“Memang kita diberikan waktu untuk segera berpikir paling lambat (jadi partai politik) 2026. Rekomendasi (dari wilayah/DPW) meminta untuk memikirkan itu sampai dengan tahun 2026,” tutur Sahrin.
Diketahui, ormas bernama Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan diri sebagai kekuatan sipil baru yang akan fokus mengawal demokrasi, memberantas ketimpangan sosial, dan memperjuangkan hak-hak rakyat kecil. Deklarasi ini digelar di Gedung Juang 45, Jakarta, dan dihadiri ratusan simpatisan dari berbagai daerah.
Gerakan Rakyat menyebut diri mereka sebagai ormas independen yang terbuka bagi siapa saja, tanpa memandang latar belakang partai, agama, atau suku. Fokus utama gerakan ini mencakup tiga bidang: pendidikan rakyat, pengawasan kebijakan publik, dan advokasi hukum untuk warga yang tertindas.
Dalam waktu dekat, Gerakan Rakyat akan mendirikan Posko Rakyat di berbagai daerah sebagai pusat edukasi, advokasi hukum, dan distribusi bantuan pangan bagi warga miskin.
Mereka juga tengah menyusun Rapor Kinerja Pejabat Publik, sebuah proyek partisipatif yang akan memantau janji dan kebijakan kepala daerah dan anggota DPR.
Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan rencana menggelar Aksi Akbar Nasional pada 16 Agustus 2025, menjelang HUT Kemerdekaan RI.
Aksi tersebut diberi nama “Rakyat Menggugat”, yang akan digelar serentak di depan gedung DPR RI, kantor gubernur, dan balai kota.