Xcloud.id

Organisasi: PPK

  • Aipda Gugun Gugur Kecelakaan Saat Bertugas di Tasikmalaya

    Aipda Gugun Gugur Kecelakaan Saat Bertugas di Tasikmalaya

    Jakarta –

    Aipda (Anumerta) Gugun Gunawan, Panit Intelkam Polsek Cibalong, gugur saat sedang menjalankan tugas. Gugun meninggal dunia akibat terlibat kecelakaan lalu lintas.

    “Kami berduka atas wafatnya Panit Intelkam Polsek Cibalong dalam menjalankan tugas. Kami turut berbelasungkawa. Almarhum wafat dalam pengabdian untuk bangsa dan negara,” kata Kapolres Tasikmalaya AKBP Haris Dinzah, dikutip detikJabar, Rabu (2/4/2025) pagi.

    Gugun meninggal setelah memantau Operasi Mantap Praja. Selain menghadiri pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan, korban memeriksa lokasi yang akan digunakan sebagai tempat pemungutan suara (TPS) dalam pemungutan suara ulang (PSU) Kabupaten Tasikmalaya.

    “Almarhum kecelakaan selepas mengecek lokasi yang akan digunakan pembuatan TPS, kemudian memantau pelantikan PPK di Kecamatan Cibalong,” ujar Haris.

    Aipda (Anumerta) Gugun Gunawan tewas terlibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Sukaraja, tepatnya di Desa Sirnajaya, Sukaraja. Sepeda motor yang dikendarainya oleng dan terjatuh saat menyalip.

    Sementara itu, dari arah depan, muncul angkutan umum yang dikendarai Jajang Nurjaman hingga korban terlindas. Kondisi jalanan menikung dan menurun ke kiri yang cukup tajam.

    (fca/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • PPK Kemayoran optimalkan pengamanan kawasan jelang Idulfitri

    PPK Kemayoran optimalkan pengamanan kawasan jelang Idulfitri

    Tim pengamanan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPK Kemayoran) mengoptimalkan pengamanan kawasan menjelang perayaan Hari Idul Fitri 1446 Hijriah. (ANTARA/HO-PPK Kemayoran)

    PPK Kemayoran optimalkan pengamanan kawasan jelang Idulfitri
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 29 Maret 2025 – 19:59 WIB

    Elshinta.com – Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPK Kemayoran) mengoptimalkan pengamanan di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang perayaan Hari Idul Fitri 1446 Hijriah.

    Direktur Utama PPK Kemayoran Medi Kristianto dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu menyampaikan patroli keamanan di kawasan itu menggabungkan pendekatan tradisional dan teknologi untuk memaksimalkan efektivitas pengamanan.

    Setiap sudut dan titik rawan kemacetan, kerumunan hingga lokasi yang berisiko tinggi menjadi pusat utama pengamanan. Patroli tidak hanya dilakukan oleh puluhan tim pengamanan yang sudah rutin bertugas di kawasan tersebut, tetapi juga dilaksanakan pada jadwal yang lebih intensif dan teratur.

    Selain patroli fisik yang dilakukan secara langsung oleh tim pengamanan, penggunaan teknologi seperti sistem pemantauan kamera pengawas (CCTV) di beberapa titik juga diterapkan untuk membantu petugas memantau keadaan secara real-time.

    “Idul Fitri adalah momen penuh kebersamaan yang dinanti-nanti dan kami ingin setiap warga Kemayoran merayakannya dengan perasaan aman dan nyaman. Kami tidak hanya hadir untuk mengawasi, tetapi untuk memastikan bahwa setiap sudut kawasan ini tetap kondusif bagi semua,” kata Medi.

    Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan kawasan, tim pengamanan PPK Kemayoran melakukan patroli di beberapa titik strategis di sekitar kawasan Kemayoran. Titik-titik tersebut, di antaranya di jalan-jalan utama Kemayoran, yaitu Jalan Benyamin Sueb, Jalan HBR Motik, Jalan Angkasa, Jalan Casa, Jalan Haji Keneng, Jalan Landas Pacu Selatan, Jalan Angsana, Jalan Trembesi, Jalan Terusan Marto, dan Jalan Garuda.

    Masjid-masjid binaan PPK Kemayoran juga menjadi titik fokus patroli, terutama pada saat Shalat Idul Fitri, yaitu Masjid Akbar Kemayoran, Masjid Al-Ihsan, Masjid Al-Hidayah Dirgantara, dan Masjid Baiturrahim.

    Selanjutnya, pengamanan di tempat-tempat ibadah akan diperketat untuk memastikan kenyamanan beribadah jamaah, baik sebelum, selama maupun sesudah. Patroli akan dilakukan secara berkala dengan memenuhi kebutuhan pengamanan di area masjid.

    “Dengan sinergi kekuatan tim pengamanan, dukungan teknologi, dan peran aktif masyarakat, kami ingin menjadikan Kemayoran sebagai kawasan yang nyaman bagi semua,” ujar Medi.

    Selain itu, tim pengamanan juga dilengkapi dengan peralatan memadai untuk memudahkan tindakan pengamanan seperti handy talkie (HT), peluit, sangkur, tongkat satpam, dan borgol. Hal itu akan mempermudah tim untuk merespons situasi darurat dengan cepat dan efisien.

    Patroli keamanan mandiri yang dilakukan di Kemayoran diharapkan dapat memberi dampak positif terhadap kenyamanan masyarakat yang merayakan Idul Fitri. Masyarakat bisa merasa lebih tenang karena ada pengawasan intensif di sekitar kawasan Kemayoran.

    Pengamanan yang lebih ketat dan lebih terfokus tersebut juga bertujuan untuk menurunkan angka kriminalitas yang kerap meningkat pada musim libur panjang. Di sisi lain, dengan patroli yang lebih dekat dengan masyarakat, diharapkan tim pengamanan PPK Kemayoran bisa lebih mudah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan mengatasi potensi masalah dengan cepat.

    Untuk diketahui, PPK Kemayoran merupakan badan layanan umum (BLU) di bawah Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 390/KMK.05/2011 tanggal 21 November 2011.

    BLU PPK Kemayoran bertugas melaksanakan kegiatan pengelolaan kawasan Komplek Kemayoran yang memiliki kawasan seluas 450 hektare yang terdiri atas Blok A (hunian), Blok B (perkantoran), Blok C (niaga), dan Blok D (ruang hijau).

    Sumber : Antara

  • Cerita Petugas Keamanan di Kemayoran Jaga Keamanan Mudik Lebaran 2025 dengan HT dan Peluit – Halaman all

    Cerita Petugas Keamanan di Kemayoran Jaga Keamanan Mudik Lebaran 2025 dengan HT dan Peluit – Halaman all

    Cerita Petugas Keamanan di Kemayoran Jaga Keamanan Mudik Lebaran 2025 dengan HT dan Peluit

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menjelang perayaan Idul Fitri 1446 H, pengamanan di kawasan Kemayoran menjadi sangat vital dengan meningkatnya mobilitas masyarakat.

    Petugas keamanan yang tergabung dalam tim pengamanan PPK Kemayoran melakukan patroli intensif di berbagai titik strategis, seperti jalan utama dan tempat ibadah, untuk memastikan kenyamanan dan keamanan warga selama mudik Lebaran 2025. 

    Dengan bantuan peralatan seperti handy talkie (HT) dan peluit, serta dukungan teknologi CCTV, para petugas berkomitmen untuk menciptakan suasana yang aman dan kondusif bagi masyarakat yang merayakan hari besar ini.

    Seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat selama perayaan Hari Idul Fitri 1446 H, pengamanan di kawasan Kemayoran menjadi sangat penting.

    Dengan aktivitas yang padat menjelang Idul Fitri, seperti belanja, perjalanan mudik, serta kunjungan ke rumah ibadah, keamanan di kawasan ini harus diperhatikan dengan serius.

    Pengamanan di Kemayoran tidak hanya dilakukan untuk menjaga ketertiban umum, tetapi juga untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan setiap individu yang berada di kawasan tersebut. 

    Tim pengamanan PPK Kemayoran kini intensif melaksanakan patroli yang lebih terfokus di seluruh area Kemayoran.

    Patroli Intensif di Titik Rawan

    Patroli keamanan ini bertujuan untuk mengawasi segala bentuk potensi gangguan keamanan yang mungkin timbul selama perayaan Idul Fitri.

    Tim pengamanan akan memantau titik-titik rawan, seperti jalan-jalan utama dan lokasi yang sering menjadi pusat keramaian.

    Beberapa titik strategis yang menjadi fokus patroli antara lain Jalan Benyamin Sueb, Jalan HBR Motik, Jalan Angkasa, dan Jalan Casa.

    Tak hanya itu, tempat-tempat ibadah juga mendapat perhatian khusus. Masjid-masjid besar seperti Masjid Akbar Kemayoran dan Masjid Al-Ihsan akan mendapat pengamanan ekstra, terutama pada saat salat Idul Fitri.

    Keamanan di sekitar masjid sangat penting untuk memastikan kenyamanan jamaah selama beribadah.

    Kolaborasi Teknologi dan Manusia

    Direktur Utama PPK Kemayoran, Medi Kristianto, menjelaskan bahwa patroli keamanan di kawasan Kemayoran menggabungkan pendekatan tradisional dan teknologi.

    Selain patroli fisik yang dilakukan oleh tim pengamanan secara langsung, teknologi juga dimanfaatkan untuk memaksimalkan pengawasan.

    Sistem pemantauan CCTV yang tersebar di berbagai titik menjadi salah satu alat yang digunakan untuk memantau kondisi kawasan secara real-time.

    “Idul Fitri adalah momen penuh kebersamaan yang dinanti-nanti, dan kami ingin setiap warga Kemayoran merayakannya dengan perasaan aman dan nyaman,” ujar Medi, Sabtu (29/3/2025) dalam keterangannya.

    Menurut dia, pihaknya tidak hanya hadir untuk mengawasi, tetapi untuk memastikan bahwa setiap sudut kawasan ini tetap kondusif bagi semua.

    “Dengan sinergi kekuatan tim pengamanan, dukungan teknologi, dan peran aktif masyarakat, kami ingin menjadikan Kemayoran sebagai kawasan yang nyaman bagi semua,” ujarnya.

    Peralatan Lengkap untuk Keamanan Termasuk HT dan Peluit

    Untuk menunjang kelancaran patroli, tim pengamanan juga dilengkapi dengan peralatan yang memadai.

    Selain menggunakan handy talkie (HT) dan peluit untuk berkomunikasi cepat, petugas juga dibekali dengan peralatan lainnya, seperti sangkur, tongkat satpam, dan borgol, untuk menghadapi situasi darurat yang mungkin terjadi.

    Dengan perlengkapan ini, petugas dapat merespons kejadian dengan cepat dan efisien.

    Dampak Positif untuk Masyarakat

    Patroli yang lebih intensif dan terfokus di Kemayoran diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kenyamanan masyarakat yang merayakan Idul Fitri.

    Masyarakat bisa merasa lebih tenang karena adanya pengawasan yang ketat dan terstruktur, yang tentunya membantu menurunkan angka kriminalitas, yang kerap meningkat selama libur panjang.

    Dengan patroli yang lebih dekat dengan masyarakat, tim pengamanan PPK Kemayoran juga berharap dapat menjalin komunikasi yang lebih baik dengan warga setempat, sehingga tercipta sinergi yang kuat dalam menjaga keamanan lingkungan.

    Keamanan yang lebih ketat ini tentu saja menjadi langkah positif untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman, sehingga semua orang dapat merayakan Idul Fitri dengan penuh kedamaian.

  • Masuki Puncak Arus Mudik Lebaran 2025, Jalur Pantura Jabar-Jateng Masih Ada yang Berlubang – Halaman all

    Masuki Puncak Arus Mudik Lebaran 2025, Jalur Pantura Jabar-Jateng Masih Ada yang Berlubang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kondisi Jalur Pantai Utara (Pantura) dari Jawa Barat (Jabar) hingga Jawa Tengah (Jateng) pada puncak arus mudik Lebaran tahun ini masih terdapat beberapa titik yang berlubang.

    Kendati demikian, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebut bahwa secara keseluruhan kondisinya masih dalam keadaan yang baik.

    Hal itu ia sampaikan usai menyusuri Jalur Pantura  mulai dari Cikampek, Jabar, hingga Semarang, Jateng, pada Jumat (28/3/2025).

    Dody mengatakan, meskipun sudah melewati H-10, tetapi jika ditemukan lubang baru, maka akan segera dilakukan penanganan saat volume lalu lintas tidak terlalu padat agar tidak mengganggu arus perjalanan pemudik.

    Semua posko telah disiapkan alat berat dan alat tambal cepat untuk memastikan lubang-lubang yang muncul bisa segera ditangani.

    Untuk di Jateng, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jateng-DIY telah menyiagakan 19 posko dan di DIY sebanyak 5 posko.

    Dody sempat menyambangi Posko PPK 1.1 Provinsi Jawa Tengah yang berada di ruas Jalan Batas Kota Tegal – Batas Kota Pemalang.

    “Kami sudah anggarakan untuk melakukan preservasi menengah hingga berat tergantung kondisi jalannya,” kata Dody dikutip dari siaran pers pada Sabtu (29/3/2025).

    Dody lalu menyinggung soal keberadaan truk dengan muatan berlebih atau over dimension overload (ODOL).

    Ia mengatakan jalan nasional ini memiliki batas tonase maksimal 10 ton dengan asumsi tidak ada truk ODOL.

    “Namun begitu ada kendaraan yang lewat melebihi batas tersebut, kami akan sarankan untuk menggunakan jalan tol,” ucap Dody.

    Dody memandang perlu adanya penanganan terhadap keberadaan truk ODOL agar bisa mengurangi beban APBN yang harus menanggung biaya perbaikan jalan.

    Akibat truk ODOL yang tetap melintas, waktu perbaikan jalan nasional menjadi lebih pendek. Padahal, biasanya waktu perbaikan bisa dilakukan setiap enam bulan atau setahun sekali.

    “Kalau dibiarkan, berisiko menimbulkan kecelakaan, terutama bagi pengendara motor yang mendominasi volume kendaraan di Indonesia,” ujar Dody.

    Dody menyebut penanganan masalah ODOL perlu melibatkan kementerian terkait, seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perindustrian untuk merumuskan solusi terbaik secara komprehensif.

  • 1 Kadis Kominfo Terlibat Korupsi Rp 1,8 M, Bobby: Makanya Jangan Aneh-aneh Medan

    1 Kadis Kominfo Terlibat Korupsi Rp 1,8 M, Bobby: Makanya Jangan Aneh-aneh Medan

    Kadis Kominfo Terlibat Korupsi Rp 1,8 M, Bobby: Makanya Jangan Aneh-aneh
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Gubernur Sumatera Utara
    Bobby Nasution
    angkat bicara terkait penetapan tersangka Kadis Kominfo Sumut, Ilyas Sitorus, dalam kasus korupsi pembangunan perpustakaan digital senilai Rp 1,8 miliar.
    Bobby awalnya mengatakan telah mengetahui informasi tersebut.
    “Sudah tahu, baru dilaporkan kemarin sore sama pak Sekda,” ujar Bobby singkat usai melepas mudik gratis di Stasiun Kereta Api
    Medan
    , Kamis (27/3/2025).
    Bobby lalu tidak berkomentar panjang; dia hanya mengatakan bahwa apa yang dialami Ilyas merupakan konsekuensi dari perbuatannya.
    Dia pun mengimbau ke jajarannya untuk tidak melakukan perbuatan yang “aneh-aneh”.
    “Makanya, jangan korupsi lah, jangan yang aneh-aneh dan jangan pungli-pungli,” ujar mantan wali kota Medan tersebut.
    Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Batu Bara, Oppon Beslin Siregar, mengatakan bahwa kasus yang menjerat Ilyas terjadi pada tahun 2021.
    Kala itu, dia masih menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara.
    Kemudian, dia menangani proyek pengadaan software perpustakaan digital dan media pembelajaran SD dan SMP.
    “Bahwa IS (Ilyas Sitorus) dalam kegiatan (proyek) dimaksud bertindak sebagai KPA/Pejabat Pembuatan Komitmen (PPK),” ujar Oppon dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/3/2025).
    Oppon belum mendetailkan bagaimana cara Ilyas melakukan korupsi, namun mereka mengatakan telah memiliki dua alat bukti.
    “Dan bahwa berdasarkan penghitungan ahli dalam kegiatan (proyek tersebut) ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1,8 miliar,” ujarnya.
    Kata Oppon, akibat perbuatannya, Ilyas disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 18 Subs Pasal 3 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 18 UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kaltim-YKAN dorong pertumbuhan “blue economy” konservasi Derawan

    Kaltim-YKAN dorong pertumbuhan “blue economy” konservasi Derawan

    Samarinda (ANTARA) – Kalimantan Timur bersama Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) mendorong pertumbuhan ekonomi biru atau blue economy dari konservasi laut pada kawasan dilindungi di pesisir Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Kaltim.

    Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim Irhan Hukmaidy di Samarinda, Kamis menyebut area tersebut dikenal dengan sebutan “Kawasan Konservasi Pesisir Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitar (KKP3K-KDPS)”

    KKP3K-KDPS berada di Kabupaten Berau seluas 285.548 hektare, merupakan salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia, bahkan menjadi bagian dari segi tiga terumbu karang.

    Segitiga Terumbu Karang adalah istilah geografis untuk perairan di Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon dan Timor Leste yang kaya akan terumbu karang.

    Segitiga Terumbu Karang dijadikan oleh World Wildlife Fund sebagai salah satu dari prioritas utama konservasi kehidupan maritim yang diluncurkan pada 2007.

    Ekonomi biru atau blue economy
    adalah konsep pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kesehatan ekosistem laut.

    Ekonomi biru juga dikenal sebagai ekonomi laut atau ekonomi maritim.

    KKP3K-KDPS yang dipenuhi terumbu karang dan beragam keindahan di dalamnya tersebut, memungkinkan warga setempat mendapat keuntungan dari kegiatan pariwisata dan sektor lain di sekitarnya.

    Tentunya pengembangan pariwisata bahari dan pantai di kawasan pesisir itu tentunya diimbangi dengan pengelolaan yang lestari.

    “Untuk mendukung pengelolaan KKP3K-KDPS, Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), sebagai unit pengelola dan telah disahkan melalui Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 7 Tahun 2024,” kata Irhan.

    Sedangkan untuk memastikan keberlanjutan pendanaan pengelolaan kawasan yang juga dibutuhkan konservasi.

    UPTD KKP3K-KDPS saat ini mulai melakukan proses untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan – Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

    Pengajuan penerapan sistem BLUD telah diajukan kepada Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, bahkan telah terbentuk Tim Penilai Penerapan BLUD-UPTD KKP3K-KDPS yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni.

    Tahapan selanjutnya adalah akan dilakukan bimbingan teknis dari Kementerian Dalam Negeri dan penilaian kelayakan BLUD di UPTD KKP3K KDPS, akan dilakukan April 2025, sehingga pada Mei BLUD dapat ditetapkan melalui keputusan Gubernur Kaltim.

    Direktur Program Kelautan YKAN Muhammad Ilman mengatakan, mengingat arti penting KKP3K-KDPS baik secara ekologi, sosial, dan ekonomi, maka pengelolaannya perlu didukung dengan sistem pendanaan berkelanjutan, di antaranya melalui BLUD.

    “Kami siap mendukung proses penerapan BLUD di kawasan ini. Sistem ini merupakan salah satu model pengembangan lembaga pengelola kawasan konservasi yang efektif dan berkelanjutan,” ujar Ilman.

    Pewarta: M.Ghofar
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • 4 Dedi Mulyadi Tanggapi Petugas Aspal Jalan Cuma dengan Diinjak-injak di Karawang Bandung

    4 Dedi Mulyadi Tanggapi Petugas Aspal Jalan Cuma dengan Diinjak-injak di Karawang Bandung

    Dedi Mulyadi Tanggapi Petugas Aspal Jalan Cuma dengan Diinjak-injak di Karawang
    Editor
    KOMPAS.com
    – Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan petugas mengaspal jalan di Jalur Pantura, Kabupaten Karawang,
    Jawa Barat
    .
    Video menjadi viral karena aspal hanya digelar di jalan berlubang lalu diinjak-injak oleh petugas tersebut.
    Gubernur Jawa Barat

    Dedi Mulyadi
    turut memberikan tanggapan atas video tersebut.
    “Saya lihat video seorang petugas menuangkan aspal ke lubang jalan di jalur

    Pantura Karawang, kemudian diinjak-injak. Ada argumentasi itu aspal dingin,” kata Dedi dalam akun Instagram @dedimulyadi71 dan dikonfirmasi 
    Kompas.com
    , Rabu (26/3/2025).
    Dia menjelaskan bahwa ada jenis aspal seperti itu. Di mana penggunaannya dalam keadaan dingin.
    “Tetapi cara menuangkannya, meratakannya mungkin tidak diinjak-injak seperti itu, ada alat yang menjadi standar Kementerian PU,” kata Dedi.
    Pekerjaan menuangkan aspal dingin, biasa dilakukan di jalan tol.
    Lebih lanjut, Dedi menyampaikan, perbaikan jalan di Jalur Pantura merupakan kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PU. Ada satuan kerja yang menangani perbaikan jalan di Jalur Pantura.
    “(Perbaikan jalan Pantura) bukan oleh Dinas PU Jawa Barat karena itu jalan nasional. Memang ada tingkatan kewenangannya. Jalan nasional kewenangan Menteri PU, jalan provinsi oleh pemprov, jalan kabupaten oleh pemerintah kota kabupaten, jalan desa kewenangannya (pemerintah) desa,” jelasnya.
    Dedi mengajak pihak terkait untuk memperbaiki kualitas infrastruktur di berbagai tempat di Provinsi Jawa Barat, baik jalan nasional, provinsi, kota kabupaten serta desa.
    “Mari perbaiki seluruh pekerjaan kita, dan koreksi apa yang menjadi kesalahan kita,” katanya.
    Sementara itu, Tim Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.1 Jawa Barat, Kementerian PU, Agung Satrio menjelaskan, ada bahan aspal yakni TCM atau tambal cepat mantap. Aspal ini merupakan aspal khusus.
    “Secara pemanfaatan bisa diaplikasikan langsung tanpa perlu pemadatan, artinya ditaruh pada posisi digelar (di lubang jalan), kemudian pemadatan langsung melalui gilasan roda kendaraan. Tanpa perlu alat apapun. Sistemnya cepat padat” jelasnya.
    Peristiwa ini menjadi viral, kata Agung, mungkin karena pengerjaannya seolah hanya diinjak-injak. Dia menegaskan, aspal itu akan menutup lubang secara sendiri tanpa alat apapun.
    “Bagi yang belum nerima hanya segitu, itulah adanya. Saat ini mohon pengertian masyarakat, kami maksimal melayani warga tapi mohon maaf ada keterbatasan dari sisi anggaran,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Geledah Kantor-Rumah Dinas Bupati Ogan Komering Ulu, Ini Barang Bukti yang Disita

    KPK Geledah Kantor-Rumah Dinas Bupati Ogan Komering Ulu, Ini Barang Bukti yang Disita

    PIKIRAN RAKYAT – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian penggeledahan terkait kasus dugaan suap dan pemotongan anggaran pada proyek di Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan (Sumsel). Penggeledahan dilakukan sejak 19 hingga 24 Maret 2025.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan, penyidik menyita barang bukti elektronik (BBE) hingga dokumen pokok pikiran (pokir) DPRD OKU tahun 2025. Kuat dugaan barang bukti tersebut ada kaitannya dengan kasus korupsi yang tengah diusut KPK.

    “Hasil geledah ditemukan dan disita BBE dan Dokumen diantaranya Dokumen terkait Pokir DPRD OKU tahun 2025, dokumen kontrak 9 proyek pekerjaan, voucher penarikan uang, dan lain-lain” kata Tessa kepada wartawan, Selasa, 25 Maret 2025.

    Berikut lokasi-lokasi yang digeledah penyidik KPK:

    19 Maret 2025

    – Kantor PUPR Kabupaten OKU
    – Komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKU (Kantor bupati, kantor sekda dan kantor BKAD)
    – Rumah dinas Bupati

    20 Maret 2025

    – Kantor DPRD OKU
    – Bank sumsel Babel kcp baturaja
    – Rumah tersangka UMI
    – Kantor Dinas Perkim

    21 Maret 2025

    – Rumah tersangka NOP
    – Rumah tersangka MF
    – Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip
    – Rumah kepala dinas perpus dan arsip
    – Kantor Bank BCA KCP baturaja
    – Rumah saudara A
    – Rumah saudara AS

    22 Maret 2025

    – Rumah saudara M
    – Rumah tersangka F
    – Rumah tersangka MFZ
    – Rumah saudara RF

    24 maret 2025

    – Rumah saudara MI
    – Rumah saudara AT
    – Rumah saudara I

    Enam Orang Tersangka

    KPK menahan enam tersangka dalam kasus dugaan suap proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, pada Minggu, 16 Maret 2025. Praktik rasuah tersebut terbongkar melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan tim lembaga antirasuah pada Sabtu, 15 Maret 2025.

    Empat orang tersangka berstatus sebagai penerima suap yakni Kepala Dinas PUPR Kabupaten OKU Nopriansyah (NOV), Ketua Komisi III DPRD OKU M. Fahrudin (MFR), Anggota Komisi III DPRD OKU Ferlan Juliansyah (FJ), dan Ketua Komisi II DPRD OKU Umi Hartati (UH). Dua tersangka lainnya dari pihak swasta yaitu M. Fauzi alias Pablo (MFZ) dan Ahmad Sugeng Santoso (ASS).

    “Penyidik selanjutnya melakukan penahanan terhadap enam tersangka tersebut selama 20 hari terhitung mulai tanggal 16 Maret sampai dengan 4 April 2025,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers, Minggu, 16 Maret 2025.

    Setyo mengatakan, pada Januari 2025 dilakukan pembahasan RAPBD OKU Tahun Anggaran (TA) 2025. Selanjutnya, agar RAPBD TA 2025 dapat disahkan, beberapa perwakilan DPRD menemui pihak Pemda.

    “Pada pembahasan tersebut perwakilan dari DPRD meminta jatah pokir (Pokok Pikiran) seperti tahun sebelumnya,” ucap Setyo.

    Setyo menyebut, ada kesepakatan jatah pokir diubah menjadi proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp45 miliar dengan pembagian, yakni ketua dan wakil ketua mendapat Rp5 miliar dan anggota mengantongi Rp1 miliar.

    Akan tetapi, diungkapkan Setyo, nilainya turun menjadi Rp35 miliar karena keterbatasan anggaran, dengan fee sebesar 20 persen untuk jatah Anggota DPRD, sehingga total fee adalah sebesar Rp7 miliar.

    “Saat APBD TA 2025 disetujui, anggaran Dinas PUPR naik dari pembahasan awal Rp48 miliar menjadi Rp96 miliar,” kata Setyo.

    Setyo mengungkapkan, sudah menjadi praktik umum di Pemda OKU adanya parktik jual beli proyek dengan memberikan sejumlah fee kepada Pejabat Pemda OKU dan/atau DPRD.

    Terkait dengan proyek jatah DPRD, Nopriansyah mengondisikan fee atau jatah dari DPRD itu pada 9 proyek yang dikondisikan pengadaannya menggunakan e-katalog, sebagai berikut:

    Rehabilitasi Rumdin Bupati senilai Rp 8,397,563,094.14, dengan Penyedia CV Royal Flush. Rehabilitasi Rumdin Wakil Bupati Rp 2,465,230,075.95, dengan Penyedia CV Rimbun Embun. Pembangunan Kantor Dinas PUPR Kab OKU senilai Rp 9,888,007,167.69 dengan Penyedia CV Daneswara Satya Amerta. Pembangunan jembatan Desa Guna Makmur senilai Rp 983,812,442.82 dengan Penyedia CV Gunten Rizky. Peningkatan jalan poros Desa Tanjung Manggus – Desa Bandar Agung senilai Rp4,928,950,500.00 dengan Penyedia CV Daneswara Satya Amerta. Peningkatan jalan desa Panai Makmur – Guna Makmur senilai Rp 4,923,290,484.24 dengan Penyedia CV Adhya Cipta Nawasena. Peningkatan jalan unit XVI – Kedaton Timur Rp 4,928,113,967.57 dengan penyedia CV MDR Coorporation. Peningkatan jalan Let. Muda M. Sidi Junet Rp 4,850,009,358.12 dengan penyedia CV Berlian Hitam. Peningkatan jalan Desa Makarti tama Rp 3,939,829,135.84 dengan penyedia CV MDR Coorporation.

    “Bahwa Saudara N kemudian menawarkan 9 proyek tersebut kepada MFZ (M. Fauzi alias Pablo) dan ASS (Ahmad Sugeng Santoso) dengan komitmen fee sebesar 22% yaitu 2% untuk Dinas PUPR dan 20% untuk DPRD,” ucap Setyo.

    “Saudara N kemudian mengkondisikan pihak swasta yang mengerjakan dan PPK untuk menggunakan CV yang ada di Lampung Tengah, kemudian penyedia dan PPK melakukan penandatanganan kontrak di Lampung Tengah,” tuturnya melanjutkan.

    Tagih Duit Jelang Idulfitri

    Menjelang Hari Raya Idulfitri, Pihak DPRD yang diwakili Ferlan Juliansyah dan Fahrudin selaku anggota komisi III DPRD OKU serta Umi Hartati yang merupakan Ketua Komisi II DPRD OKUmenagih jatah fee proyek kepada Nopriansyah sesuai komitmen. Kemudian, Nopriansyah berjanji akan memberikan jatah fee sebelum lebaran melalui pencairan uang muka sembilan proyek yang sebelumnya sudah direncanakan.

    “Pada tanggal 11-12 Maret 2025, Sdr. MFZ mengurus pencairan uang muka atas beberapa proyek, kemudian pada tanggal 13 Maret 2025 sekitar pukul 14.00, Sdr. MFZ mencairkan uang muka di Bank Sumselbabel,” ucap Setyo.

    Ironisnya uang muka untuk proyek tetap dicairkan, padahal Pemerintah Daerah (Pemda) OKU sedang mengalami permasalahan cash flow lantaran uang yang ada diprioritaskan untuk membayar THR, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), dan penghasilan perangkat daerah.

    Pada tanggal 13 Maret 2025, M. Fauzi alias Pablo menyerahkan uang sebesar Rp 2,2 milyar kepada Nopriansyah, yang merupakan bagian komitmen fee proyek. Selanjutnya, uang tersebut dititipkan kepada Arman yang merupakan PNS pada Dinas Perkim Pemkab OKU.

    “Uang tersebut bersumber dari uang muka pencairan proyek. Selain itu, pada awal Maret 2025, Saudara ASS menyerahkan uang sebesar Rp 1,5 milyar ke Sdr. N di rumah Sdr. N,” kata Setyo.

    Pada 15 Maret 2025, tim penyelidik KPK mendatangi rumah Nopriansyah dan Arman, di lokasi tersebut tim menemukan serta mengamankan uang sebesar Rp2,6 miliar yang merupakan duit komitmen fee untuk DPRD yang diberikan oleh M. Fauzi alias Pablo dan Ahmad Sugeng Santoso.

    “Kemudian tim penyelidik secara simultan juga mengamankan Sdr. MFZ dan Sdr. ASS di rumahnya, dan Sdr. FJ, MFR, UH di kediaman masing-masing. Selain itu, Tim penyelidik juga mengamankan pihak lainnya yaitu Sdr. A dan Sdr. S,” ujar Setyo.

    Dalam OTT, tim KPK juga mengamankan barang bukti berupa satu unit kendaraan merk Toyota Fortuner, dokumen, beberapa alat komunikasi, dan barang bukti elektronik. Seluruh pihak yang tertangkap tangan diperiksa di Polres Baturaja OKU dan Polda Sumsel, dan selanjutnya dibawa ke kantor KPK.

    “Setelah dilakukan proses ekspose perkara tersebut dengan Pimpinan. Disepakati atas peristiwa tersebut, telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) tahun 2024 sampai dengan tahun 2025,” ucap Setyo.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Mantan Sestama Basarnas Max Ruland Divonis 5 Tahun Bui

    Mantan Sestama Basarnas Max Ruland Divonis 5 Tahun Bui

    loading…

    Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis mantan Sekretaris Utama (Sestama) Basarnas Max Ruland Boseke dengan hukuman lima tahun penjara. Foto/Nur Khabibi

    JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis mantan Sekretaris Utama (Sestama) Basarnas Max Ruland Boseke dengan hukuman lima tahun penjara. Majelis hakim meyaini terdakwa terbukti secara sah melakukan korupsi dalam pengadaan truk angkut personel 4WD dan Rescue Carrier Vehicle (RCV) di lingkungan Badan SAR Nasional ( Basarnas ).

    “Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp500 juta,” kata Ketua Majelis Hakim Teguh Santoso saat membacakan amar putusan, Senin (24/3/2025).

    Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti hukuman pidana kurungan badan selama sembilan bulan. Ruland Boseke juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp2,5 miliar dalam kurun waktu satu bulan usai vonis memiliki kekuatan hukum tetap.

    Jika tidak dibayar maka harta bendanya akan disita dan kemudian dilelang untuk menutup uang pengganti. “Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama satu tahun,” ujarnya.

    Majelis hakim juga membacakan vonis terhadap Anjar Sulistyono selaku Kasubdit Pengawakan dan Perbekalan Direktorat Sarana dan Prasarana Basarnas sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) Basarnas serta Wiliam Widarta sebagai Direktur CV Delima Mandiri sekaligus penerima manfaat PT Trikaya Abadi Prima.

    Untuk Anjar, dijatuhi hukuman pidana penjara selama empat tahun dan denda sebesar Rp200 juta subsider enam bulan. Ia tidak dikenai uang pengganti.

    Sedangkan untuk Wiliam, divonis dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp500 subsider sembilan bulan.

    Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp17,94 miliar subsider 3 tahun kurungan badan. Vonis terhadap tiga terdakwa itu tidak jauh berbeda dengan tuntutan yang disampaikannya jaksa.

    Diketahui, Jaksa menuntut Max Ruland Boseke dengan hukuman 5 tahun 3 bulan penjara serta denda Rp500 juta subsider sembilan bulan dan uang pengganti sebesar Rp2,5 miliar.

    Anjar Sulistiyono dituntut pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan serta denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan.

    Sementara itu, William Widarta, yang juga penerima manfaat dari PT Trijaya Abadi Prima, dituntut hukuman 5 tahun 8 bulan penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsider 9 bulan kurungan badan. Ia juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp17.944.580.000 subsider tiga tahun penjara.

    (rca)

  • KPU RI pantau langsung pelaksanaan PSU Pilkada Magetan 2024

    KPU RI pantau langsung pelaksanaan PSU Pilkada Magetan 2024

    Jaga integritas sebagai bagian dari penyelenggara serta laksanakan dengan penuh tanggung jawab.

    Magetan (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memantau langsung pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Magetan 2024, Sabtu.

    Anggota KPU RI Yuliyanto Sudrajat memberikan dukungan kepada anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) saat melakukan kunjungan di TPS penyelenggara.

    Disebutkan bahwa PSU dilakukan di TPS 001 Desa Kinandang dan TPS 004 Desa Kinandang Kecamatan Bendo; TPS 001 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan; dan TPS 009 Desa Selotinatah Kecamatan Ngariboyo.

    “Kami melakukan pantauan dan pendampingan total terhadap penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan pemungutan suara ulang. Jaga integritas sebagai bagian dari penyelenggara serta laksanakan dengan penuh tanggung jawab,” ujar Yulianto.

    Menurut dia, secara keseluruhan proses PSU Pilkada Magetan 2024 untuk keempat TPS berlangsung lancar, aman, dan kondusif.

    Sesuai dengan pantauan, pemungutan suara ulang mulai pukul 07.00 hingga 13.00 WIB.

    Saat datang ke TPS, pemilih wajib membawa Surat Pemberitahuan (C Pemberitahuan), KTP elektronik, atau dokumen kependudukan lainnya berupa biodata penduduk yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil).

    Adapun pemilih yang berhak mengikuti PSU adalah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih pindahan (DPPh), dan daftar pemilih tambahan (DPTb) yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan 2024.

    Tidak hanya KPU RI, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja juga meninjau secara langsung pelaksanaan PSU Pilkada Magetan 2024.

    Ketua Bawaslu RI menilai PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan 2024 telah berjalan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    Rahmat Bagja berharap seluruh pihak dapat menerima hasil PSU tanpa ada persoalan lanjutan.

    “Karena ini putusan MK, kita laksanakan. Sampai saat ini semua proses berjalan dengan baik, dan harapannya tidak ada permasalahan baru setelah ini. Semoga hasil PSU dapat diterima oleh semua pihak,” kata Rahmat Bagja.

    Bawaslu mengingatkan bahwa seluruh tahapan dalam pemilu agar sesuai dengan ketentuan. Hal itu supaya kejadian serupa tidak terulang pada masa mendatang.

    Rahmat Bagja menambahkan bahwa KPPS wajib memastikan seluruh pemilih yang datang memiliki identitas yang sesuai dengan DPT dan berhak memberikan suara.

    PSU Pilkada Magetan di empat TPS diikuti sebanyak 2.117 pemilih. Perinciannya di TPS 009 Selotinatah 551 pemilih, TPS 001 Kinandang 555 pemilih, TPS 004 Kinandang 527 pemilih, dan TPS 001 Nguri 484 pemilih.

    Sesuai dengan tahapan, setelah pemungutan suara, penghitungan suara pada hari yang sama. Hasilnya akan langsung diserahkan ke KPU untuk dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kabupaten. Hal ini mengingat tidak adanya panitia pemungutan suara (PPS) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK).

    Pewarta: Louis Rika Stevani
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025