Xcloud.id

Blog

  • Pemerintah Fokus Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional dengan Serangkaian Kebijakan Strategis – Halaman all

    Pemerintah Fokus Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional dengan Serangkaian Kebijakan Strategis – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah terus berupaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan mencapai target yang telah ditetapkan melalui serangkaian kebijakan strategis. 

    Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen yang tercantum dalam APBN 2025.

    Pemerintah juga fokus pada implementasi kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, mulai dari penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga stimulus khusus untuk periode Ramadan dan Lebaran.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut disusun untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan memastikan stabilitas makroekonomi.

    “Pemerintah akan terus memantau perkembangan konsumsi individu dan peningkatan mobilitas masyarakat pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), khususnya Nyepi dan Lebaran, yang diperkirakan akan menggerakkan aktivitas ekonomi pada Triwulan I-2025,” kata Airlangga dalam rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang digelar pada Kamis (27/2/2025).

    Rapat ini dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza, serta perwakilan Kementerian/Lembaga lainnya.

    Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam Rapat Koordinasi Terbatas pada 17 Februari 2025 di Istana Negara terkait pencapaian target pertumbuhan ekonomi.

    Terdapat beberapa fenomena siklus pada sisi penawaran maupun permintaan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I-2025.

    Dari sisi penawaran, peningkatan produksi industri non-migas, seperti industri makanan dan minuman serta tekstil, diantisipasi untuk memenuhi lonjakan permintaan selama periode Ramadan dan Lebaran. 

    Selain itu, konsumsi listrik selama Ramadan diperkirakan akan meningkat, dan sektor perdagangan besar serta eceran juga diharapkan tumbuh berkat dorongan supply domestik. 

    Dari sisi permintaan, puncak konsumsi rumah tangga selama Ramadan 2025 menjadi salah satu motor penggerak utama.

    Pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta akan meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan insentif listrik untuk menjaga penurunan nilai konsumsi listrik turut membantu masyarakat mengelola pengeluaran selama periode Ramadan.

    Optimalisasi Penyaluran Bansos

    Pemerintah memaksimalkan penyaluran bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan penyerapan gabah/beras petani. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp150 triliun untuk pencairan PKH Tahap I tahun 2025. 

    Penyaluran pencairan PKH difokuskan melalui PT Pos Indonesia dan Himbara, dengan prioritas memastikan bantuan tepat sasaran serta mendukung daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah.

    Selain itu, Pemerintah juga menambahkan anggaran sebesar Rp16,6 triliun kepada Perum Bulog untuk menyerap beras sebanyak 3 juta ton hingga April 2025. Langkah tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas harga beras, memastikan ketersediaan stok pangan nasional, serta mendukung penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan.

    Program tersebut diharapkan dapat membantu menstabilkan harga pangan serta memperkuat daya beli masyarakat selama periode Ramadan dan Lebaran.

    Pencairan THR bagi ASN dan Pekerja Swasta

    Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta akan dicairkan tepat waktu, dengan ketentuan pencairan bagi ASN paling cepat 3 minggu sebelum Lebaran dan bagi pekerja swasta paling lambat 1 minggu sebelum Lebaran. 

    Percepatan pencairan THR untuk ASN dengan alokasi sekitar Rp50 triliun bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan, memperkuat konsumsi domestik, serta mendorong perputaran ekonomi di berbagai sektor, terutama perdagangan dan jasa.

    Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas makroekonomi dan mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I-2025.

    Stimulus HBKN Ramadan & Lebaran Idulfitri 1446 H/2025 M

    1. Diskon Harga Tiket Pesawat: Pemerintah memberikan diskon harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi melalui insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 6?serta kebijakan lainnya, dengan estimasi penurunan harga tiket mencapai 13,2% – 14% yang berlaku pada periode HBKN 25 Maret s.d. 7 April 2025. Program tersebut bertujuan untuk mendukung pergerakan sekitar 180 juta orang, termasuk 110 juta wisatawan selama periode Lebaran. Selain itu, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan maskapai nasional untuk memastikan ketersediaan kursi penerbangan yang memadai serta menjaga stabilitas harga tiket bagi masyarakat.

    2. Diskon Tarif Tol: Pemberian diskon tarif tol sebesar 20% untuk perjalanan jarak jauh selama periode mudik diharapkan dapat menekan biaya transportasi serta memperlancar distribusi barang dan jasa. Diskon ini berlaku untuk ruas tol utama yang menjadi jalur mudik. Pemerintah melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) akan melakukan koordinasi intensif untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas, termasuk penyediaan rest area yang memadai dan layanan informasi real-time bagi para pemudik.

    3. Program Diskon Belanja: Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan meluncurkan program diskon belanja seperti Program Friday Mubarak yang berlangsung pada 28 Februari–28 Maret 2025 di berbagai ritel yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo).

    Program tersebut mencakup bazar UMKM untuk komoditas minyak goreng, gula pasir, dan sembako lainnya serta berbagai promo harian dan spesial setiap Jumat, dengan target transaksi mencapai Rp75–77 triliun. 

    Terdapat juga program BINA Lebaran yang dijadwalkan pada 14–30 Maret 2025 dan akan digelar serentak di pusat perbelanjaan, mall, serta gerai anggota Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) dan Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI). Program tersebut menargetkan transaksi hingga Rp30 triliun. Selain itu, terdapat program lainnya seperti Bazaar Ramadhan dan Pasar Malam, Belanja Online Produk Lokal, dimana semua program tersebut diharapkan bisa mendorong konsumsi masyarakat dan meningkatkan penjualan UMKM secara signifikan.

    4. Program Pariwisata Mudik Lebaran: Pemerintah akan mengintegrasikan program pariwisata dengan momen mudik Lebaran melalui promosi destinasi wisata lokal, penyediaan paket wisata terjangkau, dan peningkatan fasilitas pariwisata di jalur-jalur mudik utama. 

    Pemerintah bersama BUMN, turut menyambut antusiasme wisatawan lokal dengan berbagai program insentif dan kolaborasi bersama pelaku industri pariwisata. Tujuan program tersebut juga untuk memastikan kenyamanan wisatawan lokal saat berwisata di destinasi tujuan mudik masing-masing serta mendorong peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    5. Stabilisasi Harga Pangan: Pemerintah bersama BUMN berupaya menjaga stabilitas harga pangan pokok menjelang Ramadan dan Lebaran 2025 dengan menggelar operasi pasar secara masif. Langkah tersebut melibatkan Perum Bulog, Perkebunan Nusantara, dan ID FOOD dalam penyediaan minyak goreng, gula konsumsi, daging kerbau beku, serta beras dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan Harga Eceran Tertinggi (HET). 

    Operasi pasar ini dilaksanakan di seluruh Indonesia melalui kantor PT Pos Indonesia mulai 24 Februari hingga 29 Maret 2025. Melalui langkah tersebut, Pemerintah berharap dapat menjaga ketersediaan pangan, menekan inflasi, dan melindungi daya beli masyarakat selama periode puncak konsumsi.

    Paket Stimulus Ekonomi

    1. Diskon Tarif Listrik: Diskon tarif listrik yang telah berjalan pada Januari dan Februari 2025, diberikan untuk menekan biaya hidup masyarakat serta mendukung konsumsi listrik rumah tangga dan industri kecil. Stimulus tersebut diharapkan turut membantu masyarakat mengelola pengeluaran selama periode Ramadan.

    2. PPN DTP Pembelian Properti dan Otomotif (EV): Pemerintah memberikan insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian properti dan kendaraan listrik (EV). Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong sektor properti dan otomotif sebagai penggerak utama ekonomi, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta mempercepat transisi ke energi bersih.

    3. PPnBM DTP Otomotif (EV dan Hybrid): Pemberian insentif berupa Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk kendaraan listrik dan hybrid diharapkan dapat mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan serta memperkuat industri otomotif nasional.

    4. PPh DTP Sektor Padat Karya: Insentif Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (PPh DTP) diberikan bagi sektor padat karya untuk mempertahankan daya saing industri dalam negeri. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja baru, meningkatkan ekspor, serta menjaga stabilitas sektor industri di tengah ketidakpastian ekonomi global.

    5. Stimulus Perpajakan dalam Kegiatan Usaha Bulion: Sinkronisasi aturan perpajakan khususnya pungutan PPh 22 atas transaksi penjualan antara produsen emas dan bullion bank. Stimulus diharapkan dapat meningkatan daya tarik serta mendukung pengembangan ekosistem kegiatan usaha bulion.

    Optimalisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

    Pemerintah akan mengoptimalkan penyaluran KUR dengan tujuan untuk memperkuat daya saing UMKM serta mendorong konsumsi dan investasi domestik guna mencapai target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025.

    Realisasi KUR pada periode Januari 2025 hingga 21 Februari 2025 telah mencapai Rp28,73 triliun atau sekitar 9,99?ri target tahun 2025 yang sebesar Rp287,47 triliun, dan telah diberikan kepada 531.148 debitur di berbagai sektor produktif.

    Pemerintah menargetkan hingga 31 Maret 2025, KUR dapat tersalur sebanyak Rp55,4 triliun.

    Penyaluran KUR difokuskan pada sektor-sektor prioritas yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian, termasuk sektor pertanian, perdagangan, dan manufaktur, serta mendukung transformasi ekonomi berbasis digital bagi UMKM.

     

  • Kejagung Sita 10 Kontainer Dokumen dari Terminal BBM Pertamina Tanjung Gerem

    Kejagung Sita 10 Kontainer Dokumen dari Terminal BBM Pertamina Tanjung Gerem

    Bisnis.com, JAKARTA–Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyita puluhan dokumen dari penggeledahan yang dikakukan di terminal Bahan Bakar Minyak milik PT Pertamina Patra Niaga di Tanjung Gerem, Kecamatan Grogor, Cilegon, Banten.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar menyebut penggeledahan itu dilakukan untuk menguatkan alat bukti yang telah ditemukan penyidik Kejagung terkait perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) 2018-2023.

    “Penyidik terus berupaya mencari bukti sebanyak-banyaknya untuk membuat tindak pidana ini terang,” tuturnya di Jakarta, Senin (3/3/2025).

    Menurutnya, dari hasil penggeledahan di lokasi tersebut, tim penyidik mengamankan barang bukti berupa dokumen fisik dan elektronik.

    “Hasil geledah Tanjung Gerem, penyitaan dokumen sebanyak 10 kontainer dokumen dan 3 dus,” katanya.

    Perkara korupsi tersebut bermula ketika pemerintah mengeluarkan Permen ESDM Nomor 42 Tahun 2018 yang mengatur ihwal prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri. 

    Dalam aturan tersebut, PT Pertamina juga diwajibkan untuk mencari minyak yang diproduksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Minyak bagian dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama atau KKKS swasta wajib ditawarkan kepada PT Pertamina.

    Apabila penawaran tersebut ditolak oleh PT Pertamina, maka penolakan tersebut digunakan untuk mengajukan rekomendasi ekspor. 

    Akan tetapi, subholding Pertamina, yaitu PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), diduga berusaha menghindari kesepakatan dan dalam pelaksanaannya, KKKS swasta dan Pertamina, dalam hal ini ISC dan/atau PT KPI, berusaha menghindari kesepakatan pada waktu penawaran yang dilakukan dengan berbagai cara. 

    Dalam periode tersebut juga terdapat Minyak Mentah dan Kondensat Bagian Negara (MMKBN) yang diekspor karena terjadi pengurangan kapasitas intake produksi kilang lantaran pandemi Covid-19. 

    Namun pada waktu yang sama, Pertamina malah mengimpor minyak mentah untuk memenuhi intakeproduksi kilang. 

    Perbuatan menjual MMKBN mengakibatkan minyak mentah yang dapat diolah, dikilang, harus digantikan dengan minyak mentah impor.

  • Bank Indonesia Buka Layanan Tukar Uang Baru untuk Lebaran, Siapkan Rp 180 T

    Bank Indonesia Buka Layanan Tukar Uang Baru untuk Lebaran, Siapkan Rp 180 T

    Jakarta –

    Bank Indonesia (BI) membuka layanan penukaran uang baru mulai hari ini, Senin (3/3) sampai Kamis (27/2) nanti. Dalam pelaksanaannya BI sudah menyiapkan uang layak edar (ULE) sebesar Rp 180,9 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode Ramadan dan Idul Fitri 2025.

    Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni P. Joewono, menyampaikan pihaknya sudah bekerja sama dengan berbagai perbankan menyediakan layanan penukaran uang Rupiah di seluruh wilayah Indonesia.

    Selain ULE, menurutnya masyarakat juga bisa memanfaatkan transaksi pembayaran digital melalui mobile dan internet banking, serta QRIS untuk berbagai kebutuhan pembayaran selama periode tersebut.

    “Pada tahun ini, layanan penukaran uang Rupiah mengoptimalkan penggunaan aplikasi Penukaran dan Tarik Uang Rupiah (PINTAR), termasuk untuk akses layanan penukaran di loket perbankan,” jelas Doni sebagaimana dikutip dari situs resmi Bank Indonesia, Senin (3/3/2025).

    “Penggunaan aplikasi PINTAR diharapkan dapat meningkatkan kepastian layanan dan mengurangi antrian/kepadatan di lokasi penukaran untuk kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat. Penggunaan aplikasi PINTAR juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dengan distribusi yang lebih merata dan langsung kepada masyarakat,” jelasnya lagi.

    Lebih lanjut ia mengatakan masyarakat bisa melakukan penukaran uang baru di lokasi-lokasi strategis seperti rumah ibadah, tempat aktivitas keagamaan, dan kantor bank umum. Layanan penukaran uang ini akan dilakukan baik melalui kas keliling, penukaran terpadu, dan kantor bank umum setelah masyarakat melakukan pemesanan melalui Aplikasi PINTAR atau melalui alamat https://pintar.bi.go.id.

    Di luar itu Bank Indonesia turut mengimbau masyarakat untuk mengenali ciri keaslian uang Rupiah melalui ‘3D’ yakni dilihat, diraba, diterawang. Serta merawat Rupiah yang dimiliki dengan baik melalui ‘5J’ yakni jangan dilipat, jangan dicoret, jangan diremas, jangan distapler, dan jangan dibasahi.

    Jadwal tukar uang baru Bank Indonesia

    Berdasarkan informasi dalam unggahan Instagram resmi Bank Indonesia, berikut jadwal penukaran uang baru untuk Lebaran 2025:

    – Periode I (3 Maret 2025 mulai Pukul 12.00 WIB), untuk masa penukaran 4-9 Maret 2025.⁣
    – Periode II (9 Maret 2025 mulai Pukul 09.00 WIB), untuk masa penukaran 10-16 Maret 2025.⁣
    – Periode III (16 Maret 2025 mulai Pukul 09.00 WIB), untuk masa penukaran 17-23 Maret 2025. ⁣
    – Periode IV (23 Maret 2025 mulai Pukul 09.00 WIB), untuk masa penukaran 24-27 Maret 2025.⁣

    (fdl/fdl)

  • Korban Hanyut di Puncak Bogor Ditemukan Meninggal Dekat Bendungan Ciawi – Page 3

    Korban Hanyut di Puncak Bogor Ditemukan Meninggal Dekat Bendungan Ciawi – Page 3

    Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Bogor pada Minggu malam, 2 Maret 2025 menyebabkan Sungai Cimanceri meluap dan mengakibatkan banjir di beberapa wilayah. BPBD Provinsi Jawa Barat sempat melaporkan bahwa ratusan rumah terendam dan satu warga hilang akibat terseret arus.

    Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan, banjir tersebut terjadi di sejumlah kecamatan, seperti Rumpin, Bojong Gede, dan Cisarua.

    “Di Desa Sukasari, Kecamatan Rumpin, satu unit rumah dan satu pondok pesantren terendam. Di Desa Rawapanjang, Kecamatan Bojong Gede, sebanyak 137 rumah terdampak dengan total 547 jiwa terimbas banjir. Sementara itu, di Desa Tugu Selatan, sebanyak 119 rumah terendam dengan 423 jiwa terdampak,” tutur Muhari dalam keterangannya, Senin (3/3/2025).

    Menurutnya, peristiwa seorang warga yang hilang terseret arus terjadi di Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, atas nama Asep Mulyana (59). Bermula saat air Kali Cisaru meluap hingga setinggi lutut dengan arus yang deras, membuat warga panik dan berusaha menyelamatkan diri.

    “Bahkan beberapa di antaranya menggunakan alat seadanya. Dalam situasi darurat, seorang warga bernama Yuyun terbawa arus, namun berhasil diselamatkan. Sayangnya, suaminya, Asep Mulyana yang mencoba menolong, justru terseret arus dan belum ditemukan hingga saat ini,” jelas dia.

    Muhari mengatakan, BPBD Kabupaten Bogor telah melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan pihak terkait untuk menangani dampak banjir. Adapun kondisi banjir saat ini terpantau telah surut, dan warga mulai membersihkan lumpur yang masuk ke dalam rumah.

  • Rapat dengan DPR, Kepala Bakamla Keluhkan Anggaran Belum Ideal hingga Perlunya Dibentuk Coast Guard – Halaman all

    Rapat dengan DPR, Kepala Bakamla Keluhkan Anggaran Belum Ideal hingga Perlunya Dibentuk Coast Guard – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya TNI Irvansyah menyatakan, sejatinya perlu ada penguatan dari berbagai sektor terhadap Bakamla agar bisa menjadi Coast Guard laut di Indonesia.

    Pernyataan itu disampaikan Irvansyah saat rapat dengar pendapat Panja keamanan laut bersama Komisi I DPR RI, Senin (3/3/2025).

    “Bakamla perlu diperkuat sebagai Indonesia Coast Guard, sehingga menjadi instansi yang adaptif, responsif dan inklusif dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, dan penegakkan hukum di wilayah hukum perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia,” kata Irvansyah dalam ruang rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Menurut Irvansyah, Indonesia saat ini ada dalam posisi membutuhkan coast guard untuk bertanggung jawab penuh terhadap keamanan lautnya.

    Pasalnya, saat ini mekanisme keamanan laut masih dinilai tumpang tindih dengan banyaknya pihak yang memiliki andil dalam persoalan tersebut.

    Seperti halnya yakni ada TNI AL, Bakamla, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga Direktorat Polisi Air dan Udara di bawah Polri.

    “Sangatlah penting bagi Indonesia memiliki Indonesia coast guard, yang dapat menjalankan tugas dan fungsi coast guard universal secara utuh, konkrit dan komprehensif,” kata dia.

    Tak hanya itu, dalam rapat ini Irvansyah juga mengeluhkan soal anggaran yang disebutnya belum ideal untuk Bakamla.

    Kata dia, anggaran Bakamla dari tahun 2020 sampai 2024 belum mencapai anggaran cukup bagi Bakamla sebagai coast guard. 

    “Pada tahun 2024 anggaran yang diakomodir baru mencapai 10 persen dari anggaran ideal kami,” kata dia.

    Terlebih, dengan keluarnya Instruksi Presiden RI (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran membuat anggaran Bakamla menurut dia, menjadi lebih sedikit.

    Hal tersebut diyakini oleh Irvansyah membuat keterbatasan bagi sumber daya yang harusnya dimaksimalkan oleh Bakamla.

    “Hal ini menyebabkan keterbatasan sumber daya Bakamla. Adanya inpres no 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja, menyebabkan turunnya anggaran penyelenggaraan kemanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah perairan Indonesia, dan wilayah yuridiksi Indonesia yang diampu oleh Bakamla RI,” tutur dia.

    Lebih lanjut menurut Irvansyah, keterbatasan Bakamla juga  terdapat pada jumlah personel.

    Kata dia, jumlah personel yang hanya sekitar 1.300 orang itu masih belum dapat membuat Bakamla sebagai coast guard laut Indonesia bekerja secara optimal.

    “Bakamla yang saat ini merupakan koordinator pelaksanaan patroli bersama dan selaku representasi dr indonesia coast guard dlm kegiatan internasional, masih blm dapat melaksanakan kinerja yang optimal,” kata dia.

    “Dikarenakan adanya keterbatasan sumber daya, dan personel Bakamla saat ini masih 1300-an orang. Yang tersebar baik di pusat, di daerah, maupun di kapal,” tandasnya.

  • Bank Indonesia Siapkan Uang Tunai Rp 180,9 Triliun Selama Ramadan dan Lebaran – Page 3

    Bank Indonesia Siapkan Uang Tunai Rp 180,9 Triliun Selama Ramadan dan Lebaran – Page 3

    Mengutip Antara, selain melalui layanan kas keliling BI, masyarakat juga bisa menukarkan uang pecahan baru di bank umum. Bank Indonesia telah menyalurkan uang layak edar ke berbagai bank umum di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

    Namun, sebelum melakukan penukaran, pastikan terlebih dahulu apakah bank yang dituju mewajibkan nasabah-nya memiliki rekening untuk bisa melakukan transaksi. Selain itu, ketahui juga batas maksimal jumlah penukaran yang diterapkan di bank tersebut agar kamu dapat menyiapkan uang dalam nominal yang sesuai.

    Untuk proses penukaran, siapkan KTP, buku tabungan, kartu ATM, serta uang yang akan ditukarkan dalam kondisi rapi dan tidak direkatkan dengan lem, selotip, atau bahan perekat lainnya. Setelah itu, ikuti langkah-langkah berikut:

    1. Kunjungi kantor cabang bank umum yang menyediakan layanan penukaran uang.

    2. Informasikan kepada petugas bahwa Anda ingin menukar uang.

    3. Ambil nomor antrean dan tunggu hingga dipanggil.

    4. Saat giliran tiba, sampaikan maksud kedatangan kepada teller dan serahkan uang yang akan ditukarkan.

    5. Teller akan memproses permintaan sesuai prosedur yang berlaku.

    6. Setelah transaksi selesai, Anda akan menerima uang baru sesuai dengan nominal yang telah ditukarkan.

     

  • Temui Jaksa Agung hingga Larut Malam, Erick Thohir Akui Bahas Kasus Korupsi Pertamina, Kecurigaan Publik Bertambah

    Temui Jaksa Agung hingga Larut Malam, Erick Thohir Akui Bahas Kasus Korupsi Pertamina, Kecurigaan Publik Bertambah

    John Sitorus pun meminta agar Erick Thohir diperiksa kejagung. Jika hal tersebut tidak terjadi maka menurutnya ada sesuatu di balik pertemuan tersebut.

    “Kalau sampai Menteri BUMN tidak diperiksa oleh Kejaksaan Agung atas kasus korupsi ini, berarti ada sesuatu dibalik pertemuan ini,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Erick Thohir mengungkapkan pertemuannya dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin untuk membahas perkembangan kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak di PT Pertamina Patra Niaga.

    Dalam keterangannya di Bandara Soekarno Hatta, Sabtu (1/3/2025), Erick menyebut pertemuan itu berlangsung pada malam hari sebelum dirinya bertolak ke Magelang.

    “Kemarin saya meeting sama Pak Kejaksaan, Pak JA, sebelum ke Magelang jam 11 malam. Tentu kita apresiasi yang dilakukan Kejaksaan. Kita hormati,” ujar Erick.

    “Seperti dulu kita bersama Kejaksaan menangani kasus Asabri, Jiwasraya, Garuda. Kita berpartisipasi,” tambahnya.

    Erick menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan agar kasus ini tidak memberikan dampak negatif terhadap keseluruhan perusahaan.

    Ia mencontohkan keberhasilan pemerintah dalam menyelamatkan Garuda Indonesia melalui restrukturisasi yang tepat.

    “Kalau sampai restrukturisasi itu gagal, jangan bicara tiket turun hari ini. Jumlah pesawatnya tidak ada. Waktu itu penyelamatan Garuda juga memastikan Garuda tetap terbang lebih baik. Terbukti hari ini lebih baik,” ucapnya.

    Ke depan, Erick menegaskan akan ada evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Pertamina.

    Langkah ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap perusahaan.

  • Microsoft Tutup Skype Mulai 5 Mei, Ganti dengan Teams

    Microsoft Tutup Skype Mulai 5 Mei, Ganti dengan Teams

    Bisnis.com, JAKARTA — Microsoft menghentikan layanan Skype per 5 Mei 2025, dan menggantikannya dengan Microsoft Teams. Keputusan ini menandai berakhirnya era panjang Skype yang telah ada sejak 2003. 

    Melansir The Verge, Senin (3/3/2025), pengguna Skype yang sudah ada akan memiliki pilihan untuk bermigrasi ke Microsoft Teams, membawa serta riwayat pesan, obrolan grup, dan kontak mereka, atau mengekspor data mereka sebelum layanan ditutup.

    Jeff Teper, Presiden Aplikasi dan Platform Kolaboratif Microsoft 365, mengatakan dalam wawancara dengan The Verge bahwa pengguna Skype akan diberi kendali penuh atas transisi ini. 

    “Mereka dapat memigrasikan riwayat percakapan dan kontak mereka dan melanjutkan jika mereka mau, atau mereka dapat bermigrasi ke Teams,” kata Teper. 

    Pengumuman penutupan SkypePerbesar

    Pengguna Skype akan memiliki waktu sekitar dua bulan untuk memutuskan apakah mereka ingin beralih ke Teams atau mengekspor data mereka. 

    Selama periode transisi ini, Microsoft akan mempertahankan interoperabilitas antara Skype dan Teams, sehingga pesan dari pengguna Teams tetap bisa diterima oleh mereka yang masih menggunakan Skype.

    “Jika mereka ingin beralih ke Teams, maka langkah pertama akan berjalan cukup cepat karena kami telah melakukan pekerjaan di bagian belakang untuk memulihkan kontak, riwayat pesan, dan log panggilan mereka,” kata Amit Fulay, wakil presiden produk di Microsoft.

    Salah satu perubahan besar yang dibawa oleh penghentian Skype adalah hilangnya fitur panggilan ke nomor domestik dan internasional. Fitur ini, yang sangat populer pada awalnya ketika VoIP (Voice over IP) belum berkembang dan biaya data seluler sangat mahal, kini dianggap kurang relevan dengan perkembangan teknologi komunikasi yang ada. 

    Microsoft juga menghentikan penjualan kredit Skype dan layanan berbayar yang memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan internasional.

    Selain itu, nomor Skype yang ada harus dipindahkan ke penyedia lain, karena Microsoft tidak lagi mendukung fitur ini. Microsoft Teams, yang sebelumnya hanya digunakan untuk keperluan bisnis, kini akan menjadi platform utama untuk komunikasi konsumen setelah Microsoft merilis versi personal pada tahun 2020. 

    Meskipun pada awalnya perusahaan tetap berkomitmen untuk mendukung Skype, pada akhirnya mereka memutuskan untuk fokus sepenuhnya pada Teams.

    Kehadiran layanan seperti FaceTime, Messenger, dan WhatsApp yang semakin mendominasi, serta tren penggunaan Zoom selama pandemi COVID-19, menunjukkan bahwa Skype kesulitan untuk bersaing di pasar komunikasi konsumen. 

    Sejak saat itu, meski basis pengguna Skype tumbuh di awal pandemi, penggunaannya cenderung stagnan.

    Microsoft kini berharap dapat memigrasikan sebagian besar pengguna Skype ke Teams, namun perusahaan juga menegaskan bahwa para pengguna memiliki kontrol penuh atas keputusan mereka.

  • Janji Kencan Berujung Petaka, Pria di Tanjung Priok Jakut Jadi Korban Pemerasan – Halaman all

    Janji Kencan Berujung Petaka, Pria di Tanjung Priok Jakut Jadi Korban Pemerasan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Seorang pria berinisial RPS diduga menjadi korban pemerasan setelah menemui teman kencannya di sebuah indekos di Jalan Papanggo Raya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (2/3/2025) sore sekitar pukul 16.30 WIB.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengonfirmasi bahwa polisi sedang melakukan penyelidikan terkait kasus ini.

    “Pelaku masih dalam penyelidikan,” ujar Ade Ary pada Senin (3/3/2025).

    Korban awalnya berkenalan dengan seseorang yang mengaku sebagai wanita melalui sebuah aplikasi kencan daring.

    Setelah bertukar nomor telepon, keduanya melanjutkan percakapan melalui WhatsApp.

    Dari komunikasi tersebut, korban dan pelaku sepakat untuk bertemu di sebuah indekos yang telah ditentukan.

    Saat tiba di lokasi, RPS menemukan dua wanita telah menunggunya di dalam kamar.

    Namun, situasi berubah ketika tiga pria tiba-tiba masuk ke dalam kamar.

    Salah satu dari mereka mengaku sebagai suami dari salah satu wanita yang berada di dalam ruangan tersebut.

    Pria yang mengaku sebagai suami itu langsung menuduh RPS berselingkuh dengan istrinya.

    Tak hanya itu, pria tersebut juga menodongkan pisau ke arah korban.

    Dalam kondisi terancam, korban tidak dapat berbuat banyak ketika para pelaku merampas ponselnya dan mengusirnya dari tempat kejadian perkara (TKP).

    Laporan ke Polisi

    Setelah insiden tersebut, RPS segera melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polres Metro Jakarta Utara.

    Hingga saat ini, polisi masih memburu para pelaku dan mendalami modus operandi yang digunakan.

    Kasus semacam ini menunjukkan bahwa modus penipuan dan pemerasan melalui aplikasi kencan daring masih marak terjadi.

    Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam berinteraksi dengan orang yang baru dikenal, terutama ketika bertemu di tempat yang tidak dikenal sebelumnya.

    Polisi mengimbau siapa pun yang memiliki informasi terkait kasus ini untuk segera melapor agar para pelaku dapat segera ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. (Tribun Jakarta/Annas Furqon Hakim)

  • Kurator Buka Opsi Sewakan Alat Produksi Sritex, Sudah Ada Calon Investor

    Kurator Buka Opsi Sewakan Alat Produksi Sritex, Sudah Ada Calon Investor

    Bisnis.com, JAKARTA — Tim kurator yang menangani proses kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex mengaku telah berkomunikasi dengan calon investor yang berminat ingin menyewa alat berat perusahaan tekstil tersebut. 

    Pada konferensi pers, Senin (3/3/2025), perwakilan tim kurator, Nurma Sadikin menyebut, penyewaan alat berat milik Sritex usai perusahaan resmi bangkrut adalah salah satu opsi yang disediakan guna meningkatkan harta pailit. 

    Sebagaimana diketahui, kini seluruh aset milik raksasa tekstil itu berada di bawah pengelolaan kurator. 

    “Kami tim kurator telah membuka opsi untuk penyewaan alat berat yang mana opsi ini untuk meningkatkan harta pailit dan menjaga aset agar tidak turun nilainya,” ujar Nurma di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/3/2025). 

    Nurma mengaku komunikasi dengan calon penyewa alat produksi Sritex sudah dilakukan dan tengah berproses. 

    “Yang mana dalam 2 minggu ini kurator akan memutuskan siapa investor yang akan menyewa terhadap aset Sritex,” lanjutnya.

    Opsi tersebut, kata Nurma, diharapkan bakal mampu menyerap tenaga kerja termasuk para karyawan Sritex yang telah terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. 

    Di sisi lain, Nurma mengatakan, pihaknya juga akan berkomitmen untuk membayarkan hak-hak buruh Sritex. 

    “Pada saat ini sedang dalam proses pendaftaran tagihan, yang mana di situ terdapat dari hak-hak buruh termasuk dengan pesangon dan juga hak-hak lainnya,” tuturnya. 

    Seperti diberitakan Bisnis sebelumnya, Sritex akhirnya resmi berstatus bangkrut atau insolvensi, Jumat (28/2/2025). Status itu mengakhiri kiprah emiten tekstil berkode SRIL selama 58 tahun. Sritex kemudian berhenti permanen per 1 Maret 2025.

    Keputusan tersebut dibacakan dalam rapat kreditor yang digelar di Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah pada Jumat (28/2/2025. Akibatnya, sekitar belasan ribu karyawan mengalami PHK.