Organisasi: PPK

  • Tim Pramono-Rano siap adu data untuk buktikan kemenangan satu putaran

    Tim Pramono-Rano siap adu data untuk buktikan kemenangan satu putaran

    Jakarta (ANTARA) – Tim pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno menyatakan siap adu data untuk membuktikan kemenangan satu putaran dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta.

    “Kami siap adu data dan semakin hari selama perjalanan proses penghitungan rekapitulasi saya yakin akan semakin terang benderang bahwa Pilkada ini hanya akan berjalan satu putaran saja,” kata Bendahara Tim Pemenangan Pramono-Rano, Charles Honoris.

    Charles saat ditemui di Kantor Kecamatan Tamansari Jakarta Barat, Jumat, mengatakan, jika ada salah satu pasangan calon (paslon) yang memiliki optimisme untuk digelar Pilkada dua putaran, maka harus bisa juga memiliki bukti nyata.

    Dia menegaskan, pihaknya meyakini Pilkada sudah selesai dengan satu putaran berdasarkan hasil tabulasi data C1 yang dikumpulkan internal dari aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap).

    Anggota DPR itu menyatakan rasa ingin tahunya alasan salah satu paslon meyakini adanya Pilkada berjalan dua putaran.

    “Dasarnya apa mereka mengklaim bahwa ini akan berlangsung dua putaran, karena sampai saat ini saya belum mendengar atau melihat mereka mengklaim bahwa dua putaran itu berdasarkan C1 resmi yang sudah diunggah oleh KPU,” katanya.

    Bendahara Tim Pemenangan Pramono-Rano, Charles Honoris memberikan keterangan pers saat ditemui di Kantor Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, Jumat (29/11/2024). (ANTARA/Luthfia Miranda Putri)

    Berbagai upaya dilakukan Tim Pramono-Rano untuk mengawal rekapitulasi penghitungan suara, yakni memiliki tim penghitung suara versi internal.

    Kemudian, pihaknya juga menyebar tim untuk memantau rekapitulasi suara yang dilakukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang ada di wilayah Jakarta.

    Pramono Anung dan Rano Karno telah mendeklarasikan kemenangan satu putaran dalam Pilkada DKI Jakarta dengan perolehan suara sebanyak 50,07 persen.

    Sedangkan, tim Pemenangan Pasangan Cagub-Cawagub DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mengungkapkan bahwa Pilkada Jakarta 2024 akan digelar dua putaran.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • PPK Tambora Mulai Penghitungan Berjenjang Surat Suara Pilkada 2024
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        29 November 2024

    PPK Tambora Mulai Penghitungan Berjenjang Surat Suara Pilkada 2024 Megapolitan 29 November 2024

    PPK Tambora Mulai Penghitungan Berjenjang Surat Suara Pilkada 2024
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tambora, Jakarta Barat, memulai penghitungan berjenjang
    surat suara
    yang dikumpulkan dari 11 kelurahan di wilayah tersebut. Proses ini dimulai pada Jumat (29/11/2024) dan dijadwalkan berlangsung selama lima hari ke depan.
    “Dimulai itu tanggal 28 November sampai nanti terakhir itu 5 hari, berarti tanggal 2 Desember. Hari ini baru pertama mulai penghitungan dari 11 kelurahan, jadwal hari ini di tiga kelurahan dulu yang bakal dihitung,” kata Ketua PPK Tambora, Yuraris Prihantoro, saat ditemui di kantor Kecamatan Tambora, Jumat (29/11/2024).
    Pantauan di lokasi menunjukkan ratusan kotak suara berwarna putih bertuliskan “KPU” ditumpuk di lantai 4 kantor kecamatan. Kotak suara ini berasal dari 360 tempat pemungutan suara (TPS) di Tambora dan mencantumkan alamat serta nomor TPS masing-masing.
    Beberapa orang tampak memantau jalannya penghitungan suara. Mereka mengenakan pakaian bertema Rido, Jakarta Menyala, atau busana formal biasa. Penghitungan dilakukan di bawah pengawasan terbuka sesuai petunjuk teknis dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
    “Proses penghitungan suara dilakukan secara terbuka. Semua lapisan masyarakat dapat memantau jalannya penghitungan ini untuk memastikan keabsahan data,” ujar Yuraris.
    Ia menjelaskan, penghitungan berjenjang bukan berarti penghitungan ulang surat suara, melainkan verifikasi berita acara yang telah dikirimkan ke PPK Tambora. “Jadi yang dihitung itu C1 plano yang sudah diberikan kepada saksi, salinannya, dan untuk diinput ke Sirekap,” tambahnya.
    Yuraris menegaskan sejauh ini tidak ada kendala berarti dalam proses tersebut. “Sementara kendala belum ada. Semoga aja enggak ada kendala sampai selesai. Semoga kondusif lancar dan tidak ada gesekan di wilayah Tambora,” katanya.
    Penghitungan suara dijadwalkan rampung pada 2 Desember 2024.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bawaslu Jabar: Delapan tren temuan masa tenang-pungut hitung Pilkada

    Bawaslu Jabar: Delapan tren temuan masa tenang-pungut hitung Pilkada

    Bandung (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat menemukan delapan tren temuan yang menjadi perhatian khusus selama pengawasan masa tenang serta hari pemungutan dan perhitungan suara pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 di daerah itu.

    Delapan tren temuan yang menjadi perhatian khusus itu, di antaranya satu kejadian khusus pada masa tenang dan tujuh tren masalah pada pemungutan suara, dalam pengawasan yang dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu se-Jawa Barat yang tertuang pada aplikasi sistem informasi pengawasan pemilihan (Siwaslih).

    Dia menyebutkan dalam masa tenang, yaitu terdapat 103 TPS yang direlokasi karena bencana yang tersebar di tujuh kabupaten/kota, yakni Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Cianjur.

    “Selain itu, terdapat satu TPS di Kabupaten Pangandaran yang direlokasi karena didirikan di wilayah rawan konflik,” kata Kordiv Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jabar Nuryamah dalam keterangan di Bandung, Jumat.

    Dalam Pelaksanaan pemungutan suara di TPS, kata dia, Bawaslu Jabar menemukan tujuh tren pengawasan yang menjadi perhatian khusus, di antaranya terdapat logistik pemungutan suara yang tidak lengkap di 1.773 TPS, kemudian surat suara yang tertukar di 41 TPS, dan pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 07.00 sebanyak 21 TPS.

    Hal lain yang menjadi tren pada periode pungut hitung, kata Nuryamah, yaitu adanya potensi pemungutan suara ulang pada lima TPS, kemudian terdapat KPPS yang tidak menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada empat TPS.

    “Kemudian ditemukan terjadinya intimidasi kepada penyelenggara pemilihan di dua TPS, serta saksi yang mengenakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut pasangan calon/Partai politik pada satu TPS,” ujarnya.

    Terhadap permasalahan yang terjadi pada masa tenang dan pemungutan suara, Nuryamah mengungkapkan jajaran pengawas pemilihan telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK terkait pendirian lokasi TPS yang berpotensi adanya gangguan bencana dan rawan konflik serta dapat diselesaikan dengan mencarikan lokasi terdekat yang lebih aman sebelum hari pemungutan suara.

    Sementara pada hari H pemungutan suara, kata dia, jajaran pengawas pemilihan menyampaikan beberapa poin kepada KPPS untuk melengkapi adanya logistik yang tidak lengkap, segera menukar surat suara yang tertukar antar TPS, pemungutan suara dimulai sesuai waktu pada ketentuan, yaitu pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00.

    “Selanjutnya menjelaskan kepada pemilih tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, memastikan pemilih khusus menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili kelurahan dalam KTP-elektronik, serta memastikan seluruh pemilih menandai jari dengan tinta setelah selesai menggunakan hak suara untuk menghindari pemilih memilih dua kali,” ucapnya.

    Kemudian pengawas pemilihan menyampaikan saran kepada saksi agar tidak mengenakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut pasangan calon pemilihan dan menunjukkan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilihan.

    Selanjutnya, bagi para pihak untuk dapat mematuhi aturan dan tidak melakukan tindakan intimidasi terhadap pemilih dan penyelenggara pemilihan di TPS, selain itu jajaran pengawas pemilihan melakukan pemeriksaan dan pencermatan serta menyampaikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilihan terhadap dugaan pemungutan suara ulang dan mengawasi pelaksanaan pemungutan suara lanjutan.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kolaborasi Bangun Jatim, PKS Silaturahim dengan Khofifah-Emil

    Kolaborasi Bangun Jatim, PKS Silaturahim dengan Khofifah-Emil

    Surabaya (beritajatim.com) – Hari kedua pasca pencoblosan, Kamis (28/11/2024) malam, DPW PKS Jawa Timur berkunjung ke kediaman Khofifah Indar Parawansa, Silaturahim dengan Khofifah dan Emil, menyampaikan rasa Bahagia dan ikut bersyukur serta siap sinergi dan kolaborasi bangun Jawa Timur.

    Ketua DPW PKS Jawa Timur, Irwan Setiawan yang hadir ditemani Sekretaris Ahmadi, Bendahara Lilik Hendarwati, Kabid Humas Reni Astuti, Biro Protokoler DPW PKS Jawa Timur Joni Kusuma Trinawan. Sementara Khofifah ditemani oleh Emil Elestianto Dardak Cawagub, Boedi Prijo Ketua TPP dan Muhammad Ghofirin Sekretaris TPP.

    Dalam kesempatan itu Irwan menyampaikan rasa syukurnya atas berbagai hal baik yang telah Allah SWT limpahkan dalam proses demokrasi di Jawa Timur, baik atas kelancaran jalannya pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur maupun jalannya pilbup dan Pilwali.

    Menurutnya, proses demokrasi di Jawa Timur telah berjalan dengan tertib, aman, dan damai, mencerminkan kedewasaan politik masyarakat Jatim.

    “Bahagia dan syukur juga kami haturkan atas suksesnya pemenangan Ibu Khofifah dan Mas Emil. PKS Jawa Timur siap sinergi dan kolaborasi bangun Jawa Timur. Terima kasih kepada masyarakat yang telah memilih paslon yang diusung PKS Khofifah-Emil, dan juga 38 paslon dalam pilkada kabupaten/kota se-Jatim,” kata pria 48 tahun itu.

    Keberhasilan Khofifah-Emil dalam Pilgub, ujar Irwan, adalah buah dari kerja keras, doa, dan dukungan semua pihak yang percaya pada visi besar Khofifah-Emil dalam membangun Jawa Timur Berprestasi.

    “Kami merasa sangat terhormat bisa menjadi bagian dari perjuangan besar ini.
    Berjuang bersama untuk membangun Jawa Timur yang lebih baik, maju berprestasi, dan lebih bermartabat merupakan pengalaman yang luar biasa. Turut serta mewujudkan Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantar,” ujar Kang Irwan.

    Irwan juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Khofifah dan Tim pemenangan yang memberikan kepercayaan kepada PKS sebagai saksi pasangan calon Khofifah-Emil di 11 kabupaten/kota di Jawa Timur.

    “Amanah ini telah kami jalankan sebaik-baiknya demi menjaga integritas dan transparansi proses demokrasi. Semua pengurus dan kader telah all out mengkampanyekan dan memenangkan khofifah- Emil. Saat ini, DPW PKS Jatim meminta Saksi dan Pengurus PKS masih terus bekerja untuk ikut mengawal perhitungan di PPK hingga provinsi nantinya. Supaya suara rakyat tetap terjaga. Baik yang mendapat tugas sebagai saksi maupun tidak,” ujarnya.

    Ia kemudian berharap agar nantinya tetap melangkah bersama untuk mewujudkan visi Jawa Timur Berprestasi. “Perjuangan ini belum selesai, dan kerja nyata untuk masyarakat harus terus kita lanjutkan. Mewujudkan Jawa Timur maju berprestasi,” tegas Kang Irwan.

    Dalam kesempatan tersebut, Irwan juga mengucapkan terima kasih kepada semua pengurus, kader PKS yang telah all out berjuang untuk memenangkan Paslon yang diusung PKS termasuk Khofifah-Emil.

    “Terima kasih saya ucapkan kepada semua pengurus dan kader PKS se-Jatim yang telah all out berjuang untuk memenangkan Paslon yang diusung PKS termasuk Khofifah-Emil. Juga, terima kasih kepada masyarakat yang telah memilih calon yang diusung PKS,” lanjut Kang Irwan yang pernah menjadi anggota DPRD Jatim 2 periode.

    Khofifah, dalam kesempatan itu juga mengapresiasi sinergi yang terah terjalin dengan PKS sebagai bentuk ikhtiar untuk membuat membangun Jawa Timur.

    “Proses sinergi ini mungkin bisa dilanjutkan dengan program pembinaan ummat selanjutnya. Serta dalam upaya membangun Jawa Timur maju berprestasi,” kata Khofifah.

    Emil juga merasakan konsolidasi dan kebersamaan bersama PKS saat kampanye.

    “Kebersamaan ini terasa dan mudah-mudahan semakin erat. Karena banyak agenda besar yang perlu dukungan,” pungkas Emil. [tok/beq]

  • Perjalanan panjang logistik Pilkada mengantar harapan demokrasi

    Perjalanan panjang logistik Pilkada mengantar harapan demokrasi

    Personel Polri bantu membawa logistik Pilkada ke TPS di wilayah pegunungan Dusun Silumena, Desa Manusela, Seram Utara, Maluku Tengah. (ANTARA/HO-Polda Maluku)

    Perjalanan panjang logistik Pilkada mengantar harapan demokrasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 28 November 2024 – 22:44 WIB

    Elshinta.com – Di sudut-sudut nusantara yang jauh dari gemerlap kota, demokrasi bertumbuh dengan cara yang tak selalu terlihat.

    Pemilihan kepala daerah (Pilkada) bukan hanya tentang hari pencoblosan, bukan sekadar pesta demokrasi di kotak suara, tetapi juga perjuangan panjang yang tak jarang menguji fisik dan mental.

    Salah satu kisah yang menarik untuk diketahui adalah perjalanan logistik Pilkada, mengantar harapan dalam bentuk kotak suara dan perlengkapan Pilkada ke pelosok-pelosok negeri. Setiap perjalanan membawa beban lebih dari sekadar logistik.

    Di dalamnya tersimpan janji bahwa suara rakyat, sekecil apa pun, akan didengar, dihitung dan memberi makna bagi demokrasi.

    Sebanyak 3.301 tempat pemungutan suara (TPS) dari jumlah 1.234 kelurahan dan desa di Maluku bukan sekadar angka, tetapi ribuan tempat yang menyimpan harapan rakyat.

    Setiap TPS adalah bukti bahwa demokrasi hadir di pelosok negeri, sejauh apa pun lokasinya. Perjalanan mengantar surat suara ini menjadi simbol nyata bahwa suara rakyat, sekecil apa pun, memiliki tempat yang sama pentingnya.

    Medan berliku, tantangan tak berhenti

    Di daerah pegunungan, perjalanan logistik Pilkada sering kali dimulai saat fajar menyingsing. Sebuah truk tua atau sepeda motor dipenuhi kotak suara, formulir, dan tinta pemilu, siap menempuh medan yang jauh dari kata mudah.

    Jalan berbatu, berlumpur, atau bahkan hanya setapak kecil menjadi rute yang harus dilalui. Di pedalaman Kepuluan Maluku, misalnya, perjalanan bisa berlangsung berhari-hari.

    Petugas harus menyeberangi sungai deras dengan perahu kayu sederhana, atau bahkan menyeberang sekuat tenaga dengan berjalan kaki. Tubuh harus bertahan sekuat mungkin melawan arus air sungai yang tingginya sepaha orang dewasa sembari harus memanggul kotak suara di punggung.

    Seperti halnya pengawalan dan pengamanan distribusi logistik Pilkada yang dialami personel pengamanan TPS di wilayah pegunungan Dusun Silumena, Desa Manusela, Kecamatan Seram Utara, Maluku Tengah.

    Hal ini diakibatkan belum memadainya sarana prasarana jalan di sejumlah daerah, ditambah kondisi alam yang sewaktu-waktu berubah ekstrim.

    Tim yang terdiri dari personel pengamanan TPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) berhasil tiba di Desa Kanikeh, Kecamatan Seram Utara.

    Tim tiba dengan selamat setelah berhasil menerabas hujan lebat dan banjir yang terjadi di sejumlah aliran sungai.

    Untuk tiba di desa Kanikeh, tim harus melaluinya dengan perjuangan ekstra. Selain mengamankan diri sendiri, mereka juga harus menyelamatkan logistik Pilkada.

    “Hujan yang sangat deras membuat jalan sangat licin, dan susah untuk dilalui. Hujan lebat juga mengakibatkan banjir. Dan tim saat itu harus melanjutkan perjalanan ke dusun Silumena pada pukul 07.00 WIT keesokan harinya,” kata Kabid Humas Polda Maluku Kombed Pol Areis Aminnulla.

    Hujan deras yang mengguyur menambah kesulitan, membuat jalan menjadi licin dan berbahaya. Namun, tekad mereka tak pernah surut. Setiap langkah adalah wujud kesungguhan mengawal suara rakyat.

    Tak sampai di situ, di wilayah Maluku Barat Daya (MBD) personel Polres juga melakukan jalan kaki selama tiga jam untuk mengawal distribusi logistik Pilkada ke tempat pemungutan suara (TPS) desa Pota Besar, Kecamatan Pulau Wetang, Kabupaten MBD.

    “Karena sarana prasarana jalan yang belum memadai, pendistribusian logistik Pilkada di sejumlah daerah di kabupaten MBD harus memerlukan perjuangan ekstra,” kata Kapolres MBD AKBP Pulung Wietono.

    Untuk sampai ke desa Pota Besar, personel pengamanan TPS, dan Panwascam serta anggota PPK harus berjalan kaki sejauh kurang lebih 3 jam perjalanan. Logistik Pilkada yang didistribusikan ke desa Pota Besar antara lain 2 kotak suara, 4 bilik suara, dan perlengkapan lainnya.

    Tugas ini menjadi salah satu bentuk dedikasi Polres MBD dalam menjaga stabilitas dan kelancaran proses demokrasi, khususnya di wilayah-wilayah terpencil.

    Ia menegaskan bahwa pengorbanan yang dilakukan anggotanya sejalan dengan komitmen institusi kepolisian untuk melayani dan melindungi masyarakat.

    “Kami ingin memastikan bahwa suara dari masyarakat di pelosok negeri ini tetap terhitung. Itu adalah bentuk tanggung jawab kami dalam menjaga demokrasi di Indonesia,” katanya.

    Dengan semangat dan kerja keras para personel Polres MBD, Pilkada di wilayah tersebut dapat berlangsung aman, damai, dan sukses. Masyarakat desa terpencil dapat menyalurkan suara mereka tanpa hambatan, menjadi bagian dari proses demokrasi yang adil dan merata.

    Kecelakaan akibat medan yang sulit

    Bahkan di Buru, Maluku, satu unit mobil pengangkut logistik Pilkada mengalami kecelakaan hingga mobil terbalik di jalan Nipa, Desa Persiapan Waegarahi, Desa Waereman, Kecamatan Fenaleisela, Kabupaten Buru.

    Kecelakaan terjadi diduga akibat kondisi jalan yang kurang baik. Jalan licin dan berbatu karena belum beraspal, ditambah turunnya hujan lebat. kejadian tersebut mengakibatkan empat polisi mengalami luka-luka

    Mobil tersebut terbalik saat mengantar logistik dari Kecamatan Fena Leisela menuju Desa Waemite Danau Rana, sekira pukul 14.00 WIT, Senin (25/11/2024).

    Empat anggota polisi yang terluka yakni, Bripka Jefix Hatu, Briptu Deni Lumba, Bripda Krisna Lating, dan Bripda Hendri Priatno. Mereka langsung dibawa dan dirawat di Puskesmas Wamlana, Buru, dua di antaranya dirujuk ke rumah sakit Bhayangkara Ambon.

    Sementara empat personel lainnya selamat yakni Aipda Hakim Tuharea, Aipda Riyadi Mulaicin, Bripka Michael Tampaty, dan Bripka La Ode Dedi.

    Mobil pengangkut logistik dan personel pengamanan bergerak dari Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hendak menuju Desa Waemite.

    Selain 14 personel di dalam mobil dengan nomor polisi DE 1036 XX ini, juga terdapat logistik Pilkada yakni untuk 4 TPS desa Wemite, 8 kotak suara, 16 bilik suara, dan 4 bungkus kantong plastik.

    Kepala Polda Maluku, Inspektur Jenderal Polisi Eddy S Tambunan mengatakan insiden kecelakaan serta perjuangan yang dilakukan menjadi pengingat bahwa tugas bhayangkara dalam menjaga keamanan dan keutuhan demokrasi sering kali dihadapkan pada tantangan besar.

    “Kami berharap seluruh personel tetap waspada dan memprioritaskan keselamatan saat menjalankan tugas di lapangan,” ucapnya.

    Eddy S. Tambunan menegaskan kepedulian kepolisian berada di garis depan, sekaligus menginspirasi semangat pengabdian demi menjaga keutuhan NKRI.

    Lebih dari sekadar logistik 

    Perjalanan panjang ini adalah bukti bahwa demokrasi di Indonesia dibangun di atas kerja keras yang tak selalu terlihat.

    Di balik setiap kotak suara, ada cerita tentang perjuangan melawan alam, keterbatasan infrastruktur, dan cuaca yang tak bersahabat. Tetapi, di tengah semua itu, ada keyakinan bahwa suara rakyat harus dihargai dan dijaga.

    Bagi sebagian besar dari kita, Pilkada mungkin hanya berarti datang ke TPS, mencoblos, lalu pulang. Namun, di balik momen singkat itu, ada kerja keras tak kenal lelah yang dimulai jauh sebelum hari pencoblosan.

    Mereka yang mengantarkan logistik Pilkada adalah pejuang tanpa pangkat, yang bekerja dalam senyap demi memastikan setiap suara didengar.

    Ketua KPU Maluku M. Shaddek Fuad menyampaikan apresiasi kepada tim di lapangan yang sigap menangani situasi ini dan memastikan logistik tetap terjaga demi kelancaran proses Pilkada.

    Shaddeq meminta masyarakat tetap tenang dan percaya bahwa KPU berkomitmen penuh untuk menyelenggarakan Pilkada dengan transparansi dan integritas, meski menghadapi berbagai tantangan di lapangan.

    Ketika kotak suara tiba di TPS, harapan rakyat turut hadir bersama mereka. Dari pegunungan tinggi hingga pulau kecil di tengah lautan, suara rakyat Indonesia disatukan dalam semangat demokrasi.

    Perjalanan panjang logistik Pilkada bukan sekadar tugas mengantar barang, tetapi sebuah misi besar mengawal harapan rakyat.

    Maka, saat kita mencoblos di TPS yang nyaman, ingatlah perjuangan mereka. bahwa di balik kotak suara itu, ada kerja keras tanpa pamrih, ada peluh dan air mata yang jatuh di medan berat. Perjalanan panjang ini mengajarkan kita bahwa demokrasi adalah milik semua, dan bahwa setiap suara, sejauh apa pun, tetap layak didengar.

    Perjalanan panjang ini adalah kisah tentang kesetiaan pada janji demokrasi, dan tentang mereka yang tak kenal lelah mengantar harapan ke ujung-ujung negeri.

    Sumber : Antara

  • Pengamat: Penentu pemenang Pilkada Jakarta adalah pengumuman resmi KPU

    Pengamat: Penentu pemenang Pilkada Jakarta adalah pengumuman resmi KPU

    Sebaiknya masyarakat Jakarta jangan terkecoh dengan deklarasi satu atau dua putaran sebelum ada pernyataan resmi dari KPU.

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei and Polling Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara mengatakan bahwa penentu pemenang Pilkada Jakarta adalah pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

    Igor Dirgantara menyampaikan pernyataan tersebut ketika menanggapi adanya perbedaan sikap antara peserta Pilkada Jakarta, yakni Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pramono Anung-Rano Karno yang meyakini menang satu putaran, dan pasangan Ridwan Kamil-Suswono yang mengatakan ada putaran kedua.

    “Klaim seperti itu wajar. Akan tetapi, Pramono-Rano harus realistis menunggu hasil resmi dari hitung nyata KPU Provinsi DKI Jakarta sambil mempersiapkan diri untuk bertarung kembali dengan RK-Suswono di putaran kedua,” katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Selain itu, dia mengingatkan kepada pemilih di Jakarta untuk tetap bersabar menunggu pengumuman resmi dari KPU Provinsi DKI Jakarta.

    “Sebaiknya masyarakat Jakarta jangan terkecoh dengan deklarasi satu atau dua putaran sebelum ada pernyataan resmi dari KPU,” ujarnya.

    Igor menepis pernyataan Pilkada Jakarta dua putaran akan meningkatkan polarisasi.

    Jika Pilkada DKJ terjadi dua putaran, menurut dia, potensi polarisasi tidak akan setinggi saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Akan tetapi, lebih kepada pertarungan elite politik nasional antara Joko Widodo, Prabowo Subianto, dan Susilo Bambang Yudhoyono melawan Megawati Soekarnoputri, Anies Baswedan, dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

    Pada saat ini tahapan Pilkada 2024 yang sedang berlangsung adalah rekapitulasi hasil penghitungan secara berjenjang.

    Rekapitulasi secara berjenjang di tingkat kecamatan oleh panitia pemilihan kecamatan (PPK) mulai 28 November hingga 3 Desember 2024. Selanjutnya tingkat kabupaten/kota mulai 29 November hingga 6 Desember 2024. Berikutnya tingkat provinsi mulai 30 November hingga 9 Desember 2024.

    Setelah itu, adalah tahapan pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara. Untuk pilkada tingkat kabupaten/kota, diumumkan pada tanggal 29 November—12 Desember 2024, sedangkan pilkada tingkat provinsi pada tanggal 30 November—15 Desember 2024.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Partisipasi Pemilih di Pilkada Bojonegoro Belum Diketahui, KPU Masih Rekap Suara di Kecamatan

    Partisipasi Pemilih di Pilkada Bojonegoro Belum Diketahui, KPU Masih Rekap Suara di Kecamatan

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Tingkat partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 belum diketahui pasti. Tahapan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro kini masih proses rekapitulasi surat suara di tingkat kecamatan.

    “Setelah rekapitulasi, bisa diketahui semuanya,” ujar Ketua KPU Bojonegoro Robby Adi Perwira, Jumat (29/11/2024).

    Robby menambahkan, proses rekapitulasi di tingkat PPK atau Kecamatan ini, ditargetkan rampung dalam tiga hari. Mulai tanggal 29 November hingga 1 Desember 2024. “Kami targetkan selesai satu sampai tiga hari, menyesuaikan dengan jumlah TPS,” katanya.

    Sebelum melakukan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, KPU Bojonegoro mengaku sudah mengirim surat ke masing-masing tim pemenangan paslon, terkait dengan keberadaan saksi saat penghitungan. “Kami sudah mengirimkan undangan pengawas dari masing-masing tim pemenangan,” tambahnya.

    Hal itu untuk mengantisipasi serta mengawasi proses rekapitulasi di lapangan. Selain itu, pihaknya juga meminta kepada seluruh masyarakat, untuk ikut mengawal proses rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang. Mulai dari tingkat KPPS, PPK, hingga tingkat KPU Kabupaten.

    “Kita mengajak semua pihak, termasuk media untuk mengawal proses rekapitulasi, sampai dikeluarkannya hasil resmi. Kami juga berharap semua pihak bisa menghormati hasil pilkada ini dan menjaga suasana tetap kondusif,” pungas Robby.

    Untuk diketahui, hasil penghitungan Live Count Desk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bojonegoro 2024 yang digelar pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro Setyo Wahono-Nurul Azizah sudah menunjukkan hasil penghitungan cepat.

    Hasilnya, Setyo Wahono-Nurul Azizah meraih kemenangan telak atas calon PDIP Teguh Haryono-Farida Hidayati. Data itu dari para saksi paslon nomor urut 2 yang tergabung dalam saksibojonegoromaju yang tersebar di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Bojonegoro.

    Dalam live count dengan jumlah suara masuk 100 persen menunjukkan perolehan suara Paslon nomor urut 02 sebanyak 89,32 persen dengan perolehan 699.641 suara. Partisipasi pemilih mencapai 78,45 persen atau 805.153 suara.

    Sementara suara Paslon nomor urut 01 Teguh Haryono-Farida Hidayati hanya mendapat sebesar 83.685 suara atau secara prosentase 10,68 persen. Dalam hitungan itu, suara sah sebanyak 783.326 suara dan tidak sah ada 2,79 persen sebanyak 21.827 suara. [lus/beq]

  • KPU Ponorogo Mulai Rekapitulasi, Targetkan Tingkat Kecamatan Rampung Hari Ini

    KPU Ponorogo Mulai Rekapitulasi, Targetkan Tingkat Kecamatan Rampung Hari Ini

    Ponorogo (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ponorogo melanjutkan tahapan Pilkada 2024 ke proses rekapitulasi suara secara berjenjang setelah pelaksanaan pungut hitung suara pada 27 November lalu. Proses ini mencakup pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur serta bupati dan wakil bupati Ponorogo.

    Komisioner KPU Ponorogo, Arwan Hamidi, mengungkapkan bahwa tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan telah dimulai pada 28 November 2024 di Kecamatan Sooko. Sebanyak 20 kecamatan lainnya dijadwalkan menyusul pada Jumat, 29 November 2024.

    “Rekapitulasi suara tingkat kecamatan dilakukan mulai kemarin di Sooko. Hari ini giliran 20 kecamatan lainnya yang akan melakukan proses serupa,” ujar Arwan, Jumat siang.

    Arwan optimistis seluruh rekapitulasi tingkat kecamatan dapat rampung hari ini jika tidak ada kendala teknis, seperti gangguan pada Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik). Berdasarkan kelancaran proses di Kecamatan Sooko, ia memperkirakan rekapitulasi, termasuk administrasinya, selesai sore hari.

    Setelah rekapitulasi di tingkat kecamatan selesai, KPU Ponorogo akan melanjutkan ke rekapitulasi tingkat kabupaten yang dijadwalkan berlangsung pada 3-4 Desember 2024.

    “Semoga semua berjalan sesuai jadwal,” kata Arwan.

    Arwan menjelaskan, sejak 2019, sistem rekapitulasi suara dilakukan langsung di tingkat kecamatan tanpa melewati tingkat desa. Hasil penghitungan dari setiap TPS dimasukkan ke kotak suara, disegel, dan dibawa ke gudang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

    “Semua data dari TPS dibaca satu per satu di tingkat kecamatan, bergiliran dari desa ke desa dalam kecamatan tersebut,” tuturnya.

    Dengan sistem yang terstruktur dan target waktu yang jelas, KPU Ponorogo berharap proses rekapitulasi Pilkada 2024 berjalan lancar, transparan, dan tepat waktu. [end/beq]

  • Bawaslu: PSU akibat bencana alam tindak lanjutnya di PSS atau PSL

    Bawaslu: PSU akibat bencana alam tindak lanjutnya di PSS atau PSL

    Jika memenuhi unsur, Bawaslu melalui panitia pengawas pemilihan kecamatan menyampaikan rekomendasi PSU kepada PPK.

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa pengawas pemilihan akan merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU) akibat bencana alam, kemudian tindak lanjutnya adalah pemungutan suara susulan (PSS) atau pemungutan suara lanjutan (PSL).

    “Bencana alam itu tindak lanjutnya adalah PSS atau PSL,” kata Lolly saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Dalam hal terjadi bencana alam, misalnya banjir atau longsor, sehingga tidak dapat melakukan pemungutan suara, dia menjelaskan bahwa pengawas pemilihan merekomendasikan PSS.

    Ketika bencana terjadi saat pemungutan suara telah dimulai sehingga sebagian pelaksanaannya berhenti dan tidak dapat dilanjutkan, lanjut dia, pengawas pemilihan merekomendasikan PSL.

    Selain itu, Bawaslu akan melakukan kajian dan pencermatan dalam hal terdapat keadaan yang berpotensi PSU, baik karena mencoblos dua kali, tidak terdaftar sebagai pemilih diberikan kesempatan memilih di TPS, atau memilih menggunakan nama orang lain.

    “Jika memenuhi unsur, Bawaslu melalui panitia pengawas pemilihan kecamatan menyampaikan rekomendasi PSU kepada panitia pemilihan kecamatan (PPK),” ujarnya.

    Sampai saat ini, kata dia, Bawaslu masih menginventarisasi data potensi PSU pada Pilkada Serentak 2024.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Khofifah-Emil Sapu Bersih 36 Daerah, Risma-Gus Hans Berjaya di 2 Daerah, Bersaing Sengit di 5 Daerah

    Khofifah-Emil Sapu Bersih 36 Daerah, Risma-Gus Hans Berjaya di 2 Daerah, Bersaing Sengit di 5 Daerah

    Surabaya (beritajatim.com) – Proses perhitungan suara Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2024 berjenjang di tingkat PPK (kecamatan) masih berjalan.

    Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jatim, Choirul Umam mengungkapkan, untuk perkembangan rekapitulasi suara melalui Sirekap, 99 persen TPS telah berhasil mengunggah form C Hasil.

    Meski demikian, masih terdapat beberapa data yang belum terpublikasi atau sedang dalam proses perbaikan.

    “Adapun rekapitulasi di tingkat PPK (kecamatan), diperkirakan akan selesai lebih cepat. Rekapitulasi suara di tingkat kecamatan diperkirakan rampung 1 Desember, meskipun jadwal akhir yang ditetapkan adalah 3 Desember 2024,” kata Umam kepada wartawan.

    Berdasarkan data yang disajikan dan merupakan hasil scrapping dari laman https://pilkada2024.kpu.go.id/ yang dipantau beritajatim.com pada Jumat (29/11/2024) pada pukul 09.30 WIB, data yang masuk sudah 60219 TPS dari 60751 TPS (99,12 persen).

    Dari data itu, bisa disimpulkan bahwa paslon nomor urut 2 Khofifah-Emil berhasil menyapu bersih di 36 daerah di Jatim. Sedangkan, paslon nomor 3 Risma-Gus Hans berjaya di Kota Surabaya dan Kota Mojokerto. Di Surabaya, Risma-Gus Hans meraup suara 72,04 persen dan Khofifah-Emil 25,18 persen. Di Kota Mojokerto, Risma-Gus Hans unggul dengan 48,59 persen dan Khofifah-Emil 46,72 persen.

    Persaingan ketat perolehan suara antara Khofifah dan Risma terjadi di Sidoarjo, Gresik, Jombang, Kota Blitar, dan Kota Malang.

    Perolehan suara signifikan Khofifah-Emil dan menang telak dibandingkan rivalnya terjadi di Pacitan, Ponorogo, Kab Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Bondowoso, Situbondo, Kab Pasuruan, dan Kab Probolinggo.

    Berikut ini data yang dihimpun beritajatim.com:

    Pacitan 1004 TPS (100 persen)
    1. Luluk-Lukman 8,22 persen
    2. Khofifah-Emil 71,75 persen
    3. Risma-Gus Hans 20,03 persen

    Ponorogo 1515 TPS (99,74 persen)
    1. 10,78 persen
    2. 63,58 persen
    3. 25,64 persen

    Trenggalek 1115 TPS (100 persen)
    1. 4,50 persen
    2. 56,01 persen
    3. 39,49 persen

    Tulungagung 1630 TPS (100 persen)
    1. 9,26 persen
    2. 56,50 persen
    3. 34,25 persen

    Kab Blitar 1757 TPS (99,60 persen)
    1. 10,11 persen
    2. 50,29 persen
    3. 39,60 persen

    Kab Kediri 2348 TPS (100 persen)
    1. 7,54 persen
    2. 58,66 persen
    3. 33,80 persen

    Kab Malang 4020 TPS (99,46 persen)
    1. 10,45 persen
    2. 60,32 persen
    3. 29,23 persen

    Lumajang 1644 TPS (99,64 persen)
    1. 8,37 persen
    2. 63,69 persen
    3. 27,94 persen

    Jember 4016 TPS (99,26 persen)
    1. 8,12 persen
    2. 67,36 persen
    3. 24,52 persen

    Banyuwangi 2715 TPS (99,38 persen)
    1. 10,93 persen
    2. 59,34 persen
    3. 29,72 persen

    Bondowoso 1192 TPS (99,17 persen)
    1. 16,03 persen
    2. 68,55 persen
    3. 15,43 persen

    Situbondo 1016 TPS (98,64 persen)
    1. 21,28 persen
    2. 61,91 persen
    3. 16,81 persen

    Kab Probolinggo 1733 TPS (99,65 persen)
    1. 8,23 persen
    2. 74,91 persen
    3. 16,86 persen

    Kab Pasuruan 2318 TPS (99,14 persen)
    1. 9,55 persen
    2. 60,00 persen
    3. 30,45 persen

    Sidoarjo 2729 TPS (99,85 persen)
    1. 7,97 persen
    2. 46,31 persen
    3. 45,72 persen

    Kab Mojokerto 1618 TPS (100 persen)
    1. 7,33 persen
    2. 62,88 persen
    3. 29,79 persen

    Jombang 1940 TPS (99,90 persen)
    1. 7,92 persen
    2. 49,71 persen
    3. 42,37 persen

    Nganjuk 1611 TPS (99,63 persen)
    1. 8,82 persen
    2. 54,89 persen
    3. 36,29 persen

    Kab Madiun 1142 TPS (100 persen)
    1. 8,95 persen
    2. 61,50 persen
    3. 29,55 persen

    Magetan 1033 TPS (100 persen)
    1. 10,17 persen
    2. 58,41 persen
    3. 31,42 persen

    Ngawi 1374 TPS (100 persen)
    1. 6,48 persen
    2. 60,64 persen
    3. 32,88 persen

    Bojonegoro 2115 TPS (99,76 persen)
    1. 6 persen
    2. 72,65 persen
    3. 21,35 persen

    Tuban 1864 TPS (99,84 persen)
    1. 6,06 persen
    2. 66,08 persen
    3. 27,87 persen

    Lamongan 2070 TPS (99,86 persen)
    1. 8,70 persen
    2. 58,86 persen
    3. 32,44 persen

    Gresik 1867 TPS (99,95 persen)
    1. 7,77 persen
    2. 49,44 persen
    3. 42,79 persen

    Bangkalan 1470 TPS (99,80 persen)
    1. 14,30 persen
    2. 58,18 persen
    3. 27,52 persen

    Sampang 1192 TPS (88,69 persen)
    1. 9,48 persen
    2. 74,81 persen
    3. 15,71 persen

    Pamekasan 1256 TPS (98,90 persen)
    1. 5,91 persen
    2. 75,57 persen
    3. 18,52 persen

    Sumenep 1855 TPS (94,11 persen)
    1. 16,37 persen
    2. 70,59 persen
    3. 13,04 persen

    Kota Kediri 405 TPS (100 persen)
    1. 5,11 persen
    2. 53,37 persen
    3. 41,52 persen

    Kota Blitar 213 TPS (100 persen)
    1. 5,37 persen
    2. 48,72 persen
    3. 45,92 persen

    Kota Malang 1182 TPS (99,49 persen)
    1. 7,75 persen
    2. 49,90 persen
    3. 42,35 persen

    Kota Probolinggo 328 TPS (100 persen)
    1. 3,22 persen
    2. 57,79 persen
    3. 39 persen

    Kota Pasuruan 280 TPS (100 persen)
    1. 8,35 persen
    2. 54,78 persen
    3. 36,88 persen

    Kota Mojokerto 192 TPS (100 persen)
    1. 4,68 persen
    2. 46,72 persen
    3. 48,59 persen

    Kota Madiun 274 TPS (99,64 persen)
    1. 3,04 persen
    2. 53,98 persen
    3. 42,98 persen

    Kota Surabaya 3884 TPS (97,98 persen)
    1. 2,79 persen
    2. 25,18 persen
    3. 72,04 persen

    Kota Batu 302 TPS (100 persen)
    1. 7,68 persen
    2. 54,72 persen
    3. 37,61 persen.

    [tok/beq]