Xcloud.id

Organisasi: REI

  • Prabowo Naikkan Kuota FLPP 2025 Jadi 300.000 Unit, Ini Kata Pengembang

    Prabowo Naikkan Kuota FLPP 2025 Jadi 300.000 Unit, Ini Kata Pengembang

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengembang properti berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merealisasikan rencana penambahan kuota pembiayaan rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2025.

    Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestate Indonesia (REI), Joko Suranto mengatakan Presiden Prabowo sebelumnya telah berkomitmen untuk menambah kuota FLPP di tahun depan. Dia pun berharap agar janji tersebut dapat direalisasikan.

    Joko menyebut Prabowo bakal menambah cakupan kuota FLPP hingga 300.000 unit rumah atau meningkat dari kuota FLPP pada 2024 yaitu 200.000 unit.

    “FLPP itu [biasanya hanya sampai sekitar] 220.000 unit, kemudian Tapera 40.000 unit. Komitmen di awal [untuk tahun 2025] akan ada kenaikan [kuota FLPP] menjadi 300.000. Itu tetap kita pegang dan kita yakini,” kata Joko saat ditemui di Kantor DPP REI, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

    Joko menyebut, apabila komitmen tersebut benar terealisasi, maka hal itu bakal menjadi katalis positif bagi perekonomian nasional. Di tambah, angka itu juga sedikit banyak bakal menekan angka ketimpangan pemilikan rumah atau backlog yang dilaporkan masih berada di angka 9,9 juta unit.

    Di sisi lain, penambahan kuota FLPP juga akan menopang realisasi pembangunan 3 juta rumah yang digagas oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Kami juga nanti di Rakernas akan menambah banyak hal dan kita akan menyiapkan strategi di organisasi kita, menyesuaikan terhadap nomenklatur kementerian-kementerian yang ada, sehingga kita bisa bersama-sama mendorong program 3 juta rumah ini,” ujarnya.

    Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan, pemerintah telah menambah kuota FLPP dari 168.000 unit menjadi 200.000 unit untuk 2024.  

    Adapun saat ini, total serapan kuota rumah subsidi tersebut telah mendekati limit, mencapai 178.000 unit.

    “Saat ini kita pantau, sampai akhir Oktober, itu sudah mencapai realisasi 178.000 unit,” ungkap Febrio dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, dikutip Sabtu (9/11/2024).  

    Dengan demikian, kuota pembangunan rumah subsidi lewat FLPP kini tersisa 22.000 unit lagi. Febrio meyakini, sisa kuota 22.000 unit tersebut bisa tercapai hingga akhir 2024.

    Adapun, kuota FLPP pada 2025 awalnya ditargetkan mencapai 220.000 unit. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan total nilai alokasi 220.000 unit kuota FLPP tahun anggaran 2025 itu mencapai Rp18,77 triliun yang bersumber dari APBN.

    “Alokasi ini nantinya akan digunakan untuk penyaluran FLPP kepada 220.000 unit rumah dan diharapkan memberi kontribusi sebesar 2,8% terhadap backlog kepemilikan rumah MBR,” kata Heru dalam keterangan resmi, Kamis (5/9/2024).

  • PPN Mau Naik jadi 12%, Pengusaha Properti Minta Insentif untuk Sektor Perumahan

    PPN Mau Naik jadi 12%, Pengusaha Properti Minta Insentif untuk Sektor Perumahan

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perusahaan Realestate Indonesia (REI) berharap pemerintah dapat melanjutkan pemberian insentif pajak seiring dengan makin dekatnya rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025.

    Wakil Ketua Umum DPP REI, Bambang Ekajaya menyebut keputusan tersebut bakal berdampak pada pasar perumahan, meskipun kenaikannya hanya sebesar 1%. 

    “Sebenarnya kalau dari nilainya kenaikannya kan hanya 1%, tapi yang di khawatirkan multiplier effect nya. Khususnya sektor perumahan, building material pasti naik,” jelasnya kepada Bisnis, Selasa (19/11/2024).

    Di samping itu, Bambang juga menjelaskan bahwa keputusan mengerek PPN menjadi 12% bakal berdampak pada meningkatnya biaya logistik dan transportasi bahan-bahan konstruksi. 

    Apabila tak dilakukan mitigasi dengan tepat, dikhawatirkan bakal berdampak pada makin tingginya harga rumah. Sehingga, makin memberatkan masyarakat untuk dapat memiliki hunian sekaligus menjadi getah bagi pasar properti.

    “Imbasnya, transportasi naik, tenaga kerja konstruksi akan naik juga. Harga juga ujung-ujungnya naik, di tambah konsumen harus menanggung PPn 12%,” imbuhnya.

    Dengan demikian, REI berharap pemerintah dapat merumuskan insentif pajak tambahan bagi sektor perumahan. Terlebih, hingga saat ini pasar perumahan belum kunjung membaik pasca-Pandemi Covid-19.

    “Karena kenaikan PPN menjadi 12% berimbas ke semua sektor, otomatis dikhawatirkan calon pembeli menahan diri dulu untuk membeli properti. Semoga nanti ada solusi dan insentif properti,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal bahwa tidak akan ada penundaan implementasi kenaikan tarif PPN menjadi 12%. 

    Dia menegaskan Pasal 7 ayat (1) UU No. 7/2021 sudah mengamanatkan bahwa PPN harus naik menjadi 12% pada 1 Januari 2025. 

    “Kita perlu siapkan agar itu bisa dijalankan, tapi dengan penjelasan yang baik,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR pada Rabu (13/11/2024).

  • IVE Hadirkan Kolaborasi Bersama David Guetta lewat Supernova Love

    IVE Hadirkan Kolaborasi Bersama David Guetta lewat Supernova Love

    Jakarta, Beritasatu.com – Grup idola K-Pop, IVE, belum lama ini meluncurkan single kolaborasi mereka bersama DJ terkenal asal Prancis, David Guetta, berjudul Supernova Love yang kini sudah tersedia di berbagai platform streaming musik.

    Dilansir dari Yonhap pada Sabtu (9/11/2024), agensi Starship Entertainment yang menaungi IVE menyatakan Supernova Love mengusung tema tentang kekuatan cinta yang luar biasa.

    Diketahui, lagu tersebut terinspirasi dari karya legendaris Merry Christmas Mr Lawrence ciptaan komposer Jepang, Ryuichi Sakamoto sebelum meninggal dunia.

    Menariknya, Supernova Love menjadi kolaborasi pertama antara IVE dan David Guetta. Sebelum dirilis secara resmi, single ini sempat dipertunjukkan secara langsung pada saat IVE menggelar konser di Tokyo Dome, Jepang, pada September 2024 lalu.

    IVE x David Guetta
    ‘Supernova Love’ MVhttps://t.co/EGf45hWZxC#IVE #아이브 #SUPERNOVALOVE#DAVIDGUETTA pic.twitter.com/q2SlTFDbwz

    — IVE OFFICIAL (@IVEstarship) November 8, 2024

    Supernova Love sudah bisa didengarkan di berbagai platform streaming musik. Selain versi audio, IVE juga merilis video musik untuk single ini, yang dapat ditonton di saluran YouTube resmi IVE maupun David Guetta.

    IVE adalah grup idola perempuan asal Korea Selatan yang dibentuk oleh agensi Starship Entertainment. Debut pada 1 Desember 2021, grup ini cepat mencuri perhatian dengan musik mereka yang enerjik dan penampilan yang memikat. 

    Personel IVE terdiri dari enam orang, yaitu Yujin, Gaeul, Sihyeon, Jang Wonyoung, Liz, dan Rei. Masing-masing _member_ memiliki kemampuan vokal, tari, dan kepribadian yang unik sehingga semakin memperkaya citra grup ini.

    IVE pertama kali dikenal dengan lagu debut mereka yang berjudul Eleven yang sukses besar di pasar musik Korea Selatan dan internasional. Lagu tersebut berhasil menduduki posisi puncak di berbagai tangga lagu, membuktikan daya tarik grup ini sejak awal. 

    Tak lama setelah itu, IVE melanjutkan kesuksesan dengan merilis single kedua mereka, Love Dive yang juga mendapat respons positif dan mengukuhkan popularitas mereka di industri K-Pop. Adanya kolaborasi David Guetta lewat Supernova Love, membuat IVE kian dikenal di industri musik dunia.

  • Bey Minta REI Jabar Hadirkan Green Property Terjangkau

    Bey Minta REI Jabar Hadirkan Green Property Terjangkau

    Bandung: Pejabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin meminta Real Estate Indonesia (REI) Jawa Barat menghadirkan dengan konsep Green Property. Hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat dengan konsep berkelanjutan. 

    Hal itu diungkapkan Bey dalam Musyawarah Daerah (Musda) REI Jawa Barat yang berlangsung di Kota Bandung. Musda REI ke-XII itu juga mengukuhkan Norman Nurdjaman yang terpilih sebagai Ketua DPD REI Jawa Barat periode 2024 – 2027. 

    Selain Bey, Musda REI ke-XII dihadiri Ketua Umum REI Joko Suranto, pihak perbankan, OJK, Komisi IV DPRD dan tamu undangan lainnya. 

    Dalam sambutannya, Bey mengharapkan dengan mengadopsi konsep green property maka bahan bangunan yang digunakan ramah lingkungan.

    Selain itu, arsitektur juga wajib memenuhi standar gempa bumi, serapan air tinggi melalui ruang terbuka hijau, drainase dan instalasi air, kolam-kolam retensi memadai, hunian ideal yang dilengkapi dengan sistem pengolahan sampah mandiri. 

    “Masyarakat menantikan kebijakan progresif untuk memperluas akses hunian terjangkau, percepatan perizinan, dan pembangunan berkelanjutan,” ujar Bey Machmudin. 

    Ketua DPD REI Jawa Barat Norman Nurdjaman mengatakan akan melakukan pembenahan secara organisasi, termasuk menata kembali hubungan dengan para stakeholder. Apalagi, saat ini, REI  juga dihadapkan dengan prospek bisnis di era pemerintahan baru.

    “Kami berharap REI semakin maju dan bisa bersinergi dengan pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi di bidang real estate,” kata Norman.

    Norman menyadari tantangan REI ke depan akan berat. Apalagi kondisi deflasi yang terjadi memberi dampak kepada bisnis real estate. “Banyak aturan-aturan yang perlu direvisi disesuaikan dengan kondisi saat ini,” katanya.

    Dalam masa kepemimpinannya tiga tahun ke depan, Norman berharap REI Jawa Barat semakin kompak. Ia menyebut, tagline-nya terkait ‘perubahan’ harus benar-benar dapat diwujudkan demi kemajuan REI Jawa Barat.

    “Selain internal, juga hubungan dengan seluruh stake holder yang harus kita benahi. Sebut saja dengan BPN, perpajakan, Kepolisian, PLN dan lain-lain. Lewat MoU kita berharap akan tercipta kepastian usaha karena dasarnya pengusaha itu targetnya kepastian usaha,” kata Norman.

    Bandung: Pejabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin meminta Real Estate Indonesia (REI) Jawa Barat menghadirkan dengan konsep Green Property. Hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat dengan konsep berkelanjutan. 
     
    Hal itu diungkapkan Bey dalam Musyawarah Daerah (Musda) REI Jawa Barat yang berlangsung di Kota Bandung. Musda REI ke-XII itu juga mengukuhkan Norman Nurdjaman yang terpilih sebagai Ketua DPD REI Jawa Barat periode 2024 – 2027. 
     
    Selain Bey, Musda REI ke-XII dihadiri Ketua Umum REI Joko Suranto, pihak perbankan, OJK, Komisi IV DPRD dan tamu undangan lainnya. 
    Dalam sambutannya, Bey mengharapkan dengan mengadopsi konsep green property maka bahan bangunan yang digunakan ramah lingkungan.
     
    Selain itu, arsitektur juga wajib memenuhi standar gempa bumi, serapan air tinggi melalui ruang terbuka hijau, drainase dan instalasi air, kolam-kolam retensi memadai, hunian ideal yang dilengkapi dengan sistem pengolahan sampah mandiri. 
     
    “Masyarakat menantikan kebijakan progresif untuk memperluas akses hunian terjangkau, percepatan perizinan, dan pembangunan berkelanjutan,” ujar Bey Machmudin. 
     
    Ketua DPD REI Jawa Barat Norman Nurdjaman mengatakan akan melakukan pembenahan secara organisasi, termasuk menata kembali hubungan dengan para stakeholder. Apalagi, saat ini, REI  juga dihadapkan dengan prospek bisnis di era pemerintahan baru.
     
    “Kami berharap REI semakin maju dan bisa bersinergi dengan pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi di bidang real estate,” kata Norman.
     
    Norman menyadari tantangan REI ke depan akan berat. Apalagi kondisi deflasi yang terjadi memberi dampak kepada bisnis real estate. “Banyak aturan-aturan yang perlu direvisi disesuaikan dengan kondisi saat ini,” katanya.
     
    Dalam masa kepemimpinannya tiga tahun ke depan, Norman berharap REI Jawa Barat semakin kompak. Ia menyebut, tagline-nya terkait ‘perubahan’ harus benar-benar dapat diwujudkan demi kemajuan REI Jawa Barat.
     
    “Selain internal, juga hubungan dengan seluruh stake holder yang harus kita benahi. Sebut saja dengan BPN, perpajakan, Kepolisian, PLN dan lain-lain. Lewat MoU kita berharap akan tercipta kepastian usaha karena dasarnya pengusaha itu targetnya kepastian usaha,” kata Norman.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • REI Nilai Program 3 Juta Rumah Bantu Atasi Backlog

    REI Nilai Program 3 Juta Rumah Bantu Atasi Backlog

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto meyakini program 3 juta rumah per tahun yang digagas Presiden Prabowo Subianto bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi backlog atau kekurangan pasokan rumah. 

    Backlog rumah adalah kondisi di mana jumlah unit perumahan yang dibutuhkan masyarakat, belum terpenuhi dalam suatu wilayah tertentu.

    Saat ini Indonesia menghadapi angka backlog yang besar, yakni mencapai 12,7 juta unit. Ironisnya, tidak terjadi penurunan signifikan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

    “REI meyakini apa yang menjadi program ini adalah bagian dari satu untuk menumbuhkan ekonomi. Kedua adalah cara pendekatan terhadap backlog. Ketiga juga adalah cara mengedukasi masyarakat desa untuk mengakses perbankan melalui pembiayaan rumah-rumah yang nantinya akan difasilitasi oleh pemerintah,” kata Joko kepada Beritasatu.com, Selasa (5/11/2024).

    Selain itu program 3 juta rumah per tahun dinilai juga mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, serta bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

    Joko menjelaskan, industri properti/perumahan memiliki multiplier effect yang besar, karena mampu menyerap 14 sampai 17 juta tenaga kerja serta menggerakkan 185 industri turunannya di sektor riil.

    Secara otomatis, dengan adanya program 3 juta rumah per tahun, industri turunan tersebut akan tumbuh, lapangan kerja baru semakin terbuka, dan bakal menumbuhkan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia.

    “Pada saatnya itu akan menyerap tenaga kerja juga akan mendistribusikan pendapatan, multipliernya juga akan sangat banyak. Artinya hilirnya adalah 185 industri akan bergerak dan hulunya adalah rumah itu sendiri,” ucapnya.

    “Satu rumah minimalnya akan menyerap empat tenaga kerja. Ya bayangkan itu ada 1 juta (rumah) berarti tambah 4 juta (tenaga kerja) atau 3 juta (rumah) berarti ada 12 juta (tenaga kerja),” tambahnya.

    Joko meyakini program ini akan menjadi episentrum baru bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia sekaligus memberikan dampak pertumbuhan ekonomi nasional minimal 0,5%

    “Inilah yang akan menjadi titik episentrum baru pertumbuhan ekonomi Indonesia. Satu serapan tenaga kerja, kedua adalah distribusi pendapatan. Ketiga adalah menekan stunting. Keempat adalah menekan kemiskinan, dan kelima adalah multipliernya akan mendorong kenaikan daya beli masyarakat,” tutupnya.

  • Program 3 Juta Rumah Era Presiden Prabowo Akan Mampu Menyerap Tenaga Kerja

    Program 3 Juta Rumah Era Presiden Prabowo Akan Mampu Menyerap Tenaga Kerja

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto meyakini, program 3 juta rumah per tahun yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto akan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

    Joko menjelaskan, industri properti atau perumahan memiliki multiplier effect yang besar, karena mampu menyerap 14 sampai 17 juta tenaga kerja serta menggerakkan 185 industri turunannya di sektor riil.

    Secara otomatis, dengan adanya program 3 juta rumah per tahun, industri turunan tersebut akan tumbuh, lapangan kerja baru semakin terbuka, dan bakal menumbuhkan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia.

    “Penyerapan tenaga kerja juga akan mendistribusikan pendapatan, sehingga multiplier effect-nya juga akan sangat banyak. Artinya hilirnya adalah 185 industri akan bergerak dan hulunya adalah rumah itu sendiri,” kata Joko kepada Beritasatu.com, Selasa, (5/11/2024).

    Ia menambahkan, satu rumah minimal akan menyerap empat tenaga kerja.

    “Ya bayangkan itu ada 1 juta (rumah) berarti tambah 4 juta (tenaga kerja) atau 3 juta (rumah) berarti ada 12 juta (tenaga kerja),” tambahnya.

    Joko meyakini, program ini akan menjadi episentrum baru bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia sekaligus memberikan dampak pertumbuhan ekonomi nasional minimal 0,5 persen.

    “Inilah yang akan menjadi titik baru episentrum baru pertumbuhan ekonomi Indonesia dari, pertama serapan tenaga kerja, kedua distribusi pendapatan, ketiga menekan stunting, keempat menekan kemiskinan, dan Kelima akan mendorong kenaikan daya beli masyarakat,” ucapnya.

    Joko menjelaskan,  program 3 juta rumah ini bisa menjadi solusi mengatasi backlog atau kekurangan pasokan rumah. Apalagi Indonesia menghadapi angka backlog yang besar mencapai 12,7 juta unit. Ironisnya, angka backlog ini tidak terjadi penurunan signifikan dalam 10 tahun terakhir.

    “REI meyakini program 3 juta rumah merupakan bagian dari satu untuk menumbuhkan ekonomi dan sebagai salah satu cara pendekatan untuk atasi backlog,” tutupnya. 

  • Bey Minta Hunian Baru di Jabar Miliki Sistem Pengolahan Sampah Mandiri Bandung 5 November 2024

    Bey Minta Hunian Baru di Jabar Miliki Sistem Pengolahan Sampah Mandiri Bandung 5 November 2024

    Bey Minta Hunian Baru di Jabar Miliki Sistem Pengolahan Sampah Mandiri
    Editor
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Penjabat Gubernur
    Jabar
    Bey Machmudin berharap Real Estate Indonesia (REI) menghadirkan hunian yang layak, terjangkau, dengan konsep berkelanjutan, seperti
    pengolahan sampah mandiri
    .
    Bey menambahkan, konsep berlanjutan yang dimaksud, mengadopsi konsep green property.
    Yakni dengan memanfaatkan bahan bangunan ramah lingkungan, arsitektur tahan gempa bumi, serapan air tinggi melalui ruang terbuka hijau, drainase dan instalasi air, serta kolam–kolam retensi memadai, dan sistem pengolahan sampah mandiri.
    “Masyarakat menantikan kebijakan progresif untuk memperluas akses hunian terjangkau, percepatan perizinan, dan pembangunan berkelanjutan,” ujar Bey dalam rilis yang diterima Kompas.com, Selasa (5/11/2024).
    Menurut Bey, Jabar saat ini sedang menghadapi permasalahan sampah regional yang cukup kompleks terutama di Bandung Raya.
    REI
    dapat menjadi aktor penyumbang solusi dengan membuat hunian dengan konsep yang menghadirkan sistem pengolahan sampah mandiri.
    Contoh yang paling sederhana dan murah adalah magotisasi, sampai ke yang lebih kompleks seperti mesin pengolah sampah menggunakan teknologi RDF.
    Dengan kehadiran lebih dulu infrastruktur pengolah sampah di kompleks perumahan, diharapkan kesadaran penghuninya untuk memilih dan memilah sampah sejak dari rumah akan terbangun, terutama sampah organik dan sampah makanan.
    “Adanya perumahan yang sejak awal memungkinkan tidak penghuninya disiplin memilah sampah dari rumah, kalau real estate betul – betul mengelola sampahnya sendiri,” kata Bey.
    Menurut Bey, Pemda Provinsi Jabar berkomitmen mendorong dunia properti dengan menghadirkan iklim kondusif melalui kemudahan dan transparansi perizinan.
    Melalui Musda, Bey berharap REI Jabar dapat merumuskan strategi konkret dalam menghadapi tantangan dan memaksimalkan potensi sektor properti di Jabar.
    “Pemprov Jawa Barat berkomitmen untuk mendukung kemajuan industri properti demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PPN DTP Dilanjutkan 2025, Pengembang Usul Bisa Berlaku untuk Rumah Inden

    PPN DTP Dilanjutkan 2025, Pengembang Usul Bisa Berlaku untuk Rumah Inden

    Bisnis.com, JAKARTA – Persatuan Perusahaan Realestate Indonesia (REI) menyambut baik rencana pemerintah untuk memperpanjang pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) pada 2025.

    Wakil Ketua Umum DPP REI, Bambang Ekajaya menyebut sektor properti memang dinilai masih memerlukan guyuran insentif guna memastikan kondisi pasar tetap terjaga.

    “Ya seperti juga sektor otomotif, properti masih memerlukan insentif. Salah satunya PPN DTP yang kalau memang benar berlanjut menjadi edisi 3,” jelasnya kepada Bisnis, Selasa (5/11/2024). 

    Akan tetapi, untuk menambahkan efek yang lebih besar dari penerapan PPN DTP periode tahun ini, pemerintah perlu mempertimbangkan agar insentif PPN DTP pada 2025 dapat juga dirasakan bagi pembeli rumah inden.

    Pasalnya, tambah Bambang, implementasi PPN DTP saat ini hanya berlaku bagi pembelian rumah yang sudah ready stock. Di mana, hanya terdapat segelintir pengembang saja yang memiliki hal itu.

    “Jika memungkinkan juga bisa untuk rumah inden. Dengan persyaratan-persyaratan tertentu misal serah terima unit maksimal 6 bulan dari UTJ [Uang Tanda Jadi] dan developer yang ikut sudah memenuhi ketentuan dan pengalaman di properti, bukan pengembang yang baru,” jelasnya.

    Dengan demikian, implementasi PPN DTP diharapkan mampu memberikan efek yang lebih luas khususnya dalam rangka meningkatkan belanja konsumsi masyarakat. 

    Sebelumnya, pemerintah sempat menyebut bakal memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah alias diskon PPN untuk sektor perumahan hingga kendaraan listrik hingga tahun depan atau 2025.

    Kepastian perpanjang diskon pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN-DTP) disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

    Adapun, sejumlah insentif pajak yang akan berakhir namun diperpanjang hingga tahun depan yaitu PPN-DTP untuk pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), PPN-DTP untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik, dan PPN-DTP untuk properti atau perumahan.

    “Ini [perpanjangan insentif pajak] akan segera dibahas juga dengan Kementerian Keuangan,” ujar Airlangga.

  • Pemerintah Berencana Alihkan Subsidi BBM ke Perumahan Rakyat, Warga: Niatnya Bagus Megapolitan 30 Oktober 2024

    Pemerintah Berencana Alihkan Subsidi BBM ke Perumahan Rakyat, Warga: Niatnya Bagus Megapolitan 30 Oktober 2024

    Pemerintah Berencana Alihkan Subsidi BBM ke Perumahan Rakyat, Warga: Niatnya Bagus
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Rencana pemerintah untuk mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji ke program pembangunan rumah rakyat mendapat respons yang beragam dari masyarakat.
    Salah seorang warga Bogor, Faisal Basri (29) menyambut baik wacana ini, mengingat penyaluran subsidi BBM terkadang tidak tepat sasaran.
    “Niatnya bagus karena subsidi BBM dan elpiji memang sering tidak tepat sasaran. Tapi realistis tidak ya semuanya bakal dapat rumah? Sepertinya agak sulit, soalnya jumlah rakyat yang butuh rumah banyak banget, sementara anggaran terbatas,” ujar Faisal saat diwawancarai Kompas.com, Rabu (30/10/2024).
    Menurut Faisal alangkah lebih bijak jika subsidi ini dialihkan ke program pendidikan atau kesehatan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
    “Mungkin lebih baik subsidi dialihkan untuk program pendidikan atau kesehatan yang terasa manfaatnya buat kita,” ujarnya.
    Rahmat (27), juga menyambut baik inisiatif pemerintah jika program subsidi perumahan rakyat ini benar-benar terlaksana.
    Namun, dia meragukan efektivitas pemerataan program tersebut ke seluruh wilayah Indonesia.
    “Kalau memang rumah untuk rakyat benar-benar terealisasi, bagus banget buat yang belum punya rumah. Tapi kayaknya berat ya buat meratakan ke seluruh Indonesia,” ujarnya.
    Rahmat berharap pemerintah dapat memastikan bahwa subsidi perumahan rakyat benar-benar diberikan ke warga yang membutuhkan.
    “Kalau tidak, lebih baik fokus ke kesejahteraan lain dulu,” tambahnya.
    Sementara itu, Leons (26) menganggap,
    pengalihan subsidi BBM
    ke program rumah rakyat sah-sah saja asalkan ada transparansi dan lahan yang mencukupi.
    Menurutnya, program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto ini cukup menarik, terutama dengan antusiasme presiden terhadap masyarakat yang belum memiliki rumah.
    “Gua berharap, dengan disahkannya program ini, masyarakat yang benar-benar membutuhkan tempat tinggal, baik di perkotaan maupun pedesaan, bisa dapat terlaksana secara menyeluruh dan efisien,” ungkap Leons.
    Sebelumnya, muncul wacana pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji yang tidak tepat sasaran untuk program pengadaan 3 juta rumah rakyat.
    Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto yang juga merupakan anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan saat ditemui di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Senin (28/10/2024).
    “Kalau enggak salah nanti akan ada perubahan alokasi subsidi dari subsidi bahan bakar, subsidi LPG, subsidi bensin, subsidi gas, saat ini kan dihitung kurang tepat sasaran, ini mau ditransformasikan kepada rakyat langsung untuk membayar angsuran pada saatnya,” ujar Joko.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.