinya sudah diatur dalam aturan yang saat ini masih berlaku. “Dengan aturan yang sekarang pun sebetulnya itu bisa dieksekusi,” imbuhnya.

    Adapun sekarang, Indonesia sudah berhasil mengurangi jumlah ekspor minyak meski produksi minyak dalam negeri kurang sesuai dengan spesifikasi pengolahan kilang RI.

    “Kita kemarin sudah berhasil menurunkan yang diekspor, yang alasannya adalah spek. Jadi udah ada pergerakan ke arah yang biar seluruhnya itu bisa dimanfaatkan di dalam negeri,” tandasnya.

    (pgr/pgr)

  • Sikapi Penutupan Pabrik Sanken, DPR Minta Kemenperin Lakukan Evaluasi

    Sikapi Penutupan Pabrik Sanken, DPR Minta Kemenperin Lakukan Evaluasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono meminta Kementerian Perindustrian dan Kementerian Investasi untuk melakukan evaluasi atas kejadian rencana penutupan pabrik PT Sanken Indonesia.

    Bambang menilai bahwa Kementrian Industri dan Investasi harus meninjau dan mengevaluasi cepat, kenapa mereka melakukan penutupan pabrik yang bakal berimbas terhadap nasib ratusan karyawan yang terancam menerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

    “Apakah memang ada penurunan produksi akibat menurunnya daya beli di Masyarakat? Atau kah kesulitan akibat tingginya biaya produksi? Misal karena tingginya harga energi baik listrik maupun gas, sulitnya perizinan atau ekonomi biaya tinggi lainnya, atau terkait sumber daya manusia yang mahal atau kurang produktif,” katanya lewat rilisnya, Jumat (28/2/2025).

    Lebih lanjut, dia menekankan, jika merujuk pada alasan PT Sanken Indonesia yang ingin mengubah jenis usahanya menjadi industri semi konduktor, pemerintah perlu mengevaluasi kenapa proyeksi baru dari PT Sanken ini tidak bisa diakomodir di Indonesia. 

    “Apakah perizinannya yang sulit, untuk mengubah jenis usaha satu ke yang lainnya. Atau kah dianggap SDM kita tidak memadai untuk memenuhi spesifikasi jenis usaha Sanken yang baru. Atau kah, beban biaya operasional di Indonesia seperti perpajakan, perizinan, dan biaya energi, terlalu memberatkan mereka, sehingga Sanken memilih untuk keluar dari Indonesia,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, dia mendorong pelaku usaha untuk lebih terbuka kepada pemerintah terkait hal-hal yang mempengaruhi kinerja usahanya. Sehingga, pemerintah bisa mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menjaga kemampuan setiap usaha yang ada Indonesia untuk tetap bisa bertahan dan menjadi bagian dalam perputaran perekonomian Indonesia. 

    Tak hanya itu, Bambang menilai bahwa Pemerintah harus memberikan transportasi logistik yang berkualitas dan terintegrasi serta berbiaya murah. Mengingat sinyal penurunan kinerja industri ini sudah di mulai sejak pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan diperparah dengan kejadian Covid-19.

    Menurutnya, pemerintahan saat ini, harus secepatnya melakukan evaluasi pada iklim industri untuk memastikan industri lainnya bisa tetap memiliki kemampuan untuk melakukan usahanya. 

    Dia pun menegaskan, kementerian terkait, seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Tenaga Kerja, ESDM hingga Kementerian Keuangan harus melakukan evaluasi secara komprehensif dan saling berkoordinasi terkait iklim usaha industri di Indonesia.

    “Karena industri manufaktur ini merupakan bagian penting dari perekonomian kita. Selain itu, industri ini merupakan padat karya, padat modal, dan mampu membuka lapangan kerja dalam jumlah besar. Sudah seharusnya pemerintah bisa menjaga iklim usaha yang ada, sehingga usaha industri yang ada bisa bertahan, dan malah industri baru berdatangan dari berbagai negara di dunia,” kata Bambang.

    Belum lagi, dia melanjutkan posisi Indonesia sangat strategis di tengah tengah antara Asia Timur dan Australia serta Eropa, dan bahkan menjadi jalur lewatnya sebagian besar transportasi laut di dunia. Maka sangat bisa diminati oleh usaha industri dunia untuk berinvestasi di Indonesia. Karena logistik hasil industri bisa dikirimkan dengan mudah dan murah dengan transportasi laut karena jarak nya sangat dekat dengan areal pemasaran. 

    Dia meyakini poin tersebut adalah peluang Indonesia untuk membuka selebar lebarnya usaha usaha industri di dunia untuk berinvestasi di negara kita. Apalagi Indonesia adalah juga merupakan tempat pemasaran yang besar karena penduduknya sangat banyak.

    “Kita tidak bisa hanya bilang jangan ada PHK, jangan ada PHK. Tetapi kita harus pikirkan iklim usaha industri dan kemampuan daya beli masyarakat untuk menyerap hasil industrinya,” imbuhnya. 

    Kemampuan daya beli Masyarakat sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah dengan ongkos ongkos biaya hidup yang lebih murah, misal nya pangan, papan, kesehatan, pendidikan yang bila perlu gratis, serta harga energi yang saat ini sangat membebani Masyarakat. Harus di evaluasi secara total agar masyarakat mempunyai daya beli untuk menjangkau kebutuhan sekunder yang dihasilkan oleh industri manufaktur.

    Di sisi lain, Bambang pun mendorong terkait konflik PT Sanken Indonesia dengan karyawan yang akan di PHK sebanyak lebih dari 400 pekerja, karena akan menghentikan operasi dan menutup usahanya di Indonesia pada Juni 2025, agar beritikad baik dengan menginformasikan kepada pekerja satu tahun sebelumnya dan menjanjikan pesangon sebesar 2.6 kali gaji, yang disesuaikan dengan program pensiun dini. 

    “Walaupun keinginan dari serikat pekerja untuk dinaikkan 10X lipat gaji. Konflik tersebut seharusnya Kementrian Tenaga Kerja dan Kementrian Perindustrian segera memediasi agar terjadi win win solution yang bisa dirasakan oleh pekerja dan pengusaha. Karena bila tidak di mediasi dengan campur tangan Pemerintah, akan menjadi citra buruk bagi iklim usaha industri di Indonesia di mata Internasional,” pungkas Bambang.

  • KPK Minta Waktu Dua Bulan Dalami Dugaan Suap Pemilihan Ketua DPD RI – Halaman all

    KPK Minta Waktu Dua Bulan Dalami Dugaan Suap Pemilihan Ketua DPD RI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Penerimaan Layanan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) masih menelaah laporan dugaan suap pemilihan ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2024–2029.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menjelaskan, proses telaah dan verifikasi suatu laporan membutuhkan waktu 1,5 hingga 2 bulan.

    “Secara umum bila ada laporan yang masuk ke Direktorat PLPM maka apabila lengkap bukti permulaannya itu kurang lebih memakan waktu antara 1,5 sampai 2 bulan. Untuk proses baik itu verifikasi, penelaahan, sampai dengan pengumpulan bahan keterangan atau yang jamak kita sebut pulbaket,” kata Tessa dalam pernyataannya, Jumat (28/2/2025).

    Dalam rentang waktu itu, kata Tessa, pelapor masih bisa memperkaya barang bukti untuk kemudian diserahkan kepada KPK.

    Setelah bukti dirasa cukup oleh KPK, maka hasil verifikasi akan dipresentasikan oleh Tim PLPM kepada pimpinan. 

    Tindak lanjut berikutnya adalah menentukan apakah laporan tersebut bisa naik ke tahap penindakan.

    “Kalau seandainya semuanya lancar dan cukup, waktunya tadi saya sudah sampaikan antara 1,5 sampai dengan 2 bulan. Untuk bisa dipresentasikan ke atasan dan diekspose, bisa dinaikkan ke Direktorat Penyelidikan atau tidak,” ujar Tessa.

    Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan pihaknya melalui Direktorat PLPM sedang memverifikasi laporan adanya dugaan suap dalam proses pemilihan ketua DPD RI periode 2024–2029.

    “DPD ya? DPD sekarang tahapannya sedang diverifikasi dan divalidasi oleh Tim PLPM. Harapannya proses itu bisa ditentukan apakah jadi kewenangan KPK. Kemudian apakah menyangkut penyelenggara negara, (hasil verifikasi) itu kemudian dipresentasikan apakah bisa ditingkatkan ke tahap selanjutnya,” kata Setyo kepada wartawan, Jumat (21/2/2025).

    Dalam laporan yang masuk ke KPK disebut bahwa 95 senator diduga terlibat proses suap pemilihan ketua DPD RI. 

    Aliran uang disinyalir masuk ke kantong mereka.

    Kata Setyo, KPK membuka peluang mengklarifikasi 95 senator tersebut.

    “Iya nanti kan mengarah seperti itu (klarifikasi), yang mengetahui atau bahkan mengalami secara langsung, mendengar, nah itu pasti dibutuhkan oleh para tim penyelidik dan dumas,” katanya.

    Setyo menegaskan pihaknya tidak pandang bulu. 

    Kendati ditengarai melibatkan 95 senator, KPK memastikan setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

    “Kami menempatkan semua perkara tentunya sama. Kalau misalnya tahapan verifikasi dan validasi itu yg dilakukan dumas akurat, ya kami juga memastikan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum,” ujar Setyo.

    Sebelumnya, seorang mantan staf di DPD RI melaporkan dugaan suap terkait pemilihan ketua DPD periode 2024–2029 ke KPK. 

    Mantan staf DPD bernama Fithrat Irfan itu menduga terdapat 95 senator atau anggota DPD yang menerima aliran uang suap itu. 

    Hal itu disampaikan Irfan saat melaporkan dugaan korupsi itu ke KPK, Selasa (18/2/2025). 
    Irfan didampingi oleh kuasa hukumnya, Azis Yanuar. 

    Dalam laporannya, Irfan menyebut senator asal Sulawesi Tengah (Sulteng) berinisial RAA yang disebut sebagai mantan bosnya turut menerima suap pemilihan ketua DPD. 

    Tak hanya pemilihan ketua DPD, Irfan menyebut pemilihan wakil ketua MPR dari unsur DPD juga diwarnai praktik suap. 

    “Saya melaporkan salah satu anggota DPD asal Sulawesi Tengah inisial RAA. Indikasinya itu beliau menerima dugaan suap dari untuk kompetisi pemilihan ketua DPD dan wakil ketua MPR unsur DPD. Itu melibatkan 95 orang yang ada, anggota dewan yang ada di DPD dari 152 totalnya,” kata Irfan di Gedung KPK, Jakarta.

    Irfan membeberkan seorang anggota DPD diduga mendapat 13 ribu dolar Amerika Serikat (AS). 
    Uang sebesar 5 ribu dolar AS untuk memberikan suara pada pemilihan ketua DPD, sementara 8 ribu dolar AS lainnya untuk pemilihan wakil ketua MPR dari unsur DPD. 

    “Untuk Ketua DPD RI itu ada nominal 5 ribu dolar AS per orang dan untuk wakil ketua MPR itu ada 8 ribu dolar AS. Jadi ada 13 ribu dolar AS total yang diterima (mantan) bos saya,” kata Irfan. 

    Irfan pun membeberkan modus pemberian uang suap ini. 

    Dikatakannya, uang itu diserahkan secara door to door ke tiap ruangan anggota DPD. 

    Kemudian uang haram itu disetorkan ke rekening bank.

    “Saya berempat semuanya, saya, saudara RAA bos saya, ada dua perwakilan yang dititipkan dari ketua DPD yang terpilih ini. Nah, itu diposisikan sebagai bodyguard. Satu bodyguard, satu driver untuk mengawal uang ini biar enggak bisa tertangkap OTT di jalan. Jadi uang itu ditukarkan dengan suara hak mereka untuk memilih salah satu dari pasangan calon ini,” tutur Irfan.

    Azis Yanuar yang menjadi kuasa hukum Irfan sempat memperlihatkan tanda bukti penerimaan laporan masyarakat. 

    Aziz Yanuar menyatakan telah memberikan bukti-bukti tambahan kepada KPK untuk mengusut kasus dugaan suap ini. 

    Bahkan, katanya, terdapat rekaman suara antara Irfan dengan petinggi partai. 

    “Buktinya tadi ada rekaman pembicaraan antara Pak Irfan dengan seorang petinggi partai. Jadi di sini bukan hanya terkait DPD, ternyata ada juga petinggi partai yang diduga terlibat. Rekaman suara,” katanya.