Xcloud.id

Organisasi: REI

  • Gubernur Bobby akselerasi Program 3 Juta Rumah bersama kepala daerah

    Gubernur Bobby akselerasi Program 3 Juta Rumah bersama kepala daerah

    Target Program 3 Juta Rumah untuk Sumut pada 2025 awalnya sebanyak 15.000 unit, kini ditingkatkan menjadi 20.000 unit

    Medan (ANTARA) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution melakukan akselerasi Program 3 Juta Rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bersama seluruh kepala daerah se-Sumut.

    “Target Program 3 Juta Rumah untuk Sumut pada 2025 awalnya sebanyak 15.000 unit, kini ditingkatkan menjadi 20.000 unit,” ucap Bobby usai rapat secara virtual percepatan Program 3 Juta Rumah MBR di Provinsi Sumut 2025 bersama seluruh kepala daerah se-Sumut di Kantor Gubernur Sumut di Kota Medan, Selasa.

    Hingga saat ini, lanjut Bobby, sudah terjadi akad sebanyak 8.148 unit atau sekitar 40,74 persen rumah bersubsidi bagi MBR di Sumut.

    MBR bisa memiliki hunian layak dan terjangkau di kabupaten/kota se-Sumut dengan kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    “Harapannya seluruh daerah dapat berperan aktif menyukseskan program nasional ini,” ungkap Bobby bersama Wakil Gubernur Sumut Surya.

    Gubernur menyebutkan secara nasional terdapat lima asosiasi pengembang perumahan ditugaskan untuk melaksanakan pembangunan Program 3 Juta Rumah.

    Namun, di Sumut terdapat dua asosiasi utama, yaitu Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), dan Real Estat Indonesia (REI).

    “Untuk mencapai target 100 persen dibutuhkan akselerasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak swasta. Akselerasi ini akan terwujud apabila ada dukungan dari pemerintah di semua level berjalan baik,” tegas Bobby.

    Gubernur memaparkan peran pemerintah daerah di Sumut dalam mendukung program ini, di antaranya menyediakan dan menyiapkan lahan siap bangun, mempercepat proses perizinan dan rekomendasi teknis.

    Kemudian, melakukan validasi data calon penerima manfaat, mengintegrasikan dukungan pembiayaan daerah, serta menjamin keberlanjutan lingkungan dan infrastruktur pemukiman.

    Pemprov Sumut mengajak seluruh pemerintah daerah di Sumut melakukan gerakan serentak 20.000 rumah tahun ini dengan memberikan kemudahan perizinan, dan memperkuat kolaborasi pembiayaan kepemilikan rumah bagi MBR.

    “Berdasarkan peta sebaran target kepemilikan rumah di Sumut tahun 2025, kabupaten/kota dengan jumlah terbanyak, yakni Deli serdang 14.892 unit, Labuhanbatu 1.724 unit, Tapanuli Tengah 1.661 unit, dan Pematangsiantar 1.329 unit,” katanya.

    Dalam rapat secara virtual ini, Bobby juga sempat berkomunikasi langsung dengan sejumlah kepala daerah di Sumut, seperti Bupati Deli Serdang, Simalungun, Karo, Mandailing Natal, Asahan dan Medan.

    Gubernur menanyakan penerapan kebijakan nol rupiah perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam pembangunan rumah untuk MBR, baik oleh pengembang maupun perorangan.

    “Agar pemerintah daerah benar-benar mengecek di lapangan, apakah penerapan PBG sudah nol rupiah. Jangan sampai sudah ditandatangani nol rupiah, tetapi di lapangan masih ada pungutan, baik resmi maupun tidak. Ini harus diseragamkan,” tegasnya.

    Bobby juga meminta agar seluruh kepala daerah di Sumut untuk memastikan proses perizinan benar-benar dipermudah Program 3 Juta Rumah ini.

    “Karena dukungan daerah menjadi kunci percepatan program nasional perumahan rakyat,” sebut Bobby.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • REI: Insentif PPN DTP Pacu Investasi Properti

    REI: Insentif PPN DTP Pacu Investasi Properti

    Bisnis.com, JAKARTA—Para pelaku usaha properti yang tergabung dalam Realestat Indonesia (REI) menyambut perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Di Tanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga 2027. Kebijakan tersebut berpotensi memacu investasi sektor properti pada 2026.

    Ketua Umum DPP REI Joko Suranto mengatakan pendekatan baru yang diterapkan Menkeu kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terlihat sebagai kebijakan yang dilakukan terencana dan terbuka . Hal itu memberikan pijakan yang baik bagi pengembang untuk merencanakan usaha, karena kebijakan diputuskan dan diumumkan sejak awal secara terukur.

    Sebagai contoh keputusan perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Di Tanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga 2027. Perpanjangan PPN DTP hingga 2 tahun ke depan sangat membantu pengembang untuk melakukan perencanaan bisnis.

    “Kepastian penting bagi dunia usaha, dan kebijakan Menkeu tersebut membawa kepastian bagi pasar properti termasuk masyarakat calon pembeli rumah,” jelasnya, Jumat (17/10/2025).

    CEO Buana Kassiti Group tersebut juga menilai insentif PPN DTP menjadi angin segar bagi kebangkitan bisnis properti, khususnya sektor perumahan, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menkeu Purbaya, sebut Joko Suranto, juga membawa nuansa yang berbeda karena sering membuka ruang diskusi yang terbuka ke publik.

    “Di sisi lain, kami menilai kebijakan memperpanjang PPN DTP dan mendukung adanya pelonggaran untuk menyelesaikan kendala SLIK membuktikan bahwa pemerintah telah melihat industri properti ini sebagai faktor pengungkit pertumbuhan ekonomi, jadi bukan hanya sebagai indikator. Pandangan ini sudah sejalan dengan pendekatan Propertinomic yang ditawarkan REI,” tutur Joko Suranto.

    Ada sekitar 185 industri manufaktur yang terkait dengan sektor properti, dan industri-industri tersebut turut memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian negara. Hal itu belum termasuk kaitan bisnis properti dengan UMKM seperti penjual makanan dan minuman, toko bahan bangunan, toko perabotan/furnitur dan sebagainya.

    REI berharap investasi di sektor properti akan terus meningkat. Sepanjang semester I/2025 investasi di sektor properti tercatat mencapai Rp75 triliun. Dia meyakini investasi meningkat menjadi sekitar Rp80 triliun atau lebih di tahun 2026 berkat kebijakan yang mendukung optimisme pasar properti.

    REI juga sangat mengapresiasi terkait sikap Menteri Purbaya yang mendukung upaya mencari solusi untuk merelaksasi ketentuan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) sehingga memungkinkan lebih banyak orang dapat mengakses pembiayaan perbankan.

    “Perlu ada kebijakan yang bisa menjadi jalan keluar untuk mengatasi masalah seleksi kredit yang ketat selama ini di perbankan. Supaya misalnya ada kelonggaran (relaksasi) aturan untuk kasus tertentu, agar lebih banyak orang terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa memperoleh KPR,” ujarnya.

    Program 3 Juta Rumah

    REI terus berkomitmen mendukung keberhasilan Program 3 Juta Rumah yang juga ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan. Salah satunya termasuk mendorong target penyediaan 2 juta rumah bagi masyarakat di pedesaan dan pesisir dapat segera berjalan.

    Menurut Joko Suranto, ada tiga hal penting yang dapat diperoleh dari geliat pembangunan 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir. Tiga hal tersebut yakni penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat desa dan pesisir, peredaran uang yang akan menciptakan ruang pertumbuhan baru, serta mendorong hadirnya industri manufaktur di pedesaan yang memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar.

    Dia yakin pembangunan 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir bisa memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi minimal 1%. Sesuai riset REI, setiap investasi sebesar Rp125 triliun—Rp135 triliun akan memberikan kontribusi 0,5% bagi pertumbuhan ekonomi.

    “Di semester I/2025 ini saja investasi properti sudah Rp75 triliun, kalau 2 juta rumah ini berjalan maka investasi properti akan semakin kencang, setidaknya mencapai Rp140 triliun—Rp150 triliun,” paparnya.

    REI menggaungkan semangat Propertinomic 2.0 untuk menggerakkan ekonomi desa melalui sektor properti.

    Joko Suranto menyebutkan, guna mendorong optimalisasi program 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir ini, maka dibutuhkan kriteria dan kebijakan yang jelas dari pemerintah.

    Kriteria tersebut antara lain menyangkut syarat penerima manfaat program perumahan tersebut, kriteria desa yang menjadi lokasi pembangunan, kriteria lahan yang dapat dibangun rumah, serta standar spesifikasi dan biaya bangunan.

    Selain legalitas tanah yang akan dibangun, program ini juga butuh kebijakan perizinan khusus, kebijakan peruntukkan tata ruang, kebijakan perbankan terkait skema pembiayaan dan aturan penilaian kelayakan oleh perbankan/lembaga yang ditunjuk pemerintah, serta kebijakan pengawasan (monitoring).

    “Tantangannya adalah kebijakan yang belum sepenuhnya berjalan terutama kebijakan mengenai pertanahan, pembiayaan, perizinan, dan pengawasan. Tanpa kebijakan jelas, program 2 juta rumah di pedesaan ini sulit berjalan,” tegasnya.

  • Menteri PKP targetkan Jatim serap Rp20 triliun KUR Perumahan

    Menteri PKP targetkan Jatim serap Rp20 triliun KUR Perumahan

    Surabaya (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan Provinsi Jawa Timur untuk mampu menyerap Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan sebesar Rp20 triliun dari total yang dianggarkan pemerintah Rp130 triliun.

    “KUR Perumahan Rp130 triliun, masa tidak bisa Rp20 triliun diserap sama Jatim atau paling tidak 15 persen terserap,” katanya dalam Sosialisasi KUR Perumahan di Surabaya, Kamis.

    Maruarar mengatakan KUR Perumahan adalah program penting dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penyediaan rumah sekaligus memperkuat UMKM dan meningkatkan perekonomian nasional.

    Pemerintah menetapkan plafon KUR Perumahan sebesar Rp130 triliun untuk tahun ini yang merupakan batas maksimal kredit yang dapat disalurkan perbankan kepada pelaku usaha maupun masyarakat di sektor perumahan.

    Dari total plafon tersebut, sebesar Rp117 triliun dialokasikan untuk UMKM kontraktor atau supply side dengan batas maksimal pinjaman atau plafon sebesar Rp20 miliar per kontraktor.

    Sementara sebesar Rp13 triliun diperuntukkan bagi demand side yakni masyarakat yang ingin melakukan renovasi atau kegiatan lain di sektor perumahan.

    Target perumahan subsidi bisa terbangun hingga 350 ribu unit tahun ini pun merupakan target yang melonjak drastis dari target tahun sebelumnya sebanyak 230 ribu unit.

    “BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) gratis, PBG (persetujuan bangunan gedung) gratis, dan bunga KUR yang ringan. Ini benar-benar kebijakan yang berpihak pada masyarakat dan pelaku usaha kecil,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, Maruarar mengatakan Jawa Timur harus mampu menyerap setidaknya 15 persen dari total pagu anggaran lantaran provinsi ini memiliki jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia.

    Saat ini, kata dia, Jatim masih berada pada posisi keempat dalam penyerapan KUR Perumahan dan tertinggal dari provinsi lain seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah yang memiliki jumlah penduduk lebih sedikit.

    Menurutnya, dorongan penyerapan KUR Perumahan akan mampu menggerakkan ekonomi secara luas lantaran satu proyek rumah subsidi bisa menyerap sedikitnya lima tenaga kerja.

    Adanya target pembangunan 350 ribu rumah bersubsidi pada tahun ini maka nantinya akan berpotensi menciptakan lebih dari 1,6 juta lapangan kerja.

    “Belum termasuk aktivitas ekonomi lain yang ikut bergerak. Ada ibu-ibu yang buka warung di sekitar proyek, ada sopir truk pengangkut material, serta industri semen, keramik, dan cat yang juga terdongkrak,” katanya.

    Ketua DPD Real Estat Indonesia (REI) Jawa Timur Mochamad Ilyas menuturkan program pemerintah mengenai KUR Perumahan membawa angin segar bagi pengembang daerah karena selama ini kesulitan mengakses perbankan.

    “Program ini sangat ditunggu. Satu perusahaan bisa mendapatkan plafon hingga Rp5 miliar dan bisa bersifat revolving,” ujar Ilyas.

    Ilyas menyebutkan dari total anggota DPD REI Jatim sekitar 600 anggota terdapat lebih dari 170 pengembang yang menyatakan minat dengan estimasi kebutuhan mencapai Rp187 miliar.

    Ia menjelaskan selama ini banyak pengembang kecil dan menengah memilih meminjam ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR) padahal memiliki bunga lebih tinggi karena proses kredit di bank umum terlalu panjang.

    Melalui KUR Perumahan, lanjut Ilyas, akses pembiayaan menjadi lebih terbuka serta adanya bunga kredit disubsidi pemerintah hingga 5 persen semakin meringankan para pengembang.

    “Biasanya bunga pinjaman ke bank bisa 11 persen. Dengan subsidi ini pengembang cukup membayar sekitar 6 persen saja. Ini tentu sangat membantu,” katanya.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bank Sumut perkuat dukungan percepat penyediaan 20.000 rumah subsidi 

    Bank Sumut perkuat dukungan percepat penyediaan 20.000 rumah subsidi 

    Kami mendukung target pembangunan 20 ribu rumah bersubsidi hingga akhir 2025.

    Medan (ANTARA) – PT Bank Sumut memperkuat dukungan percepatan penyediaan 20.000 unit rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang diberikan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution.

    “Langkah ini ditandai penandatanganan kerja sama antara Bank Sumut dan DPD Real Estate Indonesia Sumut kemarin,” ujar Direktur Bisnis dan Syariah Bank Sumut Syafrizalsyah, di Medan, Kamis.

    Penandatanganan ini, kata dia lagi, untuk penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan MBR.

    Syafrizalsyah mengatakan, stimulus yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut merupakan momentum penting mempercepat kepemilikan rumah bagi masyarakat Sumut.

    Berbagai insentif bagi masyarakat berpenghasilan rendah, seperti bebas provisi, bebas administrasi, gratis akad dan balik nama, khusus perumahan anggota Real Estate Indonesia (REI) Sumut.

    “Ini menjadi bentuk sinergi antara Pemprov Sumut, Bank Sumut, dan REI. Masyarakat cukup menyiapkan uang muka satu persen dengan total kemudahan biaya yang nilainya mencapai Rp7,2 juta,” ujar Syafrizalsyah didampingi Direktur Kepatuhan Bank Sumut Eksir.

    Syafrizalsyah menambahkan, kebijakan 20.000 unit rumah bersubsidi ini sejalan dengan komitmen Gubernur Sumut Bobby Nasution mempercepat penyediaan rumah layak huni dan terjangkau.

    “Uang muka satu persen sudah ketentuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, sementara stimulus dan pembebasan biaya lainnya merupakan inisiatif Gubernur Sumut meringankan masyarakat,” katanya lagi.

    Data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman hingga Selasa (7/10), menyatakan penyaluran program FLPP di Sumut telah mencapai 8.161 unit rumah bersubsidi.

    Di antaranya penyaluran program FLPP lewat Bank Sumut sebanyak 759 unit rumah bersubsidi terdiri atas 573 melalui unit konvensional, dan 186 Unit Usaha Syariah (UUS).

    Tercatat, sejak 2011 Bank Sumut telah menyalurkan lebih dari 12 ribu unit rumah bersubsidi program FLPP kepada masyarakat Sumut.

    “Kami mendukung target pembangunan 20 ribu rumah bersubsidi hingga akhir 2025. Program ini tidak hanya mendukung kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat kinerja intermediasi Bank Sumut sebagai BUMD terbesar di Sumatera Utara,” kata Syafrizalsyah menegaskan.

    Sekretaris DPD REI Sumut Muhammad Fadly Bangun mengapresiasi Gubernur Sumut Bobby Nasution atas stimulus yang diberikan untuk memperlancar pembangunan rumah subsidi layak huni dan terjangkau.

    Termasuk, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang nilainya hingga Rp2,6 juta per unit.

    Selain itu, Bank Sumut juga menghadirkan produk baru Kredit Program Perumahan (KPP) dengan bunga ringan enam persen memberi tambahan modal bagi pengembang mempercepat pembangunan rumah bersubsidi.

    “Kolaborasi ini menjadi angin segar bagi pengembang. Hingga Oktober 2025, kami sudah menyiapkan 7.000 unit, dan proses izin 12.000 unit. Kami optimistis target 20.000 unit rumah bersubsidi hingga akhir 2025 bisa tercapai,” ujar Fadly pula.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sektor Properti Pulih, LippoLand dan REI Ungkap Optimisme Investasi di 2025 – Page 3

    Sektor Properti Pulih, LippoLand dan REI Ungkap Optimisme Investasi di 2025 – Page 3

    Menyambut optimisme pasar, PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR)—platform real estate dan layanan kesehatan terkemuka—menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan hunian yang relevan dengan berbagai segmen masyarakat melalui LippoLand.

    Proyek-proyek andalan seperti Cendana Suites, The Hive Series, Q Livin, Blackslate Homes, Belmont Homes, Bentley Homes, dan The Allegra tersebar di kawasan unggulan seperti Park Serpong, Lippo Karawaci, Lippo Cikarang Cosmopolis, hingga Tanjung Bunga Makassar.

    CEO Grup Lippo Indonesia, John Riady, mengatakan, “Meski ekonomi global penuh tantangan, kinerja perusahaan tetap solid. Hingga paruh pertama 2025, LPKR telah mencapai 40% dari target pra-penjualan Rp6,25 triliun.”

    Menurutnya, capaian ini menunjukkan minat masyarakat terhadap properti tetap tinggi dan kepercayaan konsumen terhadap kualitas serta ketepatan waktu serah terima unit masih sangat kuat.

     

  • KUR Perumahan Rp130 Triliun Siap Meluncur, Rosan: Tahun Depan Bisa Naik

    KUR Perumahan Rp130 Triliun Siap Meluncur, Rosan: Tahun Depan Bisa Naik

    Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah berencana meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan senilai Rp130 triliun pada 2025 untuk memacu sektor properti sekaligus menggerakkan roda perekonomian nasional.

    Menteri Investasi dan Kepala BKPM sekaligus CEO BPI Danantara Rosan Roeslani menyampaikan sektor properti cenderung bertumbuh setiap tahun. Pada 2024, nilai investasi sektor konstruksi, perumahan, dan perkantoran mencapai Rp94,5 triliun, serta menyerap 10 juta orang tenaga kerja.

    Untuk memacu sektor perumahan, Pemerintah akan meluncurkan program KUR Perumahan. Program ini dapat menjadi solusi penyediaan perumahan rakyat dengan suku bunga hanya 5%. Jika perbankan memberikan bunga kredit lebih besar, maka pemerintah yang akan menanggung sisanya.

    “Atas nama Himbara, kami juga lebih nyaman menyalurkan KUR Perumahan karena punya jaminan yang jelas. Alokasi Rp130 triliun harapannya dananya sudah ada, tolong dimanfaatkan,” ujarnya dalam acara bertajuk Pertemuan & Simposium Gotong Royong Perumahan Warisan Bangsa, Selasa (16/9/2025).

    Acara tersebut diselenggarakan oleh Bank Nobu bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, KADIN Indonesia, REI, serta asosiasi pengembang properti, konstruksi, dan industri bahan bangunan, di Balai Sarbini, Lippo Mall Nusantara, Jakarta.

    Menurut Rosan Roeslani, penyediaan hunian tidak hanya menjawab kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian. Oleh karena itu, Pemerintah berpeluang menambah alokasi KUR Perumahan pada 2026, jika serapan Rp130 triliun pada 2025 terlaksana dengan baik.

    “Jika serapan Rp130 triliun berlangsung baik, tahun depan ada kemungkinan alokasi KUR Perumahan menjadi Rp250 triliun,” imbuhnya.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan terobosan baru berupa KUR untuk sektor perumahan. Maruarar menyebut program senilai Rp130 triliun ini menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya KUR diarahkan mendukung pembiayaan rumah rakyat, baik dari sisi suplai maupun permintaan.

    “KUR Perumahan bisa dimanfaatkan kontraktor, developer, hingga toko bangunan,” ujar Maruarar atau akrab disapa Ara.

    Selain mendukung sektor suplai, KUR perumahan ini juga menyasar sisi permintaan dengan menyokong pelaku usaha mikro di bidang hunian. Ara menilai kebijakan ini akan membuka peluang luas bagi masyarakat kecil yang berusaha di rumahnya untuk turut meningkatkan kesejahteraan.

    Suhaimin Johan, Direktur Utama Bank Nobu, menjelaskan sektor perumahan menggerakkan ekonomi dengan multiplier effect yang luar biasa. Sektor properti turut membuka lapangan kerja, menggerakkan industri bahan bangunan, hingga transportasi dan logistik.

    “Karena itu, pemerintah menempatkan sektor properti sebagai salah satu motor utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju 8% per tahun,” tuturnya.

    Suhaimin Johan melanjutkan, dalam mengembangkan sektor properti, Pemerintah menyiapkan program KUR Perumahan. Melalui KUR Perumahan, pengembang dan kontraktor mendapatkan akses pasar baru dengan permintaan stabil, terutama segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Perbankan dan lembaga keuangan pun dapat memperluas basis nasabah dengan risiko yang terkelola. Bagi masyarakat, KUR Perumahan mempermudah akses memperoleh hunian layak dengan harga yang terjangkau.

    “Program KUR Perumahan ini adalah kesempatan emas untuk kita. Bukan hanya membangun rumah, tetapi membangun bangsa. Walaupun program ini akan difinalkan Pemerintah pada akhir bulan, saya ingin mengajak Bapak-Ibu sekalian untuk tidak menunggu lagi. Jadi, mulailah prosesnya sejak sekarang,” tegasnya.

    Dengan melakukan persiapan sejak dini, lanjut Suhaimin Johan, closing transaksi bisa terjadi ketika program KUR Perumahan diluncurkan nantinya. Dengan demikian, program penyediaan rumah tersebut langsung terealisasi, menjawab kebutuhan masyarakat, sekaligus menggerakkan roda ekonomi nasional.

    Dalam inovasi pembiayaan perumahan, Bank Nobu memiliki tiga program utama. Pertama, program KPR Progresif sebagai solusi kredit fleksibel untuk masyarakat modern. Kedua, program FLPP Perumahan Subsidi untuk akses hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    Ketiga, program KUR Perumahan, yakni skema pembiayaan cepat, bunga rendah, dan akses luas untuk pengembang, kontraktor, UMKM, dan industri pendukung sektor perumahan.

    Menurut Suhaimin Johan, program KUR Perumahan bukan hanya membuka akses rumah yang lebih luas bagi masyarakat, tetapi juga menghadirkan peluang bisnis besar bagi entitas bisnis properti.

    “Bagi pengembang dan kontraktor, KUR dapat memperluas pasar dengan permintaan stabil dari segmen MBR,” paparnya.

    Dia melanjutkan, bagi pemasok material, fasilitas KUR meningkatkan permintaan semen, baja, cat, keramik, pintu, listrik, furnitur, dan logistik. Bagi perbankan dapat memperluas basis nasabah baru dengan risiko terkelola. Selanjutnya, KUR juga membantu jasa pendukung lain, seperti transportasi, konsultasi, dan teknologi konstruksi dapat ikut berkembang.

  • Begini Penjelasan REI soal Wacana Apartemen di Jakarta Dijual Rp200 Juta

    Begini Penjelasan REI soal Wacana Apartemen di Jakarta Dijual Rp200 Juta

    JAKARTA – Sejumlah pengembang di DKI Jakarta bakal mengobral apartemen dengan harga mulai Rp200 juta di wilayah Jakarta. Program itu dikhususkan untuk masyarakat ber-KTP DKI Jakarta karena bekerja sama dengan Dinas Perumahan DKI Jakarta.

    Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Bambang Ekajaya menilai, apartemen memang salah satu solusi agar masyarakat, khususnya Gen Z bisa memiliki rumah.

    Akan tetapi, katanya, untuk harga apartemen di DKI Jakarta memang sudah sangat tinggi.

    “Cuman memang harga apartemen, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta itu, kan, harga-harganya relatif cukup tinggi, ya. Sebenarnya average-nya sudah sekitar 15 sampai 20 ke atas lah untuk menengah,” ujar Bambang saat dihubungi VOI, Selasa, 12 Agustus.

    “Nah, harga sekian memang akan sulit, ya, karena Gen Z ini saat ini juga walaupun mereka bekerja di digital, mereka mungkin rata-rata penghasilannya bisa sampai dengan Rp20 juta, ya,” sambungnya.

    Adapun program tersebut ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) yakni batasan penghasilannya maksimal Rp14 juta.

    Dengan demikian, apabila Gen Z masuk kategori MBT, nantinya akan dikenakan biaya jauh lebih tinggi. Pertama, dikenakan PPN sebesar 10 persen hingga biaya balik nama dikenakan 5 persen.

    “Sedangkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), kan, sekarang bisa 0 persen. Jadi, dari harga jualnya saja untuk produk sama kalau label dia adalah MBR, dia akan 15 persen lebih murah daripada yang labelnya MBT gitu, loh. Artinya, dengan pinjaman sama dia akan membayar 15 persen lebih mahal,” ucapnya.

    “MBT ini yang harusnya bisa dibantu, karena mereka ini, kan, boleh dibilang menjadi semacam tulang punggung ya untuk perekonomian digital saat ini,” tambah dia.

    Bambang bilang, diperlukan solusi yang tepat agar usulan Real Estate Indonesia (REI) DKI Jakarta itu bisa dijalankan.

    “Nah, solusinya tentu nanti akan dibicarakan bentuknya seperti apa. Apakah bentuknya subsidi atau MBT punya semacam privilege untuk Jakarta misalnya mendapatkan kemudahan-kemudahan, suku bunganya nggak masuk ke suku bunga komersial, misalnya suku bunganya subsidi, tapi subsidi sebagian misalnya,” jelas Bambang.

    “Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) misalnya dari 5 persen cukup separuhnya misalnya. Dengan kondisi seperti itu, harga apartemen yang dia beli nanti akan menjadi relatif turun. Kemudian bunga dan sebagainya kalau bisa dibantu gitu, loh,” lanjut dia.

    Meski begitu, Bambang tak menampik hal tersebut masih dalam proses dan membutuhkan waktu cukup panjang.

    “Memang itu sedang diproses, tapi memang butuh waktu, ya. Karena itu, kan, bukan hanya sekadar menjual, melainkan juga membutuhkan approval bantuan dari segi pendanaan,” ungkap dia.

    “Tapi, bukan berarti kemudian (harga) apartemen tahu-tahu turun kayak harga mobil listrik. Tahu-tahu diturunkan gitu, nggak bisa seperti itu juga,” pungkasnya.

  • Apartemen di Jakarta Dilego Gede-gedean, Harga Mulai Rp 200 Jutaan

    Apartemen di Jakarta Dilego Gede-gedean, Harga Mulai Rp 200 Jutaan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah pengembang di DKI Jakarta bakal mengobral apartemen dengan harga mulai Rp 200 juta di wilayah Jakarta. Program ini dikhususkan untuk masyarakat ber-KTP DKI Jakarta karena bekerjasama dengan Dinas Perumahan DKI Jakarta.

    Ketua Real Estate Indonesia (REI) DKI Jakarta Arvin Iskandar menjelaskan apartemen yang di obral mulai dari Rp 200 juta sampai Rp 600 juta di Jakarta.

    “Karena mesti, satu pembelinya itu adalah KTP Jakarta. Kedua memang lokasi tinggalnya ini memang di Jakarta. Samping dikit (kota pinggiran) itu udah nggak bisa,” kata Arvin Iskandar di sela-sela Munasda REI DKI Jakarta, dikutip Minggu (10/8/2025).

    Program ini dikhususkan untuk orang yang belum memiliki hunian atau untuk rumah pertamanya, sehingga orang yang berminat hanya untuk investasi tidak diperkenankan. Pasalnya, harga hunian vertikal ini tergolong miring yakni dihitung belasan juta per m2.

    “Ya, khusus dengan Jakarta sebetulnya kita sudah bekerja sama dengan dinas perumahan itu untuk memberikan perumahan vertikal ini yang ready ya. Dengan limit maksimum harga jual 11,8 juta per meter. Vertikal yang sudah ready. Yang berlokasi di Jakarta, ya macem-macem. Dari gapura prima ada Belmond Residence,” kata Alvin.

    Foto: Wisma Atlet (Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)
    Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2016 tentang Dukungan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diberikan tugas untuk melaksanakan pembangunan Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta dan Kompleks Olahraga Jakabaring, Palembang dalam rangka mendukung event Asian Games XVIII yang dilanjutkan dengan event olahraga Asian Para Games 2018 di Jakarta. (Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)

    Lalu, bagaimana pengembang yang sudah mengeluarkan biaya pembangunan dengan nilai lebih dari Rp 11,8 juta per m2?

    “Gak apa-apa, itu yang kita harapkan juga supaya para pengembang ini memberikan subsidi. Jadi untuk habisin apartemen termasuk LRT City. Kita kalau yang udah Tbk kan CSR, termasuk TOD juga dengan Adhi komuter,” sebut Arvin.

    Adapun program ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) yakni batasan penghasilannya maksimal Rp 14 juta.

    “Cuman kalau di Jakarta yang kita harapkan, kita bisa menjual ataupun memberikan hunian layak ini secara vertikal. Kita akan terus berkampanye bahwa hunian apartment atau hunian vertikal ini merupakan hunian layak. Hunian layak untuk masyarakat yang belum mempunyai perumahan,” kata Arvin.

    (fys/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • REI DKI Jakarta Dukung Hunian Layak dan Gagas Jakarta Real Estate Fund

    REI DKI Jakarta Dukung Hunian Layak dan Gagas Jakarta Real Estate Fund

    Jakarta: Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) DKI Jakarta menegaskan komitmennya dalam mendukung penyediaan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat urban, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Masyarakat Berpenghasilan Tertentu (MBT) di wilayah DKI Jakarta.

    Ketua DPD REI DKI Jakarta, Arvin F. Iskandar mengukapkan pentingnya pendekatan kolaboratif antara pengembang dan pemerintah untuk memperkuat ekosistem perumahan nasional (Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), termasuk melalui kemudahan regulasi dan percepatan realisasi proyek strategis perumahan bagi MBR dan MBT di kota-kota besar.

    “Namun demikian, tantangan pengadaan hunian layak di perkotaan tidak hanya berkaitan dengan pembiayaan dan regulasi. Tetapi juga pemahaman mendalam atas kebutuhan konsumen, perubahan gaya hidup urban, dan pengembangan model hunian berbasis komunitas,” ungkap Arvin dalam forum Musyawarah Daerah (MUSDA) REI DKI Jakarta 2025 yang mengusung tema ‘Optimalisasi Peran REI DKI Jakarta dalam Mewujudkan Pengadaan Hunian Layak di Perkotaan’, Kamis, 7 Agustus 2025 di Jakarta.

    Ia menambahkan, REI DKI Jakarta siap berperan aktif dalam mewujudkan pelaksanaan satu juta rumah di kawasan perkotaan, yang secara langsung menyasar kebutuhan hunian layak untuk masyarakat urban, termasuk segmen MBR dan MBT.
      
    “MUSDA REI DKI Jakarta juga akan menyusun policy brief berisi rekomendasi substantif untuk disampaikan kepada pemerintah daerah. Dokumen ini dirancang untuk menjadi masukan konstruktif dalam mendukung pelaksanaan Program 1 Juta Rumah di Perkotaan, serta upaya mengatasi hambatan struktural yang dihadapi industri realestat,” ungkapnya.
     

     

    Konektivitas Properti dan Pasar Modal

    Ajang MUSDA REI DKI Jakarta juga menghasilkan komitmen untuk meningkatkan akses pengembang terhadap pasar modal sebagai sumber pendanaan jangka panjang. Saat ini, hanya sekitar 1% dari 500 anggota REI Jakarta yang telah melantai di Bursa Efek Indonesia.

    “Sudah saatnya sektor properti lebih terkoneksi dengan pasar modal dan investor global. Ini penting agar pengembang di Jakarta bisa tumbuh lebih sehat dan kompetitif, terutama dalam mengelola aset strategis dan proyek-proyek skala besar,” ujar Arvin.

    Sebagai bagian dari upaya ini, REI Jakarta akan mendorong pembentukan Jakarta Property Index sebagai indikator kinerja sektor properti regional yang dapat menjadi acuan bagi investor domestik maupun internasional.

    REI juga akan memfasilitasi 10 hingga 20 pengembang per tahun untuk melakukan IPO atau menerbitkan instrumen investasi properti lainnya. Di sisi lain, kemitraan dengan investor institusi global seperti private equity dan venture capital juga akan diperkuat.
     
    Inisiatif Revitalisasi Infrastruktur Perdagangan

    Dalam forum tersebut, REI DKI Jakarta mengusulkan sejumlah inisiatif strategis untuk mendorong modernisasi infrastruktur logistik dan perdagangan kota, antara lain:

    – Revitalisasi 20 pasar tradisional menjadi pusat perdagangan hybrid (offline-online) dan basis ekspor produk UMKM.
    – Transformasi sebagian pasar menjadi pusat data (data center) untuk mendukung digitalisasi ekosistem ekonomi rakyat.
    – Konektivitas strategis dengan moda transportasi massal seperti MRT, LRT, KRL, dan BRT, serta integrasi kawasan perbatasan Jakarta–Bodetabek.
    – Pengembangan Jakarta Food & Logistic Distribution Center sebagai simpul logistik kota yang efisien dan terintegrasi.
    Jakarta Real Estate Fund Rp100 Triliun

    Untuk mendukung pembiayaan seluruh proyek prioritas tersebut, REI DKI Jakarta menggagas pembentukan Jakarta Real Estate Fund senilai Rp100 triliun, yang akan menjadi sumber pendanaan jangka panjang berbasis investasi.

    Dana ini dirancang untuk mendukung proyek-proyek strategis seperti:

    – Akselerasi IPO 50 pengembang anggota REI.
    – Modernisasi 20 pasar tradisional.
    – Revitalisasi 10 pusat perdagangan (trade center).
    – Pembangunan Jakarta Food & Logistic Distribution Center.
    – Pengembangan Jakarta Hyperscale Data Center (100 MW).
    – Pembiayaan proyek residensial, industrial, hotel, dan
    pergudangan.

    “Jakarta Real Estate Fund akan menjadi pengungkit utama bagi terbentuknya ekosistem properti yang inklusif, modern, dan berdampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi kota,” tambah Arvin.

    REI DKI Jakarta optimistis bahwa kombinasi strategi pasar modal, transformasi infrastruktur, dan konektivitas global akan membawa sektor properti Jakarta memasuki era baru yang lebih terbuka, inklusif, dan berkelanjutan.

    “Langkah-langkah ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam mendukung transformasi Jakarta sebagai kota bisnis kelas dunia yang efisien, terintegrasi, dan ramah investasi,” tutupnya.

    Jakarta: Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) DKI Jakarta menegaskan komitmennya dalam mendukung penyediaan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat urban, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Masyarakat Berpenghasilan Tertentu (MBT) di wilayah DKI Jakarta.
     
    Ketua DPD REI DKI Jakarta, Arvin F. Iskandar mengukapkan pentingnya pendekatan kolaboratif antara pengembang dan pemerintah untuk memperkuat ekosistem perumahan nasional (Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), termasuk melalui kemudahan regulasi dan percepatan realisasi proyek strategis perumahan bagi MBR dan MBT di kota-kota besar.
     
    “Namun demikian, tantangan pengadaan hunian layak di perkotaan tidak hanya berkaitan dengan pembiayaan dan regulasi. Tetapi juga pemahaman mendalam atas kebutuhan konsumen, perubahan gaya hidup urban, dan pengembangan model hunian berbasis komunitas,” ungkap Arvin dalam forum Musyawarah Daerah (MUSDA) REI DKI Jakarta 2025 yang mengusung tema ‘Optimalisasi Peran REI DKI Jakarta dalam Mewujudkan Pengadaan Hunian Layak di Perkotaan’, Kamis, 7 Agustus 2025 di Jakarta.

    Ia menambahkan, REI DKI Jakarta siap berperan aktif dalam mewujudkan pelaksanaan satu juta rumah di kawasan perkotaan, yang secara langsung menyasar kebutuhan hunian layak untuk masyarakat urban, termasuk segmen MBR dan MBT.
      
    “MUSDA REI DKI Jakarta juga akan menyusun policy brief berisi rekomendasi substantif untuk disampaikan kepada pemerintah daerah. Dokumen ini dirancang untuk menjadi masukan konstruktif dalam mendukung pelaksanaan Program 1 Juta Rumah di Perkotaan, serta upaya mengatasi hambatan struktural yang dihadapi industri realestat,” ungkapnya.
     

     

    Konektivitas Properti dan Pasar Modal

    Ajang MUSDA REI DKI Jakarta juga menghasilkan komitmen untuk meningkatkan akses pengembang terhadap pasar modal sebagai sumber pendanaan jangka panjang. Saat ini, hanya sekitar 1% dari 500 anggota REI Jakarta yang telah melantai di Bursa Efek Indonesia.
     
    “Sudah saatnya sektor properti lebih terkoneksi dengan pasar modal dan investor global. Ini penting agar pengembang di Jakarta bisa tumbuh lebih sehat dan kompetitif, terutama dalam mengelola aset strategis dan proyek-proyek skala besar,” ujar Arvin.
     
    Sebagai bagian dari upaya ini, REI Jakarta akan mendorong pembentukan Jakarta Property Index sebagai indikator kinerja sektor properti regional yang dapat menjadi acuan bagi investor domestik maupun internasional.
     
    REI juga akan memfasilitasi 10 hingga 20 pengembang per tahun untuk melakukan IPO atau menerbitkan instrumen investasi properti lainnya. Di sisi lain, kemitraan dengan investor institusi global seperti private equity dan venture capital juga akan diperkuat.
     

    Inisiatif Revitalisasi Infrastruktur Perdagangan

    Dalam forum tersebut, REI DKI Jakarta mengusulkan sejumlah inisiatif strategis untuk mendorong modernisasi infrastruktur logistik dan perdagangan kota, antara lain:
     
    – Revitalisasi 20 pasar tradisional menjadi pusat perdagangan hybrid (offline-online) dan basis ekspor produk UMKM.
    – Transformasi sebagian pasar menjadi pusat data (data center) untuk mendukung digitalisasi ekosistem ekonomi rakyat.
    – Konektivitas strategis dengan moda transportasi massal seperti MRT, LRT, KRL, dan BRT, serta integrasi kawasan perbatasan Jakarta–Bodetabek.
    – Pengembangan Jakarta Food & Logistic Distribution Center sebagai simpul logistik kota yang efisien dan terintegrasi.

    Jakarta Real Estate Fund Rp100 Triliun

    Untuk mendukung pembiayaan seluruh proyek prioritas tersebut, REI DKI Jakarta menggagas pembentukan Jakarta Real Estate Fund senilai Rp100 triliun, yang akan menjadi sumber pendanaan jangka panjang berbasis investasi.
     
    Dana ini dirancang untuk mendukung proyek-proyek strategis seperti:
     
    – Akselerasi IPO 50 pengembang anggota REI.
    – Modernisasi 20 pasar tradisional.
    – Revitalisasi 10 pusat perdagangan (trade center).
    – Pembangunan Jakarta Food & Logistic Distribution Center.
    – Pengembangan Jakarta Hyperscale Data Center (100 MW).
    – Pembiayaan proyek residensial, industrial, hotel, dan
    pergudangan.
     
    “Jakarta Real Estate Fund akan menjadi pengungkit utama bagi terbentuknya ekosistem properti yang inklusif, modern, dan berdampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi kota,” tambah Arvin.
     
    REI DKI Jakarta optimistis bahwa kombinasi strategi pasar modal, transformasi infrastruktur, dan konektivitas global akan membawa sektor properti Jakarta memasuki era baru yang lebih terbuka, inklusif, dan berkelanjutan.
     
    “Langkah-langkah ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam mendukung transformasi Jakarta sebagai kota bisnis kelas dunia yang efisien, terintegrasi, dan ramah investasi,” tutupnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (PRI)

  • 9 Dulu Viral lantaran Tinggal di Kolong Jembatan, Kini Yusuf Dilaporkan karena Kasus Penggelapan Surabaya

    9 Dulu Viral lantaran Tinggal di Kolong Jembatan, Kini Yusuf Dilaporkan karena Kasus Penggelapan Surabaya

    Dulu Viral lantaran Tinggal di Kolong Jembatan, Kini Yusuf Dilaporkan karena Kasus Penggelapan
    Tim Redaksi
    JOMBANG, KOMPAS.com
    –
    Akhmad Yusuf
    Afandi (32), seorang ayah yang sebelumnya viral karena tinggal di kolong jembatan frontage Gedangan, Sidoarjo, kini menghadapi masalah baru setelah dievakuasi bersama anaknya,
    Zafa
    (11 bulan).
    Setelah pertemuan dengan keluarganya, Yusuf dan Zafa tinggal di Dusun Seketi, Desa Seketi,
    Kecamatan Mojoagung
    , Kabupaten Jombang, di sebuah rumah yang merupakan bantuan asosiasi pengembang properti Real Estate Indonesia (REI) Jatim.
    Namun, Yusuf tidak bertahan lama di rumah tersebut.
    Ia meninggalkan tempat itu sambil membawa bayinya setelah meminjam motor kerabatnya pada Rabu (9/7/2025) petang.
    Kepala Desa Seketi, Aries Firmansyah, mengungkapkan bahwa dua hari setelah Yusuf tidak kunjung pulang dan mengembalikan motor, kerabatnya bersama Kades Seketi, BPD, dan Babinsa mencarinya.
    Pencarian dilakukan hingga ke Sidoarjo, dan Yusuf serta bayinya ditemukan berada di lantai dua ruko percetakan di wilayah Sawotratap, Gedangan, Sidoarjo.
    “Jadi pas ketemu itu ditanyakan ke mana sepeda motornya, katanya dipinjam sama temannya,” ungkap Aries saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (25/7/2025).
    Menurut Aries, Yusuf menyampaikan bahwa temannya akan mengembalikan motor yang dipinjam keesokan harinya.
    Selain menanyakan soal keberadaan motor, rombongan dari Desa Seketi, termasuk kakak kandungnya, Naziatul Lailiah, juga merayu Yusuf untuk membawa bayinya pulang lebih dulu.
    Setelah perundingan panjang, Yusuf akhirnya menyerahkan Zafa kepada kakak kandungnya untuk dibawa pulang, sementara ia dan Munir, kerabat sekaligus pemilik motor, menunggu hingga motor kembali.
    “Hari itu anaknya yang masih bayi dibawa pulang oleh kakaknya. Kalau sekarang, dirawat di Dinas Sosial Kabupaten Jombang,” kata Aries.
    Aries menjelaskan bahwa Yusuf terpaksa dilaporkan ke polisi oleh kerabatnya atas dugaan kasus
    penggelapan motor
    dan handphone.
    Ceritanya, setelah rombongan dari Desa Seketi kembali sambil membawa pulang Zafa, Munir selaku pemilik motor yang dipinjam, menunggu motor kembali bersama Yusuf di sebuah warung.
    Namun, pada Sabtu (12/7/2025) pagi, Yusuf menghilang dan handphone yang dibawa Munir juga turut hilang.
    Dari hasil rekaman CCTV minimarket di dekat warung tersebut, terekam aksi Yusuf mengambil handphone milik kerabatnya.
    Setelah tidak menemukan Yusuf, Munir pulang ke rumah dan selang beberapa hari melaporkan Yusuf ke polisi.
    “Akhirnya dilaporkan ke polisi karena perkara itu (dugaan penggelapan). Untuk saat ini, sepertinya masih proses dan belum ada kabar baru dari yang melaporkan,” kata Aries.
    Kapolsek Mojoagung, Kompol Yogas, membenarkan adanya laporan tersebut dan menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan penanganan.
    “Laporannya sudah ditindaklanjuti. Saat ini terlapor dalam penyelidikan untuk mencari keberadaannya,” kata Yogas kepada Kompas.com, Jumat.
    Untuk melacak keberadaan Yusuf, pihaknya bekerja sama dengan Satreskrim Polres Sidoarjo.
    “Dan kami juga sudah berkoordinasi dengan jajaran reskrim Polres Sidoarjo, karena keberadaannya di wilayah Sidoarjo,” ujar Yogas.
    Sebelumnya, pada 30 Mei 2025, Yusuf dan Zafa terpaksa tinggal di bawah kolong jembatan di frontage Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, sejak awal tahun 2023.
    Keduanya dievakuasi Dinas Sosial Sidoarjo dan Provinsi Jawa Timur setelah kisahnya viral di media sosial melalui unggahan akun Instagram dan TikTok @najib_spbu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.