Xcloud.id

Blog

  • Isi Garasi Kapolres Tuban yang Dimutasi Buntut Potong Anggaran

    Isi Garasi Kapolres Tuban yang Dimutasi Buntut Potong Anggaran

    Jakarta –

    Kapolres Tuban AKBP William Tanasale mendadak diberhentikan dari jabatannya terkait dugaan pemotongan anggaran operasional hingga setoran uang. Menilik harta kekayaannya, berikut ini isi garasi AKBP William Tanasale.

    Dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), William Cornelis Tanasale terakhir kali menyampaikan hartanya pada 10 Februari 2025. Kekayaannya berjumlah Rp 1.050.500.000 (Rp 1 miliaran). Harta ini dilaporkan saat menjadi Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak.

    Soal isi garasi, Tanasale hanya mendaftarkan dua kendaraan yang umurnya sudah lebih dari 10 tahun dengan total taksiran harga senilai Rp 124.500.000 (Rp 124,5 juta), berikut ini rinciannya:

    1. Motor, Yamaha Mio tahun 2010, taksiran harga senilai Rp 4,5 juta
    2. Mobil, Honda CR-V tahun 2013, taksiran harga Rp 120 juta

    Semua isi garasinya itu statusnya diperoleh atas hasil sendiri. Seperti diberitakan sebelumnya, AKBP William diduga menekan anggotanya untuk menyetorkan uang dalam jumlah besar serta memotong anggaran operasional di Polres Tuban. Atas dasar itu, ia diberhentikan sementara dari tugasnya dan proses pemeriksaan masih terus berlangsung di Propam Polda Jatim.

    Surat perintah tersebut tertuang dalam Sprin/2611/XII/Kep./2025. Berdasarkan surat yang beredar di kalangan media, pencopotan AKBP William diduga kuat karena Laporan Hasil Penyelidikan Nomor: R/LHP361/XII/2025/Paminal tanggal 8 Desember 2025.

    “AKBP WT saat ini sedang menjalani proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut oleh Propam terkait informasi yang diterima. Sebagai bagian dari prosedur, yang bersangkutan telah diberhentikan sementara dari tugasnya hingga proses pemeriksaan selesai,” tegas Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast kepada detikJatim, Selasa (9/12/2025).

    Propam Polda Jatim, kata Abast, masih terus mendalami dugaan pelanggaran yang dilakukan AKBP William. “Propam sedang melakukan pemeriksaan dan penyelidikan. Kami akan menyampaikan informasi lebih lanjut setelah proses tersebut selesai,” pungkasnya.

    (riar/dry)

  • Parlemen Australia Bahas UU Senjata Api Menyusul Penembakan di Bondi

    Parlemen Australia Bahas UU Senjata Api Menyusul Penembakan di Bondi

    Sydney –

    Parlemen negara bagian New South Wales (NSW) Australia akan kembali bersidang untuk memberikan suara terkait rancangan undang-undang baru tentang pembatasan kepemilikan senjata api (senpi), pelarangan simbol teror, dan memperketat aturan demonstrasi, menyusul penembakan massal di Pantai Bondi.

    Pertemuan yang dijadwalkan mulai Senin (22/12) dan berlangsung selama dua hari tersebut akan membahas undang-undang senjata api yang lebih ketat. Aturan baru itu diyakini akan mengatur jumlah maksimal kepemilikan senjata api menjadi empat pucuk atau hingga 10 unit untuk kelompok tertentu, seperti petani.

    Saat ini, kepemilikan senjata tidak dibatasi selama ada alasan yang bisa diterima polisi. Menurut data kepolisian yang dikutip kantor berita ABC, lebih dari 50 orang di NSW memiliki lebih dari 100 senjata.

    Salah satu pelaku penembakan di Bondi, Sajid Akram (50) yang ditembak mati polisi, diketahui memiliki enam senjata api. Sementara, putranya, Naveed Akram (24), didakwa atas 59 pelanggaran, termasuk pasal pembunuhan dan terorisme.

    Sebanyak 16 orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam penembakan massal saat perayaan Hanukkah komunitas Yahudi di Bondi Beach, Sydney, pada 14 Desember 2025. Serangan tersebut menghebohkan Australia dan memicu seruan untuk memperketat undang-undang senjata api serta meningkatkan upaya memerangi antisemitisme.

    Rancangan aturan juga memberi polisi kewenangan lebih besar untuk meminta orang membuka penutup wajah saat demonstrasi. Pemerintah negara bagian berjanji melarang slogan “globalise the intifada” yang dinilai memicu kekerasan.

    Pada Minggu (21/12), para pemimpin Yahudi kembali menyerukan pembentukan komisi kerajaan untuk menyelidiki serangan di Bondi. Komisi kerajaan adalah jenis penyelidikan pemerintah Australia yang tertinggi.

    PM Australia hadapi kritik, kepercayaan turun

    PM Anthony Albanese tengah menghadapi kritik yang kian meningkat dari para lawan politiknya. Mereka menilai pemerintahan petahana belum berbuat cukup untuk membendung peningkatan antisemitisme.

    Ia bahkan mendapat cemooh saat menghadiri acara mengenang korban di Bondi yang dihadiri puluhan ribu orang pada Minggu (21/12), tepat satu pekan setelah penembakan.

    Pemerintah Albanese menyatakan telah secara konsisten mengecam antisemitisme dan menyoroti sejumlah undang-undang yang disahkan dalam dua tahun terakhir untuk memperkarakan dugaan ujaran kebencian dan praktik doksing.

    Pemerintah juga mengusir duta besar Iran awal tahun 2025 setelah menuduh Teheran mengarahkan serangan antisemitisme di Sydney dan Melbourne.

    “Masyarakat telah melihat kami menindak ujaran kebencian. Masyarakat telah melihat kami mengkriminalkan tindakan doksing. Masyarakat telah melihat kami bersikap sangat tegas dalam hukum kontra-terorisme, termasuk melarang salam Nazi dan sejenisnya,” kata Menteri Luar Negeri Penny Wong kepada ABC Radio pada Senin (22/12).

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Jajak pendapat yang dilakukan untuk surat kabar Sydney Morning Herald terhadap 1.010 pemilih dan dirilis pada Senin (22/12) menunjukkan tingkat persetujuan terhadap Albanese anjlok 15 poin, dari +6 pada awal Desember 2025 menjadi -9. Nilai terendah sejak kemenangan telaknya dalam pemilu Mei 2025.

    Pada Senin (22/12), pemerintah mulai membersihkan bunga, lilin, surat, dan benda-benda lain yang diletakkan masyarakat di Bondi Beach sebagai bentuk penghormatan.

    Menurut otoritas lokal, barang-barang tersebut akan disimpan dan dipamerkan di Museum Yahudi Sydney serta Australian Jewish Historical Society.

    Hingga saat ini, data dari departemen kesehatan menyatakan bahwa 13 orang masih dirawat di rumah sakit, termasuk empat orang dalam kondisi kritis tapi stabil.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Muhammad Hanafi

    Editor: Hani Anggraini

    Tonton juga video “Perebut Senjata Penembak di Bondi Dapat Rp 41 M: Apa Saya Pantas?”

    (nvc/nvc)

  • Menko AHY Tegaskan Komitmen Pulihkan Infrastruktur Rusak Pascabencana

    Menko AHY Tegaskan Komitmen Pulihkan Infrastruktur Rusak Pascabencana

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menegaskan komitmennya untuk mempercepat perbaikan infrastruktur dasar yang rusak akibat banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Upaya ini dilakukan seiring dengan proses tanggap darurat serta pemulihan wilayah terdampak yang masih berlangsung di sejumlah kabupaten dan kota.

    “Hari ini Kami kembali membuka ruang kolaborasi dalam semangat peduli dan berbagi untuk bisa membantu masyarakat saudara-saudara kita yang sampai dengan hari ini terdampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (22/12/2025).

    Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda tiga provinsi tersebut tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menyebabkan kerusakan serius pada infrastruktur dasar yang berdampak langsung terhadap aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

    AHY menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tidak hanya berfokus pada penanganan darurat, tetapi juga mulai masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

    “Selain pemerintah terus fokus menyelesaikan tanggap darurat bencana dan sambil masuk pada proses recovery tentu fokus pada upaya perbaikan infrastruktur dasar yang rusak, hancur, hilang akibat banjir bandang dan juga longsor, yang kita ketahui telah melumpuhkan aktivitas masyarakat, aktivitas ekonomi di cukup banyak kabupaten kota di tiga provinsi tersebut,” jelasnya.

     

    Hujan deras yang mengguyur Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Sumatera Barat,menyebabkan sungai di kawasan itu meluap dan menahan laju puluhan warga serta relawan medis bencana Sumatra.

  • Kemenag Siapkan Rp 192 M untuk Pemulihan Madrasah dan Pendidikan Keagamaan Terdampak Bencana di Sumatera

    Kemenag Siapkan Rp 192 M untuk Pemulihan Madrasah dan Pendidikan Keagamaan Terdampak Bencana di Sumatera

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan dukungan anggaran untuk penanganan dampak bencana banjir di tiga provinsi di Sumatera. Dari Rp 60 triliun anggaran yang dialokasikan Presiden Prabowo Subianto untuk banjir Sumatera, Kementerian Agama (Kemenag) mendapat sekitar 192 miliar.

    Nasaruddin menyampaikan khusus di lingkungan Kementerian Agama, telah disiapkan dana sebesar Rp 155 miliar dan tambahan Rp 37,95 miliar. Anggaran tersebut dipergunakan untuk mendukung pemulihan madrasah, perguruan tinggi keagamaan Islam negeri dan swasta, serta lembaga pendidikan keagamaan lainnya yang terdampak bencana.

    “Presiden dan saya sepakat, jangan biarkan para siswa dan mahasiswa ini putus harapan. Mereka masih punya masa depan,” kata Nadaruddin dikutip dari siaran persnya, Senin (22/12/2025).

    Dia menyebut sejumlah madrasah mengalami kerusakan, bahkan ada yang hilang akibat bencana. Nasaruddin memastikan kementeriannya akan berupaya membantu pemulihan sarana pendidikan tersebut secara bertahap.

    “Untuk adik-adik yang sedang kuliah atau sekolah, saya ingin menegaskan, jangan khawatir. Insya Allah akan dipermudah. Jangan sampai ada yang menyerah dengan kondisi ini,” tuturnya.

    Menurut dia, Kemenag juga telah mengalokasikan Rp3 miliar untuk pembangunan tahap awal satu bangunan penunjang. Namun, Nasaruddin menekankan bahwa penanganan bencana di Aceh merupakan persoalan jangka panjang.

    “Ini tidak bisa selesai dalam beberapa bulan. Ada persoalan lahan, sawah, tanggul, dan relokasi yang butuh perencanaan matang dan biaya tambahan,” jelas Nasaruddin.

    Dia menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendampingi masyarakat, khususnya pelajar dan mahasiswa yang terdampak bencana banjir di Sumatera. Nasaruddin berharap seluruh masyarakat dapat melewati masa sulit ini bersama-sama.

    “Kita terus berkoordinasi langsung dengan Presiden. Saya berdoa semoga kita bisa melewati semua ini dengan baik, Insha Allah,” ucap Imam Besar Masjid Istiqlal itu.

  • Vokasi UI Dukung Pengembangan Desa Wisata dan Permainan Tradisional Lewat Siniar

    Vokasi UI Dukung Pengembangan Desa Wisata dan Permainan Tradisional Lewat Siniar

    Direktur Program Pendidikan Vokasi UI Padang Wicaksono, S.E., Ph.D mengapresiasi kegiatan tersebut sebagai wujud penerapan yang nyata bagi pendidikan vokasional yang berdampak sosial.

    “Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa tidak hanya menjadi media pembelajaran praktis, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian berbagai target Sustainable Development Goals, seperti kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, hingga kemitraan untuk mencapai tujuan,” ungkap Padang.

    Ketua Tim Pengabdian Masyarakat Penyiaran Multimedia Vokasi UI, Peny Meliaty Hutabarat, S.Sos., M.S.M. mengatakan siniar itu bertujuan untuk mendorong masyarakat lokal agar mampu menyuarakan cerita dan aktivitas mereka secara digital.

    “Persembahan video podcast kami, sebagai sebuah konten multifungsi, diharapkan dapat memperkuat engagement, memperluas jangkauan, memberi nilai lebih bagi audiens maupun pembuatnya, dan yang pasti melestarikan kearifan permainan tradisional di Indonesia,” jelas Peny.

    Video siniar tersebut diproduksi oleh mahasiswa Penyiaran Multimedia selama tiga hari. Proses produksi melibatkan enam orang mahasiswa, yaitu Rifqi Nugroho Prathama sebagai Project Leader, Fribiamini Asyura Zafira dan Clarissa Monica Paemba sebagai Creative dan Concept Idea, Zulhaq Nurul Huda sebagai Camera Person dan Director of Photography (DOP), Muhammad Akbar Anugrah sebagai Assistant Camera Person, serta Muhammad Zahran sebagai Editor.

     

  • Dukungan 17 DPD II Mengalir ke Munafri Pimpin Golkar Sulsel

    Dukungan 17 DPD II Mengalir ke Munafri Pimpin Golkar Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Bayang-bayang Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, kian nyata. Penunjukan Muhidin M Said sebagai Plt Ketua DPD I Golkar Sulsel memicu respons positif dari jajaran pengurus dan kader di daerah, sekaligus menghidupkan dinamika internal partai.

    Di tengah proses penataan internal, arah dukungan politik di akar rumput Golkar justru semakin mengerucut untuk Munafri Arifuddin alias Appi memimpin Golkar Sulsle.

    Sejumlah Ketua DPD II Partai Golkar di Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk tetap solid dan konsisten mengawal Ketua DPD II Golkar Makassar, Munafri Arifuddin sebagai figur yang didorong maju pada Musda DPD I Golkar Sulsel yang direncanakan digelar pada 2026 mendatang.

    Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Soppeng, Kaswadi Razak, menyampaikan bahwa sebanyak 17 pengurus DPD II di daerah menyambut baik penunjukan Plt Ketua tersebut. Ia menegaskan, kondisi internal, saat ini tetap solid dan kondusif.

    “Kalau sekarang masih sama 17 DPD II, kami tetap solid bersama pak Munafri. Kalau ditanya berapa DPD yang terus mengawal, itu ada 17,” ujar Kaswadi, Senin (22/12/2025).

    Sinyal ini memperlihatkan bahwa konsolidasi tidak hanya berjalan dalam kerangka struktural Makassar saja, tetapi juga menguat pada basis dukungan politik di tingkat kabupaten dan kota.

    Dengan dinamika yang kian mengkristal, peta kekuatan menuju Musda Golkar Sulsel mulai terbaca sejak dini.

    “Jadi, 17 DPD II yang selama ini solid dan konsisten mengawal dinamika Golkar Sulsel berasal dari berbagai kabupaten/kota,” tuturnya.

    “Dukungan tersebut mencerminkan komitmen kader Golkar di Sulsel untuk menjaga kekompakan dan stabilitas partai menjelang Musda,” sambung mantan Bupati Soppeng itu.

    Dengan kondisi tersebut, Partai Golkar Sulsel optimistis dapat menyelenggarakan Musda secara demokratis, menjaga persatuan internal, serta memperkuat posisi partai dalam menghadapi agenda politik ke depan.

    Saat ditanya mengenai dinamika dukungan figur, termasuk sosok Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin yang selama ini mendapat dukungan dari sejumlah DPD II.

    Kaswadi menegaskan bahwa harapan terhadap figur tertentu tetap ada, namun keputusan akhir tetap berada pada mekanisme Musda.

    “Kita semua tentu berharap Pak Wali Makassar pimpin Golkar Sulsel, ini dia menjadi figur, tapi semua itu nanti tergantung mekanisme yang ada. Kita lihat saja bagaimana prosesnya ke depan,” katanya.

    Ia juga merespon positif Penunjukan Koordinator Wilayah (Korwil) Partai Golkar untuk Sulawesi, Muhidin M Said, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan menggantikan Taufan Pawe, mendapat respons positif dari jajaran pengurus di daerah.

    Muhidin M Said diberi mandat oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar untuk melaksanakan konsolidasi internal serta mempersiapkan dan menyelenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Golkar Sulsel.

    Kaswadi menyebutkan, langkah ini sebagai upaya menjaga soliditas organisasi partai, sekaligus memastikan roda partai tetap berjalan sesuai mekanisme.

    “Ke depan harapan kita tentu bagaimana kerja-kerja Plt Ketua Golkar Sulsel dalam melakukan konsolidasi,” jelasnya.

    “Kita berharap semuanya sesuai dengan harapan bersama, bahwa Golkar Sulawesi Selatan ini tetap solid. Bahkan ini bisa menjadi tolok ukur kekuatan Golkar di kawasan Indonesia Timur,” tambah dia.

    Kaswadi juga menaruh harapan besar agar pelaksanaan Musda nantinya benar-benar berjalan secara demokratis, terbuka, dan sesuai dengan aturan organisasi yang berlaku.

    “Dengan adanya Plt ini, kita berharap Musda nanti betul-betul demokratis bagi seluruh calon. Apa pun hasilnya nanti, tentu harus bisa diterima bersama, selama itu sesuai dengan mekanisme organisasi. Mekanisme di Golkar itu jelas dan harus dihormati,” tegasnya.

  • Bocoran Spesifikasi Galaxy S26 Ultra Mulai Terungkap Jelang Unpacked 2026, Seperti Apa?

    Bocoran Spesifikasi Galaxy S26 Ultra Mulai Terungkap Jelang Unpacked 2026, Seperti Apa?

    Liputan6.com, Jakarta – Samsung dikabarkan akan menggelar acara peluncuran ponsel flagship terbarunya, Galaxy S26 series, pada Februari 2026.

    Melansir Phone Arena, Senin (22/12/2025), acara Galaxy Unpacked tersebut kemungkinan besar berlangsung di San Francisco, California, Amerika Serikat. Gelaran acara tahunan ini lebih lambat dibandingkan pola peluncuran generasi sebelumnya.

    Penundaan jadwal peluncuran Galaxy S26 ini memunculkan spekulasi baru. Galaxy Unpacked awal 2026 tidak hanya akan menjadi ajang perkenalan perangkat, tetapi juga momentum penting untuk mengungkap prosesor digunakan pada masing-masing model Galaxy S26.

    Isu chipset kembali menjadi sorotan utama. Pengalaman Samsung pada Galaxy S25 masih membekas. Saat itu, perusahaan sebenarnya telah menyiapkan Exynos 2500. Namun, seluruh lini Galaxy S25 akhirnya mengandalkan Snapdragon 8 Elite.

    Kini, menjelang peluncuran Galaxy S26 series pada Februari mendatang, bocoran spesifikasi Galaxy S26 Ultra sudah ramai beredar di internet. Disebutkan, ponsel paling premium ini akan hadir dengan layar Dynamic AMOLED berukuran 6,9 inci.

    Tak hanya itu, Samsung juga memasang fitur Flex Magic Pixel bertenaga AI untuk mengontrol Cahaya dipancarkan dari layar, di mana akan membatasi sudut pandang layar sehingga konten hanya terlihat jelas dari arah depan.

    HP Samsung ini juga sudah mendukung refresh rate variabel 1Hz–120Hz, RAM 12GB, serta pilihan memori internal 256GB, 512GB, dan 1TB. Samsung disebut akan menggunakan rangka titanium serta sensor sidik jari ultrasonik di bawah layar.

    Untuk sektor kamera, Galaxy S26 Ultra diprediksi mengandalkan kamera utama 200 MP, kamera ultrawide 50 MP, kamera telefoto 12 MP dengan zoom optik 3x, serta kamera telefoto 50 MP dengan zoom optik 5x. Di bagian depan, terdapat kamera selfie 12 MP.

    Sementara kapasitas baterai disebut akan ditingkatkan menjadi 5.200 mAh, meski beberapa memperkirakan baterai masih 5000mAh. Namun, peningkatan diperkirakan hadir pada pengisian daya cepat yang naik menjadi 60W dari sebelumnya 45W. Ponsel ini akan menjalankan Android 16 dan dijanjikan mendapat tujuh kali pembaruan sistem Android utama.

  • Warga Bisa Manfaatkan Kayu Gelondongan yang Terbawa Banjir Sumatera

    Warga Bisa Manfaatkan Kayu Gelondongan yang Terbawa Banjir Sumatera

    Janji tersebut diutarakan pria yang akrab disapa Ara tersebut langsung dihadapan Presiden Prabowo Subianto, dalam acara akad massal 50.030 rumah subsidi yang berlangsung di Kota Serang, Banten, Sabtu 20 Desember 2025.

    “Besok pagi kami akan pergi ke Tapanuli Tengah, kemudian Sibolga dan Tapanuli Utara. Negara hadir pak bersama Pemerintah Sumatera Utara, Pemda Tapanuli Tengah, Sibolga dan Tapanuli Utara,” kata Maruarar Sirait.

    Kunjungan ke Sumatera Utara tersebut bakal dilakukan Ara bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, pihak Kepolisian, hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

    “Kita langsung membangun hunian tetap buat saudara-saudara kita.Besok pagi kami akan ke sana bersama jajaran kami. Karena saya tahu bapak ingin bekerja dengan cepat dan sangat cepat untuk kepentingan rakyat Indonesia,” tegasnya.

    Sebelumnya, Maruarar Sirait telah memastikan, pembangunan hunian tetap sebanyak 2.603 unit bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan mulai dilaksanakan pada bulan ini.

    Kepastian tersebut disampaikan usai menghadiri rapat koordinasi tingkat menteri terkait percepatan penanganan bencana, yang dipimpin Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Rabu (17/12/2025) silam.

     

  • Ketua IDAI: Balita Korban Bencana Boleh Makan Mi Instan Maksimal 3 Hari Saja

    Ketua IDAI: Balita Korban Bencana Boleh Makan Mi Instan Maksimal 3 Hari Saja

    Jakarta –

    Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dr Piprim Basarah Yanuarso SpA, memberikan catatan penting terkait pemberian mi instan kepada bayi dan balita di lokasi bencana. Menurutnya, asupan untuk balita tidak bisa disamakan dengan orang dewasa karena kebutuhan nutrisi mereka jauh lebih spesifik.

    dr Piprim menjelaskan bahwa dalam kondisi darurat yang sangat ekstrem, pemberian mi instan mungkin bisa dimaklumi hanya untuk tujuan bertahan hidup sementara.

    “Tapi dalam kondisi darurat, artinya nggak lama-lama ya, mungkin 3 hari pertama nggak ada makanan apapun selain mi instan ya mungkin oke untuk survival,” ujar dr Piprim saat ditemui di Kantor IDAI, Jakarta, Senin (22/12/2025).

    Dia memberikan peringatan jika pemberian mi instan berlanjut hingga berminggu-minggu. Kandungan mi instan yang didominasi karbohidrat dan tinggi garam, namun rendah serat dan protein, dapat merusak status gizi anak.

    “Ketika anak khususnya balita butuh nutrisi prohe (protein hewani) yang cukup dengan karbo dan lemaknya, ini tentu akan mengganggu masalah status gizi mereka,” tegasnya.

    Dorong Dapur MPASI

    Begitu akses bantuan mulai masuk, dr Piprim mengimbau pihak terkait untuk segera menyediakan dapur khusus MPASI bagi bayi di bawah satu tahun dan balita.

    “Apabila sudah ada akses, kondisi ideal tentu saja bikin dapur umum ya,” ucap dr Piprim.

    Jika dapur umum belum memungkinkan, ia menyarankan penggunaan pangan dengan teknologi retort.

    Teknologi retort memungkinkan makanan utuh divakum dan disterilisasi suhu tinggi sehingga awet tanpa bahan kimia. dr. Piprim mencontohkan pengiriman rendang sebagai salah satu asupan ideal di lokasi bencana.

    “Makanan-makanan ini kan bisa mengandung protein atau karbo yang bisa siap santap tanpa proses yang ribet. Kemarin juga ada yang kirim rendang, makanan awet tapi nutrisinya tinggi, ini juga sangat diperlukan,” jelasnya.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Ini Asupan Gizi yang Dibutuhkan untuk Pertumbuhan Tulang Anak”
    [Gambas:Video 20detik]
    (kna/kna)

    Dilema Mi Instan di Tengah Bencana

    6 Konten

    Mi instan memang bukan sumber pangan ideal. Namun dalam situasi krisis, produk ini kerap jadi satu-satunya pilihan untuk bertahan hidup. Hingga selama apa bisa bertahan dengan situasi tersebut?

    Konten Selanjutnya

    Lihat Koleksi Pilihan Selengkapnya

  • Daftar Provinsi yang Umumkan Kenaikan UMP 2026, Sumut Naik 7,9%

    Daftar Provinsi yang Umumkan Kenaikan UMP 2026, Sumut Naik 7,9%

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah provinsi sudah mengumumkan kenaikan upah minimum atau UMP 2026. Beberapa di antaranya yakni Sumatra Utara (Sumut) dan Sumatra Selatan (Sumsel).

    Adapun pemerintah memerintahkan kenaikan UMP paling lambat diumumkan pada Rabu, 24 Desember 2025.

    Kemudian penetapan UMP baru diberlakukan per 1 Januari 2026.

    Berikut ini daftar provinsi yang sudah menetapkan kenaikan UMP 2026:

    1. Sumatra Utara (Sumut)

    Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution telah mengumumkan kenaikan UMP Sumut tahun 2026 sebesar 7,9% pada Jumat (19/12/2025) lalu.

    Dengan kenaikan tersebut, UMP Sumut yang sebelumnya sebesar Rp2.992.559 bertambah sekitar Rp236.412 menjadi Rp3.228.971.

    2. Sumatra Selatan (Sumsel)

    Sementara itu, Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru resmi menetapkan nilai UMP 2026 naik 7,10% atau sekitar Rp261.392, dari Rp3.681.531 menjadi Rp3.942.963.

    Kenaikan UMP ini ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 963/KPTS/Disnakertrans/2025 yang ditandatangani pada 19 Desember 2025. Mengacu aturan tersebut, UMP Sumsel 2026 naik sekitar 7,10 persen dibandingkan UMP 2025.

    “Saya mengumumkan UMP Provinsi Sumsel tahun 2026 sebesar Rp 3.942.963,” kata Gubernur Sumsel Herman Deru di Palembang dikutip dari Antara, Senin (22/12/2025).

    3. Kalimantan Tengah (Kalteng)

    Kalimantan Tengah (Kalteng) juga sudah menetapkan kenaikan UMP pada Jumat (19/12). Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menetapkan UMP 2026 naik 6,12% atau sekitar Rp212.516, menjadi Rp3.686.138.

    4. Sulawesi Utara (Sulut)

    Kemudian Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus Komaling juga telah menetapkan UMP 2026 naik 6,01% atau sekitar Rp227.205, menjadi Rp4.002.630.

    5. Sulawesi Selatan (Sulsel)

    Dewan Pengupahan Provinsi Sulsel menyepakati UMP 2026 naik Rp263.561 atau 7,21% dari Rp3.657.527. Dengan demikian, UMP Sulsel 2026 naik menjadi Rp3.921.088.