Xcloud.id

Blog

  • BUMN Karya Kerahkan Alat Berat Bantu Pemulihan di Sumatera

    BUMN Karya Kerahkan Alat Berat Bantu Pemulihan di Sumatera

    Liputan6.com, Jakarta – PT Nindya Karya bergerak cepat mendukung penanganan darurat dan percepatan pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Pulau Sumatera melalui penyaluran bantuan logistik, dukungan infrastruktur, serta pengerahan sumber daya di lapangan.

    Sebagai wujud respon cepat, PT Nindya Karya hadir di lokasi bencana sejak H+3 pascakejadian bencana 25 November 2025, tepatnya pada 28 November 2025, untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak.

    Upaya tersebut dilaksanakan melalui sinergi bersama Kementerian Pekerjaan Umum, keluarga besar Danantara–BUMN, Holding BUMN Danareksa, serta BUMN Karya lainnya, guna memastikan bantuan dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

    Penyaluran bantuan difokuskan pada tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kegiatan ini bertujuan mempercepat pemulihan wilayah, memastikan akses vital kembali berfungsi, serta membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap darurat.

    Distribusi bantuan dilakukan secara bertahap menuju titik-titik terdampak dengan mempertimbangkan keterbatasan akses akibat bencana. Bantuan logistik yang disalurkan meliputi sembako dan pakaian layak pakai yang didistribusikan ke lokasi pengungsian dan permukiman warga sebagai bentuk dukungan awal bagi masyarakat terdampak.

    Selain bantuan logistik, PT Nindya Karya turut mengerahkan peralatan dan tim lapangan untuk mendukung penanganan darurat infrastruktur. Di Provinsi Aceh, dukungan meliputi 1 unit Wheel Loader, 12 unit Dump Truck, 7 unit Excavator, 1 unit Mobil Tangki Air, dan 1 unit Tandon Air.

    Di Sumatera Utara, perusahaan menurunkan 1 unit Grader, 16 unit IPA Mobile, 2 unit Wheel Loader, 6 unit Dump Truck, 4 unit Excavator, 1 unit Tangki BBM, 1 unit Truck Self Loader, 1 unit Buldozer, 1 unit pengiriman Jembatan Bailey, serta 2 unit Vibro Roller. Sementara di Sumatera Barat, dukungan diberikan berupa 1 unit Wheel Loader dan 10 unit Excavator.

     

  • Daftar 7 Provinsi yang Sudah Umumkan UMP 2026, Cek Besaran Kenaikannya

    Daftar 7 Provinsi yang Sudah Umumkan UMP 2026, Cek Besaran Kenaikannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak tujuh provinsi telah mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 menjelang batas penetapan pada 24 Desember 2025.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli sebelumnya menyatakan bahwa gubernur wajib menetapkan dan mengumumkan upah minimum provinsi paling lambat pada 24 Desember. Kebijakan pengupahan itu akan berlaku pada 1 Januari 2026.

    Sejauh ini, tujuh gubernur yang telah mengumumkan kenaikan UMP 2026, yakni Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sumatra Barat, Nusa Tenggara Barat, hingga Gorontalo.

    Berikut daftar 7 provinsi yang sudah umumkan UMP 2026 dan besaran kenaikannya:

    1. Sumatra Utara

    Kenaikan UMP Sumatra Utara (Sumut) 2026 telah ditetapkan sebesar 7,9% oleh Gubernur Bobby Nasution pada Jumat (19/12/2025) lalu. Dengan demikian, UMP Sumut 2026 naik dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.228.971, atau bertambah sekitar Rp236.412.

    2. Sumatra Selatan

    Adapun, Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru resmi menetapkan nilai UMP 2026 naik 7,10%. Secara nominal, upah minimum itu naik dari Rp3.681.531 menjadi Rp3.942.963, atau sekitar Rp261.392.

    3. Kalimantan Tengah

    Berikutnya, UMP 2026 di Kalimantan Tengah (Kalteng) telah ditetapkan naik oleh Gubernur Agustiar Sabran sebesar 6,12%. Dengan demikian, UMP Kalteng 2026 naik sekitar Rp212.516 menjadi Rp3.686.138.

    4. Sulawesi Utara

    Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus Komaling juga telah menetapkan UMP Sulut 2026 naik 6,01% atau atau sekitar Rp227.205 menjadi Rp4.002.630.

    5. Nusa Tenggara Barat (NTB)

    Kemudian, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhammad Iqbal resmi menetapkan upah minimum provinsi (UMP) NTB 2026 sebesar Rp2.673.861 (Rp2,67 juta). Jumlah tersebut naik 2,72% dari upah minimum NTB tahun sebelumnya sebesar Rp2.602.931. Artinya, terdapat kenaikan UMP 2026 sekitar Rp70.930.

    6. Sumatra Barat

    Selanjutnya, pemerintah Provinsi Sumatra Barat resmi menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2026 sebesar Rp3.182.955, atau naik 6,3% dibandingkan UMP pada tahun sebelumnya.

    Penetapan UMP tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatra Barat Nomor 562-851-2025 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatra Barat Tahun 2026. Sementara untuk SK Gubernur Sumbar Nomor 562-853-2025 juga ditetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk dua sektor usaha sebesar Rp3.214.846.

    Gubernur Sumbar Mahyeldi menyatakan bahwa penetapan UMP dan UMSP Tahun 2026 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi.

    “UMP Sumbar sebelumnya berada di kisaran Rp2,9 jutaan. Untuk tahun 2026 kami naikkan sebesar 6,3%, dengan mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga besarannya menjadi Rp3,18 juta. Sementara UMSP kami tetapkan sebesar Rp3,21 juta,” katanya, Senin (22/12/2025).

    7. Gorontalo

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo resmi menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp3.405.144. Jumlah tersebut naik 5,7% dibandingkan UMP Gorontalo tahun sebelumnya senilai Rp3.221.731. Secara nominal, kenaikan tersebut mencapai Rp183.413.

    Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan bahwa kenaikan UMP 2026 ini ditetapkan berdasarkan perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL) yang berkisar Rp3,39 juta.

    “Bila dibandingkan dengan UMP tahun 2025, maka terdapat kenaikan kurang lebih Rp183.413 atau naik 5,7%, sehingga angka UMP ini berada di atas kebutuhan hidup layak masyarakat Provinsi Gorontalo,” kata Gusnar seperti dikutip dari laman Pemprov Gorontalo, Senin (22/12/2025).

  • F-PDIP DPRD DKI Dorong Jakarta Manfaatkan Ruang Publik Ala Barcelona Megapolitan 22 Desember 2025

    F-PDIP DPRD DKI Dorong Jakarta Manfaatkan Ruang Publik Ala Barcelona Megapolitan 22 Desember 2025

    F-PDIP DPRD DKI Dorong Jakarta Manfaatkan Ruang Publik Ala Barcelona
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov DKI Jakarta meniru konsep pengelolaan ruang publik seperti di Barcelona, Spanyol.
    Sekretaris Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menilai Jakarta perlu mengadopsi gerakan The Commons agar aset daerah bisa dinikmati seluruh rakyat, bukan hanya kalangan elit.
    “Mungkin nanti bisa dibahas, katanya ada satu fenomena di kota Barcelona, ada gerakan the common,” kata Rio dalam diskusi publik
    “Refleksi Akhir Tahun 2025: Jejak Aspirasi Rakyat Jakarta”
     di Bentara Budaya Jakarta, Jakarta Barat, Senin (22/12/2025).
    Rio menjelaskan, konsep ini memungkinkan masyarakat dari kalangan bawah mengakses ruang publik terbuka untuk kegiatan sosial dan ekonomi mereka.
    “Bagaimana rakyat-rakyat terpinggirkan melakukan gerakan untuk menggunakan ruang-ruang terbuka untuk kehidupan sosial ekonomi mereka itu,” ucapnya.
    Menurut Rio, pengelolaan aset di Jakarta sering terlalu berorientasi bisnis sehingga ruang publik sulit dijangkau masyarakat miskin.
    Padahal ruang publik juga seharusnya berfungsi sosial, terutama mengingat kesenjangan sosial yang tinggi di Jakarta.
    “Jakarta sesungguhnya adalah kota yang sangat ekstrem. Ekstrem yang kayanya kaya banget, ekstrem yang miskinnya miskin banget, kesenjangannya sangat terlihat,” ujar Rio.
    Selain pemanfaatan ruang publik ala Barcelona, PDI-P menekankan pembangunan infrastruktur juga harus merata.
    Rio mencontohkan perbaikan jalan yang seharusnya tidak hanya di jalan protokol, tetapi juga di perkampungan.
    “Bagaimana pembangunan jalan tidak hanya jalan-jalan di ruang-ruang mainstream, tetapi ruang-ruang kampung kota juga diperhatikan,” tegasnya.
    Rio menegaskan, status Jakarta sebagai Kota Global tidak berarti jika warganya tidak merasakan keadilan sosial.
    “Bagi kami mau Kota Global atau tidak, yang penting bahwa rakyat dan warga Jakarta mendapatkan keadilan yang hadirnya nyata di tengah-tengah kehidupan mereka,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Catat! Jadwal Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia sepanjang 2026

    Catat! Jadwal Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia sepanjang 2026

    Liputan6.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) secara resmi telah menetapkan kalender kegiatan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan untuk sepanjang tahun 2026. Langkah ini diambil oleh bank sentral sebagai bagian dari komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugasnya, terutama terkait proses perumusan bauran kebijakan ekonomi nasional.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa penetapan jadwal ini sangat penting agar masyarakat dan pelaku pasar dapat memantau arah kebijakan moneter secara berkala.

    “RDG Bulanan merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi bagi BI untuk mengevaluasi efektivitas bauran kebijakan yang telah ditempuh serta menentukan langkah strategis ke depan,” jelas dia dalam keterangan tertulis, Senin (22/12/2025).

    Sesuai dengan mekanisme yang berlaku, RDG Bulanan akan diselenggarakan selama dua hari berturut-turut dalam satu kesatuan. Pada hari pertama, agenda difokuskan pada hasil evaluasi mendalam terhadap kondisi saat ini dan prospek perekonomian global maupun domestik. Selain itu, dibahas pula stabilitas sistem keuangan serta sistem pembayaran untuk mengintegrasikan berbagai opsi kebijakan.

    Memasuki hari kedua, rapat akan masuk ke tahap pengambilan keputusan. Di hari inilah para petinggi BI membahas rekomendasi dan secara resmi menetapkan kebijakan moneter, makroprudensial, hingga sistem pembayaran yang akan diumumkan kepada publik. Kalender ini menjadi rujukan penting bagi para investor dan pelaku usaha dalam memitigasi risiko ekonomi di masa mendatang.

     

  • Kejagung Pastikan Nadiem Sudah Sehat, Bisa Beraktivitas Kembali

    Kejagung Pastikan Nadiem Sudah Sehat, Bisa Beraktivitas Kembali

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap eks Menteri Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim telah sehat.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna mengatakan kondisi kesehatan itu dilaporkan oleh dokter yang merawat Nadiem.

    “Kalau menurut informasi dari penuntut umum, bahwa berdasarkan keterangan dokter yang bersangkutan sudah sehat, dan bisa melakukan aktivitas kembali,” ujar Anang di Kejagung, Senin (22/12/2025).

    Namun demikian, Anang masih belum bisa memastikan apakah Nadiem bakal bisa hadir dalam persidangan di PN Tipikor Jakarta Pusat pada Selasa (23/12/2025) besok.

    “Nanti kita lihat perkembangan besok,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Nadiem absen dalam sidang perdana atau dakwaan pada Selasa (16/12/2025). Kala itu, Founder Go-Jek ini masih dinyatakan dirawat di rumah sakit.

    Namun demikian, sidang dakwaan untuk terdakwa lainnya mulai dari Sri Wahyuningsih selaku mantan Direktur SD Ditjen Paudasmen, Mulyatsyah selaku Direktur SMP Kemendikbudristek 2020, dan Ibrahim Arief (IBAM) selaku tenaga konsultan tetap dilanjutkan.

    Adapun, dalam sidang itu terungkap bahwa Nadiem Makarim diduga telah menerima aliran dana dalam perkara rasuah Chromebook ini sebesar Rp809 miliar.

  • 3 Mabes Polri Benarkan Wagub Babel Hellyana Ditetapkan Tersangka Kasus Ijazah Palsu Nasional

    3 Mabes Polri Benarkan Wagub Babel Hellyana Ditetapkan Tersangka Kasus Ijazah Palsu Nasional

    Mabes Polri Benarkan Wagub Babel Hellyana Ditetapkan Tersangka Kasus Ijazah Palsu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mabes Polri membenarkan telah menetapkan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hellyana, sebagai tersangka dalam perkara dugaan penggunaan ijazah palsu.
    Kepastian tersebut disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Senin (22/12/2025) malam.
    “Iya benar (Hellyana ditetapkan tersangka),” ujar Trunoyudo singkat.
    Sebelumnya, informasi penetapan status
    tersangka
    itu disampaikan kuasa hukum pelapor, Herdika Sukma Negara.
    Ia mengatakan telah menerima surat resmi dari Mabes Polri terkait penetapan tersangka terhadap Hellyana.
    “Benar terkait informasi tersebut. Kami juga sudah menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka dari Mabes Polri yaitu tentang perihal ijazah
    Wakil Gubernur
    yaitu Ibu Hellyana,” kata Herdika dalam keterangannya, Senin.
    Berdasarkan dokumen yang diterima pihak pelapor, penetapan tersangka tersebut tertuang dalam Surat Ketetapan Nomor S.Tap/S-4/104/XII/2025/Dittipidum/Bareskrim tertanggal 17 Desember 2025.
    Herdika menjelaskan, dugaan penggunaan
    ijazah palsu
    itu mengacu pada hasil penelusuran Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).
    Dalam data tersebut, Hellyana tercatat mulai menempuh pendidikan tinggi pada 2013 dan berstatus mengundurkan diri pada 2014.
    “Tidak mungkin ijazah sudah keluar hanya kuliah satu tahun saja,” terang Herdika.
    Kasus ini bermula ketika mahasiswa Universitas
    Bangka Belitung
    , Ahmad Sidik, bersama kuasa hukumnya Herdika Sukma Negara, melaporkan Hellyana ke Bareskrim Polri atas dugaan kepemilikan ijazah palsu.
    Laporan itu diterima Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri dengan nomor registrasi LP/B/339/VII/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 21 Juli 2025.
    Hellyana diduga melanggar Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 264 KUHP tentang Pemalsuan Surat dan/atau Akta Autentik, serta Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hore, Rata-Rata Gaji Pekerja di Indonesia Diproyeksi Naik 5,8% pada 2026

    Hore, Rata-Rata Gaji Pekerja di Indonesia Diproyeksi Naik 5,8% pada 2026

    Liputan6.com, Jakarta – Survei Mercer memperkirakan rata-rata gaji karyawan di Indonesia akan meningkat sebesar 5,8% pada 2026. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan proyeksi kenaikan gaji tahun 2025 yang berada di level 6,3%.

    Berdasarkan Total Remuneration Survey Mercer 2025, kajian dilakukan terhadap tren dan kebijakan remunerasi pada lebih dari 7.000 jabatan di 588 perusahaan di Indonesia. 

    Hasil survei menunjukkan bahwa meskipun laju kenaikan gaji diperkirakan melambat, seluruh perusahaan responden tetap merencanakan penyesuaian gaji pada 2026, sebagaimana dilakukan pada tahun sebelumnya.

    Kinerja individu, rentang gaji, serta kinerja perusahaan menjadi faktor utama yang memengaruhi penentuan kenaikan gaji pada 2026. Dari sisi sektor, industri kimia diproyeksikan mencatat kenaikan gaji tertinggi sebesar 6,2%. 

    Sementara itu, industri otomotif memperkirakan kenaikan yang lebih rendah, yakni sekitar 4,9%. Perbedaan ini mencerminkan variasi strategi kompensasi antar industri dalam menyikapi kondisi bisnis ke depan.

    Survei juga mencatat realisasi pembayaran bonus pada 2025 diperkirakan berada di bawah target, dengan rata-rata sebesar 16,6% dari gaji pokok tahunan, lebih rendah dibandingkan ekspektasi 17,5% pada 2024. Tingkat pengunduran diri sukarela karyawan diperkirakan relatif stabil di angka 5,2% pada 2025, sejalan dengan periode 2023–2024. 

    Namun, pengunduran diri non-sukarela diperkirakan meningkat, terutama di sektor teknologi tinggi, pertambangan, dan kontraktor pertambangan. Di sisi lain, rencana penambahan tenaga kerja juga melambat, dengan sekitar 20% perusahaan berencana merekrut karyawan baru pada 2026, turun dari 25% pada perkiraan sebelumnya.

     

     

  • Kredit Seret Meski BI Longgarkan Kebijakan Moneter, Ini Kata Pengusaha

    Kredit Seret Meski BI Longgarkan Kebijakan Moneter, Ini Kata Pengusaha

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) tercatat telah memberikan berbagai pelonggaran kebijakan moneter dan insentif sepanjang 2025, salah satunya dengan total pemangkasan suku bunga acuan (BI Rate) 125 basis poin (bps) hingga berada di level 4,75%. Bank sentral mengharapkan langkah ini dapat mengerek naik penyaluran kredit terkhusus di sektor riil.

    Namun demikian, hingga November 2025, kredit perbankan tercatat hanya tumbuh 7,74% secara tahunan (year-on-year/YoY). Persentase tersebut masih berada di bawah proyeksi BI terkait pertumbuhan kredit sebesar 8% hingga 11%.

    Wakil Ketua Umum Bidang Otonomi Daerah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Sarman Simanjorang memandang bahwa dunia usaha masih was-was dalam melakukan ekspansi sepanjang tahun ini.

    “Pelaku usaha dalam melakukan ekspansi masih penuh kehati-hatian terhadap kondisi ekonomi global dan lokal, sehingga permintaan kredit ke perbankan masih melihat kepastian dan peluang yang menjanjikan,” kata Sarman saat dihubungi Bisnis, Senin (22/12/2025).

    Lebih lanjut, dirinya menggambarkan kondisi daya beli masyarakat yang belum pulih, geopolitik global yang masih bergejolak, perang tarif resiprokal, hingga pelambatan ekonomi global yang mempengaruhi dan menekan perekonomian nasional.

    Dia menegaskan bahwa hal ini menjadi beberapa faktor yang memengaruhi permintaan kredit ke perbankan oleh dunia usaha masih di bawah perkiraan pemerintah pada 2025.

    Terkait langkah pemerintah yang diharapkan dapat menggerakkan sektor riil ke depan, Sarman menilai bahwa percepatan agenda strategis nasional perlu segera dilakukan.

    Percepatan itu mencakup program hilirisasi, pengembangan energi terbarukan, program 3 juta rumah, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pembangunan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Dia juga menggarisbawahi pentingnya penyerapan anggaran pemerintah yang tepat waktu dan tepat sasaran.

    “Semakin banyak peluang yang dimiliki oleh sektor swasta maka peluang untuk menambah modal akan semakin meningkat,” ujar Sarman.

    Selain itu, pihaknya juga mengharapkan adanya kebijakan yang mampu mendorong penciptaan lapangan pekerjaan berkualitas, guna mendongkrak daya beli masyarakat.

    Pemerintah didorong agar dapat merancang kebijakan fiskal dan moneter yang menghasilkan stabilitas (pro-stability), pertumbuhan (pro-growth), dan berpihak kepada masyarakat miskin (pro-poor).

    “Kemudian peningkatan efisiensi biaya usaha serta pembinaan dan pemberdayaan UMKM, agar pelaku usaha ini juga memanfaatkan kredit perbankan yang ada,” tegasnya.

  • Penyaluran LPG 3 Kg Bersubsidi Bakal Berbasis Desil, DPR Minta Pemerintah Sosialisasi Masif

    Penyaluran LPG 3 Kg Bersubsidi Bakal Berbasis Desil, DPR Minta Pemerintah Sosialisasi Masif

    Jakarta (beritajatim.com)– Pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) terbaru terkait penyaluran LPG 3 kilogram bersubsidi untuk menggantikan Perpres Nomor 104 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 38 Tahun 2019.

    Melalui aturan baru tersebut, pemerintah akan memperjelas batasan penerima LPG 3 kilogram, termasuk kemungkinan pembatasan berdasarkan kelompok desil dalam Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Menurut Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari, perubahan skema penyaluran LPG 3 kilogram, terlebih jika berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pembatasan desil tertentu, berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat apabila tidak disertai penjelasan yang memadai. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya sosialisasi yang panjang dan terstruktur, termasuk simulasi model penyaluran terbaru.

    “Pemerintah perlu memastikan masyarakat memahami mekanisme baru yang akan diterapkan. Jangan sampai masyarakat kaget lalu panik, sehingga berlomba-lomba melakukan pembelian berlebihan atau penimbunan,” ujar legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur 9 yang meliputi Kabuparen Bojonegoro,dan Kabupaten Tuban ini, Senin (22/12/2025).

    Ratna menegaskan, secara teoritis LPG 3 kilogram bersubsidi memang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, khususnya rumah tangga pada desil 1 hingga 4 yang masuk kategori sangat miskin hingga rentan miskin, serta desil 5 yang tergolong pas-pasan. Namun, menurutnya, kejelasan dan validitas data menjadi kunci agar kebijakan tepat sasaran.

    “Dibutuhkan data penduduk berbasis desil yang benar-benar akurat di dalam DTKS. Tanpa data yang solid, kebijakan pembatasan justru berpotensi menimbulkan kesalahan penyaluran dan konflik di tingkat bawah,” kata Ratna.

    Selain itu, ia juga menekankan perlunya pengawasan ketat di lapangan, mulai dari tingkat agen hingga pengecer. Pengawasan tersebut, lanjutnya, penting untuk mencegah penyalahgunaan, kebocoran subsidi, serta memastikan LPG 3 kilogram benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak.

    “Kami di DPR, khususnya Komisi XII, akan terus mengawal kebijakan ini agar tujuan subsidi tercapai, yaitu melindungi masyarakat kecil, tanpa menimbulkan gejolak di lapangan,” kata Ratna. [hen/suf]

  • ​Misbakhun Pastikan Kebijakan Strategis 2026 dan MBG Tepat Sasaran

    ​Misbakhun Pastikan Kebijakan Strategis 2026 dan MBG Tepat Sasaran

    Probolinggo: Ketua Komisi XI DPR Mukhammad Misbakhun memastikan bakal terus mengawal kebijakan strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal tersebut disampaikan saat menggelar kegiatan serap aspirasi di Pondok Pesantren (Ponpes) Baitus Sholihin Genggong (BSG), Desa Temenggungan, Kabupaten Probolinggo.

    Dalam kunjungan tersebut, Misbakhun juga menyerahkan secara simbolis bantuan mobil operasional sekolah dari Kementerian Perhubungan.

    Misbakhun mengungkapkan, Presiden Prabowo mempersiapkan peta jalan kebijakan strategis untuk tahun 2026. Fokus utama mencakup penguatan sistem subsidi, pengelolaan dana pendidikan, hingga pendanaan riset nasional.

    “DPR memastikan seluruh kebijakan tersebut disusun dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Melalui dialog terbuka ini, kami ingin masyarakat paham arah kebijakan keuangan negara dan pembangunan nasional,” ujar Misbakhun.

    Terkait program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG), Misbakhun merinci bahwa program ini akan menjangkau 81 juta siswa secara nasional.

    Di Kabupaten Probolinggo, implementasi MBG akan disokong oleh 100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditargetkan beroperasi penuh pada akhir tahun ini.

    Ia menekankan bahwa MBG bukan sekadar program kesehatan, melainkan penggerak ekonomi kerakyatan.

    “MBG diharapkan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan petani, pedagang sayur, buah, hingga pelaku UMKM sebagai mitra penyedia bahan pangan,” katanya.

    Selain memaparkan program pemerintah, Misbakhun juga menyoroti keseriusan pemerintah dalam menangani bencana alam, seperti banjir bandang dan longsor di Sumatra.

    Dia mengapresiasi langkah cepat Presiden dan jajaran menteri, termasuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang turun langsung ke titik bencana.

    “Jangan sampai kerja keras pemerintah yang sungguh-sungguh ini seolah tidak dihargai. Pemerintah sangat serius hadir membantu warga terdampak bencana,” tegasnya.

    Kegiatan serap aspirasi ini diakhiri dengan doa bersama untuk para korban bencana alam, sekaligus sebagai bentuk empati dan solidaritas nasional dari masyarakat Probolinggo.

    Probolinggo: Ketua Komisi XI DPR Mukhammad Misbakhun memastikan bakal terus mengawal kebijakan strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
     
    Hal tersebut disampaikan saat menggelar kegiatan serap aspirasi di Pondok Pesantren (Ponpes) Baitus Sholihin Genggong (BSG), Desa Temenggungan, Kabupaten Probolinggo.
     
    Dalam kunjungan tersebut, Misbakhun juga menyerahkan secara simbolis bantuan mobil operasional sekolah dari Kementerian Perhubungan.

    Misbakhun mengungkapkan, Presiden Prabowo mempersiapkan peta jalan kebijakan strategis untuk tahun 2026. Fokus utama mencakup penguatan sistem subsidi, pengelolaan dana pendidikan, hingga pendanaan riset nasional.
     
    “DPR memastikan seluruh kebijakan tersebut disusun dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Melalui dialog terbuka ini, kami ingin masyarakat paham arah kebijakan keuangan negara dan pembangunan nasional,” ujar Misbakhun.
     
    Terkait program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG), Misbakhun merinci bahwa program ini akan menjangkau 81 juta siswa secara nasional.
     
    Di Kabupaten Probolinggo, implementasi MBG akan disokong oleh 100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditargetkan beroperasi penuh pada akhir tahun ini.
     
    Ia menekankan bahwa MBG bukan sekadar program kesehatan, melainkan penggerak ekonomi kerakyatan.
     
    “MBG diharapkan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan petani, pedagang sayur, buah, hingga pelaku UMKM sebagai mitra penyedia bahan pangan,” katanya.
     
    Selain memaparkan program pemerintah, Misbakhun juga menyoroti keseriusan pemerintah dalam menangani bencana alam, seperti banjir bandang dan longsor di Sumatra.
     
    Dia mengapresiasi langkah cepat Presiden dan jajaran menteri, termasuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang turun langsung ke titik bencana.
     
    “Jangan sampai kerja keras pemerintah yang sungguh-sungguh ini seolah tidak dihargai. Pemerintah sangat serius hadir membantu warga terdampak bencana,” tegasnya.
     
    Kegiatan serap aspirasi ini diakhiri dengan doa bersama untuk para korban bencana alam, sekaligus sebagai bentuk empati dan solidaritas nasional dari masyarakat Probolinggo.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (FZN)