Blog

  • Harga Perak Diramal Tembus USD 62 per Ons pada 2026, Simak Proyeksi Analis Global

    Harga Perak Diramal Tembus USD 62 per Ons pada 2026, Simak Proyeksi Analis Global

    Berbeda dengan pandangan yang lebih berhati-hati, Maria Smirnova dari Sprott Asset Management tetap optimis terhadap masa depan perak. Ia menekankan bahwa masalah pasokan yang menghantui pasar sejak 2025 belum terselesaikan sepenuhnya. Defisit fisik yang terjadi selama beberapa tahun terakhir mulai menunjukkan dampaknya pada pergerakan harga.

    Smirnova mencatat bahwa dalam sepuluh tahun terakhir, dunia telah kehilangan pasokan tambang sebesar 80 juta ons yang belum tergantikan.

    “Membangun tambang perak baru adalah proses 5 hingga 10 tahun, bukan solusi instan,” jelasnya.

    Kurangnya aset perak berkualitas membuat perusahaan tambang besar kini berebut untuk mengakuisisi deposit yang ada.

    Sementara itu, BMO Capital Markets menaikkan proyeksi harga perak mereka sebesar 14 persen menjadi rata-rata USD 56,3 per ons untuk tahun 2026, dengan potensi menyentuh USD 60 pada kuartal keempat.

    Secara keseluruhan, meski fluktuasi jangka pendek tidak terhindarkan, fundamental pasokan yang ketat tetap menjadi mesin utama penggerak harga perak di masa depan.

  • Awal Pekan, Aturan Ganjil Genap Jakarta Kembali Berlaku Senin 22 Desember 2025

    Awal Pekan, Aturan Ganjil Genap Jakarta Kembali Berlaku Senin 22 Desember 2025

    Liputan6.com, Jakarta – Ritme aktivitas masyarakat kembali menyesuaikan kebijakan pembatasan kendaraan setelah masa akhir pekan berlalu.

    Pada awal pekan ini, Senin (22/12/2025), sistem ganjil genap Jakarta kembali dijalankan untuk mengatur arus lalu lintas agar tetap terkendali di tengah meningkatnya mobilitas harian.

    Skema ganjil genap Jakarta ini menjadi bagian dari upaya menjaga kelancaran perjalanan, khususnya pada jam-jam sibuk yang kerap dipadati kendaraan pribadi.

    Pemberlakuan pembatasan dilakukan seperti biasa dalam dua sesi waktu. Pada pagi hari, aturan aktif mulai pukul 06.00 hingga 10.00 WIB, sementara sesi sore berlangsung dari pukul 16.00 sampai 21.00 WIB.

    Di luar rentang waktu tersebut, pengendara dapat melintas tanpa terikat ketentuan nomor pelat. Dengan pembagian waktu ini, masyarakat diharapkan mampu menyesuaikan jadwal perjalanan agar tidak terjebak dalam pembatasan.

    Karena bertepatan dengan tanggal genap, Senin (22/12/2025) kendaraan dengan pelat nomor kendaraan akhir genap yakni 0, 2, 4, 6, dan 8 diperbolehkan melintas sesuai aturan yang berlaku.

    Sebaliknya, kendaraan berpelat nomor kendaraan akhir ganjil yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9 perlu menyesuaikan rencana perjalanan agar tidak terkena sanksi. Penyesuaian ini bisa dilakukan dengan mengatur ulang jam berangkat, memilih moda transportasi lain, atau menunda perjalanan hingga pembatasan berakhir.

    Yang perlu diingat, peraturan ganjil genap Jakarta ini hanya berlaku saat hari kerja Senin sampai Jumat dan tidak berlaku akhir pekan Sabtu Minggu serta tanggal merah hari libur nasional.

    Peraturan ganjil genap Jakarta ini sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 88 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap.

    Pelanggaran terhadap kebijakan ganjil genap Jakarta dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

    Ancaman hukuman berupa denda maksimal Rp 500.000 atau kurungan paling lama dua bulan tetap berlaku, termasuk bila pelanggaran terdeteksi oleh kamera pengawas yang tersebar di sejumlah titik.

    Selain itu, juga terdapat acuan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 26 Tahun 2022 dan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2022, yang semuanya menjadi dasar hukum pelaksanaan pengendalian lalu lintas di wilayah Jakarta.

    Penindakan terhadap pelanggar dengan sistem pemantauan berbasis kamera pengawas elektronik atau kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan tilang elektronik saat ganjil genap Jakarta berlaku.

    Pada hari kerja awal pekan, volume kendaraan umumnya meningkat karena aktivitas perkantoran, pendidikan, dan layanan publik kembali berjalan normal. Kondisi ini membuat ganjil genap memiliki peran penting dalam mengurangi potensi penumpukan kendaraan di jam sibuk.

    Dengan berkurangnya jumlah kendaraan yang melintas secara bersamaan, perjalanan diharapkan menjadi lebih lancar dan waktu tempuh dapat ditekan.

    Selain memahami aturan, perencanaan perjalanan menjadi kunci agar aktivitas tetap berjalan tanpa hambatan. Banyak pengendara memilih berangkat lebih pagi sebelum jam pembatasan dimulai atau menunggu hingga sesi pagi berakhir.

    Alternatif lainnya adalah memanfaatkan transportasi umum yang tidak terikat ganjil genap dan memiliki jadwal yang relatif stabil.

    Dinas Perhubungan DKI Jakarta mencatat, berdasarkan data kinerja lalu lintas terungkap ada peningkatan volume lalu lintas hingga 6,25%. Hal ini yang menjadi alasan Pemprov DKI melakukan penambahan ganjil genap menjadi 25 ruas jalan yang mulai berlaku…

  • Trafik Motor dari Pelabuhan Ciwandan ke Sumatera Naik pada H-5 Nataru

    Trafik Motor dari Pelabuhan Ciwandan ke Sumatera Naik pada H-5 Nataru

    Liputan6.com, Jakarta – Mobilitas masyarakat di jalur penyeberangan Jawa-Sumatera semakin ramai saat H-5 periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Trafik kendaraan roda dua (sepeda motor) yang melintas melalui pelabuhan alternatif, Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, terpantau ramai mengalir dan mulai meningkat.

    Data Posko Cabang Merak periode 20 Desember 2025 pukul 08.00 WIB hingga 21 Desember 2025 pukul 08.00 WIB, tercatat sebanyak 1.029 unit kendaraan roda dua dan 945 unit truk logistik golongan VIB telah menyeberang menuju Sumatera melalui Pelabuhan Ciwandan.

    Angka tersebut menunjukkan lonjakan yang cukup tajam dibandingkan Jumat, 19 Desember 2025 atau H-6, di mana realisasi kendaraan roda dua tercatat 347 unit, sementara truk logistik mencapai 613 unit. 

    “Data produksi ini mencerminkan peningkatan aktivitas penyeberangan dari Jawa menuju Sumatera. Karena itu, ASDP terus memperkuat pemantauan dan melakukan berbagai langkah pengaturan operasional di kawasan pelabuhan untuk memastikan kelancaran layanan,” ujar Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, Senin (22/12/2025).

    Menurut dia, peningkatan arus ini sejalan dengan pola pergerakan Nataru pada tahun-tahun sebelumnya, di mana puncak trafik penyeberangan Jawa–Sumatera umumnya terjadi pada rentang H-5 hingga H-1. 

    Kepadatan kendaraan tercatat pada jam-jam utama check-in, yakni pukul 20.00–02.00 WIB serta 08.00–11.00 WIB, yang menjadi periode favorit pengguna jasa.

    Trafik Kendaraan Naik 4,7 Persen

    Berdasarkan data Posko Merak (Pelabuhan Merak, Ciwandan, dan BBJ Bojonegara) selama 24 jam pada H-5 (20 Desember 2025 pukul 00.00–23.59 WIB), tercatat 41 unit kapal beroperasi melayani penyeberangan. 

    Total penumpang yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera mencapai 39.728 orang, meningkat 3,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 38.476 orang. 

    Kendaraan roda dua tercatat 1.016 unit atau naik 28,3 persen, kendaraan roda empat 4.661 unit atau naik 2,8 persen, truk 3.502 unit atau naik 2,3 persen, dan bus 434 unit, relatif stabil dibandingkan tahun lalu. 

  • Lamongan Uji Coba Skema Baru Pupuk Subsidi Perikanan, Ribuan Petambak Bersiap Masuk Sistem Digital

    Lamongan Uji Coba Skema Baru Pupuk Subsidi Perikanan, Ribuan Petambak Bersiap Masuk Sistem Digital

    Lamongan (beritajatim.com) – Kabupaten Lamongan menjadi daerah percontohan uji coba skema baru penebusan pupuk subsidi khusus sektor perikanan.

    Sosialisasi dan simulasi penebusan pupuk bersubsidi sektor perikanan yang dilaksanakan di UD Tani Jaya Desa Sukorejo Kecamatan Turi ini, menjadi langkah awal penerapan kebijakan nasional yang akan berlaku penuh mulai Januari 2026.

    Sebagai salah satu sentra tambak terbesar di Jawa Timur, Lamongan dipilih untuk mensimulasikan sistem penebusan pupuk subsidi berbasis data dan teknologi digital.

    Skema ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2025.

    Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menilai kehadiran kembali pupuk subsidi untuk sektor perikanan, menjadi angin segar bagi petambak.

    Sebab, pupuk memegang peran krusial dalam menjaga kesuburan tanah tambak, yang berpengaruh langsung pada produktivitas panen.

    “Pemerintah Kabupaten Lamongan sangat mendukung Perpres adanya subsisi pupuk sektor perikanan. Karena beberapa waktu subsidi pupuk sektor pertanian sempat terhenti, membawa dampak kurang baik pada produktivitas petambak kami,” tutur Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu, Minggu (21/12/2025).

    Pak Yes menyebutkan, dari total sekitar 30 ribu petambak di Lamongan, saat ini sekitar 23 ribu petambak telah tercatat dalam sistem e-Rencana Sistem Pertanian (ERSP). Masih ada ribuan lainnya yang belum masuk pendataan.

    “Perlu peningkatan keaktifan dalam mengisi ERSP. Terlebih pendataan ini sangat penting, karena akan menentukan jumlah pupuk bersubsidi yang diberikan,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Pemkab Lamongan mendorong peran aktif Dinas Perikanan dan Penyuluh Perikanan Lapangan untuk mempercepat pendataan.

    “Tujuannya agar tidak ada petambak yang tertinggal saat kebijakan ini resmi diterapkan secara nasional,” kata Pak Yes.

    Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, TB Haeru Rahayu, menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan 295 ribu ton pupuk bersubsidi untuk sektor perikanan. Kebijakan ini dirancang untuk memperkuat ketahanan pangan dari subsektor perikanan budidaya.

    Menurutnya, simulasi di Lamongan menjadi tahapan penting guna memastikan akurasi penyaluran sekaligus kesiapan petambak menghadapi sistem baru berbasis digital.

    “Adanya peraturan baru dalam pengajuan pupuk subsidi, petambak tidak perlu khawatir tidak bisa akses. Karena teman teman PPL, Dinas Perikanan, dan pemerintah daerah sudah berkomitmen mendampingi dan mensukseskan program ini,” ujarnya. [fak/aje]

  • 5 HP Android Rp 3 Jutaan dengan Kamera Gahar, Pilihan Menarik untuk Foto dan Konten

    5 HP Android Rp 3 Jutaan dengan Kamera Gahar, Pilihan Menarik untuk Foto dan Konten

    Liputan6.com, Jakarta – Persaingan smartphone di rentang harga Rp 3 jutaan kian memanas, khususnya pada sektor kamera kini menjadi daya tarik utama bagi konsumen.

    Sejumlah produsen menghadirkan ponsel dengan resolusi kamera tinggi, fitur fotografi canggih, hingga dukungan stabilisasi gambar yang sebelumnya hanya ditemukan di kelas premium.

    Mulai dari sensor 200 MP, OIS (Optical Image Stabilization), perekaman video resolusi tinggi, hingga teknologi pemrosesan gambar berbasis AI, kini dapat dinikmati di segmen menengah.

    Kondisi ini menjadikan HP Rp 3 jutaan tak hanya memadai untuk kebutuhan harian, tetapi juga relevan bagi pengguna gemar fotografi, videografi, hingga konten kreator pemula.

    Berikut daftar HP Rp 3 jutaan dengan kamera gahar yang layak dipertimbangkan di pasar Indonesia.

    1. Redmi Note 13 Pro 4G

    Salah satu keunggulan utama Redmi Note 13 Pro adalah sektor kameranya. Ponsel ini dibekali kamera utama 200 MP yang menggunakan sensor Samsung ISOCELL, menghasilkan foto dengan detail sangat tajam bahkan dalam kondisi minim cahaya. Teknologi pixel-binning juga membantu menangkap gambar yang terang dan tajam di kondisi low light, menjadikannya unggul di kelas menengah.

    Selain itu, tersedia kamera ultra-wide 8 MP untuk pengambilan gambar lanskap atau grup, dan kamera makro 2 MP untuk memotret objek jarak dekat. Kamera depannya beresolusi 16 MP, cukup mumpuni untuk selfie, panggilan video, atau konten media sosial. Fitur-fitur seperti mode malam, AI beautify, dan perekaman video 4K turut melengkapi kemampuannya.

    Harga Redmi Note 13 Pro dengan Varian 8GB RAM / 256GB ROM: Rp 3.799.000

  • Tolak Uang Tunai Rupiah Langgar Undang-Undang!

    Tolak Uang Tunai Rupiah Langgar Undang-Undang!

    Liputan6.com, Jakarta – Baru-baru ini media sosial diramaikan oleh beredarnya potongan video yang memperlihatkan seorang pria meluapkan kemarahannya setelah seorang lanjut usia diduga tidak dapat bertransaksi tunai menggunakan rupiah di salah satu gerai makanan.

    BI menjelaskan bahwa ketentuan mengenai kewajiban menerima rupiah telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

    Artikel mengenai penolakan pembayaran menggunakan uang tunai rupiah ini menjadi salah satu artikel yang banyak dibaca. Selain itu masih ada sejumlah artikel lain yang layak untuk disimak.

    Lengkapnya, berikut ini tiga artikel terpopuler di kanal bisnis Liputan6.com pada Senin 22 Desember 2025:

    1. Viral Lansia Ditolak saat Bayar Tunai, BI: Menolak Rupiah Melanggar Undang-Undang!

    Baru-baru ini media sosial diramaikan oleh beredarnya potongan video yang memperlihatkan seorang pria meluapkan kemarahannya setelah seorang lanjut usia diduga tidak dapat bertransaksi tunai menggunakan rupiah di salah satu gerai Roti’O.

    Pembayaran di gerai tersebut menggunakan metode pembayaran non-tunai atau cashless.

    Terkait kejadian ini, Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa penolakan terhadap rupiah dalam transaksi pembayaran bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

    Simak berita selengkapnya di sini

     

  • Ambisi Jepang Punya Nuklir Bikin Korut Kesal

    Ambisi Jepang Punya Nuklir Bikin Korut Kesal

    Pyongyang

    Ambisi Jepang memiliki senjata nuklir membuat Korea Utara kesal. Korut, yang punya senjata nuklir dan dihantam beragam sanksi internasional, menyebut Jepang ‘harus dicegah dengan segala cara’ agar tak punya nuklir.

    Dilansir AFP, Minggu (21/12/2025), reaksi Pyongyang muncul setelah seorang pejabat di kantor Perdana Menteri Jepang yang dikutip oleh Kyodo News mengatakan ‘Saya pikir kita harus memiliki senjata nuklir’.

    Pejabat tersebut dilaporkan terlibat dalam merancang kebijakan keamanan Jepang. Laporan Kyodo News itu juga mengutip sumber yang mengatakan ‘Pada akhirnya, kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri’ ketika menjelaskan perlunya hal tersebut.

    Korut kemudian menyebut pernyataan tersebut menunjukkan Tokyo ‘secara terbuka mengungkapkan ambisi mereka untuk memiliki senjata nuklir, melampaui garis merah’. Korut menganggap Jepang, yang pernah menjajah Korea di masa lalu, akan membawa bencana besar bagi umat manusia jika memiliki senjata nuklir.

    “Upaya Jepang untuk memiliki senjata nuklir harus dicegah dengan segala cara karena akan membawa bencana besar bagi umat manusia,” kata Direktur Institut Studi Jepang di bawah Kementerian Luar Negeri Korea Utara dalam sebuah pernyataan yang dimuat oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA).

    Korut menyebut Jepang memang mengidam-idamkan senjata nuklir. Pejabat itu menambahkan, jika Jepang memperoleh senjata nuklir, ‘negara-negara Asia akan menderita bencana nuklir yang mengerikan dan umat manusia akan menghadapi bencana besar’.

    “Ini bukan pernyataan yang salah atau klaim yang gegabah, tetapi jelas mencerminkan ambisi Jepang yang telah lama diidam-idamkan untuk mempersenjatai diri dengan senjata nuklir,” kata pejabat Korea Utara yang tidak disebutkan namanya.

    Pernyataan itu tidak membahas program nuklir Pyongyang sendiri. Korut telah melakukan uji coba atom pertama pada tahun 2006 yang melanggar resolusi PBB.

    Korut juga diyakini memiliki puluhan hulu ledak nuklir dan telah berulang kali bersumpah untuk mempertahankannya meski dijatuhi sejumlah sanksi internasional. Korut mengatakan mereka membutuhkannya untuk mencegah ancaman militer yang dirasakan dari Amerika Serikat dan sekutunya.

    Dalam pidato di PBB pada bulan September, Wakil Menteri Luar Negeri Pyongyang, Kim Son Gyong, mengatakan negaranya tidak akan pernah menyerahkan senjata nuklirnya.

    “Kami tidak akan pernah menyerahkan senjata nuklir yang merupakan hukum negara kami, kebijakan nasional, dan kekuasaan kedaulatan kami serta hak untuk hidup. Dalam keadaan apa pun, kami tidak akan pernah meninggalkan posisi ini,” katanya.

    Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un juga mengatakan dirinya terbuka untuk berdialog dengan Washington. Asalkan, katanya, Pyongyang diizinkan untuk mempertahankan persenjataan nuklirnya.

    Reaksi soal Nuklir di Jepang

    Dilansir DW, Persoalan nuklir juga memicu perdebatan di Jepang pada November lalu. Partai Liberal Demokrat (Liberal Democratic Party/LDP) yang berkuasa di Jepang memang membahas kebijakan keamanan nasional negara tersebut.

    Jepang saat ini menghadapi tantangan keamanan yang semakin besar di Asia Timur Laut. Hal itu juga menyangkut soal pilihan Jepang harus menghapus tiga prinsip yang telah lama dianut, yaitu tidak memiliki, tidak memproduksi, atau tidak mengizinkan masuknya senjata nuklir ke wilayah Jepang.

    Gagasan bahwa Jepang, satu-satunya yang pernah menjadi target serangan bom atom dalam perang, mungkin akan mengubah pendiriannya dan mengembangkan kemampuan penangkal nuklir sendiri telah memicu penolakan keras di dalam negeri. Terutama pada peringatan 80 tahun pengeboman Hiroshima dan Nagasaki dan berakhirnya Perang Dunia II.

    “Tiga prinsip nonnuklir merupakan kebijakan nasional dasar yang didasarkan pada konsensus nasional,” kata anggota komite eksekutif NGO Peace Boat, Akira Kawasaki, yang juga koordinator bersama Jaringan untuk Penghapusan Senjata Nuklir.

    Kawasaki mencatat Parlemen Jepang telah mengesahkan resolusi yang mendukung prinsip-prinsip tersebut ‘padahal mantan perdana menteri telah berjanji untuk mematuhi prinsip-prinsip tersebut pada bulan Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan Hiroshima dan Nagasaki’.

    “Saya sendiri sangat terkejut mendengar laporan bahwa pemerintah mungkin akan meninjau kembali prinsip-prinsip non-nuklir dan kelompok-kelompok perdamaian serta mereka yang mewakili ‘hibakusha’ (korban bom atom) juga merasa terkejut,” katanya kepada DW.

    Kontroversi soal nuklir di Jepang muncul pada 11 November 2025 ketika Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menolak mengonfirmasi kepada komite parlemen bahwa pemerintahnya akan tetap berkomitmen pada tiga prinsip nonnuklir yang secara resmi diadopsi pada tahun 1971. Pada 20 November 2025, Kepala Kebijakan Partai LDP Takayuki Kobayashi semakin memicu kekhawatiran dengan mengatakan tinjauan strategi keamanan Jepang mendatang akan mencakup di semua bidang.

    “Ini adalah tanggung jawab kami sebagai partai berkuasa untuk mengadakan pembicaraan tanpa ada hal yang tabu. Kita harus membahas berbagai topik,” ujarnya.

    Sebuah editorial yang diterbitkan oleh harian The Mainichi pada 19 November 2025 menyatakan ‘mengulangi prinsip ini akan menandai langkah mundur dari jalur Jepang sebagai negara damai. Jika Takaichi memaksakan pandangan pribadinya dan bertindak gegabah, hal itu akan meninggalkan bekas luka yang abadi’.

    Editorial tersebut, bagaimanapun, mengakui kalau ‘tidak diragukan lagi bahwa lingkungan keamanan Jepang telah menjadi lebih serius’ dengan mengutip invasi Rusia ke Ukraina dan percepatan program senjata nuklir Korea Utara.

    Yoshihiko Noda, mantan Perdana Menteri dan kini ketua Partai Demokrat Konstitusional Jepang dari kelompok oposisi telah menyuarakan pandangan serupa dengan mengatakan bahwa Jepang harus ‘memimpin’ dalam mempromosikan penghapusan senjata nuklir. Dalam sebuah konferensi pers pada pertengahan November 2025, Yoshihiko Noda berjanji dia akan menentang perubahan terhadap prinsip-prinsip nonnuklir negara tersebut.

    Nihon Hidankyo atau Organisasi Konfederasi Jepang Korban Bom A- dan H- juga mengeluarkan pernyataan pada 20 November 2025 yang menyatakan mereka ‘menolak keras’ upaya untuk membatalkan prinsip-prinsip tersebut.

    Dia menambahkan para penyintas Hiroshima dan Nagasaki ‘tidak boleh membiarkan senjata nuklir dibawa ke Jepang atau membiarkan negara ini menjadi basis perang nuklir atau sasaran serangan nuklir’.

    Tonton juga video “Kala Jepang Kembali Diguncang Gempa hingga Sirine Tsunami meraung”

    Halaman 2 dari 4

    (haf/haf)

  • Ada Peringatan Hari Apa Saja di 22 Desember? Yuk Cari Tahu!

    Ada Peringatan Hari Apa Saja di 22 Desember? Yuk Cari Tahu!

    Berdasarkan catatan Liputan6.com, setiap tanggal 22 Desember, Indonesia memperingati Hari Ibu sebagai bentuk penghormatan kepada para ibu atas peran dan pengorbanan mereka. 

    Lebih dari sekadar ungkapan kasih sayang, Hari Ibu juga menjadi simbol perjuangan perempuan dalam mencapai kesetaraan hak dan kewajiban.

    Hari Ibu tidak hanya diperuntukkan bagi sosok ibu dalam keluarga, tetapi juga bagi seluruh perempuan yang terus berkarya dan berkontribusi di berbagai bidang kehidupan. Peringatan ini menjadi pengingat akan pentingnya menghargai dan mendukung peran perempuan dalam masyarakat.

    Melalui Hari Ibu, nilai-nilai penghormatan terhadap perempuan semakin dikuatkan, sekaligus menjadi momen inspiratif untuk terus mendukung semangat juang perempuan demi terciptanya masa depan yang lebih setara dan inklusif. 

    Peringatan ini berakar dari Kongres Perempuan Indonesia pertama yang diadakan pada 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta. Kongres tersebut berlangsung di Gedung Dalem Joyodipuran, milik Raden Tumenggung Joyodipero, dan menjadi tonggak penting dalam perjuangan perempuan Indonesia.

    Perayaan Hari Ibu di Indonesia bertujuan untuk menghargai jasa para ibu dan perempuan secara keseluruhan yang telah memberikan kontribusi besar dalam berbagai aspek kehidupan. 

    Selain itu, peringatan ini juga menjadi refleksi terhadap peran perempuan dalam sejarah perjuangan bangsa, khususnya saat masa kemerdekaan.

    Perjuangan kaum perempuan kala itu tidak hanya berfokus pada hak-hak mereka, tetapi juga pada upaya kolektif untuk meningkatkan kualitas bangsa.

    Hari Ibu juga mengingatkan masyarakat akan peran sentral perempuan sebagai motor penggerak pembangunan bangsa, baik pada masa kini maupun di masa depan. 

    Peringatan ini menjadi momentum untuk mengakui betapa pentingnya peran perempuan dalam menciptakan keberhasilan, tidak hanya dalam lingkup keluarga tetapi juga dalam skala nasional.

  • Melawan Stigma Negatif Panti Jompo di Film Agak Laen: Menyala Pantiku!

    Melawan Stigma Negatif Panti Jompo di Film Agak Laen: Menyala Pantiku!

    JAKARTA – Petualangan kuartet Bene Dion, Boris Bokir, Oki Rengga, dan Indra Jegel memasuki babak baru di film kedua mereka,Agak Laen: Menyala Pantiku! Dalam film ini sedikit dikisahkan soal kehidupan para usia lanjut (lansia) di panti jompo.

    Film pertamanya,Agak Laen, berhasil menarik 9.126.607 penonton yang menempatkannya di urutan ketigafilm Indonesia terlaris sepanjang masa, di bawahJumbodanKKN di Desa Penari.

    Kesuksesan tersebut berlanjut di film kedua,Agak Laen: Menyala Pantiku! yang telah menarik delapan juta lebih penonton dalam waktu kurang dari satu bulan sejak tayang perdana pada 27 November 2025.

    Film berdurasi 119 menit tersebut menceritakan tentang empat polisi yang kariernya terancam seusai gagal mengungkap kasus pembunuhan anak wali kota. Mereka kemudian diberi kesempatan terakhir yaitu harus melakukan operasi penyamaran dan menyusup ke sebuah panti jompo untuk mencari sang pembunuh.

    Bene Dion, Indra Jegel, Oki Rengga dan Boris Bokir berfoto bersama mempromosikan film Agak Laen yang kini sedang tayang di bioskop seluruh Indonesia. (ANTARA/HO-POPLICIST Publicist/am)

    Yang menarik adalah bagaimana sang penulis cerita, Muhadkly Acho mengangkat kehidupan para lansia di panti jompo.Bagi kebanyakan orang di Indonesia, menitipkan orang tua di panti jompo bisa dipandang negatif.

    Padahal, menurut sosiolog sekaligus Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro (Undip) Prof Ari Pradanawati, panti wreda atau panti jompo tidak serta merta berarti sebagai tempat pembuangan orang tua.

    Stigma Negatif

    Dalam salah satu adegan di filmAgak Laen: Menyala Pantiku!Boris dan Oki, yang menyamar sebagai pasangan lansia, mendaftarkan diriuntuk tinggal di Wisma Kasih, karena tak mau merepotkan para tetangga setelah anak mereka meninggal dunia.

    Dalam film dikisahkan kehidupan para lansia di panti jompo. Di sana, para lansia bisa berinteraksi satu sama lain serta mendapat perawatan yang layak.

    Mendengar kata panti jompo masih menjadi hal yang tabu di Indonesia. Panti jompo memiliki makna negatif, lantaran dianggap sebagai tempat ‘menelantarkan’ orang tua.

    Merawat orang tua, apalagi yang sudah berusia lanjut, memang selalu menjadi topik hangat yang memicu perdebatan di kalangan masyarakat. Salah satu opsi yang dipertimbangkan oleh keluarga adalah menempatkan lansia di panti wreda.

    Seperti yang digambarkan di filmAgak Laen: Menyala Pantiku!rumah jompo menawarkan berbagai layanan yang dirancang untuk mendukung kesejahteraan lansia.

    Tapi di baik itu, tetap meyimpan berbagai kontroversi apaka menitipkan orang tua di panti wreda adala pilihan terbaik, apalagi jika lansia tersebut masih memilki anak.

    Bukan Budaya Indonesia

    Pada 2024, Tri Rismaharini, yang kala itu masih menjabat sebagai Menteri Sosial, mengeluarkan pernyataan kontroversial terkait konsep panti jompo. Menurut Risma, panti jompo tidak cocok untuk budaya Indonesia.

    Politisi PDI Perjuangan itu khawatir panti jompo menjadi pembenar anak menolak merawat lansia di keluarga. Ia pun mendorong keluarga untuk merawat lansia, alih-alih menitipkannya di panti wreda.

    “Itu budaya dari luar negeri. Sebetulnya menurut saya ya, gak sesuai. Tidak sesuai dengan budaya, begitu kan,” katanya, saat peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) di Aceh Utara, 29 Mei 2024.

    Ternyata menurut jajak pendapat yang dilakukan lembaga risetJakpat, padangan Risma yang kontra terhadap keberadaan panti wreda sejalan dengan Generasi Z.

    Tri Rismaharini, saat itu menjabat Menteri Sosial, berbincang dengan warga saat mengunjungi Rumah Sejahtera Terpadu (RST) warga lansia di Aceh Utara, Aceh, Rabu, 29 Mei 2024. (ANTARA/Rahmad)

    Dari survei terhadap 1.499 responden 16-27 tahun, sebanyak 48,63 responden tidak setuju dengan pandangan mengirim orang tua ke panti wreda. Bahkan terdapat 35,76 persen lainya yang menjawab “sangat tidak setuju”.

    Survei ini dilakukan pada 7-8 Juni 2024. Kebanyakan responden dari kelompok 20-25 tahun (59, 79 persen), diikuti kelompok 26-27 tahun (20,37 persen) dan kelompok 16-19 tahun (19,77 persen).

    Sekitar sepertiga responden yang memilih tidak setuju dengan mengirim oang tua ke panti wreda, mengaku khawatir dengan stigma sosial. Mereka merasa masih ada pandangan negatif di masyarakat yang menganggap anak tidak berbakti jika menempatkan orang tua ke panti wreda.

    Perlu Perubahan Istilah

    Profesor Ari Pradanawati menuturkan, pendapat yang kontra dengan menitipkan orang tua di panti jompo cenderung lebih mengacu pada budaya di Indonesia.

    Di Indonesia, anggapan bahwa orang tua harus dirawat anak masih sangat kental. Menurut Prof Ari, pandangan masyarakat terhadap kata panti jompo masih cenderung negatif. Padahal, panti jompo tidak serta merta sebagai ‘tempat pembuangan’ bagi para orang tua.

    “Dalam pikiran kita, jika mendengar kata panti jompo atau panti wreda seolah menganggap orang tua dibuang. Padahal sebenarnya tidak begitu juga, karena memang ketika mendengar kata jompo atau wreda terkadang membuat pikiran malah stres,” tutur Prof Ari, dikutip laman Undip.

    Penghuni Panti Sosial Tresna Wreda Senjarawi menunggu antrean pada pemeriksaan gratis relawan KawanJuang GP, Kamis (19/10/2023). (ANTARA/HO-Pri)

    Ia pun mengungkapkan perlu ada penggantian istilah di kalangan masyarakat dalam menyebut panti jompo sehingga bisa memiliki makna yang lebih positif, misalnya rumah masa tua.

    “Artinya bagaimana kita membuat istilah yang membuat nyaman, misalnya sebuah rumah masa tua di mana ada fasilitas yang komplit,” ungkap Prof Ari.

    “Sehingga konotasi kita terhadap panti jompo atau panti wreda untuk lansia diubah menjadi suatu istilah-istilah yang mengena di hati dan anggapan ke panti jompo itu tidak berarti dibuang dan orang tua mesti diberi pemahaman,” sambung dia lagi.

  • Proyek Pengolahan Sampah Jadi Energi Listrik di Bogor Memasuki Tahap Lelang

    Proyek Pengolahan Sampah Jadi Energi Listrik di Bogor Memasuki Tahap Lelang

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Galuga, Kabupaten Bogor saat ini masuk proses lelang.

    “Perjalanan administrasinya sudah relatif lengkap, tinggal dilakukan kajian-kajian detail,” kata Hanif di Bogor, Minggu (21/12/2025).

    Ia menjelaskan, proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) proyek PSEL saat ini sedang berproses melalui Danantara. Sejumlah unit disebut telah masuk tahap klarifikasi untuk melanjutkan ke proses berikutnya.

    “Kami melihat kesiapan lokasi ini dari berbagai aspek, mulai dari kondisi lahan, kedekatan dengan sungai, hingga akses jalan. Semua itu menjadi bahan penilaian agar ketika proyek sudah final, tidak terkendala saat dieksekusi,” lanjutnya.

    Hanif menekankan pentingnya kajian lingkungan dan sosial sejak awal. Menurutnya, beberapa proyek serupa di daerah lain gagal beroperasi karena tidak didukung kajian yang memadai.

    Ia juga mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Bogor dalam pengelolaan sampah yang dinilai mengalami peningkatan signifikan. Namun, Hanif meminta Pemerintah Kabupaten Bogor untuk terus meningkatkan kapasitas seluruh komponen penanganan sampah.

    “Bogor ini sangat krusial karena berada di hulu daerah aliran sungai Cisadane, Pesanggrahan, dan Ciliwung yang berhilir ke kota-kota besar seperti Tangerang, Depok, dan Jakarta. Kesembronoan kita mengelola hulu akan berdampak fatal bagi wilayah hilir,” tegasnya.

    Terkait luasan lahan dan dampak terhadap warga, Hanif memastikan seluruh proses akan melalui kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Ia menyebutkan, lahan yang disiapkan lebih dari 5 hektare dan merupakan hasil kerja sama antar pemerintah daerah.

    “Ini harus kita selesaikan bersama karena timbulan sampah Kota dan Kabupaten Bogor mencapai hampir 4.000 ton per hari,” ucapnya.

    Hanif menambahkan, pemerintah menargetkan groundbreaking proyek PSEL dapat dilakukan pada awal 2026, sekitar Januari atau Februari. Namun, operasional penuh diperkirakan baru dapat berjalan sekitar dua tahun setelahnya.

    “Masalah sampah ini sudah darurat. Ayo kita kerjakan sekarang,” pungkasnya.