Xcloud.id

Organisasi: PPK

  • Orang Tua Lady Dokter Koas Unsri Ikut Disorot, Berapa Gaji Ayahnya yang Punya Harta Rp 9,4 M? – Halaman all

    Orang Tua Lady Dokter Koas Unsri Ikut Disorot, Berapa Gaji Ayahnya yang Punya Harta Rp 9,4 M? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Orang tua Lady Aurellia Pramesti mahasiswi jadi pemicu penganiayaan dokter Koas Unsri ikut disorot.

    Lady Aurellia Pramesti merupakan anak seorang pejabat di Kementerian PU.

    Dokter koas bernama Luthfi dipukul sopir ibunda Lady si sebuah cafe di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang.

    Luthfi merupakan ketua stase yang biasa membuat jadwal jaga dokter koas.

    Ternyata Lady tak setuju dengan jadwal yang dibuat oleh Luthfi.

    Karena inillah ibu Lady mendatangi Luthfi dan terjadilah penganiayaan yang dialami Luthfi yang dilakukan oleh sopir ibunya Lady.

    Usai kasus penganiayaan ini mencuat, kini terkuak nasib Lady dan harta kekayaan orang tuanya.

    Lady kini dibandingkan dengan anak pejabat lainnya bahkan diejek anak mama.

    Hal ini seperti yang dituliskan Menurut dokter yang memviralkan video itu, sang mahasiswi justru sedang menonton konser.

    dr Hendracipta yang memviralkan video itu pun membandingkan Lady dengan para koas lain yang juga anak pejabat.

    Seperti diketahui, Lady diduga anak Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat, Dedy Mandarsyah.

    Dedy Mandarsyah ST, MT merupakan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat.

    BPJN merupakan balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

    Pegawai Eselon II tersebut masuk dalam unit kerja Direktorat Jenderal Bina Marga.

    Dikutip dari LHKPN, Dedy Mandarsyah mulai melaporkan harta kekayaan setelah menjadi Kepala Satuan Kerja sebagai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II, Provinsi Riau.

    Lalu Dedy Mandarsyah menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja sejak Desember 2016 hingga Desember 2019.

    Satu di antaranya menjadi Kepala Satuan Kerja Wilayah I Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019.

    Dedy kemudian menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komite (PPK) hingga Desember 2022.

    Setelah itu, Dedy Mandarsyah menjadi Kepala BPJN hingga saat ini.

    Lantas berapa total harta kekayaan Dedy Mandarsyah?

    Dedy Mandarsyah melaporkan harta kekayaannya pada 31 Desember 2023.

    Sejak 2016, Dedy Mandarsyah mengalami kelonjakan harta kekayaan yang signifikan.

    Pertama kali melaporkan di LHKPN, Dedy Mandarsyah hanya memiliki harta kekayaan, Rp3.677.288.634. Artinya selama tujuh tahun harta kekayaan Dedy naik lebih dari 150persen.

    Kini total Dedy Mandarsyah memiliki harta kekayaan sebesar Rp9.426.451.869 dengan rincian sebagai berikut:

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 750.000.000

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 33.8 m2/33.8 m2 di KAB / KOTA
    KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

    2. Tanah dan Bangunan Seluas 33.8 m2/33.8 m2 di KAB / KOTA
    KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

    3. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA
    JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 450.000.000
    1. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2019, HADIAH Rp. 450.000.000

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 830.000.000

    D. SURAT BERHARGA Rp. 670.700.000

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 6.725.751.869
    F. HARTA LAINNYA Rp. —-
    Sub Total Rp. 9.426.451.869

    III. HUTANG Rp. —-

    IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 9.426.451.869

    Berdasarkan jabatan, Dedy masuk dalam kategori eselon II, dimana tercatat dalam Pasal 131 Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dilansir Kilat.com pada Jumat, 13 Desember 2024 dari peraturan.bpk.go.id.

    Pasal 131 UU ASN juga menjelaskan jabatan eselon II setara dengan jabatan tinggi pratama, dimana meliputi direktur, kepala biro, asisten deputi, sekretaris direktorat jenderal, kepala balai besar, dan kepada dinas/kepada badan provinsi.

    Pejabat eselon II di kementerian mendapatkan nominal gaji tersendiri. Besaran gaji pejabat eselon II/c adalah Rp 3.307.400 sampai dengan Rp 5.431.900.

    Kemudian ada tunjangan lainnya seperti tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, hingga tunjangan suami/istri dan anak.

    Dimana tunjangan suami/istri tertulis dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS.

    Pegawai eselon IIA dan eselon IIB mendapat tunjangan jabatan sejumlah Rp 3.250.000 dan Rp 2.025.000.

    Tunjangan makan dan lembur pagi bara pejabat PNS golongan IV maupun Eselon I dan II, jatah uang makan Rp 41 ribu per hari, uang lembur Rp 25 ribu per hari, dan uang makan lembur Rp 41 ribu per hari.  

    Sementara tunjangan Kinerja tahunan Pegawai di Lingkungan Kementerian PUPR mengatur pejabat eselon II mendapat Rp 13.670.000 sampai dengan Rp 21.330.000.

    Kronologi

    Diberitakan TribunSumsel.com, korban bernama Luthfi merupakan seorang chief koas mahasiswa Universitas Sriwijaya.

    Korban diketahui sudah tiga kali ganti jadwal jaga, karena tidak pernah puas.

    Dijelaskan dalam chat yang beredar, sebelum kejadian pemukulan, korban pulang dari jadwal jaga stase anak pukul 16.00 WIB, karena dapat telepon dari ibu mahasiswi.

    Video viral yang memperlihatkan detik-detik dokter koas dipukuli di Palembang. Korban kini sudah melapor ke polisi. (Tangkap layar kanal YouTube Tribun Sumsel)

    Korban bersama kedua teman koasnya akhirnya menemui mahasiswi dan ibunya membahas soal jadwal jaga.

    Kemudian, korban dan kedua temannya dianggap tidak merespons atau menyepelekan perkataan ibu mahasiswi.

    Sopir keluarga mahasiswi itu lalu naik pitam hingga melakukan aksi penganiayaan.

    “Mangkanya dek ngomong baik-baik,” kata ibu mahasiswi itu.

    “Kami sudah baik-baik,” jawab korban.

    “Baik-baik apa kau,” ucap pria baju merah yang langsung memukul korban.

    Sementara itu, Kepala Divisi Humas Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, Yulis, mengatakan kedua mahasiswa koas yang berselisih sedang melaksanakan praktik di tempatnya.

    Yulis membenarkan jika dokter koas saat ini tengah melaksanakan praktik di RSUD Siti Fatimah.

    “Kami membenarkan kalau RSUD Siti Fatimah menjadi tempat kedua mahasiswa koas tersebut melaksanakan praktik. Tapi peristiwa yang terjadi itu di luar lingkungan rumah sakit ,” ungkap Yulis.

    Kondisi Korban

    Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka lebam di pelipis sebelah kiri.

    Selain itu, terdapat lebam di bagian mata merah akibat penganiayaan yang dilakukan oleh D.

    Audi kakak korban mengatakan, kondisi terkini sang adik masih dirawat di rumah sakit.

    “Kami saat ini masih syok juga dapat info dari sana sini. Yang kami dengar saat ini luthfi kondisinya masih dirawat di rumah sakit.”

    “Untuk luka yang kami tahu saat ini ada banyak memar di mukanya,” kata Audi kepada TribunSumsel.com, Kamis.

    Ia mengungkapkan, Luthfi adalah mahasiswa yang merantau dari Jakarta ke Palembang, dan tinggal bersama saudara yang ada di Palembang.

    “Untuk saat ini kami sekeluarga masih di Jakarta. Luthfi saat ini dia statusnya anak rantau di Palembang bersama saudara.”

    “Keluarga kami rencana akan ke sana malam ini. Saya baru akan menyusul besoknya,” papar dia. (*)

  • Rekapitulasi Suara Tingkat Provinsi Sudah Capai 91,8 Persen

    Rekapitulasi Suara Tingkat Provinsi Sudah Capai 91,8 Persen

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan hingga Kamis (12/12) pukul 19:00 WIB, rekapitulasi hasil penghitungan secara berjenjang dan pengumuman rekapitulasi tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur sudah mencapai 91,8 persen.

    “Dari total 37 provinsi, yang sudah menyelesaikan rekapitulasi dan mengumumkan sebanyak 34 provinsi atau 91,8 persen,” kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

    Untuk rekapitulasi tingkat kabupaten/kota pemilihan gubernur dan wakil gubernur, kata dia, sebanyak 500 kabupaten/kota telah menyelesaikan rekapitulasi dan mengumumkan hasilnya.

    “Jadi, tersisa delapan (kabupaten/kota) saja, tetapi beberapa sudah selesai, 98,23 persen,” ujarnya.

    Kemudian untuk tingkat kecamatan, kata dia, sebanyak 7.107 dari total 7.199 kecamatan atau 98,72 persen telah menyelesaikan rekapitulasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

    Sementara itu, Afifuddin menjelaskan bahwa sebanyak 499 dari 508 kabupaten/kota telah menyelesaikan rekapitulasi dan mengumumkan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati maupun pemilihan wali kota dan wakil wali kota.

    “Selanjutnya, pemilihan bupati dan wakil bupati (dan wali kota dan wakil wali kota) untuk tingkat kecamatan oleh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), dari total 7.233 kecamatan, yang sudah menyelesaikan rekap sebanyak 7.127 kecamatan, atau 98,53 persen,” jelasnya.

    (Antara/isn)

    [Gambas:Video CNN]

  • KPU: Rekapitulasi Pilgub 2024 Tingkat Provinsi Sudah 98,72%

    KPU: Rekapitulasi Pilgub 2024 Tingkat Provinsi Sudah 98,72%

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan perkembangan terkini terkait rekapitulasi Pilkada Serentak 2024 untuk pemilihan gubernur sudah mencapai 98,72%.

    Adapun, data tersebut berdasarkan update per 12 Desember 2024 pukul 19:00 WIB. Untuk diketahui, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah menyelesaikan rekapitulasi sebanyak 7.107 dari total 7.199 kecamatan atau setara dengan 98,72%. 

    Sementara itu, imbuhnya, untuk rekapitulasi tingkat kabupaten/kota, yang sudah menyelesaikan rekapitulasi ada sebanyak 500 dari 509 kabupaten/kota.

    “Jadi tersisa sembilan ya, tapi beberapa sudah selesai 98,23% dalam persentase,” ujar Ketua KPU, Mochammad Afifuddin dalam konferensi pers di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat,pada Jumat (13/12/2024).

    Selanjutnya, tambah dia, rekapitulasi tingkat provinsi yang dilakukan oleh KPU Provinsi ada 34 dari 37 provinsi yang sudah menyelesaikan rekapitulasi. Atau setara dengan 91,8%.

    Afifuddin melanjutkan, untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, PPK sudah menyelesaikan rekap sebanyak 7.127 dari total 7.233 kecamatan. Angka ini, kata dia, setara dengan 98,53%.

    “Kemudian rekap tingkat kabupaten kota, dari 508 kabupaten/kota, yang sudah menyelesaikan rekap dan mengumumkan sebanyak 499 atau 98,23%,” ujarnya. 

    Lebih jauh, dia menuturkan bahwa masih ada tantangan di beberapa daerah yang menyebabkan rekapitulasi itu tidak bisa dilaksanakan tepat waktu. Salah satunya adalah persoalan mengenai keamanan dan dinamika lokal.

    Namun, Afifuddin mengemukakan bahwa sampai saat ini pihaknya  masih berusaha dan berkomunikasi intensif dengan pihak-pihak yang berada di daerah tersebut.

    “Kami menyampaikan ke jajaran bahwa keselamatan warga, keselamatan untuk negara menjadi prioritas yang harus dipertimbangkan ketika rekapitulasi masih mau dilakukan,” pungkasnya.

  • KPK Periksa Tiga Saksi Terkait Dugaan Korupsi Dana Operasional di Papua

    KPK Periksa Tiga Saksi Terkait Dugaan Korupsi Dana Operasional di Papua

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga saksi pada Rabu (11/12/2024) terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan dana penunjang operasional dan program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah serta wakil kepala daerah Pemerintah Provinsi Papua. Pemeriksaan tersebut dijadwalkan berlangsung di Polda Papua.

    “Pemeriksaan dilakukan di Polda Papua,” ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, Rabu (11/12/2024).

    Saksi yang dipanggil adalah Ridwan Rumasukun, yang menjabat sebagai penjabat (Pj) gubernur Papua; Pejabat Penatausahaan Keuangan (Ppk-Skpd) Setda Provinsi Papua Lusiana Samaya, serta Bendahara Pengeluaran Woro Pujiastuti.

    KPK belum membeberkan secara detail materi yang akan didalami dalam pemeriksaan ini. Informasi lebih lanjut akan disampaikan setelah agenda pemeriksaan selesai.

    Sebelumnya, KPK menggeledah kantor Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Papua pada Senin (4/11/2024). Penggeledahan dilakukan terkait penyelidikan dugaan korupsi dana penunjang operasional dan program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Provinsi Papua.

    “Ada kegiatan penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan wewenang dalam dana penunjang operasional dan program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah serta wakil kepala daerah Provinsi Papua,” ungkap Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

    Dalam penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diyakini memiliki kaitan dengan kasus ini. Barang bukti tersebut akan diperiksa lebih lanjut untuk memperkuat proses penyidikan.

    “Dari kegiatan tersebut, dilakukan penyitaan dokumen dan barang bukti elektronik. Selanjutnya, pemeriksaan saksi-saksi terus dilakukan,” tambah Tessa.

    KPK juga mengendus adanya potensi kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi dana operasional Papua ini. Namun, hingga kini lembaga antikorupsi tersebut belum merilis secara resmi estimasi nilai kerugian yang timbul.

  • Indonesia Darurat Korupsi, Proyek Air Bersih di Kabupaten Sikka NTT Disikat Juga, 3 Orang Jadi Tersangka

    Indonesia Darurat Korupsi, Proyek Air Bersih di Kabupaten Sikka NTT Disikat Juga, 3 Orang Jadi Tersangka

     

    Liputan6.com, Sikka – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (10/11/2024) kemarin, menetapkan tiga tersangka kasus korupsi Pekerjaan Peningkatan Jaringan Air Bersih di Kecamatan Nele, Kabupaten Sikka NTT.

    Proyek ini menelan anggaran sebesar Rp 1.779.954.000 bersumber dari dana pinjaman daerah PT Sarana Multi Investasi (SMI) untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) Kabupaten Sikka.

    Tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka di antaranya Nong Buyung Dekresano selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Yohanes Mayolis selaku pelaksana lapangan dan Ignatius Johanes Farma Pancabudy Acry yang juga pelaksana lapangan.

    “Penyidik Tipidsus Kejari Sikka telah menetapkan dan menahan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan Tipikor Pekerjaan Peningkatan Jaringan Air Bersih IKK, Kecamatan Nele senilai Rp 1.779.954.000,” ujar Kajari Sikka Henderina Malo, Rabu (11/12/2024).

    Henderina mengatakan, dalam pekerjaan ini PPK dan konsultan pengawas tidak melaksanakan tupoksinya sebagaimana ditentukan dalam Perpres 16 tahun 2018 Jo Perpres 12 tahun 2021.

    Meski progres pekerjaan di lapangan stagnan, PPK tetap melakukan pencairan termin I dan termin II. Bahkan, kontraktor tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak hingga pekerjaan tersebut gagal.

    “Sumur eksplorasi tidak terdapat air tanah dalam/mengeluarkan air, bak reservoir 1 dan 2 yang belum selesai dikerjakan juga instalasi jaringan perpipaan,” jelasnya.

    Berdasarkan hasil perhitungan ahli akuntan publik profesional pada Politeknik Negeri Kupang (PNK) terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 2.014.263.553,00.

    “Rinciannya, uang muka sebesar Rp. 266.993.100, termin I sebesar Rp. 572.201.813, termin II Rp. 348.586.190 dan denda keterlambatan Rp 961.175.160,” katanya.

  • Profil Agung Laksono, Politikus Senior Golkar yang Berebut Kursi Ketua Umum PMI dengan Jusuf Kalla

    Profil Agung Laksono, Politikus Senior Golkar yang Berebut Kursi Ketua Umum PMI dengan Jusuf Kalla

    loading…

    Politikus senior Partai Golkar, Agung Laksono berseteru dengan Jusuf Kalla memperebutkan kursi Ketua Umum PMI. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Profil dan biodata Agung Laksono dapat diketahui dari artikel berikut ini. Nama Agung Laksono sedang ramai dibicarakan masyarakat setelah mengklaim terpilih sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) melalui Musyawarah Nasional (Munas) di Hotel Sultan Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Deklarasi itu menimbulkan kontroversi karena Munas ke-22 PMI di Hotel Sahid Jakarta secara aklamasi menunjuk Jusuf Kalla (JK) sebagai Ketua Umum PMI periode 2024-2029. Atas tindakannya tersebut, Agung Laksono dilaporkan ke polisi oleh JK.

    “Upaya (deklarasi) Agung Laksono itu ilegal dan itu pengkhianatan. Kita sudah lapor ke polisi karena tindakan melawan hukum. PMI harus ada satu dalam satu negara tidak boleh ada dua,” kata JK usai terpilih kembali menjadi Ketua PMI dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 PMI di Hotel Sahid Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Sementara itu, Agung Laksono tak masalah dilaporkan oleh JK ke polisi. Ia menilai kisruh pemilihan ketua umum PMI bukan masalah kriminal atau pidana.

    “Iya, itu boleh-boleh aja. Iya kan semua orang boleh, lapor-lapor itu kan boleh aja. Karena ini kan masalahnya bukan masalah pidana, bukan masalah kriminal. Ini kan masalah organisasilah, organisatoris. Ya silakan aja enggak apa-apa,” kata Agung saat dihubungi, Senin (9/12/2024).

    Profil Agung LaksonoAgung Laksono merupakan politikus senior Partai Golkar yang memiliki banyak pengalaman di berbagai lini pemerintahan. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (1998-1999), Ketua DPR periode 2004-2009, Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat (2009-2014). Pada periode kedua Presiden Jokowi, Agung menjabat sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) periode 2019-2024.

    Agung sudah aktif di organisasi sejak muda. Lulus Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia (UKI) pada 1972 ini mulai kiprahnya menjadi Ketua Umum BPP HIPMI pada 1983 hingga 1986. Selanjutnya ia menjabat Ketua Umum DPP AMPI (1984–1989), Sekjen PPK Kosgoro (1990-1995), dan Ketua Umum Kosgoro 1957 pada 2000. Di Partai Golkar, Agung Laksono pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP (2004-2009 dan 2009-2014). Agung Laksono juga pernah berselisih dengan Aburizal Bakrie karena perebutan kursi Ketua Umum Partai Golkar pada Munas IX Tahun 2014 di Jakarta.

    Biodata Agung LaksonoNama : H.R. Agung Laksono
    Tempat Lahir : Semarang, Jawa Tengah
    Tanggal Lahir : 23 Maret 1949
    Usia : 75 Tahun
    Agama : Islam
    Almamater : Universitas Kristen Indonesia
    Pekerjaan : Politikus
    Partai Politik : Golkar
    Istri : Sylvia Amelia Wenas
    Anak : Shelly Kencanasari Laksono-Silalahi, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, Alia Noorayu Laksono

    MG/ Tiara Fitrianti Siregar

    (abd)

  • Menang Raup 12,1 Juta Suara, TPP Khofifah-Emil: Ayo Bersatu Majukan Jatim

    Menang Raup 12,1 Juta Suara, TPP Khofifah-Emil: Ayo Bersatu Majukan Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Tim Pemenangan Pasangan (TPP) Khofifah-Emil menyampaikan rasa syukur atas hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur yang resmi menetapkan pasangan nomor urut 02, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak, sebagai pemenang Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024.

    Ketua TPP Khofifah-Emil, Boedi Prijo Soeprajitno menyampaikan ucapan syukur atas kemenangan di Pilgub Jatim 2024.

    “Syukur Alhamdulillah, KPU Jatim telah menyelesaikan rekapitulasi dari 38 kabupaten/kota di seluruh Jawa Timur dengan hasil akhir yang menunjukkan kemenangan pasangan Khofifah-Emil sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Jawa Timur periode mendatang,” kata Boedi di Hotel Platinum Surabaya, Senin (9/12/2024) malam.

    Boedi juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Jawa Timur dan seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam menyukseskan pesta demokrasi ini.

    “Kami mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Jawa Timur atas partisipasi, dukungan, dan kepercayaan yang diberikan. Pesta demokrasi ini bukan hanya milik kami, tetapi milik kita bersama sebagai warga Jawa Timur,” ucapnya.

    Selain itu, apresiasi khusus diberikan kepada penyelenggara Pilkada yang telah bekerja keras dan profesional dalam melaksanakan tugasnya.

    “TPP Khofifah-Emil memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada KPU Jatim, Bawaslu Jatim, serta seluruh jajaran penyelenggara di tingkat kabupaten/kota, PPK, PPS, KPPS, Panwascam, PPD, dan PTPS atas dedikasi mereka yang luar biasa demi kesuksesan pemilu ini,” tambah Boedi.

    Penasihat TPP Khofifah-Emil, Arum Sabil menambahkan proses demokrasi telah usai. Ia mengajak seluruh pihak bersatu kembali membangun Jawa Timur yang semakin maju dan berprestasi.

    “Pilgub 2024 disebut sebagai momentum demokrasi yang bertujuan untuk bersama-sama membangun Jawa Timur ke arah yang lebih baik. Dengan berakhirnya proses penghitungan oleh KPU Jatim, TPP Khofifah-Emil mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu,” ungkap Arum.

    “Kami mengajak seluruh masyarakat Jawa Timur, semua elemen strategis, serta keluarga besar tim pasangan nomor urut 01 dan 03 untuk bersama-sama bergandengan tangan, meninggalkan perbedaan, dan fokus membangun Jawa Timur yang lebih maju, sejahtera, dan inklusif bagi semua,” tambahnya.

    Arum menegaskan kemenangan Khofifah-Emil adalah kemenangan seluruh rakyat Jawa Timur. Ia juga meminta tidak ada euforia berlebihan.

    “Jadi bukan hanya kemenangan sebuah pasangan calon, melainkan kemenangan seluruh rakyat Jawa Timur. TPP Khofifah-Emil percaya bahwa melalui kolaborasi, Jawa Timur akan semakin tangguh menghadapi tantangan di masa depan,” pungkas Arum. (tok/ian)

  • Kejati Kepri Tetapkan Tiga Orang Tersangka Korupsi Studio TVRI, Salah Satunya Pegawai

    Kejati Kepri Tetapkan Tiga Orang Tersangka Korupsi Studio TVRI, Salah Satunya Pegawai

    ERA.id – Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan studio LPP TVRI Kepri tahun anggaran 2022.

    “Hari ini ditetapkan tiga tersangka dan penahanan perkara dugaan korupsi studio LPP TVRI Kepri, ketiganya langsung dilakukan penahanan di Rutan Tanjungpinang,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Kepri Yusnar Yusuf, dikutip Antara, Senin (9/12/2024).

    Yusna menyebut, ketiga tersangka terdiri atas dua orang dari pihak swasta dan satu orang pegawai LPP TVRI Kepri. Mereka adalah Direktur PT Timba Ria Jaya berinisial HT, dan AT selaku pihak swasta yang turut serta dalam kegiatan pekerjaan pembangnan Studio LPP TVRI Kepri tahun 2022 menggunakan bendera PT Daffa Cakra Mulia selaku konsultan perencana dan PT Bahana Nusantara selaku konsultasi pengawas.

    Tersangka berikutnya DO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan pekerjaan pembangunan Studio LPP TVRI Kepri tahun 2022.

    Dalam perkara ini, hasil pemeriksaan investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tanggal 1 November 2024 menyimpulkan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam proses perencanaan pengadaan dan pemilihan penyedia serta pelaksanaan dan pembayaran pada pekerjaan jasa konsultasi perencanaan, pembangunan fisik dan jasa konsultasi pengawasan.

    Penyimpangan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian negara sebesar Rp9,1 miliar.

    Para tersangka melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Np 31 tahun 1999 tentang Tipidkor jucnto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor.

    Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepri Teguh Subroto menyebut penahanan para tersangka karena dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.

    “Tersangka ditahan di Rutan Kelas I Tanjungpinang selama 20 hari ke depan terhitung mulai 9 Desember sampai dengan 28 Desember mendatang,” katanya.

    Hingga kini penyidik telah memeriksa sebanyak 30 orang saksi terkait perkara tersebut.

  • Rekapitulasi Suara di Kabupaten Malang Berjalan Lancar Tanpa Keberatan

    Rekapitulasi Suara di Kabupaten Malang Berjalan Lancar Tanpa Keberatan

    Malang (beritajatim.com)- Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Malang telah usai. Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Timur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Periode 2025-2030, tinggal menunggu pelantikan.

    Menanggapi hal itu, Ketua Divisi Hukum KPU Kabupaten Malang Divisi, Azkari mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat langsung dalam Pilkada serentak tahun ini.

    “Alhamdulillah semua berjalan lancar. Aman dan kondusif. Reakapitulasi perolehan suara untuk Pilgub Jatim Kabupaten Malang juga lancar tanpa ada catatan keberatan saksi, yang dilaksanakan di Hotel Doble Tree Surabaya,” ungkap Azkari, Senin (9/12/2024).

    Azkari mengapresiasi dan angkat topi pada seluruh stakeholder, instansi lembaga, petugas penyelenggara dan juga pemantau pemilu.

    “Terimakasih yang tak terhingga dari kami. Apabila ada beberapa kesalahan yang tidak kami sengaja mohon dimaafkan,” tegasnya.

    Kata Azkari, dari seluruh tahapan Pemilu yang sudah dilakukan, pihaknya sejauh ini tidak menemukan catatan keberatan dari saksi maupun tim pasangan masing masing calon.

    “Terima kasih kepada semua para saksi pasangan calon yang telah mempercayai kami KPU Kabupaten Malang. Sehingga rekapitulasi penghitungan suara bisa diterima dengan,” ucapnya.

    Terakhir, Azkari juga mengucapkan terimakasih atas peran serta yang tak terhingga untuk Forkopimda Kabupaten Malang. Kapolres Malang dan Kapolres Batu beserta jajarannya. Kodim 0818 Malang-Batu dsn jajarannya. Bawaslu Kabupaten Malang beserta Panwaslu, PKD, dan PTPS se Kabupaten Malang.

    Azkari juga mengucapkan terimakasih untuk seluruh petugas PPK, PPS dan KPPS. Bakesbangpol Kabupaten Malang. Rekan rekan media baik cetak, media online maupun elektronik. Para pemantau dan seluruh tim sukses dari masing-masing paslon. Serta ketua dan anggota partai politik se Kabupaten Malang.

    “Terimakasih bagi seluruh pihak yang telah ikut andil menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 ini,” Azkari menutup. (yog/ted)

  • Kantor KPU Kabupaten Seram Bagian Timur Dirusak Warga, Dua Anggota Polisi Terluka

    Kantor KPU Kabupaten Seram Bagian Timur Dirusak Warga, Dua Anggota Polisi Terluka

    ERA.id – Sebanyak dua anggota polisi dilaporkan terluka saat melakukan pengamanan di kantor komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang dirusak warga saat melakukan aksi unjuk rasa pada Jumat malam (6/12).

    Aksi demonstrasi tersebut diduga dilakukan oleh massa pendukung dari pasangan bupati dan wakil bupati SBT berjargon INA AMA (Rohani Vanath – Madja Rumatiga). Mereka memprotes KPU SBT yang dinilai telah melakukan kecurangan.

    “Masa aksi mulai beraksi sekitar pukul sepuluh malam (22.00 WIT). Aksi unjuk rasa dari massa pendukung paslon INA AMA yang kemudian melakukan aksi pelemparan batu dan pengrusakan kantor KPU,” kata Kapolres SBT AKBP. Agus Joko Nugroho, di Ambon, Minggu (8/12/2024).

    Selain menyebabkan dua anggota Polri terluka, para pengunjuk rasa juga melakukan pelemparan batu dan merusak kantor KPU SBT. Perbuatan itu membuat pintu pagar samping kantor KPU SBT mengalami rusak berat, dan kaca depan dan samping ruang pleno pecah.

    Kapolres menjelaskan kronologisnya, berawal pada pukul 21.00 WIT, massa pendukung Paslon INA AMA mendatangi kantor KPU. Mereka berjumlah sekitar 200 orang dan mulai berkumpul di samping kantor KPU SBT. Saat itu sedang dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara.

    Setelah berkumpul beberapa ibu – ibu mulai melakukan orasi. Mereka mengaku tidak percaya dengan kinerja KPU dan menduga telah terjadi pelanggaran yang dilakukan penyelenggara mulai tingkat tps, ppk dan kpu.

    Kurang lebih setengah jam berorasi, massa aksi memaksa masuk di ruang rapat pleno. Mereka melakukan pengrusakan terhadap pagar dan pintu samping kantor KPU yang disertai dengan aksi pelemparan batu.

    “Saat massa memaksa masuk dan merusak kantor, beberapa di antaranya bisa berhasil masuk, namun salah seorang berhasil diamankan,” ungkapnya.

    Salah satu warga yang berhasil diamankan berinisial AS. Nelayan berusia 47 tahun yang merupakan warga desa Bula ini terpaksa diamankan karena memaksakan diri masuk ke kantor KPU.

    Untuk menenangkan massa aksi, Kapolres SBT menemui mereka. Ia juga mengimbau massa aksi agar dapat membubarkan diri, karena saat ini rapat pleno sementara diskorsing hingga menunggu hasil koordinasi dengan KPU SBT.

    “Saat kami memberikan imbauan massa aksi kemudian membubarkan diri meninggalkan kantor KPU SBT,” kata Kapolres.

    Kurang lebih satu jam, atau sekitar pukul 23.10 WIT, para pendukung INA AMA kembali mendatangi kantor KPU. Mereka mendapatkan informasi bahwa rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara telah kembali dilanjutkan oleh Ketua KPU SBT.

    “Saat itu massa kembali beraksi namun berhasil diamankan oleh personel pengamanan,” ujarnya.

    Dua anggota Polri yang terluka yaitu Briptu Satrio Adi Wijayanto. Bibir sebelah bawah robek akibat terkena lemparan batu. Sementara Bripda Bayu Firmansyah, mengalami cedera ringan pada tangan bagian kanan.

    “Kedua personil Polres SBT ini telah mendapatkan penanganan medis oleh Dokpol Polres SBT,” tambahnya.

    Untuk massa pendukung yang diduga melakukan aksi pelemparan dan merangsek masuk Kantor KPU SBT telah teridentifikasi dan nama-namanya telah didatakan oleh Satgas.

    Untuk menghalau massa pendukung paslon menjauhi Kantor KPU, Polres SBT telah melakukan penutupan jalur ke arah Kantor tersebut. Di antaranya pada depan gudang logistik (Gedung Serbaguna), Hotel Mutiara, lapangan Futsal dan kantor pajak Kabupaten SBT.