Xcloud.id

Organisasi: Persis

  • Trump Akui Tak Kesampingkan Perang dengan Venezuela

    Trump Akui Tak Kesampingkan Perang dengan Venezuela

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membiarkan kemungkinan tetap terbuka untuk perang melawan Venezuela. Trump mengatakan bahwa Washington tidak mengesampingkan kemungkinan tindakan militer terhadap Caracas.

    Ketegangan antara Trump dan Presiden Venezuela Nicolas Maduro mencapai titik kritis beberapa waktu terakhir, terutama setelah Presiden AS itu membahas soal kehadiran angkatan laut besar-besaran yang mengepung Caracas dan memerintahkan blokade total terhadap kapal tanker minyak di negara tersebut.

    Saat ditanya dalam wawancara dengan media terkemuka AS, NBC News, soal potensi terjadinya perang dengan Venezuela, seperti dilansir AFP dan Anadolu Agency, Sabtu (20/12/2025), Trump mengatakan: “Saya tidak mengesampingkannya, tidak.”

    Trump menolak untuk mengatakan secara jelas apakah dirinya ingin menggulingkan Maduro, meskipun dalam wawancara sebelumnya dia menyebut kekuasaan Presiden Venezuela itu tinggal “menghitung hari”.

    “Dia (Maduro-red) mengetahui persis apa yang saya inginkan,” ucap Trump, sembari mengisyaratkan penyitaan tambahan terhadap kapal tanker minyak.

    “Dia mengetahui lebih baik daripada siapa pun,” sebutnya.

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio juga menolak untuk menjawab secara eksplisit ketika ditanya wartawan soal apakah AS bermaksud menggulingkan rezim Maduro.

    “Jelas bahwa status quo saat ini dengan rezim Venezuela tidak dapat ditoleransi oleh Amerika Serikat,” ucapnya. “Jadi iya, tujuan kami adalah untuk mengubah dinamika itu, dan itulah mengapa presiden melakukan apa yang dia lakukan,” kata Rubio merujuk pada Trump.

    Trump, awal pekan ini, menyatakan bahwa Venezuela “sepenuhnya dikelilingi oleh armada terbesar yang pernah dikumpulkan dalam sejarah Amerika Selatan”. Dia bersumpah bahwa AS akan menghentikan pengiriman minyak Venezuela, yang dia gambarkan sebagai penegakan sanksi yang diberlakukan secara sepihak oleh Washington.

    Rubio menambahkan: “Tidak ada yang akan menghalangi kemampuan kami untuk menegakkan hukum AS dalam hal sanksi.”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • 8 Cerita Tetangga, Maman Suherman dan Anaknya yang Tewas di Cilegon Kerap Jalan Kaki Shalat Subuh ke Masjid Regional

    8 Cerita Tetangga, Maman Suherman dan Anaknya yang Tewas di Cilegon Kerap Jalan Kaki Shalat Subuh ke Masjid Regional

    Cerita Tetangga, Maman Suherman dan Anaknya yang Tewas di Cilegon Kerap Jalan Kaki Shalat Subuh ke Masjid
    Editor
    CILEGON, KOMPAS.com
    – Anak berinisial MAHM (9) tewas mengenaskan di rumah mewah di Perumahan Bukit Baja Sejahtera (BBS), Kota Cilegon, Banten, Selasa (16/12/2025).
    MAHM merupakan putra dari anggota Dewan Pakar
    PKS

    Cilegon
    , Banten,
    Maman Suherman
    .
    Gina (nama disamarkan), seorang tetangga dekat rumah mewah tempat kejadian perkara (TKP), mengatakan, dia sudah sekitar tujuh tahun bertetangga dengan keluarga Maman Suherman.
    Menurut perempuan lanjut usia itu, hampir semua anggota keluarga Maman berperilaku baik di lingkungan setempat.
    Sebagai contoh, ia mengatakan, ketika hendak pulang ke rumah pribadinya itu, Maman ataupun sang istri kerap membuka jendela mobil untuk menyapa Gina yang kebetulan sedang berada di depan rumah.
    “Haji Maman sosok yang baik banget. Dia menyapa kalau lewat. Misalnya pas ketemu, walaupun di dalam mobil dia buka jendela, ‘Bu, permisi Bu’,” kata Gina kepada
    Tribunnews.com
    , Kamis (18/12/2025).
    “Istrinya juga gitu, lewat itu ya menyapa juga,” kata dia. 
    Saat ditemui sekira pukul 15.00 WIB, Gina sedang berada di depan pagar rumahnya yang persis berada di sebelah rumah mewah milik
    politikus PKS
    itu.
    Rumah mereka berada di sisi kanan sebuah jalan yang buntu karena adanya portal di ujung jalan yang selalu ditutup oleh warga sekitar.
    Oleh karena itu, untuk menuju ke rumah Maman Suherman atau TKP ditemukannya MAHM, harus terlebih dahulu melalui rumah Gina.
    Rumah mewah Maman Suherman berdiri di kavling yang luasnya sekitar 500 meter persegi.
    Di depan rumah itu terdapat sejumlah karangan bunga ucapan dukacita atas wafatnya MAHM dari sejumlah pihak.
    Bangunan rumah tersebut dicat dengan warna putih di seluruh bagian dinding dengan perpaduan cat warna hitam serta emas pada bagian pagar maupun teralis-teralis yang terdapat pada bangunan rumah itu.
    Halaman di depan rumah Maman Suherman terlihat masih cukup lapang. Hanya ada bangunan pendopo, parkiran mobil, dan taman kecil di sisi-sisi halaman rumah mewah itu.
    Penghuni rumah diduga sedang tidak berada di lokasi saat ini. Sebab, beberapa lampu gantung bergaya Eropa klasik pada dua teras rumah dalam kondisi masih menyala.
    Gina mengatakan, putra politikus PKS yang ditemukan tewas secara mengenaskan beberapa waktu lalu itu juga merupakan anak yang baik.
    Menurut Gina, MAHM kerap tersenyum sambil menundukkan kepala ketika berpapasan dengan dia.
    “Dia (MAHM) anaknya baik kok. Kalau ketemu ya senyum, gini (menundukkan kepala). Dan suka bercanda dengan cucu saya yang masih kecil (balita),” ucap Gina.
    Tak hanya itu, Gina menyebut, dia kerap melihat Maman Suherman dan putranya, MAHM, berjalan kaki bersama untuk shalat subuh berjemaah di masjid kompleks perumahan itu.
    “Emang Pak Haji (Maman) salat enggak pernah ketinggalan. Dia sama anaknya yang paling kecil (korban MAHM) itu sering jalan lewat sini, mau shalat subuh ke masjid,” ungkap Gina.
    Hal ini juga dibenarkan Ketua RT setempat, Istianto (65) yang mengatakan bahwa ia kerap melihat Maman Suherman mengajak sang putra untuk shalat subuh berjemaah di masjid.
    “Pak Maman itu sama anaknya (MAHM) suka shalat subuh berjemaah di masjid, terutama pas si anaknya itu masih kecil ya,” kata Istianto, saat ditemui, Kamis.
    “Ya sekarang juga masih. Anaknya itu di masjid, shalat subuh, shalat Jumat juga,” kata dia.
    Terkait dugaan perampokan yang sempat beredar di media sosial, Sigit menyebutkan bahwa dari hasil pemeriksaan sementara, polisi belum menemukan adanya barang milik korban maupun keluarga korban yang hilang.
    “Dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap 8 saksi, ataupun keluarga korban, sejauh ini tidak ditemukan barang milik korban ataupun barang milik keluarga korban, itu tidak ada yang hilang,” ujar dia.
    Meski demikian, Sigit menegaskan, pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman dan belum dapat menyimpulkan motif dalam kasus kematian bocah tersebut.
    Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Cilegon AKP Yoga Tama menduga bahwa MAHM bukan korban perampokan seperti yang beredar di masyarakat.
    “Kasus ini itu dugaan pembunuhan, dapat dilihat dari bagaimana keadaan korban di rumah sakit,” ucapnya.
    Selain tak ada barang berharga yang hilang, tubuh korban mengalami sejumlah luka.
    Saat peristiwa terjadi, di rumah hanya ada korban dan kakaknya.
    Adapun Maman dan istrinya sedang tak berada di rumah karena tengah bekerja.
    Maman mengetahui MAHM dalam kondisi bersimbah darah setelah ia menerima telepon darurat dari anak berinisial D sekira pukul 14.20 WIB.
    Dalam telepon tersebut D berteriak meminta tolong ayahnya.
    Mendapat kabar itu, Maman langsung bergegas meninggalkan tempat kerjanya di wilayah Ciwandan menuju rumah.
    Setibanya di rumah, ia mendapati kondisi anaknya sudah tergeletak tengkurap di dalam kamar dengan tubuh bersimbah darah.
    Korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Bethsaida Kota Cilegon, tetapi korban dinyatakan telah meninggal dunia.
    Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul “Kesaksian Tetangga: Maman Suherman dan Korban Kerap Jalan Kaki, Berangkat Salat Subuh ke Masjid.”
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Viral di Medsos Aksi Bajing Loncat, Polisi: Terjadi di Cakung, Bukan Kelapa Gading Megapolitan 18 Desember 2025

    Viral di Medsos Aksi Bajing Loncat, Polisi: Terjadi di Cakung, Bukan Kelapa Gading Megapolitan 18 Desember 2025

    Viral di Medsos Aksi Bajing Loncat, Polisi: Terjadi di Cakung, Bukan Kelapa Gading
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Polsek Kelapa Gading melakukan pengecekan lokasi aksi pencurian bajing loncat yang sempat viral di media sosial.
    Kapolsek Kelapa Gading, Kompol Seto Handoko Putra, memastikan lokasi kejadian berada di wilayah
    Cakung
    ,
    Jakarta Timur
    , bukan di Kelapa Gading seperti yang sempat beredar.
    “Setelah dilakukan cek TKP, lokasi tersebut berada di wilayah Cakung,” ujar Seto dalam keterangan resminya pada Kamis (18/12/2025).
    Seto menjelaskan lokasi persis kejadian berada di depan Biz Park, Jalan Pantura, Terate, Cakung, Jakarta Timur.
    Pengecekan dilakukan oleh petugas piket Reskrim Polsek Kelapa Gading pada Kamis, pukul 11.00 WIB.
    “Piket Reskrim Polsek Kelapa Gading melakukan cek TKP. Mencari dan meminta keterangan saksi-saksi,” tambah Seto.
    Sebelumnya, aksi
    bajing loncat
    itu terekam kamera warga dan viral di media sosial.
    Video yang diunggah akun @
    info.jakartatimur
    memperlihatkan kejadian terekam dashcam mobil di rute Harapan Indah–Kelapa Gading pada Rabu (17/12/2025) siang.
    “Terpantau dashcam diduga aksi bajing loncat mencuri besi di rute Harapan Indah, Kelapa Gading. Rabu 16 Desember 2026 Pukul 14.50 WIB,” demikian keterangan unggahan video.
    Dalam video, terlihat seorang pria mengenakan baju bermotif garis putih-merah dan topi mengambil muatan besi dari atas truk yang tertutup terpal oranye.
    Setelah berhasil mengambil besi, pria tersebut melompat turun dari truk dan berlari menjauh sambil membawa hasil curiannya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pilkada via DPRD, Solusi Politik Berbiaya Mahal atau Hidupkan Masalah Lama?

    Pilkada via DPRD, Solusi Politik Berbiaya Mahal atau Hidupkan Masalah Lama?

    Pilkada via DPRD, Solusi Politik Berbiaya Mahal atau Hidupkan Masalah Lama?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD kembali mencuat, digaungkan oleh elite partai politik dan pemerintah.
    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai pemilihan kepala daerah dengan cara tak langsung tidak bertentangan dengan hukum.
    “Undang-undang tidak melarang kalau seandainya dilaksanakan sepanjang dilakukan secara demokratis,” ujar Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (11/12/2025).
    Tito beralasan, demokratis itu bisa berarti dua hal, dipilih secara langsung atau melalui perwakilan di DPRD.
    Dalil pemerintah juga menyebutkan konstitusi negara, Undang-Undang Dasar 1945 tidak melarang adanya pemilihan secara tidak langsung tersebut.
    Selain itu, partai yang santer menyuarakan wacana ini adalah Golkar.
    Pada HUT Ke-61 partai berlambang beringin itu, Ketua Umumnya Bahlil Lahadalia secara terbuka menyebut wacana tersebut.
    “Khusus menyangkut
    pilkada
    , setahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro-kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten/kota biar tidak lagi pusing-pusing. Saya yakin ini perlu kajian mendalam,” kata Bahlil.
    Anggota Komisi II DPR-RI, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, sepanjang pemilihan kepala daerah yang digelar secara langsung, ada ekses yang semakin besar dan tak terkendali.
    Tak lain adalah biaya politik yang terllalu besar yang menyentuh pada penyelenggaraan dan “biaya lain” yang disebut bisa mengancam moral bangsa.
    “Biaya-biaya itu ternyata belum tentu menghasilkan kepala daerah yang ideal, bukan hanya dari aspek kualitas penyelenggaraan pemerintahan, namun ternyata fakta menunjukkan bahwa banyak sekali Kepala Daerah yang terjerat masalah hukum, terutama kasus korupsi,” kata Doli kepada
    Kompas.com
    , Senin (15/12/2025).
    Sebab itu, Doli menilai wacana pemilihan kembali ke DPRD adalah opsi yang patut dipertimbangkan untuk menjaga prinsip
    demokrasi
    dai menjawab masalah politik berbiaya mahal tersebut.
    Selain berbicara sebagai anggota Komisi II, politikus Golkar ini juga menyebut partainya sudah mengkaji fenomena pilkada dengan biaya mahal ini.
    “Dari hasil kajian sementara itu, tentu kami sudah punya beberapa opsi. Terkait Pilkada, kami memang sudah punya kecenderungan untuk melaksanakan Pilkada kembali ke DPRD, terutama untuk pemilihan Gubernur,” ucapnya.
    Doli menjelaskan, meski berangkat dari fenomena politik berbiaya mahal, sikap partai Golkar diambil berdasarkan alasan otonomi daerah.
    Karena menurut kajian partai dengan warna dominan kuning ini, pemilihan gubernur melalui DPRD juga bisa bersifat demokratis dan tidak dilarang konstitusi, persis seperti yang dikatakan Mendagri Tito Karnavian.
    Sikap Golkar ini masih belum final untuk pemilihan di tingkat kabupaten/kota. Doli mengatakan, kepala daerah tingkat dua perlu tetap dipilih secara langsung agar pemimpinnya mendapat legitimasi dari rakyat.
    “Namun, dengan mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar dan jangka panjang, yang mengharuskan adanya penghematan biaya negara serta untuk menjaga moral bangsa, tentu kita bisa memilih kembali ke DPRD.
    Jadi untuk Pilkada Kabupaten/Kota kami cenderung juga kembali ke DPRD, walaupun kami punya opsi lain, yaitu dilaksanakan secara asimetris/hybrid, ada Kabupaten/Kota yang tetap dilaksanakan secara langsung dan ada dilaksanakan melalui DPRD,” ucapnya.
    Merujuk dua artikel
    Kompas
    berjudul ”Politik Uang Pemilihan Kepala Daerah: Anggota Dewan, Kiri-Kanan Oke” (14 Maret 2000) dan ”Politik Uang Pemilihan Kepala Daerah: Kejarlah Calon Gubernur, Uang Kutangkap” (15 Maret 2000), yang diulas kembali dalam liputan bertajuk “Jejak Politik Uang Saat Kepala Daerah Masih Dipilih oleh DPRD” politik uang terjadi saat pilkada melalui DPRD.
    Praktik “biaya lain-lain yang merusak moral bangsa” itu digambarkan secara gamblang dalam pemilihan bupati Sukoharjo pada Januari 2000.
    Saat itu, hampir semua bakal calon dilaporkan mengeluarkan dana besar untuk mengamankan dukungan fraksi.
    Sejumlah kandidat disebut menghabiskan hingga Rp 500 juta hanya untuk tahap pencalonan.
    Fenomena serupa muncul di Boyolali pada Februari 2000 ketika suara fraksi mayoritas DPRD justru berpindah dalam pemungutan suara.
    Rumor yang beredar saat itu menyebutkan harga satu suara anggota DPRD berkisar Rp 50 juta hingga Rp 75 juta, disertai praktik ”karantina” anggota dewan di rumah calon menjelang pemilihan.
    Praktik transaksi politik lebih vulgar di Lampung Selatan, dalam proses pemilihan bupati periode 2000–2005, tim sukses calon bupati mendatangi rumah anggota DPRD, menginapkan mereka di hotel, dan memberikan uang tunai dengan nilai bervariasi.
    Sejumlah anggota DPRD mengaku menerima uang antara Rp 10 juta hingga Rp 25 juta, bergantung pada posisi mereka sebagai anggota atau pimpinan fraksi.
    Praktik politik uang tersebut merebak di berbagai daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
    Hal ini yang disebut peneliti Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Beni Kurnia sebagai bentuk tidak adanya jaminan biaya pilkada menjadi lebih murah.
    Pasalnya, praktik transaksi di lorong gelap justru akan semakin kuat, seperti yang pernah terjadi pada 25 tahun silam.
    “Yang lebih mungkin terjadi adalah pergeseran
    locus
    politik uang, dari pemilih rakyat ke elit politik di DPRD. Dalam konteks praktik pemerintahan daerah, transaksi politik semacam ini justru lebih sulit diawasi karena berlangsung dalam ruang tertutup dan dibungkus dalam proses politik internal lembaga perwakilan,” katanya.
    Dia juga menegaskan, problem mahalnya biaya pilkada tak bisa dikatakan sejalan dengan bentuk pemilihan secara langsung.
    Pilkada yang mahal, kata Beni, adalah masalah tata kelola pengawasan politik uang dan transaksi tiket pencalonan oleh partai politik yang selama ini sulit untuk dijatuhi sanksi.
    Beni mengatakan, konstitusi memang tidak secara eksplisit memberikan kewajiban pilkada langsung.
    Walakin, perkembangan konstitusi pasca reformasi telah menempatkan rezim pilkada langsung sebagai instrumen demokrasi lokal dan wujud dari kedaulatan rakyat.
    “Problem mahalnya biaya pilkada dan praktik korupsi kepala daerah lebih tepat dibaca sebagai kegagalan tata kelola dan pengawasan, bukan kegagalan sistem pemilihan langsung itu sendiri,” katanya.
    Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman Nurcahyadi Suparman atau Armand mengatakan, wacana ini sebagai bentuk kemunduran terhadap kedaulatan rakyat, khususnya di tingkat lokal.
    “Dengan kita memindahkan Pilkada langsung ke ruang-ruang DPR/DPRD, itu sebetulnya sudah atau menjadi langkah mundur dari upaya penguatan demokratisasi lokal itu,” ucapnya.
    Dia juga menyebut ada upaya melempar tanggungjawab dari masalah politik berbiaya mahal.
    Karena menurut Armand, yang menyebabkan politik berbiaya mahal adalah mekanisme transaksi di lorong gelap yang terjadi antara kandidat dan partai politik.
    “Karena itu menurut kami, biaya politik ini sangat mahal karena memang partai politik itu sendiri yang membuat biaya itu mahal,” katanya.
    Sebab itu, Armand menilai jalan keluarnya bukan kembali pada masa kedaulatan rakyat dirampas kembali, tapi pada perbaikan tata kelola dan regenerasi partai politik yang baik.
    “Padahal kalau partai itu punya sistem kaderisasi dan rekrutmen yang bagus, mestinya hal-hal seperti itu (politik berbiaya mahal) bisa disimplifikasi,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rumahnya Hancur Tertimbun Longsor, Polwan Brigadir Mei Pilih Bantu Evakuasi Ibu dan Dua Balita

    Rumahnya Hancur Tertimbun Longsor, Polwan Brigadir Mei Pilih Bantu Evakuasi Ibu dan Dua Balita

    Liputan6.com, Jakarta – Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera, mengobarkan api kemanusiaan dalam diri Brigadir Polisi Mei Indah Naibaho. Seorang Polwan dari Polres Tapanuli Tengah (Tapteng).

    Hari itu, Selasa (25/11/2025), bencana menerjang Komplek Perumahan Pandan Permai. Rumah Brigadir Mei hancur tertimbun material longsor. Sebagai seorang Polisi, Brigadir Mei seolah tahu persis kewajibannya, Menolong warga yang membutuhkan. Dia mengesampingkan menyelamatkan harta bendanya.

    Fokus utamanya hanya satu, mengevakuasi tetangganya yang terjebak dan terancam keselamatannya. Ada seorang ibu bersama dua anak balitanya yang masih sangat kecil, masing-masing berusia 2 tahun dan 3 bulan.

    “Keselamatan mereka adalah prioritas utama,” ujar Brigadir Mei saat menceritakan detik-detik mencekam tersebut saat berbincang, Selasa (16/12/2025).

    Dengan sigap, dia bergegas menyelamatkan keluarga tersebut. Dia juga sempat mengambil perlengkapan esensial seperti susu bayi dan beberapa pakaian yang tergantung di jemuran.

    “Selebihnya semua habis tertimbun tanah longsor,” tambahnya dengan nada ikhlas.

    Tindakan heroik Brigadir Mei yang mengutamakan tugas kemanusiaan di atas kepentingan pribadi ini mendapat apresiasi tinggi dari institusinya.

    Kapolres Tapanuli Tengah, AKBP Wahyu Endrajaya menyampaikan penghargaan dan menyebut aksi ini sebagai perwujudan “Jiwa Bhayangkara Sejati.”

    “Ini adalah jiwa Bhayangkara sejati,” tutur Kapolres saat secara langsung menyerahkan bantuan dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo kepada Brigadir Mei, yang meskipun seorang pahlawan, ia juga merupakan korban dalam musibah ini.

     

  • Kesaksian Warga Kecelakaan Maut Mojokerto: Terdengar Benturan Keras, 3 Korban Tergeletak Tak Bernyawa

    Kesaksian Warga Kecelakaan Maut Mojokerto: Terdengar Benturan Keras, 3 Korban Tergeletak Tak Bernyawa

    Mojokerto (beritajatim.com) – Suara benturan yang sangat keras memecah keheningan malam di Jalan Raya Desa Padi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, sesaat sebelum warga menemukan tiga jenazah tergeletak di aspal pada Senin (15/12/2025) dini hari.

    Abdul Chalim, seorang petugas keamanan (satpam) pabrik tembakau di sekitar lokasi kejadian, menjadi salah satu saksi yang mendengar langsung momen mengerikan tersebut. Meski tidak melihat detik-detik tabrakan secara visual, ia memastikan bahwa suara yang timbul dari insiden “adu banteng” itu terdengar sangat jelas sekitar pukul 00.15 WIB.

    “Saya tidak tahu persis kejadiannya. Tiba-tiba terdengar suara keras, seperti adu banteng. Pas saya lihat ke jalan, sudah ada beberapa orang tergeletak,” ungkap Abdul Chalim saat ditemui di lokasi.

    Chalim menggambarkan situasi di tempat kejadian perkara (TKP) sangat memprihatinkan. Sebanyak empat orang menjadi korban dalam insiden yang melibatkan dua sepeda motor tersebut. Tiga di antaranya meninggal dunia seketika di lokasi, sementara satu orang lainnya selamat meski mengalami luka-luka.

    Berdasarkan pengamatannya, kedua kendaraan diduga melaju dengan kecepatan tinggi dari arah yang berlawanan. Kerasnya suara benturan menjadi indikasi kuat besarnya momentum tabrakan antara kedua motor tersebut.

    “Sepertinya motor melaju kencang. Tidak tahu (akibat penerangan minim atau mabuk). Kelihatannya kecepatannya yang kencang sampai terdengar suara keras, sepertinya adu banteng. Tiga orang langsung meninggal di tempat, satu orang masih sadar dan masih bisa diajak ngomong,” tambahnya.

    Hingga saat ini, pihak kepolisian belum menyimpulkan penyebab pasti kecelakaan, apakah murni karena faktor kecepatan (human error), kondisi penerangan jalan, atau faktor lainnya. Petugas masih terus mengumpulkan keterangan dari para saksi dan telah mengamankan barang bukti berupa dua unit sepeda motor yang terlibat ke kantor polisi. [tin/beq]

  • Shortfall Pajak ‘Pasti’ Melebar, Kredibilitas APBN Purbaya di Tubir Jurang

    Shortfall Pajak ‘Pasti’ Melebar, Kredibilitas APBN Purbaya di Tubir Jurang

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak alias DJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang dilanda kegentingan karena kinerja penerimaan pajak jauh di bawah ekspektasi. Shortfall hampir dipastikan melebar. 

    Otoritas pajak harus berjibaku untuk mengejar penerimaan pajak sebesar Rp2.005 triliun supaya defisit anggaran APBN 2025 tidak menembus angka 3%. Kalau target itu meleset, APBN yang hampir 4 bulan terakhir dikelola oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terancam kredibilitasnya.

    Dalam catatan Bisnis, situasi yang terjadi saat ini mirip dengan tahun 2015 lalu, ketika transisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Joko Widodo (Jokowi). Saat itu, realisasi defisit menembus angka 2,7% karena penerimaan pajak hanya Rp1.055 triliun atau 81,5% dari target APBN-P 2025 senilai Rp1.294,3 triliun.

    Namun demikian, alih-alih menjaga kesinambungan fiskal, Purbaya saat ini justru sibuk menempatkan duit negara ke bank Himbara. Lebih dari Rp200 triliun dana yang berasal dari saldo anggaran lebih atau SAL yang ditempatkan. 

    Persoalannya, penempatan duit negara itu belum mampu mengerek performa kredit perbankan. Setidaknya sampai Oktober 2025 lalu. Di sisi lain, meskipun bersifat deposito on call, penempatan dana SAL itu semakin mengikis bantalan fiskal pemerintah, terutama ketika kinerja penerimaan pajak babak belur seperti saat ini.

    Apalagi pada Juli 2025 lalu, tepatnya ketika Menteri Keuangan masih dijabat oleh Sri Mulyani Indrawati, DPR sudah menyetujui penggunaan SAL senilai Rp85,6 triliun untuk menambal defisit APBN 2025. Lantas apabila APBN terus mendapat tekanan sampai akhir tahun nanti, apakah strategi ini akan diulang oleh Purbaya? 

    Shortfall Pajak Pasti Melebar

    Sekadar catatan bahwa, informasi yang diperoleh Bisnis para kepala kantor wilayah DJP hanya mampu berkomitmen merealisasikan penerimaan pajak sebesar Rp1.947,2 triliun atau 93,7% dari outlook APBN 2025. Terjadi pelebaran shortfall dibanding simulasi awal pemerintah yang menempatkan outlook penerimaan pajak 2025 di angka Rp2.076,9 triliun.

    Komitmen ini disampaikan dalam rapat pimpinan di Bogor, Jawa Barat, Oktober 2025. Padahal, batas aman supaya defisit APBN tidak tembus di angka 3% dari produk domestik bruto (PDB), otoritas pajak harus merealisasikan penerimaan sebesar Rp2.005 triliun.

    Artinya kalau mengacu kepada angka komitmen kanwil DJP dengan batas aman tersebut, masih terdapat selisih hingga Rp57,8 triliun. “Ini bukan sekadar tantangan, tetapi “kondisi darurat” yang menuntut kewaspadaan dari seluruh komandan di unit vertikal maupun KPDJP,” demikian bunyi maklumat Dirjen Pajak Bimo Wijayanto yang dikutip Bisnis, Senin (15/12/2025).

    Maklumat Dirjen Pajak itu kemudian ditindaklanjuti dengan menentukan sasaran-sasaran wajib pajak yang bisa ‘ditodong’ untuk menutup kekurangan penerimaan pajak. Sektor industri kelapa sawit, pertambangan batu bara, hingga pajak orang kaya menjadi sasaran utama pemerintah.

    Bimo sendiri tidak menjawab pertanyaan Bisnis saat dikonfirmasi tentang pencapaian target Rp2.005 triliun, termasuk rencananya mengoptimalkan penerimaan pajak dari sawit dan batu bara. Dia mengirimkan pertanyaan Bisnis kepada Direktur Pelayanan, Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli.

    Rosmauli menuturkan bahwa angka target penerimaan dan seluruh langkah pengawasan wajib pajak dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah melalui mekanisme resmi APBN.

    “Secara prinsip, penguatan monitoring dan pengendalian risiko dilakukan secara rutin terhadap seluruh sektor untuk memastikan penerimaan negara dikelola secara akuntabel dan profesional,” ujar Rosmauli kepada Bisnis, Kamis (11/12/2025).

    Janji Purbaya

    Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pihaknya tetap akan mengoptimalkan setoran penerimaan negara sampai dengan akhir tahun, yang tersisa persis sekitar 20 hari lagi sebelum tutup buku.

    Dia mengklaim defisit APBN masih akan tetap aman. “Kami akan optimalkan, harusnya sampai akhir tahun yang jelas defisitnya masih aman, jadi enggak usah, kami akan usahakan aman,” ujarnya usai ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/12/2025). 

    Purbaya tidak memerinci lebih lanjut apa strateginya dalam mengincar setoran pajak ratusan triliun untuk menutupi kekurangan penerimaan. Dia hanya menyebut otoritas akan menggali seluruh potensi penerimaan yang ada. 

    “Semua potensi akan kami gali,” terang mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu. 

    Di sisi lain, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto menyatakan terbuka untuk saling bertukar data dengan instansi lain dalam upaya kolaborasi meningkatkan penerimaan negara.

    Bimo menyampaikan bahwa praktik pertukaran data antarkementerian dan lembaga sejatinya telah berjalan untuk berbagai kepentingan. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kerja sama tersebut difokuskan untuk mendorong kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak.

    Namun, Bimo mengakui bahwa DJP masih dibatasi oleh ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang mengatur kerahasiaan data wajib pajak (WP). Pembatasan tersebut, menurut dia, kerap menjadi sumber keluhan dari instansi lain yang membutuhkan data perpajakan untuk keperluan analisis dan pengawasan.

    “Dulu mungkin Ditjen Pajak [dikeluhkan] cuma minta-minta data doang, enggak mau ngasih data. Iya, pasal 34 enggak boleh ngasih karena rahasia. Sekarang gini terus terang saja, saya buka data untuk bapak ibu sesuai dengan aturan,” ujar Bimo.

    Tak Punya Banyak Opsi

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki banyak opsi untuk memastikan defisit APBN 2025 tidak semakin melebar hingga melampaui batas 3% terhadap PDB. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet, belanja pemerintah sudah ditetapkan lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya.

    Peningkatan terjadi akibat kebutuhan untuk mengakomodasi sejumlah penambahan belanja di semester II/2025.   Yusuf memandang sampai akhir tahun nanti kecil kemungkinan belanja akan membengkak karena sudah diakomodasi dari peningkatan belanja yang ditargetkan pemerintah.

    Sampai dengan akhir Oktober 2025 saja, realisasi belanja pemerintah pusat baru Rp1.879,6 triliun atau 70,6% dari outlook, sedangkan transfer ke daerah (TKD) Rp713,4 triliun atau 82,6% terhadap outlook.  

    Oleh karena itu, Yusuf memandang bahwa kunci untuk memastikan defisit APBN tidak semakin melebar ada pada penerimaan pajak. Menurutnya, apabila dibandingkan antara realisasi pajak Oktober dan bulan-bulan sebelumnya, ada sedikit perbaikan meski tidak signifikan.  

    “Peluang baiknya penerimaan pajak ada meskipun sangat kecil. Yang penting untuk dilakukan pemerintah terutama di sisa bulan semester kedua ini adalah memastikan bahwa pelaporan pajak oleh wajib pajak itu dilakukan secara tepat atau benar, sehingga proses intensifikasi pajak merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dalam upaya agar defisit APBN rasionya tidak melebihi batas 3% terhadap PDB,” terangnya kepada Bisnis, Minggu (14/12/2025).

     Adapun opsi lain yang bisa diambil pemerintah selain mengamankan penerimaan pajak adalah penundaan belanja. Peneliti lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menyebut pemerintah bisa menunda sementara sejumlah belanja yang bisa dilakukan.  

    Akan tetapi, opsi itu dinilai tidak tanpa konsekuensi. Penundaan belanja ini berpeluang menekan kontribusi belanja pemerintah terhadap PDB, yang mana pertumbuhannya ditargetkan bisa mencapai di atas 5%. Sebagaimana diketahui, belanja pemerintah sempat terkontraksi hingga 0,33% (yoy) pada kuartal II/2025. Kebijakan efisiensi tidak lepas dari faktor penyebab hal tersebut.  

    Pada kuartal III/2025, ketika ekonomi tumbuh 5,04% atau lebih rendah dari kuartal sebelumnya yakni 5,12%, belanja pemerintah akhirnya berbalik tumbuh positif yakni 5,49% (yoy).  “Secara natural [penundaan belanja] seharusnya tidak dilakukan pemerintah terutama dalam upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di akhir tahun,” terang Yusuf.  

  • Sergap Penembak di Pantai Bondi Sydney, Ahmed Terkena Tembakan 2 Kali

    Sergap Penembak di Pantai Bondi Sydney, Ahmed Terkena Tembakan 2 Kali

    Jakarta –

    Aksi heroik seorang saksi mata menangkap dan melucuti senjata seorang penyerang pada saat penembakan yang menewaskan sedikitnya 15 orang di sebuah acara liburan Yahudi di Sydney, Australia viral di media sosial. Saksi mata tersebut terkena 2 kali tembakan pada saat melakukan aksi heroik tersebut.

    Dilansir Aljazeera, Senin (15/12/2025), saksi mata tersebut diidentifikasi sebagai Ahmed al Ahmed (43), menurut laporan media Australia. Saksi mata yang berasal dari Sydney tersebut tertembak dua kali dalam peristiwa itu.

    Seorang sepupu al Ahmed dikutip mengatakan kepada layanan berita televisi Australia 7News bahwa ia ditembak dua kali selama insiden tersebut.

    “Dia di rumah sakit, dan kami tidak tahu persis apa yang terjadi di dalam,” kata pria bernama Mustafa kepada media tersebut.

    “Kami berharap dia akan baik-baik saja. Dia pahlawan 100 persen,” ujarnya.

    Al Ahmed dijadwalkan menjalani operasi pada Minggu malam.

    Dalam video tersebut menunjukkan pria yang telah dilucuti senjatanya itu lalu kehilangan keseimbangan dan mundur ke arah jembatan tempat penembak lain berada. Sementara saksi mata kemudian meletakkan senapan tersebut di tanah.

    Usai penembakan, satu tersangka penyerang tewas dan satu lagi dalam dalam kondisi kritis. Sementara polisi mengatakan mereka sedang menyelidiki apakah ada penembak ketiga yang terlibat.

    Rekaman aksi heroik saksi mata tersebut viral dan dibagikan secara luas di media sosial. Banyak pengguna medsos juga memuji pria tersebut atas keberaniannya, mengatakan tindakannya mungkin telah menyelamatkan nyawa.

    “Pahlawan Australia (warga sipil biasa) merebut senjata dari penyerang dan melucuti senjatanya. Beberapa orang berani dan beberapa orang… apa pun ini,” kata seseorang dalam sebuah unggahan di platform X yang membagikan video tersebut.

    (yld/ygs)

  • Warga Mengeluh Tumpukan Sampah di Jalanan, DPRD Tangsel Minta Maaf

    Warga Mengeluh Tumpukan Sampah di Jalanan, DPRD Tangsel Minta Maaf

    Jakarta –

    Ketua DPRD Tangerang Selatan Abdul Rasyid meminta pemerintah kota segera mengangkut sampah yang menumpuk di sejumlah titik. Abdul menyebut tumpukan sampah di sepanjang jalan sangat mengganggu masyarakat.

    “Kalau penumpukan sampah berhari-hari pasti akan berdampak. Harus (diangkut). Kami dari DPRD, penumpukan sampah apa yang sudah terjadi hari ini segera dilakukan upaya konkret, karena ini sudah mengganggu kenyamanan masyarakat,” kata Abdul Rasyid kepada wartawan, Senin (14/12/2025).

    Abdul menyampaikan permintaan maaf kepada warga atas tumbukan sampah itu. Dia meminta Pemkot segera bergerak mengatasi masalah ini.

    “Kami dari DPRD pertama tentunya permohonan maaf kepada seluruh masyarakat berkaitan ketidaknyamanan. Yang kedua kita sudah mendorong kepada pemerintah kota untuk segera melakukan upaya konkret, solusi konkret terkait dengan persoalan yang hari ini terjadi, karena memang persoalan sampah ini yang terus kita soroti dari DPRD,” tutur dia.

    Abdul menyadari bahwa kapasitas TPA Cipeucang tidak sanggup lagi menampung sampah warga Tangsel. Dia meminta Pemkot Tangsel bekerja sama dengan wilayah lain untuk penyediaan TPA.

    Abdul mengatakan Pemkot Tangsel sebelumnya sudah melakukan upaya kerja sama dengan Pemkab Pandeglang terkait TPA di Bangkonol, namun terjadi penolakan oleh warga setempat. Dia meminta Pemkot Tangsel melakukan upaya lain.

    “Ya komunikasi yang dilakukan dengan Bogor, kabupaten, dengan daerah lain memang pemerintah sudah melakukan upaya komunikasi. Kalau Cipeucang pada posisi yang hari ini misalkan ditutup, maka buat kita pemerintah melakukan upaya maksimal, lakukan komunikasi, misalkan ke provinsi, ke pusat dan juga lakukan komunikasi misalkan beberapa daerah yang memungkinkan diajak kerja sama,” pungkasnya.

    Tumpukan Sampah di Tangsel

    Tumpukan sampah terlihat sepanjang jalan kawasan Ciputat dan Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Kondisi itu membuat masyarakat kesal dan mengeluh.

    Pantauan detikcom, Sabtu (13/12/2025), tumpukan sampah terlihat mulai dari titik awal tanjakan flyover Ciputat mengarah ke Pamulang. Sampah tersebut persis berada di trotoar kolong flyover Ciputat.

    Tumpukan sampah menghiasi kolong flyover Ciputat, Tangsel. Sampah tersebut cukup tinggi hingga setara pagar pembatas area pedestrian.

    Tumpukan sampah ini menimbulkan bau menyengat. Jenis sampah yang menumpuk pun cukup beragam, mulai dari sampah rumah tangga hingga potongan kayu dan kasur.

    Selain di kolong flyover Ciputat, fenomena serupa juga terlihat di sepanjang trotoar jalan dari arah Ciputat menuju Pamulang. Sampah yang dikemas dalam kantong plastik tampak berserakan di trotoar.

    (lir/gbr)

  • 19 Hari Pascabanjir Aceh, Dayah di Pidie Jaya Masih Terkubur

    19 Hari Pascabanjir Aceh, Dayah di Pidie Jaya Masih Terkubur

    Pidie Jaya, Beritasatu.com – Sudah 19 hari berlalu sejak banjir bandang dan longsor melanda Kabupaten Pidie Jaya, Aceh. Namun, hingga kini, sejumlah fasilitas pendidikan masih tertimbun lumpur tebal. Salah satunya adalah Dayah Al-Munawarah Pocut Imum Mukim Al-Aziziyah (Dapima) yang berlokasi di Gampong Blang Cut, Kecamatan Meurah Dua.

    Pantauan di lokasi menunjukkan belum terlihat satu pun alat berat yang dikerahkan untuk membersihkan area dayah. Aktivitas pembersihan masih dilakukan secara terbatas oleh beberapa santri dan guru dengan peralatan sederhana, seperti cangkul dan sekop.

    Pimpinan Dayah Al-Munawarah, Tgk Mustaqim menceritakan detik-detik awal terjadinya banjir bandang yang nyaris merenggut nyawa para guru dan santri. Peristiwa itu terjadi pada Rabu (25/11/2025) sekitar pukul 21.30 WIB, saat aktivitas pengajian masih berlangsung.

    “Awalnya kami mengira ini banjir biasa, seperti tahun lalu. Tidak terlalu parah,” ujar Tgk Mustaqim, Minggu (14/12/2025).

    Namun, kondisi berubah drastis. Debit air terus meningkat dan disertai kayu-kayu besar yang hanyut hingga masuk ke area dayah. Demi keselamatan, para pengelola segera memulangkan seluruh santri ke rumah masing-masing.

    Sekitar pukul 02.00 WIB dini hari, ketinggian air kembali dicek dan ternyata semakin parah. Sejumlah guru yang masih bertahan di lokasi terpaksa menyelamatkan diri dengan naik ke genteng meunasah dan loteng pondok pengajian.

    Di tempat itulah mereka bertahan selama lima hari lima malam.

    “Kami pikir air masih banjir biasa. Namun, setelah turun, kami terkejut. Air itu ternyata membawa lumpur yang sudah padat, bercampur kayu,” tuturnya.

    Lumpur setinggi hingga 3 meter menutupi hampir seluruh bangunan dayah. Sungai yang berada tepat di belakang kompleks dayah pun dipenuhi kayu-kayu besar dan menjadi pusat terjangan banjir bandang.

    Selama terjebak di atas atap, para guru hanya mengandalkan air hujan untuk bertahan hidup. Tidak ada persediaan makanan sama sekali.

    “Kami minum air hujan sedikit demi sedikit. Kalau makanan memang tidak ada,” kata Tgk Mustaqim lirih.

    Seluruh santri, sekitar 200 orang putra dan putri, telah dipulangkan sejak awal kejadian. Di lokasi, hanya tersisa beberapa orang guru serta sejumlah mahasiswa kuliah kerja nyata (KKN) Universitas Abulyatama yang ikut terjebak.

    “Kira-kira ada 10 orang lebih di sini, bertahan dalam hujan,” tambahnya.

    Hingga hari kelima pascabencana, tidak satu pun tim evakuasi atau SAR yang berhasil masuk ke lokasi dayah.

    “Mungkin karena medannya berat, atau alasan lain, kami tidak tahu,” ujarnya.

    Dengan sisa tenaga yang ada, para guru akhirnya memutuskan turun untuk mencari makanan pada hari kelima. Setelah kondisi fisik sedikit membaik, mereka justru kembali ke Gampong Blang Cut untuk membantu mengevakuasi warga lanjut usia dan orang sakit.

    Evakuasi dilakukan pada Sabtu (28/12/2025) sekitar pukul 21.00 WIB menggunakan perahu menuju Gampong Beringin, lokasi tempat tim SAR telah bersiaga.

    Kerusakan di Dayah Al-Munawarah tergolong sangat parah. Selain bangunan pondok pengajian yang terdiri dari tiga kelas santri putri dan empat kelas santri putra, musala juga tertimbun lumpur setinggi sekitar 2,5 meter. Sebanyak 21 unit sepeda motor terkubur di dalam lumpur, bersama berbagai aset dayah, seperti tenda, sound system, dan perlengkapan belajar lainnya.

    “Sungai persis di belakang dayah kami. Ini pusat airnya,” jelas Tgk Mustaqim.

    Hingga hari ke-19 pascabanjir bandang dan longsor, pihak dayah mengaku belum menerima bantuan pembersihan dari Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

    “Dari awal banjir sampai sekarang, kami belum melihat tindak lanjut dari pemerintah daerah. Untuk ke depan, kami juga belum tahu,” katanya.

    Sementara itu, upaya pembersihan lokasi dayah sejauh ini hanya dilakukan secara swadaya oleh para guru dan santri yang mulai kembali sejak hari kelima pascabencana.

    Di tengah lumpur yang mengeras dan bangunan yang nyaris tak berbentuk, Dayah Al-Munawarah masih menunggu uluran tangan agar aktivitas pendidikan dan pengajian dapat kembali berjalan seperti sebelum banjir bandang itu datang tanpa ampun.