Blog

  • Wacana Pilkada Lewat DPRD, Said Abdullah Khawatir Sistem Demokrasi Mundur: Hati-hati Kita Sudah Maju

    Wacana Pilkada Lewat DPRD, Said Abdullah Khawatir Sistem Demokrasi Mundur: Hati-hati Kita Sudah Maju

    Bisnis.com, SURABAYA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah angkat suara terkait wacana evaluasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung, yang disebut-sebut ingin diubah lewat mekanisme pemilihan tidak langsung lewat DPRD.

    Menurut Said, wacana untuk mengembalikan sistem pilkada tak langsung tersebut padahal hal yang gegabah karena berpotensi menarik mundur demokrasi Indonesia yang selama ini disebutnya sudah berjalan maju.

    “Hati-hati. Kita sudah begitu maju, begitu maju. Tiba-tiba ditarik mundur lagi ke belakang, atret,” tegas Said di Surabaya, dikutip Senin (22/12/2025).

    Ketua DPD PDIP Jawa Timur ini juga menyatakan, pilkada langsung adalah bagian dari proses pendewasaan demokrasi. Oleh sebab itu, ia menilai wacana pengembalian pilkada ke DPRD perlu dikaji secara komprehensif agar tidak mengorbankan esensi demokrasi yang lebih substantif.

    “Sesungguhnya kita mau maju, demokrasi kita. Apa kita akan balik ke demokrasi prosedural atau demokrasi yang substantif?,” katanya.

    Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini juga menyatakan, alasan tingginya biaya politik dalam pilkada langsung tidak bisa dijadikan sebagai alasan tunggal untuk mengubah sistem pemilihan yang telah berjalan sejak 2005 itu. Dirinya justru mempertanyakan apakah mekanisme pemilihan kepala daerah melalui legislator di masing-masing daerah akankah dapat meminimalkan biaya dan bebas dari persoalan serupa.

    “Saya minta hati-hati, kaji secara mendalam. Plus minusnya. Jangan ada istilah bahwa kalau demokrasi yang sudah kita jalankan dalam pilkada langsung itu high cost. Apakah lewat DPRD juga tidak high cost pertanyaannya? Jangan-jangan lewat DPRD sama saja,” jelasnya.

    Ia mengingatkan, persoalan utama menjalankan demokrasi bukan terletak pada sistem pilkada langsung atau tidak langsung. Namun, bertumpu pada kualitas pendidikan politik yang dijalankan oleh masing-masing partai kepada masyarakat.

    “Problemnya bukan itu. Seharusnya problemnya adalah bagaimana partai politik melakukan edukasi terhadap para pemilih, terhadap masyarakat bahwa politik uang itu ternyata buruk bagi kehidupan kita semua,” pungkas Said.

    Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyebut, partainya bakal mendorong evaluasi terhadap sistem pemilihan umum (Pemilu), khususnya mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung yang telah berlangsung sejak 2005. Menurut Cak Imin, sistem pemilihan itu tidak berjalan efektif.

    Pernyataan itu disampaikan Cak Imin, saat menghadiri pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) PKB Jawa Timur di Surabaya, Jumat (19/12/2025). Agenda tersebut dihadiri segenap jajaran pengurus PKB dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur, sejumlah kepala daerah, serta pengurus struktural PWNU Jawa Timur, termasuk Ketua PWNU Jatim Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin.

    “Pilkada langsung tidak produktif dan banyak sistem demokrasi yang tidak efektif, kita akan evaluasi,” ucap Cak Imin.

    Ia menegaskan, evaluasi tersebut penting dilakukan sebagai bagian dari upaya perbaikan sistem demokrasi di Indonesia. Menurutnya, wacana tersebut bukan hanya pandangan PKB saja. Namun, menjadi kesadaran bersama di kalangan partai politik lainnya.

    “Ya Alhamdulillah semua partai menyadari banyak sistem pemilihan umum, dalam paket-paket pemilihan umum yang tidak produktif, pilkada langsung tidak produktif,” tegasnya.

  • BNPB Mulai Bangun Huntara untuk Korban Bencana di Tapanuli Utara, Begini Penampakannya

    BNPB Mulai Bangun Huntara untuk Korban Bencana di Tapanuli Utara, Begini Penampakannya

    Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara menyampaikan, pihaknya  akan membangun rumah hunian tetap bagi korban terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera, meliputi Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat sebanyak 2.603 unit. Pembangunan itu pun dilakukan tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Sebanyak 2.500 unit rumah dari total 2.603 akan dibangun melalui sumbangan dari Yayasan Buddha Tzu Chi, sementara 103 unit rumah merupakan inisiatif langsung Ara-sapaan akrab Maruarar Sirait.

    “Uangnya non-APBN, 2.603 rumah. Dari Yayasan Buddha Tzu Chi 2.500, dari saya pribadi 103,” tutur Ara kepada wartawan, Jumat (19/12/2025).

    Dia memastikan, pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan mulai dilaksanakan pada bulan Desember 2025 ini. Pada tahap awal, telah tersedia kesiapan pembangunan sebanyak 2.603 unit hunian tetap, meskipun penanganan bencana masih berada pada fase tanggap darurat.

    Pembangunan tahap awal akan dimulai di Provinsi Sumatera Utara, dengan target groundbreaking pada minggu ini. Hal itu agar masyarakat terdampak dapat segera kembali memiliki hunian yang layak, aman, dan bermartabat.

    Ara juga menekankan pentingnya fleksibilitas regulasi tanpa mengabaikan prinsip hukum dan akuntabilitas.

    “Jangan sampai aturan justru menghambat negara untuk membantu rakyatnya,” jelas dia.

  • 1
                    
                        Taruna Fariadi, Jaksa HSU yang Tabrak Petugas Saat Kabur dari OTT, Tiba di KPK 
                        Nasional

    1 Taruna Fariadi, Jaksa HSU yang Tabrak Petugas Saat Kabur dari OTT, Tiba di KPK Nasional

    Taruna Fariadi, Jaksa HSU yang Tabrak Petugas Saat Kabur dari OTT, Tiba di KPK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (Kejari HSU), Taruna Fariadi, tiba di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (22/12/2025) usai melarikan diri lalu menabrak petugas KPK saat akan ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kalimantan Selatan, Kamis (19/12/2025).
    Berdasarkan pantauan Kompas.com, Taruna Fariadi turun dari kursi penumpang tengah mobil berwarna hitam pada pukul 12.50 WIB.
    Di kursi tengah itu, Taruna Fariadi duduk bersama seorang anggota TNI yang mendampinginya.
    Dalam kesempatan ini, Taruna terlihat memakai jaket berwarna biru dengan tulisan “Mills” pada dada kanannya.
    Dia juga tampak menggunakan celana hitam panjang dan masker putih.
    Saat pertama kali tiba, wartawan langsung memberondong pertanyaan kepadanya.
    “Pak, kemarin kabur ke mana sampai tabrak petugas KPK?” ujar salah satu wartawan.
    “Pak, ngapain sih kabur-kaburan kayak begitu?” timpal wartawan lain.
    Menjawab pertanyaan ini, Taruna hanya diam dan menunjukkan gestur dengan tangan kanannya yang bergerak ke kiri dan ke kanan.
    “Enggak pernah saya nabrak,” jelasnya.
    Setelahnya, ia pun memasuki gedung lembaga anti rasuah tersebut.
    Sejauh ini, belum ada keterangan lebih lanjut dari KPK.
    Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (Kejari HSU), Taruna Fariadi, yang melarikan diri sempat menabrak petugas KPK saat akan ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kalimantan Selatan, Kamis (19/12/2025).
    “Benar (menabrak petugas KPK). Pada saat itu, sesuai laporan dari petugas kami yang melaksanakan penangkapan terhadap terduga, ia melakukan perlawanan dan melarikan diri,” ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (20/12/2025) pagi.
    Asep mengatakan, saat ini KPK masih melakukan pencarian terhadap Taruna Fariadi.
    Ia menambahkan, apabila pencarian belum membuahkan hasil, maka akan diterbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO).
    “Kami sampaikan kepada yang bersangkutan, diharapkan untuk segera menyerahkan diri atau datang kepada kami untuk mengikuti proses hukum sebagaimana mestinya,” ujarnya.
    Secara terpisah, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, kondisi petugas yang ditabrak Taruna Fariadi sudah membaik.
    “Alhamdulillah, kondisinya baik, selamat, terhindar,” kata Budi saat dihubungi wartawan, Minggu (21/12/2025).
    Terkait dengan status DPO Taruna Fariadi, Budi mengatakan akan menyampaikan informasi terbaru apabila penyidik sudah memberikan perkembangan.
    “Jika sudah ada perkembangan informasi, kami akan mengabari,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Status Kelaikan Bus PO Cahaya Trans yang Kecelakaan di Tol Semarang

    Status Kelaikan Bus PO Cahaya Trans yang Kecelakaan di Tol Semarang

    Jakarta

    Kecelakaan bus terjadi di Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Kota Semarang. Bus PO Cahaya Trans yang terguling dan menewaskan 15 orang. Begini status uji kelaikan bus tersebut.

    Berdasarkan foto yang dikirim Kantor Basarnas Semarang usai peristiwa sekitar pukul 00.45 WIB dini hari tadi, bus berwarna kuning dari Jakarta dengan tujuan Jogja, berpelat B 7201 IV itu tampak terguling melintang di jalur A arah Solo.

    Dikutip dari aplikasi Mitra Darat, bus warna kuning dengan pelat berpelat B 7201 IV tergistrasi atas nama PT Destinasi Tirta Nusant dengan nemor uji JKT 755706. Mobil terakhir kali dilakukan pengujian pada 3 Juli 2025, status masa berlakunya hingga 3 Januari 2026, alias belum kedaluwarsa.

    Diberitakan detikcom sebelumnya, dari total 34 orang di dalam bus, sebanyak 15 penumpang dinyatakan meninggal dunia, sementara 19 lainnya selamat.

    Kepala Kantor Basarnas Semarang, Budiono mengatakan, kecelakaan terjadi sekitar pukul 00.45 WIB, melibatkan bus PO Cahaya Trans dari Jakarta, Jatiasih, tujuan Jogja, dengan nomor polisi B 7201 IV. Salah satu dugaan awal penyebab kecelakaan, bus melaju dalam kecepatan tinggi.

    “Bus melaju dengan kecepatan tinggi menabrak pembatas jalan di tikungan jalur penghubung RAM 3, exit Tol Krapyak Semarang,” kata Budiono dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/12/2025).

    Tim SAR gabungan langsung diterjunkan ke lokasi tak lama setelah kejadian. Pada pukul 01.17 WIB, tim tiba di lokasi dan segera melakukan proses evakuasi terhadap seluruh korban yang terjebak di dalam bus.

    “Jumlah Korban 34 orang, selamat 19 orang, dan meninggal dunia ada 15 orang. Korban berhasil di evakuasi oleh tim SAR gabungan dalam keadaan Selamat dan MD kemudian seluruh korban di bawa ke RS Kariadi, RS Tugu dan RS Colombia Asia Semarang,” ungkapnya lagi.

    (riar/dry)

  • Ini Dua Wilayah di Kota Tangerang Rawan Peredaran Narkoba

    Ini Dua Wilayah di Kota Tangerang Rawan Peredaran Narkoba

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tangerang mencatat, ada dua wilayah yang rawan terhadap peredaran dan penggunaan narkoba. Yakni di Kecamatan Periuk dan pemukiman Tanah Tinggi.

    “Untuk di Periuk kami terus pantau, sembari anak-anak mudanya kami berikan berbagai kegiatan yang positif. Seperti pelatihan sebagai barista kopi, jika sudah mahir, mereka juga melatih anak-anak muda lain,”jelas Kepala BNN Kota Tangerang, Kombes Pol, Josephien Vivick Tjangkung, Senin (22/12/2025). 

    Sementara di Tanah Tinggi, dikatakan rawan lantaran petugas BNN mengamankan ganja kering seberat 559.317 gram di pull bis ALS dengan 1 orang tersangka. Pengungkapan itu pun berdasarkan kerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat setempat.

    “Kami terus seriusi penanganan dan pencegahan terhadap peredaran narkoba. Mulai dari kerjasama dengan Pemkot Tangerang untuk memasukannya kepada kurikulum sekolah tingkat SMP, screening seperti cek urine yang sudah kami kepada 1.359 orang, dan langkah-langkah lainnya,” ujar Vivick.

    Dia memaparkan, pengguna narkoba di wilayah Kota Tangerang ternyata 50 persennya adalah pemakai sabu. Rasa penasaran dan bujuk rayu orang terdekat yang membuat para pengguna baru terus bermunculan. 

    “Lebih dari 50 persen pengguna narkoba adalah sabu, riwayat penggunaannya 1 sampai 5 tahun. 84 persen diantaranya berusia dewasa laki-laki, pendidikan SLTA,” katanya. 

    Motifnya, mereka menjadi korban bujuk rayu orang terdekat yang sudah terjerumus lebih dulu. Serta adanya rasa penasaran, sehingga mereka mencoba dan ketagihan.

    “Dari jumlah tersebut, sebanyak 39 orang sudah melewati rawat jalan di klinik pratama kami. 16 orang sukarelawan, 23 diantaranya rujukan,”ujar Vivick.

    BNN juga mencatat, setelah rehabilitasi, para pengguna narkoba tersebut tidak begitu saja dilepas, melainkan dipantau melalui rawat jalan dan pengawasan berbasis masyarakat. Ada 30 orang pasca-rehab, 17 diantaranya menjalani rawat jalan. 

     

  • PM Australia Minta Maaf ke Komunitas Yahudi Soal Penembakan Pantai Bondi

    PM Australia Minta Maaf ke Komunitas Yahudi Soal Penembakan Pantai Bondi

    Canberra

    Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese menyampaikan permintaan maaf kepada komunitas Yahudi di negara tersebut, atas penembakan massal yang menargetkan acara Hanukkah di Pantai Bondi, yang menewaskan sedikitnya 15 orang.

    “Sebagai Perdana Menteri, saya merasakan beban tanggung jawab atas kekejaman yang terjadi selama saya menjabat sebagai Perdana Menteri, dan saya meminta maaf atas apa yang dialami komunitas Yahudi dan bangsa kita secara keseluruhan,” kata Albanese seperti dilansir AFP, Senin (22/12/2025).

    “Pemerintah akan bekerja setiap hari untuk melindungi warga Yahudi di Australia, untuk melindungi hak mendasar mereka sebagai warga Australia agar mereka bangga dengan jati diri mereka, untuk menjalankan keyakinan mereka, untuk mendidik anak-anak mereka dan untuk terlibat dalam masyarakat Australia sepenuhnya,” ucapnya.

    Laporan terbaru yang didasarkan pada dokumen pengadilan menyebutkan bahwa dua tersangka dalam penembakan massal pada 14 Desember lalu — Sajid Akram dan anaknya, Naveed — diduga berlatih untuk serangan bersenjata tersebut di area pedesaan di Australia.

    Dokumen kepolisian yang dirilis pada Senin (22/12) waktu setempat menyebutkan bahwa kedua tersangka melakukan “pelatihan senjata api” di lokasi yang diyakini sebagai area pedesaan New South Wales sebelum penembakan terjadi.

    Foto-foto yang dirilis menunjukkan para tersangka menembakkan senapan dan bergerak dengan cara yang digambarkan otoritas setempat sebagai “cara taktis”.

    Kedua tersangka juga merekam sebuah video pada Oktober lalu, yang isinya mengecam “Zionis” sambil duduk di depan bendera kelompok Islamic State (ISIS) dan menjelaskan motivasi mereka untuk serangan tersebut.

    Keduanya, menurut dokumen kepolisian, melakukan perjalanan “pengintaian” malam hari ke Pantai Bondi beberapa hari sebelum penembakan massal.

    Albanese, dalam pernyataan terbaru kepada wartawan, mengatakan dirinya akan mendorong pemberlakuan undang-undang baru yang lebih keras, yang menetapkan “pelanggaran berat untuk ujaran kebencian” dan ekstremisme.

    “Kita tidak akan membiarkan teroris yang terinspirasi ISIS menang. Kita tidak akan membiarkan mereka memecah-belah masyarakat kita, dan kita akan melewati ini bersama-sama,” kata Albanese.

    Sementara itu, Kepolisian Australia mengumumkan pemindahan Naveed, satu-satunya tersangka yang masih hidup, dari penahanan di rumah sakit ke penjara. Naveed yang berusia 24 tahun menjalani perawatan medis di bawah pengawasan kepolisian, setelah dia ditembak usai beraksi bersama ayahnya pekan lalu.

    Sajid, ayah Naveed, tewas ditembak polisi di lokasi kejadian tak lama setelah mendalangi penembakan massal tersebut.

    Oleh otoritas berwenang Australia, Naveed dijerat berbagai dakwaan pidana, termasuk terorisme dan 15 dakwaan pembunuhan.

    Tonton juga video “Perebut Senjata Penembak di Bondi Dapat Rp 41 M: Apa Saya Pantas?”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Kasus Begal di Sampang Ternyata Rekayasa: Menantu Bohongi Mertua demi Tutupi Uang Bangunan

    Kasus Begal di Sampang Ternyata Rekayasa: Menantu Bohongi Mertua demi Tutupi Uang Bangunan

    Sampang (beritajatim.com) – Kasus begal di Sampang yang sempat menggemparkan warga Kecamatan Kedungdung beberapa hari lalu resmi dinyatakan sebagai rekayasa. Fakta mengejutkan ini terungkap setelah terduga korban, Haminuddin, mengakui bahwa cerita pencurian dengan kekerasan tersebut hanyalah karangan untuk menutupi perbuatannya sendiri.

    Kepalsuan cerita ini diklarifikasi langsung oleh mertua pelaku, H. Hajari (60), di Mapolsek Kedungdung. Ia memastikan bahwa insiden yang menimpa menantunya di Desa Rabasan tersebut tidak pernah terjadi dalam dunia nyata.

    “Atas nama keluarga kami menyampaikan permohonan maaf, khususnya kepada warga Kecamatan Kedungdung, karena telah menimbulkan keresahan,” ujar H. Hajari saat memberikan klarifikasi resmi, Senin (21/12/2025).

    Kapolsek Kedungdung, Iptu Syafriwanto, mengonfirmasi bahwa pihak keluarga telah mengakui rekayasa tersebut secara terbuka. Selain memberikan keterangan di kantor polisi, pihak keluarga juga telah merilis video permohonan maaf untuk meredam keresahan publik.

    “Kejadian yang sebelumnya dilaporkan sebagai kasus pencurian dengan kekerasan ternyata tidak pernah terjadi. Pihak keluarga juga telah membuat video klarifikasi dan permohonan maaf kepada publik,” jelas Syafri.

    Penyelidikan mendalam dari Polres Sampang juga menemukan bukti teknis yang tidak terbantahkan. Plh Kasi Humas Polres Sampang, AKP Eko Puji Waluyo, menjelaskan adanya ketidaksinkronan data terkait klaim uang yang hilang.

    “ATM yang digunakan adalah ATM BCA dengan batas maksimal penarikan Rp10 juta. Dengan demikian, keterangan penarikan uang sebesar Rp23 juta tidak sesuai,” tegas Eko.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan, uang puluhan juta milik H. Hajari tersebut awalnya dialokasikan untuk membeli material bangunan. Namun, Haminuddin justru menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadinya tanpa sepengetahuan sang mertua.

    Karena takut perbuatannya terbongkar, ia memilih merekayasa cerita seolah-olah menjadi korban pembegalan yang sadis. Saat ini, kepolisian telah melimpahkan berkas perkara ke Satreskrim untuk ditindaklanjuti secara hukum.

    “Saat ini terduga korban telah dilimpahkan ke Satreskrim Polres Sampang beserta barang buktinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait dugaan pemberian keterangan palsu,” pungkas Eko. [sar/beq]

  • Kasus Begal di Sampang Ternyata Rekayasa: Menantu Bohongi Mertua demi Tutupi Uang Bangunan

    Kasus Begal di Sampang Ternyata Rekayasa: Menantu Bohongi Mertua demi Tutupi Uang Bangunan

    Sampang (beritajatim.com) – Kasus begal di Sampang yang sempat menggemparkan warga Kecamatan Kedungdung beberapa hari lalu resmi dinyatakan sebagai rekayasa. Fakta mengejutkan ini terungkap setelah terduga korban, Haminuddin, mengakui bahwa cerita pencurian dengan kekerasan tersebut hanyalah karangan untuk menutupi perbuatannya sendiri.

    Kepalsuan cerita ini diklarifikasi langsung oleh mertua pelaku, H. Hajari (60), di Mapolsek Kedungdung. Ia memastikan bahwa insiden yang menimpa menantunya di Desa Rabasan tersebut tidak pernah terjadi dalam dunia nyata.

    “Atas nama keluarga kami menyampaikan permohonan maaf, khususnya kepada warga Kecamatan Kedungdung, karena telah menimbulkan keresahan,” ujar H. Hajari saat memberikan klarifikasi resmi, Senin (21/12/2025).

    Kapolsek Kedungdung, Iptu Syafriwanto, mengonfirmasi bahwa pihak keluarga telah mengakui rekayasa tersebut secara terbuka. Selain memberikan keterangan di kantor polisi, pihak keluarga juga telah merilis video permohonan maaf untuk meredam keresahan publik.

    “Kejadian yang sebelumnya dilaporkan sebagai kasus pencurian dengan kekerasan ternyata tidak pernah terjadi. Pihak keluarga juga telah membuat video klarifikasi dan permohonan maaf kepada publik,” jelas Syafri.

    Penyelidikan mendalam dari Polres Sampang juga menemukan bukti teknis yang tidak terbantahkan. Plh Kasi Humas Polres Sampang, AKP Eko Puji Waluyo, menjelaskan adanya ketidaksinkronan data terkait klaim uang yang hilang.

    “ATM yang digunakan adalah ATM BCA dengan batas maksimal penarikan Rp10 juta. Dengan demikian, keterangan penarikan uang sebesar Rp23 juta tidak sesuai,” tegas Eko.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan, uang puluhan juta milik H. Hajari tersebut awalnya dialokasikan untuk membeli material bangunan. Namun, Haminuddin justru menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadinya tanpa sepengetahuan sang mertua.

    Karena takut perbuatannya terbongkar, ia memilih merekayasa cerita seolah-olah menjadi korban pembegalan yang sadis. Saat ini, kepolisian telah melimpahkan berkas perkara ke Satreskrim untuk ditindaklanjuti secara hukum.

    “Saat ini terduga korban telah dilimpahkan ke Satreskrim Polres Sampang beserta barang buktinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait dugaan pemberian keterangan palsu,” pungkas Eko. [sar/beq]

  • 9
                    
                        Ibrahim Arief Klaim Namanya Dicatut di SK, Sebut Tak Terlibat Pengadaan Chromebook
                        Nasional

    9 Ibrahim Arief Klaim Namanya Dicatut di SK, Sebut Tak Terlibat Pengadaan Chromebook Nasional

    Ibrahim Arief Klaim Namanya Dicatut di SK, Sebut Tak Terlibat Pengadaan Chromebook
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Tim penasihat hukum terdakwa Ibrahim Arief menegaskan kliennya tidak terlibat dalam pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
    Ibrahim bahkan mengeklaim namanya dicatut dalam surat keputusan (SK) tim teknis dan kajian pengadaan tanpa persetujuan.
    Hal itu disampaikan kuasa hukum Ibrahim, Afrian Bondjol, saat membacakan eksepsi atau nota keberatan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (22/12/2025).
    “Tanpa tanda tangan, tanpa kontrak atau surat perintah kerja, dan tanpa klien kami pernah menerima honor sepeser pun dari SK tersebut. Terdakwa baru mengetahui keberadaan SK itu ketika perkara ini muncul, bertahun-tahun setelah SK diterbitkan,” ucap Afrian.
    Afrian juga menegaskan, kliennya bukanlah Director of Engineering maupun anggota tim teknis sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan.
    Ia bilang, Ibrahim Arief hanya berstatus sebagai tenaga konsultan yang bekerja di Yayasan PSPKI pada periode Januari hingga Juni 2020.
    “Terdakwa bukan orang dalam sebagaimana narasi yang berkembang di pemberitaan. Terdakwa bukan staf khusus menteri, bukan pejabat negara, dan tidak pernah mengenal sebelumnya orang-orang di kementerian,” kata Afrian.
    Afrian juga membantah klaim bahwa Ibrahim Arief memiliki kedekatan dengan pihak-pihak tertentu di lingkungan kementerian maupun perusahaan teknologi.
    Ia menyebut, kliennya sebelumnya bekerja di perusahaan kompetitor Gojek dan tidak pernah mengetahui internal perusahaan tersebut.
    Selain itu, Ibrahim Arief juga tidak pernah tergabung dalam grup WhatsApp “Mas Menteri Core Team” maupun “Education Council”.
    Menurut Afrian, inti ketidakadilan dalam perkara ini adalah pencatutan nama kliennya oleh pejabat yang berkuasa.
    Nama Ibrahim Arief, kata dia, dicantumkan dalam surat keputusan (SK) tim teknis dan kajian pengadaan tanpa sepengetahuan dan persetujuan kliennya.
    Terkait substansi dakwaan, Afrian menilai tuduhan jaksa tidak logis.
    Dalam surat dakwaan, Ibrahim Arief disebut bersama para terdakwa lain yang sebagian besar merupakan pejabat negara telah menyusun reviu kajian, menentukan harga satuan, mengalokasikan anggaran, serta melaksanakan pengadaan untuk tahun 2020, 2021, dan 2022.
    Padahal, kata Afrian, kliennya hanya berperan sebagai tenaga konsultan untuk rancang bangun aplikasi pendidikan dan tidak memiliki kewenangan apa pun dalam penentuan anggaran maupun pelaksanaan pengadaan.
    “Lebih janggal lagi, klien kami telah mengundurkan diri dari Yayasan PSPKI sejak Juni 2020, sementara pelaksanaan pengadaan baru dimulai setelah itu. Bagaimana mungkin seorang tenaga konsultan yang bukan pejabat negara dan sudah mengundurkan diri bisa dituduh mengatur pengadaan untuk tiga tahun setelahnya?” katanya.
    Afrian menambahkan, saat diminta memberikan masukan teknis, Ibrahim Arief justru konsisten menyampaikan peringatan mengenai risiko penggunaan Chromebook.
    Namun, peringatan tersebut tidak diindahkan.
    Dalam eksepsi itu, penasihat hukum juga menegaskan bahwa Ibrahim Arief tidak menerima keuntungan apa pun dari perkara yang didakwakan.
    Surat dakwaan, menurut Afrian, bahkan tidak menyebut kliennya sebagai pihak yang memperkaya diri sendiri.
    “Terdakwa kami tidak menerima keuntungan sepeser pun,” ujarnya.
    Terkait isu gaji yang ramai diberitakan, Afrian menjelaskan bahwa seluruh penghasilan Ibrahim Arief berasal dari Yayasan PSPKI, bukan dari APBN.
    Gaji tersebut diperoleh melalui proses negosiasi profesional dan justru lebih rendah dibandingkan penghasilan kliennya pada pekerjaan sebelumnya.
    “Pada saat yang sama, terdakwa juga menolak tawaran pindah ke London dari Facebook meski sudah lolos seleksi. Terdakwa melihat kesempatan membangun aplikasi pemerintah berkualitas tinggi untuk Indonesia sebagai bentuk pengabdian,” kata Afrian.
    Berdasarkan seluruh uraian tersebut, tim penasihat hukum memohon agar majelis hakim menyatakan surat dakwaan jaksa batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
    Mereka juga meminta agar perkara atas nama Ibrahim Arief tidak dilanjutkan, kliennya dibebaskan dari tahanan, serta dipulihkan hak, kedudukan, nama baik, dan martabatnya.
    Dalam sidang sebelumnya, jaksa mengungkapkan bahwa Ibrahim Arief digaji Rp160 juta per bulan saat menjabat sebagai tenaga konsultan di Kemendikbudristek.
    Hal ini diketahui saat JPU membacakan surat dakwaan atas nama Sri Wahyuningsih selaku Direktur Sekolah Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah pada tahun 2020-2021 sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Direktorat Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2020-2021.
    “Bahwa pada tanggal 2 Desember 2019, terdakwa Nadiem Anwar Makarim membentuk tim teknologi (Wartek), di antaranya Ibrahim Arief alias IBAM yang merupakan tenaga konsultan di bawah Yayasan PSPK dengan gaji Rp163 juta nett per bulan,” ujar salah satu jaksa dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025).
    Adapun kasus ini diduga menyebabkan kerugian keuangan negara senilai Rp2,1 triliun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kisah Prajurit Ukraina yang Tak Dihormati sebagai Pahlawan

    Kisah Prajurit Ukraina yang Tak Dihormati sebagai Pahlawan

    Kyiv

    Artikel ini mengandung detail yang mengganggu dan referensi tentang bunuh diri. Beberapa nama telah diubah untuk melindungi identitas.

    Kateryna terus menangis ketika menceritakan kembali mengenai putranya, Orest. Suaranya bahkan bergetar karena campuran marah dan luka saat harus menjelaskan bagaimana putranya meninggal.

    “Negara mengambil anak saya, mengirimnya ke perang, dan mengembalikan tubuhnya dalam kantong. Itu saja. Tidak ada bantuan, tidak ada kebenaran, tidak ada apa-apa.”

    Orest meninggal di garis depan Ukraina yang berada dekat Chasiv Yar, di wilayah Donetsk pada 2023. Menurut penyelidikan resmi militer, ia meninggal akibat luka yang disebabkan diri sendiri atau bunuh diri.

    Atas dasar ini, Kateryna meminta agar identitasnya dan putranya dirahasiakan mengingat stigma yang melekat di Ukraina terkait bunuh diri dan gangguan kesehatan mental.

    Tentara Ukraina sepanjang garis depan dekat Chasiv Yar di Donetsk (EPA)

    Namun, tak ada data yang pasti mengenai jumlah tentara Ukraina yang tewas dalam pertempuran selama beberapa tahun ini.

    Bahkan ada tragedi yang lebih kelam di balik tewasnya para tentara Ukraina, yakni mereka yang bunuh diri dan kepedihan keluarga yang ditinggalkan beserta stigma dan keheningan yang mengiringi.

    Tentu saja, tidak ada statistik resmi terkait perihal bunuh diri ini di kalangan tentara.

    Upacara pemakaman dengan penghormatan militer diadakan di Lviv untuk seorang prajurit yang tewas dalam pertempuran (Reuters)

    Pejabat setempat menggambarkannya sebagai kejadian luar biasa sehingga jumlahnya tak banyak. Namun, aktivis hak asasi manusia dan keluarga yang berduka percaya angkanya mungkin mencapai ratusan.

    Cerita Kateryna hanya salah satu dari tiga cerita yang dikumpulkan BBC. Mereka merupakan keluarga yang anggotanya meninggal karena bunuh diri selama bertugas. Setiap cerita mengungkapkan pola yang menyedihkan tentang kelelahan psikologis dan sistem yang mengabaikan mereka.

    ‘Anak saya ditangkap, bukan dipanggil’

    Orest adalah pemuda berusia 25 tahun yang pendiam. Ia gemar membaca buku dan bermimpi memiliki karier akademis. Semula pada awal perang berlangsung, Orest dinyatakan tak layak bertugas karena punya permasalahan penglihatan.

    Namun pada 2023, patroli perekrutan menghentikannya di jalan. Kemampuan penglihatannya diperiksa ulang. Hasilnya, Orest diputuskan layak bertempur. Tak lama setelah itu, ia dikirim ke garis depan sebagai spesialis komunikasi.

    “Orest ditangkap, bukan dipanggil,” kata Kateryna dengan nada getir.

    Pusat perekrutan lokal membantah tuduhan tersebut kepada BBC. Meski ada gangguan dalam penglihatan, Orest dinilai “cukup layak” bertugas selama perang sehingga dipanggil.

    Pascapenugasan di dekat Chasiv Yar, Orest menjadi semakin tertutup dan depresi, kenang Kateryna. Ia pun menulis surat kepada putranya tiap hari selama 650 hari lebih hingga kabar buruk itu sampai. Kesedihannya makin menjadi saat pemberitahuan penyebab kematian putranya.

    Di Ukraina, bunuh diri dianggap sebagai kerugian non-tempur. Keluarga dari mereka yang meninggal karena bunuh diri tidak menerima kompensasi, kehormatan militer, atau pengakuan publik.

    “Di Ukraina, seolah-olah kita telah dibagi,” kata Kateryna. “Beberapa orang meninggal dengan cara yang benar, dan yang lain meninggal dengan cara yang salah.”

    ‘Perang menghancurkannya’

    Mariyana ingin identitasnya disembunyikan karena stigma yang melekat pada bunuh diri di Ukraina (BBC)

    Kegetiran lain juga dialami oleh Mariyana dari Kyiv. Serupa dengan Kateryna, ia juga ingin identitasnya dan suaminya, Anatoliy dirahasiakan.

    Suaminya, Anatoliy pernah ditolak karena pengalaman militer yang kurang. Walakin, ia “terus kembali hingga mereka menerimanya,” kata Mariyana sembari tersenyum tipis. Anatoliy pun bergabung secara sukarela dalam pertempuran pada 2022.

    Anatoliy ditugaskan sebagai penembak mesin di dekat Bakhmut, salah satu front paling berdarah dalam perang. “Setelah satu misi yang menewaskan sekitar 50 orang. Dia berubah, pendiam dan menjaga jarak,” kenang Mariyana.

    Pertempuran berlanjut. Anatoliy kehilangan sebagian lengannya dan dikirim ke rumah sakit. Namun pada suatu malam, setelah menelepon Mariyana, ia bunuh diri di halaman rumah sakit. “Perang menghancurkannya,” katanya sambil menangis.

    “Dia tidak bisa hidup dengan apa yang dia lihat.”

    Baca juga:

    Mariyana kian terpuruk ketika mendapati pejabat setempat menolak memberinya pemakaman militer sebagai penghormatan karena penyebab Anatoliy berpulang adalah bunuh diri.

    “Ketika dia berada di garis depan, dia dianggap berguna. Tapi sekarang dia bukan pahlawan?” ujar Mariyana yang merasa dikhianati negara.

    “Negara membuang saya ke pinggir jalan,” katanya. “Saya memberikan suami saya kepada mereka, dan mereka meninggalkanku sendirian tanpa apa-apa.”

    Deritanya belum tuntas. Mariyana harus menghadapi stigma dari para janda yang suaminya meninggal karena bertempur.

    Sumber dukungan satu-satunya adalah komunitas online perempuan seperti dirinya, yakni para janda yang suaminya meninggal karena bunuh diri ketika bertugas.

    Mereka ingin pemerintah mengubah undang-undang agar keluarga yang ditinggalkan memiliki hak dan pengakuan yang sama dengan keluarga militer lainnya.

    ‘Rasanya dunia runtuh’

    Viktoria di Lviv memiliki kecemasan lain. Ia masih tidak bisa membicarakan kematian suaminya secara terbuka karena takut dikecam. BBC juga tidak menggunakan nama asli Viktoria dan suaminya, Andriy.

    Mirip dengan Anatoliy, Andriy tetap berkeras bergabung dalam pasukan perang meski menderita kelainan jantung bawaan. Ia pun bertugas menjadi sopir di unit pengintaian dan menyaksikan beberapa pertempuran paling sengit, termasuk pembebasan Kherson.

    Pada Juni 2023, Viktoria menerima panggilan telepon yang memberitahukan bahwa Andriy telah bunuh diri. “Rasanya seperti dunia runtuh,” katanya

    Jenazahnya tiba 10 hari kemudian. Namun, ia diberitahu bahwa tidak boleh melihat suaminya untuk terakhir kalinya.

    Seorang pengacara yang disewanya kemudian menemukan ketidakkonsistenan dalam penyelidikan kematiannya. Foto-foto dari lokasi kejadian membuatnya meragukan versi resmi kematian suaminya. Militer Ukraina akhirnya setuju untuk membuka kembali penyelidikan dan mengakui ada kesalahan.

    “Saya berjuang untuk namanya. Dia tidak bisa membela diri lagi. Perang saya belum berakhir.”

    Mereka yang bunuh diri juga pahlawan

    Oksana Borkun yang mengelola komunitas dukungan untuk janda-janda militer kini menaungi sekitar 200 keluarga yang kehilangan anggota keluarga akibat bunuh diri.

    “Jika itu bunuh diri, maka dia bukan pahlawan. Itu yang dipikirkan orang. Karena itu juga, beberapa gereja menolak mengadakan pemakaman. Bahkan beberapa kota tidak mau memasang foto mereka di dinding peringatan.”

    Menurut Oksana, banyak keluarga meragukan penjelasan resmi tentang kematian. “Beberapa kasus diselesaikan terlalu cepat,” tambah Oksana.

    Olha Reshetylova, perempuan pertama yang menjabat sebagai ombudsman militer Ukraina (BBC)

    Pastor militer Father Borys Kutovyi berkata telah menyaksikan setidaknya tiga kasus bunuh diri di bawah komandonya sejak invasi skala penuh dimulai. Baginya, satu kasus bunuh diri pun terlalu banyak. “Setiap kasus bunuh diri berarti kita gagal di suatu tempat.”

    Ia memahami banyak prajurit yang bukan berasal dari didikan militer kemudian meniti karier. Mereka yang bukan berasal dari karier militer ini sangat rentan secara psikologis.

    Karena itu, Oksana maupun Pastor Borys mengatakan bahwa mereka yang meninggal karena bunuh diri seharusnya tetap dianggap sebagai pahlawan.

    Olha Reshetylova, ombudsman militer Ukraina, menyampaikan laporan yang diterimanya tercatat empat kasus bunuh diri militer tiap bulannya. Ia mengakui bahwa upaya yang dilakukan belum cukup.

    “Mereka telah mengalami neraka. Bahkan pikiran yang paling kuat pun bisa hancur,” ujar Reshetylova pada BBC.

    Kini, ia tengah mendorong reformasi sistemik. “Keluarga berhak mengetahui kebenaran,” katanya.

    “Mereka tidak percaya pada penyelidik. Dalam beberapa kasus, bunuh diri mungkin menyembunyikan pembunuhan.”

    Selain itu, perlu dibangun sekolah psikologi militer yang layak meski membutuhkan waktu bertahun-tahun.

    “Kita harus bersiap sekarang. Orang-orang ini adalah tetangga dan rekan kerja Anda. Mereka telah melewati neraka. Semakin hangat kita menyambut mereka, semakin sedikit tragedi yang terjadi.”

    Dengan laporan tambahan dari Kevin McGregor, Oleksii Nazaruk, dan Phoebe Hopson.

    Jika Anda mengalami masalah terkait bunuh diri atau perasaan putus asa, informasi tentang organisasi yang menyediakan nasihat dan dukungan bagi orang-orang di Inggris tersedia melalui BBC Action Line. Bantuan dan dukungan di luar Inggris dapat ditemukan di Befrienders Worldwide.

    Tonton juga video “Zelensky: Rusia Sedang Mempersiapkan 2026 Sebagai Tahun Perang”

    (nvc/nvc)