Organisasi: REI

  • Menteri Ara Colek Sri Mulyani, Minta Anggaran FLPP Cair Januari 2025

    Menteri Ara Colek Sri Mulyani, Minta Anggaran FLPP Cair Januari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengaku akan segera berkoordinasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati terkait dengan pencairan anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Tahun Anggaran 2025.

    Pasalnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) berharap pencairan dan penyaluran KPR FLPP dapat mulai dilakukan di awal Januari 2025.

    “Kami akan melayangkan surat permohonan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) penyaluran FLPP bisa segera diterbitkan,” jelasnya dalam keterangan resmi, Senin (30/12/2024).

    Ara menyebut permohonan pencairan itu seiring dengan adanya stok 48.000 unit rumah subsidi ready stock yang dipastikan siap untuk disalurkan pada awal Januari 2025.

    Lebih lanjut, mengacu pada data Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) BP Tapera per 30 Desember 2024, jumlah ready stock mencapai 50.772 unit rumah subsidi dan 14.966 unit rumah yang sudah dipesan.

    Sementara itu, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat, dari total jumlah hunian ready stock tersebut, sebanyak 23.752 unit atau setara 46,78% dibangun oleh anggota REI di seluruh Indonesia.

    Dengan demikian, Ara berharap regulasi yang mengatur penyaluran FLPP TA 2025 dapat segera terbit untuk mendorong penyaluran rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tersebut.

    Untuk diketahui, alokasi anggaran yang bakal disalurkan untuk menyukseskan program FLPP 2025 mencapai Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah.

    Adapun sebelumnya, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa penyaluran FLPP itu masih menggunakan skema eksisting yakni 75:25. Di mana, sebesar 75% diguyur lewat APBN sedangkan 25%nya dialokasikan dari perbankan.

    “Pada 2025 mendatang, pemerintah melalui BP Tapera telah mengalokasikan dana sebesar Rp28,2 Triliun yang ditargetkan dapat disalurkan untuk 220.000 unit rumah,” jelas Heru Pudyo dalam Penandatanganan Kerja Sama dengan Bank Penyalur di Jakarta, Senin (23/12/2024).

  • Video Berbagi Kasih Saat Natal, DPD REI Jateng Selenggarakan Baksos di Semarang

    Video Berbagi Kasih Saat Natal, DPD REI Jateng Selenggarakan Baksos di Semarang

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG –  Berikut ini video Berbagi Kasih Saat Natal, DPD REI Jateng Selenggarakan Baksos di Semarang

    Menyambut perayaan Natal 2024, Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan bakti sosial dengan menyerahkan donasi kepada panti asuhan, panti wredha, dan rumah singgah di Kota Semarang. 

    DPD REI Jateng menyerahkan donasi berupa sembako dan uang tunai kepada Panti Asuhan Kristen Eunike, Panti Asuhan Wikrama Putra, Panti Wredha Rindang Asih II Bongsari, PACG Bhakti Asih, Yayasan PELKRIS Semarang, dan YKAKI Semarang, Kamis (19/12/2024).

    Ketua DPD REI Jateng, Harmawan Mardiyanto mengatakan, aksi sosial yang dilakukan sudah menjadi kegiatan rutin setiap tahunnya, baik di momentum Natal maupun Ramadan.

    Bantuan yang diberikan sebagai wujud kepedulian dan saling berbagi kebahagiaan terhadap sesama.

    “Kegiatan ini sudah menjadi program tahunan yang terus kami lakukan untuk saling berbagi kasih dan kebahagiaan,” katanya di sela penyerahan donasi di Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia (YKAKI) Cabang Semarang.

    Dia menyebutkan, donasi diberikan tersebut merupakan hasil pengumpulan dana dari para anggota REI Jateng dari 40 perusahaan. 

    “Alhamdulillah, kurang dari seminggu pengumpulan dari para anggota REI Jateng bisa mengeluarkan sekira 300 paket donasi yang kami sebarkan ke panti asuhan, panti wredha, dan rumah singgah tersebut,” terangnya. 

    Ketua panitia kegiatan, Agus Santoso berharap, bantuan dapat menambahkan kebahagiaan di momentum Natal 2024.

    Kegiatan akan terus dilakukan untuk saling berbagi kasih.

    “Bantuan ini dari teman-teman anggota REI Jateng kami teruskan, saling berbagi ke tempat-tempat tersebut, semoga dapat menambah kebahagiaan di Natal 2024,” ungkapnya.

    Ketua YKAKI Cabang Semarang, Vita Mahaswari berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh para anggota DPD REI Jateng. 

    Bantuan tersebut, lanjutnya sangat bermanfaat membantu anak-anak yang tengah menjalani perawatan dan pengobatan.

    Anak-anak yang ada merupakan usia 0-19 tahun dari Jawa Tengah dan seluruh Indonesia. 

    “Terima kasih buat DPD REI Jateng yang memberikan kepeduliannya buat Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia.”

    “Anak-anak di sini dari seluruh Indonesia yang berasal dari keluarga pra sejahtera,” ungkapnya. (*)

  • Pengembang Ngeluh 40% Pengajuan KPR Subsidi Bermasalah, Gara-gara Ini

    Pengembang Ngeluh 40% Pengajuan KPR Subsidi Bermasalah, Gara-gara Ini

    Jakarta

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menerima banyak keluhan dari para pengembang karena kendala pada proses Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dalam pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

    Hal ini disampaikannya dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan FLPP dan Tapera 2025. Pria yang akrab disapa Ara ini mengatakan, banyak masyarakat berpenghasilan menengah (MBR) yang berminat untuk mengajukan KPR namun kesulitan karena tersandung SLIK OJK.

    “Ini pengembang banyak sekali komplain soal kena OJK checking. Jadi saya tanya, kalau OJK checking di siapa? Di ibu Kiki,” kata Ara di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Senin (23/12/2024).

    Selanjutnya, Ara pun mempersilahkan Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI), Joko Suranto untuk bersuara. Joko mengatakan, setidaknya ada sebanyak 40% konsumen yang terkendala SLIK.

    “Bu kalau kami di peminat ataupun teman-teman yang mengakeses, MBR hampir 40% terhambat di SLIK-nya. Itu biasanya dari pinjol, kemudian pinjol ada yang ilegal maupun legal,” ujar Joko, dalam kesempatan yang sama.

    Atas kondisi ini, Joko pun jadi teringat dengan upaya Presiden Prabowo Subianto dalam menghapus buku atau utang UMKM. Ia mempertanyakan, apakah kira-kira memungkinkan bila hal serupa dilakukan untuk kasus ini. “Apakah OJK bisa mengikuti Pak Prabowo untuk menghapuskan yang di bawah Rp 2 juta atau dibatasi 2 tahun SLIK itu jangan sampa di atas keputusan hakim,” katanya.

    Merespons pertanyaan tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan sejauh ini data pinjol legal belum terintegrasi secara penuh dengan SLIK. Dengan demikian, cicilan pinjol legal belum berdampak terhadap SLIK.

    “Kalau untuk pinjol pak, yang legal ya, itu datanya baru mau diintegrasikan jadi pasti bukan karena yang pinjol itu (terkendala SLIK),” kata Kiki dalam kesempatan yang sama.

    Kiki juga bilang, dirinya juga mendapat informasi bahwa banyak masyarakat yang kesulitan mengajukan KPR karena kendala SLIK ini. Namun menurutnya, kebanyakan dari masyarakat yang terkendala SLIK ini disebabkan karena tunggakan pada cicilan paylater, kartu kredit, hingga cicilan motor.

    Sedangkan menyangkut usulan hapus utang, menurutnya saat ini OJK tengah menggodok aturan lanjutan terkait program penghapusan buku dan tagih. Detail aturan tersebut juga hingga saat ini masih terus didiskusikan.

    “Kita sudha akan mengeluarkan ketentuan dan diskusi dengan perbankan juga bagaimana pelaksanaannya. Supaya tidak menimbulkan juga moral hazard, terus kemudian nanti kriterianya seperti apa, jadi hopefully nanti akan mendukung program Pak Ara. Jadi mereka-mereka bisa untuk mengajukan kredit lagi di masa yang akan datang,” ujarnya.

    (shc/fdl)

  • Paylater Hingga Kartu Kredit Bikin Banyak Anak Muda Tak Bisa Ambil KPR

    Paylater Hingga Kartu Kredit Bikin Banyak Anak Muda Tak Bisa Ambil KPR

    Jakarta

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut banyak generasi muda, termasuk Gen Z, yang tidak bisa mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) karena masalah di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Hal ini salah satunya karena paylater.

    Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi mengatakan, kegagalan para Gen Z ini karena permasalahan tunggakan paylater, kartu kredit, hingga cicilan motor. Catatan kredit mereka dinilai kurang baik.

    “Banyak masyarakat kita, terutama generasi muda, tidak bisa mengajukan kredit untuk KPR misalnya karena terlanjur tersangkut di SLIK,” kata Kiki, dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan FLPP dan Tapera 2025 di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Senin (23/12/2024).

    “Bisa saya sampaikan yang kesangkut di SLIK saat ini tuh contohnya ya produk paylater, kartu kredit, cicilan motor, dan lain-lain,” sambungnya.

    Jawaban ini disampaikan Kiki untuk merespons pertanyaan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Realestat Indonesia (DPP REI)Joko Suranto. Joko mengeluhkan banyak pengembang yang tersandung pembiayaannya karena SLIK. Kebanyakan dari mereka bermasalah karena menggunakan pinjama online (pinjol) legal maupun ilegal.

    Namun menurut Kiki, sejauh ini data pinjol legal belum terintegrasi secara penuh dengan SLIK. Dengan demikian, cicilan pinjol legal belum berdampak terhadap SLIK.

    “Kalau untuk pinjol pak, yang legal ya, itu datanya baru mau diintegrasikan jadi pasti bukan karena yang pinjol itu (terkendala SLIK). Jadi karena yang tadi saya sebut pak (paylater hingga cicilan kartu kredit),” ujarnya.

    Kiki mengatakan, informasi tentang banyaknya Gen Z yang gagal mengajukan KPR ini sebelumnya didengarnya dari laporan Bank Tabungan Negara (BTN). Menyangkut kondisi tersebut, pihaknya mencoba mengambil langkah antisipasi melalui berbagai sosialisasi kepada generasi muda.

    Sebagai informasi, Kiki sebelumnya sempat melaporkan bahwa banyak generasi muda mengambil utang dari buy now pay later (BNPL) atau paylater. Ia pun mewanti-wanti bahayanya fenomena fear of missing out (Fomo), You only live once (Yolo) hingga doom spending yang memicu perilaku berutang.

    “Anak muda ini Fomo, kalau nggak ikut khawatir dibilang ketinggalan zaman, terus Yolo. Katanya sekarang tren baru doom spending, belanja serasa mau kiamat. Jadi, anak muda ini kemudian membelanjakan yang dimiliki seolah tidak ada hari besok. Paling gawat belanjanya bukan dari uang yang dimiliki, tapi dari uang yang utangan tadi,” kata Kiki dalam acara Like It yang dilansir dari Youtube OJK, Sabtu (5/10/2024)

    Menurutnya, fenomena tersebut dapat menyebabkan generasi muda gemar berutang. Apalagi saat ini mencari pinjaman atau berutang sangatlah mudah karena teknologi semakin berkembang, misalnya dengan pinjaman online dan paylater. “Karena dengan ada pinjol, paylater sangat mudah anak muda kita bisa mendapatkan pinjaman kemudian membelikan barang yang tidak produktif,” terangnya.

    Berdasarkan data yang dipaparkannya, pengguna paylater sebagian besar merupakan generasi Z dengan rentang usia 26-35 tahun. Dengan rincian, 26,5% pengguna paylater dengan rentang usia 18-25 tahun, 43,9% pengguna berusia 26-35 tahun, 21,3% berusia 36-45 tahun. Kemudian, 7,3% pengguna berusia 46-55 tahun, serta hanya 1,1% pengguna paylater berusia di atas 55 tahun.

    Adapun sebagian besar penggunaan paylater untuk gaya hidup, seperti fesyen dengan persentase 66,4%, perlengkapan rumah tangga dengan 52,2%, elektronik dengan 41 %, laptop atau ponsel dengan 34,5%, hingga perawatan tubuh sebesar 32,9%.

    (shc/fdl)

  • Video Berbagi Kasih Saat Natal, DPD REI Jateng Selenggarakan Baksos di Semarang

    Berbagi Kasih di Momentum Natal, DPD REI Jateng Selenggarakan Baksos di Semarang

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Menyambut perayaan Natal 2024, Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan bakti sosial dengan menyerahkan donasi kepada panti asuhan, panti wredha, dan rumah singgah di Kota Semarang. 

    DPD REI Jateng menyerahkan donasi berupa sembako dan uang tunai kepada Panti Asuhan Kristen Eunike, Panti Asuhan Wikrama Putra, Panti Wredha Rindang Asih II Bongsari, PACG Bhakti Asih, Yayasan PELKRIS Semarang, dan YKAKI Semarang, Kamis (19/12/2024).

    Ketua DPD REI Jateng, Harmawan Mardiyanto mengatakan, aksi sosial yang dilakukan sudah menjadi kegiatan rutin setiap tahunnya, baik di momentum Natal maupun Ramadan.

    Bantuan yang diberikan sebagai wujud kepedulian dan saling berbagi kebahagiaan terhadap sesama.

    “Kegiatan ini sudah menjadi program tahunan yang terus kami lakukan untuk saling berbagi kasih dan kebahagiaan,” katanya di sela penyerahan donasi di Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia (YKAKI) Cabang Semarang.

    Dia menyebutkan, donasi diberikan tersebut merupakan hasil pengumpulan dana dari para anggota REI Jateng dari 40 perusahaan. 

    “Alhamdulillah, kurang dari seminggu pengumpulan dari para anggota REI Jateng bisa mengeluarkan sekira 300 paket donasi yang kami sebarkan ke panti asuhan, panti wredha, dan rumah singgah tersebut,” terangnya. 

    Ketua panitia kegiatan, Agus Santoso berharap, bantuan dapat menambahkan kebahagiaan di momentum Natal 2024.

    Kegiatan akan terus dilakukan untuk saling berbagi kasih.

    “Bantuan ini dari teman-teman anggota REI Jateng kami teruskan, saling berbagi ke tempat-tempat tersebut, semoga dapat menambah kebahagiaan di Natal 2024,” ungkapnya.

    Ketua YKAKI Cabang Semarang, Vita Mahaswari berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh para anggota DPD REI Jateng. 

    Bantuan tersebut, lanjutnya sangat bermanfaat membantu anak-anak yang tengah menjalani perawatan dan pengobatan.

    Anak-anak yang ada merupakan usia 0-19 tahun dari Jawa Tengah dan seluruh Indonesia. 

    “Terima kasih buat DPD REI Jateng yang memberikan kepeduliannya buat Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia.”

    “Anak-anak di sini dari seluruh Indonesia yang berasal dari keluarga pra sejahtera,” ungkapnya. (*)

  • Dahsyat! Pemerintahan Prabowo Bangun 30 Ribu Rumah Dalam 46 Hari

    Dahsyat! Pemerintahan Prabowo Bangun 30 Ribu Rumah Dalam 46 Hari

    Jakarta (beritajatim.com) – Kinerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapatkan apresiasi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

    Dalam 46 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) berhasil mendorong penyaluran hampir 30 ribu unit rumah untuk masyarakat.

    Menteri PKP, Maruarar Sirait, memuji peran BTN dalam mendukung program pemerintah yang fokus pada penyediaan perumahan rakyat.

    “Akan saya sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo bahwa kinerja Kementerian BUMN sangat bagus. BTN mampu mewujudkan program ini dengan cepat. Kita harus kompak bekerja sama demi menyediakan perumahan layak bagi rakyat Indonesia,” ujar Maruarar.

    Akses KPR untuk Pekerja Informal
    Maruarar juga mengapresiasi inovasi BTN yang memberikan akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tidak hanya untuk pekerja berpenghasilan tetap, tetapi juga bagi kelompok pekerja informal.

    “BTN luar biasa karena mampu membantu pemilik warung bakso, warung sayur, hingga pedagang kecil mendapatkan KPR meski tanpa slip gaji. Ini bentuk inklusivitas perbankan yang perlu diapresiasi,” ungkapnya.

    BTN Kuasai Market Share KPR Nasional

    Menurut Maruarar, BTN telah menjadi tulang punggung dalam penyaluran KPR di Indonesia sejak 1976. Saat ini, BTN menguasai sekitar 40% pangsa pasar KPR nasional, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

    “Saya doakan tahun depan BTN bisa mencapai 50% atau bahkan 60%. Harus ada progres dalam penyediaan perumahan rakyat,” ujarnya optimis.

    Fokus pada Generasi Milenial dan Gen Z

    Tidak hanya itu, BTN juga memainkan peran penting dalam memberikan akses KPR bagi kaum milenial dan Generasi Z. Program ini membuka peluang bagi anak muda Indonesia untuk memiliki rumah di usia produktif, sekitar 30 tahun.

    “Ini langkah nyata bahwa negara hadir untuk anak muda dan kelompok pekerja informal. Ini harapan besar bagi generasi masa depan kita,” kata Maruarar.

    Edukasi dan Dukungan Bagi Pengembang Muda

    Maruarar juga memuji langkah BTN yang aktif memberikan edukasi dan pendampingan kepada pengembang perumahan, termasuk dari organisasi seperti Realestat Indonesia (REI), APERSI, dan Himperra.

    “Saya mendoakan agar para pengembang semakin sukses dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi. Di Serang kemarin, saya bertemu dengan pengembang muda bernama Wawan yang berhasil membangun ribuan rumah dalam setahun. Ini bukti bahwa pemerataan ekonomi bisa tercapai dengan dukungan semua pihak,” tutup Maruarar.

    Dengan berbagai pencapaian ini, BTN dan Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo menunjukkan komitmen kuat dalam memenuhi kebutuhan perumahan rakyat, baik untuk generasi muda, pekerja informal, maupun masyarakat berpenghasilan rendah. (ted)

  • Pengembang Ragu Insentif PPN DTP Dorong Penjualan, Ini Sebabnya!

    Pengembang Ragu Insentif PPN DTP Dorong Penjualan, Ini Sebabnya!

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestate Indonesia (REI) mengungkapkan implementasi perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) tak signifikan mendorong penjualan perumahan.

    Wakil Ketua Umum DPP REI, Bambang Ekajaya menjelaskan hal itu dikarenakan syarat pemberian PPN DTP hanya berlaku bagi rumah ready stock saja. Di mana, hal itu porsinya hanya sekitar 5% dari penjualan rumah.

    “Persyaratan properti yang mendapat PPNDTP hanya untuk yang ready unit. Transaksi seperti itu sangat sedikit, paling hanya 5% [dari total penjualan secara umum],” jelasnya kepada Bisnis, Senin (16/12/2024).

    Lebih lanjut, Bambang menyebut implementasi PPN DTP itu umumnya hanya dapat dirasakan oleh pengembang besar. 

    Padahal, penjualan tanah dan bangunan termasuk yang akan terdampak kenaikan PPN multi tarif menjadi 12%. Dengan demikian, dirinya berharap pemerintah dapat mempertimbangkan implementasi PPN DTP dapat diperuntukkan bagi penjualan unit inden.

    “Untuk itu kalau memungkinkan PPN DTP diberlakukan juga untuk rumah inden. Tentu dengan persyaratan-persyaratan yang ketat agar tetap menjaga kehati-hatian terhadap pembeli maupun developernya,” pungkasnya.

    Untuk diketahui sebelumnya, pemerintah resmi memperpanjang implementasi PPN DTP 100% terhadap sektor perumahan. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto pada hari ini, Senin (16/12/2024).

    Airlangga mengatakan, insentif pajak bagi sektor properti tersebut masuk dalam paket stimulus kebijakan ekonomi yang diberikan pemerintah. 

    “Bagi kelas menengah, itu pemerintah melanjutkan kembali PPN ditanggung pemerintah untuk properti sampai dengan Rp5 miliar,” kata Airlangga dalam konferensi pers, Senin (16/12/2024).

    Adapun, insentif tersebut akan diberikan dengan dasar pengenaan PPN DTP sebesar Rp2 miliar, sementara pajak Rp3 miliar dibayarkan. 

    Dalam penjelasannya, pembelian rumah dengan harga jual sampai dengan Rp5 miliar atas Rp2 miliar pertama, dengan skema diskon sebesar 100% untuk bulan Januari-Juni 2025 

    Sementara itu, diskon sebesar 50% untuk bulan Juli-Desember 2025. Insentif ini diberikan dengan tujuan mendorong multiplier effect dan penciptaan kesempatan kerja yang besar.

  • HUT KPR BTN ke-48, BTN Gelar Soft Launching Super Apps Bale by BTN – Halaman all

    HUT KPR BTN ke-48, BTN Gelar Soft Launching Super Apps Bale by BTN – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menggelar soft launching Super Apps Bale by BTN  pada rangkaian HUT KPR BTN ke-48.

    Bale by BTN merupakan transformasi dari BTN Mobile yang saat ini digunakan nasabah BTN untuk bertransaksi. Dalam acara tersebut turut hadir Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri BUMN Erick Thohir.

    “Hari ini kami melakukan soft launching Bale by BTN untuk memperkenalkan Super Apps yang merupakan transformasi dari BTN Mobile ini kepada masyarakat. Rencananya Super Apps Bale by BTN akan diluncurkan secara resmi saat HUT BTN ke -75 pada tanggal 9 Februari 2025,” ujar Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu pada acara penutupan rangkaian HUT KPR BTN ke-48 di Jakarta, Minggu 15 Desember 2024.

    Nixon mengungkapkan Bale by BTN pertama kali diperkenalkan ke masyarakat pada pertengahan tahun ini dengan menggelar tiga promo sekaligus yakni Bale Unlock Your World, Bale Be Free dan Bale 3S. Bale Unlock Your World merupakan program bebas biaya tarik tunai ATM diluar negeri dan bebas biaya belanja di luar negeri dengan kartu debit BTN. Sedangkan Bale Be Free merupakan program bebas biaya untuk transaksi transfer, top up emoney dan pembayaran2 lainnya melalui BTN Mobile. Sementara Bale 3S (Santap, Santai, Sehat) merupakan Program Cashback 30 persen maksimal Rp15.000 untuk pembayaran F&B, supermarket, cinema, apotik dan lain lain menggunakan BTN Mobile, QRIS BTN dan Kartu Debit BTN. 

    Hal ini sejalan dengan visi BTN yang ingin selalu menjadi pilihan utama keluarga Indonesia dalam melakukan transaksi finansialnya. “Lebih lengkap nanti pada saat launching bale di acara HUT BTN Februari mendatang akan kita sampaikan,”tegas Nixon menambahkan.

    Selain soft launching Bale by BTN, dalam rangkaian HUT KPR BTN ke-48, telah dilaksanakan pameran properti yakni BTN Properti Expo 2024. Pameran yang berlangsung selama lima hari (10-15 Desember 2024) di delapan kota besar sekaligus, yaitu Medan, Tangerang, Jakarta, Cikarang, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar mendapatkan antusias yang besar dari masyarakat. 

    Hal ini dibuktikan dari realisasi KPR yang melebihi target. Dari jumlah berkas pengajuan KPR yang masuk ke BTN nilainya telah mencapai sekitar Rp800 miliar.

    Disisi lain, terkait dengan HUT KPR Nixon mengatakan, selama 48 tahun BTN telah memainkan peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan rumah rakyat dan sekaligus menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor perumahan. Andil ini terlihat jelas dari kontribusi BTN sebagai bank pelaksana utama program perumahan subsidi pemerintah, dengan hampir separuh dari total kredit perumahan yang disalurkan BTN merupakan KPR subsidi.
     
    “BTN telah menjadi katalis bagi ekosistem perumahan dan perekonomian negara melalui perannya sebagai penyalur KPR terbesar di Indonesia. Pencapaian ini menjadi suatu kebanggaan bagi kami karena BTN memainkan peranan strategis dalam membantu pemerintah mengurangi backlog perumahan nasional yang saat ini masih mencapai 9,9 juta. BTN terus memperkuat komitmennya sebagai pembuka akses kepada pembiayaan perumahan, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah agar mereka dapat memiliki hunian yang layak dan terjangkau,” paparnya.
     
    BTN pertama kali mendapatkan penugasan dari Menteri Keuangan Ali Wardhana sebagai penyelenggara KPR pada 29 Januari 1974, sejalan dengan program pemerintah yang tengah menggalakkan program perumahan untuk rakyat. Kemudian, BTN pertama kali menyalurkan KPR pada 10 Desember 1976 dengan total realisasi Rp38 juta untuk 17 unit rumah yang terbagi menjadi sembilan unit di Semarang, Jawa Tengah, disusul delapan unit rumah di Surabaya, Jawa Timur, pada tahun yang sama. Saat itu, penyaluran KPR perdana diinisiasi oleh BTN bersama Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dan pelaku bisnis industri properti.
     
    Sejak penyaluran KPR perdana tersebut, BTN secara konsisten menyalurkan KPR hingga saat ini lebih dari 90 persen portofolio kreditnya merupakan kredit perumahan. BTN memimpin pasar KPR di Indonesia dengan market share yang mencapai sekitar 40 persen secara nasional dan telah memberikan dampak turunan kepada 185 sub-sektor ekonomi dan lebih dari 7.000 mitra pengembang perumahan.
     
    Lebih lanjut, Nixon menegaskan, BTN telah menyatakan komitmennya untuk mendukung upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam penyediaan rumah rakyat melalui Program 3 Juta Rumah.
     
    “BTN memiliki visi yang sama dengan pemerintah bahwa Program 3 Juta Rumah yang tersebar di pedesaan hingga perkotaan akan menurunkan angka kemiskinan di Indonesia dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Langkah berani ini diperlukan agar Indonesia dapat menjadi negara yang lebih maju dengan masyarakat yang lebih sejahtera, sesuai dengan visi Indonesia Emas pada 2045,” papar Nixon.

    Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi BTN untuk sejumlah pencapaian sebagai bank penyalur KPR sejak 1976 dan kontribusinya bagi sektor perumahan nasional. “Saya menyampaikan beberapa apresiasi kepada BTN karena ada beberapa data, bahwa yang pertama, BTN menguasai dan berperan untuk market share KPR, terutama bagi masyarakat kecil di Indonesia sebanyak 40%. Saya doakan, tahun depan kalau bisa 60%, setidaknya 50%, karena harus ada progress,” ujar Maruarar.

    Hal kedua yang patut diapresiasi dari BTN, kata Maruarar, yaitu kontribusi BTN untuk memberikan akses KPR kepada sektor informal, yang saat ini proporsinya mencapai hampir 10?ri total penyaluran KPR BTN. “Artinya ada harapan masyarakat yang seperti kami temukan 3 hari lalu saat Akad KPR Massal BTN di Serang, bahwa ada pedagang bakso, pedagang sayur, dan pegawai minimarket yang bisa mendapatkan rumah karena jasa baik BTN,” ujar Maruarar.

    Hal yang ketiga, kata Maruarar, adalah peran BTN menyalurkan KPR kepada kaum milenial dan Gen Z, sehingga ada harapan bagi anak-anak muda Indonesia untuk dapat memiliki rumah pada usia sekitar 30 tahun. “Saya pikir ini adalah suatu langkah baru, bahwa negara hadir bagi anak muda dan negara hadir bagi kelompok informal,” kata Maruarar.

    Hal terakhir yang diapresiasi oleh Maruarar yakni edukasi yang dilakukan BTN untuk para pengembang, baik dari Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), dan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), karena mereka telah bekerja secara profesional. “Kami mendoakan,agar para pengembang semakin sukses dan maju usahanya,” tutur Maruarar.

    Tidak hanya itu, Maruarar memuji kiprah BTN melakukan pendampingan dan pembinaan kepada anak-anak muda di daerah untuk dapat menjadi pengusaha perumahan atau pengembang yang berkontribusi bagi sektor perumahan nasional. “Di Serang kemarin ada pengembang muda bernama Wawan, sangat muda sekali, namun dia bisa membangun ribuan rumah dalam satu tahun. Ini merupakan pemerataan yang bagus, kita harus mendukung agar pemerataan terjadi dan mendistribusi pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah,” ujar Maruarar.

    Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pihaknya mendukung Program 3 juta rumah dengan memberikan kemudahan regulasi untuk skema Rent-to-Own (RTO) atau sewa menjadi cicilan untuk memberikan akses bagi pekerja sektor informal bisa mendapatkan rumah. Selain itu, Kementerian BUMN juga mendorong sinergi untuk pembangunan hunian dengan skema Transit Oriented Development (TOD), yang proyek perdananya telah dilakukan di enam titik di Jakarta dan sekitarnya dengan melibatkan BTN, Perumnas, dan Kereta Api Indonesia (KAI).

    “Kementerian BUMN mendukung arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat Program 3 Juta Rumah, salah satunya terobosan yang sudah BTN lakukan bersama Perumnas dan PT KAI yakni TOD atau pembangunan perumahan susun di kawasan stasiun. Inisiasi lainnya banyak sekali, apakah nanti di atas pasar ada perumahan susun, contohnya,” ujar Erick.

    Selain Menteri Ara, para pengembang selaku pemangku kepentingan di sektor perumahan turut memberikan apresiasinya terhadap BTN yang telah menjadi mitra kerja erat dalam memenuhi kebutuhan perumahan rakyat.

    Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto, mengatakan bahwa sejak 1976, BTN telah memberikan manfaat hunian yang layak dan terjangkau kepada jutaan masyarakat Indonesia, khususnya yang berpenghasilan rendah.

    “Saat ini, BTN sudah berkembang menjadi bank yang menjadi partner bagi siapapun dan memberikan kontribusi berupa akses kepada masyarakat untuk mudah memiliki rumah. Kami di REI sangat terbantu, serta selalu berinteraksi dan bekerja sama dengan baik bersama BTN. Kami mengucapkan selamat ulang tahun KPR BTN yang ke-48 kepada BTN. Semoga BTN menjadi bank yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia,” ucap Joko.
     
    Pada kesempatan yang sama,Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP APERSI) Junaidi Abdillah mengapresiasi BTN yang telah bekerja keras selama 48 tahun membuka akses pembiayaan bagi masyarakat untuk dapat memiliki hunian yang layak dan terjangkau.

    “APERSI selaku pengembang perumahan dan permukiman di Indonesia mendukung komitmen BTN untuk meningkatkan penyaluran KPR bagi masyarakat, termasuk mereka yang berpenghasilan rendah, agar sektor perumahan dapat semakin signifikan menggerakkan perekonomian dan memberikan perbaikan kesejahteraan bagi masyarakat banyak. Kami berharap kerja sama yang telah terbangun selama ini dengan BTN dapat terus dilanjutkan dan memberikan dampak positif bagi sektor perumahan nasional,” tutur Junaidi.
     
    Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pertimbangan Pusat Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan bahwa BTN selama ini telah menjadi mitra erat Himperra dalam mendukung program pemerintah untuk pembangunan perumahan rakyat. Menurut Ari, BTN berperan penting dalam penyediaan akses pembiayaan kepada masyarakat berpenghasilan rendah sehingga mereka dapat memiliki rumah layak huni dan terjangkau.
     
    “Himperra mengucapkan selamat kepada BTN, yang telah konsisten memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat melalui penyaluran KPR selama 48 tahun. Pencapaian tersebut harus diapresiasi karena merupakan bukti solidnya BTN sebagai bank pemimpin KPR di perbankan nasional. Himperra berharap dapat terus berkolaborasi bersama BTN dalam mendukung program perumahan rakyat, karena baik Himperra maupun BTN memiliki cita-cita bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kepemilikan rumah,” tutur Ari.

  • Subsidi BBM Tak Tepat Sasaran, Satgas Usul Dialihkan untuk Subsidi Rumah

    Subsidi BBM Tak Tepat Sasaran, Satgas Usul Dialihkan untuk Subsidi Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto menilai anggaran subsidi energi LPG 3 kilogram (Kg) dan subsidi BBM Pertalite tak tepat sasaran lantaran sebagian besar dinikmati oleh masyarakat menengah atas.

    Untuk itu, Satgas Perumahan diketuai oleh Hashim S. Djojohadikusumo yang merupakan adik dari Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar alokasinya dialihkan untuk anggaran subsidi sektor properti.

    “Anggaran subsidi ini [subsidi energi dan BBM] lebih baik dialokasikan kepada program-program yang lebih mendesak, seperti subsidi perumahan,” jelas Tim Satgas Perumahan dalam Buku Putih, dikutip Minggu (8/12/2024).

    Lebih lanjut, nantinya peralihan subsidi tersebut bakal digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan MBR hingga mengentaskan angka ketimpangan pemilikan rumah atau backlog. 

    Adapun, dalam buku terkait penguatan sektor perumahan itu dituliskan bahwa hingga akhir 2024 ini sebanyak 9,9 juta keluarga masih belum memiliki hunian. Ditambah lagi, ada sebanyak 26,9 juta rumah tangga masih tinggal di rumah yang tak layak huni.

    Bila diperinci, backlog kepemilikan rumah paling tinggi terjadi di Pulau Jawa. Kemudian Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua.

    Sebelumnya, hal senada juga sempat disampaikan oleh Anggota Satgas Perumahan sekaligus Ketua Umum DPP Realestate Indonesia (REI), Joko Suranto. Nantinya, alih fungsi anggaran subsidi BBM dan energi itu akan digunakan untuk subsidi angsuran perumahan bagi masyarakat.

    “Jadi subsidi LPG, bensin, dan gas itu kan saat ini kalau dihitung kurang tepat sasaran. Nah ini mau ditransformasikan menjadi kepada rakyat langsung untuk pembayar angsuran [rumah] pada saatnya,” jelasnya.

    Joko memberikan gambaran, saat ini subsidi energi hingga bahan bakar yang dikucurkan pemerintah sendiri per tahun mencapai Rpp250 triliun. Untuk itu, apabila alokasi tersebut benar terjadi maka efisiensi anggaran subsidi dinilai dapat lebih ditingkatkan.

    “Yang saya dengar seprti itu tapi kita tunggu. Karena begini, untuk subsidi itu per tahun Rp250 triliun ada LPG, Solar dan bensin [Pertalite] dan bayangkan kalau yang nerima orang yang punya mobil itu kan rata-rata kalau 1 mobil itu sekitar Rp600.000 hingga Rp800.000, nah yang dapat subsidi berarti kan orang yang mampu dong? nah itu yang akan ditransformasikan,” pungkasnya.

  • Daftar Daerah yang Dibidik untuk Program Transmigrasi Prabowo

    Daftar Daerah yang Dibidik untuk Program Transmigrasi Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat bakal mengalokasikan lahan seluas 564.000 hektare untuk menyukseskan program transmigrasi di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan lahan yang bakal dialokasikan untuk program tersebut berasal dari lahan terindikasi terlantar yang totalnya mencapai 854.662 hektare (Ha).

    “Untuk transmigrasi ada 564.000 hektare [dari indikasi tanah terlantar 854.662 Ha],” jelas Nusron Wahid dalam Rakernas REI di Bandung, Kamis (5/12/2024).

    Sementara itu, bila mengacu pada materi yang dipaparkan, lokasi lahan terindikasi terlantar yang bakal digunakan untuk menyukseskan program prioritas Prabowo itu lokasinya mayoritas berada di luar Jawa.

    Wilayah Kalimantan Timur menjadi daerah yang paling besar memiliki potensi tanah terindikasi terlantar. Luasannya, mencapai lebih dari 250.000 hektare. 

    Kemudian, wilayah dengan potensi tanah terlantar paling besar yakni Sumatra Selatan, Riau, dan Sulawesi Selatan.

    Untuk diketahui sebelumnya, program transmigrasi masuk ke dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat tembus 8%.

    Terbaru, pemerintah telah mentransmigrasikan sebanyak 52 Kepala Keluarga (KK) ke wilayah Surabaya dan Semarang. 

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan, hal itu menjadi wujud nyata dari visi Presiden Prabowo Subianto dalam menghidupkan kembali semangat transmigrasi sebagai upaya membangun Indonesia dari desa dan wilayah terpencil.

    Untuk itu, dirinya mengaku bakal berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk dapat mengantongi kepastian lahan dalam rangka menyukseskan program transmigrasi tersebut.

    “Tadi Bapak Menteri [Transmigrasi] sudah menyampaikan, urusan tanah, urusan lahan yang seringkali menjadi masalah utama, statusnya, sertifikatnya, Insya Allah ada Kementerian ATR BPN yang siap untuk mendukung problem transmigrasi ini,” pungkasnya.