Xcloud.id

Organisasi: PPK

  • KPK Tahan Dirut PT Permana Putra Mandiri dalam Kasus Pengadaan APD Kemenkes

    KPK Tahan Dirut PT Permana Putra Mandiri dalam Kasus Pengadaan APD Kemenkes

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Direktur Utama (Dirut) PT Permana Putra Mandiri (PPM) Ahmad Taufik (AT) sebagai tersangka dan menahannya terkait kasus pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kasus ini melibatkan dana siap pakai (DSP) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 2020.

    Dalam kasus ini, selain Ahmad Taufik, juga ditetapkan sebagai tersangka pejabat pembuat komitmen (PPK) di Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Budi Sylvana (BS), dan Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia (EKI) Satrio Wibowo (SW). Budi dan Satrio telah lebih dahulu ditahan KPK.

    “KPK melakukan penahanan terhadap tersangka AT,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di gedung KPK, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

    Ahmad Taufik akan ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 1 November hingga 20 November 2024 di rumah tahanan negara (rutan) KPK Gedung ACLC. Penahanan ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan.

    Dalam perkara ini, Ahmad Taufik disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

  • PANRB: Pengisian jabatan ASN masa transisi utamakan instansi induk

    PANRB: Pengisian jabatan ASN masa transisi utamakan instansi induk

    Jakarta (ANTARA) – Pengisian jabatan aparatur sipil negara pada masa transisi yang mengakibatkan terjadinya pergeseran tugas dan fungsi pada beberapa kementerian dan lembaga harus mengutamakan pejabat instansi induk untuk menempati jabatan yang setara, baik manajerial maupun nonmanajerial.

    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) juga sudah menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengisian Jabatan ASN pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga.

    “Kita pastikan dalam pengisian jabatan ini tidak akan ada yang dirugikan karena dalam pengisiannya diutamakan bagi PNS yang sudah eksisting saat ini,” kata Pelaksana Tugas Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Aba menyampaikan terdapat dua ruang lingkup pengisian jabatan ASN pada masa transisi Kabinet Merah Putih di lingkungan kementerian/lembaga, yaitu untuk jabatan manajerial dan jabatan nonmanajerial. Mekanisme pengisian jabatan dilakukan setelah organisasi dan tata kerja yang baru ditetapkan.

    Aba menegaskan pengisian diutamakan dari PNS yang telah dan sedang melaksanakan tugas dan berasal dari kementerian/lembaga yang mengalami perubahan nomenklatur sebagai dampak dari pemisahan dan/atau penggabungan urusan pemerintahan atau sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

    “Metode pengisian jabatan manajerial dan nonmanajerial dapat dilakukan melalui pengukuhan dan pelantikan; uji kompetensi; penugasan sebagai pelaksana tugas; atau penyetaraan jabatan,” ujarnya.

    Pada masa transisi, pejabat pembina kepegawaian (PPK) diimbau untuk memetakan ASN yang telah menduduki jabatan sebelumnya untuk ditempatkan dan wajib diangkat dalam jabatan yang setara pada kementerian/lembaga.

    PPK juga diminta untuk memetakan ASN yang telah memenuhi syarat jabatan untuk dapat diangkat dalam jabatan setingkat lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Lebih lanjut, PPK memetakan tunjangan kinerja ASN yang diangkat dan dilantik dalam pengisian jabatan ASN diberikan tunjangan kinerja sesuai dengan instansi asal.

    “Jadi, yang perlu kita tindak lanjuti adalah memetakan eksisting yang ada, memetakan proyeksi pengisiannya, serta proses memindahkan jabatan eksisting ke jabatan baru,” jelas Aba.

    Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2024 merupakan tindak lanjut atas Perpres Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029.

    Kemudian, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Deny Isworo Makirtyo menguraikan selain Perpres 139, terdapat dua instrumen hukum lainnya yang menjadi pedoman dalam menjamin keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam masa transisi.

    Regulasi tersebut itu antara lain Keppres Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kabinet dan Pengangkatan Menteri, serta Perpres Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara.

    “Sejalan dengan ini perlu dilakukan penataan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK). Kewenangan-kewenangan sudah ada dalam Perpres Nomor 139 dan 140 Tahun 2024 terkait rambu-rambu dalam penyusunan SOTK,” tambah Deny.

    Dalam Perpres 139 diamanatkan bahwa SDM yang menduduki jabatan sesuai dengan nomenklatur jabatannya di lingkungan kementerian/lembaga tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali dengan Peraturan Presiden mengenai kementerian/lembaga masing-masing.

    “Karenanya perlu dilakukan koordinasi pengalihan SDM, aset anggaran, dan dokumen oleh setiap kementerian/lembaga yang mengalami pergeseran tugas dan fungsi,” jelasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Tingkatkan Ekonomi Warga, Mahasiswa UMY Kembangkan Inovasi Olahan Buah Salak

    Tingkatkan Ekonomi Warga, Mahasiswa UMY Kembangkan Inovasi Olahan Buah Salak

    Liputan6.com, Yogyakarta – Bulan Juni sampai Oktober 2024 mahasiswa Kelompok Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) fokus pada pengembangan inovasi produk olahan salak didanai oleh Kemdikbudristek sebesar 35 juta rupiah. Kegiatan bertema “Akselerasi Ekonomi Masyarakat Prasejahtera Melalui Inovasi Olahan Salak untuk Mewujudkan Villagepreneur Desa Hargobinangun” dipilih karena tantangan harga buah salak.

    Aris Slamet Widodo Kepala Divisi Pengabdian Mahasiswa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) UMY, mengatakan melalui kegiatan pengabdian masyarakat mahasiswa KKN UMY ini harapannya dapat menambah potensi penjualan buah salak untuk mendukung perekonomian warga karena rendahnya harga buah salak.

    “Program KKN ini akan meningkatkan potensi jual buah salak yang harganya dominan rendah untuk kemudian diolah menjadi berbagai macam oalahan salak. Tidak hanya memberi nilai tambah pada produk buah salak saja, tetapi juga menjadi solusi kreatif untuk meningkatkan ekonomi lokal,” papar Aris, Senin 14 Oktober 2024.

    Salah satu cara agar perekonomian warga naik maka perlu inovasi buah salak menjadi berbagai olahan produk bernilai tinggi. Inovasi itu seperti selai salak yang dikembangkan sebagai isian bakpia, minuman imitasi kopi berbahan dasar biji salak yang kaya antioksidan dan kolagen (Ascof), minuman imitasi teh dari kulit salak (Astea), juga diperkenalkan sebagai inovasi yang memanfaatkan seluruh bagian buah.

    Dzaffrin Al Ghifary Ketua Kelompok PPK Ormawa UMY mengatakan untuk meningkatkan potensi warga yang memiliki salak dengan harga yang rendah di bawah rata-rata. Hal ini penting karena dapat membuat warga menelantarkan kebun salak dan tidak memperoleh nilai ekonomi yang sebenarnya bisa memajukan komoditas salak di desa.

    “Tujuan program kami adalah meningkatkan potensi warga lokal dan nilai ekonomis salak. Di desa Hargobinangun harga salak paling rendah bisa mencapai 2500 per kilogram. Makanya warga di sana antusiasnya kurang, akibatnya kebun salak pun terbengkalai. Karena melihat hal tersebut, kami berpikir bagaimana caranya agar komoditas salak tidak mati salah satunya dengan program kami,” tutur Dzaffrin.

    Lebih lanjut Dzaffrin menjelaskan warga Desa Hargobinangun Kecamatan Pakem, Sleman sebelumnya sudah memiliki produk olahan salak yaitu dodol dan keripik salak. Warga juga sempat ragu dengan program ini, tetapi setelah dijalankan dengan pelatihan yang dilakukan akhirnya warga bisa percaya dan program ini terus berjalan sampai saat ini. “Sebelumnya warga sudah pernah menginovasikan produk olahan salak jadi dodol dan keripik salak tapi tidak dilanjutkan. Respons warga awalnya sempat memastikan apakah kelompok kami sanggup dan bisa menjalankan programnya. Nah kami berusaha memastikan lewat pelatihan yang kami berikan. Lalu lama-kelamaan akhirnya masyarakat bisa percaya atas program yang kami jalankan,” jelas Dzaffrin.

    Ia berharap program olahan salak ini dapat berjalan terus dan berlanjut oleh masyarakat dengan hibah alat kebutuhan produksi olahan buah salak yang menjadi pendukung kegiatan. Dzaffrin juga menyampaikan keberlanjutan program ini akan membuatkan izin produk dan pendaftaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). “Harapannya ini bisa jadi penopang program yang sudah kami susun dan terus dilanjutkan oleh warga, karena kami juga ada hibah alat kebutuhan produksi. Ke depannya kami sedang proses pembuatan perizinan produk makanan dan akan kami daftarkan menjadi UMKM,” tutup Dzaffrin.

  • Komisi XIII DPR sebut KemenHAM bisa berdayakan SDM yang ada dahulu

    Komisi XIII DPR sebut KemenHAM bisa berdayakan SDM yang ada dahulu

    Jakarta (ANTARA) – Komisi XIII DPR RI mengatakan bahwa Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) bisa memberdayakan sumber daya manusia (SDM) yang ada terlebih dahulu untuk merespons permintaan penambahan pegawai.

    “Terkait dengan restrukturisasi itu, sementara mereka masih bisa, bukan masih bisa, harus melakukan pemberdayaan, penggunaan source (sumber daya) yang ada. Itu spirit yang kami tegaskan tadi,” kata Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Selain itu, dia menjelaskan bahwa untuk kantor wilayah juga bisa menggunakan yang ada terlebih dahulu dengan menambahkan plang nama KemenHAM.

    “Ya di sanalah butuh Komisi XIII sebagai mitra kerja yang saling mengingatkan dan saling bahu-membahu, saling bantu-membantu,” ujarnya.

    Ia mengatakan bahwa Komisi XIII juga siap memberikan arahan ataupun masukan kepada KemenHAM yang merupakan kementerian pecahan dari Kementerian Hukum dan HAM, dan dibentuk oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan bahwa memerlukan penambahan jumlah pegawai di lingkungan kementeriannya sebanyak 2.166 orang atau dari 378 orang menjadi 2.544 orang.

    Pigai merinci total pegawai di tingkat pusat pada 2024 sebanyak 188 orang yang terdiri atas seorang direktur jenderal, enam orang pimpinan tinggi pratama, sembilan orang dalam jabatan struktural, 92 orang dalam jabatan fungsional tertentu, 66 pelaksana, dan 14 PPK.

    Untuk jumlah pegawai untuk tingkat wilayah sebelum terjadi perubahan struktur dan organisasi kementerian sebanyak 190 orang.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU Kabupaten Semarang mulai sortir dan lipat surat suara Pilkada 2024 

    KPU Kabupaten Semarang mulai sortir dan lipat surat suara Pilkada 2024 

    Sumber foto: Pranoto/elshinta.com.

    KPU Kabupaten Semarang mulai sortir dan lipat surat suara Pilkada 2024 
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Kamis, 31 Oktober 2024 – 15:05 WIB

    Elshinta.com – KPU Kabupaten Semarang, Jawa Tengah mulai melakukan sortir dan lipat surat suara Pilkada 2024 di GOR Wujil, Bergas, Rabu (30/10/2024). Sortir dan lipat surat suara melibatkan 150 orang.

    Ketua KPU Kabupaten Semarang Bambang Setyono mengatakan, KPU Kabupaten Semarang melibatkan 115 orang untuk melakukan pelipatan kartu suara Pilkada 2024. Mereka sudah melalui tes kesehatan termasuk tes buta warna untuk kelancaran pekerjaan.  

    “Pada tahap pertama baru kertas suara pemilihan Gubernur (Pilgub) yang disortir dan dilipat,” ujarnya. 

    Bambang menambahkan, sementara untuk surat suara pemilihan bupati rencananya akan diterima pada 2 November 2024 mendatang.  

    “Sedangkan untuk kelengkapan pemungutan suara seperti kotak suara, bilik suara, tinta, bantalan dan lainnya secara keseluruhan telah diterima sebanyak 85 persen dari kebutuhan. Dalam empat hari ke depan diharapkan mencapai 95 persen. Kekurangannya nanti akan Kami konfirmasikan ke KPU Jateng,” imbuhnya. 

    Berdasarkan lini masa yang telah disusun KPU, akan dilakukan pengepakan logistik ke kotak suara pada Senin (11/11/2024). Selanjutnya, Jumat (22/11/2024), kotak suara berisi logistik pemilu akan dikirimkan ke gudang PPK di tingkat Kecamatan. Kemudian akan dikirimkan ke tingkat PPS di tiap kelurahan/desa pada Minggu (24/11/2024). Setelah menginap sehari, seluruh logistik sudah harus berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada H-1 pemungutan suara atau hari Selasa (26/10/2024). 

    “Berdasarkan pengalaman Pemilu 2024, pengiriman logistik dilakukan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia,” pungkas Bambang seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Pranoto, Kamis (31/10).

    Sumber : Radio Elshinta

  • Sebut KPU Habiskan Uang Negara, Anggota Baleg DPR Usul Komisi Pemilihan Jadi Lembaga Adhoc 2 Tahun

    Sebut KPU Habiskan Uang Negara, Anggota Baleg DPR Usul Komisi Pemilihan Jadi Lembaga Adhoc 2 Tahun

    GELORA.CO – Anggota Badan Legislasi atau Baleg  DPR Saleh Partaonan Daulay, mengusulkan agar Komisi Pemilihan Umum atau KPU dijadikan sebagai lembaga adhoc dua tahunan. Dalam rapat dengar pendapat umum di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 31 Oktober 2024, dia mengkritisi kinerja KPU.

    “Jadi, kami sedang berpikir sekarang di DPR justru KPU itu hanya lembaga adhoc, dua tahun aja,” kata politikus Partai Amanat Nasional atau PAN itu.

    Dia menilai, adanya KPU ini hanya menghabiskan uang negara. Padahal, menurut dia KPU hanya bekerja selama dua tahun saja. Pada tahun ketiga hingga kelima, anggota KPU hanya datang ke Jakarta untuk bimbingan teknis (Bimtek) saja. 

    “Ngapain kita menghabiskan uang negara kebanyakan untuk misalnya, ya tadi, nanti mereka setelah tahun ke-3, ke-4, ke-5, datangnya tuh Bimtek aja ke Jakarta ini,” ujar Saleh.

    Dia sempat menyinggung juga perihal urgensi Bimtek tersebut. Apakah Bimtek tersebut benar-benar penting atau tidak. “Sebentar-sebentar nanti udah Bimtek, datang ke Jakarta. Gak tahu kami apa yang dibimtekkan itu.”

    Selain itu, Saleh juga mengusulkan agar Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ditiadakan. Alasannya, dia meragukan peran PPK dalam penyelenggaraan Pemilu.

    “Justru, permainan Pemilu itu banyak di PPK. Coba dicek itu. Penting gak itu PPK?” tutur dia.

    Dia mengusulkan agar tahap rekapitulasi suara dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) langsung ke tingkat kabupaten/kota. Dengan demikian, kata dia, prosesnya bisa lebih ringkas.

    “Dengan adanya PPK, ada jenjang. Dari sini pindah ke sini, dari sini pindah ke sini. Di situlah ada pemaknaan-pemaknaan baru dari penyelenggaraan Pemilu itu,” kata Saleh.

    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 tahun sejak pengucapan sumpah/janji, dan keanggotaan KPU dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.

  • KPU DKI siapkan kotak suara keliling layani pemilih disabilitas

    KPU DKI siapkan kotak suara keliling layani pemilih disabilitas

    Pemilih difabel mengikuti simulasi pemungutan suara dan perhitungan suara Pilkada DKI Jakarta 2024 yang diadakan KPU DKI Jakarta di Gelanggang Remaja, Johar Baru, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2024). ANTARA/Lia Wanadriani Santosa

    KPU DKI siapkan kotak suara keliling layani pemilih disabilitas
    Dalam Negeri   
    Widodo   
    Minggu, 27 Oktober 2024 – 22:01 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menyiapkan metode kotak suara keliling untuk melayani pemilih disabilitas demi memastikan hak suara mereka tersampaikan di pilkada.

    “Nanti ada metode kotak suara keliling istilahnya yang nantinya KPPS akan berkeliling ke rumah sasaran,” kata Ketua KPU Jaksel Muhammad Taqiyuddin saat dihubungi di Jakarta, Minggu.

    Taqiyuddin mengatakan pemilih yang tidak bisa datang ke TPS karena memiliki keterbatasan seperti sakit menahun, disabilitas, atau bahkan lansia.

    Sehingga, lanjut dia, tidak memungkinkan untuk datang ke TPS, kami akan menggunakan metode kotak suara keliling untuk dapat melayani pemilih .

    Dia berharap sebagai warga negara, meski memiliki keterbatasan namun mereka tetap bisa memilih pemimpin masa mendatang.

    “Misalkan menderita stroke dan terdaftar di TPS 1, nanti ada petugas KPPS yang didampingi oleh Pengawas TPS dan para saksi untuk datang ke rumah untuk memilih menggunakan kotak suara keliling,” jelasnya.

    Kemudian, KPU Jakarta Selatan juga memastikan tersedianya alat bantu tunanetra di masing-masing TPS untuk memfasilitasi disabilitas saat di dalam bilik suara.

    Tak hanya itu, panitia pemungutan suara juga dikerahkan untuk aktif mendata warga disabilitas agar mudah mengakses ke TPS terdekat.

    “Kita juga menekankan kepada teman-teman PPK, PPS, dan KPPS untuk mencari lokasi TPS yang aksesnya mudah agar ketika ada kursi roda, mereka masih bisa melewati jalur tersebut,” ujarnya.

    Dengan demikian, KPU Jakarta Selatan terus berupaya memaksimalkan fasilitas dan melayani para disabilitas supaya bisa menggunakan haknya pada 27 November 2024.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pemilih difabel pada Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta sebanyak 57.881 orang.

    Logistik yang hingga kini sudah diterima KPU Jakarta Selatan yakni 3.270 alat kelengkapan, 3.270 kotak, 13.080 bilik suara, 20.364 segel plastik, 117.918 segel kertas dan 6.540 tinta dan tersimpan di Gudang Sarinah Ekosistem, Pancoran.

    Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada DKI Jakarta pada 27 November 2024 di Jakarta Selatan sebanyak 1.748.961 pemilih yang terdiri atas 855.957 laki-laki dan 893.004 perempuan.

    Kemudian, terdapat sebanyak 3.270 tempat pemungutan suara (TPS). Sedangkan untuk keseluruhan DPT di DKI Jakarta sebanyak 8.214.007 pemilih dan 14.935 TPS.

    Sumber : Antara

  • KPU Jaksel siapkan kotak suara keliling layani pemilih disabilitas

    KPU Jaksel siapkan kotak suara keliling layani pemilih disabilitas

    Pemilih difabel mengikuti simulasi pemungutan suara dan perhitungan suara Pilkada DKI Jakarta 2024 yang diadakan KPU DKI Jakarta di Gelanggang Remaja, Johar Baru, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2024). ANTARA/Lia Wanadriani Santosa

    KPU Jaksel siapkan kotak suara keliling layani pemilih disabilitas
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Senin, 28 Oktober 2024 – 06:31 WIB

    Elshinta.com –  Komisi Pemilihan Umum Jakarta Selatan (KPU Jaksel) menyiapkan metode kotak suara keliling untuk melayani pemilih disabilitas demi memastikan hak suara mereka tersampaikan di pilkada.

    “Nanti ada metode kotak suara keliling istilahnya yang nantinya KPPS akan berkeliling ke rumah sasaran,” kata Ketua KPU Jaksel Muhammad Taqiyuddin saat dihubungi di Jakarta, Minggu.

    Taqiyuddin mengatakan pemilih yang tidak bisa datang ke TPS karena memiliki keterbatasan seperti sakit menahun, disabilitas, atau bahkan lansia. Sehingga, lanjut dia, tidak memungkinkan untuk datang ke TPS, kami akan menggunakan metode kotak suara keliling untuk dapat melayani pemilih .

    Dia berharap sebagai warga negara, meski memiliki keterbatasan namun mereka tetap bisa memilih pemimpin masa mendatang.

    “Misalkan menderita stroke dan terdaftar di TPS 1, nanti ada petugas KPPS yang didampingi oleh Pengawas TPS dan para saksi untuk datang ke rumah untuk memilih menggunakan kotak suara keliling,” jelasnya.

    Kemudian, KPU Jakarta Selatan juga memastikan tersedianya alat bantu tunanetra di masing-masing TPS untuk memfasilitasi disabilitas saat di dalam bilik suara. Tak hanya itu, panitia pemungutan suara juga dikerahkan untuk aktif mendata warga disabilitas agar mudah mengakses ke TPS terdekat.

    “Kita juga menekankan kepada teman-teman PPK, PPS, dan KPPS untuk mencari lokasi TPS yang aksesnya mudah agar ketika ada kursi roda, mereka masih bisa melewati jalur tersebut,” ujarnya.

    Dengan demikian, KPU Jakarta Selatan terus berupaya memaksimalkan fasilitas dan melayani para disabilitas supaya bisa menggunakan haknya pada 27 November 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pemilih difabel pada Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta sebanyak 57.881 orang.

    Logistik yang hingga kini sudah diterima KPU Jakarta Selatan yakni 3.270 alat kelengkapan, 3.270 kotak, 13.080 bilik suara, 20.364 segel plastik, 117.918 segel kertas dan 6.540 tinta dan tersimpan di Gudang Sarinah Ekosistem, Pancoran. Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada DKI Jakarta pada 27 November 2024 di Jakarta Selatan sebanyak 1.748.961 pemilih yang terdiri atas 855.957 laki-laki dan 893.004 perempuan.

    Kemudian, terdapat sebanyak 3.270 tempat pemungutan suara (TPS). Sedangkan untuk keseluruhan DPT di DKI Jakarta sebanyak 8.214.007 pemilih dan 14.935 TPS.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Pemilih difabel bisa minta formulir pendamping

    Pemilih difabel bisa minta formulir pendamping

    Tujuannya, menjaga kerahasiaan surat suaraJakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menegaskan, pemilih difabel pada saat hari pemungutan suara di Pilkada DKI Jakarta bisa meminta formulir C pendamping pada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

    “Hari H (untuk pengajuan pendamping). Nanti kami siapkan formulir C pendamping. Tujuannya, menjaga kerahasiaan surat suara. (Pendamping) bisa petugas KPPS, keluarga atau tetangga yang pemilih percaya,” kata Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya di Jakarta, Kamis.

     

    Dody menjelaskan, pada prinsipnya pendamping yang ditunjuk pemilih harus menjaga kerahasiaan suara.

    Oleh karena itu, tegasnya, sang pendamping dilarang menyampaikan pilihan pemilih kepada orang lain.

     

    Lebih lanjut, saat hari pemungutan suara, katanya, para pemilih difabel bersama kelompok prioritas lainnya seperti wanita hamil dan lansia diberi tempat duduk khusus yang berada di depan dari kursi-kursi pemilih lainnya.

    Baca juga: Sinta Wahid keluhkan sulitnya proses mencoblos

     

    “Ada tempat duduk prioritas bagi lansia, ibu hamil dan pemilih disabilitas yang berada di depan sehingga dia tanpa harus menunggu antrean. Jadi, ada ‘priority seat’ untuk mereka yang memiliki kekhususan atau prioritas dalam penggunaan surat suara,” jelas Dody.

    Lalu, khusus untuk pemilih tunanetra, disediakan alat bantu berupa lembaran kertas dengan huruf braille dan lubang-lubang yang akan memudahkan pemilih kelompok ini untuk mencoblos.

    Sementara bagi pemilih tunarungu, petugas KPPS akan membantu menepuk bahunya saat tiba giliran untuk mencoblos.

     

    Simulasi
    KPU DKI mengadakan simulasi pemungutan dan perhitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2024 di kawasan Johar Baru, Jakarta.

     

     

    Dody menjelaskan, tujuan simulasi ini diadakan yakni guna mengetahui sejauh mana pemahaman KPPS, saksi dan pengawas tempat pemungutan suara (TPS) terhadap regulasi dan peraturan perundang-undangan.

    Lalu, lanjutnya, juga untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

     

    KPU DKI, sambung dia, fokus pada enam hal dalam simulasi ini yakni alur pemungutan suara, penggunaan surat suara, cara pengisian formulir, penggunaan sampul dan logistik-logistik lainnya, serta penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) untuk perhitungan suara.

     

    “Jadi, kami menargetkan Sirekap harus selesai dalam waktu 1×24 jam. Yang paling penting hari ini, bagaimana KPPS mampu untuk melakukan potret atau foto dan pengunggahan data ke dalam server Sirekap,” jelas Dody.

     

    Simulasi itu dihadiri perwakilan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI, tim pendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Polda Metro Jaya, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

    Baca juga: KPU Jakbar nobar “Tepatilah Janji”

     

    “Nanti KPU kabupaten/kota PPK, PPS melihat langsung lagi karena nanti akan dilakukan simulasi yang serupa di enam kabupaten/kota dan di 44 Kecamatan,” kata Dody.

    Sebelumnya, KPU DKI Jakarta telah menetapkan total daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 8.214.007 jiwa.
     
    Jumlah itu tersebar di Kepulauan Seribu sebanyak 20.908, Jakarta Pusat 813.721, Jakarta Utara 1.345.815, lalu Jakarta Barat 1.909.774, Jakarta Selatan 1.748.961 dan Jakarta Timur 2.374.828.

    KPU DKI Jakarta juga telah menetapkan tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.
     
    Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen nomor urut 2 serta Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) nomor urut 3.

    Baca juga: Bawaslu Jaksel siap kerahkan 3.270 pengawas TPS Pilkada DKI

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • DKI kemarin, pelantikan presiden hingga konsultasi bagi KPPS

    DKI kemarin, pelantikan presiden hingga konsultasi bagi KPPS

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa penting terjadi di Jakarta pada Sabtu (19/10) yang menarik untuk dibaca kembali, di antaranya kemeriahan pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Selain itu KPU Jaksel meminta fasilitas konsultasi bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk kesuksesan penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta 2024.

    Berikut sejumlah pemberitaan DKI Jakarta kemarin yang masih bisa dinikmati untuk mengawali pagi ini:

    Pj Gubernur imbau warga yang sambut pelantikan presiden tetap tertib

    Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengimbau masyarakat atau warga yang menyambut dan menyemarakkan pelantikan presiden dan wakil presiden untuk tetap menjaga ketertiban serta kebersihan kota Jakarta.

    “Saya mengimbau warga Jakarta atau dari luar Jakarta yang datang untuk sama-sama menjaga ketertiban dan kebersihan kota. Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” kata Teguh dalam keterangannya di Jakarta pada Sabtu.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Ini 13 titik panggung hiburan untuk meriahkan pelantikan presiden

    Pemerintah melalui Kementerian BUMN menyiapkan sedikitnya 13 titik panggung hiburan untuk memeriahkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu (20/10) yang antara lain diisi oleh sederet musisi dan penyanyi nasional.

    Informasi yang dihimpun ANTARA di Jakarta, Sabtu, menyebutkan, panggung pesta rakyat itu terbagi menjadi tiga sesi yakni sesi pagi (08.30 WIB), siang (10.00 WIB) dan Sore (14.00 WIB) dengan pilihan kegiatan mulai dari pembagian “door prize”, hiburan musik, stan makanan rakyat, pameran UMKM dan bazar.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Pemkot Jakut terus berupaya tekan penyebaran Tuberkulosis

    Pemerintah Kota (Pemkot) melalu Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Jakarta Utara terus berupaya menekan penyebaran Tuberkulosis (TBC) di wilayah tersebut.

    “Dalam menekan penyebaran kami melakukan sejumlah upaya, mulai dari percepatan penemuan kasus deteksi dini melalui mobile x-ray serta skrining di Posyandu, perusahaan atau tempat-tempat umum,” kata Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara dr Lysbeth Regina Pandjaitan di Jakarta, Sabtu.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Pendistribusian kotak suara dan bilik suara untuk Pilkada Jakarta 2024 di Kantor Kecamatan Cempaka Putih, Selasa (15/10/2024). (ANTARA/Siti Nurhaliza)

     

    ​​​​​​KPU Jakpus terima 800 ribu lebih surat suara untuk Pilkada 2024

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat sudah menerima 800 ribu lebih surat suara untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 yang disimpan di gudang penyimpanan logistik, Jalan Angkasa, Kemayoran.

    “Kemarin kita sudah menerima logistik berupa surat suara sebanyak 834.814 surat suara di gudang KPU Jakpus Jalan Angkasa,” kata Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Jakarta Pusat, Sahat Dohar Manullang di Jakarta, Sabtu.

    Berita selengkapnya klik di sini

    KPU Jaksel minta camat dan lurah beri fasilitas konsultasi bagi KPPS

    Komisi Pemilihan Umum Jakarta Selatan meminta para camat dan lurah di wilayah tersebut memberikan fasilitas konsultasi bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk kesuksesan penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta 2024.

    “Kami berharap mungkin dari para camat dan lurah bisa memfasilitasi dengan PPK atau KPPS yang ingin berkoordinasi atau berkonsultasi,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Selatan, Muhammad Taqiyuddin saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024