Xcloud.id

Organisasi: PPK

  • 1.158 ASN Diduga Tidak Netral Selama Pilkada 2024

    1.158 ASN Diduga Tidak Netral Selama Pilkada 2024

    ERA.id – Pelaksana Harian Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Plh. Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Syarmadani menjelaskan bahwa sebanyak 19 aparatur sipil negara (ASN) pelanggar netralitas Pilkada 2024 telah diberikan hukuman.

    Syarmadani menyampaikan pernyataan tersebut untuk merespons Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi yang mempertanyakan tidak adanya ASN pelanggar netralitas yang mendapatkan hukuman. Sementara itu, dia mengungkapkan bahwa terdapat 1.158 ASN yang diduga tidak netral selama tahapan Pilkada 2024 berlangsung.

    “Dari dugaan keterlibatan 1.158 ASN instansi daerah yang terkait netralitas yang diadukan, itu 667 yang menunggu verifikasi BKN (Badan Kepegawaian Negara) karena memang terpusat, terpadu satu pintu untuk pengaduan,” kata Syarmadani menjelaskan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    Lebih lanjut, kata dia, sebanyak 436 dari 1.158 aduan sedang menunggu tindak lanjut pejabat pembina kepegawaian (PPK).

    “Kemudian 4 aduan ASN dengan status kepegawaian diberhentikan, pensiun, APS (atas permintaan sendiri), atau sudah berhenti, pensiun,” ujarnya.

    Selanjutnya, dia mengatakan bahwa 24 aduan ASN berstatus tidak terbukti melanggar netralitas, 27 aduan telah dibatalkan, dan 60 aduan berstatus ditolak.

    “Rincian masing-masing daerahnya ada. Jadi, di aplikasi yang dimiliki oleh BKN itu dari mulai Kabupaten Berau 2 laporan sampai Kalimantan Utara 1 laporan. Jadi, ada rinciannya, sudah ada tindak lanjut,” jelasnya.

    Sebelumnya, pada rapat tersebut, Dede Yusuf mengatakan bahwa dirinya belum melihat Kemendagri memberikan sanksi kepada ASN pelanggar netralitas di Pilkada 2024.

    “Banyak sekali laporan ke kami, keterlibatan ASN, dan satu pun belum ada yang diberikan sanksi, bahkan ada Sekda (Sekretaris Daerah) yang jelas-jelas memberikan voice note (pesan suara, red.) kepada semua ASN untuk mendukung salah satu pasangan calon, tetapi sampai saat ini belum ada sanksi. Saya belum melihat dari Mendagri (Menteri Dalam Negeri) memberikan sanksi,” kata Dede Yusuf. (Ant)

  • Syakur-Putri unggul di Pilkada 2024 Garut, kalahkan petahana

    Syakur-Putri unggul di Pilkada 2024 Garut, kalahkan petahana

    Garut (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut, Jawa Barat menetapkan pasangan calon (paslon) Abdusy Syakur Amin-Putri Karlina unggul dari paslon lainnya, berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 Garut..

    Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Garut, Rikeu Rahayu di Garut, Jumat, mengatakan, hasil rapat pleno rekapitulasi paslon nomor 2 Abdusy Syakur Amin-Putri Karlina memperoleh 915.780 suara atau sebesar 66,31 persen, sementara paslon petahana nomor 1 Helmi Budiman (petahana)-Yudi Nugraha hanya meraih 465.365 suara atau sebesar 33,69 persen.

    “Alhamdulillah acara pleno tingkat kabupaten kemarin berjalan lancar dan sukses, semua saksi menerima hasil yang ditetapkan,” kata Rikeu.

    Ia menuturkan KPU Garut secara bertahap melaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur-wakil gubernur, dan pemilihan bupati-wakil bupati mulai dari tempat pemungutan suara (TPS) pada 27 November 2024.

    Selanjutnya, kata dia, rekapitulasi dilaksanakan di tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK) di 42 kecamatan sampai akhirnya dilaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten yang diselenggarakan di Hotel Santika, Kamis (5/12) pagi sampai malam.

    Ia menyebutkan hasil rapat pleno itu total suara sah dan tidak sah sebanyak 1.419.954 suara dengan rincian suara sah sebanyak 1.381.145 suara, dan tidak sah sebanyak 38.809 suara dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Garut sebanyak 2.005.168 suara.

    “Partisipasinya 70,81 persen untuk pemilihan bupati, untuk gubernur 70,83 persen,” katanya.

    Ia mengungkapkan angka partisipasi pemilih pada Pilkada Kabupaten Garut 2024 lebih baik ketimbang Pilkada Garut 2018 dengan angka partisipasi pemilih sebesar 69,35 persen.

    Namun dibandingkan dengan partisipasi saat pemilihan presiden dan pemilihan legislatif pada 2024, kata Rikeu, terjadi penurunan partisipasi dari 83 persen menjadi 70,81 persen, penyebabnya banyak faktor di antaranya warga Garut yang berada di luar kota tidak pulang, dan lokasi TPS yang jauh.

    “Kalau lihat pilpres turun, enggak akan sama, kalau pilpres banyak caleg yang turun langsung, banyak pemilih yang tidak pulang dari perantauannya, TPS yang agak jauh,” katanya.

    Ia menyampaikan, selanjutnya setelah hasil rapat pleno rekapitulasi pilkada tingkat Kabupaten Garut selesai tahapan berikutnya dilaporkan ke KPU Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan rapat pleno tingkat provinsi di Bandung.

    Rikeu menyampaikan selamat bagi pasangan yang mendapatkan suara terbanyak dan menjadi Bupati-Wakil Bupati Garut terpilih periode 2024-2029 dapat melaksanakan tugasnya yang amanah.

    “Kepada bupati dan wakil bupati terpilih periode 2024-2029 semoga dalam melaksanakan tugasnya tetap amanah, dan bisa mengayomi, dan peduli kepada kesejahteraan masyarakat Garut,” katanya.

    Pewarta: Feri Purnama
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pilbup Malang 2024 Usai, Ketua KPU Sampaikan Maaf dan Terimakasih

    Pilbup Malang 2024 Usai, Ketua KPU Sampaikan Maaf dan Terimakasih

    Malang (beritajatim.com)– Rekapitulasi perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang tahun 2024 telah rampung. Paslon nomer urut 1 Sanusi dan Lathifah Shohib, memenangi kontestasi dengan meraih 782.356 suara.

    Sementara pasangan calon nomer urut 2 Gunawan dan Umar Usman (GUS) meraih 399.144 suara. Menanggapi hal itu, Ketua KPU Kabupaten Malang Abdul Fatah meminta maaf apabila selama masa tahapan kampanye, dirinya mewakili seluruh jajaran komisioner KPU selama bertugas jika ada salah kata maupun perbuatan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Malang.

    “Mohon maaf apabila kami ada salah kata dan perbuatan. Terimakasih juga kami ucapkan pada seluruh komisioner dan staf KPU yang bertugas hingga tingkat TPS. Terimakasih Bawaslu dan seluruh petugasnya hingga tingkat TPS,” ungkap Fatah, Jumat (6/12/2024).

    Pihaknya juga memberikan apresiasi yang tinggi pada seluruh petugas pemungutan suara baik tingkat desa, kelurahan hingga pada hari penghitungan suara di 4 ribu lebih TPS hingga masuk rekapitulasi pada tingkat kecamatan.

    “Terimakasih buat kawan kawan KPPS, PPK, petugas TPS, Panwascam. Apresiasi kami juga buat seluruh saksi masing masing pasangan calon. Saksi pada rekapitulasi final di DPRD Kabupaten Malang, terimakasih atas dedikasi dan kerjasamanya hingga proses rekapitulasi suara berjalan lancar tanpa hambatan,” tegas Fatah.

    Menurut Fatah, pihaknya angkat topi dengan seluruh saksi yang dengan legawa, menerima hasil rekapitulasi suara di tingkat KPU.

    “Terimakasih untuk para saksi masing masing paslon, yang dengan lapang dada menerima hasil akhir rekapitulasi penghitungan suara tanpa ada yang keberatan. Sekali lagi terimakasih,” tambah Askari, Divisi Hukum KPU Kabupaten Malang.

    Terakhir, Fatah mewakili seluruh Komisioner KPU Kabupaten Malang yang bertugas, juga memberikan apresiasi tinggi untuk seluruh jajaran Kepolisian Resor Malang dan Kodim 0818 Malang-Batu dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang yang berperan aktif mengamankan jalannya pesta demokrasi lima tahunan di Kabupaten Malang secara aman dan kondusif.

    “Terimakasih pak Kapolres, pak Dandim dan pak Kajari turut mensukseskan Pilbup Malang 2024 yang damai tanpa permusuhan,” kata Fatah.

    Fatah juga memberikan apresiasi yang tinggi bagi seluruh tim kampanye maupun relawan masing masing pasangan calon yang tetap menjaga persaudaraan meski berbeda pilihan.

    “Untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Malang 2024, apabila ada kekeliruan maupun kesalahan selama kami bertugas mohon di maafkan. Sekali lagi terimakasih,” Fatah mengakhiri.

    Mereka kemudian mengucapkan terimakasih kepada Forkominda, Kapolres, Kodim 0818 Malang Batu, Bawaslu Kabupaten Malang beserta Panwaslu, PKD, dan PTPS se Kabupaten Malang, PPK, PPS dan KPPS Kabupaten Malang, Bakesbangpol Kabupaten Malang, Media Cetak, Media Online dan Media Elektronik, Pemantau Pemilu, Tim Sukses masing-masing Paslon dan Ketua dan Anggota Partai Politik se Kabupaten Malang. [yog/aje]

  • Khofifah-Emil Raup 67,34 Persen Suara Pilgub Jatim di Jember

    Khofifah-Emil Raup 67,34 Persen Suara Pilgub Jatim di Jember

    Jember (beritajatim.com) – Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak mendominasi perolehan suara pemilihan gubernur di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sebanyak 723.833 orang warga memilih mereka di bilik suara atau 67,34 persen dari 1.111.656 orang pemilih yang hadir di tempat pemungutan suara.

    Demikian hasil rapat pleno rekapitulasi suara pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten yang digelar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, Jawa Timur, di Hotel Luminor, Kamis (5/12/2024).

    Sementara itu, pasangan Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta didukung 263.533 orang pemilih atau 24,52 persen. Pasangan Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim dicoblos 87.510 orang atau 8,14 persen.

    Setelah proses rekapitulasi tingkat kabupaten ini, KPU Jember akan melanjutkan proses rekapitulasi tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur di Surabaya pada 8-9 Desember 2024.

    “Alhamdulillah proses (di Jember) tidak ada kendala. Tidak ada keberatan dari saksi. Tidak ada kejadian khusus. Ada catatan-catatan dari Bawaslu, tapi lebih pada administrasi yang bisa kami sesuaikan,” kata Ketua KPU Jember Dessi Anggraeni.

    Sementara itu, Wiwin Kurnia Riza, komisioner Bawaslu Jember, mengatakan, ada beberapa saran dan perbaikan yang langsung ditindaklanjuti panitia pemilihan kecamatan (PPK). Tak ada personalan genting di lapangan. [wir]

  • KPU tetapkan Pramono-Rano menang di Jakarta Pusat

    KPU tetapkan Pramono-Rano menang di Jakarta Pusat

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat (Jakpus) menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara Pilkada 2024 tingkat kota di hotel kawasan Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2024). ANTARA/Siti Nurhaliza.

    KPU tetapkan Pramono-Rano menang di Jakarta Pusat
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 05 Desember 2024 – 17:05 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum Jakarta Pusat (KPU Jakpus) menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno sebagai pemenang, setelah meraih suara terbanyak di Pilkada Jakarta 2024 pada Rabu (27/11). 

    “Dengan ini hasil rekapitulasi di seluruh kecamatan Jakarta Pusat resmi disahkan. Dengan disahkan, maka kita lakukan finalisasi dan tandatangan berita acara,” Ketua Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat Efniadiansyah, saat membacakan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pilkada Jakarta di Gambir, Jakarta Pusat, Kamis.

    Efni kemudian mengetok palu untuk menutup rekapitulasi perhitungan suara tingkat kota di Jakarta Pusat itu. Efni menyebutkan, jumlah akhir perolehan suara tingkat kota dari para pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI yakni paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono sebanyak 152.235 suara.

    Lalu, paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebanyak 44.865 suara dan paslon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno mendapatkan 220.372 suara. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Jakarta Pusat sebanyak 813.721, dengan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 455.549 orang. Sementara jumlah seluruh suara sah 417.472 dan suara tidak sah sebanyak 38.077.

    “Jumlah pengguna hak pilih ini merupakan total pengguna hak pilih yang terdiri dari jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang menggunakan hak pilih, jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya dan jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya,” jelas Efni.

    Rekapitulasi penghitungan suara tingkat kota Jakarta Pusat yang sudah digelar pada Rabu (4/12) hingga Kamis ini dinyatakan selesai dan hasilnya akan dikirimkan ke KPU tingkat Provinsi DKI Jakarta.

    Turut hadir dalam rapat pleno Komisioner KPU DKI Jakarta, Fahmi Zikrillah, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Pusat Christian Nelson Pangkey, perwakilan dari saksi tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimko) hingga pihak pemantau dan organisasi masyarakat (ormas).

    Sebelumnya, KPU Jakpus menetapkan DPT Pilkada DKI Jakarta 2024 sebanyak 813.721 pemilih dengan jumlah TPS sebanyak 1.542. Rinciannya, 410.376 pemilih perempuan dan 403.345 pemilih laki-laki. KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada Minggu (22/9).

    Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) nomor urut 1 dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) nomor 2 dari independen serta Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) nomor urut 3.

    Sumber : Antara

  • KPU Tetapkan Pasangan Pramono-Doel Raih Suara Terbanyak di Jakarta Pusat

    KPU Tetapkan Pasangan Pramono-Doel Raih Suara Terbanyak di Jakarta Pusat

    ERA.id – Komisi Pemilihan Umum Jakarta Pusat (KPU Jakpus) menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno sebagai pemenang, setelah meraih suara terbanyak di Pilkada Jakarta 2024 pada Rabu (27/11). 

    “Dengan ini hasil rekapitulasi di seluruh kecamatan Jakarta Pusat resmi disahkan. Dengan disahkan, maka kita lakukan finalisasi dan tandatangan berita acara,” Ketua Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat Efniadiansyah, saat membacakan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pilkada Jakarta di Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2024).

    Efni kemudian mengetok palu untuk menutup rekapitulasi perhitungan suara tingkat kota di Jakarta Pusat itu.

    Efni menyebutkan, jumlah akhir perolehan suara tingkat kota dari para pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI yakni paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono sebanyak 152.235 suara.

    Lalu, paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebanyak 44.865 suara dan paslon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno mendapatkan 220.372 suara.

    Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Jakarta Pusat sebanyak 813.721, dengan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 455.549 orang. Sementara jumlah seluruh suara sah 417.472 dan suara tidak sah sebanyak 38.077.

    “Jumlah pengguna hak pilih ini merupakan total pengguna hak pilih yang terdiri dari jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang menggunakan hak pilih, jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya dan jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya,” jelas Efni.

    Rekapitulasi penghitungan suara tingkat kota Jakarta Pusat yang sudah digelar pada Rabu (4/12) hingga Kamis ini dinyatakan selesai dan hasilnya akan dikirimkan ke KPU tingkat Provinsi DKI Jakarta.

    Turut hadir dalam rapat pleno Komisioner KPU DKI Jakarta, Fahmi Zikrillah, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Pusat Christian Nelson Pangkey, perwakilan dari saksi tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimko) hingga pihak pemantau dan organisasi masyarakat (ormas).

    Sebelumnya, KPU Jakpus menetapkan DPT Pilkada DKI Jakarta 2024 sebanyak 813.721 pemilih dengan jumlah TPS sebanyak 1.542. Rinciannya, 410.376 pemilih perempuan dan 403.345 pemilih laki-laki.

    KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada Minggu (22/9).

    Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) nomor urut 1 dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) nomor 2 dari independen serta Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) nomor urut 3.

  • Saksi RIDO tak tandatangan rekapitulasi tingkat Kota Jakarta Pusat

    Saksi RIDO tak tandatangan rekapitulasi tingkat Kota Jakarta Pusat

    Jakarta (ANTARA) – Saksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) memutuskan untuk tidak menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Jakarta Pusat.

    “Kami mohon izin kami tidak menandatangani berita acara di tingkat kota alasannya juga sama,” kata saksi dari tim pemenangan paslon 01 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Andi Ari Wibowo saat menjawab pertanyaan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat (Jakpus) Efniadiansyah dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara Pilkada 2024 tingkat kota di hotel kawasan Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis.

    Menurut Efni, tidak bersedianya saksi tim RIDO untuk menandatangani Hasim rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Jakarta Pusat akan dicatat dalam kejadian khusus beserta dengan alasannya.

    “Kami akan catat terkait kejadian khusus dalam rapat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Jakarta Pusat,” ujar Efni.

    Selain itu, Efni mengungkapkan saksi dari paslon RIDO juga enggan menandatangani rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan di delapan kecamatan se-Jakarta Pusat.

    Sebanyak delapan kecamatan itu antara lain Kemayoran, Menteng, Senen, Sawah Besar, Johar Baru, Cempaka Putih, Gambir dan Tanah Abang.

    “Iya delapan kecamatan. Rata-rata itu dituangkan di dalam kejadian khusus pada pleno kecamatan dan ini tidak apa-apa juga karena ini bagian dari hak mereka juga untuk tandatangan ataupun tidak. Artinya tidak mempengaruhi proses yang sedang terjadi,” jelas Efni.

    Alasan saksi RIDO

    Saksi dari tim pemenangan paslon 01 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Andi Ari Wibowo menjelaskan, ada beberapa alasan terkait pihaknya tidak menandatangani rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan hingga Kota Jakarta Pusat.

    Pertama, pihaknya melihat tingkat partisipasi pemilih di Jakarta Pusat sangat rendah dan hanya mencapai sekitar 57 persen kurang dibandingkan saat Pilpres 2024 di angka 70 persen lebih.

    Kedua, tim RIDO melihat formulir C6 Pemberitahuan tidak tersebar ke masyarakat Jakarta meskipun hal ini tidak mempengaruhi masyarakat menggunakan hak pilihnya.

    “Yang jelas kami lihat di sana ada kejanggalan. Karena itu, kita patut melihat ada apa dengan kondisi ini,” ucap Andi.

    Andi mencontohkan pihaknya mendapatkan laporan dari Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) di Kelurahan Gelora, Tanah Abang ditemukan sekitar 714 orang meninggal dunia.

    “Sekitar 714 orang yang dinyatakan meninggal dunia. Ini aneh dalam konteks penyerahan dokumen C itu. Mungkin itu salah satu alasan kami tidak menandatangani berita acara di hasil tingkat kota,” ucap Andi.

    Selanjutnya, Andi juga mempermasalahkan terkait angka suara tidak sah yang cukup tinggi di Pilkada Jakarta 2024.

    Pihaknya melihat angka tersebut hampir mencapai angka 10 persen dan berbeda dibandingkan saat Pilpres kemarin hanya 1-2 persen saja.

    “Kita menduga ada mobilisasi ke arah sana. Sebagai contoh, Petojo Selatan TPS 23 kehadiran masyarakatnya hanya sekitar 93 orang dari jumlah pemilih 578 orang. Ini aneh sangat jauh sekali meskipun penjelasannya dinyatakan jelas, komplek perumahan sangat sulit diakses, tapi kan harusnya ini diantisipasi dari awal jika memang kondisi seperti itu,” jelas Andi.

    Di sisi lain, Andi mengapresiasi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan KPU serta Bawaslu Jakarta Pusat yang telah menyelesaikan rangkaian Pilkada Jakarta 2024 secara terbuka.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Pusat menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada DKI Jakarta 2024 sebanyak 813.721 pemilih dengan jumlah TPS sebanyak 1.542. Rinciannya, 410.376 pemilih perempuan dan 403.345 pemilih laki-laki.

    Adapun KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada Minggu (22/9).

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bawaslu Blitar Temukan Selisih Data Surat Suara di 19 Kecamatan

    Bawaslu Blitar Temukan Selisih Data Surat Suara di 19 Kecamatan

    Blitar (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Blitar menemukan selisih data surat suara dalam rekapitulasi tingkat kota/kabupaten. Bahkan selisih surat suara ini terjadi di 19 dari total 22 kecamatan di Kabupaten Blitar.

    Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar Nur Ida Fitria mengatakan, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara digelar selama 2 hari. Pada hari pertama dibacakan rekapitulasi dari 14 kecamatan. Selanjutnya, di hari kedua dibacakan rekap dari 8 kecamatan.

    Dari penyandingan data dengan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Blitar, ditemukan adanya selisih data surat suara di 19 kecamatan dari 22 kecamatan se-Kabupaten Blitar.

    Ida mengatakan, selisih pada data surat suara ini dipastikan tidak berpengaruh terhadap jumlah suara yang diperoleh pasangan calon, baik itu Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati-Wakil Bupati Blitar.

    “Hanya tiga kecamatan, Panggungrejo, Udanawu dan Wonotirto yang klir dari jumlah data surat suara, baik pada Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub) maupun Pemilihan Bupati-Wakil Bupati (Pilbup),” kata Ida, Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar, Kamis (5/12/2024).

    Ida menjelaskan, selisih data surat suara ini terjadi karena human error pada saat setting packing surat suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Blitar. Menurut Ida, KPU Kabupaten Blitar telah mengeluarkan surat keputusan jumlah surat suara yang diterima oleh setiap penyelenggara pemilihan kecamatan (PPK) berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) ditambah 2,5 persen.

    “Secara kumulatif, data selisih surat suara untuk Pilgub kurang 121 surat suara, dan untuk Pilbup kekurangan 71 surat suara,” beber Ida.

    Ida mengungkapkan, selain menyoroti faktor human error atau kesalahan petugas pada saat setting packing surat suara, Bawaslu Kabupaten Blitar juga menyayangkan ketidaktelitian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam menuangkan kejadian khusus mengenai adanya selisih data surat suara yang terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

    Atas temuan tersebut, dalam rapat pleno Ida meminta kepada KPU Kabupaten Blitar agar menuangkan data selisih surat suara yang diterima KPPS dalam D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat Kabupaten sebagai bentuk pertanggungjawaban dan koreksi atas selisih dalam berita acara D-Hasil.KWK tingkat Kecamatan. [owi/beq]

  • Kejagung Periksa 4 Saksi Kasus Korupsi Eks Dirjen Kemenhub Nasional 5 Desember 2024

    Kejagung Periksa 4 Saksi Kasus Korupsi Eks Dirjen Kemenhub
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Penyidik
    Kejaksaan Agung
    (Kejagung) memeriksa 4 orang saksi  kasus dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa padaBalai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017 – 2023, Rabu (4/12/2024) kemarin.
    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung
    Harli Siregar
    menyebutkan, empat orang saksi yang diperiksa adalah para pejabat sejumlah perusahaan.
    “Kejagung memeriksa 4 orang saksi, yakni ZZ selaku Direktur PT Tiga Putri Mandiri Jaya, SAI selaku Perwakilan PT Sejahtera Intercon, SDY selaku Direktur PT Calista Perkasa Mulia, dan SKT selaku Komisaris PT Dwifarita Fajarkharisma,” kata Harli dalam keterangan resmi, Rabu.
    Harli menjelaskan, para saksi diperiksa melengkapi berkas perkara atas nama eks Direktur Jenderal Perkeretaapian
    Kementerian Perhubungan
     
    Prasetyo Boeditjahjono
    .
    Namun, ia tidak membeberkan materi pemeriksaan yang digali penyidik kepada empat saksi.
    “Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuatpembuktian dan melengkapi pemberkasan dalamperkara dimaksud,” kata Harli.
    Diketahui, Prasetyo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini dan ditangkap di sebuah hotel di Sumedang, Jawa Barat, Minggu (3/11/2024).
    Dugaan korupsi yang dilakukan Prasetyo menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 1,15 triliun.
    Akibat perbuatan Prasetyo Boeditjahjono, pembangunan jalan kereta api Besitang–Langsa tidak dapat difungsikan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara.
    Dalam pelaksanaan konstruksi, pembangunan jalan kereta api Besitang–Langsa tidak didahului dengan studi kelayakan/feasibility study (FS).
    Selain itu, dalam pelaksanaan konstruksi jalan kereta api Besitang-Langsa juga tidak terdapat dokumen penetapan trase jalur kereta api yang dibuat oleh menteri perhubungan, serta kuasa pengguna anggaran (KPA), PPK, kontraktor, dan konsultan pengawas.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPU Bulungan Tetapkan Pemenang Pilbup dan Pilgub Kaltara

    KPU Bulungan Tetapkan Pemenang Pilbup dan Pilgub Kaltara

    TANJUNG SELOR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara) menetapkan hasi perolehan suara pemilihan gubenur dan wakil gubernur Kaltara, serta pemilihan bupati dan wakil bupati Bulungan.

    Pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara nomor urut 2 Zainal Arifin Paliwang-Ingkong Ala ditetapkan  KPU Bulungan sebagai pemenang perolehan suara terbanyak, dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kaltara di Bulungan. 

    Hasil rekapitulasi Paslon dengan tagline ZIAP ini meraih 47.260 suara. 

    Paslon nomor urut 3, Yansen TP-Suratno, berada di posisi kedua dengan perolehan 16.856 suara. 

    Kemudian Sulaiman-Adri Patton (SULTON), paslon nomor urut 1 di posisi ketiga dengan jumlah 8.363 suara. 

    Unruk hasil rekapitulasi pada Pilbup Bulungan,  paslon nomor urut 1, Syarwani-Kilat meraih 50.293 suara atau unggul dari lawannya yakni paslon nomor urut 2, Datu Iman Suramenggala-Chieto Karno, 23.597 suara. 

    Ketua KPU Bulungan, Mahdi E Paokuma, mengatakan hasil rekapitulasi Pilgub Kaltara di tingkat Kabupaten ini akan direkapitulasi lagi di tingkat KPU Provinsi. 

    “Hasil rekapitulasi Pilkada 2024 di tingkat Kabupaten Bulungan ini telah dibacakan, disaksikan Bawaslu Bulungan dan saksi para masing-masing pasangan calon,” kata Mahdi. 

    Terkait rekapitulasi pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Bulungan, dinyatakan telah selesai melalui rapat pleno terbuka. 

    “Untuk Pilbup Bulungan, sudah kita tetapkan pada  Rabu 4 Desember dini hari tadi,” kata Mahdi. 

    Secara keseluruhan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan ini sudah menyampaikan hasil perolehan suara di kecamatannya masing-masing.