Xcloud.id

Blog

  • KPK Bicara soal Aturan Penugasan Polri: Kami Masih Butuh Polisi

    KPK Bicara soal Aturan Penugasan Polri: Kami Masih Butuh Polisi

    Jakarta –

    Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut pihaknya dilibatkan dalam pembuatan Peraturan Pemerintah (PP) dalam mengatur penugasan anggota Polri di luar struktur kepolisian. Setyo menyebut KPK sendiri banyak pegawainya yang berasal dari luar lembaga.

    “Dalam menyikapi yang permasalahan putusan MK terhadap penugasan anggota Polri, kami juga dilibatkan, artinya KPK dilibatkan dalam beberapa kali pembahasan,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (22/12/2025).

    Terbaru, KPK telah melakukan pembahasan terkait hal tersebut dengan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Setyo menyebut, bahwa KPK masih membutuhkan polisi di sejumlah penugasan.

    “Terakhir kemarin di hari Sabtu, Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia dan Imigrasi serta para masyarakatan itu melakukan rapat koordinasi dan pembahasan-pembahasan itu,” kata dia.

    “Kami sampaikan bahwa secara kebutuhan untuk kepolisian itu masih ada kebutuhan di beberapa penugasan,” tambahnya.

    “Karena di undang-undang KPK sendiri menyebutkan untuk penyidik, untuk kejaksaan itu bisa bersumber dari lembaga lain,” sebutnya.

    “Pemerintah saat ini fokus menuntaskan problem pasca Putusan MK dan polemik terhadap Perpol Nomor 10 Tahun 2025 agar tidak melebar ke mana-mana. Penyusunan PP jelas akan lebih cepat dibanding menyusun UU. Karena itu, Presiden memilih pengaturan melalui PP,” ujar Yusril kepada wartawan, Minggu (21/12).

    Yusril menjelaskan, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) secara tegas mengatur bahwa jabatan ASN tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri, dengan ketentuan lebih lanjut harus diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, penyusunan PP menjadi dasar hukum yang jelas dan konstitusional.

    Sementara Pasal 28 ayat (4) UU Polri menegaskan bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan birokrasi sipil di luar kepolisian jika sudah pensiun atau mengundurkan diri. Menurutnya, PP terbaru tersebut akan mengatur jabatan apa saja yang memiliki sangkut paut dengan kepolisian sehingga bisa diisi personel Polri.

    “PP yang disusun ini dimaksudkan untuk melaksanakan Pasal 28 ayat (4) UU Polri, putusan Mahkamah Konstitusi, sekaligus Pasal 19 UU ASN. PP tersebut nantinya akan menggantikan dan sekaligus menata ulang jabatan-jabatan apa saja yang dapat diisi oleh anggota Kepolisian yang sebelumnya diatur dalam Perpol Nomor 10 Tahun 2025,” jelasnya.

    (ial/dhn)

  • Warga RI Sering Ketipu Konser Musik, Pemerintah Bilang Gini

    Warga RI Sering Ketipu Konser Musik, Pemerintah Bilang Gini

    Jakarta –

    Kasus penipuan dalam penyelenggaraan konser musik di Tanah Air sering terjadi belakangan ini. Berdasarkan data Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), kerugian konsumen pada tahun 2025 mencapai Rp 407 juta. Angka ini naik drastis jika dibandingkan pada 2024, yang hanya mencapai Rp 30 miliar.

    Menanggapi hap tersebut, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan pada dasarnya, kasus konser musik bermasalah sudah masuk ke ranah hukum sehingga penanganannya dilakukan bersama aparat penegak hukum.

    Teuku mengatakan Kementerian Ekraf saat ini tengah berupaya memperbaiki dan menyehatkan ekosistem industri ekonomi kreatif dengan menggandeng asosiasi promotor musik dan juga berbagai pihak lainnya.

    “Kami sebagai kementerian terus mendorong agar pegiat ekonomi kreatif kita semakin sehat ekosistemnya, dan berkembang industri-nya, dan kita mengimbau agar penipuan-penipuan seperti ini untuk ditindak dengan tegas,” katanya dalam acara Ekraf Annual Report (EAR) 2025 di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta, Senin (22/12/2025).

    Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf), Agustini Rahayu menjelaskan bahwa banyaknya kasus ini akan menimbulkan citra yang kurang baik bagi industri musik RI.

    “Karena itu memengaruhi citra banget, jadinya orang mau ke sini, aman nggak ya? Tapi ya itu lah kita ada proses lah, kan nggak bisa kayak balik tangan. Tapi ya, we have to start somewhere. Jadi udah dilakukan sih kalau langkah-langkah kecilnya,” katanya.

    Dalam hal ini, Kementerian Ekraf berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata yang memiliki deputi khusus pengelolaan event untuk membahas perbaikan sistem penyelenggaraan acara. Meski begitu, upaya perbaikan sistem tersebut masih dalam proses.

    “Di (Kementerian) Pariwisata kan ada satu kedeputian khusus yang mengurusi event, ya kan? Nah itu kita juga back to back dengan mereka, gitu loh. Untuk kemudian ini perbaikan sistemnya mesti gimana? Nah itu lagi-lagi on progress sih semuanya,” katanya.

    (hrp/fdl)

  • Israel Ajak Orang Yahudi di Negara Barat Pindah Buntut Penembakan di Bondi

    Israel Ajak Orang Yahudi di Negara Barat Pindah Buntut Penembakan di Bondi

    Tel Aviv –

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel, Gideon Saar, menyerukan kepada orang-orang Yahudi di negara-negara Barat untuk pindah ke Israel, demi menghindari meningkatnya antisemitisme. Seruan ini disampaikan sepekan setelah sedikitnya 15 orang tewas dalam penembakan terhadap sebuah perayaan Yahudi di Pantai Bondi, Australia.

    “Orang Yahudi berhak untuk hidup aman di mana pun. Tetapi kita melihat dan sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi, dan kita memiliki pengalaman sejarah tertentu. Hari ini, orang-orang Yahudi diburu di seluruh dunia,” kata Saar dalam pernyataan terbarunya, seperti dilansir AFP, Senin (22/12/2025).

    Seruan itu disampaikan Menlu Israel tersebut saat menghadiri acara penyalaan lilin publik pada Minggu (21/12) waktu setempat, yang menandai hari terakhir festival keagamaan Yahudi, Hanukkah.

    “Hari ini, saya menyerukan kepada orang-orang Yahudi di Inggris, orang-orang Yahudi di Prancis, orang-orang Yahudi di Australia, orang-orang Yahudi di Kanada, orang-orang Yahudi di Belgia: datanglah ke tanah Israel! Pulanglah!” cetus Saar saat berbicara dalam seremoni dihadiri para pemimpin komunitas dan organisasi Yahudi di seluruh dunia.

    Sejak perang Gaza berkecamuk pada Oktober 2023, para pemimpin Israel berulang kali mengecam lonjakan antisemitisme di negara-negara Barat dan menuduh pemerintah negara-negara lainnya gagal untuk mengendalikannya.

    Otoritas Australia telah mengatakan bahwa penembakan massal terhadap perayaan Hanukkah di Pantai Bondi, Sydney, pada 14 Desember lalu terinspirasi oleh ideologi kelompok radikal Islamic State (ISIS).

    Pada Selasa (16/12) pekan lalu, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mendesak pemerintah negara-negara Barat untuk lebih melindungi warga Yahudi di wilayah mereka.

    “Saya menuntut agar pemerintah Barat melakukan apa yang diperlukan untuk memerangi antisemitisme dan memberikan keselamatan dan keamanan yang diperlukan bagi komunitas Yahudi di seluruh dunia,” kata Netanyahu dalam pidatonya lewat video.

    Pada Oktober lalu, Saar menuduh otoritas Inggris gagal mengambil tindakan untuk mengekang apa yang disebutnya sebagai “gelombang antisemitisme yang berbahaya”, menyusul serangan di luar sebuah sinagoge di Manchester.

    Serangan yang terjadi saat Yom Kippur tersebut, hari tersuci dalam kalender Yahudi, menewaskan sedikitnya dua orang dan melukai empat orang lainnya.

    Menurut “Undang-undang Kepulangan” Israel yang berlaku sejak tahun 1950, setiap orang Yahudi di dunia berhak untuk menetap di Israel dan memperoleh kewarganegaraan Israel. Undang-undang ini juga berlaku untuk individu yang memiliki setidaknya satu kakek atau nenek Yahudi.

    Lihat Video ‘Israel Serang Gedung Sekolah di Gaza, Warga: Rudal Jatuh di Atas Kami’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Alasan Pramono Larang Kembang Api Saat Malam Tahun Baru di Jakarta: Empati Korban Bencana Sumatera

    Alasan Pramono Larang Kembang Api Saat Malam Tahun Baru di Jakarta: Empati Korban Bencana Sumatera

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut perayaan malam Tahun Baru 2026 di Jakarta akan dibalut dengan doa bersama lintas agama sebagai bentuk keprihatinan atas berbagai bencana yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.

    Pemprov DKI juga meniadakan kembang api dan menggantinya dengan pertunjukan visual berupa video mapping dan drone yang mengangkat tema kepedulian Jakarta terhadap para korban bencana.

    “Jadi ada doa bersama semua agama. Yang jelas, semua agama akan ada di tempat itu (titik-titik perayaan) karena kan apa yang terjadi pada kita semua menyangkut kita semua,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (22/12/2025).

    Kebijakan menggelar doa bersama diterapkan di seluruh titik perayaan Tahun Baru yang digelar oleh Pemprov DKI, termasuk di kantor-kantor wali kota. Langkah ini diambil menyusul rentetan musibah yang melanda sejumlah wilayah Tanah Air, terutama di Sumatra.

    “Tadi berkembang dalam rapat, karena sekarang ini musibah tidak hanya di Sumatra, meskipun yang utama tetap di Sumatra, yaitu Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh,” kata Pramono.

    Dalam perayaan Tahun Baru kali ini, Pemprov DKI Jakarta juga menetapkan delapan titik perayaan. Angka ini berkurang dari rencana awal sebanyak 14 titik. Adapun pengurangan dilakukan untuk memusatkan kegiatan dan menjaga kekhidmatan suasana.

    “Titik-titik utama yang selama ini menjadi tradisi yang ada di Jakarta, ada beberapa yang dikurangi, di antaranya adalah Monas,” terang Pramono.

    Meski begitu, kawasan Monas tetap akan diisi dengan rangkaian perayaan tanpa menghadirkan kerumunan, yakni melalui video mapping.

    Pramono menyebut, Bundaran Hotel Indonesia (HI) ditetapkan sebagai titik utama perayaan malam pergantian tahun. Di lokasi tersebut, dia dan Wakil Gubernur Rano Karno akan hadir langsung mengikuti rangkaian acara, termasuk doa bersama lintas agama.

    Selain Bundaran HI, kawasan Kota Tua hingga Lapangan Banteng, Jakarta Pusat juga menjadi titik perayaan Tahun Baru 2026.

  • Pimpin Upacara Hari Bela Negara dan Hari Ibu, Mbak Wali: Indonesia Kuat dari Semangat Bela Negara dan Perempuan Berdaya

    Pimpin Upacara Hari Bela Negara dan Hari Ibu, Mbak Wali: Indonesia Kuat dari Semangat Bela Negara dan Perempuan Berdaya

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati memimpin upacara peringatan Hari Bela Negara ke-77 dan Hari Ibu ke-97 yang digelar di Halaman Balai Kota Kediri, Senin (22/12/2025). Dalam momentum tersebut, Wali Kota yang akrab disapa Mbak Wali menegaskan bahwa Indonesia yang kuat lahir dari semangat bela negara dan pemberdayaan perempuan.

    Dalam amanatnya, Mbak Wali menyampaikan bahwa 19 Desember diperingati sebagai Hari Bela Negara untuk mengenang peristiwa bersejarah berdirinya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi pada tahun 1948.

    “Peristiwa tersebut menjadi bukti nyata bahwa semangat bela negara, keberanian, serta persatuan rakyat mampu menjaga Republik Indonesia tetap berdiri di tengah ancaman agresi dan krisis,” ujarnya.

    Tahun ini, Hari Bela Negara mengusung tema “Teguhkan Bela Negara untuk Indonesia Maju”. Tema tersebut menegaskan bahwa bela negara bukan hanya tugas aparat pertahanan, melainkan tanggung jawab seluruh warga negara dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, mulai dari disrupsi teknologi, ancaman siber, radikalisme, bencana alam, hingga derasnya arus informasi yang rawan disalahgunakan.

    Dalam konteks itu, Mbak Wali menekankan pentingnya implementasi nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjaga persatuan, memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi, membantu masyarakat terdampak bencana, serta berkontribusi aktif sesuai peran dan profesi masing-masing.

    Pada hari yang sama, Pemerintah Kota Kediri juga memperingati Hari Ibu ke-97. Momentum ini berakar dari Kongres Perempuan Indonesia tahun 1928 dan ditetapkan secara resmi melalui Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959.

    Menurut Mbak Wali, Hari Ibu merupakan bentuk penghormatan bangsa terhadap perjuangan dan kontribusi perempuan Indonesia dalam keluarga, masyarakat, dan negara, serta bukan sekadar peringatan seremonial.

    Tahun 2025, peringatan Hari Ibu mengusung tema “Perempuan Berdaya dan Berkarya, Menuju Indonesia Emas 2045”. Wali Kota Kediri menegaskan bahwa perempuan bukan hanya penerima manfaat pembangunan, tetapi juga agen perubahan dan pilar penting kemajuan bangsa.

    Di akhir sambutannya, Mbak Wali menegaskan bahwa sinergi antara semangat bela negara dan pemberdayaan perempuan merupakan fondasi bagi Indonesia yang tangguh.

    “Indonesia yang tangguh adalah Indonesia yang rakyatnya memiliki cinta tanah air, kepedulian sosial, serta komitmen untuk saling melindungi dan memberdayakan. Mari jadikan momentum peringatan ini sebagai penguat tekad untuk menjaga persatuan, memperkuat ketahanan bangsa, serta memastikan setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan memiliki ruang untuk berkontribusi secara bermakna bagi Indonesia,” tegasnya.

    Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh perempuan Indonesia atas ketangguhan, pengabdian, dan karya nyata yang telah dan terus diberikan bagi bangsa dan negara.

    Dalam rangkaian upacara tersebut, Pemerintah Kota Kediri menyerahkan paket sembako kepada 46 perempuan kepala keluarga di Kota Kediri. Selain itu, dilakukan pula penyerahan motor patroli untuk pengawalan kepala daerah.

    Upacara dihadiri oleh Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin, Forkopimda Kota Kediri, Ketua TP PKK Kota Kediri Faiqoh Azizah Muhammad, Pj Sekretaris Daerah M. Ferry Djatmiko, para asisten, staf ahli, kepala OPD Pemerintah Kota Kediri, serta peserta upacara dari unsur TNI, Polri, ASN, dan Gabungan Organisasi Wanita.

    Jika Mas Nanang ingin versi lebih pendek untuk Google News/Top Stories, atau dipecah jadi dua angle berita (Hari Bela Negara & Hari Ibu), tinggal bilang. [nm/ted]

  • Cek! Ini Kriteria UMKM Terdampak Bencana Sumatera yang Utangnya Dihapus

    Cek! Ini Kriteria UMKM Terdampak Bencana Sumatera yang Utangnya Dihapus

    Jakarta –

    Pemerintah memberikan relaksasi bagi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, salah satunya potensi penghapusan utang. Namun, prosesnya tidak bisa dilakukan secara langsung.

    Wakil Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Helvi Yuni Moraza menyampaikan ada beberapa kriteria debitur terdampak bencana yang utangnya bisa dihapus.

    “Bencana itu dampaknya panjang. Saya kemarin balik dari (daerah) bencana. Tidak mungkin itu langsung begitu saja terdampak kemudian langsung hapus, enggak. Itu ada kriterianya,” ujar Helvi usai acara Holding UMKM Expo di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Senin (22/12/2025).

    Helvi menjelaskan salah satu kriteria utamanya, yakni melihat rekam jejak debitur. Jika UMKM tersebut disiplin namun usahanya hancur total akibat bencana, pemerintah akan memberikan relaksasi.

    “Apakah dia terdampak itu memang tidak ada usaha sama sekali, tetapi track record-nya selama ini bagus, dia bisa jadi direlaksasi, kemudian menumbuhkan usaha baru. Itu artinya diberi kesempatan lagi,” terang Helvi.

    Bagi UMKM yang usahanya masih bisa berjalan tapi kehilangan akses pasar, pemerintah akan memberikan relaksasi atau restrukturisasi kredit. Helvi menjamin Kementerian UMKM akan menjadi garda terdepan jika ditemukan ada UMKM yang tak dapat relaksasi padahal benar-benar layak dibantu.

    “Kemudian ada juga yang terdampak karena pasarnya saja yang sudah tidak memungkinkan. Nah itu bisa dengan relaksasi, restrukturisasi. Jadi, kalau misalnya terdampak, kemudian tiba-tiba dihapuskan, ya tidak juga. Karena di sana ada tahapan-tahapan yang ada, ada kriterianya dari aturan pemerintah juga seperti itu,” tambah Helvi.

    Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Riza Damanik, mengatakan pihaknya masih mendata bersama perbankan, lembaga penjamin, dan pemerintah daerah. Menurutnya, prioritas utama saat ini memastikan warga tenang menghadapi musibah sebelum masuk ke tahap mitigasi bisnis.

    “Jadi, belum bisa fix-nya angkanya, karena kan semua sedang berproses di lapangan ini, karena kan bencana yang sendiri kan masih ditangani ya,” ujar Riza.

    Sebelumnya, terdapat tiga fase relaksasi yang diberikan oleh pemerintah. Pertama, dari Desember 2025 hingga Maret 2026, debitur diperbolehkan untuk tidak membayar angsuran. Jadi, lembaga keuangan apapun baik perbankan hingga asuransi juga tidak mendapatkan angsuran atau klaim. Dalam hal ini akan ada subsidi yang ditanggung pemerintah.

    Kedua, pemerintah memberikan relaksasi periode tertentu hingga potensi penghapusan pembiayaan bagi debitur KUR existing, khususnya bagi pelaku usaha yang tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya akibat kerusakan parah.

    Ketiga, bagi debitur yang masih dapat melanjutkan usahanya tetap mendapatkan relaksasi yakni perpanjangan tenor. Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikannya subsidi bunga yakni pada 2026 diberikan nol% dan 2027 3%. Subsidi ini berlaku bagi debitur terdampak yang melanjutkan pembiayaannya dan debitur baru.

    (rea/ara)

  • Perbaikan Jalan di Aceh Terus Dikebut, Begini Kondisinya

    Perbaikan Jalan di Aceh Terus Dikebut, Begini Kondisinya

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat penanganan dampak banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Aceh. Hingga Minggu (21/12/2025) pukul 10.00 WIB, sebagian besar ruas jalan nasional yang sempat terdampak bencana dilaporkan telah kembali fungsional dan dapat dilalui kendaraan.

    Melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh, Kementerian PU memastikan lintas timur dan lintas barat Aceh telah kembali berfungsi. Meski demikian, di sejumlah titik masih dilakukan pembersihan material sisa banjir dan longsor.

    “Kami terus berupaya agar akses jalan dan jembatan dapat segera pulih karena menjadi urat nadi pergerakan masyarakat serta distribusi logistik,” kata Menteri PU Dody Hanggodo, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (22/12/2025).

    Sementara itu, penanganan di lintas tengah Aceh masih difokuskan pada pemulihan badan jalan yang tergerus aliran sungai serta pemasangan Jembatan Bailey agar konektivitas antarwilayah dapat kembali tersambung secara bertahap.

    Di lintas timur Aceh, konektivitas telah kembali terhubung dari Kota Banda Aceh hingga perbatasan Provinsi Sumatera Utara. Ruas Banda Aceh-Meureudu saat ini sudah dapat dilalui, disusul ruas Meureudu-Batas Pidie Jaya/Bireuen yang kembali fungsional sejak 12 Desember 2025 setelah penimbunan oprit jembatan yang runtuh.

    Ruas Kota Bireuen-Batas Bireuen/Aceh Utara juga telah dapat dilalui melalui jalur alternatif dengan Jembatan Bailey di Awe Geutah sejak 19 Desember 2025, meski akses masih diberlakukan secara terbatas. Selanjutnya, ruas Kota Lhokseumawe hingga Kota Langsa kembali dapat dilalui setelah pembersihan sedimen rampung pada 10 Desember 2025.

    Ruas Kota Langsa-Kuala Simpang menyusul fungsional pada 19 Desember 2025, sementara ruas Kuala Simpang-Batas Provinsi Sumatera Utara kini sudah bisa dilalui seluruh jenis kendaraan, meskipun pembersihan lumpur dan kayu masih terus dilakukan.

    Di wilayah tengah dan barat Aceh, sejumlah ruas strategis juga mulai pulih. Ruas Kota Bireuen-Batas Bireuen/Bener Meriah kembali fungsional sejak 18 Desember 2025 setelah pemasangan Jembatan Bailey di Jembatan Teupin Mane serta penanganan sementara longsoran.

    Ruas Blangkejeren-Batas Gayo Lues/Aceh Tenggara juga telah terhubung kembali sejak 19 Desember 2025 setelah penanganan longsoran selesai.

    Sementara itu, ruas Batas Aceh Tengah/Nagan Raya-Lhokseumawe-Jeuram kini dapat dilalui kendaraan roda dua dan roda empat. Pada ruas ini, satu jembatan yang sempat putus ditangani melalui penimbunan oprit, pemasangan jembatan darurat, dan dilanjutkan pemasangan Jembatan Bailey dengan target fungsional pada 25 Desember 2025.

    Ruas Kota Kutacane-Batas Provinsi Sumatera Utara juga telah dapat dilalui. Adapun pada ruas Batas Gayo Lues/Aceh Tenggara-Kota Kutacane, penanganan sembilan titik longsoran telah selesai. Dua jembatan yang terdampak tetap difungsikan melalui jalan sementara sambil menunggu penyelesaian pemasangan Jembatan Bailey yang ditargetkan rampung pada 27 Desember 2025.

    Kementerian PU menyatakan akan terus melakukan pemantauan dan percepatan penanganan di seluruh titik terdampak bersama pemerintah daerah, BUMN Karya, dan TNI untuk memastikan akses jalan nasional di Aceh kembali pulih secara aman dan berkelanjutan.

    (acd/acd)

  • Kecelakaan Maut Bus PO Cahaya Trans di Krapyak Gegara Sopir Ngantuk?

    Kecelakaan Maut Bus PO Cahaya Trans di Krapyak Gegara Sopir Ngantuk?

    Jakarta –

    Kecelakaan maut yang melibatkan bus terulang lagi. Bus PO Cahaya Trans yang berangkat dari Jatiasih itu menghantam pembatas jalan hingga menewaskan 15 orang.

    Polisi masih mendalami penyebab kecelakaan yang dialami PO Cahaya Trans di exit Tol Krapyak, Semarang. Sopir bus bakal dites urin untuk mengetahui apakah ada pengaruh narkoba atau zat terlarang lainnya.

    “Kita tes apakah yang bersangkutan menggunakan narkoba atau kandungan zat yang dilarang lainnya. (Korban) Sebagian besar luka di sisi kiri. Sesuai dengan jatuhnya bus. (Ada dugaan sopir mengantuk?) Ya, nanti kita selidiki,” ungkap Kapolda Jawa Tengah (Jateng), Irjen Ribut Hari Wibowo dikutip detikJateng.

    Diketahui juga dari penelusuran bahwa sopir bus yang menyebabkan kecelakaan itu adalah sopir cadangan. Adapun sebelumnya Kepala Kantor Basarnas Semarang Budiono mengungkap kecelakaan diduga disebabkan oleh bus yang melaju dengan kecepatan tinggi di tol hingga menghantam pembatas jalan dan menewaskan 15 orang.

    Kalau benar disebabkan sopir mengantuk, ini tentu bukan kali pertama kecelakaan maut terjadi karena kondisi sopir. Padahal, kalau mengacu pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur durasi maksimal mengemudi.

    Pengemudi wajib istirahat setelah berkendara selama empat jam beruturut-turut. Pengemudi tidak bisa memaksakan berkendara dalam kondisi lelah ataupun mengantuk. Ini jelas membahayakan keselamatan banyak orang.

    Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menegaskan, waktu kerja dan waktu istirahat sopir harus diatur. Sopir juga harus memiliki waktu istirahat yang cukup sebelum melakukan perjalanan.

    “Lama/durasi tidur bagi orang dewasa yang normal adalah 6-8 jam per hari di malam hari. Tidur yang dianggap berkualitas adalah tidur yang memenuhi 4-5 kali siklus tidur, di mana setiap siklusnya membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 jam. Satu siklus tidur terdiri dari fase tidur NREM (Non Rapid Eye Movement) dan fase tidur REM (Rapid Eye Movement) karena pada fase-fase inilah tubuh berusaha untuk mengembalikan kemampuan organ-organ yang mengalami kelelahan agar menjadi bugar seperti semula,” kata Djoko belum lama ini.

    Pasal 90 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan setiap perusahaan angkutan umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian pengemudi kendaraan bermotor umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Mengemudikan bus memang bukan perkara mudah. Pun kecelakaan maut yang melibatkan bus terus berulang. Praktisi keselamatan berkendara sekaligus Instruktur & Founder Jakarta Defensive Driving Consulting (JDDC) Jusri Pulubuhu memprediksi, kejadian semacam ini akan terus terulang kalau penyebab tidak langsungnya belum teratasi. Khususnya kalau bicara soal rekrutmen sopir bus.

    Menurut Jusri, kebanyakan sopir bus ataupun truk adalah sopir yang ‘naik kelas’ dari kernet. sopir itu hanya berangkat dari pengalaman, bukan pengetahuan.

    Jusri mengatakan, kalau sistem rekrutmen sopir sudah salah, maka akan melahirkan driver yang tidak berkualitas. Tak cuma rekrutmen, juga harus ada pengembangan dan pelatihan untuk sopir-sopir truk.

    “Kalau rekrutmen benar tapi tidak ada development, training, pendidikan dan lain-lain, otomatis kualitas driver kacau juga. Belum lagi sistem perawatan (kendaraan), perusahaan berpikir komponen masih bisa dipakai meski sudah diajukan permohonan untuk diganti. Mereka tidak berpikir pasca kecelakaan cost-nya berapa kali. Karena kesadaran keselamatan masih menjadi kelemahan masyarakat Indonesia,” ujar Jusri beberapa waktu lalu.

    (dry/din)

  • Kecelakaan Maut Bus PO Cahaya Trans di Krapyak Gegara Sopir Ngantuk?

    Kecelakaan Maut Bus PO Cahaya Trans di Krapyak Gegara Sopir Ngantuk?

    Jakarta –

    Kecelakaan maut yang melibatkan bus terulang lagi. Bus PO Cahaya Trans yang berangkat dari Jatiasih itu menghantam pembatas jalan hingga menewaskan 15 orang.

    Polisi masih mendalami penyebab kecelakaan yang dialami PO Cahaya Trans di exit Tol Krapyak, Semarang. Sopir bus bakal dites urin untuk mengetahui apakah ada pengaruh narkoba atau zat terlarang lainnya.

    “Kita tes apakah yang bersangkutan menggunakan narkoba atau kandungan zat yang dilarang lainnya. (Korban) Sebagian besar luka di sisi kiri. Sesuai dengan jatuhnya bus. (Ada dugaan sopir mengantuk?) Ya, nanti kita selidiki,” ungkap Kapolda Jawa Tengah (Jateng), Irjen Ribut Hari Wibowo dikutip detikJateng.

    Diketahui juga dari penelusuran bahwa sopir bus yang menyebabkan kecelakaan itu adalah sopir cadangan. Adapun sebelumnya Kepala Kantor Basarnas Semarang Budiono mengungkap kecelakaan diduga disebabkan oleh bus yang melaju dengan kecepatan tinggi di tol hingga menghantam pembatas jalan dan menewaskan 15 orang.

    Kalau benar disebabkan sopir mengantuk, ini tentu bukan kali pertama kecelakaan maut terjadi karena kondisi sopir. Padahal, kalau mengacu pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur durasi maksimal mengemudi.

    Pengemudi wajib istirahat setelah berkendara selama empat jam beruturut-turut. Pengemudi tidak bisa memaksakan berkendara dalam kondisi lelah ataupun mengantuk. Ini jelas membahayakan keselamatan banyak orang.

    Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menegaskan, waktu kerja dan waktu istirahat sopir harus diatur. Sopir juga harus memiliki waktu istirahat yang cukup sebelum melakukan perjalanan.

    “Lama/durasi tidur bagi orang dewasa yang normal adalah 6-8 jam per hari di malam hari. Tidur yang dianggap berkualitas adalah tidur yang memenuhi 4-5 kali siklus tidur, di mana setiap siklusnya membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 jam. Satu siklus tidur terdiri dari fase tidur NREM (Non Rapid Eye Movement) dan fase tidur REM (Rapid Eye Movement) karena pada fase-fase inilah tubuh berusaha untuk mengembalikan kemampuan organ-organ yang mengalami kelelahan agar menjadi bugar seperti semula,” kata Djoko belum lama ini.

    Pasal 90 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan setiap perusahaan angkutan umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian pengemudi kendaraan bermotor umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Mengemudikan bus memang bukan perkara mudah. Pun kecelakaan maut yang melibatkan bus terus berulang. Praktisi keselamatan berkendara sekaligus Instruktur & Founder Jakarta Defensive Driving Consulting (JDDC) Jusri Pulubuhu memprediksi, kejadian semacam ini akan terus terulang kalau penyebab tidak langsungnya belum teratasi. Khususnya kalau bicara soal rekrutmen sopir bus.

    Menurut Jusri, kebanyakan sopir bus ataupun truk adalah sopir yang ‘naik kelas’ dari kernet. sopir itu hanya berangkat dari pengalaman, bukan pengetahuan.

    Jusri mengatakan, kalau sistem rekrutmen sopir sudah salah, maka akan melahirkan driver yang tidak berkualitas. Tak cuma rekrutmen, juga harus ada pengembangan dan pelatihan untuk sopir-sopir truk.

    “Kalau rekrutmen benar tapi tidak ada development, training, pendidikan dan lain-lain, otomatis kualitas driver kacau juga. Belum lagi sistem perawatan (kendaraan), perusahaan berpikir komponen masih bisa dipakai meski sudah diajukan permohonan untuk diganti. Mereka tidak berpikir pasca kecelakaan cost-nya berapa kali. Karena kesadaran keselamatan masih menjadi kelemahan masyarakat Indonesia,” ujar Jusri beberapa waktu lalu.

    (dry/din)

  • BPOM RI Serahkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Banjir di Sumbar

    BPOM RI Serahkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Banjir di Sumbar

    Jakarta –

    Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI ikut memberikan bantuan pada korban bencana banjir di Sumatera Barat melalui program BPOM Peduli Kemanusiaan 2025. Bantuan tersebut diserahkan secara langsung oleh Kepala BPOM RI Taruna Ikrar di Kabupaten Solok dan Kota Padang, Sumbar.

    Dalam kesempatan itu, Taruna mengungkapkan duka cuta yang mendalam atas kejadian bencana alam tersebut. Ia menekankan BPOM tidak hanya bertugas sebagai pengawas produk pangan dan obat, tapi juga bagian dari masyarakat.

    “BPOM hadir tidak hanya sebagai pemerintah dan institusi pengawas obat dan makanan, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab moral dan kemanusiaan untuk saling membantu sesama saudara di saat sulit,” ujar Taruna Ikrar dikutip dari edaran yang diterima detikcom, Senin (22/12/2025).

    Penyerahan bantuan dilakukan pada Sabtu 20 Desember 2025 di Posko Penampungan Kabupaten Solok. Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK) Solok yang terdampak banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Batang Lembang.

    Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPOM juga menyerahkan bantuan berupa obat-obatan. Ia juga melakukan pemasangan rak obat secara simbolis untuk mendukung proses pemulihan layanan farmasi yang ada.

    Melalui penggalangan donasi sejak 29 November 2025, BPOM Peduli Kemanusiaan berhasil menghimpun dana bantuan hingga lebih dari Rp677 juta. Donasi tersebut berasal dari pegawai BPOM dan juga dukungan eksternal dari perusahaan, asosiasi, dan perorangan.

    Bantuan dalam bentuk makanan, minuman, suplemen kesehatan, dan obat dengan nilai lebih dari Rp 884 juta juga disalurkan pada masyarakat.

    “Kami mengapresiasi dukungan para mitra dan donatur yang telah bergandengan tangan bersama BPOM. Sinergi ini membuktikan bahwa kepedulian bersama dapat mempercepat pemulihan masyarakat pascabencana,” ungkap Taruna menambahkan bantuan secara tunai juga disalurkan pada pegawai BPOM yang terdampak bencana banjir.

    Rangkaian kegiatan kemanusiaan BPOM ditutup pada Minggu 21 Desember 2025 dengan acara penanaman pohon andalas di Balai Besar POM di Padang.

    “Penanaman ini menjadi simbol harapan dan keteguhan, bahwa dari musibah kita dapat tumbuh lebih kuat dan bersatu,” tandasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (avk/up)