Xcloud.id

Organisasi: Persis

  • Ketua Termul Serang Mahfud dan Jimly soal Dugaan Ijazah Palsu Jokowi: Nalar Hukumnya Kerdil!

    Ketua Termul Serang Mahfud dan Jimly soal Dugaan Ijazah Palsu Jokowi: Nalar Hukumnya Kerdil!

    GELORA.CO – Ketua Termul dan Pro Gibran, Firdaus Oiwobo, melontarkan serangan terhadap dua tokoh hukum nasional, Mahfud MD dan Jimly Asshiddiqie terkait pernyataan mereka soal polemik dugaan ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi) dan kasus yang menjerat Roy Suryo Cs. 

    Firdaus menilai kedua tokoh tersebut tak paham memahami konstruksi hukum ketika mengemukakan pendapatnya tentang keaslian ijazah Jokowi yang harus ditunjukkan terlebih dahulu sebelum memidanakan Roy Suryo Cs. 

    “Mahfud MD, Profesor Jimly Asshiddiqie kan profesor guru besar hukum loh, tapi menurut gua nalar hukumnya kerdil gitu,” katanya seperti dikutip dari Rasis Infotainment yang tayang di YouTube pada Jumat (14/11/2025). 

    Menurut Firdaus, pernyataan mereka keliru. 

    Sebab, ranahnya berbeda dengan hukum yang menjerat Roy Suryo Cs. 

    “Kok sekelas Profesor Mahfud dan Jimly kok kerdil ya nalar hukumnya, mereka menyatakan bahwa tunjukkan dulu dong keaslian ijazahnya, baru bisa dipidana. Dari mana ini kan ruang yang berbeda. Keaslian ijazah itu pidana ya kan? Ya pidana memang kalau seandainya itu terjadi. Tapi mereka bilang itu perdata, tunjukkan. Ini kan ruang yang berbeda,” jelasnya. 

    Firdaus menjelaskan bahwa perkara tudingan ijazah palsu Jokowi sudah berkali-kali diuji di ranah hukum.

    Hasilnya, tudingan itu tidak pernah terbukti. 

    Ia menegaskan Universitas Gadjah Mada (UGM), sebagai pemilik otoritas telah mengonfirmasi keabsahan ijazah tersebut. 

    “Kalau masalah ijazah Jokowi mereka (Roy Suryo Cs) bilang palsu, kan sudah digugat, sudah dituntut beberapa kali. Akhirnya kan mereka sumir. Ada yang ditolak, macem-macem lah. Artinya itu sudah menjadi Yurisprudensi menutup ruang mereka untuk menggugat ulang ijazah Jokowi. Karena jokowi sudah mendapatkan kebenaran otoritas dari UGM,” jelasnya. 

    “Kan legal standingnya ada di UGM bukan di Roy Suryo, karena ini delik aduan absolut bukan delik umum atau delik biasa,” tambahnya. 

    Kasus yang menyeret Roy Suryo Cs, kata Firdaus, bukan lagi ribut-ribut mengenai keaslian ijazah, tetapi dugaan pengeditan dan penyebaran konten yang dinilai melecehkan presiden ke-7 RI tersebut. 

    “Jadi antara ijazah Jokowi yang dianggap palsu dengan kasus yang dilakukan oleh Roy Suryo Cs ya kan itu berbeda ruang, berbeda locus delicti, tempus delicti dan berbeda legal standingnya.”

    “Jadi, ini kasus yang berbeda karena pelecehan yang dilakukan oleh mereka, pengeditan yang dilakukan oleh Roy Suryo cs makanya Jokowi melaporkan dia dengan UU ITE nomor 1 tahun 2024. Ada pasal 32, ada pasal 35, ada pasal 51 yang ancaman hukumannya kalau diakumulatif bisa 10 tahun ke atas dan dendanya belasan miliar,” pungkasnya. 

    Mahfud MD: Roy Suryo tak bisa diadili

    Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan pendapatnya terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) dimana Polda Metro Jaya sudah menetapkan 8 tersangka yakni Roy Suryo Cs dalam kasus ini.

    Menurut Mahfud, jika hukum ingin ditegakkan secara adil, maka para tersangka atau Roy Suryo Cs, tidak bisa diadili di pengadilan sebelum keaslian Ijazah Jokowi diputuskan terlebih dahulu lewat pengadilan lain.

    “Roy Suryo itu sekarang jadi tersangka. Kita tidak tahu persis itu karena apa sih? Karena menuduh ijazah Jokowi palsu atau karena soal lain misalnya menimbulkan keonaran, menimbulkan kegaduhan, membuat berita bohong atau apa,” kata Mahfud MD.

    “Nah, kalau masalahnya ijazah palsu, saya sependapat dengan Pak Susno Duadji dan Pak Jimly, dan itu sudah kata saya katakan bulan Maret yang lalu, habis hari raya ketika saya pidato di kampus di Jogja itu,” kata Mahfud.

    Menurutnya jika dalam kasus ini Roy Suryo Cs mau dibawa ke pengadilan mesti dibuktikan dahulu lewat pengadilan lain bahwa ijazah Jokowi benar-benar asli dan bukan ditentukan dari keterangan polisi semata.

    “Pengadilan itu harus membuktikan dulu ijazah itu benar asli atau tidak. Iya kan? Kalau nanti di pengadilan lalu tiba-tiba dinyatakan Roy Suryo bersalah padahal masalah utamanya dia menuduh palsu, harus dibuktikan dulu. Dan yang membuktikan ijazah itu palsu atau tidak bukan polisi, harus hakim yang mengadili,” kata Mahfud.

  • Ahmad Ali Tegaskan Budi Arie Bukan Lagi Orangnya Jokowi, Herwin Sudikta: Nasibnya Persis Seperti Lampu Taman, Ditolak Gerindra, Dilepeh PSI

    Ahmad Ali Tegaskan Budi Arie Bukan Lagi Orangnya Jokowi, Herwin Sudikta: Nasibnya Persis Seperti Lampu Taman, Ditolak Gerindra, Dilepeh PSI

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan PSI yang menegaskan bahwa Budi Arie Setiadi bukan lagi bagian dari relawan Jokowi dan tidak pernah ditawari bergabung ke partai tersebut memicu reaksi publik.

    Salah satu komentar menohok datang dari pegiat media sosial, Herwin Sudikta.

    Dikatakan Herwin, dinamika yang melibatkan Budi Arie belakangan ini memunculkan gambaran yang ia sebut sebagai perjalanan politik yang tak menentu.

    “Hikayat seorang pengembara kursi kekuasaan bernama Budi Arie Setiadi,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Minggu (16/11/2025).

    Ia menilai Budi Arie seolah terus berpindah arena politik tanpa arah yang jelas.

    Herwin juga menyinggung relasi Budi Arie dengan sejumlah partai.

    “Ditolak Gerindra, dilepeh PSI,” timpalnya.

    Ia kemudian menggunakan perumpamaan yang cukup keras saat menggambarkan nasib politik Budi Arie.

    “Nasib Budi Arie Setiadi memang mirip banget sama jidatnya yang persis lampu taman,” bebernya.

    Herwin bilang, perbandingan tersebut merupakan sindiran yang lebih jauh terkait peran politik sang ketua Projo.

    “Dipake cuma pas malam politik, itu pun cuma buat pemanis dekorasi, bukan sumber cahaya utama,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Harian PSI, Ahmad Ali, memberikan penjelasan tegas terkait keterlibatan Budi Arie Setiadi dan isu bahwa Ketum Projo itu sempat ditawari bergabung ke PSI. Ali memastikan kabar tersebut tidak benar.

    Saat ditemui usai kegiatan PSI di Purwakarta, ia menyampaikan bahwa partainya sama sekali tidak pernah membuka komunikasi dengan mantan Menteri Koperasi tersebut.

  • Murid Rossi Ungguli Adik Marquez!

    Murid Rossi Ungguli Adik Marquez!

    Jakarta –

    Kualifikasi MotoGP Valencia 2025 sudah berakhir, Sabtu (15/11). Murid Valentino Rossi, Marco Bezzecchi sukses meraih pole position dengan catatan waktu 1 menit 28,809 detik. Sementara adik kandung Marc Marquez, Alex Marquez berada persis di belakangnya!

    Ketika Q2 baru dimulai, pebalap KTM asal Spanyol, Pedro Acosta langsung memimpin dengan catatan 1 menit 29,298 detik. Dia dibuntuti Marco Bezzecchi dan Johann Zarco.

    Bezzecchi kemudian mengalami masalah pengereman sehingga melebar di Tikungan 2. Alex Marquez lantas melesat ke peringkat pertama, menembus 1 menit 28 detik.

    Marco Bezzecchi meraih pole position di MotoGP Valencia 2025. Foto: REUTERS/Marcelo del Pozo

    Pada lima menit terakhir, Bezzecchi menggusur Alex Marquez untuk merebut urutan teratas. Jarak kedua pebalap hanya 0,026 detik. Fabio Di Giannantonio melengkapi baris terdepan setelah mengamankan grid ketiga di MotoGP Valencia 2025.

    Raul Fernandez memaksimalkan hasil bagus di Q1 untuk meraih posisi start keempat. Acosta harus puas menempati grid kelima, di depan Fabio Quartararo.

    Sementara itu Francesco Bagnaia mengalami nasib apes yang membuatnya gagal menembus Q2. Motornya bermasalah di akhir sesi Q1, sehingga si pebalap mesti kembali ke garasi Ducati. Bagnaia akan start dari posisi 16 di balapan nanti.

    Berikut Hasil Kualifikasi MotoGP Valencia 2025Marco BezzecchiAlex MarquezFabio DiggiaRaul FernandezPedro AcostaFabio QuartararoFranco MorbidelliJack MillerFermin AldeguerJoan MirJohann ZarcoAi OguraLuca MariniAleix EspargaroBrad BinderFrancesco BagnaiaJorge MartinMiguel OliveiraAlex RinsEnea BastianiniMaverick VinalesNicola BulegaAugusto Fernandez.

    (sfn/dry)

  • 1 Dulu Dijarah, Rumah Ahmad Sahroni Kini Rata dengan Tanah Megapolitan

    1 Dulu Dijarah, Rumah Ahmad Sahroni Kini Rata dengan Tanah Megapolitan

    Dulu Dijarah, Rumah Ahmad Sahroni Kini Rata dengan Tanah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Rumah milik anggota DPR nonaktif, Ahmad Sahroni, di Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, kini dibongkar dan rata dengan tanah.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com 
    pada Jumat (14/11/2025), dua ekskavator kuning sibuk bekerja di atas lahan rumah Sahroni yang sempat dijarah massa pada akhir Agustus 2025 lalu.
    Tumpukan sisa material seperti campuran kayu, besi, bebatuan, hingga potongan pipa paralon yang tersisa dari struktur rumah berserakan di atas lahan tersebut.
    Sesekali, debu beterbangan ketika ekskavator mengangkat puing dan menumpuknya ke truk-truk yang bersiap membawa bongkaran.
    Beberapa pekerjamengenakan baju partai berwarna biru dengan tulisan nama
    Ahmad Sahroni
    .
    Mereka bergerak terkoordinasi, memanggul batu bata putih dari ujung Jalan Swasembada Timur XXII menuju area depan rumah.
    Saat empat truk tiba untuk mengangkut puing, seorang pekerja memberi aba-aba kepada rekan-rekannya.
    “Awas mobil mau masuk. Parkir paralel saja,” kata pekerja itu.
    Di sisi lain, sejumlah pekerja menyiramkan air menggunakan selang untuk menekan debu agar tidak menyebar ke jalan sekitar.
    Di depan lokasi pembongkaran, lahan kosong dimanfaatkan untuk menata berbagai barang sisa, mulai dari potongan besi, kayu, hingga deretan tabung oksigen yang disusun rapi.
    Abdullah, salah satu pekerja di lokasi, menyampaikan bahwa proses pembongkaran telah dimulai sejak Senin (10/10/2025).
    “Mulai dari tanggal 10,” ungkapnya.
    Ia  tidak mengetahui kondisi rumah sebelum proses pembongkaran berlangsung karena bangunan sudah dalam keadaan kosong ketika mulai bekerja.
    “Saya masuk ke sini udah tinggal apa itu, beton aja. Udah enggak ada (barang),” kata Abdullah.
    Ahmad Sahroni sendiri kembali muncul ke publik setelah sempat menghilang pascaperistiwa penjarahan rumahnya pada akhir Agustus lalu.
    Sahroni hadir dalam acara doa bersama yang digelar di depan kediamannya pada Minggu (2/11/2025) pagi.
    Pada kesempatan tersebut, ia menceritakan detik-detik ketika rumahnya dijarah dan bagaimana dirinya berhasil bertahan hidup dalam situasi menegangkan itu.
    Dalam acara itu, Sahroni yang mengenakan kemeja putih lengan panjang memberikan sambutan di hadapan para tetangga dan warga sekitar.
    Ia mengisahkan detik-detik peristiwa yang membuatnya harus bersembunyi di plafon rumah, yang nyatanya tidak cukup kuat menahan beban tubuhnya hingga akhirnya ia terjatuh dan harus berpindah tempat ke kamar mandi.
    “Ada tiga orang bapak ibu menghampiri di kamar mandi melihat saya dan bertanya sama saya, kebetulan muka saya kasih debu dan sebelumnya saya bersembunyi di atas plafon, plafonnya enggak kuat saya jatuh. Akhirnya, plafonnya saya hancurin sekalian, tapi pintu kamar mandinya saya buka,” ungkap Sahroni.
    Ia menambahkan bahwa selama satu jam pertama setelah terjatuh, ia hanya bisa duduk di kamar mandi dan berserah diri kepada Tuhan.
    “Saya satu jam pertama duduk, bapak ibu. Sudah berserah diri kepada Allah SWT. Kalaupun hari itu meninggal, saya ikhlas,” kata politikus Partai Nasdem itu.
    Sahroni juga menceritakan bagaimana ia berhasil keluar dari rumah setelah malam kejadian dan diselamatkan oleh warga sekitar.
    Ia menyebut secara khusus bantuan yang diterima dari tetangganya, yang memberinya tempat bersembunyi dan perlindungan sementara.
    “Saya ucapkan terima kasih buat Pak Haji Dhani dan istri yang telah menerima saya di rumah belakang pada saat saya persis jam 22.15 WIB malam, saya lompat dari belakang ke rumahnya beliau,” ujar Sahroni.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 Rumah Ahmad Sahroni Dibongkar Usai Penjarahan Megapolitan

    2 Rumah Ahmad Sahroni Dibongkar Usai Penjarahan Megapolitan

    Rumah Ahmad Sahroni Dibongkar Usai Penjarahan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Rumah anggota DPR nonaktif, Ahmad Sahroni di Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang sempat dijarah pada kerusuhan Agustus lalu kini dibongkar.
    Berdasarkan pemantauan
    Kompas.com
    di lokasi, Jumat (14/11/2025), terdapat dua ekskavator warna kuning di atas puing bongkaran rumah.
    Kondisi rumah tersebut saat ini tinggal puing-puing berupa kayu, besi, bebatuan, dan pipa paralon kecil.
    Terlihat puing-puing menumpuk dan ada yang berserakan ke jalan.
    Beberapa kali debu dari pembongkaran rumah berhamburan. Terlihat sejumlah pekerja yang memakai baju partai warna biru bertuliskan
    Ahmad Sahroni
    .
    Beberapa pekerja kemudian memanggul bahan bangunan berupa batu bata putih dari ujung jalan Swasembada Timur XXII ke depan rumah Sahroni.
    Kemudian datang empat unit truk ke depan rumah tersebut.
    Muatan truk tersebut lalu diisi puing-puing bongkaran menggunakan mesin ekskavator. 
    “Awas mobil mau masuk. Parkir paralel saja,” teriak salah seorang pekerja saat truk datang.
    Beberapa pekerja terlihat menyiram air menggunakan selang ke arah pembongkaran rumah agar debu tidak berhamburan.
    Di depan rumah yang dibongkar, terdapat lahan kosong yang digunakan para pekerja untuk menaruh beberapa barang.
    Terlihat sejumlah tabung oksigen terjejer rapi dan sisa besi yang ditaruh oleh para pekerja ke lahan tersebut.
    Abdullah, salah seorang pekerja, mengatakan pembongkaran rumah sudah dilakukan sejak Senin (10/10/2025). 
    “Mulai dari tanggal 10,” ungkapnya.
    Ia mengatakan tidak mengetahui soal kondisi rumah tersebut sebelumnya sebab saat hendak melakukan pekerjaan, barang dari rumah yang memiliki luas sekitar 400 meter persegi sudah dirapikan. 
    “Saya masuk ke sini udah tinggal apa itu, beton aja. Udah enggak ada (barang),” jelasnya.
    Kompas.com
    sudah menghubungi Ahmad Sahroni untuk menanyakan alasan rumah tersebut dibongkar, namun hingga saat ini belum mendapatkan respons.
    Sebelumnya, Ahmad Sahroni kembali muncul ke publik setelah lama menghilang pascaperistiwa
    penjarahan
    di rumahnya di Tanjung Priok, Jakarta Utara. 
    Ia menghadiri acara doa bersama di depan kediamannya pada Minggu (2/11/2025) pagi dan untuk pertama kalinya menceritakan detik-detik mencekam saat insiden itu terjadi. 
    Dalam kesempatan itu, Ahmad Sahroni tampak mengenakan kemeja putih lengan panjang dan menyampaikan sambutan kepada warga.
    Dalam acara tersebut, Sahroni menceritakan bagaimana ia bersembunyi di plafon rumahnya saat penjarahan terjadi pada akhir Agustus lalu.
    Namun, karena plafon tersebut tidak kuat menahan beban, Sahroni pun terjatuh dan kemudian bersembunyi di kamar mandi.
    Selain itu, dirinya juga mengaku bahwa sempat ditemui warga yang menjarah rumahnya. Namun, warga tersebut tidak menyadari bahwa orang di dalam kamar mandi itu adalah dirinya. 
    “Ada tiga orang bapak ibu menghampiri di kamar mandi melihat saya dan bertanya sama saya, kebetulan muka saya kasih debu dan sebelumnya saya bersembunyi di atas plafon, plafonnya enggak kuat saya jatuh. Akhirnya, plafonnya saya hancurin sekalian, tapi pintu kamar mandinya saya buka,” ungkap Sahroni.
    “Saya satu jam pertama duduk, bapak ibu. Sudah berserah diri kepada Allah SWT. Kalaupun hari itu meninggal, saya Ikhlas,” imbuhnya. 
    Sahroni menambahkan, pada malam kejadian, dirinya sempat diselamatkan oleh warga sekitar. 
    “Saya ucapkan terima kasih buat Pak Haji Dhani dan istri yang telah menerima saya di rumah belakang pada saat saya persis jam 22.15 WIB malam, saya lompat dari belakang ke rumahnya beliau,” ujarnya.
    Usai doa bersama, Sahroni menyampaikan rencananya untuk membangun kembali rumahnya yang rusak akibat dijarah massa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Status BPIP Sudah Setingkat Kementerian, Tak Perlu Diubah

    Status BPIP Sudah Setingkat Kementerian, Tak Perlu Diubah

    Jakarta –

    Mencuat usulan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ditingkatkan menjadi kementerian. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Fraksi NasDem Martin Manurung tak setuju dengan usulan tersebut.

    Martin menilai BPIP tidak perlu ditingkatkan menjadi kementerian. Menurut Martin, BPIP saat ini sudah memiliki kewenangan setingkat kementerian.

    “Tanpa perlu diubah menjadi kementerian, status BPIP saat ini pun juga sudah setingkat kementerian dan memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan pembinaan Pancasila di lintas kementerian,” kata Martin kepada wartawan, Kamis (13/11/2025).

    Diketahui usulan tersebut muncul saat Panitia Kerja (Panja) di Baleg DPR tengah membahas RUU tentang BPIP. Martin menerangkan revisi UU BPIP untuk memperkuat fungsi badan tersebut alih-alih menaikkan statusnya menjadi kementerian.

    “(Revisi UU BPIP) Ya supaya BPIP memiliki kedudukan yang lebih kuat dengan dasar hukum UU, sehingga mampu lebih maksimal menjalankan fungsinya secara khusus untuk melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila kepada seluruh kalangan warga negara,” kata dia.

    Usulan BPIP Jadi Kementerian

    Dalam rapat Panja RUU BPIP di Baleg DPR, Selasa (11/11) lalu, anggota Panja DPR mulanya mendiskusikan soal nomenklatur RUU BPIP. Tenaga ahli DPR sempat menjelaskan nama RUU BPIP sudah disepakati dalam Prolegnas 2026.

    Dalam kesempatan itulah anggota Panja RUU BPIP, Benny K Harman, mengusulkan badan tersebut menjadi kementerian supaya koordinasinya jelas. Ia menilai, jika Pancasila dianggap penting, dijadikan kementerian saja.

    “Mohon maaf saja tidak ada maksud untuk badan ini tidak, kalo memang kita anggap penting Pak Pancasila ini, kenapa kita nggak usul aja bukan badan, kementerian. Menteri negara urusan khusus tentang Pancasila, itu lebih mantap lagi, jangan badan, kementerian saya usulkan Pak Ketua, bukan Badan Pembinaan Pancasila, Kementerian khusus urusan Pancasila supaya koordinasinya jelas,” kata Benny K Harman dalam rapat di ruang Baleg DPR, Senayan, Jakarta.

    Benny mempertanyakan soal tantangan pancasila di era saat ini. Benny mengaku belum menemukan alasan pendukung terkait badan khusus pengawalan ideologi pancasila.

    “Dari segi ilmu perundang-undangan, undang-undang P3 misalnya pertanyaan ini dijawab di bagian menimbang. Nah ini tidak kita temukan di menimbang yang tadi disampaikan oleh Beliau itu persis tantangan Pancasila kita saat ini apa? Sehingga dirasa penting ada badan khusus untuk menjaga mengawal dan sebagainya,” ungkapnya.

    Halaman 2 dari 2

    (fca/ygs)

  • Penyebutan IKN Sebagi Ibu Kota Politik Dinilai Rancu

    Penyebutan IKN Sebagi Ibu Kota Politik Dinilai Rancu

    Bisnis.com, JAKARTA — Terminologi ibu kota politik bagi IKN Nusantara terkesan rancu dan perlu dijelaskan oleh pemerintah.

    Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Dominique Niky Fahrizal mengatakan bahwa ibu kota politik bisa berarti bahwa IKN adalah pusat dari kekuasaan atau pemerintahan. Bisa jadi, tuturnya, di dalam IKN itu nanti ada tiga cabang kekuasaan, eksekutif, legislatif dan yudikatif yang  berkantor di tempat itu.

    “Jadi memang agak rancu tetapi kita harus menafsirkannya supaya masyarakat bisa mengetahui secara lebih baik apa artinya ibu kota politik,”, ujarnya dalam program Broadcast, di kanal youtube Bisniscom, dikutip Selasa (11/11/2025).

    Menurutnya, penggunaan istilah itu sengaja dipilih oleh pemerintahan Prabowo karena ingin menetapkan Jakarta sebagai pusat finansial atau bisnis di Indonesia.

    Namun menurutnya, adalah sebuah kemustahilan untuk memisahkan Jakarta sebagai ikon ekonomi dan finansial dengan politik karena kota itu tumbuh secara organik ketimbang IKN.

    Niky Fahrizal menilai sebenarnya penyebutan istilah ibu kota politik itu juga merupakan pilihan yang paling realistis dari Prabowo yang harus melanjutkan proses pembangunan IKN yang dirintis oleh Joko Widodo.

    Pada era presiden sebelumnya, pembentukan undang-undang IKN berjalan supercepat dan tanpa perencanaan sebelumnya. Hal ini, terangnya, dapat dilihat pada masa kampanye presidensial 2019 di mana tidak pernah ada janji dari Jokowi tentang IKN.

    Kala itu, Jokowi hanya berbicara tentang omnibus law. IKN, ujarnya, baru muncul di masa pandemi Covid-19.

    Sementara itu, karena sudah terlanjur ditetapkan dan pembangunannya pun sudah terlanjur dilaksanakan, mau tidak mau Prabowo mesti melanjutkan.

    “Kita tahu persis bahwa relasi Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini kan memang bagian dari circle kekuasaan di mana mereka berkolaborasi. Jadi harus berlanjut dan dicari justifikasinya apa untuk pindah ke sana. Mau tidak mau ya kota pemerintahan dan menggunakan terminologi yang cukup unik, Ibu kota politik,” paparnya.

    Meski IKN menjadi ibu kota politik, namun Niky Fahrizal meyakini kota itu tidak akan bisa menyamai berbagai infrastruktur yang dimilki oleh kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Makassar yang tumbuh secara organik karena merupakan kota pelabuhan serta perdagangan.

    Infrastruktur yang belum lengkap di IKN itu pula yang menurutnya, jadi penyebab pemerintahan tidak bisa segera pindah ke daerah di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu.

    “Dampak pindah ibu kota secara terburu-buru menurut saya akan serius, jika tidak dipersiapkan infrastrukturnya secara baik, juga apabila tidak dipersiapkan dengan baik Karena infrastrukturnya harus terus dikembangkan, lalu bagaimana memindahkan para birokrat ke sana Lalu bagaimana fasilitas pendukungnya Pesekolah, rumah sakit,” pungkasnya.

  • Mahfud MD Ungkap Roy Suryo Cs Tak Bisa Diadili Sebelum Pengadilan Putuskan Keaslian Ijazah Jokowi

    Mahfud MD Ungkap Roy Suryo Cs Tak Bisa Diadili Sebelum Pengadilan Putuskan Keaslian Ijazah Jokowi

    GELORA.CO – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan pendapatnya terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) dimana Polda Metro Jaya sudah menetapkan 8 tersangka yakni Roy Suryo Cs dalam kasus ini.

    Menurut Mahfud, jika hukum ingin ditegakkan secara adil, maka para tersangka atau Roy Suryo Cs, tidak bisa diadili di pengadilan sebelum keaslian Ijazah Jokowi diputuskan terlebih dahulu lewat pengadilan lain.

    Hal itu dikatakan Mahfud MD lewat saluran YouTube channel Mahfud MD Official yang tayang, Senin  (11/1/2025) malam.

    Baca juga: Jadi Tersangka Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Rismon Semangati 7 Tersangka Lain, Akan Praperadilankan

    “Roy Suryo itu sekarang jadi tersangka. Kita tidak tahu persis itu karena apa sih? Karena menuduh ijazah Jokowi palsu atau karena soal lain misalnya menimbulkan keonaran, menimbulkan kegaduhan, membuat berita bohong atau apa,” kata Mahfud MD.

    “Nah, kalau masalahnya ijazah palsu, saya sependapat dengan Pak Susno Duadji dan Pak Jimly, dan itu sudah kata saya katakan bulan Maret yang lalu, habis hari raya ketika saya pidato di kampus di Jogja itu,” kata Mahfud.

    Menurutnya jika dalam kasus ini Roy Suryo Cs mau dibawa ke pengadilan mesti dibuktikan dahulu lewat pengadilan lain bahwa ijazah Jokowi benar-benar asli dan bukan ditentukan dari keterangan polisi semata.

    “Pengadilan itu harus membuktikan dulu ijazah itu benar asli atau tidak. Iya kan? Kalau nanti di pengadilan lalu tiba-tiba dinyatakan Roy Suryo bersalah padahal masalah utamanya dia menuduh palsu, harus dibuktikan dulu. Dan yang membuktikan ijazah itu palsu atau tidak bukan polisi, harus hakim yang mengadili,” kata Mahfud.

    Sementara polisi kata dia hanya mengajukan dan menghimpun alat bukti lalu dijadikan bukti di persidangan.

    “Polisi gak boleh menyimpulkan ini asli, gitu gak boleh. Jadi harus diputuskan. Oleh sebab itu skenarionya dua menurut saya,” kata Mahfud.

    Pertama kata Mahfud, di pengadilan Roy Suryo akan mengatakan buktikan dulu bahwa ijazah Jokowi itu asli.

    “Dia akan mengatakan saya tuduh itu palsu. Mana aslinya? Memang begitu kan. Mana aslinya? Kalau saya nuduh palsu, lalu aslinya gak ditunjukkan mana? Karena logikanya adalah gugatan soal ijazah dulu yang diproses, baru kemudian pencemaran nama baik,” katanya.

    Karenanya nanti di pengadilan kata Mahfud, kuasa hukum Roy Suryo dan hakim harus membalik logika ini.

    “Kalau gak begitu nanti kacau hukum,” kata Mahfud.

    Sementara skenario kedua kata Mahfud bisa jadi hakim menolak dakwaan atau tidak dapat diterima karena pembuktian keaslian ijazah Jokowi tidak ada.

    “Pengadilan ini nanti akan memutuskan begini, dakwaan ini tidak dapat diterima, tuntutan ini tidak dapat diterima, karena apa? Karena pembuktian tentang keasliannya tidak ada. Oleh sebab itu dipersilakan dulu di bawa ke pengadilan lain untuk pembuktian. Kalau mau adil begitu dong. Ini untuk kasus ini tuduhannya gak jelas, tidak dapat diterima. NO istilahnya,” ujar Mahfud.

    NO atau Niet Ontvankelijke Verklaard adalah putusan pengadilan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena adanya cacat formil pada gugatan.

    Artinya, hakim tidak akan memeriksa pokok masalahnya, tetapi langsung menolak gugatan di awal karena ada kekurangan mendasar yang harus diperbaiki. 

    “Karena ini pembuktian asli tidaknya (ijazah Jokowi-Red) gak ada. Hanya kata polisi identik bukan asli gitu. Terus gimana? Ya tidak dapat diterima. Kalau mau dibawa ke pengadilan lagi soal ini, buktikan dulu ijazahnya di peradilan lain. Benar asli atau palsu dibuktikan di situ. Itu kalau hukum mau ditegakkan,’ kata Mahfud.

    Karenanya sejak awal Mahfud menyarankan tidak usah ribut-ribut dan  dama saja.

    “Tapi terserah, saya tidak akan mempengaruhi. Tapi logika hukumnya begitu ya. Saya sudah lama mengatakan itu ya. Harus ada pengadilan dulu yang memutus bahwa itu asli atau tidak,” kata Mahfud.

    Mahfud juga mengklarifikasi informasi di media sosial dalam pemberitaan yang ditulis oleh repelita.com.

    Di mana di sana disebutkan Mahfud MD mengatakan ijazah Jokowi asli.

    “Lalu ada sub judul dan orang komentar, sesudah diangkat menjadi tim reformasi lalu menyatakan ijazah Jokowi asli. Itu hoax. Saya gak pernah mengatakan ijazah Jokowi asli. Gak pernah. Dan itu adalah pelintiran dari pernyataan saya jauh sebelum ada masalah soal polisi ini,” kata Mahfud.

    Saat itu kata Mahfud soal ijazah Jokowi agar UGM cukup menjelaskan bahwa sebagai universitas telah mengeluarkan ijazah resmi kepada orang bernama Joko Widodo.

    “Titik. Ya, tidak usah menjelaskan apakah yang sekarang diributkan di luar itu asli atau tidak. UGM gak usah ikut-ikut. Bagi UGM bilang begini saja, kami sudah mengeluarkan yang asli, yang resmi. Kalau kemudian ada yang memalsukan atau ijazah itu digunakan oleh Jokowi lain, itu bukan urusan UGM, itu urusan pengadilan,” kata Mahfud.

    “Nah, sekarang pengadilannya sudah berjalan, silakan aja nanti pengadilan yang memutuskan,” kata Mahfud. (*)

  • Diniyyah Puteri: Rahmah El Yunusiyyah pantas dapat gelar Pahlawan Nasional

    Diniyyah Puteri: Rahmah El Yunusiyyah pantas dapat gelar Pahlawan Nasional

    Kota Padang (ANTARA) – Pimpinan Perguruan Diniyyah Puteri Padang Panjang Fauziah Fauzan El Muhammady mengatakan sosok Rahmah El Yunusiyyah yang merupakan pendiri sekolah agama perempuan pertama di kawasan Asia itu pantas mendapat gelar Pahlawan Nasional atas kontribusi dan perjuangannya.

    “Alhamdulillah kita bersyukur hari ini Bunda Rahmah dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto,” kata Pimpinan Perguruan Diniyyah Puteri Padang Panjang Fauziah Fauzan El Muhammady saat dihubungi di Kota Padang, Sumatera Barat, Senin.

    Menurut Fauziah Fauzan, pengusulan nama Rahmah El Yunusiyyah sebagai Pahlawan Nasional sudah diajukan sejak pemerintahan Presiden Soeharto, namun baru terwujud saat ini.

    Pada masa Presiden B.J. Habibie, perempuan kelahiran Tanah Minangkabau, 26 Oktober 1900 di Nagari (desa) Bukit Surungan, Kota Padang Panjang itu baru dianugerai Bintang Mahaputera Pratama.

    Keluarga dan Perguruan Diniyyah Puteri Padang Panjang terus berusaha dan kembali mengusulkan Rahmah El Yunusiyyah menjadi Pahlawan Nasional pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, namun baru berhasil menerima penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana

    “Kemudian saat Presiden Jokowi kita usulkan lagi dan pada masa Presiden Prabowo Subianto nama Rahmah El Yunusiyyah resmi ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional,” katanya.

    Fauziah Fauzan mengatakan tidak mengetahui persis penyebab nama Rahmah El Yunusiyyah baru ditetapkan menjadi Pahlawan Nasional meskipun sudah diusulkan sejak zaman Presiden Soeharto.

    Dia menduga hal itu bisa jadi karena pertimbangan aspek prioritas dari pengusulan nama-nama lainnya.

    Menurut dia, perjuangan Rahmah El Yunusiyyah dalam mencerdaskan anak bangsa berangkat dari semangat perlawanan terhadap Belanda dan Jepang.

    Pada usia 23 tahun, Rahmah berhasil mendirikan sekolah agama islam perempuan pertama di Indonesia, bahkan di kawasan Asia yang dinamai Perguruan Diniyyah Puteri Padang Panjang.

    Pada saat itu, Belanda melarang siapa saja menjalankan aktivitas pendidikan kecuali menggunakan kurikulum Belanda. Imbasnya, seluruh Al Quran, kitab-kitab dan buku-buku pelajaran yang ada di pondok pesantren disita oleh Belanda. Bahkan, Belanda melarang pernikahan dengan cara islam dan hanya boleh dengan aturan mereka.

    Setelah Belanda meninggalkan Tanah Minangkabau perjuangan Rahmah El Yunusiyyah berlanjut mengusir dan melawan kejamnya perlakukan tentara Jepang. Salah satu perlawanannya ialah mengembalikan perempuan Minangkabau yang diculik hingga ke Medan, Sumatera Utara.

    Anak bungsu dari pasangan Muhammad Yunus Al-Khalidiyah Bin Imanuddin dan Rafia ini juga berhasil membubarkan rumah-rumah prostitusi yang didirikan oleh tentara Jepang.

    Di Medan perang, Rahmah juga ikut mendirikan Batalyon Marapi yang menjadi cikal bakal terbentuknya TNI dari Ranah Minang.

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ngerinya Pembantaian oleh Milisi RSF Tewaskan 2.000 Orang di El Fasher Sudan

    Ngerinya Pembantaian oleh Milisi RSF Tewaskan 2.000 Orang di El Fasher Sudan

    Jakarta –

    Sejumlah pria tertawa lepas saat mobil pikap yang mereka tumpangi melaju kencang melewati deretan sembilan mayat yang terbaring di jalanan Sudan.

    “Lihat semua ini. Lihat genosida ini,” teriak salah satu dari mereka sambil tertawa.

    Ia mengarahkan kamera ke wajahnya dan rekan-rekannya. Lambang Rapid Support Forces (RSF) tampak jelas tersemat di pakaian mereka.

    “Mereka semua akan mati seperti ini,” ujarnya sembari menenteng senjata api.

    Para pria itu sedang merayakan pembantaian yang, menurut pejabat lembaga kemanusiaan, dikhawatirkan telah menewaskan lebih dari 2.000 orang di Kota el-Fasher, Sudan, bulan lalu.

    Pada Senin (03/11) lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengumumkan penyelidikan bahwa pasukan paramiliter tersebut diduga telah melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

    El-Fasher menjadi target utama RSF.

    Selama dua tahun terakhir, konflik tersebut menelan lebih dari 150.000 korban jiwa.

    Kedua pihak sama-sama dituduh melakukan berbagai kejahatan perang. Aksi tersebut banyak yang kembali terulang setelah el-Fasher jatuh.

    Sebuah kota yang terputus dari dunia

    Setelah mengepung kota itu selama hampir dua tahun, RSF bergerak untuk memperkuat posisinya dan memblokade populasi sipil yang tersisa sejak Agustus lalu.

    Citra satelit menunjukkan bahwa tentara pemerintah mulai membangun benteng besar dari gundukan pasir yang ditinggikan di sekeliling el-Fasher, menutup jalur akses dan menghalangi bantuan.

    Pada awal Oktober, cincin itu sepenuhnya telah mengelilingi kota. Penghalang yang lebih kecil melingkari desa di sekitarnya.

    BBCCitra satelit yang diberi penanda untuk menunjukkan gundukan pasir yang mengelilingi el-Fasher.

    Ketika pengepungan semakin intensif, 78 orang tewas dalam serangan RSF terhadap sebuah masjid pada 19 September.

    PBB menyatakan 53 orang tewas dalam serangan drone dan artileri terhadap kamp pengungsian, sebulan setelahnya.

    Video yang dibagikan kepada BBC Verify juga menunjukkan bahwa RSF berupaya memberlakukan blokade terhadap makanan dan kebutuhan sehari-hari.

    Pada Oktober, rekaman memperlihatkan seorang pria dengan tangan dan kaki terikat di belakang tubuhnya, tergantung terbalik dari pohon dengan rantai logam.

    Perekam video menuding pria tergantung itu telah mencoba menyeludupkan pasokan ke dalam kota yang terkepung.

    “Saya bersumpah demi Tuhan kau akan membayar ini,” teriaknya, sebelum memerintahkan tawanan itu untuk memohon agar nyawanya diselamatkan.

    Sementara itu, RSF merangsek ke dalam kota. Pertempuran sengit kemudian berlangsung.

    Baca juga:

    Menjelang matahari terbit pada 26 Oktober RSF berhasil menguasai posisi terakhir militer pemerintah dan merebut markas Divisi Infanteri ke-6.

    Rekaman video memperlihatkan para prajurit yang terbahak saat memasuki markas yang ditinggalkan itu, sembari membawa granat berpeluncur roket.

    Pada hari yang sama, komandan RSF, Abdul Rahim Dagalo saudara kandung pemimpin RSF, Mohammad “Hemedti” Dagalo terlihat memeriksa pangkalan tersebut.

    RSF dibentuk dari milisi Janjaweed yang membunuh ratusan ribu orang di Darfur antara 20032005. Kelompok itu telah lama dituduh melakukan kekejaman terhadap kelompok non-Arab di seluruh Sudan.

    Rekaman yang diunggah ke internet menunjukkan bahwa para personel paramiliter RSF bermaksud melakukan kekerasan terhadap penduduk sipil di el-Fasher.

    Sebelum RSF merebut el-Fasher, sangat sedikit informasi yang muncul dari kota tersebut selama berbulan-bulan.

    Namun, dalam hitungan jam setelah militer pemerintah mundur, rekaman kekejaman yang dilakukan RSF bermunculan dan menyebar di internet.

    Salah satu rekaman video paling mengerikan yang muncul dan dianalisis oleh BBC Verify menayangkan dampak pembantaian di sebuah gedung universitas di sisi barat kota. Puluhan mayat terlihat terbaring di lantai universitas.

    Seorang pria tua mengenakan jubah putih duduk sendirian di antara mayat-mayat itu. Ia menoleh ketika seorang pria bersenjata berjalan ke arahnya.

    Sambil mengangkat senjatanya, pria bersenjata itu melepaskan satu tembakan ke arah pria tua tersebut yang seketika jatuh ke lantai.

    Rekan-rekannya, seperti tak terusik dengan tindakan itu. Mereka melayangkan pandang ke arah pria lain yang kakinya bergerak di antara tumpukan mayat.

    “Mengapa yang satu ini masih hidup?” teriak salah satu pria bersenjata, seraya menambahkan, “Tembak dia!”

    BBC

    Citra satelit yang diambil pada 26 Oktober mengonfirmasi bahwa eksekusi juga dilakukan di jalan-jalan Kota el-Fasher, demikian laporan terbaru yang diterbitkan Yale Humanitarian Research Lab.

    Para analis lembaga itu menyoroti “kelompok-kelompok besar” yang terlihat dalam citra itu. Gambar-gambar tersebut, menurut mereka, “sesuai dengan ukuran tubuh manusia dewasa dan tidak muncul dalam citra sebelumnya”.

    Laporan itu juga menunjukkan adanya “perubahan warna” yang mungkin merupakan bekas darah manusia.

    Seorang saksi mata yang berbicara kepada BBC mengisahkan bahwa ia menyaksikan “banyak kerabat kami dibantai. Mereka dikumpulkan di satu tempat dan semuanya dibunuh.”

    Saksi lain mengklaim melihat seorang perempuan dibunuh RSF dengan cara “menembaknya di dada sebelum melemparkan tubuhnya ke samping setelah mengambil semua barang miliknya.”

    Baca juga:

    Ketika pasukan utama RSF mengamuk di el-Fasher, sekelompok personel bersenjata lain tetap berada di pinggiran kota. Mereka melakukan eksekusi brutal terhadap sejumlah tawanan tak bersenjata.

    Sebagian besar kekerasan ini berlangsung di radius sekitar delapan kilometer dari el-Fasher.

    Sebuah rekaman video yang diverifikasi menunjukkan puluhan mayat berpakaian sipil beberapa di antara mereka tampak seperti perempuan. Mereka tampak terbaring di parit di sepanjang tepi gundukan pasir yang dibangun RSF.

    Rekaman video lain menampilkan pemandangan kehancuran dengan latar api berkobar dan sisa-sisa truk yang hangus berserakan.

    Video dari lokasi itu juga memperlihatkan mayat-mayat berserakan di antara kendaraan.

    BBC

    Salah satu tokoh kunci dalam kekerasan ini sebelumnya diidentifikasi oleh BBC Verify sebagai komandan RSF. Dia dikenal secara online dengan nama Abu Lulu.

    Ia terlihat mengeksekusi tawanan tak bersenjata dalam dua video. Seorang saksi mata mengatakan kepada BBC bahwa ia “memerintahkan anak buahnya untuk membunuh beberapa orang tak bersalah, termasuk anak-anak.”

    Satu rekaman video memperlihatkan seorang prajurit RSF berusaha mencegah saat Abu Lulu bersiap mengeksekusi seorang pria yang terluka, sementara tawanan itu memohon: “Saya mengenalmu. Saya memanggilmu beberapa hari yang lalu.”

    Abu Lulu menepis permohonan itu dengan ayunan tangannya, sembari berkata: “Saya tidak akan pernah punya belas kasihan. Tugas kami hanya membunuh.”

    Dia lantas melepaskan rentetan peluru yang menembus tubuh pria tak bersenjata itu.

    BBC

    Video lain memperlihatkan ia membunuh sembilan tawanan tak bersenjata.

    Rekaman yang muncul beberapa hari kemudian memperlihatkan mayat-mayat itu dibiarkan di tempat mereka jatuh. Jasad-jasad itu masih dalam posisi berbaris seperti saat dieksekusi, tergeletak di tanah berdebu Darfur.

    Banyak dari mereka yang terlibat dalam pembunuhan itu mengenakan lambang RSF, termasuk kelompok yang kemudian merayakan pembantaian itu sebagai “genosida.”

    Pemimpin RSF berupaya memoles citra

    Beberapa hari setelah pembantaian, Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo selaku pemimpin RSF mengakui bahwa pasukannya telah melakukan “pelanggaran” dan mengatakan insiden itu akan diselidiki.

    Seorang pejabat senior PBB pada pekan lalu mengatakan bahwa RSF telah memberi tahu bahwa mereka menangkap beberapa tersangka di dalam barisan sendiri.

    Di antara mereka yang ditahan adalah Abu Lulu, setelah BBC Verify menerbitkan laporan yang mendokumentasikan aksi pembunuhannya.

    Rekaman yang disunting dengan hati-hati dan diposting di akun Telegram resmi RSF memperlihatkan ia dibawa ke dalam sel di penjara di pinggiran el-Fasher.

    Analis Yale juga menuduh RSF “melakukan pembersihan atas dugaan kejahatan massal mereka”.

    Sebuah laporan yang diterbitkan pada 4 November mencatat bahwa citra satelit menunjukkan pengangkatan “objek-objek yang identik dengan tubuh manusia dari sebuah lokasi di sisi utara gundukan RSF”. Citra satelit juga mengidentifikasi kuburan di dekat rumah sakit anak-anak di el-Fasher.

    Pada 30 Oktober, BBC Verify mengukur objek putih yang terlihat di halaman rumah sakit antara 1,6 meter dan 2 meter panjangnya.

    BBC

    Objek itu serupa dengan tinggi manusia dewasa, persis seukuran tubuh yang dibungkus kain kafan yang jamak terlihat di Sudan.

    Sementara itu, RSF dan akun media sosial yang berafiliasi mulai berupaya membentuk ulang narasi.

    Beragam unggahan di media sosial memperlihatkan para personel RSF membagikan bantuan kepada warga sipil disebarluaskan oleh sejumlah pengguna.

    Sementara kantor media paramiliter itu membagikan beberapa rekaman video yang disebut memperlihatkan perlakuan manusiawi terhadap tawanan perang dari pihak militer.

    Meski kampanye media sosial itu digencarkan oleh RSF, tindakan mereka di el-Fasher sejatinya telah memicu kemarahan global.

    BBC Verify menghubungi RSF dan menawarkan kesempatan untuk menanggapi tuduhan yang terdapat dalam penyelidikan ini, tapi kelompok itu tidak memberikan tanggapan.

    Laporan tambahan oleh Kevin Nguyen, Kumar Malhotra, Richard Irvine-Brown, Daniele Palumbo, Alex Murray, Barbara Metzler, Lamees Altalebi, dan Ahmed Nour. Grafis oleh Jess Carr dan Mesut Ersoz.

    Lihat juga Video ‘UEA Dituding Menjadi Dalang Serangan Drone di Port Sudan’:

    (haf/haf)