Xcloud.id

Organisasi: PPK

  • Para Pejabat Kemenhub Ditugasi Menteri Setor Duit untuk Menangkan Jokowi di Pilpres 2019

    Para Pejabat Kemenhub Ditugasi Menteri Setor Duit untuk Menangkan Jokowi di Pilpres 2019

    GELORA.CO – Mantan Direktur Sarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Danto Restyawan menyebut para pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan ditugasi mengumpulkan uang untuk membantu pemenangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019.

    Hal tersebut disampaikan Danto Restyawan saat bersaksi di sidang kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) dengan terdakwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah Yofi Okatriza di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin, 13 Januari 2025.

    Danto mengatakan pada tahun 2019, Direktur Prasarana Kemenhub Zamrides yang mendapat tugas dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk mengumpulkan uang sekitar Rp5,5 miliar guna keperluan pemenangan Jokowi di Pilpres 2019.

    Sementara Danto saat itu masih menjabat sebagai Direktur Lalu Lintas Kereta Api Kemenhub.

    Menurutnya, uang tersebut dikumpulkan dari para PPK di DJKA yang bersumber dari para kontraktor proyek perkeretaapian. “Informasinya Pak Zamrides diminta untuk lari ke luar negeri sementara karena terpantau oleh KPK,” ujarnya

    Kemudian, Danto diperintahkan oleh Menhub untuk menjadi pengganti Zamrides sebagai pengumpul dana dari para PPK.  Ia menjelaskan ada sembilan PPK yang menyetor masing-masing sekitar Rp600 juta, termasuk terdakwa Yofi Akatriza.

    Setoran lain yang berasal dari fee kontraktor, kata Danto, ditujukan untuk membeli 25 ekor hewan kurban.

    Selain itu, Biro Umum Kementerian Perhubungan juga diminta patungan sebesar Rp1 miliar untuk keperluan bahan bakar pesawat Menhub saat kunjungan ke Sulawesi.

    Sedangkan secara pribadi, Danto menerima uang dari terdakwa Yofi Okatriza sebesar Rp595 juta yang seluruhnya telah dikembalikan melalui penyidik KPK.

    Sebelumnya, mantan PPK Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah Yofi Okatriza menerima suap Rp55,6 miliar dari belasan kontraktor pelaksana proyek di wilayah Purwokerto dan sekitarnya pada kurun waktu 2017 hingga 2020.

    Selain uang, terdakwa juga menerima hadiah berupa barang dengan nilai mencapai Rp1,9 miliar.

  • Hakim MK Tegur Pengacara Cabup Bireuen: Jawabannya Jangan Muter-muter

    Hakim MK Tegur Pengacara Cabup Bireuen: Jawabannya Jangan Muter-muter

    Jakarta –

    Hakim konstitusi Arsul Sani menegur kuasa hukum perkara 12/PHPU.BUP-XXIII/2025, Wahyu Pratama. Arsul mengatakan kuasa hukum harus menguasai materi permohonan.

    Hal itu disampaikan Arsul dalam sidang perkara panel 2 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025). Perkara itu diajukan oleh pasangan Cabup-Cawabup Kabupaten Bireuen, Murdani Yusuf-Abdul Muhaimin.

    Mulanya, dalam dalil permohonannya, pemohon menyebut KPU telah melakukan pelanggaran. Hal itu lantaran KPU telah merekrut PPK dan PPS tidak sesuai aturan yang ada.

    Arsul lalu menanyakan total calon yang direkrut tersebut. Wahyu mengatakan jika KPU dalam merekrut PPK dan PPS tidak sesuai aturan itu terjadi di sejumlah kecamatan.

    “Tidak mengutamakan calon nilai kelulusan tinggi? Satu orang saja atau semuanya gitu?” tanya Arsul.

    “Ada di beberapa kecamatan majelis,” jawab Wahyu.

    “Yang tadi kami bacakan di Gandapura majelis,” jawab Wahyu.

    Arsul menanyakan kecamatan mana saja dalam perekrutan PPK dan PPS tidak sesuai aturan. Melihat Wahyu yang mencari-cari nama kecamatan, Arsul pun menegurnya.

    “Yang pertama tadi di Gandapura majelis, yang kedua…,” kata Wahyu yang dipotong langsung oleh Arsul.

    “Ya sudah kelamaan, yang kedua pertanyaannya, atas peristiwa ini Anda ajukan protes nggak ke Bawaslu, DKPP?” tanya Arsul.

    “Ada bukti surat majelis ke Bawaslu,” jawab Wahyu.

    Arsul lalu menanyakan ada atau tidaknya PPK dan PPS yang diduga direkrut dengan melanggar aturan itu, bersikap tidak adil. Namun, kuasa hukum kembali menjawab dengan tidak tegas.

    “PPK dan PPS yang direkrut dengan cara melanggar itu bertindak berat sebelah nggak? Artinya adil atau nggak? Jangan-jangan dia melanggar tapi dalam menjalankan tugas tetap adil, tetap imparsial?” tanya Arsul.

    “Iya majelis,” jawab Wahyu.

    “Iya apa?” kata Arsul.

    “Kita kan mendalilkan 8 kecamatan majelis terkait dengan perbuatan termohon,” jawab Wahyu.

    Arsul kembali menegaskan pertanyaannya. Dia mempertanyakan bentuk konkret PPK dan PPS dalam melaksanakan tugasnya bersikap profesional atau tidak.

    “Iya apa bentuk konkretnya? Karena orangnya direkrut dengan pilih kasih maka dia bela nomor sekian? Itu apa bentuknya? Ada gak? Jangan membuat-buat, kalau gak ada katakan gak ada, itu fair namanya,” tegas Arsul.

    “Kalau dari bentuk kan kami mendalilkan terkait money politic,” jawab Wahyu.

    “Money politic yang melakukan siapa? PPK dan PPS?” tanya Arsul.

    “Ini nggak majelis,” jawab Wahyu.

    Arsul mengingatkan para kuasa hukum untuk menguasai materi permohonan. Hal itu, kata dia, agar kuasa hukum mampu menjawab dengan benar dan tepat saat ditanya oleh majelis hakim.

    “Ini saya sengaja agak tanya ini supaya pemohon lain juga nanti bisa mempelajari kalau ditanya itu harus cepat, kalau Anda masuk ke dalam ruangan ini, Anda tidak kuasai persoalan yang Anda ajukan mesti baca-baca dulu, ya saya kira itu mesti lain kali harus diperbaiki itu ya,” ujar Arsul.

    “Saya katakan, saya pernah duduk di tempat Anda, dan di tempat pihak terkait jadi harus tahu persis gitu ya kalau kita harus menguasai, dan kalau kita itu harus menguasai dan jawabannya harus shoot and fancy harus pendek dan mengena, jangan muter-muter,” imbuh dia.

    (amw/zap)

  • Jokowi Bakal Gabung Golkar jalur MKGR

    Jokowi Bakal Gabung Golkar jalur MKGR

    GELORA.CO – Isu Presiden ke-7 RI Jokowi bakal bergabung ke Partai Golkar kembali mencuat. Terbaru, dikabarkan Jokowi bakal masuk Golkar melalui jalur ormas pendiri Golkar.

    Golkar mempunyai tiga ormas pendiri yang dinamai sebagai Trikarya. Mereka adalah Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI).

    Sekjen Golkar Sarmuji hanya menjawab diplomatis terkait isu Jokowi bergabung dengan partainya.

    “Nanti kita lihat perkembangan ke depan. Kalau sekarang belum,” kata Sarmuji saat dikonfirmasi, Selasa (14/1).

    Sementara Ketua Umum MKGR, Adies Kadir, mengaku belum mendapat kabar terkait dengan masuknya Jokowi lewat jalur ormas pendiri.

    “[Jokowi masuk Golkar lewat MKGR] Belum,” kata Adies.

    Sedangkan Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 Dave Laksono juga mengaku belum mendapat informasi terkait hal ini. “Aku belum tahu,” kata Dave.

  • DPRD Tanyakan Sisa Anggaran Pilbup Pasuruan, KPU Beri Penjelasan

    DPRD Tanyakan Sisa Anggaran Pilbup Pasuruan, KPU Beri Penjelasan

    Pasuruan (beritajatim.com) – Pemilihan Bupati (Pilbup) Pasuruan 2024 resmi berakhir setelah pasangan Rusdi Sutejo-Shobih Asrori ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati terpilih. Namun, DPRD Kabupaten Pasuruan kini mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menghitung secara pasti serapan anggaran selama tahapan pilkada berlangsung.

    Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Rudi Hartono, menjelaskan bahwa dari total anggaran hibah sebesar Rp75 miliar yang diberikan pemerintah daerah, masih tersisa Rp9,6 miliar. Ia menegaskan bahwa KPU harus mulai melaporkan realisasi penggunaan anggaran setelah tahapan pilkada selesai.

    “Masuk tahun 2025 ini, KPU masih memiliki beberapa kegiatan yang membutuhkan anggaran, seperti perjalanan dinas. Namun, kegiatan tersebut harus benar-benar relevan,” kata Rudi dalam rapat dengar pendapat dengan KPU pada 13 Januari 2025.

    Rudi menilai sejumlah kegiatan yang direncanakan KPU cenderung kurang krusial, mengingat Kabupaten Pasuruan bukan termasuk daerah yang hasil pilkadanya disengketakan. Penetapan pasangan bupati terpilih pun telah dilakukan.

    “Tahapan puncak pilkada sudah selesai. Jadi, apa lagi yang mau diambil dari anggaran itu? Kecuali untuk pembayaran honor badan adhoc yang memang masih perlu dilakukan,” tambah Rudi, legislator dari PKB.

    Sementara itu, Komisioner KPU Kabupaten Pasuruan, Moh. Rois, mengungkapkan bahwa serapan anggaran selama 2024 telah mencapai 87 persen. Sisanya akan digunakan pada Januari hingga Februari 2025, termasuk untuk evaluasi, operasional PPK dan PPS.

    “Kegiatan kami masih berjalan di awal tahun ini karena tahapan pilkada memang bersifat multiyears, berbeda dengan perangkat daerah lain yang anggarannya dihitung per tahun,” ujar Rois.

    Ia menegaskan bahwa pola penggunaan anggaran di KPU disesuaikan dengan kebutuhan tahapan pemilihan, bukan berdasarkan tahun anggaran. Hal ini menjadi pembeda dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang bekerja berdasarkan periode satu tahun anggaran. (ada/but)

  • Ada Grup Whatsapp Bagi-Bagi Uang, MK Diminta Batalkan Hasil Pilkada Talaud

    Ada Grup Whatsapp Bagi-Bagi Uang, MK Diminta Batalkan Hasil Pilkada Talaud

    Bisnis.com, JAKARTA–Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kepulauan Talaud Irwan Hasan dan Haroni Mamentiwalo menuding bahwa ada keterlibatan ASN untuk memenangkan Welly Titah-Anisya Gretsya Bambungan.

    Penasihat Hukum Irwan-Haroni, Handri Piter Poae mendalilkan keterlibatan ASN tersebut yang terbukti dari grup Whatsapp bernama Relawan WT-AB 2024 dengan simbol angka jari tiga.

    Menurutnya, grup Whatsapp itu didominasi oleh ASN dari Kepulauan Talaud yang isinya tentang target kemenangan dan pembagian uang untuk warga.

    “Tangkapan layar halaman 25-26 dapat menjelaskan tentang pembagian amplop serta informasi serangan pembagian uang dalam amplop,” tutur Handri di Gedung MK Jakarta, Senin (13/1/2024).

    Dia menjelaskan proses pembagian uang itu dilakukan timses Welly Titah-Anisya Gretsya Bambungan selama masa kampanye dan pemungutan suara melalui metode transfer.

    “Jadi, cara kerjanya ini langsung ditransfer kepada PPK dan PPK ditransfer masing-masing KPPS,” katanya.

    Selain itu dia juga mengatakan ada dugaan keterlibatan aktif beberapa pejabat baik di pemerintahan daerah dan penyelenggara desa, termasuk ketika penerbitan Surat Keputusan (SK) Pemenangan.

    Selain keterlibatan aparatur negara, dalam permohonan PHPU Kabupaten Talaud ini juga disebut soal pelanggaran prosedural yang sudah dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. 

    “Satu di antaranya itu tidak diumumkannya status tersangka salah satu peserta, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 4,” ujarnya.

  • Kemenperin Pecat Pegawai yang Buat SPK Fiktif dengan Nilai Aduan Rp 80 Miliar – Halaman all

    Kemenperin Pecat Pegawai yang Buat SPK Fiktif dengan Nilai Aduan Rp 80 Miliar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Berawal dari pengaduan masyarakat terhadap beberapa Surat Perintah Kerja (SPK) yang diduga bermasalah dari Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi (Direktorat IKHF) sejak Tahun Anggaran 2023, Kementerian Perindustrian akhirnya resmi memecat oknum berinisial LHS.

    Tindakan tegas berupa pencopotan dari jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pemecatan sebagai ASN Kemenperin dilakukan usai dilakukan pemeriksaan internal terhadap oknum tersebut.

    Pada awal 2024, Kemenperin menerima aduan terhadap empat SPK fiktif dengan nilai pengaduan sebesar Rp 80 miliar.

    “Kami telah mencopot yang bersangkutan dari jabatan dan memecatnya karena terbukti membuat Surat Perintah kerja (SPK) fiktif saat menjabat sebagai PPK di Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil,” ungkap Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif, dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (13/1/2025).

    LHS diduga telah menyalahgunakan kewenangan yang diberikannya sebagai PPK untuk membuat SPK fiktif, menerima dana dari vendor, wakil investor atau investor dan menggunakan dana tersebut untuk melaksanakan kegiatan yang seakan-akan merupakan kegiatan resmi Kemenperin.

    “Bahkan setelah diberhentikan sebagai PPK pun, yang bersangkutan masih membuat SPK lagi yang tentu saja tidak sah. Hal ini jelas mengindikasikan adanya niatan jahat atau melawan hukum oleh yang bersangkutan,” imbuh Febri.

    Kementerian Perindustrian sendiri telah melakukan investigasi internal sejak Februari 2024 untuk mendalami aduan yang dilakukan masuk.

    “Kemenperin selama ini tidak tinggal diam, sudah juga melakukan investigasi internal pada Februari 2024 dan telah mencopot jabatan dan memecat yang bersangkutan agar tidak merugikan masyarakat lebih luas,” ujar Febri.

    Terkait dengan tuduhan bahwa bahwa Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dianggap memberi perintah pada oknum ASN tersebut untuk membuat SPK fiktif, Febri menjelaskan bahwa pendelegasian kewenangan pengelolaan anggaran dari Menteri Perindustrian sebagai Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran atau pengangkatan yang bersangkutan sebagai PPK di Direktorat Kimia Hilir, Ditjen IKFT telah sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Pengangkatan yang bersangkutan ditujukan untuk tugas sebagai PPK dalam pengelolaan anggaran pada Direktorat Kimia Hilir dan bukan memberi kewenangan atau tugas membuat SPK fiktif.

    “Tuduhan terhadap Menperin adalah tuduhan tidak benar. Perbuatan oknum ASN tersebut merupakan perbuatan pribadi tanpa ada perintah dari Menteri Perindustrian. Silakan ungkap bukti atas tuduhan tersebut. Kalau tidak ada bukti maka kami mempertimbangkan proses hukum atas pihak-pihak yang melontarkan tuduhan yang tidak benar tersebut,” tegas Febri.

  • Kemenperin Pecat ASN yang Bikin Surat Perintah Kerja Fiktif di 2023 – Page 3

    Kemenperin Pecat ASN yang Bikin Surat Perintah Kerja Fiktif di 2023 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah memecat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Surat Perintah Kerja (SPK) palsu pada 2023. Kemenperin tidak akan mengganti uang yang telah ditransfer oleh vendor ke ASN yang membuat SPK palsu tersebut. 

    Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif menjelaskan, Kemenperin menindak tegas ASN berinisial LHS yang membuat SPK fiktif pada 2023. Tindakan tersebut adalah pencopotan dari jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pemecatan sebagai ASN Kemenperin.

    Keputusan ini dibuat setelah Kemenperin melakukan pemeriksaan internal terhadap oknum tersebut.

    “Kami telah mencopot yang bersangkutan dari jabatan dan memecatnya karena terbukti membuat Surat Perintah kerja (SPK) fiktif saat menjabat sebagai PPK di Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil,” kata Febri dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Senin (13/1/2025).

    LHS diduga telah menyalahgunakan kewenangan yang diberikannya sebagai PPK untuk membuat SPK fiktif, menerima dana dari vendor, wakil investor atau investor, dan menggunakan dana tersebut untuk melaksanakan kegiatan yang seakan-akan merupakan kegiatan resmi Kemenperin.

    “Bahkan setelah diberhentikan sebagai PPK pun, yang bersangkutan masih membuat SPK lagi yang tentu saja tidak sah. Hal ini jelas mengindikasikan adanya niatan jahat atau melawan hukum oleh yang bersangkutan,” imbuh Febri.

    Adapun, pada masa jabatannya, LHS bertugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sebagai bagian tata kelola anggaran/keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

    “Kemenperin selama ini tidak tinggal diam, sudah juga melakukan investigasi internal pada Februari 2024 dan telah mencopot jabatan dan memecat yang bersangkutan agar tidak merugikan masyarakat lebih luas,” jelasnya.

     

  • Pengelola Keberatan Area GBK Jadi Lokasi ‘Berburu Koin’!

    Pengelola Keberatan Area GBK Jadi Lokasi ‘Berburu Koin’!

    Jakarta –

    Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, menjadi salah satu lokasi ‘berburu’ permainan Koin Jagat yang viral di media sosial. Pengelola GBK mengaku keberatan.

    “Kami sangat berkeberatan dengan kejadian pencarian koin dari aplikasi tersebut di seluruh kawasan GBK karena telah mengakibatkan kerusakan fisik sarana dan prasarana di dalam kawasan GBK dan kemungkinan munculnya potensi kerawanan sosial,” kata Direktur Umum PPK GBK Hadi Sulistia kepada wartawan, Minggu (12/1/2025).

    Hadi menerangkan pihaknya sudah menghubungi tim ‘Jagat Apps’. Dia menyebut Jagat Koin tidak pernah berkoordinasi atau meminta izin ke pihak GBK terkait area penerapan lokasi.

    “Kami sudah berhasil menghubungi tim Jagat Apps. Satu, Jagat koin tidak pernah berkoordinasi atau meminta ijin menggunakan kawasan GBK sebagai area penerapan aplikasi mereka,” kata Hadi.

    Tim keamanan GBK kini melakukan patroli untuk mencegah kerusakan. Pihak GBK juga akan memberikan imbauan dan teguran secara persuasif.

    “Tiga, Tim keamanan GBK melakukan patroli, apabila ada indikasi pengrusakan maka akan diberikan himbauan dan teguran secara persuasif,” tuturnya.

    Warga mulai dari usia anak hingga dewasa mencari Koin Jagat di trotoar Jalan HM Saleh Ishak, Jakarta Pusat. Mereka membuka aplikasi Jagat dan mencari titik keberadaan koin. Ada pula warga yang melihat ke bagian dalam pagar mal berusaha untuk memastikan lokasi koin.

    (whn/knv)

  • Injourney Datangkan Puluhan Alat Baru Maksimalkan Ground Handling – Page 3

    Injourney Datangkan Puluhan Alat Baru Maksimalkan Ground Handling – Page 3

     

    Liputan6.com, Jakarta – InJourney Aviation Services (IAS) operasikan beberapa alat-alat Ground Support Equipment (GSE) baru. Hal ini untuk peningkatan pelayanan di sejumlah bandara di Indonesia. Ada sekitar 70 unit GSE dengan teknologi terbaru yang disebar di sejumlah bandara, 24 unit diantaranya untuk mensupport operasional di Bandara Soekarno Hatta.

    Alat-alat tersebut diantaranya adalah Conveiyor Belt Loader Towable (CBLT), Bagage Towing Tracktor (BTT), High Lift Loader (HLL), High Lift Truck (HLT), Blind Van, HiAce Premio, PKPPK, dan Incapacitatied Pass Lift Vehicle (IPL).

     

    “Penambahan alat-alat Ground Support Equipment (GSE) dengan teknologi terbaru dan ramah lingkungan merupakan upaya IAS Group untuk terus melakukan trasformasi bisnis, khususnya trasformasi bisnis dalam aspek layanan melalui peningkatan kecepatan, keselamatan, dan kenyamanan proses ground handling”,ungkap Direktur Utama InJourney Aviation Services (IAS),Dendi Danianto.

    Sebelumnya, IAS Group juga telah mengoperasikan Hiace Premio, PK-PPK (Foam Tender F14), Incapacitatied Pass Lift Vehicle, Electric Bus dan sejumlah Blind Van di Bandara Soekarno Hatta.

    “Selain menggunakan alat terbaru, IAS Group juga didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan bersertifikasi, lebih berorientasi kepada pelanggan,”katanya.

    Dilai pihak, Direktur Operasional InJourney Airports, Wendo Asrul Rose mengatakan, pihaknya terus mendorong semua mitra, termasuk IAS Group, agar meningkatkan pelayanan kebandarudaraan.

    “Kami selaku pengelola bandar Udara mengucapkan terima kasih atas peningkatan layanan yang dilakukan oleh IAS Group. Harapan kami agar sinergi yang baik ini terus berlanjut dimasa yang akan datang”,ujarnya.

  • Ratusan GSE Baru Akan Ditambah di Seluruh Bandara Indonesia untuk Tingkatkan Kualitas Pelayanan Penumpang Pesawat

    Ratusan GSE Baru Akan Ditambah di Seluruh Bandara Indonesia untuk Tingkatkan Kualitas Pelayanan Penumpang Pesawat

    Jakarta, Beritasatu.com – InJourney Aviation Services (IAS) akan meremajakan sekaligus menambah 370 unit ground support equipment (GSE) di berbagai bandar udara pada 2025. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi operasional serta kualitas layanan kepada penumpang pesawat di seluruh Indonesia.

    Direktur Utama IAS Dendi Danianto mengatakan, peremajaan GSE merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memastikan operasional bandara berjalan lebih optimal. Dengan teknologi yang terus berkembang, langkah ini diharapkan mampu mendukung standar layanan yang semakin baik di masa mendatang.

    “Saat ini kami sudah menambah sekitar 70 unit GSE baru untuk mendukung operasional di beberapa bandara di Indonesia. Namun, secara keseluruhan, target kami adalah menambah lebih dari 370 unit GSE baru. Ini adalah upaya penting yang harus kami lakukan untuk memberikan pelayanan terbaik,” ujar Dendi dikutip dari Antara, Jumat (10/1/2025).

    Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, IAS juga telah merencanakan pengadaan tambahan 80 hingga 90 unit GSE baru yang dilengkapi teknologi terkini pada 2025. Unit-unit ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dalam operasional penerbangan dan mendukung berbagai jenis pesawat yang dilayani di bandara.

    “Berbicara mengenai GSE, ini adalah komponen krusial dalam operasional bandara. Kami terus mempersiapkan langkah-langkah agar semua peralatan yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan pada 2025,” tambahnya.

    Adapun jenis GSE yang akan diperbarui dan ditambah, yakni baggage towing tractor (BTT), conveyor belt loader towable (CBLT), high lift loader (HLL), towing bar untuk pesawat Boeing 737 dan Airbus A320, Hiace Premio, kendaraan PK-PPK (foam tender F14), incapacitated passenger lift vehicle, dan kendaraan blind van untuk mendukung kebutuhan logistik dan layanan lainnya.

    Jenis-jenis peralatan ini dipilih berdasarkan kebutuhan operasional di lapangan, yang bertujuan untuk mendukung kelancaran berbagai proses di bandara, mulai dari penanganan bagasi hingga operasional darurat.

    Sementara, Direktur Integrasi dan Portofolio IAS Danny P Thaharsyah menambahkan, dari 70 unit GSE baru yang telah diluncurkan, sebanyak 24 unit difokuskan untuk operasional di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Penambahan ini bertujuan untuk memastikan layanan di bandara tersibuk di Indonesia tersebut semakin cepat dan sesuai standar kepuasan pengguna jasa.

    Langkah ini, lanjutnya, menunjukkan komitmen IAS untuk memberikan layanan yang memadai kepada mitra kerja sama serta penumpang pesawat di seluruh Indonesia. Dengan kehadiran peralatan baru ini, proses operasional seperti pengangkutan bagasi, pengisian bahan bakar, hingga penanganan darurat dapat dilakukan dengan lebih efisien.

    IAS tidak hanya fokus pada pengadaan peralatan baru, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan melalui pelatihan sumber daya manusia dan pengadopsian teknologi terkini. Hal ini sejalan dengan visi perusahaan untuk menjadikan bandara-bandara di Indonesia memiliki standar internasional.

    “Kami yakin, dengan peremajaan GSE dan peningkatan pelayanan di seluruh bandara di Indonesia akan semakin optimal. Ini merupakan investasi besar yang kami lakukan untuk mendukung pertumbuhan industri penerbangan di tanah air,” tutup Dendi.