Organisasi: PPK

Baru Dilantik Bobby Nasution, Kadis PUPR Sumut Topan Obaja Ditahan KPK

PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting (TOP), usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis malam, 26 Juni 2025. Penahanan Topan menjadi sorotan lantaran ia baru dilantik sebagai Kadis PUPR oleh Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution pada 24 Februari 2025 lalu.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut penahanan Topan terkait dugaan tindak pidana korupsi pengaturan proyek pembangunan jalan senilai total Rp231,8 miliar di Sumatra Utara.

“Kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi (TPK) terkait proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatra Utara dan di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional Wilayah I Sumatera Utara,” ujar Asep Guntur Rahayu, di gedung KPK, Jakarta Selatan, Sabtu, 28 Juni 2025.

Menurut Asep, perkara bermula ketika Topan Obaja Putra Ginting (TOP) bersama Rasuli Efendi Siregar (RES), yang menjabat Kepala UPTD Gunung Tua merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), diduga menunjuk M. Akhirun Efendi Siregar (KIR), Direktur Utama PT DNG, sebagai penyedia proyek pembangunan jalan Sipiongot batas Labuhanbatu Selatan dan Hutaimbaru Sipiongot, dengan nilai total sekitar Rp157,8 miliar. Proses penunjukan dilakukan tanpa prosedur lelang resmi.

“KIR kemudian dihubungi oleh RES yang memberitahukan bahwa pada bulan Juni 2025 akan tayang proyek pembangunan jalan dan meminta KIR menindaklanjutinya dan memasukkan penawaran,” tutur Asep.

Pada 23 sampai 26 Juni 2025, Akhirun Efendi Siregar memerintahkan stafnya untuk berkoordinasi dengan Rasuli Efendi Siregar dan staf UPTD untuk mempersiapkan hal-hal teknis sehubungan dengan proses e-catalog.

Selanjutnya Akhirun Efendi Siregar bersama-sama Rasuli Efendi Siregar dan staf UPTD mengatur proses e-catalog sehingga PT DGN dapat menang proyek pembangunan jalan Sipiongot Batas Labusel. Untuk proyek lainnya disarankan agar penayangan paket lainnya diberi jeda seminggu agar tidak terlalu mencolok.

Dalam pengaturan proses e-catalog di Dinas PUPR Pemprov Sumut terdapat pemberian uang dari Akhirun Efendi Siregar dan Rayhan Dulasmi Pilang untuk Rasuli Efendi Siregar, yang dilakukan melalui transfer rekening.

“Selain itu juga diduga terdapat penerimaan lainnya oleh TOP dari KIR dan RAY melalui perantara,” ucap Asep.

Proyek di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional Wilayah I Sumut

Selain proyek di lingkungan Pemprov Sumatera Utara, KPK juga mencium praktik serupa di Satuan Kerja PJN Wilayah 1 Sumatera Utara.

Heliyanto (HEL), yang menjabat PPK di satker tersebut, diduga menerima uang sebesar Rp120 juta dari Akhirun Efendi Siregar dan Rayhan Dulasmi Pilang setelah mengatur proses lelang elektronik sehingga PT DNG dan PT RN terpilih sebagai pelaksana pekerjaan.

PT DNG dan PT RN telah mendapatkan pekerjaan di Sumatera Utara sejak tahun 2023 sampai saat ini, antara lain:

Preservasi Jalan Sp. Kota Pinang – Gunung Tua – SP. Pal XI tahun 2023 dengan nilai proyek sebesar Rp56,5 miliar (Rp56.534.470.100,00), dengan pelaksana proyek PT DNG; Preservasi Jalan Sp. Kota Pinang – Gunung Tua – Sp. Pal XI tahun 2024 dengan nilai proyek sebesar Rp17,5 miliar (Rp17.584.905.519,70),dengan pelaksana proyek PT DNG; Rehabilitasi Jalan Sp. Kota Pinang – Gunung Tua – Sp. Pal XI dan Penanganan Longsoran tahun 2025, dengan pelaksana proyek PT DNG; Preservasi Jalan Sp. Kota Pinang – Gunung Tua Sp. Pal XI tahun 2025, dengan pelaksana proyek PT RN.

“Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK selain mengamankan sejumlah 6 pihak, juga mengamankan sejumlah uang tunai senilai Rp231 juta, yang diduga merupakan Sebagian atau sisa komitmen fee dari proyek-proyek tersebut,” kata Asep.

Setelah melakukan gelar perkara, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, yakni:

Topan Obaja Putra Ginting (TOP), Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara; Rasuli Efendi Siregar (RES), Kepala UPTD Gunung Tua merangkap PPK Dinas PUPR Sumut; Heliyanto (HEL), PPK Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumatera Utara; M. Akhirun Efendi Siregar (KIR), Direktur Utama PT DNG; M. Rayhan Dulasmi Pilang (RAY), Direktur PT RN.

Atas perbuatannya, KPK menahan kelima tersangka di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih untuk 20 hari pertama terhitung mulai 28 Juni hingga 17 Juli 2025.

“Kegiatan tangkap tangan ini sebagai pintu masuk, dan KPK masih akan terus menelusuri dan mendalami terkait proyek atau pengadaan barang dan jasa lainnya,” ujar Asep.***

28/06/2025 19:45
KPK soal Kemungkinan Panggil Bobby dalam Dugaan Korupsi Proyek Jalan di Sumut Nasional 28 Juni 2025

KPK soal Kemungkinan Panggil Bobby dalam Dugaan Korupsi Proyek Jalan di Sumut
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK
) membuka kemungkinan untuk memanggil Gubernur Sumatera Utara (Sumut)
Bobby Nasution
dalam pengusutan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Provinsi Sumut.
Dugaan korupsi tersebut terjadi di proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumut dan di Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumut.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima tersangka, TOP sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumut, RES selaku Kepala UPTD Gunung Tua, HEL menjabat sebagai Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut sekaligua merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Kemudian dari pihak swasta, KIR selaku Direktur Utama PT DNG dan tersangka terakhir RAY selaku Direktur PT RN.
“Tentu kami akan panggil, akan kami minta keterangan, apa dan bagaimana sehingga uang ini bisa sampai kepada yang bersangkutan (tersangka),” ujar kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (28/6/2025).
Asep mengatakan,
follow the money
akan terus dilakukan untuk mengetahui aliran dana dari kasus korupsi proyek pembangunan tersebut.
“Kami bergerak bersama dengan PPATK untuk melihat ke mana saja yang itu bergerak,” ujarnya.
Asep menegaskan, KPK tidak akan membedakan pemeriksaan kepada satu orang demi mengusut tuntas kasus korupsi ini.
“Jadi tidak ada dalam hal ini kita kecualikan. Kalau memang bergerak ke salah satu orang, misal ke Kadis lain, atau gubernurnya. Tentu akan kami minta keterangan, kami akan panggil, tunggu saja ya,” kata Asep.
Untuk diketahui, KPK melakukan operasi tangkap tangan (
OTT
) proyek pembangunan jalan di dua tempat. Pertama, proyek Dinas PUPR.
Proyek pertama yakni Preservasi Jalan Sp. Kota Pinang – Gunung Tua – SP. Pal XI Tahun 2023, dengan nilai proyek Rp 56,5 miliar.
Kemudian, Preservasi Jalan Sp. Kota Pinang – Gunung Tua – Sp. Pal XI tahun 2024, dengan nilai proyek Rp 17,5 miliar. Lalu, Rehabilitasi Jalan Sp. Kota Pinang – Gunung Tua – Sp. Pal XI dan penanganan longsoran tahun 2025.
Terakhir proyek Preservasi Jalan Sp. Kota Pinang – Gunung Tua – Sp. Pal XI tahun 2025.
Kegiatan tangkap tangan kedua terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumatera Utara.
Rinciannya, proyek pembangunan Jalan Sipiongot batas Labusel, dengan nilai proyek Rp 96 miliar dan proyek pembangunan jalan Hutaimbaru- Sipiongot, dengan nilai proyek Rp 61,8 miliar. Total nilai proyek setidaknya sejumlah Rp 231,8 miliar.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/06/2025 19:20
Dua OTT di Sumut, KPK: Total Nilai Proyek Jalan Rp 231,8 Miliar Nasional 28 Juni 2025

Dua OTT di Sumut, KPK: Total Nilai Proyek Jalan Rp 231,8 Miliar
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK
) Asep Guntur Rahayu mengatakan, total nilai proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara (
Sumut
) dari hasil dua
operasi tangkap tangan
(
OTT
) senilai Rp 231,8 miliar.
Asep menjelaskan, dua kasus dugaan korupsi proyek jalan itu terungkap setelah penyidik menggelar OTT pertama. Kamis (26/6/2025).
“Setelah melaui proses pemantauan, kami cari data juga bahwa ada proyek pembangunan jalan ada di dua tempat. Pertama, proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR,” ujar Asep dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (28/6/2025).
Asep lalu merinci proyek-proyek jalan yang ada di Dinas PUPR. Proyek pertama, yakni Preservasi Jalan Sp. Kota Pinang – Gunung Tua – SP. Pal XI Tahun 2023, dengan nilai proyek Rp 56,5 miliar.
Kemudian, Preservasi Jalan Sp. Kota Pinang – Gunung Tua – Sp. Pal XI tahun 2024, dengan nilai proyek Rp 17,5 miliar. Lalu, Rehabilitasi Jalan Sp. Kota Pinang – Gunung Tua – Sp. Pal XI dan penanganan longsoran tahun 2025.
Terakhir proyek Preservasi Jalan Sp. Kota Pinang – Gunung Tua – Sp. Pal XI tahun 2025.
“Kegiatan tangkap tangan kedua, terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan di satuan kerja pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumatera Utara,” kata Asep.
Rinciannya, proyek pembangunan Jalan Sipiongot batas Labusel dengan nilai proyek Rp 96 miliar, serta proyek pembangunan jalan Hutaimbaru-Sipiongot dengan nilai proyek Rp 61,8 miliar.
“Sehingga total nilai proyek setidaknya sejumlah Rp 231,8 miliar,” tutur Asep.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan lima tersangka, yakni TOP yang menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumut, RES selaku Kepala UPTD Gunung Tua, HEL menjabat sebagai Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut sekaligus merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Kemudian dari pihak swasta adalah KIR selaku Direktur Utama PT DNG dan tersangka terakhir RAY selaku Direktur PT RN.
KIR dan RAY diduga memberikan uang senilai Rp 2 miliar pada tiga orang pejabat pemerintahan untuk memuluskan proyek di di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1.
“Yang kemungkinan besar uang Rp 2 miliar ini akan dibagi-bagikan kepada pihak-pihak tertentu, di mana pihak swasta ini berharap untuk memperoleh proyek berkaitan dengan pembangunan jalan,” tandas Asep.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/06/2025 18:17
KPK Tetapkan 5 Tersangka Kasus Korupsi Pembangunan Jalan di Mandailing Nasional 28 Juni 2025

KPK Tetapkan 5 Tersangka Kasus Korupsi Pembangunan Jalan di Mandailing
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Komisi Pemberantasan Korupsi
(
KPK
) menetapkan lima orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di
Mandailing
, Sumatera Utara (
Sumut
).
Kelima tersangka dihadirkan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Sabtu (28/5/2025). Para tersangka mengenakan rompi orange bertuliskan “Tahanan KPK”.
“Kami menetapkan lima orang sebagai tersangka yakni TOP, RES, HEL, KIR, dan RAY,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers, Sabtu.
TOP merupakan Kepala Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumut, RES selaku Kepala UPTD Gunung Tua, dan HEL menjabat sebagai Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut sekaligus merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Tersangka keempat, KIR selaku Direktur Utama PT DNG dan terakhir RAY selaku Direktur PT RN.
Asep mengatakan, dalam operasi tangkap tangan (
OTT
), KPK juga mengamankan uang tunai senilai Rp 231 juta.
Uang ini diduga hanya sebagian atau sisa komitmen
fee
dari proyek pembangunan jalan di sejumlah tempat di Sumut.
“Kami mengamankan sejumlah uang tunai senilai Rp 231 juta, yang diduga merupakan sebagian atau sisa komitmen fee dari proyek tersebut,” kata Asep.
Asep menjelaskan, ada dua klaster dalam OTT yang dilakukan. Klaster pertama terkait dugaan korupsi pembangunan jalan proyek Dinas PUPR Sumut.
Kemudian, klaster berikutnya menyangkut proyek-proyek yang pegang oleh KIR dan RAY di Satker PJN Wilayah 1 Sumut.
Sebelumnya diberitakan, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Medan, Sumatera Utara. Informasi tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi pada Jumat (27/6/2025).
Adapun OTT ini adalah “operasi senyap” kedua KPK pada 2025. Terakhir kali KPK melakukan tangkap tangan berlangsung pada Maret 2025 di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/06/2025 17:50
KPK Tetapkan 5 Tersangka Terkait OTT di Sumut

Jakarta –

KPK menetapkan lima dari tujuh orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Utara sebagai tersangka. Salah satu tersangka merupakan Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Topan Ginting.

“Menetapkan lima orang sebagai tersangka yaitu satu TOP, selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut. Nomor dua, saudara RES selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut, merangkap pejabat pembuat komitmen atau PPK. Ini untuk perkara di Dinas PUPR,” kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (28/6/2025).

“Kemudian saudara HEL selaku PPK Kasatker PJN wilayah satu Provinsi Sumatera Utara ini untuk perkara yang di PJN. Saudara KIR selaku direktur utama PT DNG dan saudara RAY selaku direktur PT RM, ini adalah pihak swasta yang memberikan suap kepada tiga orang tadi dari dua dinas yang berbeda,” lanjut Asep.

Operasi tangkap tangan di Mandailing Natal dilakukan KPK pada Kamis (26/6) malam. Tujuh orang yang ditangkap lalu diterbangkan ke Jakarta pada Jumat (27/6).

KPK menjelaskan pihak-pihak yang diamankan ada dari ASN/Penyelenggara Negara dan swasta. Ada dua klaster dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan.

Klaster pertama terkait dugaan korupsi pembangunan jalan proyek PUPR Sumut. Kemudian klaster berikutnya menyangkut proyek-proyek di Satker PJN Wilayah 1 Sumut.

OTT tersebut dilakukan pada Kamis malam, 26 Juni. Setelah penangkapan, keenam orang itu diterbangkan ke Jakarta pada keesokan harinya, Jumat (27/6).

Jubir KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa para pihak yang ditangkap terdiri dari aparatur sipil negara (ASN), penyelenggara negara, serta pihak swasta.

(dek/dek)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

28/06/2025 17:14
Dari Bandara Tertua ke Kawasan Strategis, Begini Transformasi Kemayoran Jadi Magnet Investasi Jakarta – Page 3

Transformasi Kemayoran juga menyasar pada aspek ekologis. PPK Kemayoran secara aktif mengelola kebersihan dan penghijauan melalui program swakelola yang rutin menjaga estetika dan kebersihan lingkungan.

Langkah nyata lainnya adalah pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di kawasan Utan Kemayoran. IPAL ini menjadi simbol komitmen terhadap pengelolaan limbah yang ramah lingkungan dan mendukung keberlanjutan kawasan.

“Kami ingin memastikan Kemayoran tak hanya tumbuh secara fisik, tetapi juga menjadi kawasan yang sehat secara ekologis,” ujar Teddy.

Memasuki usia ke-40 tahun, PPK Kemayoran tak ingin berpuas diri. Teddy menegaskan bahwa ini adalah momentum untuk terus tumbuh dan menghadirkan inovasi baru.

“Empat dekade ini kami dedikasikan untuk memastikan kawasan Kemayoran berkembang sesuai zamannya, tanpa kehilangan jati dirinya sebagai aset negara. Kami berkomitmen menjadikan Kemayoran sebagai kawasan strategis nasional yang modern, inklusif, ramah lingkungan, dan terbuka terhadap inovasi,” tandasnya.

20/06/2025 07:45
PPK Kemayoran komitmen jaga identitas kawasan sebagai aset strategis

Jakarta (ANTARA) – Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPK Kemayoran) berkomitmen untuk terus membuka diri terhadap inovasi, tetap ramah lingkungan, dan menjaga jati diri kawasan sebagai aset strategis nasional, seiring bertambahnya usia lembaga tersebut yang kini mencapai 40 tahun.

“Dengan fasilitas yang lengkap dan lokasi yang strategis, Kemayoran kini menjadi pilihan utama bagi pelaku usaha, baik dari dalam maupun luar negeri untuk mengembangkan bisnis mereka,” kata Direktur Utama PPK Kemayoran Teddy Robinson dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Selama empat dekade, PPK Kemayoran telah melakukan transformasi kawasan bekas Bandara Internasional Kemayoran menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi dan hunian strategis di Jakarta. Pengelolaan kawasan seluas lebih dari 450 hektare dilakukan dengan pendekatan modern dan berkelanjutan.

Sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), PPK Kemayoran menjalankan kerja sama pemanfaatan aset negara secara transparan dan efisien dengan tetap mengutamakan kepentingan publik. Upaya itu turut berkontribusi dalam peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan memperkuat daya saing kawasan.

Melalui infrastruktur modern, aksesibilitas tinggi, dan regulasi yang adaptif, kawasan Kemayoran dinilai memiliki iklim investasi yang kondusif. Sejumlah kegiatan ekonomi seperti pengembangan properti, bisnis jasa, perdagangan, hingga penyelenggaraan pameran skala besar berlangsung aktif di kawasan tersebut.

Transformasi kawasan turut dirasakan masyarakat melalui program “Kemayoran Terang” yang memastikan pencahayaan di jalan utama. Sistem pengamanan selama 24 jam juga diterapkan dengan dukungan kamera pengawas guna menjaga kenyamanan warga dan pengunjung.

Selain aspek ekonomi dan keamanan, PPK Kemayoran juga mengutamakan kelestarian lingkungan. Program swakelola kebersihan dan penghijauan dijalankan untuk menjaga kenyamanan dan estetika kawasan secara menyeluruh.

Komitmen tersebut, lanjut Teddy, diperkuat dengan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Hutan Kota atau Utan Kemayoran sebagai langkah konkret mendukung pengelolaan air limbah yang ramah lingkungan.

Melalui pendekatan yang holistik, Kemayoran kini berkembang menjadi kawasan modern yang tidak hanya fungsional dan menarik secara ekonomi, tetapi juga sehat dan lestari secara ekologis.

“Empat dekade ini kami dedikasikan untuk memastikan kawasan Kemayoran berkembang sesuai zamannya, tanpa kehilangan jati dirinya sebagai aset negara,” ucap Teddy.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

19/06/2025 13:48
Alasan KPK Periksa Eks Staf Ahli Menakertrans Era Cak Imin

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Menakertrans) periode 2008—2010, Muller Silalahi.

Muller diperiksa sebagai saksi kasus dugaan pemerasan terkait dengan pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Adapun Muller kini merupakan pensiunan PNS dari kementerian tersebut.

“Hari ini Senin (16/6), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK terkait pengurusan rencana penggunanan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama MS Pensiunan PNS Kementerian Ketenagakerjaan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (16/6/2025).

Secara terpisah, Budi mengonfirmasi bahwa Muller menjabat staf ahli menteri pada periode 2008–2010. Pada saat itu, jabatan tersebut diisi oleh politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Erman Soeparno dan Muhaimin Iskandar.

Kemudian, setelah pensiun dari Kemnaker, Muller disebut bergabung dengan PT TM. Perusahaan itu bergerak di bidang agen jasa pengurusan RPTKA.

Oleh sebab itu, terang Budi, penyidik mendalami pengetahuan Muller terkait dengan dugaan pemberian uang kepada para tersangka dalam hal pengurusan RPTKA.

“Didalami pengetahuannya terkait pemberian uang kepada tersangka,” ujar Budi.

Selain Muller, penyidik turut memeriksa Eden Nurjaman (wiraswasta), Jagamastra (pensiunan PNS Kemnaker), Jadi Erikson Pandapotan Sinambela (Fungsional pada Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Ditjen Binwasnaker & K3 Kemnaker 2023–2025), serta Barkah Adi Santosa (Direktur Utama PT Dienka Utama).

Sebelumnya, lembaga antirasuah membuka peluang pemeriksaan para mantan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) seperti Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Hanif Dhakiri serta Ida Fauziyah. Hal itu lantaran praktik pemerasan pengurusan RPTKA di kementerian itu diduga telah terjadi sejak 2012.

KPK juga telah menetapkan delapan orang tersangka, yaitu:

1. SH (Suhartono), Dirjen Binapenta dan PKK 2020-2023;

2. HY (Haryanto), selaku Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) 2019-2024 kemudian diangkat menjadi Dirjen Binapenta dan PKK 2024-2025;

3. WP (Wisnu Pramono), selaku Direktur PPTKA 2017-2019;

4. DA (Devi Angraeni), selaku Koordinator Uji Kelayakan Pengesahan PPTKA 2020-Juli 2024 kemudian diangkat menjadi Direktur PPTKA 2024-2025;

5. GTW (Gatot Widiartono), selaku Kepala Subdirektorat Maritim dan Pertanian Ditjen Binapenta dan PKK 2019-2021, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PPTKA 2019-2024, serta Koordinator Bidang Analisis dan Pengendalian Tenaga Kerja Asing Direktorat PPTKA 2021-2025;

6. PCW (Putri Citra Wahyoe), selaku Staf pada Direktorat PPTKA 2019-2024;

7. JMS (Jamal Shodiqin), selaku Staf pada Direktorat PPTKA 2019-2024; serta

8. ALF (Alfa Eshad), selaku Staf pada Direktorat PPTKA 2019-2024.

Peran 8 Tersangka

Lembaga antirasuah menduga kedelapan tersangka itu melakukan pemerasan untuk pengurusan calon TKA yang ingin melakukan pekerjaan di Indonesia.

Untuk diketahui, agar bisa bekerja di Indonesia, calon pekerja migran dari luar negeri itu harus mendapatkan RPTKA. Sementara itu, RPTKA dikeluarkan oleh Ditjen Binapenta dan PKK.

Sampai dengan saat ini, KPK menduga jumlah uang yang diterima para tersangka dan pegawai dalam Direktorat PPTKA Ditjen Binapenta dan PKK dari pemohonan RPTKA mencapai Rp53,7 miliar.

“Bahwa penelusuran aliran uang dan keterlibatan pihak lain dalam perkara ini masih terus dilakukan penyidikan,” terang Plh. Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo.

16/06/2025 17:31
Warga Magelang Demo Sertifikat Tanah Semi Underpass Canguk: Baru 4 dari 27 Terbit Regional 15 Juni 2025

Warga Magelang Demo Sertifikat Tanah Semi Underpass Canguk: Baru 4 dari 27 Terbit
Tim Redaksi
MAGELANG, KOMPAS.com –
Puluhan warga RW 21 Kelurahan Rejowinangun Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah, menggelar
demonstrasi
di sekitar kawasan semi underpass dan
flyover Canguk
, Minggu (15/6/2025).
Aksi dilakukan untuk memprotes belum diterbitkannya
sertifikat tanah
milik warga yang terdampak proyek pembangunan tersebut.
Dalam aksi damai itu, warga membentangkan delapan spanduk berisi tuntutan dan keluhan atas ketidakjelasan nasib sertifikat.
Mereka mengelilingi kawasan flyover sambil menyuarakan protes terhadap lambannya proses administrasi pertanahan pasca-proyek infrastruktur yang dibangun sejak 2022.
Ketua RW 21, Lukisno, menyatakan, dari total 27 bidang tanah warga terdampak, baru empat sertifikat yang berhasil diterbitkan sejak proyek dimulai.
Padahal, menurutnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebelumnya menjanjikan bahwa proses penyelesaian sertifikat hanya memakan waktu satu tahun sejak 2022.
“Di samping sisa sertifikat, banyak fasilitas umum yang hilang, seperti gapura yang menjadi ikon RT, pos kamling, jalan kampung rusak,” ujar Lukisno.
Ia sendiri merupakan salah satu warga terdampak, dengan dua bidang tanah yang terkena proyek masing-masing seluas 20 meter persegi dan 5 meter persegi.
Warga Butuh Sertifikat untuk Modal Usaha
Lukisno menegaskan, meskipun uang ganti rugi telah diterima, banyak warga tetap membutuhkan sertifikat tanah tersebut, misalnya untuk dijadikan agunan dalam mengakses modal usaha, apalagi menjelang musim masuk sekolah.
“Apalagi ini musim anak masuk sekolah,” tegasnya.
Sebelumnya, pada Desember 2024, warga RW 21 juga pernah melakukan aksi protes serupa, dengan cara memasang spanduk di area sekitar flyover dan semi underpass.
Rapat Tak Membuahkan Hasil
Warga lainnya, Agus Prasetyono, menyatakan bahwa rapat terakhir yang digelar pada awal Juni 2025 pun tidak memberikan solusi.
“Rapat terakhir di awal Juni yang menagih kepastian penerbitan sertifikat tanah juga tidak membuahkan solusi,” ujarnya.
Kompas.com
telah mencoba meminta konfirmasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.4 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jateng-DIY, Jutika Aditya Nugraha. Namun, Jutika menyarankan permintaan wawancara diajukan melalui saluran resmi informasi publik BBPJN.
“Karena untuk penyebaran informasi, satu pintu dari bagian informasi publik balai kami. Bila ada disposisi ke lapangan baru kami bisa bantu jawab,” katanya melalui pesan singkat.
Sementara itu, Ketua Tim Komunikasi Publik BBPJN Jateng-DIY, Lia Ursula, mengatakan akan menyiapkan keterangan tertulis terkait tuntutan warga. Namun hingga berita ini ditulis, keterangan tersebut belum diterima.
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Magelang juga belum memberikan tanggapan resmi. Namun, dalam pernyataan sebelumnya, Kepala BPN Kota Magelang, Muhun Nugraha, menjelaskan bahwa proses pengadaan tanah proyek Canguk tergolong skala kecil, karena luasnya kurang dari 5 hektare.
“Warga yang ingin mendapatkan sertifikat tanah harus mendaftarkan diri ke BPN Kota Magelang,” ujar Muhun, dikutip Kompas.com pada 26 Desember 2025.
Ia menambahkan, warga juga perlu menentukan patok sisa tanah sendiri sebagai syarat pengurusan sertifikat.
Muhun menjelaskan, mekanisme untuk proyek skala kecil berbeda dengan skala besar (lebih dari 5 hektare). Pada kasus skala besar, akan dibentuk panitia pelaksana pengadaan tanah yang bisa dipimpin oleh BPN pusat atau provinsi.
Untuk proyek seperti flyover Canguk, Kementerian PUPR sejatinya dapat memfasilitasi proses pendaftaran sertifikat, tetapi bukan pengambil keputusan.
“BPN sifatnya menunggu,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/06/2025 15:15
Diduga Terima Gratifikasi Rp3,6 Miliar, Bekas Pejabat PU Surabaya Dinilai Gangguan Kejiwaan

GELORA.CO -Penahanan mantan Kepala Bidang (Kabid) Jalan dan Jembatan PU Surabaya, Ganjar Siswo Pramono, oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur memicu amarah Wakil Ketua Bidang Organisasi Partai Gerindra Surabaya, AH Thony.

Ia menilai Ganjar Siswo Pramono ini terkena gangguan kejiwaan.

“Mas, jujur, membaca berita Kejati menahan pejabat Pemkot Surabaya karena dugaan tindak kejahatan gratifikasi proyek di pemkot sampai tahun 2022 ini bikin hati panas luar biasa. Kepala terasa mau meledak, emosi dan marah luar biasa, spontan mengatakan, ini mental sosok birokrat yang luar biasa gila tingkat dewa,” kata AH Thony dengan nada geram kepada RMOLJatim, Sabtu 14 Juni 2025.

Bahkan mantan Wakil Ketua DPRD Surabaya ini menilai perbuatan Ganjar Siswo Pramono tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat.

“Kalau dugaan itu benar, tindakan itu masuk kategori kejahatan yang sadis dan kejamnya luar biasa,” tandasnya.

Sebab dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp3,6 miliar yang dilakukan Ganjar Siswo Pramono itu juga terjadi pada masa kritis pandemi Covid-19 tahun 2022.

“Bagaimana tidak, karena kita semua (warga masyarakat se-Surabaya) masih merekam baik situasi tahun 2022 itu. Betapa seluruh rakyat Surabaya sangat bingung, sangat cemas, sangat susah, menghadapi bencana Covid-19 yang begitu rupa,” jelasnya.

Thony mengingatkan bahwa pada 2022, kondisi Surabaya sedang dalam situasi darurat. Pendapatan daerah anjlok drastis, proyek-proyek strategis yang menyangkut kepentingan rakyat dibatalkan.

Tak hanya itu gaji dan tunjangan pejabat juga dipotong. Sementara APBD Surabaya direlokasi untuk menyelamatkan nyawa dan memperkuat layanan kesehatan.

“Lha kok tiba-tiba muncul kabar ada makhluk dari dunia birokrasi pemerintah kota Surabaya yang mendunia bernama Ganjar Siswo ini mentolo. Sampai hati melakukan tindakan penyimpangan keuangan hanya bertujuan untuk perutnya sendiri. Ini bukan hanya tidak etis, tapi benar-benar tidak punya hati,” ungkap Thony dengan nada emosi.

AH Thony juga menegaskan kasus ini bisa jadi merupakan bagian dari kejahatan yang bersifat sistemik.

Karena itu, ia meminta agar penyidikan tidak berhenti pada satu individu saja.

“Saya yakin dia tidak sendirian. Ini bisa kejahatan terstruktur. Bongkar semua! Ini bukan hanya soal hukum, tapi soal harga diri rakyat Surabaya,” pungkas Thony.

Kasus dugaan gratifikasi ini menyeret Ganjar Siswo Pramono, yang sebelumnya adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya dalam proyek infrastruktur pada periode 2016-2022.

Ia ditetapkan sebagai tersangka pada 3 juni 2025 lalu setelah Kejati Jatim menemukan adanya penerimaan gratifikasi senilai Rp3,6 miliar.

Dugaan tersebut kini berkembang ke arah pencucian uang, setelah dana gratifikasi diketahui disamarkan melalui rekening pribadi dan dialihkan ke bentuk investasi dan deposito.

Sementara Kejati Jawa Timur memastikan tengah mengembangkan penyidikan, khususnya untuk menelusuri pihak yang diduga menjadi pemberi gratifikasi kepada Ganjar senilai Rp3,6 miliar.

15/06/2025 05:57