Xcloud.id

Organisasi: Persis

  • Persiapan Laga PSIS vs Persis Solo, Panitia Pelaksana Hanya Jual Tiket Lewat Online

    Persiapan Laga PSIS vs Persis Solo, Panitia Pelaksana Hanya Jual Tiket Lewat Online

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Panpel PSIS Semarang terus mempersiapkan secara maksima laga Derby Jateng antara PSIS vs Persis Solo dalam laga pekan ke-19 BRI Liga 1 2024/2025 di Stadion Jatidiri Semarang, Senin (20/1/2025).

    Ketua Panpel PSIS, Agung Buwono menjelaskan, pihaknya akan lebih memperketat terkait penjualan tiket. S

    atu di antaranya dengan menerapkan seluruh pembelian tiket dengan sistem online. 

    Pembelian tiket juga diwajibkan khusus ber-KTP Semarang dan sekitarnya.

    “Tiket hanya bisa dibeli oleh para akun yang berKTP Semarang. Kemudian screening di gate (Pintu masuk) kami akan nanti mengeluarkan aturan wajib membawa KTP. Nanti kami akan screening di gate itu menunjukkan KTP dan bahkan Gate tiket itu sudah by name,” kata Agung saat ditemui di Semarang, Jumat (17/1/2025).

    “Jadi ketika nanti KTP tidak sesuai dengan tiket yang mereka bawa, tidak diperbolehkan. Jadi itu bagian upaya dari Panpel untuk mencegah kebocoran-kebocoran terhadap suporter tamu nanti tidak bisa masuk,” tambahnya.

    Dari segi persiapan keamanan, Agung menyebut pihak Panpel telah berkoordinasi dengan kepolisian.

    Agung mengatakan, pihak kepolisian akan melakukan pengamanan ekstra, termasuk penyekatan di sejumlah daerah perbatasan sebab ada potensi suporter tim tamu juga bakal datang menyaksikan pertandingan.

    “Pihak kepolisian akan melakukan penyekatan di perbatasan wilayah dari daerah Kendal, Kabupaten Semarang. Kemudian tadi saya dengar sampai Grobogan, itu akan dilakukan penyekatan. Kemudian di pintu jatidiri Semeru dan Karangrejo mungkin sudah akan dilakukan screening identitas diri mulai dari gerbang itu,” ungkapnya.

    Terkait jumlah tiket yang akan dijual, Agung menyebut masih menunggu rekomendasi pihak kepolisian. Hal ini karena laga PSIS vs Persis tergolong high risk.

    “Jadi kalau masalah tiket, kapasitas, dan ijin penonton itu kami serahkan ke kepolisian,” terangnya. (*)

  • Bikin Konten Pamer Jimny ke Andre Taulany, Raffi Ahmad Diduga Dikawal Patwal!

    Bikin Konten Pamer Jimny ke Andre Taulany, Raffi Ahmad Diduga Dikawal Patwal!

    Jakarta –

    Pembawa acara sekaligus Utusan Khusus Kepresidenan, Raffi Ahmad kembali membuat huru-hara di jagad maya. Kini, suami Nagita Slavina tersebut diduga dikawal petugas patwal saat hendak menuju rumah Andre Taulany untuk membuat konten!

    Dilansir dari kanal Youtube Rans Entertainment, Raffi Ahmad terlihat baru kelar menghadiri suatu acara bersama rekan-rekan artisnya. Kemudian, dia menuju mobil Suzuki Jimny berkelir hitam bersama satu penumpang lain.

    Raffi mengaku hendak menuju rumah Andre Taulany untuk memamerkan kendaraan barunya. Dia duduk di kursi pengemudi.

    “Gue mau ke rumah Andre Taulany, gue mau pamer kalau gue punya mobil bagus. Soalnya gue lihat di Youtube-nya ada vlog-nya Boy William (soal Suzuki Jimny),” ujar Raffi sambil menyetir kendaraan, dikutip Jumat (17/1).

    Patwal kawal Raffi Ahmad ke rumah Andre Taulany. Foto: Doc. Screen Capture.

    Menariknya, saat menyetir mobil, Raffi terlihat dikawal petugas patwal. Bahkan, bunyi sirine kendaraan terdengar bersaut-sautan. Padahal, perjalanan tersebut bukan dalam rangka tugas negara!

    Ketika hendak sampai di rumah Andre Taulany, petugas patwal terlihat dengan jelas berada persis di depannya. Petugas tersebut mengiringi perjalanan Raffi sampai benar-benar tiba di lokasi.

    Hingga tulisan ini dimuat, tayangan tersebut sudah disaksikan 611 ribu kali. Tak sedikit penonton yang bertanya-tanya mengenai urgensi Raffi Ahmad dikawal patwal saat membuat konten bersama Andre Taulany.

    “Dikawal ya A sm patwal… kan cuma buat konten aja… suara motor patwal kedengeran,” tulis @a********71.

    “Salfok, jalan lancar ternyata ada patwal bermotor di depannya,” kata @sy*************05

    [Gambas:Youtube]

    Aturan soal Kendaraan Prioritas

    Sebagai catatan, ada beberapa kendaraan yang sebenarnya mendapat prioritas di jalan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

    Sesuai pasal 134 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berikut pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan:

    1. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;

    2. Ambulans yang mengangkut orang sakit;

    3. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas;

    4. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;

    5. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;

    6. Iring-iringan pengantar jenazah; dan

    7. Konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Sementara itu, pada Pasal 135 menerangkan tata cara pengaturan kelancaran jalan, sebagai berikut:

    (1) Kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene.

    (2) Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pengamanan jika mengetahui adanya pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

    (3) Alat pemberi isyarat lalu lintas dan rambu lalu lintas tidak berlaku bagi kendaraan yang mendapatkan hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134.

    (sfn/dry)

  • PDIP DKI Pastikan Program Sarapan Gratis Tak Tumpang Tindih dengan MBG

    PDIP DKI Pastikan Program Sarapan Gratis Tak Tumpang Tindih dengan MBG

    Jakarta –

    Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mendukung penuh program sarapan gratis yang digagas gubernur dan wagub terpilih Pramono Anung-Rano Karno. Pihaknya memastikan program tersebut tidak akan tumpang tindih dengan program makan bergizi gratis (MBG) yang saat ini tengah berjalan.

    “PSG (program sarapan gratis) adalah bagian dari pendukung program MBG, jadi bisa dipastikan tidak ada tumpang tindih program,” kata Sekretaris F-PDIP DPRD DKI Jakarta, Dwi Wijayanto Rio Sambodo kepada wartawan, Kamis (16/1/2025).

    Rio menjelaskan Pramono-Rano bakal menggunakan metode yang berbeda dengan program MBG, di mana program tersebut bakal berbentuk subsidi kepada sekolah. Nantinya, sekolah diminta bekerja sama dengan UMKM hingga kantin.

    “Karena Pemerintah Mas Pram-Bang Doel memberikan fasilitasi untuk program sarapan dengan mekanisme atau menggunakan metode yang berbeda dengan MBG karena mengutamakan kemandirian sekolah, Pemprov Jakarta akan memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah, dan nanti sekolah pun akan diminta untuk bekerjasama dan melibatkan unsur dalam ruang lingkup sekolah dan sekitarnya, baik itu UMKM di sekitar sekolah, kantin sekolah, maupun komite sekolah,” terangnya.

    Rio menyampaikan, fraksi PDIP juga mendukung sepenuhnya gagasan memulai sarapan gratis dari wilayah padat penduduk dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menurutnya, sudah semestinya kalangan masyarakat tersebut menjadi prioritas awal.

    “Kemudian akan dilanjutkan untuk seluruh pelajar di Jakarta,” tambahnya.

    “Jakarta dianggap memiliki kemampuan anggaran untuk dialokasikan kepada dedicated program (program unggulan) seperti program sarapan gratis ini, diketahui APBD Jakarta tahun 2025 sebesar Rp 91,34 Triliun, belum lagi jika dielaborasi dengan potensi Corporate Social Responsibility (CSR),” ucap Rio.

    Meski begitu, PDIP mendorong supaya dibangun sistem pengawasan komprehensif selama program sarapan gratis bergulir. Rio juga mengusulkan supaya menu-menu sarapan gratis mengutamakan masakan khas Betawi.

    Sebelumnya, Pemprov Jakarta mengatakan akan mendukung program sarapan gratis yang digagas Pramono Anung-Rano Karno. Pemprov Jakarta menyiapkan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk program itu.

    “Pada waktu penyusunan RAPBD tahun 2025, walaupun belum ada arahan khusus, kami kemudian ada bagian di dalam BTT itu yang untuk alokasikan untuk dukungan-dukungan tertentu. Kalau BTT kan bisa lah dengan pergeseran anggaran, nah itu kita siapkan,” kata Penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi di Balai Kota Jakarta, Kamis (16/1).

    “Jadi andai kata nanti memang akan ada program sarapan gratis atau subsidi atau bagaimana caranya gitu kan bisa,” lanjutnya.

    Meski begitu, Teguh belum mengetahui mekanisme dari program sarapan gratis itu. Pihaknya masih berkoordinasi dengan Tim Transisi Pramono-Rano.

    “Saya belum tahu persis bentuknya, itu tentu saja ada beberapa pos-pos yang bisa disiapkan. Nantinya kita akan bicarakan lebih lanjut dengan tim transisi, secara teknisnya kita akan sampaikan,” ujarnya.

    Sementara, Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyebut program sarapan gratis untuk anak sekolah ditargetkan berjalan pada tahun ini. Program tersebut akan dilaksanakan secara bertahap dengan prioritas sekolah di wilayah kumuh Jakarta.

    “Target kita akan direalisasikan di tahun ini. Sama seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), perlu kesiapan, kita coba secara parsial, kita plotting lokasi, mungkin lokasi prioritasnya di kawasan RW kumuh, menyesuaikan kemampuan kita,” kata Plt Kepala Dinas Pendidikan Jakarta, Sarjoko, kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Kamis (16/1).

    (taa/eva)

  • Viral Selebgram Palembang Icha Atazen Tak Terima Ditegur Bawa 2 Monyet ke Mal, Ini Pembelaannya – Halaman all

    Viral Selebgram Palembang Icha Atazen Tak Terima Ditegur Bawa 2 Monyet ke Mal, Ini Pembelaannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, PALEMBANG – Aksi selebgram Palembang, Icha Atazen yang tak terima ditegur satpam karena membawa monyet ke mal viral. 

    Tak hanya satpam, pegawai tenant food court juga menegur selebgram Palembang Icha Atazen karena membawa hewan, dua anak monyet ke lingkungan mal itu.

    Lantaran tak terima ditegur, Icha Atazen membalasnya dengan membuat video, merekam aksi petugas keamanan yang menegurnya itu.

    Di sejumlah video lain yang diunggah akun media sosial Palembang lainnya juga terlihat Icha Atazen membawa anak dua monyet yang dipakaikan pakaian khusus monyet.

    Kedua monyet yang diberi nama Jenny dan jonno kala itu mengenakan pakaian keropi dan belang sapi susu sapi hitam putih saat diajak ke area makan itu.

     

    Icha Atazen Klaim Monyetnya Aman, Selalu Diperiksa Dokter

    Icha menyebut monyet itu bersih, sehat karena dirawat ke dokter setiap bulan dan mendapat perawatan khusus hewan sehingga aman dan bersih.

    Selain itu juga kedua monyet kecil itu juga disebutnya menggunakan popok khusus hewan sehingga aman tidak akan kencing dan buang air besar sembarangan sehingga tidak akan mengotori mal itu.

    “Pakai dong pampers jangan khawatirlah kalau beruk sakit, nanti sehat Insya Allah dari virus diperiksa tiap bulan,” katanya.

    Icha Atazen menjelaskan jika hewan peliharaannya tidak mungkin terkena rabies karena sangat dijaga bahkan darahnya kerap diperiksa.

    Namun aksinya yang tidak terima ditegur petugas membawa hewan ke dalam mal menuai kritik.

    Icha dikritik netizen sebagai emak-emak rempong yang mencari sensasi.

    Sebab sebelumnya Icha juga sempat menyenggol Lesti Kejora saat liburan di Thailand dan menuai hujatan netizen juga.

    Ada sejumlah netizen yang mengatakan sebelumnya kagum dengan ibu yang juga pengusaha itu karena tertarik mengikuti konten yang dibuatnya seputar kesibukan mengurus keluarga dan resep masakan yang dia jual.

    Namun karena banyak membuat sensasi jadi sejumlah pengikutnya kecewa dan memilih berhenti menjadi pengikutnya di media sosial.

    Kritikan tajam dilontarkan sejumlah netizen karena tidak respek dengan tingkahnya yang jelas salah tidak boleh membawa hewan peliharaan ke mal namun tidak suka saat ditegur petugas.

    Netizen berkomentar meski monyet itu jinak namun tidak semua pengunjung suka dengan hewan apalagi hewan itu berbulu dan khawatir bulu monyet itu akan rontok dan masuk ke dalam makanan atau minuman.

    Monyet itu juga dikhawatirkan lepas dan membuat kegaduhan di mal itu karena bisa saja ada pengunjung takut dan monyet mengacak-acak barang.

    Sebelumnya selebgram itu juga sempat membuat riview makanan seafood di salah satu tempat makan di mal itu juga yang sempat viral beberapa waktu lalu.

     

    Penjelasan Pihak Mal

    Sementara itu Public Relations Palembang Indah Mall (PIM) Heru mengatakan video selebgram itu mengunjungi mal itu terjadi pada Senin sore (13/1/2025) sekitar pukul 16.00 atau 17.00 WIB.

    Tidak diketahui persis dari pintu masuk mana dia masuk dan membawa monyetnya sehingga bisa lolos masuk ke area food court Le Garden.

    “Masuk dari parkiran bioskop dan langsung ke area food court atau memang disembunyikan monyetnya saat masuk sehingga bisa lolos,” kata Heru, Kamis (16/1/2025). 

    Setelah petugas tahu ada pengunjung masuk membawa hewan peliharaan, maka petugas menegurnya dan memintanya tidak membawa hewan ke dalam malam mal.

    Tapi saat ditegur, Icha tidak suka sehingga mengancam akan memviralkan petugas keamanan dan menegurnya itu.

    Heru menambahkan, sudah ada pegawai food court juga yang menegur tidak boleh membawa hewan peliharaan tapi tetap tidak digubris oleh yang bersangkutan.

    Heru mengatakan petugas sudah menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur (SOP) karena sesuai aturan memang tidak boleh membawa hewan ke dalam mal.

    Di setiap pintu masuk juga sudah diberi tanda dilarang mambawa hewan ke mal sebab bisa menganggu kenyamanan pengunjung karena bisa saja ada pengunjung yang takut hewan juga alasan kesehatan lainnya.

    Hewan peliharaan dilarang dibawa masuk ke dalam mall kecuali ada event tertentu, misalkan pet festival, kontes kucing hias, dll tapi inipun juga hanya peserta bazaar dan peserta lomba yang hanya diperbolehkan membawa hewan, dan hanya di area venue event saja.

    Tidak diperbolehkan dibawa keliling ke area mal, kalau mau keliling titipkan dulu hewannya di area bazar atau event dulu.

    “Hari-hari biasa tanpa ada event dilarang membawa hewan apapun ke dalam mall,” ujar Heru.

     

  • Makan Bergizi Gratis Kembali Jadi Sorotan, Usai Wacana Pembiayaan dari Zakat – Page 3

    Makan Bergizi Gratis Kembali Jadi Sorotan, Usai Wacana Pembiayaan dari Zakat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan. Hal ini seusai pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin mengusulkan zakat dari masyarakat bisa digunakan membiayai program tersebut.

    “Bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program Makan Bergizi Gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana,” kata Sultan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    Dia menuturkan, MBG tidak dapat hanya dibiayai pemerintah secara sendiri atau mandiri, melainkan dibutuhkan dukungan semua pihak.

    “Saya pun sudah menyampaikan dengan beberapa duta besar, saya sampaikan tolong dong kami punya negara ini, negara kami punya program andalan yang namanya Makan Bergizi Gratis. Tolong juga kalau negara-negara luar juga ingin berkontribusi,” ungkapnya.

    Sultan lantas mengapresiasi pemerintah Jepang yang akan membantu program MBG. Saat bertemu Prabowo, PM Jepang Shigeru Ishiba menyatakn siap berkontribusi dan bekerjasama dalam program MBG.

    Selain itu, ia juga menilai seharusnya parlemen juga perlu mencari formula untuk MBG.

    “Berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang ada, memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal,” jelas dia.

    Hal ini pun menuai kontroversi, pasalnya Kepala Staf Kepresidenan (KSP) AM Putranto menolak usulan penggunaan dana zakat tersebut.

    Menurut dia, usulan tersebut sangat memalukan dan pemerintah tidak ada rencana menggunakan uang zakat untuk makan bergizi gratis.

     “Jadi enggak ada yang ngambil dari mana? Zakat. Itu sangat memalukan itu ya. Bukan seperti itu ya kami,” kata Putranto kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Dia mengatakan uang zakat tidak seharusnya digunakan untuk membiayai program makan bergizi gratis. Putranto menekankan Presiden Prabowo Subianto telah menganggarkan Rp71 triliun untuk program tersebut sehingga tidak perlu mengambil dari dana zakat.

    “Presiden sudah berniat baik dan tulus untuk memberikan terbaik untuk bangsa Indonesia kepada siswa-siswa, ibu hamil, pondok pesantren, sudah dianggarkan sejumlah Rp71 triliun. Itu jadi enggak mengambil dana-dana (zakat) itu,” jelas Putranto.

    Senada, Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay menilai, MBG harus lewat kajian dengan para ulama terlebih dahulu.

    “Harus dilakukan kajian dulu. Jangan terburu-buru. Tanya dulu para ulama di NU, Muhammadiyah, MUI, Persis, Al-Washliyyah, dan lain-lain. Yang dibahas, ya itu apa hukumnya mengalokasikan dana zakat untuk mendukung program pemerintah?,” kata Saleh dalam keterangannya, Kamis (16/1/2025).

    “Ini persoalan keagamaan. Wilayahnya para ulama. Mereka yang berhak memberi pendapat,” tambah Saleh.

     

     

    Pertanyakan Kemampuan

    Saleh mempertanyakan, apakah semua siswa penerima program MBG bisa dikategorikan sebagai bagian dari asnaf penerima zakat atau fakir miskin.

    “Bukankah di antara siswa kita itu ada juga yang orang tuanya mampu? Dan di antara para siswa kita ada juga yang beragama non-Muslim. Apakah mereka mau menerima?,” kata dia.

    “Ada sih teman yang bilang, mungkin mereka bisa dikategorikan sebagai fi sabilillah. Mereka menuntut ilmu. Nantinya mereka akan menjadi mujahid untuk membangun Indonesia. Tapi apa bisa dianalogikan seperti itu?,” sambungnya.

    Selain itu, Saleh menyinggung wacana lama yakni aturan bahwa pembayaran zakat dapat diajukan sebagai pengurang pajak.

    “Mungkin ini bisa dijadikan sebagai pintu masuk. Silahkan dipelajari lagi agar tidak salah dari sisi regulasi dan ajaran agama,” pungkasnya.

    Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP, Selly Gantina turut merepons soal usulan penggunaan zakat untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Selly mengingatkan, usulan penggunaan zakat sebagai sumber pendanaan program makan bergizi gratis ini memerlukan kehati-hatian yang sangat tinggi. Hal ini mengingat zakat memiliki aturan yang sangat jelas baik secara syariat maupun regulasi nasional.

    “Penggunaan zakat harus tetap menjaga keadilan dan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Maka dari itu, meskipun program makan bergizi gratis memiliki tujuan yang baik, penggunaannya dari dana zakat harus benar-benar dipastikan menyasar golongan yang berhak, seperti fakir dan miskin, tanpa melanggar ketentuan agama,” kata Selly saat dikonfirmasi, Kamis (16/1/2025).

    Selly mempertanyakan apakah makan bergizi ini menyasar ke seluruh masyarakat atau tersegmentasi hanya kepada segmen mustahik atau delapan golongan kategori penerima zakat. 

    Selain itu, dari sisi regulasi, lanjut Selly, pengelolaan zakat di Indonesia sudah diatur melalui Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 

    Dalam aturan tersebut, zakat dikelola oleh lembaga yang memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan penggunaannya sesuai dengan prinsip syariat dan perundang-undangan. 

    “Usulan seperti ini harus melalui kajian mendalam agar tidak terjadi penyimpangan atau penafsiran yang melampaui batas kewenangan. Fondasi hukumnya harus terbangun terlebih dahulu. Jangan sampai abuse of power dalam kewenangannya,” kata dia.

    Selain itu, Selly menilai bahwa program makan bergizi gratis adalah tanggung jawab bersama yang seharusnya menjadi bagian dari kebijakan sosial dan anggaran negara atau bisa juga menggandeng CSR dari swasta.

    “Pendanaan program semacam ini lebih tepat jika bersumber dari APBN, CSR, atau sumber dana lain yang lebih fleksibel dalam penggunaannya, sehingga tidak mengganggu fungsi utama zakat sebagai bagian dari ibadah dan hak mustahik,” kata dia.

    Politikus PDIP itu menegaskan, solusi terbaik adalah mengoptimalkan sinergi antara pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat untuk menciptakan pendanaan yang berkelanjutan tanpa mengorbankan prinsip syariat dan ketentuan hukum yang berlaku.

    “Komisi VIII DPR RI menghargai niat baik dari usulan ini, tetapi kami harus menegaskan bahwa zakat tidak seharusnya menjadi sumber pendanaan untuk program yang cakupannya begitu luas,” pungkasnya.

     

     

  • Mimpi Prabowo Ekonomi Tumbuh Lampaui 8%, Ingin Seperti Era Soeharto?

    Mimpi Prabowo Ekonomi Tumbuh Lampaui 8%, Ingin Seperti Era Soeharto?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku masih mempertimbangkan sejumlah cara agar ekonomi Indonesia mampu tumbuh sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto, yakni sebesar 8%.

    “Kan kita targetnya [pertumbuhan ekonomi] setinggi mungkin dan kita sedang melihat beberapa langkah yang bisa kita ambil,” kata Airlangga saat ditemui seusai Musyawarah Nasional (Munas) Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    Sejumlah proyek pemerintah seperti keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) diyakini bakal mampu menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) alias indikator tingkat efisiensi investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. 

    ICOR menunjukkan jumlah investasi yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 1%. Artinya, setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi 1% membutuhkan peningkatan investasi sebesar 6,5%.

    Semakin tinggi nilai ICOR menunjukkan tidak efisiennya investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Saat ini ICOR Indonesia masih di level 6,5.

    Melalui penurunan ICOR, setidaknya ke level 4, akan lebih mudah ekonomi Indonesia untuk tumbuh. 

    Apabila nilai ICOR tidak berubah, tetap 6,5, maka perlu pertumbuhan investasi hingga 52% untuk bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi Presiden Prabowo Subianto yakni 8%. Padahal, jika ICOR lebih rendah seperti negara lain yang berada di angka 3, Indonesia hanya perlu pertumbuhan investasi sebesar 19,5% demi mencapai target pertumbuhan ekonomi.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto tetap optimistis bahwa pemerintahannya dapat melewati target pertumbuhan ekonomi hingga lebih dari 8%.

    Namun demikian, Prabowo juga menyayangkan di tengah optimisme itu banyak pihak yang tidak meyakini pemerintahannya dapat mencapai hal tersebut. 

    “Mungkin banyak yang nyinyir, mungkin ini kekurangan elit Indonesia susah lihat orang senang, tidak percaya diri, jadi kita merasa kita punya suatu rasa kurang berani,” ujarnya.

    Bukan hal yang tidak mungkin, karena nyatanya ekonomi Indonesia pernah tumbuh di atas 6% hingga 8% pada tahun 1990-an atau pada akhir masa kepemimpinan Soeharto.  

    Sebut saja pada 1990, ekonomi tumbuh sebesar 7,24% (year on year/YoY). Meski mengalami tren penurunan pada 1991 hingga 1993, ekonomi mampu melesat ke 8,22% pada 1995.

    Sayangnya, menghadapi 1998, ekonomi Indonesia harus terperosok hingga -13,13% (YoY).

    Perlu diingat bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi era Orde Baru itu dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari produksi dan harga minyak, hingga kontribusi industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun mengenang pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7% hingga 8% hanya terjadi di era kepemimpinan Suharto.

    Sementara saat ini, RI tengah berjuang keluar dari jebakan kelas menengah alias middle income trap menuju negara berpendapatan tinggi atau high income country.

    “Status pendapatan yang tinggi hanya dapat dicapai jika Anda memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi. Dalam 50 tahun sejarah Indonesia, pertumbuhan tertinggi sebenarnya dicapai pada tahun 1990-an ketika kita mampu mencapai sekitar 8%. Itu sama persis dengan India saat ini,” ungkapnya dalam The International Seminar and Growth Academy Asean di Aula Dhanapala Kemenkeu, Senin (23/9/2024). 

    Lantas, akankah usaha-usaha pemerintah tersebut mampu untuk membawa ekonomi Indonesia tumbuh 8% seperti era Soeharto?

  • Profil Arief Budiman, eks Ketua KPU Diperiksa KPK Terkait Kasus Hasto, Dicecar 29 Pertanyaan – Halaman all

    Profil Arief Budiman, eks Ketua KPU Diperiksa KPK Terkait Kasus Hasto, Dicecar 29 Pertanyaan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Arief Budiman merupakan mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2012-2022 yang kini menjadi Komisaris PT PLN Indonesia Power, anak perusahaan PT PLN (Persero). 

    Namanya menjadi sorotan lantaran ia dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (15/1/2025).

    Ia bersama Evi Novida Ginting, yang juga merupakan mantan Komisioner KPU, diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap yang menjerat eks caleg PDIP Harun Masiku dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    Arief Budiman mengaku dicecar 29 pertanyaan oleh penyidik lembaga antirasuah.

    Baik Arief maupun Evi Novida menyatakan bahwa mereka tidak menyampaikan informasi baru kepada tim penyidik terkait kasus Hasto Kristiyanto dan Harun Masiku.

    “Ada 29 pertanyaan. Sama seperti waktu lima tahun lalu, sama persis enggak ada yang baru,” ucap Arief kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

    Arief juga menyebut penyidik tidak menanyakan nama lain terkait proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019–2024. 

    Ia mengatakan, penyidik KPK hanya fokus terhadap perkara Harun Masiku.

    “Enggak sih kalau yang nama baru enggak ada. Enggak, tetap fokus ke yang Harun Masiku saja,” ujarnya.

    Lantas siapa Arief Budiman? Berikut profilnya.

    Profil Arief Budiman

    Arief Budiman, S.S, S.IP, M.BA lahir di Surabaya pada 2 Maret 1974.

    Arief Budiman menempuh dua kali pendidikan Sarjana, yang pertama pada bidang Sastra Inggris di Universitas 17 Agustus 1945. Lalu, ia mengambil jurusan Hubungan Internasional di Universitas Airlangga (Unair).

    Tak sampai di situ, ia juga berhasil meraih gelar Magister di Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Arief Budiman mengawali kariernya sebagai Peneliti Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi pada 2002–2004.

    Kemudian, ia berkiprah di dunia politik.

    Pada 2004, Arief menjabat sebagai Anggota KPU Provinsi Jawa Timur.

    Berbekal pengalamannya tersebut, ia kemudian menduduki posisi sebagai Anggota KPU RI.

    Setelah itu, Arief Budiman didapuk sebagai Ketua KPU RI periode 2017–2022.

    Namun, Arief diberhentikan karena dianggap melanggar kode etik dengan mendampingi Komisioner KPU, Evi Novida Ginting Manik, dalam mengajukan gugatan atas pemberhentiannya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).

    Meski demikian, Arief Budiman ditetapkan sebagai Komisioner KPU RI.

    Pada 2023, Arief ditunjuk untuk mengisi posisi sebagai Komisaris PT PLN Indonesia Power.

    Arief Budiman diketahui juga aktif dalam berorganisasi.

    Menilik laman elhkpn.kpk.go.id, Arief Budiman memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 2,5 miliar atau Rp 2.575.690.442.

    Arief terakhir kali melaporkan hartanya pada 29 Februari 2024 untuk periodik 2023.

    Harta terbanyak Arief berasal dari ‘harta lainnya’ senilai Rp 1.450.000.000.

    Ia tercatat memiliki alat transportasi berupa sepeda motor Honda PCX, Honda Beat, Yamaha dan mobil Nissan Serena dengan total nilai Rp 173.000.000.

    Selain itu, Arief mempunyai harta bergerak lainnya sebesar Rp 85.216.000 dan kas Rp 893.674.895.

    Pria berusia 50 tahun itu tercatat memiliki hutang senilai Rp 26.200.453.

    Organisasi:

    Pengurus Senat Fakultas Sastra Universitas 17 Agustus 1945 (1995 – 1996)
    Ketua Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Airlangga (1997 – 1998)
    Koordinator Bidang I Badan Pekerja Senat Mahasiswa (1997 – 1998)
    Koordinator University Network for Free and Fair Election (UNFREL) Jawa Timur (1999)
    Direktur National Network for Democracy Empowerment (1999 – 2001)
    Wakil Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Jawa Timur (2010 – 2015)

    Penghargaan:

    Interpreter For SuzanaPaklar, ICMC’s (International Catholic Migration Commission) Trauma Specialist, (August 2001) 
    Interpreter For JICA Expert, research on East Java Economic Development (2006) 
    Tokoh Nasional asal Jawa Timur Berprestasi, Persatuan Wartawan Indonesia (2018) 
    Alumni Terbaik Berprestasi Universitas Airlangga (2018) 
    Most Popular Leader in Social Media, The 5th Jambore PR Indonesia (JAMPIRO) (2019)

    (Tribunnews.com/Falza/Ilham Rian Pratama)

  • Pro-Kontra Wacana Dana Zakat Biayai Program Makan Bergizi Gratis

    Pro-Kontra Wacana Dana Zakat Biayai Program Makan Bergizi Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA — Muncul wacana soal pemanfaatan dana zakat untuk bisa dipergunakan membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu berangkat dari usulan Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin yang memandang kultur budaya masyarakat Indonesia adalah orang yang dermawan dan gotong royong.

    Dia menilai dana zakat dimanfaatkan untuk menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat dalam program yang baru saja debut Senin pekan lalu itu, sehingga juga pemerintah tak bekerja sendirian dengan anggaran APBN yang terbatas. 

    “Saya kemarin berpikir kenapa tidak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan kesana [ke MBG], itu salah satu contoh,” katanya di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (14/1/2025).

    Menurutnya, program MBG mengandung misi kemanusiaan yang universal dan bagi sebagian besar anak-anak Indonesia di daerah, program ini menjadi kebutuhan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan mereka.

    Kendati demikian, senator asal Bengkulu ini menyadari bahwa pemerintah masih memerlukan dukungan pembiayaan yang lebih dalam menyukseskan program ini. Oleh sebab itu, dia mengusulkan dana zakat bisa memenuhi separuh dari kebutuhan anggaran program MBG.

    Dia pun meminta pemerintah untuk menyiapkan skema pembiayaan yang partisipatif supaya program ini dapat berjalan baik dan maksimal dengan berprinsip gotong royong.

    “Kami percaya masyarakat juga organisasi kemasyarakatan khususnya ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU akan menyambut baik dan mendukung penuh inovasi pembiayaan yang kami usulkan ini,” jelasnya dalam keterangan resmi yang dikutip Kamis (16/1/2025).

    Perbesar

    Bisakah Dana Zakat Digunakan untuk MBG?

    Merepons usulan Sultan, menurut Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI Noor Achmad bukan tidak mungkin usulan itu bisa dilakukan, asalkan menyasar pada fakir miskin.

    “Kalau memang sasarannya nanti kepada fakir miskin, ya kita akan lakukan. Artinya bahwa prioritas kita adalah untuk membantu fakir miskin,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

    Nantinya, lanjut Noor, Baznas akan memverifikasi terlebih dahulu, mana pihak fakir miskin yang dimaksud dan mana pihak yang tak terkategorikan sebagai fakir miskin.

    Sementara itu, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menegaskan sejatinya program MBG telah mendapatkan pembiayaan dari anggaran negara. 

    Namun, jika memang Baznas berencana dan tak keberatan menggunakan dana zakat untuk membiayai MBG, Muzani menekankan haruslah menyasar pada asnaf atau merekalah orang yang berhak mendapatkan bagian dari pembagian zakat.

    Dia menambahkan penting untuk memastikan bahwa muzakki atau orang yang membayar zakat memang memperuntukkan hartanya guna mendukung program MBG. Dengan begitu, menurutnya, penggunaan dana zakat dianggap tak menjadi masalah.

    “Maksud orang menitipkan zakatnya kepada Baznas, itu kan bukan untuk itu [MBG]. Kalau memang dimaksudkan untuk itu, saya kira beliau enggak ada masalah. Yang penting sesuai dengan Asnaf,” pungkas Muzani.

    Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya berpendapat penggunaan dana infak dan sedekah lebih longgar ketimbang penggunaan zakat, bilamana memang ingin membiayai program MBG melalui pemanfaatan dana ZIS.

    Menurut Gus Yahya, pemanfaatan dana zakat diatur secara fikih tentang siapa saja yang berhak menerimanya. Dalam ketentuan agama, ada delapan Asnaf (penerima manfaat) yang boleh mendapatkan manfaat zakat.

    Apabila dana zakat dikhususkan untuk anak-anak miskin, lanjutnya, maka hal itu tentu diperbolehkan. Namun, sasaran MBG jauh lebih luas bagi seluruh siswa, ibu hamil, hingga balita yang mesti dispesifikan agar masuk dalam delapan Asnaf. 

    Maka dari itu, menurut dia, usulan penggunaan dana zakat untuk mendukung program makan bergizi gratis perlu dikaji lebih dalam agar tepat sasaran.

    “[pemanfaatan] Zakat harus dikaji lagi. Karena yang nerima siapa dulu ini. Kalau dikhususkan untuk anak-anak miskin bisa. Tapi kalau umum kemudian untuk semua orang (tidak bisa), ini untuk zakat memang harus lebih hati-hati,” ujarnya dikutip dari Antara, Kamis (16/1/2025).

    Perbesar

    Senada, Wakil Ketua Umum PAN sekaligus Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay juga menilai usulan pengalokasian dana zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu kajian dan pendapat dari para ulama untuk membahas hukumnya dari sisi agama.

    “Jangan terburu-buru. Tanya dulu para ulama di NU, Muhammadiyah, MUI, Persis, Al-Washliyyah, dan lain-lain. Yang dibahas, ya itu apa hukumnya mengalokasikan dana zakat untuk mendukung program pemerintah,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    Dia memandang salah satu hal yang mungkin akan diperdalam adalah mengenai pembagian kategori siswa penerima program MBG bisa untuk bisa menerima zakat. Karena di antara para siswa itu ada juga yang berasal dari keluarga mampu dan bahkan berasal dari beragam agama.

    “Silakan dipelajari lagi agar tidak salah dari sisi regulasi dan ajaran agama,” pungkasnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan dirinya belum bisa merespons usulan Sultan tersebut. Dia mengatakan penggunaan dana zakat sudah aturannya tersendiri.

    “Sebelum jawab, saya mesti konsultasi ke Majelis Ulama dan lain-lain untuk menjawabnya, bukan melaksanakannya ya,” tuturnya.

    Istana Tolak Gunakan Dana Zakat untuk MBG

    Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI (Purn) AM Putranto berpandangan zakat tak tepat untuk mendanai program prioritas pemerintah. Mengingat sejauh ini sudah tepat rancangan anggaran MBG mengucur melalui APBN dengan nilai Rp71 triliun.

    “Sudah dianggarkan sejumlah Rp71 triliun itu [MBG]. Jadi tidak mengambil dana-dana itu [zakat]. Jadi sudah betul-betul luar biasa, tidak ada yang ngambil dari mana? Zakat? Itu sangat memalukan itu ya bukan seperti itu ya kami,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Rabu (15/1/2025).  

    Putranto pun menegaskan bahwa program yang dimulai sejak Senin (6/1/2025) itu tidak hanya bertujuan untuk mengatasi masalah gizi buruk, tetapi juga sebagai upaya mendorong kesetaraan dan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

    “Gunanya zakat kan bukan untuk itu [MBG], karena presiden sudah berniat baik dan tulus utuk memberikan terbaik untuk bangsa Indonesia kepada siswa-siswa, ibu hamil, dan pondok pesantren,” pungkas Putranto. 

    Pemerintah resmi merancang anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) pada 2025 sebesar Rp71 triliun atau 0,29% terhadap PDB, sesuai Rancangan Undang-undang (RUU) tentang APBN 2025. 

    Dalam dokumen Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, dijelaskan bahwa rancangan anggaran sebesar Rp71,0 triliun tersebut akan digunakan untuk pembiayaan makanan, distribusi (safe guarding), dan operasional lembaga yang menangani program MBG. 

    Adapun, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengungkap anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi bertambah sebesar Rp140 triliun di tahun 2025. 

    “Kalau nanti Presiden memutuskan menambah, kalau dilihat APBN, menambah Rp140 triliun di bulan Juli atau Agustus. Ditambah Rp140 triliun, maka nanti penerima manfaat akan mencakup 82,9 juta orang pelajar akan dapat makan siang bergizi,” ujar Zulkifli Hasan. 

    Zulhas mengatakan saat ini anggaran MBG yang disetujui DPR RI di 2025 sebanyak Rp71 triliun. Pada pelaksanaannya yakni Januari hingga April, program tersebut akan menyasar 3 juta pelajar yang menerima manfaat. Sementara dari April hingga Agustus, pelajar penerima manfaat akan mencapai 6 juta. 

    “Agustus-Desember itu 15 juta sampai 17.500.000 pengguna manfaat. Itu anggaran yang Rp71 triliun. Nah sekarang lagi berusaha,” kata dia.

  • PAN: Usulan zakat untuk MBG perlu kajian dan pendapat ulama

    PAN: Usulan zakat untuk MBG perlu kajian dan pendapat ulama

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menilai usulan pengalokasian dana zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu kajian dan pendapat dari para ulama untuk membahas hukumnya dari sisi agama.

    Menurut dia, persoalan zakat merupakan persoalan keagamaan yang berada di wilayah para ulama, sehingga para ulama tersebut yang lebih berhak untuk memberikan pendapat mengenai hal tersebut.

    “Jangan terburu-buru. Tanya dulu para ulama di NU, Muhammadiyah, MUI, Persis, Al-Washliyyah, dan lain-lain. Yang dibahas, ya itu apa hukumnya mengalokasikan dana zakat untuk mendukung program pemerintah,” kata Saleh dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Dia menilai bahwa salah satu hal yang mungkin akan diperdalam adalah mengenai pembagian kategori siswa penerima program MBG bisa untuk bisa menerima zakat. Karena di antara para siswa itu ada juga yang berasal dari keluarga mampu, dan bahkan berasal dari beragam agama.

    “Ada sih teman yang bilang, mungkin mereka bisa dikategorikan sebagai fi sabilillah. Mereka menuntut ilmu. Nantinya mereka akan menjadi mujahid untuk membangun Indonesia. Tapi apa bisa dianologikan seperti itu?” kata dia.

    Namun, menurut dia, dulu pemerintah pernah membuat aturan bahwa pembayaran zakat dapat diajukan sebagai pengurang pajak. Mungkin hal tersebut bisa dijadikan sebagai pintu masuk mengenai usulan tersebut

    “Silakan dipelajari lagi agar tidak salah dari sisi regulasi dan ajaran agama,” kata Ketua Komisi VII DPR RI itu.

    Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin mengusulkan agar Pemerintah membuka kesempatan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sebab menilai DNA (rantai molekul berisi materi genetik) masyarakat Indonesia memiliki sifat gotong royong.

    “Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu ‘kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga?” kata Sultan usai menghadiri Sidang Paripurna Ke-10 DPD RI Masa Sidang III Tahun 2024–2025 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

    Sultan lantas melanjutkan, “Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis ini, di antaranya saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana (programMBG).”

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • 3 Talenta Muda ASTI Kudus Merapat ke Timnas U17 Indonesia

    3 Talenta Muda ASTI Kudus Merapat ke Timnas U17 Indonesia

    TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Tiga talenta muda asal Akademi Sarana Talenta Indonesia (ASTI) Kudus berhasil masuk skuad Timnas U-17 Indonesia di awal 2025.

    Mereka adalah Alfian Daniel Hidayat asal Lampung, Ahmad Musyaffa’ asal Rembang, dan Shoyyo Himawan asal Solo dipanggil untuk memperkuat Timnas U-17 asuhan Coach Nova Ariyanto.

    Saat ini skuad muda Indonesia menjalani pemusatan latihan di Bandung, Jawa Barat pada 10-20 Januari 2025 guna menghadapi Piala Asia U-17.

    Yaitu kompetesi bergengsi bagi atlet muda Garuda, sehingga persiapan tim sangat diperlukan dalam membangun kekuatan menghadapi turnamen di level Asia.

    CEO ASTI, Arif Budianto mengaku bangga atas prestasi demi prestasi yang berhasil ditorehkan anak didiknya selama berlatih dan belajar di ASTI.

    Yang jelas, setiap capaian prestasi tentunya didapatkan hasil latihan dan kerja keras atlet di bawah bimbingan pelatih.

    Kata dia, melalui berbagai capaian dan prestasi yang sudah ditorehkan, menunjukkan bahwa akademi ASTI tidak hanya fokus pada pengembangan teknik bermain sepakbola saja, juga bagaimana mencetak pemain yang mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional.

    “Harapan kami, ASTI terus menjadi akademi yang bermanfaat bagi banyak orang dan mampu mencetak pemain profesional yang bisa membanggakan Timnas Indonesia. Ini adalah target utama kami,” terangnya, Rabu (15/1/2025).

    Selain dipanggilnya tiga talenta ke Timnas, ASTI juga mengirimkan dua pemainnya, Theo Davilla dan M. Innayaturahman, ke program Korea-Korea Selecao (KKS). Yaitu Program inisiatif pencarian bakat untuk pemain muda di Jawa Tengah yang dipelopori oleh Bambang Wuryanto, Justinus Lhaksana, dan Abel Xavier.

    Tim KKS sebelumnya pernah menjalani pemusatan latihan di Portugal, termasuk berlatih di Benfica. Nantinya bakal menjalani kompetisi bergengsi antarnegara, laga uji coba, dan pengembangan pemain dengan fasilitas kelas dunia.

    Theo dan M. Innayaturahman dijadwalkan berangkat ke Portugal pada Februari mendatang setelah menjalani laga uji coba melawan Timnas U-17 di Bandung.

    Di tingkat nasional, beberapa siswa ASTI juga sudah tersalurkan ke klub-klub ternama di Liga Indonesia.

    Sebut saja, Shoyyo Himawan ke Persis Solo, Made Arbi di Bali United, Hilmy Fadil masuk skuad PSM, dan Fahri Arya jadi bagian dari Dewa United. (Sam)