Xcloud.id

Blog

  • Dukungan 17 DPD II Mengalir ke Munafri Pimpin Golkar Sulsel

    Dukungan 17 DPD II Mengalir ke Munafri Pimpin Golkar Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Bayang-bayang Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, kian nyata. Penunjukan Muhidin M Said sebagai Plt Ketua DPD I Golkar Sulsel memicu respons positif dari jajaran pengurus dan kader di daerah, sekaligus menghidupkan dinamika internal partai.

    Di tengah proses penataan internal, arah dukungan politik di akar rumput Golkar justru semakin mengerucut untuk Munafri Arifuddin alias Appi memimpin Golkar Sulsle.

    Sejumlah Ketua DPD II Partai Golkar di Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk tetap solid dan konsisten mengawal Ketua DPD II Golkar Makassar, Munafri Arifuddin sebagai figur yang didorong maju pada Musda DPD I Golkar Sulsel yang direncanakan digelar pada 2026 mendatang.

    Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Soppeng, Kaswadi Razak, menyampaikan bahwa sebanyak 17 pengurus DPD II di daerah menyambut baik penunjukan Plt Ketua tersebut. Ia menegaskan, kondisi internal, saat ini tetap solid dan kondusif.

    “Kalau sekarang masih sama 17 DPD II, kami tetap solid bersama pak Munafri. Kalau ditanya berapa DPD yang terus mengawal, itu ada 17,” ujar Kaswadi, Senin (22/12/2025).

    Sinyal ini memperlihatkan bahwa konsolidasi tidak hanya berjalan dalam kerangka struktural Makassar saja, tetapi juga menguat pada basis dukungan politik di tingkat kabupaten dan kota.

    Dengan dinamika yang kian mengkristal, peta kekuatan menuju Musda Golkar Sulsel mulai terbaca sejak dini.

    “Jadi, 17 DPD II yang selama ini solid dan konsisten mengawal dinamika Golkar Sulsel berasal dari berbagai kabupaten/kota,” tuturnya.

    “Dukungan tersebut mencerminkan komitmen kader Golkar di Sulsel untuk menjaga kekompakan dan stabilitas partai menjelang Musda,” sambung mantan Bupati Soppeng itu.

    Dengan kondisi tersebut, Partai Golkar Sulsel optimistis dapat menyelenggarakan Musda secara demokratis, menjaga persatuan internal, serta memperkuat posisi partai dalam menghadapi agenda politik ke depan.

    Saat ditanya mengenai dinamika dukungan figur, termasuk sosok Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin yang selama ini mendapat dukungan dari sejumlah DPD II.

    Kaswadi menegaskan bahwa harapan terhadap figur tertentu tetap ada, namun keputusan akhir tetap berada pada mekanisme Musda.

    “Kita semua tentu berharap Pak Wali Makassar pimpin Golkar Sulsel, ini dia menjadi figur, tapi semua itu nanti tergantung mekanisme yang ada. Kita lihat saja bagaimana prosesnya ke depan,” katanya.

    Ia juga merespon positif Penunjukan Koordinator Wilayah (Korwil) Partai Golkar untuk Sulawesi, Muhidin M Said, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan menggantikan Taufan Pawe, mendapat respons positif dari jajaran pengurus di daerah.

    Muhidin M Said diberi mandat oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar untuk melaksanakan konsolidasi internal serta mempersiapkan dan menyelenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Golkar Sulsel.

    Kaswadi menyebutkan, langkah ini sebagai upaya menjaga soliditas organisasi partai, sekaligus memastikan roda partai tetap berjalan sesuai mekanisme.

    “Ke depan harapan kita tentu bagaimana kerja-kerja Plt Ketua Golkar Sulsel dalam melakukan konsolidasi,” jelasnya.

    “Kita berharap semuanya sesuai dengan harapan bersama, bahwa Golkar Sulawesi Selatan ini tetap solid. Bahkan ini bisa menjadi tolok ukur kekuatan Golkar di kawasan Indonesia Timur,” tambah dia.

    Kaswadi juga menaruh harapan besar agar pelaksanaan Musda nantinya benar-benar berjalan secara demokratis, terbuka, dan sesuai dengan aturan organisasi yang berlaku.

    “Dengan adanya Plt ini, kita berharap Musda nanti betul-betul demokratis bagi seluruh calon. Apa pun hasilnya nanti, tentu harus bisa diterima bersama, selama itu sesuai dengan mekanisme organisasi. Mekanisme di Golkar itu jelas dan harus dihormati,” tegasnya.

  • Bocoran Spesifikasi Galaxy S26 Ultra Mulai Terungkap Jelang Unpacked 2026, Seperti Apa?

    Bocoran Spesifikasi Galaxy S26 Ultra Mulai Terungkap Jelang Unpacked 2026, Seperti Apa?

    Liputan6.com, Jakarta – Samsung dikabarkan akan menggelar acara peluncuran ponsel flagship terbarunya, Galaxy S26 series, pada Februari 2026.

    Melansir Phone Arena, Senin (22/12/2025), acara Galaxy Unpacked tersebut kemungkinan besar berlangsung di San Francisco, California, Amerika Serikat. Gelaran acara tahunan ini lebih lambat dibandingkan pola peluncuran generasi sebelumnya.

    Penundaan jadwal peluncuran Galaxy S26 ini memunculkan spekulasi baru. Galaxy Unpacked awal 2026 tidak hanya akan menjadi ajang perkenalan perangkat, tetapi juga momentum penting untuk mengungkap prosesor digunakan pada masing-masing model Galaxy S26.

    Isu chipset kembali menjadi sorotan utama. Pengalaman Samsung pada Galaxy S25 masih membekas. Saat itu, perusahaan sebenarnya telah menyiapkan Exynos 2500. Namun, seluruh lini Galaxy S25 akhirnya mengandalkan Snapdragon 8 Elite.

    Kini, menjelang peluncuran Galaxy S26 series pada Februari mendatang, bocoran spesifikasi Galaxy S26 Ultra sudah ramai beredar di internet. Disebutkan, ponsel paling premium ini akan hadir dengan layar Dynamic AMOLED berukuran 6,9 inci.

    Tak hanya itu, Samsung juga memasang fitur Flex Magic Pixel bertenaga AI untuk mengontrol Cahaya dipancarkan dari layar, di mana akan membatasi sudut pandang layar sehingga konten hanya terlihat jelas dari arah depan.

    HP Samsung ini juga sudah mendukung refresh rate variabel 1Hz–120Hz, RAM 12GB, serta pilihan memori internal 256GB, 512GB, dan 1TB. Samsung disebut akan menggunakan rangka titanium serta sensor sidik jari ultrasonik di bawah layar.

    Untuk sektor kamera, Galaxy S26 Ultra diprediksi mengandalkan kamera utama 200 MP, kamera ultrawide 50 MP, kamera telefoto 12 MP dengan zoom optik 3x, serta kamera telefoto 50 MP dengan zoom optik 5x. Di bagian depan, terdapat kamera selfie 12 MP.

    Sementara kapasitas baterai disebut akan ditingkatkan menjadi 5.200 mAh, meski beberapa memperkirakan baterai masih 5000mAh. Namun, peningkatan diperkirakan hadir pada pengisian daya cepat yang naik menjadi 60W dari sebelumnya 45W. Ponsel ini akan menjalankan Android 16 dan dijanjikan mendapat tujuh kali pembaruan sistem Android utama.

  • Warga Bisa Manfaatkan Kayu Gelondongan yang Terbawa Banjir Sumatera

    Warga Bisa Manfaatkan Kayu Gelondongan yang Terbawa Banjir Sumatera

    Janji tersebut diutarakan pria yang akrab disapa Ara tersebut langsung dihadapan Presiden Prabowo Subianto, dalam acara akad massal 50.030 rumah subsidi yang berlangsung di Kota Serang, Banten, Sabtu 20 Desember 2025.

    “Besok pagi kami akan pergi ke Tapanuli Tengah, kemudian Sibolga dan Tapanuli Utara. Negara hadir pak bersama Pemerintah Sumatera Utara, Pemda Tapanuli Tengah, Sibolga dan Tapanuli Utara,” kata Maruarar Sirait.

    Kunjungan ke Sumatera Utara tersebut bakal dilakukan Ara bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, pihak Kepolisian, hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

    “Kita langsung membangun hunian tetap buat saudara-saudara kita.Besok pagi kami akan ke sana bersama jajaran kami. Karena saya tahu bapak ingin bekerja dengan cepat dan sangat cepat untuk kepentingan rakyat Indonesia,” tegasnya.

    Sebelumnya, Maruarar Sirait telah memastikan, pembangunan hunian tetap sebanyak 2.603 unit bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan mulai dilaksanakan pada bulan ini.

    Kepastian tersebut disampaikan usai menghadiri rapat koordinasi tingkat menteri terkait percepatan penanganan bencana, yang dipimpin Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Rabu (17/12/2025) silam.

     

  • Ketua IDAI: Balita Korban Bencana Boleh Makan Mi Instan Maksimal 3 Hari Saja

    Ketua IDAI: Balita Korban Bencana Boleh Makan Mi Instan Maksimal 3 Hari Saja

    Jakarta –

    Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dr Piprim Basarah Yanuarso SpA, memberikan catatan penting terkait pemberian mi instan kepada bayi dan balita di lokasi bencana. Menurutnya, asupan untuk balita tidak bisa disamakan dengan orang dewasa karena kebutuhan nutrisi mereka jauh lebih spesifik.

    dr Piprim menjelaskan bahwa dalam kondisi darurat yang sangat ekstrem, pemberian mi instan mungkin bisa dimaklumi hanya untuk tujuan bertahan hidup sementara.

    “Tapi dalam kondisi darurat, artinya nggak lama-lama ya, mungkin 3 hari pertama nggak ada makanan apapun selain mi instan ya mungkin oke untuk survival,” ujar dr Piprim saat ditemui di Kantor IDAI, Jakarta, Senin (22/12/2025).

    Dia memberikan peringatan jika pemberian mi instan berlanjut hingga berminggu-minggu. Kandungan mi instan yang didominasi karbohidrat dan tinggi garam, namun rendah serat dan protein, dapat merusak status gizi anak.

    “Ketika anak khususnya balita butuh nutrisi prohe (protein hewani) yang cukup dengan karbo dan lemaknya, ini tentu akan mengganggu masalah status gizi mereka,” tegasnya.

    Dorong Dapur MPASI

    Begitu akses bantuan mulai masuk, dr Piprim mengimbau pihak terkait untuk segera menyediakan dapur khusus MPASI bagi bayi di bawah satu tahun dan balita.

    “Apabila sudah ada akses, kondisi ideal tentu saja bikin dapur umum ya,” ucap dr Piprim.

    Jika dapur umum belum memungkinkan, ia menyarankan penggunaan pangan dengan teknologi retort.

    Teknologi retort memungkinkan makanan utuh divakum dan disterilisasi suhu tinggi sehingga awet tanpa bahan kimia. dr. Piprim mencontohkan pengiriman rendang sebagai salah satu asupan ideal di lokasi bencana.

    “Makanan-makanan ini kan bisa mengandung protein atau karbo yang bisa siap santap tanpa proses yang ribet. Kemarin juga ada yang kirim rendang, makanan awet tapi nutrisinya tinggi, ini juga sangat diperlukan,” jelasnya.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Ini Asupan Gizi yang Dibutuhkan untuk Pertumbuhan Tulang Anak”
    [Gambas:Video 20detik]
    (kna/kna)

    Dilema Mi Instan di Tengah Bencana

    6 Konten

    Mi instan memang bukan sumber pangan ideal. Namun dalam situasi krisis, produk ini kerap jadi satu-satunya pilihan untuk bertahan hidup. Hingga selama apa bisa bertahan dengan situasi tersebut?

    Konten Selanjutnya

    Lihat Koleksi Pilihan Selengkapnya

  • Daftar Provinsi yang Umumkan Kenaikan UMP 2026, Sumut Naik 7,9%

    Daftar Provinsi yang Umumkan Kenaikan UMP 2026, Sumut Naik 7,9%

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah provinsi sudah mengumumkan kenaikan upah minimum atau UMP 2026. Beberapa di antaranya yakni Sumatra Utara (Sumut) dan Sumatra Selatan (Sumsel).

    Adapun pemerintah memerintahkan kenaikan UMP paling lambat diumumkan pada Rabu, 24 Desember 2025.

    Kemudian penetapan UMP baru diberlakukan per 1 Januari 2026.

    Berikut ini daftar provinsi yang sudah menetapkan kenaikan UMP 2026:

    1. Sumatra Utara (Sumut)

    Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution telah mengumumkan kenaikan UMP Sumut tahun 2026 sebesar 7,9% pada Jumat (19/12/2025) lalu.

    Dengan kenaikan tersebut, UMP Sumut yang sebelumnya sebesar Rp2.992.559 bertambah sekitar Rp236.412 menjadi Rp3.228.971.

    2. Sumatra Selatan (Sumsel)

    Sementara itu, Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru resmi menetapkan nilai UMP 2026 naik 7,10% atau sekitar Rp261.392, dari Rp3.681.531 menjadi Rp3.942.963.

    Kenaikan UMP ini ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 963/KPTS/Disnakertrans/2025 yang ditandatangani pada 19 Desember 2025. Mengacu aturan tersebut, UMP Sumsel 2026 naik sekitar 7,10 persen dibandingkan UMP 2025.

    “Saya mengumumkan UMP Provinsi Sumsel tahun 2026 sebesar Rp 3.942.963,” kata Gubernur Sumsel Herman Deru di Palembang dikutip dari Antara, Senin (22/12/2025).

    3. Kalimantan Tengah (Kalteng)

    Kalimantan Tengah (Kalteng) juga sudah menetapkan kenaikan UMP pada Jumat (19/12). Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menetapkan UMP 2026 naik 6,12% atau sekitar Rp212.516, menjadi Rp3.686.138.

    4. Sulawesi Utara (Sulut)

    Kemudian Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus Komaling juga telah menetapkan UMP 2026 naik 6,01% atau sekitar Rp227.205, menjadi Rp4.002.630.

    5. Sulawesi Selatan (Sulsel)

    Dewan Pengupahan Provinsi Sulsel menyepakati UMP 2026 naik Rp263.561 atau 7,21% dari Rp3.657.527. Dengan demikian, UMP Sulsel 2026 naik menjadi Rp3.921.088.

  • Perkuat Pengawasan, Bea Cukai Rombak Struktur Laboratorium dan Pangkalan Operasi

    Perkuat Pengawasan, Bea Cukai Rombak Struktur Laboratorium dan Pangkalan Operasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan merombak dua unit pelaksana teknis yaitu Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC) serta Pangkalan Sarana Operasi (PSO), sebagai respons atas dinamika modus pelanggaran yang kian kompleks serta tuntutan efisiensi pengawasan.

    Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo menjelaskan penataan ulang tersebut merupakan mandat dari dua aturan pelaksana terbaru, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 121/2024 tentang Organisasi dan Tata Laksana BLBC dan PMK No. 132/2024 tentang Organisasi dan Tata Laksana PSO Bea Cukai.

    Budi mengungkapkan restrukturisasi ini mendesak dilakukan untuk menjawab tantangan pengawasan yang semakin dinamis. Tantangan tersebut meliputi peningkatan kompleksitas lalu lintas barang hingga berkembangnya modus penyelundupan.

    “Penataan BLBC dan PSO dilakukan agar dukungan pengawasan semakin terstruktur, efektif, dan mampu menjawab dinamika risiko yang terus berubah,” ujar Budi dalam keterangannya, Senin (22/12/2025).

    Berdasarkan beleid PMK 121/2024, terdapat perubahan signifikan pada klasifikasi unit laboratorium. Status BLBC Medan dan BLBC Surabaya ditingkatkan dari kelas II menjadi kelas I.

    Selain itu, otoritas kepabeanan membentuk Satuan Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai di berbagai wilayah operasi untuk mempercepat proses identifikasi barang secara laboratoris.

    Menurut Budi, penguatan fungsi laboratorium ini krusial sebagai backbone atau tulang punggung pengambilan keputusan pengawasan yang berbasis data ilmiah (scientific data-based).

    Di sisi lain, perombakan substansial juga menyasar unit Pangkalan Sarana Operasi (PSO) sebagai garda terdepan pengawasan laut. Implementasi PMK 132/2024 mencakup penataan ulang lokasi kantor, wilayah operasi, hingga bentuk organisasi.

    Evaluasi Bea Cukai menunjukkan sejumlah PSO eksisting di titik-titik vital seperti Tanjung Balai Karimun, Batam, Tanjung Priok, Pantoloan, dan Sorong dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan kondisi eksternal maupun internal.

    Dari sisi eksternal, Budi menyoroti adanya pergeseran peta kerawanan penyelundupan. Salah satu atensi khusus tertuju pada wilayah Lhokseumawe yang teridentifikasi rawan menjadi pintu masuk Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP) dari jaringan Timur Tengah, Myanmar, Thailand, dan Malaysia.

    Melalui penambahan dan relokasi PSO serta sub-PSO, Bea Cukai menargetkan peningkatan kecepatan on water response, efisiensi biaya operasional, serta kejelasan rantai komando dalam patroli laut guna menghindari komando ganda.

    “Transformasi ini menjadi bagian dari komitmen Bea Cukai untuk terus berbenah, meningkatkan kualitas pengawasan kepabeanan dan cukai, serta memberikan perlindungan yang semakin optimal bagi masyarakat dan negara,” kata Budi.

    Adapun, tenggat waktu implementasi penuh restrukturisasi ini ditetapkan paling lambat satu tahun sejak beleid diundangkan. Menutup tahun anggaran 2025, Bea Cukai telah melantik pejabat BLBC dan meresmikan Gedung BLBC Kelas I Jakarta pada 11 Desember 2025, disusul pelantikan pejabat unit teknis PSO pada 19 Desember 2025.

  • Negeri Sedang Berduka, Kita Bersatu Bantu Pemerintah

    Negeri Sedang Berduka, Kita Bersatu Bantu Pemerintah

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan bersama sejumlah pengusaha mengirimkan bantuan untuk korban bencana Pulau Sumatera melalui Komando Lintas Laut militer (Kolinlamil) TNI Angkatan Laut, Senin (22/12/2025).

    Bantuan yang dikirim dengan KRI Semarang 594 dari Tanjung Priok ini merupakan program Corporate Social Responsibility (CSR) sejumlah perusahaan. Salah satunya datang dari PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP).

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengapresiasi bantuan dari seluruh masyarakat dan para filantropi yang digerakkan pengusaha jalan tol Jusuf Hamka. AHY menantikan kebaikan hati para pengusaha untuk ikut membantu masyarakat yang ada di daerah bencana. 

    “Terima kasih pada para tokoh yang sudah hadir, tentunya juga menjadi bagian dari kepedulian termasuk filantropi, Pak Jusuf Hamka. Selalu kita nantikan kebaikan hati Bapak untuk bisa memberikan atau turut membantu masyarakat kita yang ada di daerah bencana,” tutur AHY saat sambutan pelepasan bantuan, di Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (22/12/2025). 

    Menurut AHY, bantuan dalam bentuk apapun sangat diharapkan para korban terdampak bencana. Sebab, kondisi para korban sangat sulit yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh orang-orang yang tidak ada di wilayah itu. Ia juga mengingatkan agar seluruh masyarakat Indonesia bersatu saling membantu untuk meringankan beban para korban.

    Dari data yang diterimanya, saat ini jumlah korban terdampak yang masih tinggal di shelter pengungsian sebanyak 300-400 ribu orang.

    “Jangan pernah menyerah untuk terus memberikan yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh,” tegas AHY. 

    Di tempat yang sama, pengusaha Jusuf Hamka mengatakan, bantuan yang dikirim berupa bahan makanan pokok, kebutuhan bayi dan ibu, serta kebutuhan harian dan kesehatan bagi para korban terdampak di tiga provinsi di Sumatera.

    Sosok yang karib disapa Babah Alun ini mengaku sudah menganggarkan program CSR selama setahun ke depan untuk membantu para korban bencana. Bantuan diterima langsung Komando Kolinlamil Laksda TNI Rudhi Aviantara untuk dikirim ke Pulau Sumatera. 

    “Hari ini kami mengirimkan bantuan via Kolinlamil yang dibawa KRI Semarang 594, dan kami menganggarkan untuk CSR tahun depan kami tarik kemari (untuk bantuan korban bencana), ya ada ratusan miliar kami anggarkan,” tutur Jusuf Hamka usai pelepasan bantuan. 

    Babah Alun menambahkan, selain dikirimkan melalui kapal milik TNI AL, bantuan untuk korban bencana Pulau Sumatera juga dikirim melalui sejumlah pihak. Antara lain, melalui Lembaga Matahari Pagi, Organisasi KNPI, dan juga langsung melalui Kantor Staf Presiden (KSP).

  • Imunisasi di Wilayah Bencana Sumatera Terganggu, Lokasi Penyimpanan Vaksin Rusak

    Imunisasi di Wilayah Bencana Sumatera Terganggu, Lokasi Penyimpanan Vaksin Rusak

    Jakarta –

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI buka-bukaan soal kondisi program imunisasi di wilayah bencana Sumatera yang terganggu akibat bencana alam beberapa waktu lalu. Direktur Imunisasi Kemenkes RI Indri Yogyaswari mengungkapkan ada tiga tantangan besar dalam pelaksanaan program imunisasi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, yaitu stok, penyimpanan, dan tenaga kesehatan.

    Indri mencontohkan misalnya di Provinsi Aceh, banyak tempat penyimpanan vaksin yang rusak karena banjir besar. Ini juga ditambah dengan kondisi listrik yang masih belum bekerja sempurna.

    “Kita konfirmasi ke teman-teman di daerah, puskesmas itu banyak yang terdampak kan. Jadi refrigeratornya pada jungkir balik dan tidak bisa dipakai. Listrik juga masih down, sekarang masih diproses, beberapa puskesmas mulai di-up lagi listriknya,” ungkap Indri dalam acara temu media di Jakarta Selatan, Senin (22/12/2025).

    Kondisi-kondisi tersebut membuat proses imunisasi terganggu, terlebih vaksin harus disimpan dengan temperatur yang baik.

    Selain itu, Indri juga menyoroti faktor tenaga kesehatan atau vaksinator. Pada saat ini, kebanyakan tenaga kesehatan lebih difokuskan untuk pelayanan kesehatan bagi korban di pengungsian. Ini ditambah dengan situasi tenaga kesehatan yang juga terdampak bencana.

    Untuk mengatasi hal ini, Kemenkes sudah mengeluarkan surat edaran (SE) dari Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit tentang Kewaspadaan PD3I (penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi) di wilayah tersebut. Selain itu, Indri menyebut pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak daerah, untuk mencari solusi terkait hal ini.

    “Target kita adalah imunisasi tambahan di pos pengungsian, kemudian di desa yang terdampak langsung, sama yang tempat-tempat munculnya suspek. Karena kan suspek campak kan di situ. Itu yang kita mau sasar dulu,” ungkap Indri.

    Kemenkes menanggapi kondisi ini dengan serius. Terlebih, Aceh sebagai salah satu wilayah terdampak bencana juga menjadi salah satu wilayah dengan cakupan imunisasi lengkap 14 antigen terendah di Indonesia dengan 36,7 persen.

    Sementara itu, Sumatera Barat sebanyak 43,4 persen dan Sumatera Utara sebanyak 62,3 persen.

    Halaman 2 dari 2

    (avk/kna)

  • Imunisasi di Wilayah Bencana Sumatera Terganggu, Lokasi Penyimpanan Vaksin Rusak

    Imunisasi di Wilayah Bencana Sumatera Terganggu, Lokasi Penyimpanan Vaksin Rusak

    Jakarta –

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI buka-bukaan soal kondisi program imunisasi di wilayah bencana Sumatera yang terganggu akibat bencana alam beberapa waktu lalu. Direktur Imunisasi Kemenkes RI Indri Yogyaswari mengungkapkan ada tiga tantangan besar dalam pelaksanaan program imunisasi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, yaitu stok, penyimpanan, dan tenaga kesehatan.

    Indri mencontohkan misalnya di Provinsi Aceh, banyak tempat penyimpanan vaksin yang rusak karena banjir besar. Ini juga ditambah dengan kondisi listrik yang masih belum bekerja sempurna.

    “Kita konfirmasi ke teman-teman di daerah, puskesmas itu banyak yang terdampak kan. Jadi refrigeratornya pada jungkir balik dan tidak bisa dipakai. Listrik juga masih down, sekarang masih diproses, beberapa puskesmas mulai di-up lagi listriknya,” ungkap Indri dalam acara temu media di Jakarta Selatan, Senin (22/12/2025).

    Kondisi-kondisi tersebut membuat proses imunisasi terganggu, terlebih vaksin harus disimpan dengan temperatur yang baik.

    Selain itu, Indri juga menyoroti faktor tenaga kesehatan atau vaksinator. Pada saat ini, kebanyakan tenaga kesehatan lebih difokuskan untuk pelayanan kesehatan bagi korban di pengungsian. Ini ditambah dengan situasi tenaga kesehatan yang juga terdampak bencana.

    Untuk mengatasi hal ini, Kemenkes sudah mengeluarkan surat edaran (SE) dari Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit tentang Kewaspadaan PD3I (penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi) di wilayah tersebut. Selain itu, Indri menyebut pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak daerah, untuk mencari solusi terkait hal ini.

    “Target kita adalah imunisasi tambahan di pos pengungsian, kemudian di desa yang terdampak langsung, sama yang tempat-tempat munculnya suspek. Karena kan suspek campak kan di situ. Itu yang kita mau sasar dulu,” ungkap Indri.

    Kemenkes menanggapi kondisi ini dengan serius. Terlebih, Aceh sebagai salah satu wilayah terdampak bencana juga menjadi salah satu wilayah dengan cakupan imunisasi lengkap 14 antigen terendah di Indonesia dengan 36,7 persen.

    Sementara itu, Sumatera Barat sebanyak 43,4 persen dan Sumatera Utara sebanyak 62,3 persen.

    Halaman 2 dari 2

    (avk/kna)

  • Komdigi Prioritaskan Pemulihan Jaringan di Sumatra-Aceh

    Komdigi Prioritaskan Pemulihan Jaringan di Sumatra-Aceh

    Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merespons ramainya perbincangan pro dan kontra di media sosial terkait bantuan bagi korban banjir dan tanah longsor di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.

    Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Fifi Aleyda Yahya menekankan pentingnya semangat gotong royong untuk mempercepat pemulihan pascabencana di wilayah terdampak. 

    Dia menyebutkan, Komdigi sendiri memprioritaskan pemulihan konektivitas telekomunikasi agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan.

    “Jadi fokus kami sama-sama bekerja keras ya untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau masih ada yang kurang kami mohon maaf. Nah mudah-mudahan ini jaringan telekomunikasi di Sumatera ini bisa segera pulih,” kata Fifi dalam Kegiatan Pengiriman Bantuan 100 Genset, Bantuan Alat Komunikasi, dan Logistik ke Sumatra di Cargo Bandara Halim Perdanakusuma, Senin (22/12/2025).

    Komdigi mencatat tingkat pemulihan jaringan telekomunikasi di Sumatra Utara telah mencapai 97%, Sumatra Barat sekitar 99%, sementara Aceh masih berada di kisaran 80%. Fifi menegaskan, upaya pemulihan di Aceh difokuskan pada wilayah yang masih terdampak berat, seperti Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tamiang.

    “Fokusnya kami ingin segera memberikan pemulihan telekomunikasi ya agar masyarakat bisa berkomunikasi dengan orang-orang terkasihnya dengan baik dan tenang,” katanya.

    Di sisi lain, perbincangan publik di media sosial turut diramaikan oleh aksi penggalangan dana yang dilakukan kreator konten sekaligus CEO Malaka Project, Ferry Irwandi. Melalui platform Kitabisa.com, aksi tersebut berhasil menghimpun donasi hingga Rp10 miliar.

    Aksi penggalangan dana tersebut sempat disinggung dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Endipat Wijaya, mengkritik narasi yang menyebut pemerintah tidak hadir di wilayah bencana.

    “Orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara udah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko ngomong pemerintah enggak ada. Padahal pemerintah udah bikin ratusan posko di sana,” katanya.

    Isu lain yang turut memicu polemik di media sosial adalah soal perizinan penggalangan dana oleh influencer. 

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pemerintah tidak melarang masyarakat melakukan penggalangan donasi bagi korban bencana di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

    “Dipersilakan [donasi], tak perlu izin langsung saja. Tapi nanti kalau sudah selesai nanti bisa urus izinnya belakangan,” kata Gus Ipul.

    Dia menekankan aturan perizinan bukan bentuk pembatasan, melainkan mekanisme pertanggungjawaban agar dana bantuan dikelola secara transparan dan akuntabel. “Kalau bencana silakan kumpulkan dulu, tapi kalau sudah selesai dilaporkan. Boleh [lakukan donasi dahulu],” katanya.

    Gus Ipul juga mengapresiasi solidaritas publik serta memastikan koordinasi antara Kementerian Sosial, BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah terus berjalan untuk mempercepat penanganan darurat, termasuk distribusi logistik dan operasional dapur umum.

    Selain itu, beredar pula kabar di media sosial mengenai bantuan kemanusiaan dari diaspora Indonesia yang disebut-sebut dikenakan pajak atau bea masuk. Isu tersebut dibantah langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Purbaya menegaskan bantuan kemanusiaan dari diaspora Indonesia di luar negeri untuk korban bencana di Sumatra tidak dikenakan pajak maupun bea masuk saat masuk ke Indonesia.