Organisasi: PPK

  • Rekapitulasi Suara, KPU Jatim: 60.404 TPS Berhasil Unggah Form C

    Rekapitulasi Suara, KPU Jatim: 60.404 TPS Berhasil Unggah Form C

    Surabaya (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim menggelar Konferensi Pers untuk menyampaikan perkembangan terkini seputar pilkada serentak tahun 2024.

    Konferensi pers digelar di lantai 23 Hotel Doubletree by Hilton Surabaya, Kamis (28/11/2024) malam. Lokasi ini adalah tempat dimana Data Center Pilkada Serentak milik KPU Jatim berada.

    Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jatim, Choirul Umam mengungkapkan, untuk perkembangan rekapitulasi suara melalui Sirekap, 99 persen TPS telah berhasil mengunggah form C Hasil. Meski demikian, masih terdapat beberapa data yang belum terpublikasi atau sedang dalam proses perbaikan.

    “Adapun rekapitulasi di tingkat PPK (kecamatan), diperkirakan akan selesai lebih cepat. Rekapitulasi suara di tingkat kecamatan diperkirakan rampung 1 Desember, meskipun jadwal akhir yang ditetapkan adalah 3 Desember 2024,” kata Umam kepada wartawan.

    “Perlu kami sampaikan update perkembangan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan yang sudah dilakukan di 38 kabupaten/kota. Alhamdulillah, sudah selesai dilaksanakan seluruhnya. Kemudian, hari ini beberapa kabupaten dan kota, sekitar ada 8 kabupaten dan kota yang beberapa PPK-nya sudah melaksanakan proses rekapitulasi,” imbuhnya.

    Dari catatan yang dihimpun dan berdasarkan laporan kawan-kawan di kabupaten dan kota, lanjut Umam, mulai tanggal 28 November sampai dengan tanggal 1 Desember 2024, data yang disampaikan pada KPU Jatim bahwa mereka akan melaksanakan rekapitulasi.

    “Itu artinya sekarang tanggal 28, 29, 30 November, tanggal 1 akan selesai, meskipun sebenarnya tahapannya itu sampai tanggal 3 Desember di tingkat kecamatan. Tapi di google form yang kita sebarkan mereka mencatat sampai terakhir tanggal 1 Desember,” ujarnya.

    Umam melanjutkan, sementara untuk rekapitulasi suara berjenjang di tingkat kabupaten dan kota, akan dilaksanakan mulai Jumat, 29 November 2023. “Jadi, sudah ada yang menyampaikan tanggal 29 besok dan ada yang satu kabupaten penuh itu, ada beberapa kabupaten penuh itu tanggal 29 dan nanti akan melaksanakan terakhir tanggal 6 Desember,” jelasnya.

    “Jadi, pelaksanaan rekapitulasi tingkat kabupaten dan kota itu mulai tanggal 29 November sampai tanggal 6 Desember,” tambahnya.

    Sementara itu, KPU Jatim mengusulkan melalui rapat pleno malam ini bahwa pada tanggal 7 Desember 2024 akan melakukan proses rekapitulasi.

    “Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Kemudian seperti yang kawan-kawan lihat di data center proses unggah C hasil itu sudah mencapai 99 persen. Yang tadi ini sudah mulai bergerak lagi, sudah 60.404 TPS yang sudah masuk. Tadi sore juga masih belum sekian ya, itu artinya proses itu terus dilakukan oleh teman-teman,” tukasnya.

    “Jadi, itu ada yang belum terpublikasi, kemudian ada yang batal publikasi. Ada proses yang terus berjalan diunggah form C hasil ini seiring dengan proses berjalannya rekapitulasi. Karena ketika kemarin pada saat penghitungan di TPS mereka tidak bisa unggah, maka akan diunggah di proses berikutnya, di proses rekapitulasi,” tukasnya.

    Ketua KPU Jatim, Aang Kunaifi menambahkan, H+1 coblosan mulai pukul 18.30 malam ini, dalam unggahan C Hasil di rekapitulasi sudah mencapai 99 persen. Atau setara dengan 60.404 TPS yang berhasil mengunggah.

    “Sementara satu persennya itu lainnya, atau 293 TPS belum terpublikasi. Belum terpublikasi itu bisa jadi karena memang di daerah tersebut tidak ada sinyal atau tidak pernah mengunggah sama sekali. Itu ada sekitar 293 TPS belum terpublikasi dan 54 TPS batal publikasi. Batal publikasi artinya petugas KPPS sudah mengunggah, namun fotonya kualitasnya tidak sesuai dengan apa yang diperlukan di aplikasi atau aritmatika di dalam foto itu ada yang salah. Karena kesesuaian antara penjumlahan, kesesuaian antara jumlah suara sah dan tidak sah dengan kehadiran pemilih itu harus sama,” paparnya.

    “Jadi, batal publikasi itu bisa jadi disebabkan di antaranya itu. Contohnya, 8 ditambah 8 hasilnya 17, itu nggak akan masuk. Seharusnya hasilnya 16. Sehingga, jadi istilahnya batal publikasi. Karena kualitas foto tidak presisi atau aritmatika yang salah. Dan, saat ini tim Data Center KPU Jatim berupaya menyelesaikan permasalahan itu dengan mengkonfirmasi jajaran kami yang ada di desa atau kelurahan,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Audit Kontrak GBK dan PPK Kemayoran, IAW: Perlu Tim Khusus

    Audit Kontrak GBK dan PPK Kemayoran, IAW: Perlu Tim Khusus

    Bisnis.com, JAKARTA – Rencana audit yang dilakukan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) terhadap Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK) dan PPK Kemayoran mendapatkan dukungan dari Indonesia Audit Watch (IAW).

    Adapun, langkah audit dilakukan terhadap kedua BLU tersebut lantaran dinilai belum memberikan hasil maksimal kepada negara hingga dampak perekonomian secara luas.

    Sekretaris IAW, Iskandar Sitorus mengatakan tidak maksimalnya manfaat atau setoran kepada kas negara juga perlu ditelusuri lebih dalam. Tidak maksimalnya setoran disebabkan dari sisi harga sewa lahan, atau ada hal lainnya.

    “Jangan sampai ada aset negara yang tidak maksimal. Bukan hanya setoran ke kas negara, tapi juga harus memberikan dampak signifikan bagi perekonomian,” kata Iskandar dalam keterangannya, Kamis (28/11/2024).

    Dia menambahkan jika dilihat dari sisi sewa lahan di dua BLU tersebut para mitra atau perusahaan swasta yang menempati atau mendapat izin di lahan PPK GBK maupun PPK Kemayoran tentu akan mengikuti harga pasar yang menjadi acuan.

    Sebab berdasarkan informasi di lapangan, lanjutnya, di wilayah BLU tersebut banyak berdiri koperasi-koperasi yang ikut menikmati hasil dari penyewaan lahan di BLU tersebut.

    “Jadi sekecil apapun jenis pendapatan dari pemanfaatan lahan milik negara, harusnya masuk atau disetorkan kepada negara, tidak terkecuali,” ujarnya.

    Iskandar menyarankan agar dibuat tim khusus ketika melakukan audit BLU tersebut agar semakin banyak pihak yang ikut mengawasi dan menjadi lebih transparan. Diharapkan tujuan akhir dalam mengelola aset negara menjadi lebih maksimal.

    Selain itu, lanjut Iskandar, penentuan perusahaan swasta yang akan mengelola aset negara tersebut juga menjadi lebih jelas dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan peruntukannya.

    “Jangan sampai badan atau perusahaan yang tidak memiliki kompetensi ikut mengelola. Dia harus punya expertise di situ,” katanya.

    Dia khawatir jika ada badan atau perusahaan yang menjadi pengelola yang tidak memiliki keahlian di bidangnya, justru hanya akan menjadi calo atau divendorkan lagi pengelolaannya kepada perusahaan lain. Hal itu pun justru akan mempanjang alur birokrasinya.

    Berdasarkan catatan Bisnis.com, Kamis (14/11/2024), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya akan melakukan audit kepada PPK GBK dan PPK Kemayoran lantaran kedua BLU tersebut belum memberikan hasil maksimal dari penyewaan lahan di kawasan yang berada di dua BLU tersebut.

    “Perlu ada perbaikan dari sisi bagian atau kontrak-kontrak kerja yang kami merasa belum banyak atau terlalu sedikit manfaat dari sisi ekonomi yang kemudian dihasilkan dan diserahkan kepada negara,” kata Prasetyo dalam Rapat Kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Rabu (13/11/2024).

    Sejalan dengan hal itu, Mensesneg mengaku bakal mengkaji ulang seluruh kontrak yang telah diteken oleh kedua BLU itu

  • Kasus Suap DJKA, KPK Tahan 3 Ketua Pokja Proyek

    Kasus Suap DJKA, KPK Tahan 3 Ketua Pokja Proyek

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap tiga ketua kelompok kerja (pokja) proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kamis (28/11/2024). Mereka, yaitu Hardho (H), Edi Purnomo (EP), dan Budi Prasetiyo (BP). 

    Ketiganya ditahan seusai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap dalam proyek di lingkungan DJKA Kemenhub. 

    Para tersangka ditahan untuk 20 hari ke depan di rumah tahanan negara (rutan) KPK hingga 17 Desember 2024. Penahanan mereka dapat diperpanjang tergantung kebutuhan penyidikan.

    “Tersangka H, tersangka EP, Tersangka BP akan ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 28 November 2024 sampai 17 Desember 2024 di rumah tahanan negara cabang Rutan dari Rutan Klas I Jakarta Timur,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

    Proses hukum terhadap ketiga tersangka dimaksud adalah pengembangan dari penyidikan kasus suap Direktur PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto (DRS) kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) BTP Semarang, Bernard Hasibuan (BH) serta Kepala BTP Kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya (PS).

    Diungkapkan Asep, Hardho selaku ketua pokja proyek paket peningkatan jalur kereta api Lampegan-Cianjur pada 2022-2023 diduga mendapatkan kertas catatan pengaturan pemenang proyek tersebut dari PPK atas nama Syntho Pirjani Hutabarat yang sudah divonis dalam kasus itu. 

    Disebutkan pada catatan itu sejumlah pihak yang diduga diatur memenangkan proyek tersebut, yaitu paket I oleh Dion berbendera PT Rinenggo Ria Raya, paket 2 Muchammad Hikmat berbendera PT Tirtamas Mandiri, paket 3 seorang anggota Komisi V DPR dari Dapil Jabar dengan perusahaan PT Nazma Tata Laksana, paket 4 Fahmi atau Wahyu Purwanto dengan perusahaan PT Putra Kharisma. 

    Atas pengaturan dimaksud, Hardho mendapatkan fee senilai Rp 321 juta dari Dion Renato. Tak hanya itu, Hardho turut diduga menerima fee Rp 670 juta terkait sejumlah proyek pada DJKA Kemenhub. 

    Sedangkan Edi Purnomo diduga menerima suap senilai Rp 140 juta demi memenangkan PT KA Properti Manajemen selaku anak usaha PT KAI untuk mengerjakan proyek perbaikan perlintasan sebidang wilayah Jawa dan Sumatera tahun 2022. Edi turut diduga menerima fee sekitar Rp 285 juta terkait sejumlah proyek lainnya pada DJKA Kemenhub. 

    Hardho serta Edi bersama-sama dengan Budi Prasetyo dan sejumlah anggota pokja lainnya diduga mendapatkan total Rp 800 juta dari Dion. Suap dimaksud terkait proyek jalur ganda KA elevated Solo Balapan-Kadipiro. 

    Para tersangka disangkakan dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

  • Bunda Nanik-Kang Suyat Deklarasi Menang Pilbup Magetan 2024

    Bunda Nanik-Kang Suyat Deklarasi Menang Pilbup Magetan 2024

    Magetan (beritajatim.com) – Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magetan Nomor Urut 1, Nanik Endang Rusminiarti dan Suyatni Priasmoro (Bunda Nanik-Kang Suyat), mendeklarasikan kemenangan dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Magetan 2024. Deklarasi tersebut dilaksanakan di kediaman Bunda Nanik, Desa Kedungguwo, Kecamatan Sukomoro, pada Kamis (28/11/2024) pukul 19.00 WIB.

    “Berdasarkan rekapitulasi formulir C1 dari 1.033 tempat pemungutan suara (TPS), Pasangan Nomor Urut 1 berhasil meraih 137.116 suara, mengungguli Pasangan Nomor 2 dengan 131.114 suara dan Pasangan Nomor 3 dengan 135.783 suara. Dengan data ini, kami yakin Paslon 1 memenangkan Pilkada Magetan 2024,” ujar Bunda Nanik dalam konferensi pers.

    Bunda Nanik juga mengimbau masyarakat untuk terus mengawal proses rekapitulasi manual di tingkat kecamatan yang dijadwalkan berlangsung Sabtu (29/11/2024) hingga pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Magetan.

    “Kami sangat berterima kasih kepada masyarakat, relawan, dan seluruh pendukung yang telah mendukung kami. Kami mengajak semua pihak untuk mengawal proses rekapitulasi ini hingga selesai,” tambahnya.

    Pengumpulan Data Suara dan Klaim Kemenangan

    Ketua Tim Pemenangan Paslon 1, Niat Suratno, menjelaskan bahwa konferensi pers kemenangan sempat tertunda karena tim masih memastikan keakuratan data formulir C1 dari seluruh TPS.

    “Proses validasi data dalam Pemilu, baik Pilpres, Pileg, maupun Pilkada, selalu berpedoman pada formulir C1. Berdasarkan hasil tersebut, Paslon Nomor 1 unggul dengan 137.116 suara, dan kami siap mengawal proses pengesahan di tingkat PPK, kecamatan, hingga KPU Magetan,” ungkap Suratno.

    Saksi dan Antisipasi Gugatan

    Juru Bicara Paslon 1, Didik Haryono, menyampaikan bahwa tim mereka telah mempersiapkan saksi berlapis untuk memantau rekapitulasi di tingkat kecamatan hingga KPU.

    “Kami siap menghadapi kemungkinan adanya gugatan hukum dari pihak lain. Semua data internal dan eksternal yang kami miliki telah menunjukkan keunggulan Paslon 1 secara jelas,” kata Didik.

    Menanggapi klaim kemenangan dari pasangan calon lain, Didik menegaskan bahwa setiap paslon memiliki hak untuk mengklaim hasil. Namun, ia yakin data yang dihimpun dari tim internal dan empat sumber eksternal mengonfirmasi kemenangan Paslon 1.

    “Kami percaya diri berdasarkan fakta dan data. Kemenangan ini adalah hasil kerja keras seluruh tim dan dukungan masyarakat,” tutup Didik. [fiq/but]

  • Pilkada Lamongan, Proses Unggah Formulir C Hasil ke Sirekap Hampir Tuntas

    Pilkada Lamongan, Proses Unggah Formulir C Hasil ke Sirekap Hampir Tuntas

    Lamongan (beritajatim.com) – Proses pengunggahan data pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Lamongan ke Sistem Informasi Rekapitulasi Hasil Suara (Sirekap) Pilkada 2024 terus berprogres.

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan, Mahrus Ali, mengatakan data formulir model C Hasil yang sudah diunggah ke Sirekap sudah mencapai 99 persen.

    “Dari 2.073 TPS, tinggal beberapa TPS saja yang belum selesai mengunggah,” kata Mahrus, Kamis (28/11/2024).

    Menurut Mahrus, hasil hitung suara dan rekapitulasi Pilkada 2024 yang diunggah tersebut tidak menampilkan grafik yang menunjukkan persentase suara, melainkan hanya menunjukkan bukti dokumen C hasil.

    Masyarakat yang ingin melihat hasil penghitungan dan rekapitulasi suara Pilkada 2024 bisa mengakses melalui situs pilkada2024.kpu.go.id.

    “Pengguna situs dapat memilih hasil perhitungan apa yang hendak dilihat, yakni pemilihan gubernur, pemilihan bupati atau pemilihan wali kota. Di sana juga memudahkan pengguna situs untuk menentukan Pilkada di daerah mana yang hendak dilihat,” ujarnya.

    Proses pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Lamongan.

    Menurut Mahrus, formulir model C/D hasil yang bisa diakses di situs tersebut merupakan hasil penghitungan suara di TPS. Tujuannya untuk memudahkan akses informasi publik, bukan sebagai hasil akhir Pilkada 2024.

    Hasil akhir tetap menunggu rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan yang dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    “Hasil resmi akan diumumkan setelah proses rekapitulasi manual selesai,” ucapnya.

    Lebih lanjut Mahrus menyampaikan apresiasi kepada petugas KPPS yang bekerja cepat dengan mengunggah data formulir model C Hasil melalui Sirekap. Bagi petugas yang belum menuntaskan pengunggahan data, Mahrus memohon agar segera diselesaikan.

    “Data yang ditampilkan bukan merupakan hasil resmi penghitungan perolehan suara. Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya dalam Rapat Pleno terbuka,” katanya. (fak/but)

  • KPU Bali lakukan rekap berjenjang sebelum umumkan hasil pilkada

    KPU Bali lakukan rekap berjenjang sebelum umumkan hasil pilkada

    Jika memang sudah ada yang mendaku/klaim kemenangan, sudah ada yang mengucapkan selamat terhadap proses itu, saya kira mereka juga memiliki data, karena paslon memiliki data dari masing-masing saksi, saya kira itu sah-sah saja

    Denpasar (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali mengatakan ingin melakukan rekapitulasi berjenjang terlebih dahulu sebelum mengumumkan hasil Pilkada Serentak 2024.

    Komisioner KPU Bali I Gede John Darmawan di Denpasar, Kamis, menyampaikan ini menanggapi beredarnya hasil hitung nyata dari internal pasangan calon, sedangkan hasil hitung dari penyelenggara hingga saat ini belum ada data yang dapat disampaikan ke publik.

    “Hasil KPU adalah hasil dari rekapitulasi berjenjang yang dilakukan dari tingkatan TPS naik ke tingkatan kecamatan oleh PPK, naik ke KPU kabupaten/kota oleh KPU kabupaten/kota dan juga di tingkat provinsi,” kata dia.

    Saat ini proses rekapitulasi berjenjang baru akan dimulai di satu TPS, John mengatakan posisi surat suara seluruhnya sudah berada di kantor kecamatan masing-masing setelah kemarin di kirim balik oleh KPPS dan PPS desa.

    “Jadwal rekapitulasi di tingkat kecamatan mulai hari ini sampai tanggal 3 Desember, tapi yang bisa kami sampaikan hari ini hanya satu kecamatan saja yang akan melaksanakan rekapitulasi yaitu Kecamatan Bangli di Kabupaten Bangli, selebihnya di tanggal 29 November,” ujarnya.

    Setelah itu rekapitulasi berjenjang akan berlanjut ke tingkat KPU kabupaten/kota dan akan dilakukan pleno terbuka untuk kedua jenis pemilihan dalam Pilkada Serentak 2024 ini.

    Berikutnya khusus Pilkada Bali proses hitung berjenjang akan dilakukan di tingkat KPU Bali dan melalui rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil yang rencananya dilakukan pada 16 Desember 2024 akan menentukan hasil akhir pilkada.

    Meski sudah banyak beredar hasil hitung internal peserta pilkada, menurut John hal yang wajar dan sah, sebab para pasangan calon menempatkan saksi mereka di TPS pada Rabu (27/11) kemarin.

    “Jika memang sudah ada yang mendaku/klaim kemenangan, sudah ada yang mengucapkan selamat terhadap proses itu, saya kira mereka juga memiliki data, karena pasangan calon memiliki data dari masing-masing saksi, saya kira itu sah-sah saja,” ucapnya.

    Untuk hasil lebih autentik, KPU Bali mengingatkan bahwa masyarakat harus menunggu proses hitung berjenjang dan selama proses ini juga masih ada potensi peserta mengajukan sengketa.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Polrestabes Makassar Siapkan 518 Personel untuk Amankan Rekapitulasi Suara

    Polrestabes Makassar Siapkan 518 Personel untuk Amankan Rekapitulasi Suara

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Polrestabes Makassar menggelar apel pengecekan dan pergeseran pasukan pengamanan rekapitulasi suara Pilkada 2024 di 12 kecamatan Kota Makassar.

    Apel tersebut berlangsung di Lapangan Karebosi, Makassar, pada Kamis (28/11/2024).

    Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Mokhamad Ngajib.

    Terlihat hadir pada apel tersebut Kabag Ops Polrestabes Makassar AKBP Darminto, serta para pejabat utama (PJU) Polrestabes Makassar lainnya.

    Pengamanan ini merupakan bagian dari Operasi Mantap Praja 2024 untuk menjamin keamanan hingga tahap rekapitulasi pleno di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) selesai.

    Sebanyak 518 personel BKO Polda Sulsel diterjunkan untuk mendukung pengamanan proses tersebut.

    Ngajib pun menyampaikan apresiasi atas dedikasi personel selama dua hari pelaksanaan pemungutan suara di TPS.

    Orang nomor satu di Mapolrestabes Makassar itu menekankan pentingnya menjaga kondisi kesehatan, karena personel masih diperlukan untuk pengamanan tahap rekapitulasi suara.

    “Para senior tolong berikan contoh kepada rekan rekannya untuk mendisiplinkan dan saling memahami dan saling menghargai,” ujar Ngajib.

    Lebih lanjut, Ngajib meminta anggotanya untuk tetap disiplin dan menjaga kesehatan di lapangan. Serta meluruskan niat saat menjalankan tugas.

    “Ingat, walaupun tidak dicek dan diawasi tetap disiplin, jaga kesehatan dan terakhir semua yang kita kerjakan niatkan ibadah,” tekannya.

    Di tempat yang sama, Kabag Ops Polrestabes Makassar AKBP Darminto mengingatkan kembali tugas-tugas para personel dalam rangka pengembangan proses rekapitulasi suara.

  • Kalah tetap bermartabat, menang pun tidak jemawa

    Kalah tetap bermartabat, menang pun tidak jemawa

    Banjarmasin (ANTARA) – Hajatan besar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang baru saja dilaksanakan serentak di seluruh provinsi (kecuali D.I. Yogyakarta), kabupaten, dan kota di Indonesia, berjalan sukses.

    Rabu tanggal 27 November tahun 2024 pun menjadi hari bersejarah karena bangsa ini berhasil menggelar pesta demokrasi secara bersamaan pada tingkat daerah, yang mungkin tidak pernah terjadi di negara mana pun.

    Keberhasilan ini layak disyukuri. Kerja keras penyelenggara pilkada yang dimotori Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan seluruh jajaran serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di semua tingkatan bertugas melakukan pengawasan pun patut diapresiasi.

    Begitu juga unsur-unsur yang membantu, seperti TNI dan Polri untuk keamanannya, linmas menjaga tempat pemungutan suara (TPS), hingga pihak lainnya yang tak bisa terhitung jumlah dan perannya baik besar ataupun kecil tetaplah sebagai bagian yang menyempurnakan susunan puzzle pilkada.

    Pemungutan suara telah dilakukan, penghitungan perolehan suara pun telah diumumkan di tingkat TPS. Sejumlah lembaga survei pun sudah mengumumkan hasil hitung cepat. Kini masyarakat tinggal menunggu hasil resmi yang bakal disampaikan KPU sesuai tingkatannya.

    KPU kabupaten dan iota berwenang mengumumkan hasil pemilihan bupati dan wali kota beserta wakilnya, sedangkan KPU provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakilnya.

    Pengumuman hasil pilkada dari KPU memang butuh waktu cukup panjang lantaran dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU kabupaten dan kota hingga KPU provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

    Adapun untuk aplikasi Sirekap yang menjadi wadah KPU memberikan informasi ke publik, hanya menampilkan bukti dokumen C, yakni hasil penghitungan suara di TPS.

    Mengandalkan versi hitung cepat, baik dari lembaga independen maupun tim internal pasangan calon, setiap tim pemenangan pasangan calon berlomba-lomba mengeklaim kemenangan terutama bagi mereka yang merasa unggul dalam perolehan suara sementara.

    Tim pemenangan begitu yakin hasil hitung cepatnya akurat dan tidak bakal berbeda jauh dari hasil sebenarnya dari KPU nanti.

    Seperti yang dilakukan tim pemenangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan nomor urut 1 Muhidin-Hasnuryadi menyampaikan keunggulan perolehan suara dari paslon nomor urut 2 Raudatul Jannah dan Akhmad Rozanie.

    Angkanya pun sangat jomplang, Muhidin-Hasnuryadi unggul jauh hingga mencapai 83,05 persen berbanding 16,95 persen milik Raudatul Jannah dan Akhmad Rozanie.

    Mereka mengeklaim memiliki quick real count yang dikumpulkan dari laporan para saksi di seluruh TPS yakni 7.455 TPS se-Kalsel.

    Meski timnya sudah mengeklaim kemenangan, Muhidin minta seluruh pendukungnya menahan diri dan tidak euforia berlebihan.

    “Mari kita hormati proses yang berjalan di KPU, alhamdulilah pilkada berjalan lancar, aman, dan damai,” ucapnya

    Pesan senada disampaikan Raudatul Jannah yang mengajak masyarakat tetap menjaga kedamaian agar situasi senantiasa kondusif dan sejuk.

    “Siapa pun yang terpilih nantinya, itulah yang terbaik dari yang terbaik. Semoga Allah memberikan rahmat dan karunianya sebagaimana harapan kita bersama,” ujarnya.

    Sikap kedua calon pemimpin yang bertarung di kontestasi pilkada di Kalsel ini patut diapresiasi.

    Sikap sportif peserta pilkada itu mencerminkan kesiapan mereka menerima apa pun hasilnya. Mereka siap kalah secara bermartabat, bila pun menang tidak akan jemawa.

    Editor: Achmad Zaenal M
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU DKI tegaskan tidak keluarkan hasil hitung cepat

    KPU DKI tegaskan tidak keluarkan hasil hitung cepat

    Yang kami publikasikan di Sirekap itu foto C Hasil, masyarakat bisa mengontrol hasil pemiluJakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menegaskan tidak mengeluarkan hasil hitung cepat (quick count) melainkan rekapitulasi manual berjenjang termasuk untuk Pilkada Jakarta 2023.

    “KPU tidak mengeluarkan quick count (hitung cepat). Kami melakukan rekapitulasi manual berjenjang baik tingkat kecamatan maupun kelurahan,” kata Ketua KPU DKI Wahyu Dinata di Jakarta, Kamis.

    Hasil rekapitulasi manual inilah yang menjadi dasar penetapan hasil penghitungan perolehan suara.

    Adapun data yang dipublikasikan KPU di sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) hanya foto hasil perhitungan suara (Formulir C Hasil) di tempat pemungutan suara (TPS). Saat ini foto C Hasil dari sebanyak 14.835 TPS se-Jakarta sudah terunggah 100 persen ke Sirekap.

    Baca juga: KPU DKI minta warga bersabar tunggu hitung suara rampung

    “Yang kami publikasikan di Sirekap itu foto C Hasil, masyarakat bisa mengontrol hasil pemilu, benar atau tidak hasil di TPS sama dengan yang kami publikasikan,” ujar Wahyu.

    Dia berharap masyarakat bersabar menunggu hasil resmi yang akan dipublikasikan oleh KPU DKI Jakarta.

    Merujuk Keputusan KPU DKI Jakarta Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024 adapun perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara dimulai 27 November hingga 16 Desember 2024.

    Lalu apabila perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur tidak lebih dari 50 persen untuk ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka diadakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama.

    Selanjutnya, penetapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur putaran kedua akan dilakukan pada 7 Januari 2025, diawali pembentukan dan atau pengangkatan kembali badan ad hoc penyelenggara pemilihan yakni panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) pada hari yang sama hingga 12 Februari 2025.

    Baca juga: KPU DKI evaluasi tingkat partisipasi pemilih pilkada

    Sementara untuk kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) pada 8 Januari 2025 hingga 12 Februari 2025 serta pada hari yang sama dilakukan pemutakiran dan penyusunan daftar pemilih.

    KPU DKI akan mengumumkan daftar pemilih tetap (DPT) pada 24 Januari 2025, sementara masa kampanye dimulai pada 2 Februari 2025 hingga 22 Februari 2025.

    Pemungutan suara nantinya dilakukan pada 26 Februari 2025 dan rekapitulasi pada hari yang sama hingga 17 Maret 2025.

    Sebelumnya, KPU DKI menetapkan tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta.

    Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen nomor urut 2 dan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) nomor urut 3.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU Denpasar sebut tak ada temuan penggelembungan suara di TPS-TPS

    KPU Denpasar sebut tak ada temuan penggelembungan suara di TPS-TPS

    Ketua KPU Kota Denpasar Dewa Ayu Sekar Anggaraeni menjelaskan tentang pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar di Denpasar, Bali, Rabu (27/11/2024). ANTARA/Rolandus Nampu

    KPU Denpasar sebut tak ada temuan penggelembungan suara di TPS-TPS
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Rabu, 27 November 2024 – 20:17 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar menyatakan hingga Rabu sore, pihaknya tidak menemukan adanya laporan penggelembungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Kota Denpasar dalam Pilkada wali kota dan wakil wali kota Denpasar.

    “Untuk pelaksanaan pemungutan suara tadi hingga pukul 13.00 Wita sudah berjalan dengan lancar tidak ada permasalahan terkait pemungutan suara,” kata Ketua KPU Kota Denpasar Dewa Ayu Sekar Anggaraeni di Denpasar, Rabu.

    Dia mengatakan surat suara yang didistribusikan ke setiap TPS sudah sesuai dengan daftar pemilih tetap, sehingga tidak ada celah bagi terciptanya tindakan-tindakan yang mengarah pada kecurangan dalam Pemilu.

    Apalagi pada saat sebelum pendistribusian logistik surat suara di Denpasar, pihaknya telah mengundang perwakilan panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), dua orang kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) untuk menyesuaikan jumlah surat suara dengan data pemilih sehingga tidak ada TPS yang kekurangan surat suara.

    Dia pun berharap proses penghitungan suara dari tingkat TPS hingga di tingkat Kota Denpasar tidak terjadi kendala sesuai harapan dari semua elemen demi terwujudnya Pemilu yang aman dan damai.

    Dalam proses pemungutan suara, selain masyarakat umum, pihaknya mengakomodasi kelompok rentan seperti disabilitas, lansia maupun para tahanan yang ada di kantor kepolisian.

    “Untuk disabilitas itu, sudah terfasilitasi di masing-masing TPS tidak ada laporan (tidak dilayani) bahkan ada lansia yang sudah lumpuh itu dicari ke rumahnya, difasilitasi memilih di rumah yang bersangkutan,” katanya.

    Begitu pula tahanan yang ditahan di Rutan Polda Bali dan Polsek Denpasar Barat dipenuhi hak politiknya. Di Polda Bali ada 13 tahanan yang mencoblos di tempat yang sudah disiapkan petugas dengan pengawasan ketat aparat kepolisian.

    Dia menyampaikan dalam Pilwalkot Denpasar, jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 507.561 pemilih tersebar di 1.001 TPS di empat kecamatan dan 43 desa kelurahan.

    Untuk alur penghitungan suara, mulai Kamis (28/11) hingga Selasa (3/12) penghitungan suara akan dilakukan di tingkat kecamatan.

    Untuk Pilwalkot Denpasar ada dua pasangan calon yang ada dua pasangan calon yang bertarung yakni paslon nomor urut 2 I Gusti Jaya Negara berpasangan dengan I Kadek Agus Arya Wibawa (Jaya Wibawa). Mereka merupakan kader PDIP dan pasangan petahana dan diusung PDIP, Golkar, PKB, Perindo, PPP dan Hanura.

    Sementara, lawannya paslon nomor urut 1, Gede Ngurah Ambara Putra dan I Nengah Yasa Adi Susanto (Ambara-Adi) diusung oleh Partai Gerindra, Nasdem dan PSI.

    Sumber : Antara