Blog

  • Suasana Pasar Takjil Jalan Surabaya Kota Malang, Diburu Warga dan Jadi Sasaran Mahasiswa

    Suasana Pasar Takjil Jalan Surabaya Kota Malang, Diburu Warga dan Jadi Sasaran Mahasiswa

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Purwanto

    TRIBUNJATIM.COM, MALANG – Bulan ramadan memang menjadi momen paling dinanti bagi warga. 

    Salah satunya yakni mencari takjil atau makanan untuk berbuka puasa. 

    Salah satu yang ramai untuk berburu takjil saat ramadan yakni di Pasar Takjil Jalan Surabaya, Kota Malang. 

    Sejak, Senin (3/3/2024) sore nampak para pedang sudah menjajakan jualannya mulai dari makanan berat hingga camilan. 

    Dari pantauan Tribun Jatim Network, nampak para pedagang menjual makanan seperti jajanan kekinian seperti takoyaki, maklor, salad buah, dimsum, juga ada jajanan tradisional. 

    Tidak ketinggalan berbagai minuman mulai dari es buah hingga berbagai macam teh maupun minuman segar lainnya. 

    Meski sangat ramai dan cenderung macet, tidak menghalangi sejumlah mahasiswa untuk berburu takjil. 

    Zeni Zahra Ramadhani salah satu mahasiswa nampak senang berburu makanan takjil di Jalan Surabaya Kota Malang. 

    “Sangat senang mas, ramai-ramai sama teman-taman. Tadi beli makanan mendoan, ada minuman es juga,” terang mahasiswa jurusan Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya (UB) Malang itu. 

    Zahra panggilan akrabnya mengaku jika membeli takjil di Malang baru pertama kali. 

    “Ini baru pertama kali saya merasakan ramadan di Kota Malang. Senang sekali kan banyak teman-teman juga. Tadi juga banyak sekali mahasiswa yang berburu takjil di sini (Jalan Surabaya),” terang wanita asli Jakarta. 

    “Harganya juga terjangkau, murah kok,” tambahnya. 

    Selain di Jalan Surabaya, pasar takjil di Kota Malang juga ada di sejumlah tempat seperti di Soekarno Hatta, Mergosono, Kedungkandang, hingga di Sukun.

  • Bareskrim Bongkar Sindikat Penyelewengan BBM Subsidi, Kerugian Negara Rp105 Miliar

    Bareskrim Bongkar Sindikat Penyelewengan BBM Subsidi, Kerugian Negara Rp105 Miliar

    loading…

    Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Nunung mengungkapkan bahwa tim penyidik telah menemukan gudang penampungan BBM subsidi ilegal yang beralamat di Lorong Teppoe, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri membongkar penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang terjadi di wilayah Kolaka, Sulawesi Tenggara. Hasil penyelidikan menunjukkan adanya praktik penyalahgunaan distribusi BBM subsidi yang merugikan keuangan negara dan masyarakat yang mengindikasikan tata kelola distribusi BBM yang longgar di daerah tersebut.

    Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Nunung mengungkapkan bahwa tim penyidik telah menemukan gudang penampungan BBM subsidi ilegal yang beralamat di Lorong Teppoe, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka. “Kami menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya tiga truk tangki, sejumlah tandon, dan solar subsidi yang telah disalahgunakan, serta ditemukan pula alat-alat yang digunakan untuk memindahkan dan menjual BBM subsidi ilegal tersebut,” ungkap Brigjen Pol Nunung, Senin (3/3/2025).

    Dia membeberkan, modus operandi dari kegiatan ilegal ini melibatkan pemindahan solar subsidi dari truk tangki pengangkut yang seharusnya didistribusikan ke SPBU dan SPBU-Nelayan ke gudang penimbunan tanpa izin, kemudian dipindahkan ke tangki industri untuk dijual dengan harga non-subsidi. “Kami juga menemukan adanya pengelabuhan GPS pada truk pengangkut, sehingga keberadaan truk yang mengangkut BBM subsidi bisa dimanipulasi,” jelasnya.

    Adapun jumlah total BBM subsidi yang disita mencapai 10.957 liter yang merupakan sisa hasil penyalahgunaan sebelumnya. Nunung menambahkan bahwa penyidik telah memeriksa 15 saksi, dan sementara ini terdapat beberapa pihak yang diduga terlibat, termasuk oknum dari PT Pertamina, pemilik SPBU-Nelayan, dan penyedia armada pengangkut BBM.

    Pihak yang diduga terlibat dalam penyelewengan ini antara lain adalah BK, yang diduga mengelola gudang penimbunan tanpa izin, serta A, pemilik SPBU-Nelayan di Kecamatan Poleang Tenggara, Kabupaten Bombana. Selain itu, ada pula dugaan keterlibatan T, yang bertanggung jawab atas penyediaan armada truk pengangkut, serta oknum pegawai PT PPN yang diduga memberikan perbantuan dalam proses penebusan BBM subsidi ke PT Pertamina.

    Nunung menegaskan bahwa kegiatan ilegal ini berpotensi menyebabkan kerugian negara yang besar, dengan estimasi kerugian mencapai lebih dari Rp105 miliar selama dua tahun terakhir hanya di wilayah Kolaka. “Kami berkomitmen untuk mengembangkan penyidikan ini dan mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat dalam penyelewengan BBM bersubsidi,” jelasnya.

    Tindak pidana terkait penyalahgunaan distribusi BBM subsidi ini dapat dikenakan sanksi pidana penjara hingga enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

    “Pengungkapan ini merupakan bukti komitmen kami dalam pemberantasan penyelewengan subsidi BBM yang dapat merugikan negara dan masyarakat, serta mengganggu ketahanan energi nasional,” pungkasnya.

    (rca)

  • Benarkah Pensiunan PNS Terima Dua Kali Pencairan Gaji di Maret 2025?

    Benarkah Pensiunan PNS Terima Dua Kali Pencairan Gaji di Maret 2025?

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Indonesia kembali memberikan kabar gembira bagi para pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada bulan Maret 2025, pensiunan PNS dikabarkan akan menerima dua kali pencairan gaji, yaitu gaji bulanan reguler dan Tunjangan Hari Raya (THR).

    Kebijakan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban finansial para pensiunan, terutama menjelang Hari Raya.

    Rincian Pencairan Gaji Pensiunan PNS Maret 2025

    1. Gaji Bulanan Reguler

    Pencairan gaji bulanan reguler akan dilakukan pada tanggal 1 Maret 2025. Besaran gaji disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024, yang mengatur tentang kenaikan gaji pensiunan sebesar 12 persen.

    Berikut adalah rincian gaji berdasarkan golongan pensiunan:

    Golongan I: Rp1.748.096 – Rp2.256.688

    Golongan II: Rp1.748.096 – Rp3.208.800

    Golongan III: Rp1.748.096 – Rp4.029.536

    Golongan IV: Rp1.748.096 – Rp4.957.008

    2. Tunjangan Hari Raya (THR)

    Pencairan THR akan dilakukan pada akhir Maret 2025. THR terdiri dari empat komponen utama:

    – Gaji pokok

    – Tunjangan pangan

    – Tunjangan keluarga

    – Tambahan penghasilan

    Menteri Keuangan, Sri Mulyani, telah memastikan bahwa anggaran THR telah disiapkan dan sedang dalam proses pencairan. Untuk jadwal pencairan lengkap, penerima diminta untuk menunggu informasi resmi dari PT Taspen.

    Penyaluran oleh PT Taspen

    Penyaluran gaji bulanan dan THR akan dilakukan oleh PT Taspen (Persero) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Pensiunan PNS diharapkan untuk selalu memantau informasi resmi dari PT Taspen, baik melalui situs web resmi, aplikasi seluler, atau kantor cabang terdekat.

    Kebijakan ini diharapkan dapat membantu mendukung kebutuhan finansial pensiunan PNS, terutama menjelang Hari Raya.

    Pencairan dua kali gaji dalam sebulan menjadi kabar gembira yang diharapkan dapat meringankan beban finansial para pensiunan.

    Disclaimer: Jadwal pencairan THR dapat berubah sewaktu-waktu. Pensiunan diimbau untuk selalu memantau informasi resmi dari PT Taspen.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Golkar Sebut Korupsi Pertamina dengan Kepemimpinan Bahlil sebagai Menteri ESDM Tidak Sinkron

    Golkar Sebut Korupsi Pertamina dengan Kepemimpinan Bahlil sebagai Menteri ESDM Tidak Sinkron

    Jakarta: Kasus dugaan korupsi di lingkungan Pertamina yang saat ini tengah diusut oleh Kejaksaan Agung menjadi perhatian publik. Korupsi yang terjadi pada rentang waktu 2018-2023 itu disinyalir merugikan keuangan negara mencapai Rp1 kuadriliun. Kejagung pun telah menetapkan sembilan tersangka dalam dugaan korupsi tersebut.

    Namun dalam perkembangannya, sejumlah pihak justru menyeret nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pusaran mega korupsi tersebut. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai Golkar Nurul Arifin angkat bicara ihwal kasus korupsi yang menyeret nama Sang Ketum. Nurul mengatakan bahwa tuduhan tersebut salah alamat.

    “Narasi yang menyebut Pak Bahlil terlibat dalam kasus korupsi di Pertamina merupakan sebuah fitnah. Pak Bahlil saja baru menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024. Sementara skandal korupsi itu terjadi pada 2018-2023,” ucap Nurul Arifin dalam keterangan pers, Senin, 3 Maret 2025.

    Atas dasar itu, kata Nurul, Menteri Bahlil tidak memiliki keterlibatan dalam setiap keputusan yang dibuat dalam periode tersebut. Nurul bahkan menjelaskan bahwa Menteri Bahlil telah menitahkan produksi minyak mentah dalam negeri harus diolah melalui fasilitas pengolahan minyak atau kilang dalam negeri sehingga Kementerian ESDM sudah tidak mengizinkan lagi produksi minyak diekspor ke luar negeri.

    “Justru Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Pak Bahlil tengah berbenah saat ini soal tata kelola minyak mentah melalui izin impor BBM yang bakal dipersingkat menjadi enam bulan dari yang sebelumnya satu tahun. Tujuannya agar evaluasi bisa mudah dilakukan setiap tiga bulan,” kata Nurul.
     

    Nurul pun berharap agar publik lebih cerdas dan kritis dalam menilai kasus ini sehingga tidak ada salah persepsi dalam mengawal kasus korupsi yang merugikan rakyat tersebut.

    “Ini menjadi pelajaran kita bersama bahwa pihak terkait harus bertanggungjawab atas dugaan kasus korupsi ini. Ini saat nya bagi kita semua untuk berbenah terutama di lingkungan Pertamina agar bisa jauh lebih baik ke depan terkait pelayanan publik,” ucap Nurul mengimbau.

    Semantara itu, pengamat komunikasi dari London School of Public Relations (LSPR) Ari Junaedi menilai tidak tepat jika Menteri Bahlil menjadi objek sasaran kemarahan masyarakat, terutama warganet di media sosial, soal kasus korupsi di Pertamina tersebut. Ari menjelaskan, secara kronologi kasus korupsi di Pertamina tidak berbarengan dengan masa jabatan Bahlil sebagai Menteri ESDM.

    “Tuduhan atau opini publik terhadap Menteri Bahlil dalam skandal korupsi di Pertamina ini menurut saya salah alamat. Buktinya apa? kita lihat saja periode jabatan Bahlil sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024. Sementara korupsi terjadi pada 2018-2023,” kata Ari Junaedi.

    Ari yang juga Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama ini menilai ada muatan politis dalam narasi keterlibatan Menteri Bahlil dalam dugaan korupsi tersebut mengingat Bahlil sebagai Menteri ESDM juga sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

    “Isu reshuffle, isu korupsi di Pertamina, ini kental sekali dengan muatan politik di belakangnya yang ingin menggoyang kepemimpinan Pak Bahlil sebagai pucuk pimpinan Golkar. Publik harus lebih pintar-pintar lagi dalam menyaring informasi karena sekali lagi saya ingatkan, tidak ada musim politik. Politik itu dinamis dan bisa menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan,” kata Ari.

    Jakarta: Kasus dugaan korupsi di lingkungan Pertamina yang saat ini tengah diusut oleh Kejaksaan Agung menjadi perhatian publik. Korupsi yang terjadi pada rentang waktu 2018-2023 itu disinyalir merugikan keuangan negara mencapai Rp1 kuadriliun. Kejagung pun telah menetapkan sembilan tersangka dalam dugaan korupsi tersebut.
     
    Namun dalam perkembangannya, sejumlah pihak justru menyeret nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pusaran mega korupsi tersebut. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai Golkar Nurul Arifin angkat bicara ihwal kasus korupsi yang menyeret nama Sang Ketum. Nurul mengatakan bahwa tuduhan tersebut salah alamat.
     
    “Narasi yang menyebut Pak Bahlil terlibat dalam kasus korupsi di Pertamina merupakan sebuah fitnah. Pak Bahlil saja baru menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024. Sementara skandal korupsi itu terjadi pada 2018-2023,” ucap Nurul Arifin dalam keterangan pers, Senin, 3 Maret 2025.

    Atas dasar itu, kata Nurul, Menteri Bahlil tidak memiliki keterlibatan dalam setiap keputusan yang dibuat dalam periode tersebut. Nurul bahkan menjelaskan bahwa Menteri Bahlil telah menitahkan produksi minyak mentah dalam negeri harus diolah melalui fasilitas pengolahan minyak atau kilang dalam negeri sehingga Kementerian ESDM sudah tidak mengizinkan lagi produksi minyak diekspor ke luar negeri.
     
    “Justru Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Pak Bahlil tengah berbenah saat ini soal tata kelola minyak mentah melalui izin impor BBM yang bakal dipersingkat menjadi enam bulan dari yang sebelumnya satu tahun. Tujuannya agar evaluasi bisa mudah dilakukan setiap tiga bulan,” kata Nurul.
     

    Nurul pun berharap agar publik lebih cerdas dan kritis dalam menilai kasus ini sehingga tidak ada salah persepsi dalam mengawal kasus korupsi yang merugikan rakyat tersebut.
     
    “Ini menjadi pelajaran kita bersama bahwa pihak terkait harus bertanggungjawab atas dugaan kasus korupsi ini. Ini saat nya bagi kita semua untuk berbenah terutama di lingkungan Pertamina agar bisa jauh lebih baik ke depan terkait pelayanan publik,” ucap Nurul mengimbau.
     
    Semantara itu, pengamat komunikasi dari London School of Public Relations (LSPR) Ari Junaedi menilai tidak tepat jika Menteri Bahlil menjadi objek sasaran kemarahan masyarakat, terutama warganet di media sosial, soal kasus korupsi di Pertamina tersebut. Ari menjelaskan, secara kronologi kasus korupsi di Pertamina tidak berbarengan dengan masa jabatan Bahlil sebagai Menteri ESDM.
     
    “Tuduhan atau opini publik terhadap Menteri Bahlil dalam skandal korupsi di Pertamina ini menurut saya salah alamat. Buktinya apa? kita lihat saja periode jabatan Bahlil sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024. Sementara korupsi terjadi pada 2018-2023,” kata Ari Junaedi.
     
    Ari yang juga Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama ini menilai ada muatan politis dalam narasi keterlibatan Menteri Bahlil dalam dugaan korupsi tersebut mengingat Bahlil sebagai Menteri ESDM juga sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
     
    “Isu reshuffle, isu korupsi di Pertamina, ini kental sekali dengan muatan politik di belakangnya yang ingin menggoyang kepemimpinan Pak Bahlil sebagai pucuk pimpinan Golkar. Publik harus lebih pintar-pintar lagi dalam menyaring informasi karena sekali lagi saya ingatkan, tidak ada musim politik. Politik itu dinamis dan bisa menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan,” kata Ari.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • 8
                    
                        Strategi Dedi Mulyadi Hapus Percaloan Tenaga Kerja Pabrik: Tak Usah Lamar Kerja
                        Bandung

    8 Strategi Dedi Mulyadi Hapus Percaloan Tenaga Kerja Pabrik: Tak Usah Lamar Kerja Bandung

    Strategi Dedi Mulyadi Hapus Percaloan Tenaga Kerja Pabrik: Tak Usah Lamar Kerja
    Tim Redaksi
    GARUT, KOMPAS.com

    Gubernur Jawa Barat

    Dedi Mulyadi
    telah menyiapkan strategi khusus untuk menghindari praktik percaloan
    tenaga kerja
    untuk industri di Jawa Barat.
    Hal ini disampaikannya saat menghadiri
    launching
    pabrik sepatu
    milik PT Ultimate Nobile Indonesia di Kecamatan Cibatu Garut, Senin (3/3/2025).
    Dalam sambutannya, Dedi Mulyadi menyampaikan agar pemerintah daerah segera menyusun
    database
    calon tenaga kerja yang berisi kualifikasi keahlian tenaga kerja dari tiap angkatan tenaga kerja.
    Dengan sistem
    database
    ini, menurut Dedi, pekerja tidak perlu lagi melamar pekerjaan.
    “Menurut saya, tidak usah ada lamaran kerja. Ini harus dihapus karena menimbulkan kerumunan, membuat persyaratan, dan menimbulkan harapan, akhirnya yang tidak diterima
    ngamuk
    ,” kata Dedi.
    Dengan
    database
    tenaga kerja, menurut Dedi, nantinya HRD (
    human resource department
    ) perusahaan saat membutuhkan tenaga kerja tinggal membuka
    database
    tersebut dan memilih tenaga kerja yang dibutuhkan dari
    database
    .
    “Nah, kalau sistem bursa kerja sudah dipakai seperti itu di tiap kabupaten/kota, maka tidak usah ada lamaran kerja. Manajer HRD tinggal mencentang nama-nama itu kemudian memanggilnya untuk
    interview
    dan dilatih bekerja,” katanya.
    Dengan sistem tersebut, Dedi juga meminta perusahaan tidak lagi meminta persyaratan-persyaratan kepada pekerja.
    Karena semua itu, menurutnya, perlu biaya, persyaratan dibuat setelah pekerja diterima kerja.
    “Jangan bikin persyaratan sebelum diterima, karena apa? Karena biaya itu, nanti malah pinjam ke
    bank emok
    ,” kata Dedi.
    Dengan adanya
    database
    calon tenaga kerja yang dibuat pemerintah kabupaten/kota, menurut Dedi, nantinya pemerintah daerah tinggal membuat forum grup manajer HRD yang jadi tempat HRD berkeluh kesah soal apa pun, termasuk soal rekrutmen tenaga kerja.
    “Dibuat forum grup manajer HRD di Garut sehingga mereka enggak lagi repot soal rekrutmen tenaga kerja,” katanya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Korupsi di Pertamina Tak Sinkron dengan Kepemimpinan Bahlil

    Korupsi di Pertamina Tak Sinkron dengan Kepemimpinan Bahlil

    Bisnis.com, JAKARTA – Kasus dugaan korupsi di lingkungan Pertamina yang saat ini tengah diusut oleh Kejaksaan Agung menjadi perhatian publik. Korupsi yang terjadi pada 2018-2023 itu disinyalir merugikan keuangan negara mencapai Rp 1 kuadriliun. Kejagung pun telah menetapkan sembilan tersangka dalam dugaan korupsi tersebut.

    Namun dalam perkembangannya, sejumlah pihak justru menyeret nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pusaran mega korupsi tersebut. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai Golkar, Nurul Arifin pun angkat bicara ihwal kasus korupsi yang menyeret nama ketum nya tersebut. Nurul mengatakan bahwa tuduhan tersebut salah alamat.

    “Narasi yang menyebut Pak Bahlil terlibat dalam kasus korupsi di Pertamina merupakan sebuah fitnah. Pak Bahlil saja baru menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024. Sementara skandal korupsi itu terjadi pada 2018-2023,” tegas Nurul Arifin dalam keterangannya, Senin (3 Maret 2025).

    Atas dasar itu, kata Nurul, Menteri Bahlil tidak memiliki keterlibatan dalam setiap keputusan yang dibuat dalam periode tersebut. Nurul bahkan menjelaskan bahwa Menteri Bahlil telah menitahkan produksi minyak mentah dalam negeri harus diolah melalui fasilitas pengolahan minyak atau kilang dalam negeri sehingga Kementerian ESDM sudah tidak mengizinkan lagi produksi minyak diekspor ke luar negeri.

    “Justru Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Pak Bahlil tengah berbenah saat ini soal tata kelola minyak mentah melalui izin impor BBM yang bakal dipersingkat menjadi enam bulan dari yang sebelumnya satu tahun. Tujuannya agar evaluasi bisa mudah dilakukan setiap tiga bulan,” ungkapnya.

    Nurul pun berharap agar publik lebih cerdas dan kritis dalam menilai kasus ini sehingga tidak ada salah persepsi dalam mengawal kasus korupsi yang merugikan rakyat tersebut.

    “Ini menjadi pelajaran kita bersama bahwa pihak terkait harus bertanggungjawab atas dugaan kasus korupsi ini. Ini saat nya bagi kita semua untuk berbenah terutama di lingkungan Pertamina agar bisa jauh lebih baik ke depan terkait pelayanan publik,” imbau Nurul.

    Semantara itu, pengamat komunikasi dari London School of Public Relations (LSPR) Ari Junaedi menilai tidak tepat jika Menteri Bahlil menjadi objek sasaran kemarahan masyarakat terutama warganet di media sosial soal kasus korupsi di Pertamina tersebut. Ari menjelaskan, secara kronologi kasus korupsi di Pertamina tidak berbarengan dengan masa jabatan Bahlil sebagai Menteri ESDM.

    “Tuduhan atau opini publik terhadap Menteri Bahlil dalam skandal korupsi di Pertamina ini menurut saya salah alamat. Buktinya apa? kita lihat saja periode jabatan Bahlil sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024. Sementara korupsi terjadi pada 2018-2023,” kata Ari Junaedi.

    Ari yang juga Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama ini menilai ada muatan politis dalam narasi keterlibatan Menteri Bahlil dalam dugaan korupsi tersebut mengingat Bahlil sebagai Menteri ESDM juga sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

    “Isu reshuffle, isu korupsi di Pertamina, ini kental sekali dengan muatan politik di belakangnya yang ingin menggoyang kepemimpinan Pak Bahlil sebagai pucuk pimpinan Golkar. Publik harus lebih pintar-pintar lagi dalam menyaring informasi karena sekali lagi saya ingatkan, tidak ada musim politik. Politik itu dinamis dan bisa menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan,” tegas Ari.

  • Syahrul Quran : Bulan Literasi

    Syahrul Quran : Bulan Literasi

    Oleh : Prof. Dr. KH. Ali Maschan Moesa, Ketua MUI Jatim

    TRIBUNJATIM.COM – Kehadiran bulan puasa selama sebulan dalam setiap tahun merupakan ranah “muhasabah” yang paling signifikan bagi setiap muslim untuk melakukan “dekonstruksi” atas penjara-penjara nafsu yang mengungkung dirinya selama ini. Setiap manusia selalu berhadapan dengan 4 penjara, yaitu sejarah, alam, masyarakat, dan egonya sendiri. 

    Dan fakta obyektif menunjukkan bahwa dari sekian penjara yang melingkupi, perjuangan melawan ego adalah yang paling berat bagi manusia. Padahal kesuksesan aspek ini sangat dibutuhkan dalam rangka mengkonstruksi dirinya menjadi manusia yang tercerahkan (well informed) sebagai insan yang bertaqwa (al-Baqarah 183).

    Jika kita analisis secara lebih konprehensif, maka makna dasar dari perintah puasa diatas adalah, (1) bahwa perintah puasa itu bukan merupakan ibadah baru dalam ajaran-ajaran agama samawi, tetapi adalah berlaku juga bagi umat-umat terdahulu; (2) bahwa puasa “ramadlan” diperintahkan oleh Allah karena ibadah ini mengandung tujuan luhur, yaitu la’allakum tattaqun. Dapatkah manusia mencapai derajat “muttaqin” tanpa mampu mengkonstruksi dan menjaga dirinya dari semua tindakan yang destruktif bagi nilai-nilai kemanusiaan? Ya, sudah barang tentu tergantung kemampuan masing-masing insan mendesain dirinya secara apik dan konsisten dalam perspektif Iman, Islam dan Ihsan. Hal inilah yang pernah dikonstatir oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad: “Innamas shaumu junnah”, puasa adalah sebuah perisai.

    Lebih lanjut, konsep dasar hidup manusia di dunia ini dalam pandangan Islam mempunyai dua misi atau risalah yang pokok, yaitu, pertama, risalah ibadah seperti yang dijelaskan dalam surat al-Dzariyat 56; “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku.” Kedua, risalah khilafah seperti dijelaskan dalam al-An’am 165: “Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa (khalifah) di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas yang lain beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang telah diberikan-Nya kepadamu.”

    Manusia yang paling ideal menurut ukuran Islam adalah yang mampu melaksanakan kedua macam risalah tersebut. Tipologi manusia ideal yang seperti itu terwujud dalam pribadi Gusti Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu beliaulah yang ditunjuk oleh Al lah SWT sebagai manusia teladan (uswatun hasanah).

    Dalam perspektif yang universal kedua risalah tersebut akan mampu memberi solusi dari berbagai persoalan kemanusiaan. Problem kemanusiaan yang belum teratasi secara baik sampai saat ini adalah keterbelakangan “modal manusia” (human capital), yaitu berupa lemahnya life skill, pendidikan, gizi, kesehatan, dan kurangnya fasilitas sanitasi, serta lingkungan hidup yang semakin degradatif.

    Lebih dari itu, tekanan ekonomi yang semakin berat tanpa disertai dengan penguasaan asset produktif, seperti tanah yang cukup, dan masalah HIV/AIDS/NAPZA, serta Covid 19, di masa mendatang akan semakin sulit diatasi sendiri oleh masyarakat. Apalagi upaya peningkatan kemampuan kelembagaan pemerintah daerah pada era otonomi daerah dan pengembangan civil society selama 22 tahun hasilnya masih jauh dari harapan.

    Dalam kehidupan masyarakat era 4.0 yang lebih didominasi oleh corak solidaritas organis. meminjam konsep Emile Durkheim dimana hubungan antara sesama lebih didasarkan pada serba kepentingan, merenggang, petembayan, impersonal, dan berjarak.

    Diharapkan dengan al-shaum kita bisa menarik kembali hubungan sosial yang kebablasan tersebut ke koridor yang harmoni dengan dasar ukhuwwah basyariyah, sikap toleran, welas-asih, empatik, senasib sepenanggungan, pemaaf, suka damai, dan berkeadilan secara equal (re- humanisasi). Namun, jika kita tidak mampu, maka manusia tidak lebih sekedar “makhluk” yang berkaki dua yang berjalan tegak, dan tidak berbeda sedikitpun dengan makhluk yang berkaki empat.

    Bahkan tindakan destruktif manusia akan lebih parah. Mengapa? Ini bisa terjadi karena manusia memiliki akal serta ditunjang dengan temuan teknologi 4.0 sebagai pendukung yang mampu menciptakan berbagai peralatan canggih, sehingga lebih merusak dari pada perilaku binatang yang paling buas sekalipun.

    Wa lakin, yang paling menarik adalah redaksi perintah puasa dalam al- Qur’an dengan menggunakan kosa kata “KUTIBA ‘ALAIKUM al-SHIYAM”.

    Dalam bahasa Arab asli makna kata “kataba – yaktubu – kitab “ adalah menulis yang bisa disimpulkan pentingnya “literasi” bagi setiap muslim. Lebih memprihatinkan lagi dari 200 negara di dunia ini terdapat 60 negara yang paling lemah literasinya dan Indonesia berada ke 59. Memang bangsa Indonesia tergolong senang membaca, tetapi yang dibaca adalah berita “medsos” yang penuh hoaks.

    Sudah jatuh tertimpa tangga pula, menurut Unesco – yang baru saja melalukan penelitian – bahwa dari 200 negara di dunia terdapat 31 negara yang tergolong tidak ber-etika (akhlaqul karimah) ketika berkomunikasi lewat medsos. Unesco menegaskan bahwa Indonesia termasuk ke 29 dari negara- negara yang tidak berakhlak yang mulia.

    Last but not least, tujuan luhur perintah puasa tidak akan berhasil secara optimal jika setiap muslim lemah dalam literasinya dan malas qiraa-atul Qur’an. . . . Fa aina tadzhabun ???. Na’udzu Billah – Nastaghfilullah.

  • Anggota Komisi VI DPR Firnando Ganinduto Minta Kemendag Punya Program Jelas Stabilkan Harga Pangan – Halaman all

    Anggota Komisi VI DPR Firnando Ganinduto Minta Kemendag Punya Program Jelas Stabilkan Harga Pangan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Hadityo Ganinduto meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) memiliki program yang jelas dan bisa menstabilkan harga pangan ini sepanjang tahun terkhusus saat bulan suci Ramadan 2025.

    Firnando meminta hal tersebut agar masyarakat bawah tidak selalu berkeluh kesah dengan kenaikan harga bahan pokok setiap menjelang Ramadhan hingga Idul Fitri.

    Politisi muda Partai Golkar ini mengaku sebelum rapat kerja telah melakukan pemantauan lapangan, terutama di Daerah Pemilihannya, Jawa Tengah I (Kabupaten Kendal, Semarang, Kota Salatiga, dan Kota Semarang).

    “Saya berdiskusi dengan masyarakat, dan sekaligus menelpon beberapa pasar di Kecamatan. Ternyata hasilnya, beberapa bahan pangan, naik. Misalnya, Minyak goreng naik sampai Rp20.000, lalu Gula pasir Rp19.000. dan lain-lainnya,” kata Firnando saat  Rapat kerja dengan Menteri Perdagangan, Budi Santoso dan Dirut Perum Bulog Mayjen TNI, Novi Helmi di Jakarta, Senin (3/3/2025).

    Lebih lanjut, Firnando mengakui, jika kinerja Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso yang dinilai lambat merespon gejolak harga pangan di lapangan, padahal kenaikan harga pangan dan kebutuhan pokok sudah naik jauh sebelum Ramadhan.

    “Nah, Pak Mendag menindaklanjuti dengan Rakortas soal gejolak harga itu pada 26 Februari 2025, jadi program bapak ini sangat mepet sekali dengan Bulan Ramadhan (1446 H), 1 Maret 2025,” beber dia.

    Lebih lanjut Firnando menyoroti, harga komoditas dan kesiapan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam stabilisasi harga dan pasokan barang kebutuhan pokok menjelang Bulan Ramadan dan Idul Fitri 2025.

    “Program Bapak ini tidak berlaku cepat. Padahal kami berharap ada program yang berlaku cepat meredam harga selama Ramadhan. Jadi hari pertama, kedua hingga satu bulan penuh, harga kebutuhan pokok bisa stabil,” ujar Firnando.

     

  • 5 Arti Mimpi Jadi Petani, Pertanda Kehidupan yang Sederhana hingga Keseimbangan dan Kepuasan

    5 Arti Mimpi Jadi Petani, Pertanda Kehidupan yang Sederhana hingga Keseimbangan dan Kepuasan

    TRIBUNJATIM.COM – Tribunners kali ini kita akan mengulas arti mimpi menjadi petani di desa.

    Apakah pertanda baik atau buruk?

    Petani merupakan profesi yang sering terlihat di desa.

    Menjadi petani juga bukan hal mudah.

    Namun jasa petani di dunia nyata tentu amat bisa dirasakan.

    Ya, berkat petani kebutuhan sayur mayur untuk lauk dan konsumsi tiap hari menjadi mudah didapatkan di pasar-pasar.

    Meski begitu, pernahkah anda bermimpi menjadi petani di desa?

    Mimpi adalah pengalaman bawah sadar yang seringkali penuh dengan simbol dan makna.

    Menginterpretasikan mimpi bisa menjadi tugas yang rumit, karena setiap orang dapat memiliki pengalaman yang berbeda dalam melihat dan merasakan mimpi mereka.

    Namun, jika Anda bermimpi menjadi petani di desa, berikut adalah beberapa arti umum yang bisa dikaitkan dengan mimpi tersebut.

    1. Kehidupan yang sederhana dan tenang

    Mimpi menjadi petani di desa dapat menggambarkan keinginan untuk hidup dalam kesederhanaan dan kedamaian.

    Ini mungkin mencerminkan keinginan Anda untuk menjauh dari keramaian dan stres kehidupan perkotaan, dan mengarahkan diri Anda menuju kehidupan yang lebih tenang dan alami.

    2. Koneksi dengan alam dan lingkungan

    Petani di desa seringkali memiliki hubungan yang erat dengan alam dan lingkungan sekitarnya.

    Mimpi ini bisa menggambarkan keinginan Anda untuk lebih terhubung dengan alam, menghargai keindahan alam, dan menjalani gaya hidup yang ramah lingkungan.

    3. Kerja keras dan ketekunan

    Menjadi petani di desa membutuhkan kerja keras, ketekunan, dan keterampilan khusus.

    Mimpi ini mungkin mencerminkan tekad dan motivasi Anda untuk bekerja keras mencapai tujuan dan meraih keberhasilan dalam hidup Anda.

    4. Kemandirian dan kebebasan

    Mimpi menjadi petani di desa bisa menjadi simbol dari keinginan Anda untuk hidup secara mandiri dan merdeka.

    Petani seringkali memiliki kebebasan untuk mengatur waktu mereka sendiri dan mengelola kehidupan mereka sesuai keinginan mereka.

    Mimpi ini bisa mencerminkan keinginan Anda untuk mengambil kendali atas hidup Anda sendiri.

    Dan menjalani kehidupan yang tidak bergantung pada orang lain.

    5. Keseimbangan dan kepuasan

    Petani di desa seringkali hidup dengan keseimbangan antara kerja keras dan ketenangan, serta memiliki kepuasan dalam melihat hasil dari usaha mereka.

    Mimpi ini bisa mencerminkan keinginan Anda untuk mencapai keseimbangan dalam hidup Anda, menikmati proses kerja keras, dan merasa puas dengan hasil yang Anda capai.

    Ingatlah bahwa arti mimpi sangatlah subjektif, dan interpretasi yang tepat tergantung pada pengalaman, nilai-nilai, dan konteks individu yang bermimpi. 

    Penting untuk memahami bahwa ini hanya beberapa kemungkinan arti mimpi tersebut, dan mungkin ada makna lain yang lebih relevan dengan kehidupan pribadi Anda.

    Berita seputar arti mimpi lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunJatim.com

  • FPTI Berduka untuk 2 Pendaki Senior Meninggal di Carstensz

    FPTI Berduka untuk 2 Pendaki Senior Meninggal di Carstensz

    JAKARTA – Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) mengutarakan belasungkawa atas dua pendaki senior yang meninggal dalam pendakian Puncak Carstensz, Mimika, Papua Tengah.

    Dua pendaki dimaksud adalah Elsa Laksono dan Lilie Wijayanti. Keduanya meninggal ketika sedang dalam perjalanan turun dari puncak tertinggi di Indonesia tersebut.

    “Keluarga besar Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) turut berdukacita yang mendalam atas berpulangnya dua pendaki senior, Elsa Laksono dan Lilie Wijayanti,” tulis federasi tersebut di Instagram resmi mereka.

    Lilie Wijayanti dan Elsa Laksono meninggal dunia diduga karena mengalami kedinginan atau hipotermia. Sesuai data tim SAR, keduanya termasuk dalam rombongan 13 orang yang melakukan pendakian.

    Ada dua WNA Turki dan satu orang WNA Rusia dalam rombongan tersebut. Selain itu, ada juga lima guide atau pemandu yang turut serta dalam pendakian tersebut.

    “Semangat serta kecintaan mereka terhadap alam akan selalu menjadi inspirasi bagi para pecinta alam dan dikenang dalam ingatan kita semua,” demikian bunyi lanjutan postingan dari FPTI.

    Jenazah Lilie Wijayanti dan Elsa Laksono sudah diterbangkan menuju Jakarta pada Senin, 3 Maret 2025, pagi tadi. Keduanya diberangkatkan dari Timika Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

    “Kami berdoa agar proses evakuasi berjalan lancar serta seluruh tim yang terlibat, beserta keluarga yang ditinggalkan, diberikan kekuatan dan ketabahan,” lanjut FPTI.

    Saat ini, tim SAR juga sudah mengevakuasi pendaki lain dalam rombongan Lilie dan Elsa. Mereka semua dalam kondisi sehat dan telah dibawa ke Timika, Papua.