Blog

  • Pembahasan UMP Jakarta 2026 Ditargetkan Rampung Hari Ini, Naik Berapa?

    Pembahasan UMP Jakarta 2026 Ditargetkan Rampung Hari Ini, Naik Berapa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan pembahasan terkait dengan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 bisa rampung pada hari ini, Senin (22/12/2025).

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan pengumuman UMP ditagretkan dapat rampung hari ini, sehingga dapat segera resmi diumumkan kepada masyarakat.

    “Sekarang sedang dilakukan pembahasan untuk itu, mudah-mudahan hari ini selesai, karena saya juga memberikan batasan bahwa kalau bisa selesai pada hari ini,” kata Pramono saat dijumpai di Balai Kota, Senin (22/12/2025).

    Pramono mengatakan, hari ini pembahasan yang terakhir akan dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebagai penengah antara para pengusaha dan buruh.

    Pramono menjelaskan pembahasan itu juga akan mengacu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 sebagai acuan pedoman di dalam pembahasan untuk penentuan UMP 2026.

    “Di dalam UMP yang telah diterapkan sesuai dengan PP tersebut, besarannya adalah 0,5 sampai dengan 0,9. Tarik-menarik pasti terjadi,” ungkap Pramono.

    Kendati demikian, Pramono mengatakan Pemerintah Jakarta akan bersikap adil terhadap pengusaha maupun buruh.

    Sebelumnya, Pramono sempat menjanjikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 lebih cepat dari target pemerintah pusat.

    Pramono meyakini, Jakarta bisa mengumumkan besaran UMP 2026 lebih cepat. Namun, ia tidak merinci kapan tepatnya hal itu akan resmi diumumkan.

    Selain itu, Pramono juga memastikan bahwa UMP 2026 akan naik. “Pasti ada kenaikan. Karena ‘alfa’-nya ada ‘range’-nya, tinggal disesuaikan dengan inflasi, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya,” kata Pramono.

    Diberitakan sebelumnya, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 36/2021 tentang Pengupahan, yang salah satunya mengatur formula upah minimum.

    Beleid tersebut telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Desember 2025 dan diundangkan pada tanggal yang sama. Dalam pertimbangannya, pemerintah menyebutkan bahwa perubahan aturan ini dilakukan atas amanat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023 serta untuk menjaga daya beli pekerja/buruh guna penghidupan yang layak, menjaga kelangsungan usaha serta stabilitas ekonomi nasional.

    Perubahan terkait formula upah minimum salah satunya tercantum dalam Pasal 26, yang mana ayat (3) menegaskan bahwa indeks tertentu atau alfa merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota, dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja, serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja/buruh.

    Tak ada perubahan terkait formula upah minimum dalam Pasal 26 ayat (4) dan ayat (5), yakni nilai penyesuaian upah minimum tetap dihitung dengan rumus inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa).

    Lebih lanjut, ayat (6) pasal yang sama menyatakan bahwa alfa merupakan variabel yang berada dalam rentang nilai 0,5 sampai dengan 0,9. Rentang ini lebih tinggi dari ketentuan sebelumnya sebesar 0,1 sampai dengan 0,3.

    Sementara itu, pada ayat (7) tertuang bahwa dewan pengupahan provinsi dan dewan pengupahan kabupaten/kota berwenang menentukan besaran alfa dengan mempertimbangkan dua hal, yakni kepentingan keseimbangan pekerja dan Perusahaan, serta perbandingan antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak.

    Berbagai perubahan terkait upah minimum lainnya mencakup Pasal 4 ayat (1a), yang menegaskan peran pemerintah daerah dan Dewan Pengupahan untuk terlibat dalam penetapan kebijakan pengupahan oleh pemerintah pusat. Di samping itu, pada Pasal 25 ayat (1) ditambahkan bahwa upah minimum juga mencakup upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) yang diatur dalam bagian terpisah.

  • RS EMC Alam Sutera Lakukan Operasi Bariatrik Pertama di RI Pakai Robot

    RS EMC Alam Sutera Lakukan Operasi Bariatrik Pertama di RI Pakai Robot

    Jakarta

    RS EMC Alam Sutera berhasil melakukan operasi bariatrik pertama di Indonesia menggunakan teknologi da Vinci Xi Robotic Surgery. Prosedur ini menjadi langkah maju dalam penanganan obesitas dengan pendekatan bedah yang lebih presisi, aman, dan minim invasif.

    Presiden Direktur PT Sarana Meditama International & Direktur RS EMC Alam Sutera dr. Juniwati Gunawan, M.M menyampaikan keberhasilan operasi ini menandai komitmen rumah sakit dalam mengadopsi inovasi medis terkini.

    Ia mengatakan Robotic Surgery bukan untuk menggantikan peran dokter, melainkan menjadi alat bantu yang memperkuat kemampuan tenaga medis dalam memberikan pelayanan yang lebih aman, presisi, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

    “Kami terus berinvestasi pada teknologi dan sumber daya manusia agar dapat memberikan layanan terbaik bagi pasien. Kehadiran da Vinci Xi Robotic Surgery ini menjadi wujud nyata komitmen tersebut,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (19/12/2025).

    Sementara itu Dokter Spesialis Bedah Subspesialis Digestive RS EMC Alam Sutera, dr. Handy Wing, Sp.B, Subsp.BD(K), FBMS, FICS, FInaCS mengatakan operasi bariatrik dengan bantuan robotik memberikan manfaat signifikan bagi pasien, antara lain sayatan yang lebih kecil, risiko komplikasi yang lebih rendah, nyeri pasca operasi yang minimal, serta pemulihan yang lebih cepat.

    “Teknologi ini memberikan keunggulan klinis yang signifikan. Dengan da Vinci Xi Robotic Surgery kami dapat melakukan tindakan bedah dengan akurasi yang jauh lebih tinggi, terutama pada prosedur yang kompleks. Hal ini berdampak langsung pada keselamatan pasien dan hasil klinis yang lebih optimal,” tegasnya.

    Foto: RS EMC Alam Sutera

    Operasi Bariatrik adalah salah satu solusi masalah obesitas yang semakin banyak terjadi saat ini. Dalam tindakan ini dilakukan modifikasi saluran pencernaan pasien. Prosedur ini bukan merupakan operasi kosmetik, melainkan langkah medis untuk menangani obesitas yang tidak berhasil diatasi melalui diet atau olahraga.

    Selama 10 tahun terakhir, RS EMC Alam Sutera melakukan operasi bariatrik dengan metode Laparoskopi, dan hingga saat ini tercatat sudah lebih dari 1.200 operasi bariatrik berhasil dilakukan dan membantu pasien mencapai penurunan berat badan 50-70% dalam kurun waktu 12-18 bulan setelah operasi.

    Dengan kehadiran da Vinci Xi Robotic Surgery, tindakan bariatrik kini bisa dilakukan dengan robotik dan memberikan hasil yang lebih baik lagi.

    Operasi bariatrik robotik telah dilakukan perdana pada tanggal 11 & 12 Desember 2025 oleh tim dokter spesialis bedah digestif RS EMC Alam Sutera yang sudah mendapatkan pelatihan khusus penggunaan sistem da Vinci Xi Robotic Surgery.

    Teknologi robotik ini memungkinkan dokter melakukan tindakan dengan tingkat akurasi tinggi, visualisasi tiga dimensi yang lebih jelas, serta kontrol gerakan yang lebih stabil selama prosedur berlangsung.

    Selain itu tentunya memberikan manfaat signifikan bagi pasien, antara lain nyeri pasca operasi yang lebih minimal, risiko perdarahan yang lebih rendah, serta waktu pemulihan yang lebih cepat.

    Operasi bariatrik merupakan salah satu metode efektif dalam menangani obesitas dan penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, dan gangguan metabolik lainnya. Dengan dukungan teknologi robotik, prosedur ini diharapkan dapat memberikan hasil klinis yang optimal serta meningkatkan kualitas hidup pasien.

    Adapun da Vinci Xi Robotic Surgery diproduksi oleh Intuitive Surgical Inc., perusahaan pionir teknologi medis yang berbasis di Sunnyvale, California. Da Vinci Xi adalah sistem bedah robotik generasi ke-empat yang paling canggih saat ini untuk prosedur bedah invasif minimal.

    Foto: RS EMC Alam Sutera

    Banyak negara yang sudah memproduksi sistem robotik, namun Intuitive adalah pelopor dalam dunia robotik ini. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan dokter bedah dalam melakukan operasi kompleks dengan presisi tinggi melalui:

    • Empat Lengan Robotik: Memberikan fleksibilitas lebih besar untuk menjangkau area tubuh yang sulit diakses oleh tangan manusia.

    • Visi 3D High-Definition: Memberikan tampilan organ tubuh yang sangat detail dan diperbesar bagi dokter.

    Dengan kecanggihan teknologi alat ini dapat dicapai presisi tindakan medis, mempercepat proses pemulihan pasien, serta mendukung tenaga medis dalam memberikan pelayanan yang optimal.

    Selain untuk operasi bariatrik, da Vinci Xi Robotic Surgery juga akan digunakan untuk bedah lainnya seperti Bedah Digestive, Bedah Urologi, Bedah Hepatobilier, Bedah Ginekologi, Bedah Umum, dan bidang-bidang lainnya yang dimungkinkan untuk menggunakan alat ini.

    RS EMC Alam Sutera memastikan bahwa setiap tindakan robotic surgery dilakukan sesuai standar keselamatan pasien, didukung fasilitas modern, serta tim medis multidisiplin berpengalaman yang telah menjalani pelatihan dan sertifikasi sesuai standar yang berlaku.

    Ke depannya, RS EMC Alam Sutera berkomitmen untuk terus mengembangkan layanan bedah berbasis robotik sebagai bagian dari transformasi layanan kesehatan yang inovatif dan berorientasi pada pasien.

    (EMC Healthcare/sls)

  • Walkot Pekanbaru Canangkan Penguatan Pendidikan Lingkungan di Sekolah

    Walkot Pekanbaru Canangkan Penguatan Pendidikan Lingkungan di Sekolah

    Pekanbaru

    Pemerintah Kota Pekanbaru mencanangkan penguatan pendidikan lingkungan hidup di sekolah-sekolah sebagai langkah strategis membentuk generasi peduli alam. Kebijakan ini terinspirasi dari semangat Green Policing yang dilakukan oleh Polda Riau.

    Pada kebijakan ini, Kapolda Irjen Herry Heryawan menempatkan pelestarian lingkungan sebagai fondasi menjaga masa depan daerah di tengah ancaman perubahan iklim dan degradasi alam.

    Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan pendidikan lingkungan harus ditanamkan sejak dini dan tidak berhenti pada kegiatan simbolik semata.

    “Kami melihat program Green Policing Polda Riau itu sangat menginspirasi. Gerakan menanam pohon yang masif sangat cocok diimplementasikan, dan sudah kami terapkan juga di sekolah-sekolah Pekanbaru,” kata Agung Nugroho Senin (22/12).

    Menurutnya, sekolah merupakan ruang paling efektif untuk membangun pola pikir, karakter, dan kebiasaan anak agar tumbuh sebagai generasi yang bertanggung jawab terhadap alam.

    Program pendidikan lingkungan ini akan diterapkan secara bertahap mulai dari jenjang PAUD, SD, hingga SMP di seluruh Kota Pekanbaru.

    Implementasinya mencakup penguatan muatan lokal lingkungan hidup, praktik langsung seperti penanaman pohon, pengelolaan sampah berbasis sekolah, konservasi air, hingga pembiasaan gaya hidup ramah lingkungan dalam aktivitas sehari-hari di sekolah.

    Agung menekankan bahwa pendidikan lingkungan tidak dimaksudkan untuk menambah beban mata pelajaran baru bagi siswa.

    Sebaliknya, nilai-nilai ekologis akan diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada, sehingga siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata.

    “Kami ingin anak-anak tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga memiliki empati terhadap lingkungan. Dari sekolah, kesadaran itu akan tumbuh dan dibawa ke rumah serta masyarakat,” lanjut Agung.

    Untuk memastikan program berjalan berkelanjutan, Pemko Pekanbaru akan menggandeng berbagai pihak, mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, akademisi, komunitas lingkungan, hingga unsur aparat keamanan.

    Kolaborasi lintas sektor ini dinilai penting agar pendidikan lingkungan tidak berhenti di ruang kelas, melainkan berdampak langsung pada perilaku sosial dan kualitas lingkungan kota.

    Pencanangan pendidikan lingkungan ini juga sejalan dengan meningkatnya perhatian nasional terhadap isu pelestarian alam dan pembangunan berkelanjutan.

    Pemerintah daerah diharapkan mengambil peran aktif dalam mencetak generasi yang mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan kota dan kelestarian lingkungan.

    Melalui kebijakan ini, Wali Kota Pekanbaru berharap sekolah-sekolah menjadi pusat lahirnya agen perubahan lingkungan.

    “Kalau sejak kecil anak-anak sudah terbiasa menjaga alam, maka di masa depan Pekanbaru akan memiliki warga yang sadar lingkungan dan mampu menjaga keberlanjutan kota,” tutur Agung Nugroho.

    (anl/ega)

  • Tes Kemampuan Akademik SD dan SMP 2026 Segera Digelar, Cek Jadwalnya

    Tes Kemampuan Akademik SD dan SMP 2026 Segera Digelar, Cek Jadwalnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah mengumumkan jadwal pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs/sederajat yang dijadwalkan pada 2026. 

    Adapun, TKA ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas pemetaan capaian akademik peserta didik sejak pendidikan dasar.

    Berdasarkan dokumen resmi Kemendikdasmen, pelaksanaan TKA SD dan SMP akan diawali dengan tahapan pendaftaran yang berlangsung pada 19 Januari hingga 28 Februari 2026. Seluruh satuan pendidikan perlu memastikan kesiapan administrasi dan data peserta didik sebelum tahapan berikutnya dimulai.

    Setelah pendaftaran, Kemendikdasmen akan menggelar simulasi TKA sebagai bagian dari mitigasi risiko teknis. Simulasi untuk jenjang SMP dijadwalkan pada 23 Februari hingga 1 Maret 2026, sedangkan simulasi TKA SD akan dilaksanakan pada 2 hingga 8 Maret 2026.

    Tahapan simulasi ini bertujuan memberikan pengalaman awal bagi peserta didik sekaligus menguji kesiapan infrastruktur teknologi, jaringan internet, serta mekanisme pengawasan. Pemerintah menilai simulasi menjadi krusial untuk menekan potensi kendala teknis yang sempat muncul pada pelaksanaan TKA jenjang pendidikan menengah.

    “Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kesiapan satuan pendidikan dan murid dalam menghadapi TKA berikutnya,” demikian isi dokumen tersebut dikutip Senin (22/12/2025).

    Adapun pelaksanaan TKA utama untuk jenjang SMP direncanakan berlangsung pada 6 hingga 16 April 2026. Sementara itu, TKA SD dijadwalkan digelar pada 20 hingga 30 April 2026. 

    Kemendikdasmen juga menyiapkan jadwal susulan bagi peserta didik yang berhalangan mengikuti TKA utama. Pelaksanaan TKA susulan direncanakan berlangsung pada 11 hingga 17 Mei 2026, dengan prosedur dan standar pelaksanaan yang sama seperti jadwal utama.

    Setelah seluruh tahapan tes selesai, proses pengolahan hasil akan dilakukan pada 18 hingga 23 Mei 2026. Pemerintah menargetkan pengumuman hasil TKA SD dan SMP dapat dilakukan secara nasional pada 24 Mei 2026.

    Jadwal Pelaksanaan TKA Jenjang SD dan SMP 2026

    1. Pendaftaran

    19 Januari–28 Februari 2026

    2. Simulasi

    * SMP: 23 Februari–1 Maret 2026

    * SD: 2–8 Maret 2026

    3. Gladi Bersih

    9–17 Maret 2026

    4. Pelaksanaan Utama

    * SMP: 6–16 April 2026

    * SD: 20–30 April 2026

    5. Pelaksanaan Susulan

    11–17 Mei 2026

    6. Pengolahan Hasil

    18–23 Mei 2026

    7. Pengumuman Hasil

    24 Mei 2026

  • Semringah Pelaku Usaha Hotel & Restoran Sambut Musim Libur Akhir Tahun

    Semringah Pelaku Usaha Hotel & Restoran Sambut Musim Libur Akhir Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha perhotelan dan restoran menaruh harapan besar pada momentum libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) untuk mendongkrak kinerja bisnis yang sepanjang 2025 masih berada dalam tekanan.

    Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran menyebut momen Nataru menjadi salah satu periode krusial di akhir tahun yang diharapkan mampu mendorong tingkat hunian dan perputaran ekonomi sektor pariwisata.

    Maulana menuturkan, peningkatan pergerakan wisatawan selama Nataru berpotensi terjadi seiring dengan berbagai insentif pemerintah, seperti diskon tarif tol dan potongan harga tiket pesawat. Insentif tersebut diharapkan mampu mendorong mobilitas masyarakat dan berdampak langsung pada kenaikan okupansi hotel dan kunjungan ke restoran.

    “Harapannya tentu dengan berbagai insentif itu benar-benar terjadi peningkatan okupansi, setidaknya selama tiga sampai lima hari puncak liburan,” ujarnya kepada Bisnis dikutip, Sabtu (20/12/2025).

    Secara historis, tingkat hunian hotel pada periode akhir tahun di destinasi favorit bisa menembus 90%. 

    Namun, dengan kondisi saat ini, PHRI menilai capaian tersebut cukup berat secara nasional. Maulana memperkirakan okupansi di kisaran 70%–80% sudah tergolong positif, terutama mengingat adanya sejumlah daerah yang terdampak bencana dan gangguan akses, khususnya di beberapa wilayah Sumatra.

    “Beberapa daerah seperti Sumatra Barat yang biasanya menjadi tujuan wisata domestik mengalami kendala karena bencana dan akses jalan terputus. Ini tentu memengaruhi pergerakan wisatawan,” jelasnya. 

    Sebaliknya, situasi di Pulau Jawa relatif lebih kondusif, meski tetap dihadapkan pada risiko cuaca ekstrem yang bisa menahan mobilitas.

    Lebih jauh, Maulana mengakui bahwa sepanjang 2025 industri hotel dan restoran belum menunjukkan pemulihan. Secara year-on-year hingga awal Oktober 2025, okupansi industri perhotelan masih tertekan hampir 5% dan bahkan lebih rendah dibandingkan capaian 2022. Penurunan tersebut berdampak signifikan terhadap pendapatan, dengan rata-rata penurunan revenue yang disebut mencapai sekitar 60%.

    Tekanan itu tak lepas dari kebijakan efisiensi dan pengetatan anggaran pemerintah yang berimbas pada minimnya aktivitas perjalanan dinas dan kegiatan pemerintah di daerah. Padahal, selama ini belanja pemerintah menjadi salah satu penopang utama industri hotel, khususnya di daerah.

    Menatap 2026, PHRI melihat tantangan masih berlanjut. Efisiensi anggaran dan pemotongan transfer ke daerah dikhawatirkan membuat aktivitas ekonomi daerah tetap terbatas. Oleh karena itu, PHRI berharap pemerintah mulai mendorong belanja lebih awal di tahun depan serta memikirkan program alternatif untuk menggantikan pasar pemerintah, termasuk menghidupkan kembali kegiatan MICE (meeting, incentive, convention, exhibition).

    “Selama ini MICE sangat membantu industri hotel dan pariwisata daerah. Dampaknya besar, bukan hanya untuk hotel, tetapi juga ekonomi kreatif dan UMKM,” kata Maulana.

    Di tengah tekanan tersebut, libur Nataru tetap dipandang sebagai momentum penting. Bersama libur Lebaran dan libur sekolah, Nataru menjadi salah satu periode yang paling dinanti pelaku usaha karena berpotensi memicu lonjakan kinerja. Pelaku industri pun didorong untuk mengoptimalkan promosi, mengangkat keunikan daerah, serta menawarkan konsep liburan khas Nataru yang berfokus pada kebersamaan dan rekreasi keluarga.

    “Kalau dimaksimalkan, Nataru bisa memberi dampak positif, terutama untuk wisatawan domestik dan daerah-daerah yang sudah siap menyambut kunjungan,” katanya.

  • Peneliti Ungkap Kebiasaan yang Bikin Otak 8 Tahun Lebih Muda, Anti Pikun

    Peneliti Ungkap Kebiasaan yang Bikin Otak 8 Tahun Lebih Muda, Anti Pikun

    Jakarta

    Sebuah penelitian terbaru yang dilakukan oleh ilmuwan University of California, menemukan beberapa kebiasaan simpel yang bisa dilakukan agar otak bisa awet muda, bahkan hingga 8 tahun lebih muda. Jawabannya adalah tidur yang nyenyak, kemampuan mengelola stres baik, dan kehidupan sosial yang baik.

    Studi ini melibatkan 128 orang dewasa paruh baya hingga lanjut usia dari empat benua yang perkembangannya diikuti hingga 2 tahun. Hampir 70 persen pesertanya adalah seorang perempuan dan kebanyakan mengalami nyeri kronis.

    Melalui pemeriksaan MRI, peneliti lalu memperkirakan usia otak tiap peserta. Lalu, usia otak tersebut dibandingkan dengan usia biologis mereka.

    Hasilnya, peserta yang melakukan kombinasi faktor psikologis dan gaya hidup paling sehat, memiliki otak yang terlihat lebih muda sampai 8 tahun dari perkiraan.

    Sebaliknya, responden yang mengalami ‘kesulitan hidup’ seperti nyeri kronis, pendapatan rendah, pendidikan rendah, hingga kerugian sosial, dikaitkan dengan otak yang terlihat lebih tua.

    Meski demikian, peneliti mengatakan gaya hidup positif yang kuat dapat mengalahkan efek dari ‘kesulitan hidup’ yang memicu penuaan pada otak. Mereka juga menambahkan penuaan otak juga dapat dipicu oleh kebiasaan merokok dan berat badan tidak sehat.

    “Pesan dari berbagai penelitian kami konsisten. Perilaku yang mendukung kesehatan tidak hanya berkaitan dengan nyeri yang lebih rendah dan fungsi fisik yang lebih baik, tetapi juga tampaknya benar-benar memperkuat kesehatan secara bertahap pada tingkat yang bermakna,” ujar peneliti Kimberly Sibille, dikutip dari Daily Mail, Kamis (18/12/2025).

    Penelitian ini menambah bukti kesehatan mental dan pilihan gaya hidup berperan penting dalam menjaga kesehatan otak. Efeknya bahkan muncul pada orang yang hidup dengan nyeri kronis atau kondisi kesehatan jangka panjang.

    Temuan ini muncul seiring dengan penelitian terpisah yang menunjukkan bahwa ciri kepribadian tertentu dapat memengaruhi panjang umur seseorang.

    Dalam sebuah analisis besar yang dipimpin peneliti dari University of Limerick, para ilmuwan menelaah data dari lebih dari setengah juta orang. Selama periode penelitian, 43.851 peserta meninggal dunia.

    Kepribadian Menentukan Panjang Umur

    Tim peneliti mengkaji lima sifat kepribadian utama, yaitu neurotisisme, ekstroversi, keterbukaan, keramahan, dan kehati-hatian (conscientiousness), serta hubungannya dengan risiko kematian.

    Orang dengan tingkat neurotisisme yang lebih tinggi, yang ditandai dengan mudah cemas dan ketidakstabilan emosi, memiliki risiko meninggal lebih dini sebesar 3 persen lebih tinggi.

    Orang dengan tingkat conscientiousness lebih tinggi, yang berkaitan dengan sifat teratur, disiplin, dan dapat diandalkan, dikaitkan dengan risiko kematian 10 persen lebih rendah. Lalu, ekstroversi yang mencerminkan sifat mudah bergaul dan keterlibatan sosial, dikaitkan dengan risiko kematian tiga persen lebih rendah.

    Terakhir, tidak ditemukan hubungan yang jelas antara angka kematian dengan sifat keterbukaan maupun keramahan.

    “Penelitian kami menunjukkan bahwa cara kita berpikir, merasakan, dan berperilaku tidak hanya berkaitan dengan kepuasan hidup dan hubungan sosial, tetapi juga dengan seberapa panjang usia kita,” kata Dr Máire McGeehan, profesor madya di University of Limerick yang memimpin studi tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (avk/kna)

  • Kasus Asusila Anak Marak di Gresik, Diduga Dipicu Kurangnya Pengawasan

    Kasus Asusila Anak Marak di Gresik, Diduga Dipicu Kurangnya Pengawasan

    Gresik (beritajatim.com) – Maraknya kasus asusila anak di Gresik kembali memicu kekhawatiran publik setelah seorang siswi kelas satu SD berinisial NK (8) di Kecamatan Panceng menjadi korban kekerasan seksual. Minimnya pengawasan orang tua serta rendahnya edukasi perlindungan diri pada anak disebut menjadi faktor pemicu utama yang membuat pelaku dengan mudah melancarkan aksinya.

    Terbaru, Unit PPA Satreskrim Polres Gresik menangkap AR (28), seorang pria asal Pasuruan yang tinggal di kontrakan wilayah Panceng. Pelaku diduga melakukan tindakan tak senonoh terhadap NK dengan memanfaatkan bujuk rayu dan iming-iming barang sepele.

    “Penyebab kasus tersebut terjadi lagi karena anak mudah dibujuk rayu dengan iming-iming, dan pelakunya biasanya orang terdekat,” ujar Kepala Dinas Keluarga Berencana Perlindungan Perempuan dan Anak (KBPPA) Gresik, dr. Titik Ernawati, Senin (22/12/2025).

    Kasus asusila anak di Gresik kali ini bermula saat korban sedang berjalan pulang ke rumah. AR yang sudah memantau situasi kemudian memanggil korban dan mengajaknya ke dalam kamar kontrakan dengan janji akan diberikan uang dan susu.

    Di dalam kamar, korban dipaksa menuruti kemauan pelaku. Tak hanya itu, AR juga menggunakan intimidasi agar korban tidak melaporkan kejadian tersebut kepada siapa pun.

    “Pelaku mengancam akan memukul korban apabila menceritakan kejadian tersebut kepada siapa pun,” jelas Kasat Reskrim Polres Gresik, AKP Arya Widjaya. Namun, korban akhirnya berani melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya hingga pelaku berhasil diringkus di tempat kontrakannya.

    Menanggapi fenomena ini, dr. Titik Ernawati menegaskan bahwa peran pemerintah melalui sekolah ramah anak tidak akan cukup tanpa dukungan penuh dari lingkungan keluarga. KBPPA Gresik pun berencana untuk semakin masif menggelar forum edukasi bagi para orang tua.

    “Kami sudah menginisiasi sekolah ramah anak, sekolah orang tua hebat, dan sekolah perempuan bunda puspa. Namun, peran orang tua serta lingkungan juga turut mempengaruhi asusila terhadap anak,” tegasnya.

    Pihak kepolisian kini memastikan AR akan diproses hukum secara maksimal untuk memberikan efek jera. Pelaku dijerat pasal berlapis, yakni UU Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara serta UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). [dny/beq]

  • MBG Saat Libur Sekolah Diusulkan Dialihkan untuk Bantu Korban Bencana di Sumatera

    MBG Saat Libur Sekolah Diusulkan Dialihkan untuk Bantu Korban Bencana di Sumatera

    MBG Saat Libur Sekolah Diusulkan Dialihkan untuk Bantu Korban Bencana di Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengusulkan agar anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat libur sekolah, dialihkan untuk membantu penanggulangan bencana di Sumatera.
    Selain itu, anggaran MBG pada masa
    libur sekolah
    juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat fasilitas kesehatan dan pemulihan gizi di daerah dengan kasus
    stunting akut
    .
    “Alih-alih memaksakan program di masa yang kurang relevan, bukankah lebih bijak bila anggaran tersebut dialihkan untuk merespons kebutuhan mendesak lainnya?” kata Charles saat dihubungi, Senin (22/12/2025).
    “Misalnya, membantu korban bencana di Sumatera atau memperkuat fasilitas kesehatan dan pemulihan gizi di daerah terdampak stunting akut,” sambungnya.
    Politikus PDI-P itu berharap pemerintah meninjau kembali kebijakan pendistribusian MBG selama masa libur sekolah, agar tujuan awal program untuk memenuhi dan memperbaiki gizi rakyat tetap terjaga.
    “Saya berharap pemerintah bisa benar-benar meninjau kembali pelaksanaan MBG di masa libur, demi memastikan program ini tetap berjalan sesuai dengan tujuannya,” ucapnya.
    Charles mengingatkan agar pelaksanaan program agar jangan semata-mata didorong oleh upaya mengejar serapan anggaran di akhir tahun 2025.
    Dia khawatir pelaksanaan MBG pada masa libur sekolah justru tak sesuai dengan standar, apalagi makanan yang didistribusikan disebut berbentuk kemasan dan siap saji.
    “Kita perlu jujur, jangan sampai program ini dipaksakan hanya demi menghabiskan anggaran di akhir tahun. Kegiatan publik seperti ini harus berorientasi pada manfaat nyata, bukan pada serapan belanja,” jelas Charles.
    “Distribusi makanan kering di masa libur, yang menurut laporan lapangan banyak berisi produk kemasan dan ultra processed food (UPF), berisiko melenceng dari tujuan awal program ini, yakni memperbaiki status gizi anak-anak Indonesia,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) tetap mendistribusikan paket MBG gratis kepada siswa meskipun sedang libur Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
    Libur sekolah akhir tahun di masing-masing provinsi bervariasi, namun pada umumnya berlangsung dari 22 Desember 2025 hingga 3 Januari 2026.
    Distribusi MBG selama libur sekolah diatur dalam Pedoman Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG Selama Libur Sekolah yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BGN Nomor 52.1 Tahun 2025.
    Dalam pedoman tersebut, paket MBG selama libur sekolah terdiri dari satu paket siap santap dan dua paket kemasan tahan lama agar siswa tetap memperoleh gizi seimbang meski tidak hadir di sekolah.
    Frekuensi pendistribusian MBG saat libur sekolah dilakukan maksimal dua kali dalam sepekan.
    Paket yang diberikan berupa kombinasi makanan siap santap, yang dimakan di sekolah maksimal dua kali sepekan, serta makanan dalam kemasan yang dapat dibawa pulang.
    Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan, salah satu metode distribusi yang tengah disiapkan adalah pengiriman paket MBG langsung ke rumah siswa.
    Namun, rencana tersebut masih akan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
    “Iya betul (ada wacana delivery MBG). Sedang dicek kemungkinannya oleh masing-masing SPPG,” kata Dadan kepada Kompas.com, Minggu (21/12/2025).
    Selain itu, metode distribusi lainnya adalah siswa mengambil paket makanan ke sekolah untuk kebutuhan beberapa hari sekaligus.
    Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menyebutkan, mekanisme tersebut dapat dilakukan sepanjang ada kesepakatan dengan pihak sekolah.
    “Mekanismenya bisa dua atau tiga hari diantar ke sekolah, nanti murid-murid yang mau ambil didaftar. Tapi ini sifatnya ada kesepakatan dengan pihak sekolah, ya. Kalau pihak sekolah tidak mau terima, ya kita tidak memaksa,” ujar Nanik.
    Nanik menjelaskan, menu MBG yang disiapkan untuk dibawa pulang selama libur sekolah berupa makanan kering atau tidak diolah, seperti buah, roti buatan UMKM, susu, dan telur, terutama telur asin.
    “Selama libur memperoleh makanan kering (tidak diolah), seperti buah, roti buatan UMKM, susu, dan telur (terutama telur asin),” kata dia.
    Sementara itu, program MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita tetap berjalan tanpa libur.
    “Program MBG untuk 3B, Bumil (ibu hamil), Busui (ibu menyusui), dan Balita tidak libur. Sedangkan untuk anak-anak sekolah tergantung kesepakatan dengan pihak sekolah, kalau muridnya mau ambil di sekolah, ya kita kasih, kalau tidak mau, ya tidak kita kasih,” ujar Nanik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lebih Cepat dari Kamboja dan Laos

    Lebih Cepat dari Kamboja dan Laos

    Bisnis.com, JAKARTA — Kecepatan interne Indonesia makin baik jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara. Meski rerata kecepatan internet bergerak masih di bawah 100 Mbps, namun secara posisi lebih baik dari Kamboja dan Laos.

    Berdasarkan laporan SpeedTest by Ookla, dikutip Senin (22/12/2025) Indonesia menduduki posisi ketujuh dengan median kecepatan unduh internet mobile sebesar 50,77 Mbps. Sementara itu Kamboja, dengan wilayah yang lebih kecil, mencatatkan kecepatan unduh internet mobile sebesar 50,18 Mbps.

    Adapun, Laos menempati posisi kesembilan karena memiliki median kecepatan unduh internet mobile sebesar 47,18 Mbps. Nilai tersebut adalah yang terendah dalam laporan Speedtest kali ini. Speedtest Global Index tidak mencatat data kecepatan unduh internet mobile di Myanmar dan Timor Leste.

    Lebih lanjut, DataIndonesia menyebut Brunei Darussalam masih menjadi negara dengan jaringan internet mobile tercepat di wilayah Asia Tenggara per November 2025. Pasalnya, median kecepatan unduh atau download internet mobile di negara tersebut mencapai 226,92 megabit per second (Mbps) pada bulan kesebelas tahun ini.

    Singapura juga tetap menduduki posisi kedua lantaran memiliki median kecepatan unduh internet mobile sebesar 195,65 Mbps. Lalu, Vietnam mengikuti di posisi ketiga dengan kecepatan sebesar 160,5 Mbps.

    Malaysia berada di posisi selanjutnya dengan kecepatan unduh internet mobile 141,18 Mbps. Kemudian, kecepatannya di Thailand dan Filipina berturut-turut sebesar 136,91 Mbps dan 54,39 Mbps pada November 2025.

    Sebagai informasi, Speedtest Global Index membandingkan data kecepatan internet di seluruh dunia dengan datanya diperbarui setiap pertengahan bulan. Data dalam indeks ini berasal dari pengujian di lebih dari 15.000 server yang tersebar di lebih dari 190 negara.

    Sebelumnya,  Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menetapkan target ambisius untuk meningkatkan kecepatan internet rata-rata nasional menjadi 100 Mbps pada 2029.

    Target tersebut melonjak signifikan dari angka saat ini yang masih berkisar di 47,2 Mbps. 

    Sekretaris Jenderal Komdigi Ismail mengatakan Indonesia tengah berupaya keras mengejar ketertinggalan infrastruktur digitalnya demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan inklusivitas teknologi. 

    “Kita mau secepatnya 2029 sudah mencapai rata-rata nasional itu di 100 Mbps,” ujarnya dalam acara Deklarasi Arah Indonesia Digital di Jakarta dikutip Rabu (10/12/2025).

    Dia juga menuturkan, berdasarkan data terbaru, kecepatan mobile broadband Indonesia saat ini menempati peringkat ke-9 dari 10 negara di ASEAN, dan berada di posisi ke-79 dari 104 negara di dunia. 

    Kondisi serupa terjadi pada sektor fixed broadband yang memiliki kecepatan unduh rata-rata 42,79 Mbps; menempatkan Indonesia kembali di peringkat ke-9 ASEAN dan peringkat 115 dari 156 negara menurut data Ookla.

    Strategi utama untuk mencapai angka tersebut ialah dengan memperluas jangkauan infrastruktur fisik.

    Fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan cakupan serat optik (fiber optic) di tingkat kecamatan. Pemerintah menargetkan cakupan ini mencapai 90% pada tahun 2029, meningkat dari posisi 70,88% pada tahun 2024.

    Namun, kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi tantangan tersendiri yang membuat cakupan 100% serat optik tidak mungkin dicapai secara efisien. 

    Untuk mengatasi hal ini, Ismail mengatakan 10% sisa wilayah yang sulit dijangkau kabel fisik akan dihubungkan melalui backbone alternatif, termasuk teknologi terestrial mobile dan satelit. 

    Pendekatan ini dinilai krusial untuk memastikan inklusivitas konektivitas bagi seluruh masyarakat Indonesia.

    Selain kecepatan internet, pemerintah juga fokus pada pengembangan ekosistem digital yang produktif. Salah satu inisiatif utamanya adalah pengembangan 38 “Giga City” selama periode perencanaan hingga tahun 2029. 

  • Pengamat Minta Pemerintah Tunjuk Koordinator Nasional Bencana Sumatra

    Pengamat Minta Pemerintah Tunjuk Koordinator Nasional Bencana Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai persoalan utama penanganan bencana alam, khususnya banjir Sumatra, saat ini adalah absennya figur koordinator nasional yang memiliki otoritas dan kepemimpinan kuat di lapangan.

    “Dari awal sampai hari ini, pemerintah belum menunjuk siapa koordinator penanganan bencana [banjir Sumatra]. Padahal dalam kasus besar sebelumnya selalu ada figur sentral,” ujar Agus saat dihubungi Bisnis, Senin (22/12/2025). 

    Dia mencontohkan usai tsunami Aceh 2004 pemerintah menunjuk Kuntoro Mangkusubroto sebagai koordinator utama, sementara pada masa pandemi Covid-19 peran serupa dijalankan Doni Monardo sebagai Ketua Gugus Tugas.

    Menurut Agus, penanganan bencana membutuhkan kepemimpinan yang hadir langsung di lapangan selama 24 jam untuk memastikan distribusi bantuan, pengelolaan pengungsian, rehabilitasi, hingga penyampaian data riil secara berkala 

    “Tidak bisa hanya mengandalkan pejabat struktural yang datang sebentar lalu kembali ke Jakarta. Harus ada leadership yang mengoordinasikan semuanya. Selama tidak ada koordinator, penanganan akan selalu kesulitan,” tegasnya.

    Ia juga mengingatkan bahwa bencana bukan semata urusan nasional, tetapi kerap melibatkan bantuan lintas negara sehingga diperlukan figur yang memahami tata kelola kebencanaan secara komprehensif.

    “Sekarang yang bergerak justru masyarakat. Bangsa sebesar ini tapi tidak terorganisasi. Memang terlambat menunjuk koordinator, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali,” ujarnya. 

    Senada, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai masalah utama pemerintah bukan pada kerja penanganan di lapangan, melainkan pada cara komunikasi kepada publik.

    “Saya melihat kerja pemerintah sebenarnya tidak buruk. Masalahnya wilayah terdampak sangat luas. Namun komunikasinya problematik,” kata Trubus. 

    Menurutnya, pemerintah seharusnya menyampaikan realitas lapangan secara jujur dan terukur, bukan sekadar pernyataan normatif atau defensif. Dia menilai publik belum mendapatkan gambaran perkembangan situasi secara real time.

    “Publik tidak tahu sebenarnya sampai di mana penanganan di masing-masing kabupaten dan kota. Dulu saat Covid-19 ada juru bicara yang rutin menyampaikan update harian. Sekarang itu tidak ada,” ujarnya. 

    Trubus juga menyoroti minimnya penjelasan terkait fase rehabilitasi dan rekonstruksi, seperti kerusakan rumah, jembatan, dan infrastruktur dasar lainnya, termasuk wilayah yang masih terisolasi.

    “Harus dijelaskan secara rinci. Mana rumah rusak ringan, sedang, berat, bahkan yang hilang tertimbun atau terseret arus. Akses mana yang sudah terbuka dan mana yang masih terisolasi. Itu yang ingin diketahui publik,” jelasnya.

    Selain itu, dia menilai pemerintah perlu lebih transparan mengenai mekanisme distribusi bantuan, siapa koordinatornya, serta kesesuaian bantuan dengan kebutuhan korban.

    “Jangan sampai bantuan tidak tepat guna. Ada daerah yang lebih butuh air bersih, obat-obatan, layanan kesehatan, atau dukungan psikologis, bukan sekadar selimut atau pakaian,” katanya. 

    Trubus juga mengingatkan agar komunikasi penanganan bencana tidak berubah menjadi ajang pencitraan pejabat.

    “Jangan datang hanya untuk foto-foto. Fokusnya harus pada korban. Kalau komunikasi terkesan pencitraan, kritik publik pasti makin tajam,” ujarnya.

    Sementara itu, Founder sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menegaskan pemerintah tetap wajib menjelaskan seluruh capaian dan langkah yang telah dilakukan dalam penanganan bencana.

    “Pemerintah punya hak jawab dan kewajiban mensosialisasikan semua hal yang sudah dilakukan. Rakyat wajib tahu,” kata Pangi.

    Namun, ia mengingatkan agar penjelasan tersebut disampaikan dengan cara yang santun dan terkelola, bukan emosional.

    “Jangan sampai terkesan sinis atau anti kritik. Pemerintah harus berhati-hati memilih diksi dan frasa agar tidak memunculkan persepsi negatif di masyarakat,” ujarnya. 

    Menurut Pangi, gaya komunikasi pemerintahan sipil berbeda dengan militer dan membutuhkan pendekatan dialogis.

    “Ini pemerintahan sipil, bukan garis komando tunggal. Aspirasi dan daya kritis masyarakat harus direspons dengan strategi komunikasi yang sesuai dengan tradisi masyarakat sipil,” pungkasnya.