Xcloud.id

Organisasi: Persis

  • Kelemahan orang NU itu ngga tahan lihat duit!

    Kelemahan orang NU itu ngga tahan lihat duit!

    GELORA.CO – Politikus dan budayawan Soegeng Rahardjo Djarot yang akrab disapa Eros Djarot menduga ada desain dari pihak luar yang sengaja untuk menghancurkan Nahdlatul Ulama (NU) dengan memunculkan konflik kepengurusan di PBNU seperti yang terjadi saat ini.

    Mantan pendiri Litbang PDIP yang kemudian mendirikan Partai Nasionalis Bung Karno (PNBK) dan terpilih sebagai Ketua Umum itu bahkan dengan terang-terangan menyebut ada andil mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang diboncengi kepentingan oligarki yang memang sengaja memberikan konsesi tambang ke PBNU yang berujung konflik di dalam kepengurusan ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut.

    “Untuk menghancurkan Indonesia tinggal satu lagi, tonggak NU ini, maka siapa pun yang akan mengobrak-abrik Indonesia harus menghancurkan NU. Caranya yah cari kelemahan orang NU. Orang NU itu gak tahan lihat duit,” ujar Eros saat menjadi pembicara dalam acara Forum Kramat bertajuk NU Dalam Transformasi Indonesia seperti dikutip dari tayangan TVNU, Selasa 9 Desember 2025.

    “Jadi memberikan NU ini sebuah tambang, jangan-jangan itu bagian dari upaya karena tahu ini akan jadi penyakit itu dia tahu. Jokowi tahu persis lah,” sambung Eros.

  • Menkes Sebut Biaya Layanan Medis RI Naik 9-11 Persen Per Tahun

    Menkes Sebut Biaya Layanan Medis RI Naik 9-11 Persen Per Tahun

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyoroti inflasi biaya kesehatan yang jauh melampaui pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menkes menyebut biaya layanan medis di Indonesia naik sekitar 9 sampai 11 persen setiap tahun, sementara pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) hanya berada di angka 5,2 persen.

    “Ini persis seperti suami naik gaji 5 persen, istri minta 11 persen. Nggak mungkin ketemu,” kata Budi di Jakarta, Jumat (12/12/2025).

    Menurutnya, pola tersebut terjadi hampir di seluruh dunia, tetapi di Indonesia efeknya bisa lebih berat karena struktur pembiayaan kesehatan masih terus berkembang.

    Budi menekankan peran BPJS Kesehatan menjadi sangat krusial untuk menahan laju inflasi. Namun, ia mengingatkan tugas BPJS bukan untuk menjadi lembaga yang ‘dicintai’ fasilitas kesehatan, melainkan lembaga yang mampu menjaga agar biaya layanan tidak melonjak tanpa kendali.

    “Kalau Pak Ghufron (Direktur Utama BPJS Kesehatan) itu dicintai seluruh rumah sakit, itu berarti beliau nggak perform. Tapi kalau semua rumah sakit antre pengen kerja sama dengan BPJS, tapi sambil misu-misu, maki-maki, cela-cela, itu artinya Pak Ghufron perform sekali,” ujar Budi sambil menegaskan bahwa keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan penyedia layanan adalah pekerjaan yang sangat rumit.

    Menurut Menkes, BPJS Kesehatan adalah satu-satunya wakil masyarakat yang mampu menahan tekanan dari sisi penyedia layanan, dokter, klinik, rumah sakit, farmasi yang ingin tarif lebih tinggi, pendapatan lebih besar, dan keuntungan maksimal.

    Sementara di sisi lain, masyarakat berharap layanan kesehatan bisa diakses semurah mungkin.

    “Supply side pasti pengen mahal. Sedangkan masyarakat maunya semurah-murahnya. Nah, keseimbangan inilah yang Pak Ghufron harus kejar,” kata Budi.

    Ia menambahkan bahwa sektor kesehatan memiliki karakter unik yang sangat berbeda dengan sektor ekonomi lain karena minimnya transparansi harga. Budi mencontohkan bagaimana biaya operasi sederhana dapat memiliki perbedaan harga ekstrem antarnegara.

    “Gimana bisa, apendiktomi di Amerika 25 ribu dolar. Di Singapura 12 ribu dolar. Di Indonesia seribu dolar. Hanya di sektor kesehatan gap-nya bisa sampai 500 sampai 1000 persen,” ujarnya.

    “Itu karena tidak adanya transparansi dari lainnya kesehatan, sehingga gapnya besar sekali. Yang menderita siapa? Masyarakatnya. Untuk the same procedures bedanya bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat.”

    Ia membandingkannya dengan apa yang terjadi di sektor keuangan. “Kalau tukar dolar di Amerika, di Changi, di Belanda, selisihnya paling 5 persen. Nggak pernah 500 persen.”

    Pemerintah, kata Budi, wajib menyediakan sumber daya yang menjadi fondasi pengendalian biaya kesehatan, mulai dari tenaga kesehatan, regulasi yang kuat, hingga ketersediaan obat yang murah.

    “Pemerintah harus kasih alat-alatnya, kasih orang-orangnya, dan memastikan obat-obatnya tersedia dengan harga rendah. BPJS memanfaatkan resource itu untuk menyeimbangkan tekanan dari dua sisi,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/up)

  • Lapangan Karanggayam Surabaya Tuntas Bulan Ini, Siap Jadi Markas Latihan Bola

    Lapangan Karanggayam Surabaya Tuntas Bulan Ini, Siap Jadi Markas Latihan Bola

    Surabaya (beritajatim.com) – Revitalisasi Lapangan Karanggayam yang terletak di Kecamatan Tambaksari, persis di samping Gelora 10 November, Kota Surabaya, dipastikan akan rampung pada bulan ini, dengan target penyelesaian 15 Desember 2025.

    Proyek oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya ini menghadirkan kembali lapangan legendaris tersebut, yang rencananya akan difungsikan ganda sebagai pusat pembinaan atlet muda sepak bola sekaligus dibuka untuk pemakaian umum.

    Per hari ini, progres pengerjaan revitalisasi Lapangan Karanggayam telah mencapai angka signifikan 98 persen, menunjukkan bahwa proyek tersebut hampir selesai sepenuhnya.

    Kepala Bidang Bangunan Gedung dari DPRKPP Surabaya, Iman Krestian, mengatakan bahwa hanya kurang 2 persen lagi tahap pembangunan selesai, dan kini lapangan telah dilengkapi dengan rumput sintetis hijau yang baru.

    “Kita monitoring tanggal 15 mungkin selesai. Tapi secara kontrak (dengan pekerja) kita berikan kesempatan sampai 19 Desember 2025,” kata Iman Krestian, Kamis (11/12/2025).

    Setelah rampung, Iman menjelaskan bahwa lapangan ini kelak direncanakan menjadi lokasi sentral untuk latihan atlet muda, ajang kompetisi pembibitan atlet PON, hingga kemungkinan besar menjadi tempat berlatih bagi tim kebanggaan Kota Pahlawan, Persebaya Surabaya.

    “(Mengenai pemanfaatan spesifik) ini dikelola oleh Dispora (Dinas Pemuda dan Olahraga), apakah nanti dipergunakan untuk Liga Persebaya atau kah digunakan untuk persiapan PON atau buat kompetisi tingkat kota,” terangnya.

    Lebih dari sekadar lapangan, Pemkot Surabaya berkomitmen untuk melanjutkan revitalisasi pada tahun depan dengan menyentuh bangunan bersejarah di sekitarnya, termasuk Wisma Persebaya dan berbagai fasilitas pendukung atlet lainnya.

    “Tahun depan masih akan ada pekerjaan lanjutan seperti pemasangan lampu sesuai standar lapangan latihan, tribun portable, ruang ganti dan toilet. Sama kita akan melengkapi dengan kolam air dingin dan air panas, untuk menjaga kelengkapan pemanasan sama pendinginan bagi atlet,” ungkap Iman.

    Revitalisasi komprehensif ini menegaskan komitmen Pemkot Surabaya dalam membangun masa depan sepak bola, sambil memastikan bahwa nilai historis dan kejayaan sepak bola masa lalu, termasuk keberadaan Wisma Persebaya, Wisma Eri Irianto, tidak akan dihilangkan dan tetap dipertahankan.

    “Nanti mungkin kita juga ada konsep untuk Museum Persebaya, tapi hal ini akan didiskusikan lebih lanjut dengan Persebaya dan Askot PSSI,” tutup Iman. (rma/ted)

  • DJP Agresif Panggil WP Jumbo, Ingin Ijon Pajak?

    DJP Agresif Panggil WP Jumbo, Ingin Ijon Pajak?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak memiliki banyak opsi untuk memastikan defisit APBN akhir 2025 tak melampaui batas 3% terhadap PDB. Hal ini di tengah risiko shortfall penerimaan pajak yang diperkirakan semakin melebar. 

    Apabila mengacu pada data yang disampaikan pada konferensi pers APBN KiTa edisi November 2025, realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Oktober 2025 yakni Rp1.459 triliun atau baru 70,2% terhadap outlook laporan semester I/2025 Rp2.076,9 triliun. 

    Sementara itu, dari informasi yang dihimpun Bisnis, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto disebut memberikan instruksi kepada jajaran kepala kantor wilayah (kanwil) di bawahnya untuk mengejar target penerimaan hingga Rp2.005 triliun. Hal itu di tengah kemampuan kanwil untuk berkomitmen mengumpulkan Rp1.947,2 triliun. 

    Artinya, otoritas pajak memiliki waktu hanya kurang dari sebulan untuk mengumpulkan selisih senilai Rp57,8 triliun. 

    Menurut Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia (UI) Prianto Budi Saptono, kemampuan otoritas pajak untuk mengumpulkan sisa target penerimaan sangat bergantung kepada kapasitas masing-masing kantor pelayanan pajak (KPP). Sebab, setiap KPP memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tergantung dengan wajib pajak (WP) yang mereka layani. 

    “Jadi ada yang memang KPP punya wajib pajak lumayan bagus, karena industrinya lagi moncer. Akan tetapi di sisi lain, ada KPP yang memang wajib pajak dengan karakteristik yang lagi down,” jelasnya kepada Bisnis, Kamis (11/12/2025). 

    Prianto, yang juga berjibaku di Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), menceritakan bahwa sejumlah Kepala KPP beberapa kali pernah memanggil wajib pajak (WP) terutama pada kantor WP besar. Mereka rata-rata adalah BUMN yang ada di Jakarta. 

    Pemanggilan itu berdasarkan mutual relationship antara otoritas dan wajib pajak untuk memenuhi target penerimaan. WP besar bisa diberikan opsi untuk menyetorkan pajak mereka lebih dulu pada akhir tahun untuk kemudian dipindahbukukan dari tahun berikutnya. 

    “Itu praktik terjadi beberapa tahun lalu saya mendapatkannya dari wajib pajak yang cerita. Jadi dipanggil KPP kemudian ditanya mau menyumbang berapa, setor pajak tambahan berapa. Ada juga yang dipatok sekian, kalau begini otomatis akan berbeda-beda setiap KPP,” tuturnya. 

    Prianto mengatakan bahwa praktik ini mirip dengan ijon pajak. Praktik itu dilarang setidaknya saat Menkeu dijabat Sri Mulyani Indrawati, kendati tidak ada aturan sanksinya. 

    “Ada yang cerita, deposito di perusahaan cari dipindahkan ke setoran pajak nanti tahun berikutnya di awal-awal bisa di PBK [pindahbukukan] ke jenis pajak lainnya. Itu nanti mutual relationsip, bisa terjadi juga kembali ke kreativitas kepala kantor pelayanan pajak,” ucapnya. 

    Namun, apabila opsi dimaksud tidak berhasil, pemerintah setidaknya memiliki dua opsi untuk memastikan defisit APBN tidak semakin membengkak seiring pelebaran shortfall. Salah satu opsi yang sudah dikantongi pemerintah adalah penggunaan saldo anggaran lebih (SAL).

    Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPR telah menyetujui rencana pemerintah untuk memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp85,6 triliun pada 2025. Wakil Ketua Banggar DPR Wihadi Wiyanto menyampaikan bahwa pemanfaatan SAL tersebut akan digunakan untuk mengurangi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), memenuhi kewajiban pemerintah, serta menutup belanja prioritas dan defisit anggaran. 

    “Silpa itu bisa digunakan, atau ternyata memang pajaknya terpenuhi keran utang dimungkinkan sesuai UU Perbendaharaan Negara. Ada cara lain, ya efisiensi lagi,” lanjut Prianto. 

    Ke depan, senjata pemerintah untuk mengumpulkan penerimaan pajak dengan target lebih tinggi yakni Rp2.357,7 triliun juga tidak banyak. Senjatanya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yakni memaksimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. 

    Apalagi, Menkeu Purbaya telah mengamanatkan kepada kementeriannya untuk tidak membuat pungutan pajak baru atau penaikan tarif. Hal itu kendati di tahun depan otoritas akan mulai memungut bea keluar untuk ekspor batu bara dan emas. 

    Dari sisi intensifikasi, Prianto menyebut otoritas bisa menggeser-geser WP dari pengurusannya di kantor pajak madya ke pratam apabila dinilai kurang potensial. Fiskus juga dinilai bisa menggunakan mekanisme SP2DK untuk pemeriksaan. 

    “Untuk ekstensifikasi, bisa menyisir wajib pajak yang belum masuk yaitu di underground economy, atau kebijakannya bisa diubah dengan sekarang membatasi wajib pajak badan yang masih menerapkan PPh final UMKM 0,5% dengan harapan mereka bayar lebih tinggi karena enggak bisa lagi [dapat insentif pajak 0,5%],” paparnya. 

    Di sisi lain, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pihaknya tetap akan mengoptimalkan setoran penerimaan negara sampai dengan akhir tahun, yang tersisa persis sekitar 20 hari lagi sebelum tutup buku. Dia mengeklaim defisit APBN masih akan tetap aman. 

    “Kami akan optimalkan, harusnya sampai akhir tahun yang jelas defisitnya masih aman, jadi enggak usah, kami akan usahakan aman,” ujarnya usai ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/12/2025). 

    Purbaya tidak memerinci lebih lanjut apa strateginya dalam mengincar setoran pajak ratusan triliun untuk menutupi kekurangan penerimaan. Dia hanya menyebut otoritas akan menggali seluruh potensi penerimaan yang ada. 

    “Semua potensi akan kami gali,” terang mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu. 

  • Saya Belum Sempat Balas Pesannya

    Saya Belum Sempat Balas Pesannya

    Liputan6.com, Jakarta – Isak tangis warnai halaman rumah duka Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta, kala keluarga menjemput jenazah Mochamad Apriyana (40), salah satu korban kebakaran Gedung Terra Drone.

    Ira Daniyati, adik perempuan korban, tak mampu berdiri tegak saat peti jenazah adiknya digeser menuju mobil ambulans. Air matanya tak putus mengalir, tubuhnya goyah, hingga seorang psikolog Polri ikut turun tangan menenangkan.

    Ari, Burhan, dan Maulana yang merupakan saudara kandung turut memeluk dan menahan tubuh Ira yang beberapa kali hampir jatuh.

    Namun mereka sendiri tak sanggup menyembunyikan kesedihan ketika nama Mochamad Apriyana disebut petugas.

    Ira memeluk erat satu map hijau berisi berkas identitas sang kakak. Matanya tak pernah lepas dari tulisan Mochamad Apriyana di depan map itu.

    Ketika ambulans berhenti persis di depannya untuk proses serah terima, Ira terseret langkah goyah memasuki mobil.

    Begitu keluar, tangisnya pecah semakin kencang, berubah menjadi histeris. Seorang Polwan buru-buru memeluknya sebelum Ira akhirnya pingsan dan dibopong ke ruang perawatan.

    Tak lama kemudian, peti berisi jenazah Mochamad Apriyana digotong menuju ambulans. Ira yang baru tersadar langsung mencari-cari.

    “Mana, mana,” teriaknya di lokasi, Rabu (10/12/2025).

    Begitu pintu ambulans dibuka, ia menerjang mendekat, memeluk peti kayu cokelat itu sambil tersedu-sedu.

    Di luar ruang jenazah, Ahmad Maulana, adik bungsu korban, berusaha bicara tenang. Namun suaranya serak ketika mengenang percakapan terakhir dengan sang kakak.

    “Hanya nanya kabar aja sih. Itu jam 8 kalau enggak salah. Karena malamnya habis teleponan juga kan. Cuman enggak selesai aja posisinya,” cerita dia.

    “Saya yang belum sempat balas malah,” imbuh Ahmad.

    Saat ia kembali ponsel untuk membuka WhatsApp sore hari, centang pesan sudah berubah menjadi satu.

    “Pas saya balas, udah ceklis satu, itu posisi udah kejadian siang,” ujar dia.

     

  • Kebakaran ruko Jakpus, Polisi periksa manajemen Terra Drone

    Kebakaran ruko Jakpus, Polisi periksa manajemen Terra Drone

    Jakarta (ANTARA) – Kepolisian Resor Jakarta Pusat (Polres Jakpus) segera memeriksa manajemen Terra Drone terkait kebakaran pada salah satu rumah toko (ruko) di Kemayoran itu dengan korban tewas sebanyak 22 orang, pada Selasa (9/12) siang.

    “Hari ini, kami akan memeriksa manajemen. Apakah sudah diperhitungkan terkait dengan risiko dari usaha ini,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Rabu.

    Susatyo mengatakan bahwa pemeriksaan kepada manajemen perlu dilakukan untuk mengetahui secara persis apakah mereka sudah mempersiapkan atau mempunyai manajemen risiko atau tidak.

    Karena kata dia, alat pemadam api ringan (APAR) yang digunakan apakah dapat memadamkan api ketika baterai meledak atau bagaimana itu semua, menjadi fokus tim penyidik.

    “Kami juga meminta keterangan, apakah sudah diperhitungkan terkait dengan resiko dari usaha ini? Apakah sudah diperkirakan oleh mereka,” ujarnya.

    Susatyo menambahkan, saat ini petugas juga sedang mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi dalam peristiwa kebakaran tersebut.

    Tidak hanya itu, Susatyo juga menyatakan dalam waktu dekat kembali menggelar perkara kasus tersebut guna mengetahui apakah ada unsur pidana dan kelalaian pada perkara itu

    “Nanti, dalam waktu dekat kami juga akan gelar perkara, tentunya berdasarkan hasil olah TKP (tempat kejadian perkara) dari Puslabfor untuk memastikan penyebab kebakaran,” katanya.

    Menurut dia, sejumlah saksi juga sudah dimintai keterangan baik dari karyawan Terra Drone maupun warga sekitar lokasi yang mengetahui kejadian kebakaran.

    Total korban sebesar 22 orang itu merupakan karyawan perusahaan tersebut.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Puluhan Tukang Tambal Ban Jadi Penyebab Terhambatnya Revitalisasi Trotoar di Cilincing Megapolitan 10 Desember 2025

    Puluhan Tukang Tambal Ban Jadi Penyebab Terhambatnya Revitalisasi Trotoar di Cilincing Megapolitan 10 Desember 2025

    Puluhan Tukang Tambal Ban Jadi Penyebab Terhambatnya Revitalisasi Trotoar di Cilincing
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Puluhan tukang tambal ban menghiasi pemandangan trotoar di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Cilincing, Jakarta Utara, setiap harinya.
    Trotoar yang seharusnya ramai dilintasi pejalan kaki, kini wajahnya sudah tak lagi terlihat jelas.
    Fasilitas pejalan kaki itu justru dipenuhi lapak-lapak
    tukang tambal ban
    kontainer yang masing-masing hanya berjarak 200 – 500 meter.
    Peralatan tukang tambal ban seperti mesin kompresor, pelek kontainer, dan ban bekas truk, nangkring di atas trotoar seolah merenggut hak para pejalan kaki selama bertahun-tahun.
    Tak hanya tukang tambal ban, warung-warung milik warga juga tak segan mengambil area trotoar untuk melebarkan lapaknya.
    Bangku dan meja warung kopi itu berada persis di atas trotoar sehingga fasilitas publik itu tak lagi bisa dilintasi pejalan kaki.
    Paving-paving blok di atas trotoar juga sudah mulai rusak, bahkan sebagian hilang dan hanya menyisakan tanah serta pasir di atasnya.
    Mirisnya, kontur trotoar di lokasi ini banyak yang tak rata dan berlubang sehingga tidak aman untuk dilintasi para pejalan kaki.
    Padahal, Jalan Syech Nawawi Al-Bantani merupakan lokasi yang aktivitas lalu lintasnya tinggi dan didominasi kendaraan berat yang berlalu lalang dari Pelabuhan Tanjung Priok.
    Jadi, seharusnya fasilitas trotoar di lokasi ini tersedia secara maksimal sebagai pemenuhan hak para pejalan kaki.
    Rusaknya trotoar dan dipenuhi oleh puluhan tukang tambal ban kontainer, membuat fasilitas publik ini sulit dilalui para pejalan kaki.
    Salah satunya pejalan kaki bernama Nurul (34) yang terpaksa harus jalan di bawah trotoar ketika melintas di lokasi tersebut.
    “Sebenarnya sangat disayangkan ya trotoar di sini diduduki tempat tambal ban, kita kadang jalan kaki susah, alhasil kita jalan di pinggir jalan mana sampingnya itu kendaraan-kendaraan berat,” tutur Nurul.
    Nurul takut jika berjalan di atas trotoar dirinya justru jatuh karena kontur tanah yang tak rata dan paving bloknya banyak yang rusak.
    Oleh sebab itu, ia berharap agar trotoar di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani bisa segera direvitalisasi dalam waktu cepat supaya para pejalan kaki kembali merasa aman ketika melintas di jalan yang penuh kendaraan berat itu.
    Pejalan kaki lain bernama Rafa (27) juga memiliki harapan yang sama agar trotoar itu bisa direvitalisasi.
    “Harapannya pengin diperbaiki aja lah, mungkin si tukang tambal ban bisa dipindah ke belakang trotoar supaya enggak menutupi atau bagaimana caranya, apa disediakan tempat khusus terserah deh yang penting trotoarnya bisa lebih mulus,” jelas Rafa.
    Pasalnya, Rafa menyadari keberadaan tukang tambal ban di lokasi ini sangat dibutuhkan para sopir truk.
    Oleh sebab itu, meski merasa terganggu, ia berusaha memahami kondisi itu selama ini.
    Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Utara, Darwin Ali, menyebut ada beberapa kendala yang membuat
    revitalisasi trotoar
    di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani terhambat selama ini.
    Salah satunya adalah karena trotoar masih diduduki oleh puluhan tukang tambal ban kontainer selama bertahun-tahun.
    “Kendala utama dari penataan trotoar di wilayah tersebut adalah adanya okupansi trotoar oleh oknum-oknum yang mengganggu fungsi trotoar yang diperuntukkan bagi pejalan kaki,” jelas Darwin.
    Darwin bilang, penataan trotoar bisa dilakukan apabila pelanggaran yang terjadi di atasnya sudah ditertibkan terlebih dahulu.
    Jika tak dilakukan penertiban maka proses penataan trotoar yang dilakukan akan sulit berjalan efektif.
    Oleh karena itu, Darwin meminta agar dinas berwenang segera melakukan penertiban.
    “Terkait hal tersebut, dirasa perlunya dilakukan penertiban oleh aparat yang berwenang seperti Satpol PP, Dishub, pihak kecamatan, dan kelurahan setempat,” jelas dia.
    Kegiatan penertiban penting dilakukan setidaknya untuk mengembalikan fungsi trotoar agar bisa dimanfaatkan para pejalan kaki dalam waktu cepat.
    Selain keberadaan tukang tambal ban, anggaran juga menjadi kendala penataan atau revitalisasi trotoar di kawasan ini.
    “Kemudian, untuk hal lain yang menjadi perhatian adalah penyaluran anggaran pembangunan revitalisasi trotoar,” kata Darwin.
    Darwin bilang, kebanyakan anggaran diprioritaskan untuk merevitalisasi trotoar-trotoar di lokasi vital seperti dekat fasilitas pendidikan, bisnis atau perkantoran, stasiun, terminal, dan halte angkutan umum.
    Meski begitu, Darwin berjanji ke depannya akan merevitalisasi trotoar itu menjadi lebih layak untuk dilalui para pejalan kaki.
    Kasatpol PP Kecamatan Cilincing, Roslely Tambunan, berjanji penertiban trotoar di lokasi itu akan segera dilakukan dan menjadi prioritas.
    “Ini menjadi prioritas saya untuk melakukan penindakan di lokasi,” jelas Lely.
    Tapi, sebelum melakukan penertiban, ia akan berkoordinasi dulu dengan pihak kelurahan.
    Sebab, ia harus mencari tahu apakah sebelum dirinya dipindah tugaskan ke kawasan Cilincing, trotoar itu sudah pernah ditertibkan atau belum.
    Jika memang belum pernah ditertibkan maka Lely akan segera menindaklanjuti segala bentuk pelanggaran di atas trotoar itu.
    “Akan kami tindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran di lokasi,” jelas dia.
    Salah satu tukang tambal ban kontainer bernama Napitupulu (28) mengaku, menolak untuk ditertibkan karena ia menilai usahanya itu dibutuhkan para sopir truk.
    “Enggak pernah ditertibin selama ini aman, soalnya kalau kita ditertibin yang susah juga orang Dishubnya, kalau truk bannya bocor berhenti di tengah jalan enggak ada tukang tambal ban ya kan repot bikin macet,” jelas dia.
    Napitulu juga mengaku, kiosnya berada di belakang trotoar, hanya saja perlengkapan usahanya seperti pelek dan ban bekas memang ditaruh di atas sebagian trotoar karena kiosnya yang kecil.
    Ia juga membantah, bahwa beroperasinya tukang tambal ban di atas trotoar membuat Jalan Syech Nawawi Al-Bantani sering mengalami kemacetan.
    “Enggak setuju lah, tergantung kan kita membantu juga, kalau enggak kita tambal dan mobil itu enggak bisa jalan malah bikin tambah macet juga,” sambung dia.
    Pengamat Tata Kota M Azis Muslim menilai, penertiban trotoar di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani tetap harus dilakukan.
    Azis menegaskan, sudah seharusnya trotoar di jalan ini bisa kembali dimanfaatkan oleh para pejalan kaki.
    “Ini kan tentu menjadi suatu keprihatinan karena trotoar itu kan diperuntukkan untuk pejalan kaki sehingga kalau pun ada trotoar dimanfaatkan untuk tukang tambal ban dan lain sebagainya, maka hak-
    hak pejalan kaki
    sudah dirampas,” tutur dia.
    Dengan begitu, penegakan hukum bagi para pelanggar yang mengubah fungsi trotoar penting untuk dilakukan pemerintah.
    Jika tak dilakukan penegakan hukum yang ketat maka keberadaan tukang tambal ban di trotoar menjadi bukti bahwa terjadi kurangnya penataan ruang publik yang efektif.
    Padahal persoalan trotoar ini menjadi hal vital untuk diperhatikan jika Jakarta ingin menjadi kota global di masa mendatang nantinya.
    Tak hanya melakukan penertiban, pemerintah setempat juga diminta menyediakan tempat khusus untuk para tukang tambal ban kontainer.
    “Saya rasa inisiatif untuk menyediakan tempat khusus bagi aktivitas tukang ban tadi sangat bagus dalam upaya melakukan penataan ruang publik di situ dan ini juga akan mengembalikan trotoar sebagai hak-hak pejalan kaki,” jelas Azis.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Shell, BP, VIVO Sudah Minta Jatah Impor BBM Tahun Depan

    Shell, BP, VIVO Sudah Minta Jatah Impor BBM Tahun Depan

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan bahwa seluruh badan usaha penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM), baik itu Shell, BP, dan VIVO telah mengajukan kuota impor BBM tahun depan.

    Hal ini diungkapkan oleh Dirjen Minyak dan Gas (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman.

    “Sudah. Semuanya sudah (Ajukan impor BBM tahun depan),” ujar Laode saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (9/12/2025).

    Hanya saja, Laode belum dapat memastikan berapa kuota impor BBM yang akan diberikan kepada SPBU swasta. Ia mengatakan pengumuman besaran kuota untuk SPBU swasta bisa diambil setelah seluruh usulan dipaparkan kepada Menteri ESDM.

    “Nanti setelah saya paparan ke Pak Menteri, saya akan paparan ke Pak Menteri semua, mulai dari bensin, avtur, solar. Nah begitu beliau sudah setuju, kita umumkan,” kata Laode.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan tahun depan SPBU swasta akan tetap memiliki kuota impor BBM untuk memenuhi stoknya. Menurutnya, pemerintah tidak akan dzalim kepada pengusaha dengan menghapus kuota impor BBM dari SPBU swasta.

    Baginya, untuk perusahaan-perusahaan yang mau menaati aturan, kuota impornya tidak akan dipotong tahun depan. Bahkan bisa jadi ditambah 10% seperti tahun ini.

    “Nah terkait dengan tahun 2026 kita akan memberikan kuota juga, akan kita akan berlakukan sama bagi perusahaan-perusahaan yang mau taat aturan. Saya katakan bahwa pemerintah tidak boleh dzalim pada pengusaha, tapi pengusaha juga jangan mengatur- ngatur pemerintah,” tegas Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2025).

    Bagaimanapun, sejauh ini pikiran semua SPBU swasta akan mendapatkan kuota impor BBM lebih besar 10% pada tahun 2026. Persis seperti yang dilakukan tahun ini.

    “Sampai saat ini pikiran saya masih begitu ya, kalau kalau ada yang agak sedikit bagaimana-gimana kita berpikir lah ya,” ujar Bahlil ketika ditanya apakah kuota impor BBM akan tetap menumpuk 10% tahun depan.

    Lihat juga Video ‘Daftar Harga BBM di SPBU Shell Usai Dipasok Pertamina’:

    (hns/hns)

  • Ribut-ribut Bantuan Rakyat yang Viral, Cholil Nafis: Kadang Kebaikan Itu Perlu Ditampakkan

    Ribut-ribut Bantuan Rakyat yang Viral, Cholil Nafis: Kadang Kebaikan Itu Perlu Ditampakkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), M. Cholil Nafis memberi respons soal ribut-ribut bantuan rakyat ke korban terdampak Bencana Alam, Banjir di Sumatra-Aceh.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Cholil Nafis menyebut bantuan yang diberikan ke korban bencana memang harus disebarkan.

    Karena menurutnya ini bisa mengundang pihak-pihak lain untuk ikut memberikan bantuan.

    “Ngga’ papa “so’ paling-paling” membantu di tempat bencana krn itu mengundang orang lain utk ikut membantu,” tulisnya dikutip Selasa (9/12/2025).

    Kebaikan yang seperti ini memang harus diperlihatkan menurutnya karena memang tujuannya positif.

    Kecuali untuk hak lain yang tidak ada efeknya, menurutnya Cholil sebaiknya untuk hal seperti itu diam saja.

    “Kadang kebaikan itu perlu ditampakan agar mengundang orang lain bersinergi dlm kebaikan,” sebutnya.

    “Kecuali dlm hal kebaikan yg tak ada efek ngajak orang lain maka sebaiknya diam2 aja,” terangnya.

    Sebelumnya, respon salah satu anggota DPR karena bantuan dari rakyat yang viral dan heboh di media sosial.

    Anggota DPR yang dimaksud adalah anggota Komisi I DPR, Endipat Wijaya.

    Ia meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) lebih aktif menyebarkan informasi kerja pemerintah terkait penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).

    Hal tersebut diungkapkan Endipat Wijaya dalam rapat bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) di Gedung DPR RI pada Senin, 8 Desember 2025.

    “Fokus nanti, ke depan Kementerian Komdigi ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional dan membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi, sehingga enggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini,” kata Endipat Wijaya

  • Daftar Juara Dunia F1 dari Musim 2000 Sampai 2025

    Daftar Juara Dunia F1 dari Musim 2000 Sampai 2025

    Jakarta –

    Pebalap McLaren asal Inggris, Lando Norris, meraih juara dunia Formula 1 2025 setelah melalui pertarungan ‘hidup mati’ di Abu Dhabi, Uni Emirates Arab. Dia hanya unggul dua poin dari Max Verstappen di klasemen akhir. Berikut kami rangkum daftar juara dunia F1 dari musim 2000 hingga sekarang.

    Selama 25 tahun terakhir, Lewis Hamilton masih menjadi pebalap F1 tersukses dengan tujuh juara dunia. Hamilton mengungguli Michael Schumacher dengan lima gelar serta Max Verstappen dan Sebastian Vettel yang sama-sama punya empat gelar juara.

    Meski demikian, jika kita mundur ke belakang hingga musim 90-an, jumlah gelar juara yang diraih Schumacher sama persis dengan Hamilton, yakni tujuh trofi.

    Daftar juara F1 dari 2000 ke 2025 Foto: Instagram @michaelschumacher

    Di F1 musim ini, Norris sukses memutus rekor Verstappen yang telah meraih juara dunia empat tahun berturut-turut. Norris juga menjadi pebalap termuda ketujuh yang merengkuh gelar tertinggi tersebut.

    Nah, biar tak penasaran, berikut kami rangkum daftar juara F1 dari musim 2000 hingga 2025!

    Daftar Juara Dunia F1 2000-20252000 – Michael Schumacher (Ferrari)2001 – Michael Schumacher (Ferrari)2002 – Michael Schumacher (Ferrari)2003 – Michael Schumacher (Ferrari)2004 – Michael Schumacher (Ferrari)2005 – Fernando Alonso (Renault)2006 – Fernando Alonso (Renault)2007 – Kimi Raikkonen (Ferrari)2008 – Lewis Hamilton (McLaren)2009 – Jenson Button (Mercedes)2010 – Sebastian Vettel (Renault)2011 – Sebastian Vettel (Renault)2012 – Sebastian Vettel (Renault)2013 – Sebastian Vettel (Renault)2014 – Lewis Hamilton (Mercedes)2015 – Lewis Hamilton (Mercedes)2016 – Nico Rosberg (Mercedes)2017 – Lewis Hamilton (Mercedes)2018 – Lewis Hamilton (Mercedes)2019 – Lewis Hamilton (Mercedes)2020 – Lewis Hamilton (Mercedes)2021 – Max Verstappen (Honda)2022 – Max Verstappen (Honda)2023 – Max Verstappen (Honda)2024 – Max Verstappen (Honda)2025 – Lando Norris (McLaren).

    (sfn/rgr)