Xcloud.id

Blog

  • Potret ASN Mulai Ngantor di IKN Hari Ini 3 Maret 2025 – Page 3

    Potret ASN Mulai Ngantor di IKN Hari Ini 3 Maret 2025 – Page 3

    Pemindahan ini juga membawa berbagai peluang bagi ASN. Salah satunya adalah kemungkinan percepatan karier.

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa ASN yang bersedia pindah ke IKN dapat memperoleh kesempatan promosi jabatan lebih cepat, seperti yang pernah diterapkan dalam kebijakan kepindahan pegawai di Polda Papua.

    Selain itu, keberadaan ASN di IKN juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk terlibat langsung dalam pembangunan infrastruktur dan sistem pemerintahan baru.

    Dengan demikian, mereka tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga menjadi bagian dari sejarah pembentukan ibu kota baru.

     

  • Komisi I DPR undang tiga pakar guna dengar masukan untuk RUU TNI

    Komisi I DPR undang tiga pakar guna dengar masukan untuk RUU TNI

    Dalam UU Cipta Kerja, MK meminta pembuat undang-undang mengulang karena minim partisipasi yang dianggap belum memenuhi syarat.

    Jakarta (ANTARA) – Komisi I DPR RI mengundang tiga pakar atau akademisi guna mendengar masukan untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

    Tiga pakar yang diundang tersebut adalah Mayjen TNI Purn. Dr. rer. pol. Rodon Pedrason, M.A. (Advisor Defense Diplomacy Strategic Forum), Teuku Rezasyah, Ph.D. (Indonesia Centre for Democracy Diplomacy and Defence), dan Dr. Kusnanto Anggoro (Centre for Geopolitics Risk Assessment).

    “Kami tidak minta persetujuan ini terbuka atau tertutup karena ini bagian dari meaningful participation,” kata Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Utut Adianto mengatakan bahwa pembahasan RUU TNI harus menyerap aspirasi agar memenuhi syarat untuk hak untuk menyampaikan masukan, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk menjelaskan agar tidak terjadi protes seperti pembahasan UU Cipta Kerja.

    “Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Mahkamah Konstitusi meminta pembuat undang-undang mengulang karena minim partisipasi yang dianggap belum memenuhi syarat,” kata dia.

    Sementara itu, Rodon merupakan pakar yang paling pertama diminta untuk menyampaikan aspirasinya. Dia menilai bahwa Pasal 47 UU TNI terkait dengan jabatan yang bisa diisi oleh TNI harus diperbarui agar tak timbulkan polemik.

    Sesuai dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, menurut dia, TNI merupakan alat pertahanan negara yang menjaga tentang kepentingan nasional, yaitu tentang kedaulatan negara keutuhan wilayah dan keselamatan anak bangsa.

    “Kebutuhan-kebutuhan sumber daya manusia lebih pada pengalaman empirik yang saya lihat tentu saja ada rencana percepatan-percepatan dari pemerintah,” kata dia.

    Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

    “Kami meminta persetujuan rapat paripurna hari ini terhadap RUU tersebut diusulkan masuk pada Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2025, apakah dapat disetujui?” tanya Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir yang memimpin rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2).

    Adies Kadir mengatakan bahwa pembahasan RUU TNI selanjutnya ditugaskan kepada Komisi I DPR RI selaku alat kelengkapan dewan dengan ruang lingkup tugas mencakup bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Aset Eks Sritex Disewakan, Buruh Perlu Lamar Lagi Biar Dapat Kerja?

    Aset Eks Sritex Disewakan, Buruh Perlu Lamar Lagi Biar Dapat Kerja?

    Jakarta –

    PT Sri Isman Rejeki (Sritex) telah resmi berhenti operasi karena tak mampu keluar dari jeratan pailit. Otomatis, kini semua aset Sritex akan dilelang oleh tim kurator. Di sisi lain, para pekerja Sritex yang jumlahnya sangat besar mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Tim Kurator mengatakan dalam penyelesaian lelang yang butuh waktu lama, aset Sritex akan disewakan terlebih dahulu untuk menjaga nilainya tetap tinggi. Sudah ada investor yang berminat untuk menyewa aset-aset tersebut.

    Nah dengan aset disewakan maka penyewa bisa melakukan produksi tekstil dengan fasilitas Sritex. Dengan begitu, potensi lapangan kerja untuk para korban PHK pun muncul kembali untuk sementara waktu. Para pekerja yang kena PHK pun bisa kembali bekerja.

    Strategi penyelamatan sementara untuk pekerja Sritex ini terungkap usai Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan beberapa menteri, tim kurator, dan serikat pekerja Sritex di Istana Kepresiden untuk mencari solusi badai PHK yang terjadi usai perusahaan tutup.

    “Dalam 2 minggu ini kurator akan memutuskan investor mana yang akan menyewa terhadap aset Sritex. Yang mana ini juga akan menyerap tenaga kerja, yang mana karyawan yang kena PHK bisa di-hire lagi oleh penyewa yang baru,” beber Perwakilan Tim Kurator Nurma Sadikin di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

    Yang jadi pertanyaan adalah apakah para pekerja korban PHK perlu melamar kembali untuk bisa bekerja usai ada penyewa aset baru aset Sritex? Nurma enggan memastikan.

    Menurutnya skema rekrutmen pekerja merupakan wewenang penyewa aset eks Sritex. Kurator tak bisa memastikan apakah semua pekerja yang kena PHK bisa dipekerjakan lagi atau tidak tanpa perlu repot melamar kerja.

    “Terkait nanti rekrutmen nanti akan dibuka oleh penyewa baru. Nah ini tergantung penyewanya nanti, karena yang merekrut bukan kurator tapi penyewa,” tegas Nurma.

    Nurma juga mengaku para pekerja bisa bekerja lagi hanya lah solusi untuk sementara saja. Namun, dia mengatakan setelah masa sewa selesai, bisa saja pemenang lelang aset Sritex apabila mau meneruskan usaha tekstil bisa menggunakan kembali para pekerja eks Sritex.

    “Kalau ada pemenang lelang nanti dikembalikan ke mereka akan melanjutkan atau tidak. Untuk sementara ini pekerja bekerja dengan penyewa,” kata Nurma.

    (kil/kil)

  • Danantara harus jadi motor utama dorong investasi strategis

    Danantara harus jadi motor utama dorong investasi strategis

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy saat bertemu dengan CEO Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roeslani di Jakarta, Kamis (27/2/2025). ANTARA/HO-Bappenas

    Bappenas: Danantara harus jadi motor utama dorong investasi strategis
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 03 Maret 2025 – 10:09 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara harus menjadi motor utama dalam mendorong investasi strategis yang dapat meningkatkan daya saing Indonesia.

    “Kita harus memastikan seluruh investasi yang dikelola dapat memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya saat bertemu dengan CEO BPI Danantara Rosan Roeslani, dikutip dari keterangan resmi, Jakarta, Senin.

    Pada pertemuan tersebut, dilakukan pembahasan terkait sinergi dan kolaborasi strategis dalam rangka mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi, terutama pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas. Dalam hal ini, Rachmat menilai Danantara berperan krusial dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia 8 persen pada tahun 2029.

    Untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan nasional, lanjutnya, pemerintah telah menyusun berbagai program intervensi strategis yang melengkapi peran Danantara. Mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses pangan yang cukup dan berkualitas.

    Selain itu, pemerintah juga fokus pada pembangunan masyarakat, perbaikan sekolah, serta peningkatan infrastruktur di pedesaan.

    “Pemerintah saat ini tengah melakukan konsolidasi agar semua program dapat terintegrasi dengan baik dalam jangka waktu satu tahun ke depan. Danantara berperan dalam mendorong investasi dan menciptakan dampak sosial yang mendukung berbagai program strategis lainnya,” ujar Kepala Bappenas.

    Rachmat dan Rosan turut membahas berbagai model pengelolaan investasi yang mungkin dapat dikembangkan, termasuk model Temasek di Singapura maupun di Tiongkok. Sebagai tindak lanjut, Kementerian PPN/Bappenas disebut siap berkolaborasi melalui penyusunan Nota Kesepahaman Bersama dengan Danantara agar langkah yang diambil dapat terkoordinasi baik dan sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.

    Menteri PPN juga menyoroti tantangan birokrasi yang sering menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan. Namun, dia menegaskan bahwa birokrasi harus menjadi motor percepatan pembangunan di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Birokrasi harus bekerja untuk mendukung pencapaian tujuan pemerintah, mencapai target pertumbuhan ekonomi,” kata dia.

    Kepala Bappenas menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mendukung kerja Danantara dalam mewujudkan investasi yang berdampak luas bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Ke depan, Kementerian PPN/Bappenas siap bersinergi dengan Danantara untuk memastikan setiap kebijakan investasi yang diambil benar-benar berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ucapnya.

    Sumber : Antara

  • Pertamina Komitmen Hadirkan Produk Berkualitas bagi Masyarakat

    Pertamina Komitmen Hadirkan Produk Berkualitas bagi Masyarakat

    Jakarta –

    Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri menegaskan akan memimpin langsung seluruh jajaran perusahaan untuk melakukan pembenahan dalam rangka memperbaiki tata kelola migas nasional agar dapat melayani masyarakat secara optimal.

    Simon juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas peristiwa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

    “Kami berterima kasih atas kepedulian seluruh rakyat Indonesia. Kami berterima kasih atas masukan-masukan yang telah kami terima yang tentunya akan menjadi kritik dan bahan cambukan bagi Pertamina untuk bekerja lebih baik lagi di masa mendatang,” ujar Simon dalam keterangan tertulis, Senin (3/3/2025).

    Hal ini disampaikannya pada Press Conference yang diadakan di Grha Pertamina, Jakarta, Senin (3/32025).

    Ia mengatakan Pertamina menghormati dan mengapresiasi upaya Kejaksaan Agung yang telah mengungkap dugaan tindakan hukum yang terjadi di anak usaha Pertamina.

    “Ini tentunya adalah peristiwa yang memukul kita semua. Tentunya ini adalah salah satu ujian besar yang dihadapi oleh Pertamina,” katanya.

    Simon menambahkan, Pertamina bukan hanya aset bangsa, tetapi urat nadi hajat hidup masyarakat Indonesia. Untuk itu, harus dijaga bersama-sama.

    Terkait kualitas produk, Simon menjelaskan hasil uji yang dilakukan Lemigas terhadap 75 sampel Gasoline dengan berbagai tingkatan RON telah keluar dan menyatakan bahwa produk BBM Pertamina telah sesuai spesifikasi yang ditetapkan Dirjen Migas Kementerian ESDM.

    Pertamina akan terus berkomitmen untuk menghadirkan produk yang berkualitas bagi masyarakat.

    “Saya sebagai pucuk pimpinan akan berdiri di garis terdepan untuk memastikan agar Pertamina menjadi kebanggaan dan kepercayaan rakyat Indonesia,” pungkasnya.

    (ega/ega)

  • Jadwal Libur Nasional dan Cuti Bersama Lebaran 2025: Nikmati Libur Panjang hingga 11 Hari – Page 3

    Jadwal Libur Nasional dan Cuti Bersama Lebaran 2025: Nikmati Libur Panjang hingga 11 Hari – Page 3

    Libur Lebaran yang panjang ini bisa dimanfaatkan dengan berbagai cara. Bagi Anda yang merantau, ini saat yang tepat untuk pulang kampung dan berkumpul dengan keluarga. Jangan lupa untuk mempersiapkan perjalanan mudik Anda jauh-jauh hari agar lebih nyaman dan lancar.

    Selain mudik, Anda juga bisa memanfaatkan waktu libur ini untuk berwisata. Jelajahi destinasi wisata di sekitar tempat tinggal Anda atau rencanakan liburan ke tempat-tempat yang selama ini belum sempat dikunjungi. Pastikan untuk memesan tiket dan akomodasi jauh-jauh hari, terutama jika Anda berencana berwisata ke tempat-tempat populer.

    Yang terpenting, manfaatkan waktu libur ini untuk beristirahat dan mengisi ulang energi. Setelah beraktivitas sepanjang tahun, waktu libur Lebaran bisa menjadi momen yang tepat untuk melepas penat dan kembali bersemangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

    Jangan lupa untuk selalu mengecek informasi terkini mengenai jadwal libur dan cuti bersama, serta peraturan lalu lintas selama musim mudik Lebaran. Selamat menikmati libur Lebaran 2025!

  • Komisi IX DPR Kawal Hak Pekerja Sritex Terpenuhi

    Komisi IX DPR Kawal Hak Pekerja Sritex Terpenuhi

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi IX DPR siap mengawasi dan memastikan agar hak-hak karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), yang menghadapi kepailitan dan pemutusan hubungan kerja (PHK), terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    “Kami akan terus memantau proses ini. Ribuan pekerja yang telah mengabdi di Sritex tidak seharusnya dibiarkan tanpa kejelasan hak mereka,” ujar anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto kepada wartawan di Jakarta pada Senin (3/3/2025) dikutip dari Antara.

    Menurut Edy, kepailitan Sritex bukan hanya merupakan isu bisnis, melainkan juga sebuah tragedi nasional yang berdampak pada ribuan keluarga.

    Ia menambahkan Sritex merupakan industri padat karya yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, baik dari sisi penciptaan lapangan kerja maupun ekspor. Komisi IX, yang memiliki wewenang di bidang ketenagakerjaan, berkomitmen untuk menjaga agar hak-hak pekerja yang terkena PHK tidak hilang begitu saja.

    Edy menjelaskan hak-hak para pekerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja turut mengatur pemenuhan kewajiban pemberi kerja dan hak pekerja yang terkena PHK.

    Dalam upaya memastikan hal tersebut, Edy mengusulkan agar pimpinan Komisi IX mengundang serikat pekerja Sritex untuk bersama-sama memeriksa langsung kondisi di pabrik di Sukoharjo. “Saya usulkan agar pimpinan mengundang serikat pekerja Sritex dan melakukan kunjungan lapangan guna memastikan apakah hak-hak mereka sudah terpenuhi atau belum,” ujarnya.

    Lebih lanjut, ia menekankan pemerintah harus menjamin pekerja yang terkena PHK memperoleh kompensasi yang layak, seperti uang pesangon, penghargaan masa kerja, serta penggantian hak lainnya. Mengingat PHK terjadi dalam 30 hari menjelang Idulfitri, pekerja yang terdampak juga berhak menerima THR sesuai dengan Pasal 7 Permenaker Nomor 6 Tahun 2016.

    Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyatakan Kemenaker telah menyiapkan langkah antisipatif untuk menghadapi kemungkinan PHK di PT Sritex.

    Yassierli mengungkapkan sejak pailit diumumkan pada Oktober 2024, pemerintah telah melakukan komunikasi intensif dengan manajemen perusahaan, kurator, serikat pekerja, serta dinas ketenagakerjaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota guna memastikan pemenuhan hak-hak pekerja dan meminimalisir dampak PHK.

  • 20 RT di Jakarta Timur banjir akibat luapan kali Ciliwung

    20 RT di Jakarta Timur banjir akibat luapan kali Ciliwung

    Banjir di Kebon Pala II RT 13/RW 04, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (30/1/2025). ANTARA/Siti Nurhaliza.

    20 RT di Jakarta Timur banjir akibat luapan kali Ciliwung
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 03 Maret 2025 – 10:25 WIB

    Elshinta.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta melaporkan 20 RT di Jakarta Timur terendam banjir pada Senin pagi akibat meluapnya kali Ciliwung.

    “Kami mencatat, saat ini genangan hingga banjir terjadi di 38 RT dan 20 RT tersebut berada di Jakarta Timur,” kata Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta Isnawa Adji saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Banjir tersebut akibat tingginya curah hujan pada Minggu (2/3) di DKI Jakarta dan sekitarnya sehingga menyebabkan kenaikan di beberapa titik pos pantau seperti di Bendung Katulampa menjadi siaga tiga pukul 20.20 WIB, siaga dua pukul 20.40 WIB, dan siaga satu pukul 21.30 WIB.

    Lalu, Pos Pantau Depok menjadi siaga tiga pukul 21.40 WIB, siaga dua pukul 00:00 WIB dan siaga satu  pukul 00.30 WIB. Pos Pantau Angke Hulu menjadi siaga tiga pukul 23.00 WIB dan Pos Pantau Pesanggrahan menjadi siaga tiga pukul 19.00 WIB.

    Berikut ini data wilayah terdampak sebagai berikut:

    1. Kelurahan Bidara Cina

    Jumlah: tiga RT

    Ketinggian: 160 sampai dengan 170 cm

    Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

    2. Kelurahan Kampung Melayu

    Jumlah: empat RT

    Ketinggian: 150 cm

    Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

    3. Kelurahan Balekambang

    Jumlah: tiga RT

    Ketinggian:170 sampai dengan 230 cm

    Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

    4. Kelurahan Cawang

    Jumlah: lima RT

    Ketinggian: 220 cm

    Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

    5. Kelurahan Cililitan

    Jumlah: dua RT

    Ketinggian: 100 sampai dengan 200 cm

    Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

    6. Kelurahan Gedong

    Jumlah: tiga RT

    Ketinggian: 80 sampai dengan 200 cm

    Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

    BPBD Jakarta juga mencatat terdapat warga yang mengungsi di Kelurahan Kampung Melayu sebanyak 30 jiwa. Lokasi pengungsian di SDN Kampung Melayu 01/02.

    “Bantuan BPBD makanan siap saji 1000 boks,” ujar Isnawa.

    Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta Timur (Jaktim) menyiagakan 15 personel untuk mengantisipasi banjir di lima kelurahan setempat akibat kiriman air dari Bendungan Katulampa pada Minggu malam.

    “Teman-teman sudah meluncur dari kantor pukul 22.30 WIB untuk antisipasi evakuasi warga karena Bendungan Katulampa sudah siaga satu, Depok siaga tiga,” kata Kepala Satgas Korwil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jakarta Timur, Sukendar saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Minggu (2/3) malam.

    Sukendar menyebut, 15 personel itu akan berjaga di lima kelurahan Jakarta Timur yakni di Balekambang, Cililitan, Bidara Cina, Kampung Melayu dan Cawang.

     

     

     

    Sumber : Antara

  • SBY Minta Pengelola Danantara Buktikan Kekhawatiran Masyarakat Tak Terjadi

    SBY Minta Pengelola Danantara Buktikan Kekhawatiran Masyarakat Tak Terjadi

    Jakarta –

    Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta kepada pengurus Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk menjawab dan membuktikan kekhawatiran masyarakat tidak akan terjadi. Di mana masyarakat cemas Danantara tidak dapat memberikan manfaat bagi Indonesia.

    “Terhadap suara rakyat seperti itu justru mesti membuat para pengelola Danantara tertantang dan mesti pula membuktikan bahwa kecemasan rakyat itu tak akan terjadi,” tulis SBY melalui akun X, dikutip, Senin (3/3/2025).

    SBY mengamati, kehadiran Danantara menuai berbagai tanggapan dari kalangan ekonom, pengamat, hingga politisi, yang mempertanyakan manfaat serta tata kelolanya.

    Menurut SBY, sejumlah pihak menyangsikan governance, transparansi, dan akuntabilitas dari lembaga investasi baru ini. Selain itu, muncul pula kekhawatiran potensi konflik kepentingan serta keterlibatan politik yang tidak semestinya dalam pengelolaannya.

    Padahal menurutnya, Prabowo mempunyai niat dan tujuan baik dalam pembentukan Danantara ini. Keberadaan Danantara diharapkan bisa memperkuat investasi nasional.

    Utamanya yang bersifat strategis (long-term strategic investment) yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menuju ekonomi Indonesia yang kuat (strong economy).

    “Saya berpendapat, kesangsian dan kecemasan sebagian kalangan ini mesti dilihat dari kacamata yang positif. Artinya, mereka tidak ingin Danantara yang bertujuan mulia ini gagal dan tidak mencapai tujuannya,” katanya.

    Lebih lanjut, SBY menegaskan kunci agar Danantara sesuai dengan yang diinginkan mendatangkan investasi dan meningkatkan perekonomian Indonesia ialah Danantara harus dikelola secara profesional dan transparan. Serta tidak adanya konfilk kepentingan dalam pengelolaan Danantara.

    “Kuncinya, Danantara harus benar-benar memiliki good governance, expertise (kecakapan) para pengelola Danantara, economic dan business judgement yang tepat dan prudent, akuntabilitas dan transparansi, kepatuhan pada pranata hukum dan ada progres yang positif dari waktu ke waktu. Pengelolaan Danantara juga mesti bebas dari konflik kepentingan, politics free dan kemajuannya secara berkala diinformasikan kepada masyarakat,” katanya.

    (ara/ara)

  • Eks Waketum Gerindra: Capres-Cawapres Akan Menang Jika Didukung Dana Hasil Korupsi Pertamina

    Eks Waketum Gerindra: Capres-Cawapres Akan Menang Jika Didukung Dana Hasil Korupsi Pertamina

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, menyoroti dugaan skandal korupsi besar-besaran di tubuh PT Pertamina.

    Ia menilai bahwa dana hasil korupsi tersebut bisa menjadi modal besar untuk mengendalikan Pemilu 2029, termasuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

    “Pasti Capres-Cawapres akan menang jika didukung dana hasil korupsi Pertamina yang Rp1000 Triliun,” ujar Poyuono di X @bumnbersatu (3/3/2025).

    Dikatakan Poyuono, jumlah tersebut sangat besar dan cukup untuk membiayai berbagai aspek dalam kontestasi politik.

    “Seng ada lawan kita di pilpres 2029,” tukasnya.

    Arief bahkan menyebut bahwa uang hasil dugaan korupsi ini bisa digunakan untuk membeli partai politik, media, hingga membayar buzzer dan influencer guna membentuk opini publik.

    “Beli Parpol, Media, Buzzer, Influencer. Menang diatas 75 persen up,” tandasnya.

    Seperti diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang PT Pertamina Patra Niaga, yang menyebabkan negara merugi hingga Rp193,7 triliun.

    Sejauh ini, sembilan tersangka telah ditetapkan. Perbuatan para tersangka ini menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah fantastis, nyaris tembus Rp1.000 Triliun.

    Kejagung menegaskan bahwa pengusutan kasus ini akan terus berlanjut dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru, termasuk dari kalangan pejabat yang lebih tinggi.

    (Muhsin/fajar)