Xcloud.id

Organisasi: PPK

  • Kemendagri tindak lanjuti aduan desk pilkada ke penjabat kepala daerah

    Kemendagri tindak lanjuti aduan desk pilkada ke penjabat kepala daerah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Kementerian Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa institusinya akan menindaklanjuti aduan yang masuk ke hotline Desk Pilkada Kemendagri kepada penjabat kepala daerah agar memberikan peringatan langsung kepada pegawai di lingkungan terkait.

    “Iya, yang pasti kami terus melakukan pengawasan dan penindakan lanjut atas semua laporan. Apabila ada laporan, kami langsung sampaikan kepada para penjabat untuk diingatkan,” kata Bima ditemui usai menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI dan sejumlah penjabat kepala daerah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Bima mengatakan pihaknya akan segera memproses setiap ada putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengenai pelanggaran pilkada yang dilakukan pejabat di lingkungan pemerintah daerah.

    Ia juga akan mendorong pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk menindaklanjuti setiap temuan dari Bawaslu sehingga para pejabat lainnya berhati-hati tidak melakukan pelanggaran terkait pilkada.

    “Setiap proses yang dilakukan oleh Bawaslu, apabila sudah ada hasilnya, tentu kami akan menindaklanjuti sesuai dengan pejabat pembina kepegawaian atau PPK,” ujarnya.

    Bima lantas berkata, “Jadi, kalau untuk kota/kabupaten tentu pak penjabat bupati atau penjabat wali kota. Kalau di lingkup provinsi, pasti pak penjabat gubernur yang akan memproses temuan dari Bawaslu itu.”

    Ia menambahkan Kemendagri dapat mengambil langkah tegas berupa pergantian penjabat kepala daerah yang melakukan pelanggaran terkait pilkada.

    “Tergantung tingkat temuannya ya. Kalau sudah pasti temuan dari Bawaslu, ya pasti akan ada ke sana (pergantian),” tuturnya.

    Meski demikian, dalam memberikan evaluasi berupa pergantian jabatan, Kemendagri akan berhati-hati sebab kian mendekati waktu pelaksanaan pemilu.

    “Tetapi menjelang pencoblosan, terutamanya kami hati-hati. Tidak boleh sembarang berganti karena alasan politis. Harus hati-hati karena tidak semua aduan-aduan itu sifatnya objektif. Ada juga aduan-aduan yang sifatnya politis, yang harus kita cermati menjelang pencoblosan,” tuturnya.

    Selain terbukanya hotline aduan, Bima menjelaskan rapat yang dilakukan Komisi II DPR RI bersama Kemendagri dan penjabat kepala daerah di tanah air sebagai bentuk mekanisme pengendalian dan pengawasan terhadap pelanggaran netralitas ASN di lingkup pemerintahan daerah, termasuk persoalan terkait politik uang dalam pilkada.

    “Menurut kami, apa yang dilakukan sekarang, rapat kerja yang mengundang semua penjabat wali kota, bupati, gubernur ini mekanisme untuk pengendalian ya, mekanisme agar semua lebih berhati-hati karena semua yang ditengarai akan terjadi, dicurigai terjadi atau telah terjadi ini kan dilaporkan di sini,” katanya.

    Sebelumnya dalam rapat itu, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa Desk Pilkada Kemendagri telah menerima sebanyak 296 aduan selama bulan November 2024.

    “Secara spesifik bisa kami sampaikan, pada bulan November ada 296 hotline yang masuk,” kata Bima.

    Bima menjelaskan aduan paling banyak dari Yogyakarta dan Nusa Tenggara Timur. Aduan yang dilaporkan adalah netralitas ASN, dinamika debat dan kampanye pasangan calon kepala daerah, masalah keamanan, logistik, dan konflik antarpendukung.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • BPBD Cimahi Siapkan Mitigasi Potensi Bencana Jelang Pilkada 2024, Rekomendasikan Pemindahan TPS Rawan

    BPBD Cimahi Siapkan Mitigasi Potensi Bencana Jelang Pilkada 2024, Rekomendasikan Pemindahan TPS Rawan

    JABAR EKSPRES – Menjelang Pilkada 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memetakan tempat pemungutan suara (TPS) yang rawan bencana, khususnya di musim hujan ini.

    Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses pemungutan suara berjalan lancar meskipun ada potensi bencana.

    “Kami telah menginventarisir TPS yang rawan bencana, seperti rawan genangan air dan banjir. Ada sekitar 18 TPS tersebar di seluruh Cimahi yang masuk kategori rawan,” ujar Kepala BPBD Kota Cimahi, Fithriandy Kurniawan saat ditemui Jabar Ekspres di Aula B Pemkot Cimahi, Senin (18/11/24).

    Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya telah memberikan rekomendasi kepada KPU untuk memindahkan TPS yang berpotensi tergenang air.

    BACA JUGA: Kabar Gembira! Kemensos Siap Salurkan Bansos PKH Tahap 4 dan BPNT Usai Pilkada 2024

    Selain itu, BPBD bekerja sama dengan Bawaslu, PPK, dan PPS telah melakukan simulasi mitigasi bencana pada hari pemungutan suara.

    “Kami juga telah mempersiapkan skenario evakuasi dan mitigasi bencana, termasuk untuk pengamanan logistik dan pemilih,” tambahnya.

    Pj Wali Kota Cimahi, Dicky Saromi, mengungkapkan bahwa berdasarkan indeks kerawanan pemilu (IKP) yang dipetakan pemerintah, dari 823 TPS di Kota Cimahi, sebanyak 106 TPS atau 12,88 persen masuk dalam kategori rawan bencana banjir.

    “Kerawanan paling besar ada di wilayah Cimahi Selatan, meskipun Cimahi Tengah dan Cimahi Utara juga memiliki potensi,” jelas Dicky.

    BACA JUGA: Persib Jamu Borneo FC di GBLA, Tribun Utara dan Selatan Ditutup!

    Pemerintah Kota Cimahi telah menetapkan status siaga darurat bencana. BPBD memastikan kesiapan logistik, alat, dan SDM untuk bekerja selama 24 jam guna mengantisipasi risiko bencana, baik saat pemungutan suara maupun setelah penghitungan.

    “Kesiapsiagaan ini termasuk simulasi evakuasi bagi warga yang datang ke TPS jika bencana terjadi,” paparnya.

    Dicky menambahkan, potensi bencana yang diantisipasi meliputi bencana alam, non-alam, dan sosial.

    Bencana alam seperti banjir mendominasi karena curah hujan tinggi, sedangkan bencana sosial berupa potensi konflik horizontal juga menjadi perhatian mengingat kepadatan penduduk Cimahi.

    “Kepadatan ini harus dijaga agar tidak memicu konflik. Mari kita rawat Kota Cimahi bersama-sama,” pesannya.

  • Jelang pemungutan suara, polisi perkuat pengamanan di Kantor KPU RI

    Jelang pemungutan suara, polisi perkuat pengamanan di Kantor KPU RI

    Jakarta (ANTARA) – Kepolisian memperkuat pengamanan di Kantor KPU RI di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat serta gudang logistik dan Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menjelang pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

    “Patroli tiga pilar (unsur Kepolisian, TNI dan pemerintah daerah) Polsek Metro Menteng kali ini, fokus utama diarahkan pada pengawasan dan pengamanan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia,” kata Pimpinan Patroli Polsek Metro Menteng Iptu Aang Suryana di Jakarta, Senin.

    Patroli ini sebagai komitmen Kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban menjelang Pilkada DKI Jakarta 2024. Patroli ini diharapkan dapat memastikan suasana tetap kondusif di tengah dinamika politik yang semakin intens mendekati hari pemungutan suara.

    Selain melakukan pengamanan di Kantor KPU RI, patroli ini juga menjadi momen untuk berinteraksi dengan masyarakat di sekitar lokasi. Tim patroli memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga persatuan dan menghindari provokasi yang dapat memicu konflik.

    Selain itu, dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan penyelenggaraan Pilkada Jakarta 2024, personel Polsek Metro Menteng, Aipda Victor Wahyudi dan Aipda H. M. Adhy melaksanakan tugas pengamanan logistik Pilkada di Kantor PPK Menteng.

    Kegiatan ini berlangsung di Jalan Pegangsaan Barat, Menteng, Jakarta Pusat, yang menjadi pusat distribusi logistik untuk wilayah tersebut.

    “Pengamanan dilakukan dengan penuh tanggung jawab, mengingat logistik Pilkada, seperti kotak suara, surat suara dan dokumen penting lainnya, merupakan elemen vital dalam proses demokrasi,” kata Kapolsek Metro Menteng Kompol Bayu Marfiando.

    KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada Minggu (22/9).

    Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen serta Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU tutup kirab pilkada dengan hadirkan Wali Band

    KPU tutup kirab pilkada dengan hadirkan Wali Band

    Kabupaten Bekasi (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menutup rangkaian kirab Pilkada 2024 dengan menghadirkan penampilan Wali Band di Lapangan Central Park Meikarta, Cikarang Selatan.

    Ketua KPU Kabupaten Bekasi Ali Rido mengatakan bahwa rangkaian kirab telah dilaksanakan di 23 kecamatan selama 42 hari oleh masing-masing panitia pemilihan kecamatan (PPK) maupun panitia pemungutan suara (PPS).

    “Kirab merupakan upaya kami untuk menyosialisasikan pelaksanaan Pilkada 2024,” kata Ali Rido di Cikarang, Minggu.

    Ali mengatakan bahwa sosialisasi kepada masyarakat di 23 kecamatan pada rangkaian kirab berisikan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi agar mereka menggunakan hak pilih pada tanggal 27 November 2024.

    Ia menargetkan pergelaran penutupan kirab Pilkada Serentak 2024 tersebut mampu mendongkrak tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Bekasi minimal di atas 70 persen.

    “Kami berharap di atas 70 persen. Karena tinggi partisipasi, akan memengaruhi kualitas demokrasi di Kabupaten Bekasi,” katanya.

    Dikatakan pula bahwa sosialisasi kepada pemilih masih dilakukan melalui satu sesi debat terakhir yang akan disiarkan secara langsung. Debat pada tanggal 23 November mendatang ini untuk mengedukasi masyarakat dalam menentukan hak pilih.

    “Mudah-mudahan debat publik terakhir nanti masyarakat bisa memastikan mana pilihan yang terbaik yang akan membawa kesejahteraan,” ucapnya.

    Berkenaan dengan tahapan distribusi logistik pilkada, Ali mengatakan bahwa pihaknya akan mulai 21 November menuju kecamatan dan desa/kelurahan.

    Penetapan daftar pemilih tambahan, lanjut dia, juga masih dilaksanakan hingga 7 hari sebelum hari-H pencoblosan atau 20 November 2024.

    Ia mengimbau masyarakat untuk memastikan nama tercatat dalam daftar pemilih tetap atau daftar pemilih tambahan agar dapat menggunakan hak pilihnya di TPS.

    ​​​​​”Mencoblos pilihan sesuai dengan hati nurani,” kata dia.

    Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Sahroni: Kedepankan rasionalitas pilih calon kepala daerah

    Sahroni: Kedepankan rasionalitas pilih calon kepala daerah

    Kediri (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengungkapkan bahwa warga harus bisa mengedepankan rasionalitas dalam memilih calon kepala daerah sehingga nantinya bisa terpilih calon yang amanah.

    “Saya harap masyarakat Kota Kediri dapat memilih calon pemimpinnya berdasarkan rasionalitas, nilai, dan gagasan. Jangan mau kalau ada yang coba mengintervensi pilihan bapak-ibu dan adik-adik sekalian dengan hal-hal di luar itu,” kata Sahroni dalam talkshow bertajuk “Menggali Inspirasi: Filosofi, Inspirasi, dan Strategi Kehidupan Mencapai Kesuksesan” di Kediri, Jawa Timur, Minggu.

    Dirinya datang ke Kediri ingin berbagi pengalaman. Menurut dia, generasi muda harus selalu bekerja keras, tak mudah putus asa dalam mencapai cita-citanya. Hal itu juga dari pengalaman pribadinya saat masih muda hingga sekarang ini duduk di bangku DPR RI.

    “Anak muda tak hanya harus berani bermimpi, tapi harus juga berani mewujudkannya. Seperti saya dulu, masih gembel tapi sudah berani mimpi jadi orang kaya, mau banyak berbagi kepada orang,” ujar dia.

    Dirinya juga berharap agar kegiatan Pilkada 2024 di Kota Kediri bisa berjalan dengan adil, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

    “Saya juga harap Pilkada Kota Kediri ini dapat berjalan tanpa adanya intervensi apa pun dari pihak mana pun,” kata dia.

    Sementara itu, untuk persiapan Pilkada 2024 di Kota Kediri, KPU setempat juga melakukan penyelesaian seting dan pengemasan untuk logistik pilkada. Selain itu, KPU juga melakukan simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan melibatkan badan ad hoc antara lain panitia pemilihan kecamatan (ppk) dan panitia pemungutan suara (pps) hingga kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps) di kota ini.

    Anggota KPU Kota Kediri Divisi Teknis Penyelenggara Adib Zaimatu Sofi mengungkapkan dengan melibatkan penyelenggara pilkada yakni dari ppk, pps serta kpps. Dengan itu, mereka bisa mengetahui dengan pasti tentang alur pemberian hak suara di tanggal 27 November 2024.

    “Biar mereka tahu, kan banyak kpps yang baru, jadi tahu bagaimana di lapangan, alurnya seperti apa,” kata dia.

    Pilkada 2024 di Kota Kediri diikuti dua pasangan calon yakni pasangan Vinanda dan Gus Qowim, serta satunya lagi adalah pasangan nomor urut 2 Ferry Silviana Feronica – Regina Nadya Suwono.

    Sementara itu, jumlah pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap (dpt) Pilkada 2024 di Kota Kediri adalah 222.265 pemilih, yang terdiri dari 108.571 pemilih laki-laki dan 113.694 pemilih perempuan. Aspirasi mereka akan disalurkan di seluruh tempat pemungutan suara (tps) di Kota Kediri.

    Pewarta: Asmaul Chusna
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Tol Semarang – Demak Bakal Tersambung Penuh pada 2027

    Tol Semarang – Demak Bakal Tersambung Penuh pada 2027

    Bisnis.com, JAKARTA – Jalan Tol Semarang – Demak ditargetkan bakal mulai tersambung sepenuhnya pada 2027.

    Adapun, saat ini baru Tol Semarang – Demak Seksi 2 ruas Sayung – Demak yang telah beroperasi.

    Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Rachman Arief Dienaputra menyebut saat ini konstruksi Tol Semarang – Demak Seksi 1 Kaligawe – Sayung progres fisiknya baru mencapai 24,66%.

    Untuk itu, dirinya menegaskan pada para pelaku pekerja konstruksi agar dapat memastikan proses pembangunan berjalan sesuai timeline yang telah ditetapkan.

    “Kasatker dan para PPK Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak untuk lebih memacu progres sehingga target operasional tol ini di tahun 2027 dapat tercapai,” tuturnya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (17/11/2024).

    Untuk diketahui, Tol Semarang – Demak memiliki total panjang 26,95 km yang dibangun dalam 2 seksi. Yakni Seksi 1 Kaligawe – Sayung sepanjang 10,64 km yang saat ini tengah dalam tahap konstruksi dan Seksi 2 ruas Sayung – Demak sepanjang 16,31 km yang berada di daratan dan telah beroperasi sejak 25 Februari 2023. 

    Khusus untuk Seksi 1 ruas Kaligawe – Sayung, proses pengerjaannya dibagi ke dalam 3 paket yakni paket 1 A dengan  Penyedia Jasa Hutama Karya (HK) dan Beijing Urban Construction Group (BUCG), Paket 1B adalah Pembangunan Perumahan (PP), Wijaya Karya (WIKA) dan China Road and Bridge Corporation (CRBC) serta Paket 1C adalah Adhi Karya dan Sinohydro.  

    Adapun, ruang lingkup pekerjaan Tol Semarang – Demak Seksi 1 meliputi  peninggian Jembatan Kaligawe, elevated freeway, dan pile slab untuk 1A; pekerjaan tanggul laut dan jalan utama, On/Off Ramp, Jembatan Kali Babon dan Sayung serta rest area dan Gerbang Tol untuk 1B.

    Kemudian, pembangunan  Kolam Retensi Terboyo kurang lebih seluas 189 Ha dan Sriwulan 28 Ha, Rumah Pompa Terboyo dan Sriwulan untuk 1C.  

    Sejalan dengan hal itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menegaskan bahwa agar seluruh pekerja konstruksi memperhatikan aspek kualitas konstruksi, aspek waktu, dan aspek estetika.

    Pasalnya, Tol Semarang – Demak ruas Kaligawe – Sayung bakal terintegrasi dengan tanggul laut dengan polder diharapkan menjadi solusi permasalahan banjir rob di Pantura khususnya kawasan Kaligawe – Sayung. 

    “Tolong ya tetap perhatikan beutifikasi, tidak hanya jalan tolnya tetapi juga rest area. Desain rest area mesti ada landmark dengan pemandangan laut biar sebagai ikon,” pungkasnya.

  • Syarat Ikut Nyoblos Pilkada 2024 Tapi Tak Berada di Domisili KTP

    Syarat Ikut Nyoblos Pilkada 2024 Tapi Tak Berada di Domisili KTP

    Jakarta, CNBC Indonesia – Warga negara Indonesia (WNI) yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih Pilkada 2024 dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), dapat mencoblos di tanggal 27 November 2024. Pengecekan DPT dilakukan secara online lewat situs KPU, dengan cara memasukkan NIK sesuai KTP.

    Sebagaimana diketahui, TPS tempat kita mencoblos saat Pilkada 2024 disesuaikan dengan alamat atau domisili tempat tinggal.

    Lalu, bolehkah mencoblos Pilkada 2024 apabila tidak sesuai alamat KTP? Berikut informasinya.

    Pemilih yang ingin mencoblos selain di TPS terdaftar atau di TPS yang tidak sesuai alamat di KTP, dapat mengajukan pindah memilih. Apa itu pindah memilih?

    Pindah memilih dilakukan oleh pemilih Pilkada 2024 yang terdaftar dalam DPT, tetapi karena alasan tertentu tidak bisa memilih di tempat asalnya atau di TPS terdaftar. Setelah berhasil pindah memilih, pemilih tersebut akan terdaftar dalam daftar pemilih tambahan (DPTb).

    Berdasarkan informasi resmi dari KPU, pindah memilih masih bisa dilakukan hingga tanggal 20 November 2024 (h-7 pencoblosan). Namun, tidak semua pemilih dapat mengajukan pindah memilih. Pindah memilih sampai tanggal 20 November 2024 hanya diperuntukkan bagi pemilih yang berada di kondisi:

    Bertugas di tempat lain

    Menjalani rawat inap (sakit)

    Menjadi tahanan rutan/lapas

    Tertimpa bencana.

    Cara Pindah Memilih Pilkada Jakarta 2024

    Ada dua cara yang bisa dilakukan dalam hal mengajukan pindah memilih untuk Pilkada Jakarta 2024. Berikut langkah-langkahnya.

    1. Cara Pertama

    Pastikan nama anda terdaftar dalam daftar pemilih Tetap (DPT), dapat dicek melalui https://cekdptonline.kpu.go.id

    Lalu, kunjungi kantor PPS/ PPK atau KPU Kab/Kota setempat dengan membawa e-KTP/KK serta bukti dukung pindah memilih

    Setelah proses berhasil, pemilih akan mendapatkan Formulir Model A – Surat Pindah Memilih

    2. Cara Kedua

    Pemilih menyiapkan dokumen KTP-el/KK dan bukti pendukung alasan pindah memilih

    Pemilih mendatangi petugas KPU di kelurahan/kecamatan/ kabupaten/kota di daerah asal atau tujuan

    Petugas melakukan pengecekan

    – Cek data pemilih di cekdptonline.kpu.go.id

    – Bila sudah terdaftar, cek dokumen pemilih

    – Bila sudah sesuai, petugas menerbitkan formulir pindah memilih melalui Sidalih

    Formulir pindah memilih dan nomor token pembatalan dikirim ke email pemilih.

    (pgr/pgr)

  • Antisipasi Pemungutan Suara Ulang, KPU Trenggalek Gelar Simulasi Coblosan Pilkada 2024

    Antisipasi Pemungutan Suara Ulang, KPU Trenggalek Gelar Simulasi Coblosan Pilkada 2024

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Sofyan Arif Candra

    TRIBUNJATIM.COM, TRENGGALEK – KPU Kabupaten Trenggalek melakukan simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara alias coblosan untuk Pilkada serentak 2024 di Hotel Hayam Wuruk, Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan/Kabupaten Trenggalek, Sabtu (16/11/2024).

    Simulasi tersebut digelar mulai dari persiapan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, hingga penghitungan suara baik pemilihan bupati dan wakil bupati Trenggalek maupun pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur 2024.

    “Kalau kita hanya sekadar membaca aturan mungkin tidak bisa 100 persen jadi dengan simulasi ini kita praktikkan secara langsung secara audio visual secara verbal proses mekanisme mulai dari persiapan hingga selesai penghitungan,” kata Ketua KPU Trenggalek, Istatiin Nafiah, Sabtu (16/11/2024).

    Dalam simulasi coblosan tersebut, KPU Trenggalek mengundang berbagai elemen masyarakat sehingga tidak hanya penyelenggara tapi juga pemilih diharapkan bisa mengetahui dan memahami alur pemungutan hingga penghitungan suara.

    KPU Kabupaten Trenggalek melakukan simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pilkada serentak 2024 di Hotel Hayam Wuruk, Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan/Kabupaten Trenggalek, Sabtu (16/11/2024). (tribunjatim.com/Sofyan Arif Candra)

    Simulasi tersebut direkam secara audio visual lalu dibagikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), hingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

    Dalam kesempatan itu, simulasi juga dilakukan secara seksama agar tidak terjadi pemungutan suara ulang (PSU) seperti yang terjadi dalam Pemilu 2024.

    Iin meminta setiap penyelanggara memelototi pengguna hak pilih, yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap), DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) dan DPK (Daftar Pemilih Khusus).

    “Untuk DPT, otomatis mendapatkan pemberitahuan tetapi ketika ada yang urus pindah, ada opsi yaitu dapat 2 full surat suara atau hanya 1 surat suara,” lanjutnya.

    Iin menekankan pada H-7 pemungutan suara, penyelenggara Pilkada harus melakukan mitigasi TPS yang mempunyai data pemilih yang mengurus pindah memilih.

    “Kita harus memastikan berapa surat suara yang diterima saat penghitungan ataupun saat pemberian surat suara harus sesuai dengan status pemilih yang pindah pilih tersebut, apakah mendapatkan 2 surat suara atau hanya 1 surat suara,” pungkasnya

  • KPU Kota Malang Gelar Simulasi Pencoblosan Pilkada Serentak, Dewan Harap Tak Terjadi PSU

    KPU Kota Malang Gelar Simulasi Pencoblosan Pilkada Serentak, Dewan Harap Tak Terjadi PSU

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

    TRIBUNJATIM.COM, MALANG – Komisi Pemilihan Umum Kota Malang menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Simulasi itu berlangsung di Islamic Center, Sabtu (16/11/2024). 

    Seluruh petugas di tingkatan kelurahan dan kecamatan hadir dalam simulasi tersebut. Ketua KPU Kota Malang, M Toyib mengatakan, simulasi itu diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman teknis para panitia penyelenggara yang bertugas di TPS.

    “Kegiatan hari ini adalah simulasi pemungutan dan penghitungan suara. Simulasi ini diikuti oleh PPK dan PPS. Nanti akan ditindaklanjuti Bimtek di tingkat KPPS di masing-masing kelurahan. PPK dan PPS bertugas melakukan Bimtek setelah simulasi ini. Kami berharap teman-teman KPPS benar-benar memahami tata cara prosedur pemungutan dan penghitungan suara,” ujar Toyib, Sabtu (16/11/2024).

    Dalam simulasi itu, tidak banyak berbeda dari proses pencoblosan saat Pilpres 2024. Toyib mengatakan, simulasi yang diselenggarakan untuk semua petugas itu akan membantu peningkatan pengetahuan petugas menghadapi situasi yang di luar dugaan saat pencoblosan.

    KPU Kota Malang telah menyiapkan segala kebutuhan logistik jelang pencoblosan yang akan berlangsung pada 27 November 2024. Toyib menjelaskan, pihaknya telah mengambil sejumlah logistik yang sempat dilaporkan rusak sebelumnya. Ia juga memastikan bahwa jumlah tenaga yang bertugas di tingkat kelurahan hingga kecamatan sudah cukup.

    “Persiapan mulai dari logistik, alhamdulillah yang kurang sudah diganti dan sudah kami ambil. Proses distribusi sudah kami siapkan melalui pihak ketiga. Jadi mulai dari tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, sudah kami pastikan. Lalu distribusinya kami pastikan aman. Penyimpanan di tingkat PPK kami sesuaikan standar keamanan,” terang Toyib. 

    Wakil Ketua II DPRD ota Malang, Trio Agus Purwono mengapresiasi langkah KPU Kota Malang menyelenggarakan simulasi.

    Ia berharap simulasi itu bisa mengurangi potensi terjadinya kesalahan teknis saat pencoblosan. 

    Di sisi lain, ia juga mendorong agar petugas KPU mengetahui secara detail teknis pelaksanaan sejak awal hingga akhir sehingga tidak terjadi pemungutan suara ulang atau PSU.

    “Kami mengapresiasi simulasi ini. Ini adalah gambaran situasi saat pemungutan suara. Simulasi ini bisa meminimalkan kesalahan sehingga berjalan lancar. Kami berharap gangguan bisa berkurang, prosesnya lancar, dan selesai tepat waktu,” kata Trio.

    Trio memprediksi, potensi PSU akan berkurang saat Pilkada kali ini, dibanding pelaksanaan Pilpres. Pasalnya, Pilkada kali ini bersifat lokal, yakni Kota Malang, pun pemilihan gubernur dan wakilnya.

    Melihat kondisi itu, Trio menilai tidak akan banyak warga luar Kota Malang atau luar provinsi yang bisa mengakses TPS.

    Berdasarkan pengalaman PSU saat Pilpres 2024 yang lalu, PSU terjadi karena banyaknya pemilih pindahan. Terjadi kesalahan berkas administrasi sehingga harus dilakukan PSU oleh panitia setempat.

    Meski begitu, Trio tetap meminta agar petugas waspada dan berhati-hati. Ia berharap tidak ada kesalahan kecil yang berakibat fatal terhadap jalannya pemilihan.

    “Perlu antisipasi ketika terjadi penumpukan pemilih. Harapannya sih sosialisasinya ke masyarakat, di surat undangan ada jam pilihan dan pemilih bisa datang sesuai waktu yang dijadwal. Kalau mengumpul satu waktu, bisa penuh. Petugas KPPS akan bingung juga. Harapannya pun KPPS bisa menjelaskan ke pemilih,” kata Trio.

  • KPK Tetapkan Pejabat BPK Tersangka Korupsi Proyek Jalur Kereta Api – Page 3

    KPK Tetapkan Pejabat BPK Tersangka Korupsi Proyek Jalur Kereta Api – Page 3

    Para tersangka tersebut terdiri atas empat pihak yang diduga sebagai pemberi suap, yakni Direktur PT IPA (Istana Putra Agung) Dion Renato Sugiarto (DRS), Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma) Muchamad Hikmat (MUH), Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Yoseph Ibrahim (YOS), dan VP PT KAProperti Manajemen Parjono (PAR).

    Enam tersangka lainnya diduga sebagai penerima suap, yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi (HNO), Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya, pejabat pembuat komitmen (PPK) BTP Jawa Tengah Bernard Hasibuan (BEN), PPK BPKA Sulawesi Selatan Achmad Affandi (AFF), PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah (FAD), dan PPK BTP Jawa Barat Syntho Pirjani Hutabarat (SYN).

    Pengungkapan kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan dan perbaikan rel kereta diduga terjadi pada tahun anggaran 2021—2022 pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan, empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat, dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.

    Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.