Blog

Polisi Kejar Begal Bersajam yang Incar Ojol di Cikarang Timur Megapolitan 22 Desember 2025

Polisi Kejar Begal Bersajam yang Incar Ojol di Cikarang Timur
Tim Redaksi
BEKASI, KOMPAS.com
– Kepolisian Sektor Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, tengah memburu terduga pelaku pembegalan terhadap seorang pengemudi ojek online (ojol).
Kanit Reskrim Polsek Cikarang Timur, Iptu Arnandha, mengatakan pihaknya masih mendalami kasus tersebut dan telah mengantongi indikasi awal terkait pelaku.
“Sudah kita lagi dalamin, sudah ada indikasi terduga pelakunya. Cuma belum didapatkan bukti-bukti lainnya,” ungkap Arnandha saat dikonfirmasi, Senin (22/12/2025).
Polisi telah meminta keterangan dari korban dan kembali memeriksa lokasi kejadian. Arnandha menyebut jumlah pelaku diduga tiga hingga empat orang yang membawa senjata tajam.
“Iya golok dan celurit kecil ciri khas, kira-kira 3-4 orang mereka jala,” jelasnya.
Pihak kepolisian juga berkoordinasi dengan kelurahan dan Dinas Perhubungan terkait penerangan jalan di sekitar lokasi.
“Kami akan tindak lanjuti maksimal, sekaligus memberikan bantuan moral moril terhadap korban serta berkomunikasi ke lurah dan dishub terkait penerangan jalan raya,” tambah Arnandha.
Peristiwa pembegalan terjadi pada Minggu (21/12/2025) sekitar pukul 02.09 WIB. Korban terlihat berteriak saat dibuntuti sejumlah pelaku.
Rekaman kamera pengawas memperlihatkan korban menghentikan motornya dan berlari meninggalkan kendaraan.
Salah satu pelaku sempat mencoba membawa kabur motor korban, namun panik setelah warga datang.
“Pelaku yang membawa senjata tajam mencoba merampas kendaraan korban. Korban yang terkejut langsung berteriak meminta pertolongan warga sekitar. Mendengar teriakan, pelaku yang panik langsung melepaskan motor dan kabur meninggalkan lokasi,”
tulis akun Instagram @jabodetabek.terkini.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

22/12/2025 20:17
Roy Suryo Klaim Temukan Kejanggalan Ijazah Jokowi saat Gelar Perkara Khusus

JAKARTA – Tersangka kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Roy Suryo, menilai terdapat sejumlah kejanggalan pada ijazah Jokowi yang ditunjukkan penyidik Polda Metro Jaya dalam gelar perkara khusus.

Hal tersebut disampaikan Roy Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), saat mendatangi Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, pada Senin, 22 Desember 2025, untuk menemui penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, pasca dilaksanakannya gelar perkara khusus.

Roy menjelaskan, riset bersama Dr Rismon Hasiholan Sianipar dan Dr Tifauzia Tyassuma terhadap ijazah Jokowi telah dilakukan jauh sebelum gelar perkara khusus digelar. Bahkan, hasil riset tersebut telah dipaparkan secara langsung dan diterima oleh penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin.

“Dalam paparan tersebut, kami menjelaskan secara rinci dasar analisis yang menyimpulkan bahwa ijazah yang dipersoalkan memiliki indikasi kuat sebagai dokumen palsu dengan tingkat keyakinan mencapai 99,9 persen,” ujarnya kepada awak media, di Polda Metro Jaya.

Roy menambahkan, analisis juga mencakup dugaan kebohongan Andi Azwan yang merujuk pada unggahan Dian Sandi di akun X, serta kajian terhadap keterangan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menyebut logonya dirusak oleh Andi Azwan.

“Seluruh paparan tersebut diterima langsung oleh penyidik tanpa adanya sanggahan,” katanya.

Roy juga menyoroti kondisi fisik ijazah Jokowi yang disimpan dalam map hardcover. Menurutnya, map tersebut awalnya diserahkan kepada Mabes Polri dalam kondisi tertutup plastik dan tidak pernah dikeluarkan.

Namun, saat ijazah diperlihatkan kembali dalam gelar perkara khusus, Roy mengklaim terlihat adanya perbedaan berupa noda atau kotoran yang sebelumnya tidak tampak jelas.

“Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius, apakah dokumen yang diperlihatkan benar-benar dokumen yang sama, atau telah terjadi penggantian maupun modifikasi,” ujarnya.

Ia juga menyinggung keberadaan watermark dan emboss pada ijazah. Roy menuturkan, pada awal penyerahan, kedua elemen tersebut belum menjadi fokus pemeriksaan. Namun, ketika ditampilkan kembali, watermark dan emboss dinilai sangat tipis dan hanya bersifat visual grafis.

“Hal ini memunculkan dugaan kuat bahwa watermark dan emboss tersebut ditambahkan belakangan melalui proses cetak, bukan merupakan bagian dari dokumen asli,” kata Roy.

Selain itu, Roy mempertanyakan klaim bahwa emboss dapat diraba dari luar plastik pembungkus ijazah.

“Secara fisik hal itu tidak masuk akal. Tidak mungkin tangan dapat menembus plastik untuk merasakan emboss,” tegasnya.

Atas dasar tersebut, Roy Suryo bersama timnya meminta agar dilakukan uji laboratorium forensik secara independen terhadap ijazah Jokowi oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Laboratorium Forensik Universitas Indonesia (UI).

“Oleh karena itu, saya kembali menegaskan bahwa ijazah yang diperlihatkan dalam gelar perkara khusus kemarin memiliki indikasi yang sangat kuat sebagai dokumen palsu,” tandasnya.

22/12/2025 20:16
Alasan Yamaha Belum Minat Jual Aerox Listrik di Indonesia

Jakarta –

PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) bicara peluang membawa masuk Yamaha Aerox listrik ke pasar dalam negeri. Skuter matik (skutik) ramah lingkungan itu sebelumnya telah meluncur di India.

Manager Public Relations, YRA & Community PT YIMM, Rifki Maulana menegaskan, pihaknya belum berencana menjual Aerox listrik di Indonesia. Sebab, motor tersebut secara khusus memang dikembangkan untuk pasar India. Desainnya diambil dari generasi model sebelumnya.

“Aerox EV memang difokuskan untuk India ya. Karena bisa dilihat dari desainnya kan berbeda dengan (Aerox) yang dijual di sini, modelnya pakai model yang (generasi) kemarin,” ujar Rifki Maulana saat ditemui di Senayan, Jakarta Pusat.

“Memang si Aerox EV ini difokuskan untuk diproduksi dan dijual di India. Sejauh ini belum (ada rencana jual Aerox EV di Indonesia),” tambahnya.

Yamaha Aerox-e alias Aerox listrik. Foto: Doc. Zigwheels.

Diberitakan sebelumnya, Yamaha Aerox listrik atau Aerox-e telah meluncur di India. Meski demikian, pengumuman harganya baru akan disampaikan awal tahun depan.

Secara tampilan, Yamaha Aerox-e masih sama seperti versi regular atau bensin yang dipasarkan di Tanah Bharata. Kendaraan tersebut masih mengusung konsep X-center yang menonjolkan karakter balap. Kemudian aksennya tetap agresif dengan lampu depan yang dominan dan tajam.

Perbedaannya hanya terdapat di bagian komponen penggerak dan sentuhan biru muda khas EV di beberapa bagian. Selain itu, ada emblem ‘e’ yang menandakan kendaraan tersebut merupakan motor listrik.

Pabrikan membekali Aerox-e dengan motor listrik dengan semburan tenaga 9,4 kw dan torsi 48 Nm. Kemudian baterainya menggunakan lithium-ion 3 kWh dengan konfigurasi ganda yang dalam kondisi penuh mampu menempuh jarak 106 km. Sementara mode berkendaranya ada ECO, standard dan power.

Selayaknya versi regular, Yamaha Aerox-e juga punya tombol boost mode yang memungkinkan motor mendapat tambahan daya ketika berakselerasi. Selain itu, menariknya, ada fitur mundur yang memudahkan pengendara saat hendak parkir.

Yamaha Aerox-e juga dibekali fitur konektivitas Y-Connect yang membuat kendaraan bisa terhubung ke smartphone melalui sambungan Bluetooth. Fitur tersebut membuat pengendara mampu memantau kondisi motor secara realtime melalui layar ponsel.

(sfn/lth)

22/12/2025 20:10
Pertamina Patra Niaga Tambah Stok BBM dan Armada Distribusi Hadapi Cuaca Ekstrem Nataru

Liputan6.com, Jakarta – Demi mengantisipasi potensi cuaca ekstrem yang dapat mengganggu distribusi energi selama Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026, Komite BPH Migas yang juga Ketua Posko Nasional Sektor ESDM Nataru 2025/2026, Erika Retnowati, menyampaikan kesiapan Pertamina dalam menjaga pasokan BBM, khususnya di wilayah kepulauan.

Erika mengatakan, Pertamina telah melakukan langkah antisipatif dengan menambah pasokan BBM lebih awal di sejumlah wilayah rawan gangguan distribusi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan energi tetap aman selama periode Nataru.

“Jadi kami juga selalu mengingatkan dan teman-teman Pertamina juga sudah siap sepertinya ya, khususnya misalnya di pulau-pulau yang kemungkinan terkendala dengan cuaca buruk. Nah itu mereka melakukan build up stock, artinya stocknya itu sudah ditambah sebelum-sebelumnya dari sekarang. Dari yang biasanya berapa itu ditambah gitu ya,” ujar Erika dalam Konferensi Pers usai meninjau SPBU 7494116 di Jl. Prof. Moh. Yamin, Tatura Utara, Kec. Palu Sel., Kota Palu, Sulawesi Tengah, Senin (22/12/2025).

Selain penguatan stok, kata Erika, dukungan distribusi juga diperkuat melalui kerja sama dengan TNI Angkatan Laut. Sinergi tersebut dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM tetap berjalan meski kondisi laut tidak memungkinkan kapal reguler untuk bersandar.

“Dan juga ada kerjasama tadi baru disampaikan dengan KRI ya, Kapal Republik Indonesia. Jadi kalau misalnya kapal kita nggak bisa merapat, kalau KRI kan kapalnya besar-besar ya, artinya mereka akan bisa menembus misalnya ombak yang tinggi, seperti itu. Sudah ada kerjasama dari teman-teman dari Pertamina,” katanya.

Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari kesiapan Posko Nasional Sektor ESDM dalam memonitor dan memastikan kelancaran pasokan energi selama masa libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026.

22/12/2025 20:10
Posko Nasional ESDM Pastikan Pasokan BBM, LPG, dan Listrik Aman di Sulawesi Tengah Jelang Nataru

Liputan6.com, Jakarta – Komite BPH Migas yang juga Ketua Posko Nasional Sektor ESDM Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026, Erika Retnowati, menyampaikan tim Posko Nasional Sektor ESDM melakukan kunjungan ke Kota Palu untuk memastikan kesiapan pasokan energi menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, khususnya di wilayah Sulawesi Tengah.

“Kunjungan kami ke Kota Palu ini adalah untuk memastikan ketersediaan baik BBM, LPG dan juga keandalan dari sistem kelistrikan, khususnya di Sulawesi Tengah,” ujar Erika Konferensi Pers usai meninjau SPBU 7494116 di Jl. Prof. Moh. Yamin, Tatura Utara, Kec. Palu Sel., Kota Palu, Sulawesi Tengah, Senin (22/12/2025).

Dalam kunjungan tersebut, tim Posko Nasional ESDM meninjau sejumlah fasilitas energi, mulai dari SPBU BBM Satu Harga untuk nelayan, Integrated Terminal di Donggala, SPBU di Jalan Diponegoro, hingga pembangkit listrik PLTU Palu 3.

Berdasarkan hasil pemantauan, stok BBM di Terminal BBM (TBBM) Donggala berada pada rata-rata 6,5 hari dan berpotensi meningkat hingga sekitar 8 hari seiring adanya penambahan pasokan. Kondisi serupa juga terjadi pada LPG, dengan rata-rata stok 6,5 hari yang akan bertambah menjadi sekitar 8–8,5 hari.

22/12/2025 20:09
Ini Alasan Kasi Datun HSU Kabur Saat Kena OTT KPK

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap alasan Kepala Seksi Kasi Datun Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Tri Taruna Fariadi melarikan diri saat OTT KPK.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna mengungkap Tri Taruna ketakutan saat operasi senyap KPK itu.

“Menurut tim yang menangani saudara TTF tersebut, bahwa yang bersangkutan ketakutan pada saat mau ditangkap,” ujar Anang di Kejagung, Senin (22/12/2025).

Dia menambahkan, Tri Taruna ketakutan karena tidak mengetahui sosok yang melakukan OTT. Oleh sebab itu, pejabat pada Kejari HSU ini melarikan diri.

“Karena dia yang bersangkutan tidak pasti apakah itu dari petugas KPK atau siapa, dia nggak ngerti. Menghindar seperti itu,” imbuhnya.

Lebih jauh, Anang mengungkap bahwa Tri Taruna ditangkap petugas pada Minggu (21/12/2025) kemarin setelah melarikan diri sejak OTT KPK pada Kamis (18/12/2025).

Adapun, Tri ditangkap di salah satu wilayah di Kalimantan Selatan. Hanya saja, Anang tidak mengungkap apakah Tri ditangkap di kediamannya atau di tempat lainnya.

“Di daerah mana, daerah Kalimantan Selatan juga,” pungkasnya.

Sekadar informasi, kini Tri Taruna telah diserahkan ke KPK pada hari ini, Senin (22/12/2025). Dari pantauan Bisnis di lokasi, Tri Taruna tiba di KPK pukul 12.50 WIB. Dia mengenakan jaket berwarna biru dan dikawal oleh dua orang TNI. Kepada wartawan, Taruna mengaku tidak pernah menabrak petugas KPK.

“Tidak pernah saya nabrak,” katanya.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan Tri Taruna diserahkan dari Kejagung untuk setelahnya dilakukan pemeriksaan secara intensif.

“Benar, sudah diserahkan dari Kejaksaan Agung. Selanjutnya langsung dilakukan pemeriksaan,” jelas Budi dalam keterangan tertulis.

Tri Taruna diduga terlibat dalam kasus dugaan pemerasan terhadap sejumlah kepala dinas di HSU. Taruna Fariadi diduga menerima Rp1,07 miliar dalam perkara ini.

22/12/2025 20:07
Kronologi Pelarian Koruptor KMK Rp3,5 Miliar Digiring ke Penjara Probolinggo

Probolinggo (beritajatim.com) – Pelarian panjang Riang Fauzi (36), terpidana korupsi Kredit Modal Kerja (KMK) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Probolinggo, akhirnya benar-benar tamat. Setelah sempat menghilang dan bersembunyi di Kendari, Sulawesi Tenggara, Riang Fauzi digiring ke Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, Senin (22/12/2025) siang, untuk menjalani eksekusi hukuman.

Tiba sekitar pukul 13.30 WIB, Riang Fauzi turun dari kendaraan kejaksaan dengan rompi tahanan warna pink, tangan terborgol, dan dikawal ketat aparat. Mantan pejabat bank yang menyalahgunakan kewenangannya itu selanjutnya langsung dibawa untuk menjalani penahanan di Lapas Kelas IIB Probolinggo.

Kepala Kejari Kota Probolinggo, Lilik Setyawan, menegaskan bahwa Riang Fauzi terbukti melakukan tindak pidana korupsi pada tahun 2022, dengan nilai kerugian negara mencapai Rp3,5 miliar.

“Terpidana, selaku Associate Relationship Manager 1 Kecil PT BRI Cabang Probolinggo, secara sadar dan melawan hukum menyetujui serta memproses pemberian Kredit Modal Kerja yang tidak sesuai ketentuan. Tindakan itu jelas bertentangan dengan aturan perbankan dan merugikan negara,” tegas Lilik.

Ironisnya, kejahatan tersebut dilakukan oleh orang dalam yang seharusnya menjaga integritas sistem perbankan. Dalam aksinya, Riang Fauzi tidak bertindak sendiri. Ia bersekongkol dengan dua pihak lain, salah satunya Hendra Widianto, yang telah lebih dulu ditangkap dan diproses hukum.

Motif kejahatan ini pun terbuka terang. Riang Fauzi mengakui perbuatannya dilakukan demi memperkaya diri sendiri, dengan modus penyalahgunaan fasilitas KMK atas nama Sri Yuniarti. Fasilitas kredit yang seharusnya disalurkan sesuai prosedur justru digelapkan untuk kepentingan pribadi.

Kasus ini baru terendus aparat penegak hukum pada tahun 2024. Saat proses hukum berjalan, Riang Fauzi memilih kabur dan resmi masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 2 Juli 2024, memperpanjang daftar buronan kasus korupsi di sektor perbankan.

Selama pelarian, Riang Fauzi diketahui mengganti identitas dan bekerja di bank swasta di Kota Kendari. Namun upaya penyamaran tersebut gagal total. Tim kejaksaan terus memantau pergerakannya hingga akhirnya menangkapnya tanpa perlawanan.

“Meski mengubah identitas dan mencoba hidup normal, pelarian terdakwa tetap terendus. Kami pastikan tidak ada tempat aman bagi buronan korupsi,” ujar Kajari Lilik.

Sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Surabaya telah menjatuhkan vonis in absentia pada 24 Maret 2025. Riang Fauzi dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Majelis hakim menjatuhkan hukuman 8 tahun 6 bulan penjara, denda Rp300 juta subsidair 6 bulan kurungan, serta kewajiban membayar uang pengganti Rp200 juta, subsidair penjara selama empat bulan.

Dengan ditangkap dan dieksekusinya Riang Fauzi, Kejaksaan menegaskan bahwa pelarian hanya menunda hukuman, bukan menghapus kejahatan, sekaligus menjadi peringatan keras bagi pelaku korupsi di sektor perbankan yang merugikan uang negara. (ada/but)

22/12/2025 20:06
Langkah Nyata Pemulihan Tesso Nilo: Sawit Ditumbangkan, Hutan Dikembalikan

Pelalawan –

Upaya restorasi di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) memasuki babak baru. Satu per satu pohon sawit yang selama ini merambah kawasan konservasi Tesso Nilo ditumbangkan.

Seiring itu, ratusan masyarakat di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan menyerahkan kembali 633 hektare lahan yang selama ini mereka tempati kepada negara. Para warga yang semula menempati lahan Tesso Nilo direlokasi keluar.

Seperti diketahui, luas lahan konservasi di Tesso Nilo saat ini semakin berkurang seiring masifnya perkebunan sawit. Berdasarkan data Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), dari total 81.000 hektare lahan yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi, luas hutan Tesso Nilo kini tersisa 16.000 hektare.

Menhut Raja Juli Antoni, Wamen ATR Ossy Dermawan, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo menyaksikan penumbangan sawit di Tesso Nilo, Sabtu (20/12/2025). Foto: dok. Polda Riau

Aksi penanaman pohon yang dilaksanakan pada Sabtu (20/12/2025) menandai dimulainya restorasi di kawasan Tesso Nilo. Langkah nyata ini menjadi awal pemulihan Tesso Nilo yang selama ini semakin terhimpit perkebunan sawit.

Penanaman pohon dilaksanakan secara simbolis oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wakil Menteri ATR Ossy Dermawan, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Kapolda Riau Irjen pol Herry Heryawan, dan Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo, dan Kajari Riau Sutikno.

Penumbangan Pohon Sawit

Dalam kesempatan yang sama, Raja Juli juga melakukan penumbangan pohon sawit secara simbolis sebagai tanda dimulainya pemulihan kawasan konservasi. Kegiatan ini dilanjutkan dengan penanaman bibit pohon Kulim sebagai bagian dari restorasi ekosistem Taman Nasional Tesso Nilo.

“Kalau secara simbolik ada pemusnahan sawit, bukan berarti ada permusuhan pada masyarakat, tapi kita kebalikan Taman Nasional pada fungsinya sebagai Taman Nasional konservasi,” ujar Raja Juli.

Menteri Raja Juli menyampaikan terima kasih kepada warga Desa Bagan Limau yang bersedia melepaskan hak atas tanahnya yang berada di kawasan TNTN tersebut. Menurutnya, rekonsiliasi ini sebagai upaya win-win solution.

“Apa yang terjadi pada hari ini akan menjadi teladan bagi tempat-tempat lainnya, bukan berarti ada permusuhan terhadap masyarakat, tetapi kita mengembalikan fungsi taman nasional kepada porsinya sebagai hutan konservasi,” kata Raja Juli.

Menhut Raja Juli Antoni, Wamen ATR Ossy Dermawan, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo melakukan penanaman pohon kembali di lahan TNTN, Sabtu (20/12/2025). Foto: dok. Polda Riau

Relokasi Warga

Raja Juli menegaskan relokasi masyarakat dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo ini bukan sebagai bentuk permusuhan, melainkan justru memberikan kepastian hukum atas hak masyarakat secara pasti dengan cara yang damai hingga dialog.

“Hari ini saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya terutama pada masyarakat Desa Bagan Limau, Bapak Ibu adalah uswah hasanah adalah contoh teladan, di mana dialog sebagai rekonsiliasi, sebagai upaya menjadi win-win solution, kemenangan bersama. Atas kebesaran hati Bapak Ibu sekalian dapat terselesaikan,” imbuhnya.

Sebanyak 228 keluarga direlokasi ke kawasan perhutanan sosial dengan total luasan mencapai 635,83 hektare. Relokasi ini menyasar wilayah Desa Bagan Limau, Kabupaten Pelalawan, dengan target penataan kawasan seluas 2.569 hektare.

Sebagai lahan pengganti, pemerintah menyiapkan area eks PT PSJ di Desa Gondai, Kabupaten Pelalawan seluas 234,51 hektare, serta kawasan eks PTPN di Desa Batu Rizal, Kabupaten Indragiri Hulu dan Desa Pesikaian, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan total luasan 647,61 hektare. Kelompok masyarakat penerima Surat Keputusan (SK) Hijau di kawasan eks PT PSJ adalah Kelompok Tani Hutan (KTH) Gondai Prima Sejahtera dengan jumlah 47 keluarga. Sementara di kawasan eks PTPN, penerima SK Hijau meliputi KTH Mitra Jaya Lestari sebanyak 109 keluarga dan KTH Mitra Jaya Mandiri sebanyak 72 keluarga.

Menhut Raja Juli Antoni memulai proses relokasi warga yang bermukim di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, Riau. Foto: Dok. Kemenhut

Menhut menyebut saat ini masyarakat diberikan SK Hutan Kemasyarakatan di bawah Kementerian Kehutanan. Nantinya dalam proses yang berjalan Masyarakat akan mendapatkan TORA di bawah Kementerian ATR/BPN.

“Kita jadi TORA, sehingga bapak ibu, punya sertifikat yang akan dipastikan pemberiannya oleh Wamen ATR/BPN,” tuturnya.

Penanaman Pohon

Dalam kesempatan yang sama, Raja Juli bersama jajaran Forkopimda juga melakukan penumbangan pohon sawit secara simbolis sebagai tanda dimulainya pemulihan kawasan. Kegiatan ini dilanjutkan dengan penanaman bibit pohon Kulim sebagai bagian dari restorasi ekosistem Taman Nasional Tesso Nilo.

Sebagai bentuk komitmen jangka panjang, Kementerian Kehutanan mengalokasikan sekitar 74 ribu bibit pohon untuk seluruh kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, terdiri dari mahoni 30 ribu batang, trembesi 15 ribu batang, sengon 15 ribu batang, jengkol 9.000 batang, dan kaliandra 5.000 batang.

Halaman 2 dari 2

(mea/dhn)

22/12/2025 20:05
Tantangan Geser Batang Korek Ini Katanya Mudah buat IQ Tinggi, Kamu Termasuk?

Asah Otak

Daffa Ghazan – detikHealth

Senin, 22 Des 2025 20:02 WIB

Jakarta – Banyak orang langsung menjawab tanpa mencermati susunan batang korek dan tanda hitungnya. Padahal, satu geseran kecil bisa mengubah hasilnya.

22/12/2025 20:02
Pasok Solar ke SPBU Swasta di 2026, Pertamina Tunggu Arahan Bahlil

Liputan6.com, Jakarta – PT Pertamina Patra Niaga buka suara terkait kebijakan penghentian impor solar pada 2026. Aturan itu tidak hanya berlaku bagi PT Pertamina (Persero) dan subholding-nya selaku BUMN, tapi juga perusahaan pengelola SPBU swasta.

Kebijakan itu lantas membuka peluang bagi Pertamina untuk menyalurkan pasokan solar yang diklaim bakal surplus kepada pengelola SPBU swasta.

Kendati begitu, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia soal perjanjian jual/beli minyak.

“Sampai dengan 31 Desember (2025), kita masih berpegang terhadap arahannya Menteri ESDM. Seandainya SPBU swasta itu ingin melakukan pembelian, maka akan kita layani,” kata Roberth di Kantor Pusat Pertamina Patra Niaga, Jakarta, Senin (22/12/2025).

“Untuk di 2026 itu pasti balik lagi, kita kan menunggu arahan dari pemerintah ya. Apakah kemudian kebijakannya pemerintah seperti apa,” dia menekankan.

Menurut dia, Pertamina dan badan usaha swasta saat ini memiliki status hukum yang sama, yakni sebagai operator. Sehingga Pertamina masih harus menunggu penugasan dari pemerintah agar bisa menyalurkan stoknya kepada SPBU swasta.

“Nah regulatornya itu ada di pemerintah. Jadi pada saat kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan, apapun itu terutama terkait dengan Pertamina, pasti Pertamina akan mengikuti kebijakannya dari regulator,” tegas Roberth.

22/12/2025 20:00