Xcloud.id

Organisasi: PERSEPSI

  • Tingkatkan Literasi Asuransi di Masyarakat Perlu Dukungan Strategi Komunikasi yang Efektif – Halaman all

    Tingkatkan Literasi Asuransi di Masyarakat Perlu Dukungan Strategi Komunikasi yang Efektif – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Industri perasuransian di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan kualitas reputasi perusahaan asuransi, mulai dari penetrasi literasi, menjaga relasi dengan media, hingga menghadapi krisis.

    Dalam kondisi ini, peran strategis humas (hubungan masyarakat) atau corporate communication sangat krusial dalam membentuk citra positif industri asuransi serta meningkatkan pemahaman publik terhadap pentingnya asuransi. 

    Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan, SDM dan Corporate Secretary Indonesia Re Robbi Yanuar menekankan pentingnya peran media dalam literasi reasuransi.

    “Humas tidak hanya bertugas merespons krisis, tetapi juga harus proaktif dalam membangun edukasi publik dan membentuk persepsi positif. Melalui strategi komunikasi yang terarah, kita dapat memperkuat literasi reasuransi,” ujarnya di acara diskusi Brand Talk Indonesia Re: Communication Strategy for a Powerful Image di Jakarta baru-baru ini.

    Diskusi interaktif ini bertujuan membekali para peserta profesional komunikasi di perusahaan asuransi umum dan asuransi jiwa dengan strategi manajemen krisis yang efektif.

    Diskusi menghadirkan 2 pembicara, jurnalis senior Desi Anwar dan praktisi komunikasi Bhayu Sugarda.

    Dijelaskan, dalam menghadapi tantangan kepercayaan publik, industri asuransi dituntut untuk mengadopsi strategi komunikasi yang lebih transparan, adaptif dan efektif. 

    Salah satu aspek penting yang dibahas adalah pengelolaan komunikasi krisis, di mana peran humas menjadi krusial dalam memberikan klarifikasi yang cepat dan akurat, membangun dialog terbuka dengan publik, serta memanfaatkan saluran komunikasi yang tepat guna meminimalkan dampak terhadap reputasi perusahaan.

    Diskusi juga membahas peningkatan literasi asuransi melalui edukasi publik juga menjadi sorotan utama.

    Kampanye literasi yang inovatif dan berkelanjutan dapat mengubah persepsi masyarakat serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perlindungan asuransi sebagai bagian dari perencanaan keuangan yang bijak.

    Desi Anwar mengupas perspektif media dalam komunikasi korporasi, termasuk tantangan yang dihadapi jurnalis dalam meliput berita terkait industri asuransi. Ia menyoroti pentingnya akses informasi, transparansi, serta keterbukaan perusahaan dalam berinteraksi dengan media.

    “Jurnalis lebih menyukai berita yang memiliki nilai human interest, informasi faktual, serta transparansi dari perusahaan. Perusahaan yang proaktif dan membangun hubungan baik dengan media akan lebih mudah mendapatkan pemberitaan yang positif,” ujar Desi Anwar.

    Pada sesi lainnya, Bhayu Sugarda membahas strategi penanganan krisis komunikasi di era digital. Ia menekankan pentingnya respons cepat di media sosial sebelum isu berkembang menjadi pemberitaan luas di media konvensional.

    Krisis komunikasi harus ditangani sejak dini, terutama saat isu masih berkembang di media sosial. Respons yang cepat, tepat, dan empati terhadap pelanggan dapat mencegah eskalasi lebih lanjut,” ujarnya.

    Melalui diskusi interaktif ini, para praktisi komunikasi diharapkan dapat lebih memahami strategi membangun reputasi perusahaan yang positif melalui komunikasi yang efektif, engagement dengan media, serta pemanfaatan teknologi digital.

    Dengan pendekatan komunikasi yang transparan dan edukatif, industri asuransi dapat kembali mendapatkan kepercayaan publik serta memperkuat perannya dalam memberikan perlindungan finansial bagi masyarakat.(tribunnews/fin)

     

  • NasDem luncurkan program Teen Civic Mission `Remaja Bernegara` untuk mengenalkan politik sejak dini

    NasDem luncurkan program Teen Civic Mission `Remaja Bernegara` untuk mengenalkan politik sejak dini

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Awaluddin Marifatullah

    NasDem luncurkan program Teen Civic Mission `Remaja Bernegara` untuk mengenalkan politik sejak dini
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Sabtu, 15 Februari 2025 – 11:30 WIB

    Elshinta.com – Partai NasDem meluncurkan sebuah inisiatif yang bertujuan untuk memperkenalkan dunia politik kepada generasi muda Indonesia melalui program Teen Civic Mission “Remaja Bernegara.” Acara yang digelar di NasDem Tower Jakarta ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa dan Ketua dewan pertimbangan DPP partai NasDem Siti Nurbaya beserta beberapa jajaran lainnya.

     

    Dalam pidatonya mewakili Ketua Umum NasDem Surya Paloh, Saan Mustopa menyatakan bahwa program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang politik, tidak hanya sekadar melihatnya dari sisi permukaan yang seringkali dipenuhi dengan intrik dan citra negatif. “Kami ingin generasi muda memahami politik secara utuh dan mendalam, agar mereka tidak hanya melihat politik dari sisi negatif, tetapi juga memahami pentingnya politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya.

     

    Program ini juga mendapat sambutan dari berbagai kalangan, termasuk perwakilan dari universitas-universitas terkemuka seperti Presiden University, UI dan UIN, serta SMA Negeri 70. Kehadiran para mahasiswa dan pelajar menjadi bukti tingginya minat generasi muda untuk belajar lebih jauh mengenai dunia politik.

     

    Saan menegaskan bahwa pemahaman politik sejak dini sangat penting untuk mengubah persepsi publik yang selama ini seringkali melihat politik sebagai dunia yang kotor dan penuh intrik. Dengan adanya program seperti “Remaja Bernegara”, NasDem berharap dapat membuka wawasan baru bagi generasi penerus Indonesia, sehingga kepercayaan terhadap institusi politik dapat kembali diperbaiki.

     

    Peluncuran ini juga menjadi bukti nyata komitmen NasDem dalam mendorong pendidikan politik yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kalangan muda. “Nah, maka untuk bisa mendapatkan kesadaran, kepedulian, kepekaan itu, nanti disitulah dalam interaksi di remaja bernegara itu dibiasakan. Untuk nanti berdebat, berdialektika, mengupakan pendapat, menyampaikan pikiran-pikirannya, menyampaikan misalnya apa berbagai pertanyaan. Sehingga muncul sikap kritis dari hasil dialog, dialektika dan sebagainya di antara anak-anak muda itu” pungkas saan, seperti yang dilaporkan Reporter Elshinta Awaluddin Marifatullah.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Efisiensi Anggaran Bersifat Fleksibel, Ekonom Wanti-Wanti K/L Harus Satu Persepsi

    Efisiensi Anggaran Bersifat Fleksibel, Ekonom Wanti-Wanti K/L Harus Satu Persepsi

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia Yusuf Rendy Manilet mewanti-wanti pentingnya pemerintah menyatakan persepsi apabila efisiensi anggaran belanja pemerintah bersifat fleksibel.

    Yusuf mendukung efisiensi anggaran yang bersifat fleksibel. Artinya, meski kini dilakukan efisiensi namun kementerian/lembaga nantinya bisa meminta tambahan anggaran kekurangan pembiayaan program kerja.

    Kendati demikian, akan ada evaluasi terlebih dahulu. Jika program kerjanya berjalan baik maka penambahan anggarannya akan disetujui—begitu juga sebaliknya.

    “Kebijakan anggaran yang lebih fleksibel lebih baik dibandingkan kebijakan anggaran yang sifatnya rigid atau kaku, mengingat fungsi dari anggaran itu sendiri berguna untuk berbagai tujuan pembangunan ataupun instrumen stimulasi perekonomian,” ujar Yusuf kepada Bisnis, Sabtu (15/2/2025).

    Hanya saja, sambungnya, presiden sebagai kepala pemerintahan perlu menetapkan definisi program kerja yang dikategorikan berjalan baik. Dengan demikian, evaluasi program kerja nantinya bisa bersifat objektif.

    “Hal ini penting untuk menyamakan persepsi antara pemerintah dan juga kementerian dan lembaga yang akan melakukan penyesuaian anggaran di kemudian hari,” ujar Yusuf.

    Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Gerindra Wihadi Wiyanto mengungkapkan bahwa pemotongan anggaran kementerian/lembaga bersifat fleksibel.

    Wihadi menjelaskan pemerintah ingin memblokir terlebih dahulu semua anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang dianggap tidak efisien. Nantinya setiap K/L bisa meminta tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk biaya program kerjanya.

    Atas permintaan itu, Sri Mulyani akan melakukan evaluasi terhadap program kerja K/L tersebut. Jika dirasa telah program memberi output atau hasil yang memuaskan maka Kementerian Keuangan akan menerima permintaan tambahan anggaran tersebut.

    “Dengan efisiensi ini kan kita mau melihat dulu, program ini berjalan dengan baik atau tidak gitu loh. Ini harus jelas dulu,” ujar Wihadi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

    Oleh sebab itu, sambungnya, pemerintah akhirnya putuskan memotong hampir semua anggaran kementerian/lembaga. Misalnya TNI dan Polri, yang awalnya tidak ingin dipotong namun pada akhirnya diputuskan dipangkas.

    Wakil ketua Badan Anggaran DPR itu menjelaskan notabenenya kebijakan efisien anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto itu sama dengan kebijakan automatic adjusment pemerintahan Presiden Joko Widodo.

    “Hanya sekarang ini secara keseluruhan dilakukan efisiensi semua yang menyentuh kepada belanja barang dan belanja modal,” jelasnya.

    Dia merincikan total efisien anggaran akan tetap sebesar Rp306,69 triliun seperti yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025. Nantinya, hasil efisiensi tersebut akan masuk ke alokasi dana Bendahara Umum Negara (BUN) di APBN 2025 terlebih dahulu.

    “Statusnya blokir sementara,” kata Wihadi.

    Setelahnya, Sri Mulyani sebagai BUN akan mendistribusikan hasil efisien tersebut ke K/L yang menjalankan program-program unggulan Presiden Prabowo.

  • Penjelasan Ilmiah Mati Suri, Hidup Kembali setelah Dinyatakan Meninggal

    Penjelasan Ilmiah Mati Suri, Hidup Kembali setelah Dinyatakan Meninggal

    Jakarta –

    Mati suri merujuk pada pengalaman yang dilaporkan oleh seseorang yang berada dalam kondisi klinis dekat dengan kematian, seperti berhenti napas, jantung berhenti berdetak, atau aktivitas otak yang sangat minim. Selama periode ini, individu tersebut mungkin mengalami sensasi luar biasa yang berbeda-beda. Beberapa orang melaporkan sensasi terbang keluar dari tubuh mereka, berjalan menuju cahaya terang, atau bertemu dengan makhluk gaib.

    Secara umum, mati suri terjadi dalam kondisi medis yang sangat kritis, seperti serangan jantung, kecelakaan parah, atau saat seseorang berada dalam kondisi koma. Meskipun sempat dinyatakan meninggal, banyak orang yang mengalami mati suri akhirnya kembali sadar.

    Penyebab pasti dari fenomena mati suri masih menjadi misteri dalam ilmu kedokteran. Namun, beberapa penjelasan ilmiah mencoba mengaitkan fenomena ini dengan reaksi fisiologis tubuh manusia pada saat-saat kritis.

    Salah satu studi yang paling terkenal tentang mati suri adalah yang dilakukan oleh Dr Pim van Lommel pada tahun 2001. Dalam studi yang dipublikasikan di The Lancet, ia mengamati pasien yang selamat dari serangan jantung dan menemukan bahwa hampir 18% dari mereka melaporkan pengalaman mati suri.

    Salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa meskipun pasien mengalami henti jantung dan tidak menunjukkan aktivitas otak, mereka masih melaporkan pengalaman yang sangat jelas, seperti melihat diri mereka sendiri atau mendengar percakapan medis yang terjadi di sekitar mereka.

    Lazarus syndrome atau sindrom Lazarus juga kerap dikaitkan dengan pengalaman mati suri.

    Laman Medical News Today mencatat lazarus syndrome adalah kembalinya sirkulasi spontan (return of spontaneous circulation/ROSC) yang tertunda setelah CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) dihentikan. Artinya, seseorang yang dinyatakan meninggal setelah detak jantungnya terhenti, kembali mengalami aktivitas jantung yang mendadak.

    Studi yang dipublikasikan di laman National Library of Medicine mengenai Lazarus Phenomenon mencatat kasus seorang wanita berusia 25 tahun yang mengunjungi rumah sakit karena muntah terus-menerus dan penurunan berat badan selama enam bulan terakhir setelah operasi bariatrik.

    Pada hari ke 16 masuk rumah sakit, pasien mengalami henti jantung dan menjalani resusitasi jantung paru (CPR) terus menerus selama 73 menit namun tidak ada tanggapan yang terlihat, yang menyebabkan pengumuman kematian.

    Lima puluh menit kemudian, anggota keluarga tersebut memperhatikan gerakan mata halus yang memerlukan dimulainya kembali protokol dukungan kehidupan jantung tingkat lanjut dan resusitasi. Pasien selamat tetapi ia mengalami defisit neurologis yang signifikan akibat cedera otak anoksik yang berkepanjangan.

    “Durasi yang bervariasi antara waktu kematian klinis dan waktu ROSC telah dilaporkan dalam laporan kasus sebelumnya, meskipun di antara mereka yang selamat, kasus kami memiliki durasi CPR terlama dan interval antara pengumuman kematian dan saat persepsi kehidupan mengkonfirmasi ROSC,” tulis studi tersebut.

    (kna/kna)

  • BNN soroti pentingnya pengaturan batasan `gramatur` di RUU Narkotika

    BNN soroti pentingnya pengaturan batasan `gramatur` di RUU Narkotika

    Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN Irjen Pol. Agus Irianto (kiri) dalam Rapat Penyelarasan RUU Narkotika bersama pemangku kepentingan terkait di Jakarta, Kamis (13/2/2025). ANTARA/HO-BNN RI

    BNN soroti pentingnya pengaturan batasan `gramatur` di RUU Narkotika
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 14 Februari 2025 – 18:35 WIB

    Elshinta.com – Badan Narkotika Nasional (BNN) menyoroti pentingnya pengaturan batasan berat atau jumlah (gramatur) narkotika yang diperbolehkan dengan mempertimbangkan aspek kesehatan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika.

    Dalam Rapat Penyelarasan RUU Narkotika bersama pemangku kepentingan terkait di Jakarta, Kamis (13/2), Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN Irjen Pol. Agus Irianto berharap pengaturan gramatur dalam RUU Narkotika tidak hanya dilakukan berdasarkan studi pustaka atau barang bukti semata.

    “Akan tetapi, juga berdasarkan kajian dari sisi kesehatan,” ujar Agus, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (14/2).

    Agus mengingatkan bahwa perkembangan jenis narkotika di dunia sangat pesat dengan lebih dari 1.262 jenis narkotika baru yang teridentifikasi, dan sejumlah di antaranya belum diatur dalam UU.

    Di Indonesia, sambung dia, terdapat 97 jenis narkotika baru, dan sebanyak enam di antaranya belum diatur dalam UU sehingga harus disikapi dengan serius.

    Dalam kesempatan itu, Agus menekankan beberapa hal penting terkait penyelarasan RUU yang sedang dibahas.

    “Rapat ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antarlembaga serta pihak terkait dalam merumuskan UU yang lebih efektif dalam menangani masalah narkotika di Indonesia,” tuturnya.

    Adapun beberapa poin utama yang dibahas dalam rapat tersebut, antara lain, ⁠BNN memastikan kesepakatan yang tercapai antara para menteri dan kepala lembaga terkait dengan RUU yang telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    Selain itu, kata dia, draf RUU yang disusun BNN telah mengikuti ketentuan dalam UU Cipta Kerja (Ciptaker).

    “BNN berkomitmen untuk memastikan draf RUU Narkotika yang kami usulkan telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UU Ciptaker,” ungkap Agus.

    Tak hanya itu, dia menegaskan bahwa BNN akan mempertimbangkan kembali ketentuan pidana yang dicabut dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya dalam Bab Tindak Pidana Khusus Narkotika.

    Poin utama lainnya yang dibahas, yakni fokus RUU Narkotika pada aspek kesehatan, termasuk penguatan sistem Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan perbaikan dalam rehabilitasi penyalahguna narkotika yang mengalami ketergantungan serta penguatan peran dan fungsi BNN melalui UU dan peraturan presiden untuk mendukung implementasi yang lebih efektif.

    Isu penting lainnya yang dibahas dalam rapat tersebut berupa pengaturan terkait dengan zat psikoaktif baru, ambang batas narkotika, penguatan kelembagaan BNN, serta rehabilitasi berkelanjutan bagi pecandu narkotika.

    Kegiatan tersebut berlangsung secara hybrid dengan mengundang berbagai pihak terkait, termasuk pejabat BNN, kementerian terkait, dan tenaga ahli di bidang hukum.

    Sumber : Antara

  • Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Siapkan 35 Proyek Senilai Rp2.014 Triliun – Halaman all

    Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Siapkan 35 Proyek Senilai Rp2.014 Triliun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional telah mengidentifikasi dan menyiapkan sejumlah proyek yang siap ditawarkan kepada investor.

    Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan satgas ini telah memetakan 35 proyek senilai 123,8 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 2.014 triliun (kurs Rp 16.268 per dolar AS).

    “Ini kita lagi siapkan dan juga lagi konsultasikan dengan kementerian/lembaga,” katanya ketika ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

    Proyek-proyek yang disiapkan oleh Satgas mencakup berbagai sektor.

    Beberapa di antaranya berfokus pada hilirisasi mineral dan batu bara, lalu juga minyak dan gas bumi.

    Selain itu, sektor pertanian juga menjadi perhatian, dengan pengembangan oleochemical. Lalu, di sektor ketahanan energi, satgas sedang mendorong percepatan bauran energi.

    “Jadi dengan adanya persiapan proyek-proyek yang siap ditawarkan itu mudah-mudahan ini kita segera bisa tawarkan kepada investor potensial,” ujar Yuliot.

    Sebelumnya, usai rapat perdana Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Menteri ESDM Bahlil Lahadalila mengungkapkan bahwa mereka telah merumuskan langkah-langkah strategis.

    “Hari ini kami melakukan rapat perdana Satuan Tugas Hilirisasi dan Ketahanan Energi. Alhamdulillah tadi kami sudah rapat kurang lebih sekitar hampir 2 jam,” katanya di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

    “Kami sudah merumuskan langkah-langkah strategis untuk menjalankan perintah Bapak Presiden Prabowo dalam rangka meningkatkan investasi dan hilirisasi,” lanjutnya.

    Bahlil mengatakan, arahan Prabowo adalah hilirisasi harus betul-betul menjadi target pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan sekaligus penciptaan nilai tambah.

    Nilai tambahnya ini harus dilakukan di Indonesia. Oleh karena itu, sesuai arahan Prabowo, satgas juga akan merumuskan bagaimana agar sumber pembiayaannya berasal dari dalam negeri.

    “Supaya persepsi yang seolah-olah mengatakan bahwa itu nanti asing lebih banyak mendapatkan hasilnya, itu perlahan-lahan kita akan kurangi,” ujar Bahlil.

    Ia menyebut Kementerian ESDM akan menjadi posko untuk satgas ini bekerja dalam kurun waktu 5 tahun ke depan sampai ada arahan terbaru dari Prabowo.

    Dibentuk Prabowo

    Sebagaimana diketahui, Prabowo membentuk Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

    Pembentukan Satgas tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 tahun 2025. Satgas tersebut berada langsung di bawah Presiden Prabowo Subianto.

    Pembentukan Satgas tersebut dalam rangka mewujudkan percepatan hilirisasi di bidang mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan untuk peningkatan nilai tambah di dalam negeri.

    Selain itu juga untuk melakukan percepatan ketahanan energi nasional melalui ketersediaan dan kebutuhan energi dalam negeri baik yang berasal dari minyak dan gas bumi, batubara, serta energi baru dan terbarukan.

    “Dibentuk Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, yang selanjutnya disebut Satuan Tugas,” bunyi Pasal 1 Keppres tersebut dikutip Tribunnews dari JDIH Sekretariat Negara, Senin, (13/1/2025).

    Satgas tersebut bertugas dalam peningkatan koordinasi perumusan kebijakan/regulasi dengan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah.

    Selain itu merumuskan dan menetapkan standar prioritas kegiatan usaha, ketersediaan pembiayaan dan penerimaan negara.

    Kemudiam memetakan, mengusulkan, dan menetapkan wilayah usaha yang memiliki potensi untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.

    Lalu melakukan perencanaan, perubahan, dan pemanfaatan tata ruang darat dan laut, serta perolehan dan pemanfaatan lahan / kawasan hutan untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.

    Satgas juga bertugas mengidentifikasi dan merekomendasikan proyek-proyek strategis hilirisasi dan ketahanan energi nasional yang dapat dibiayai oleh perbankan, lembaga keuangan non bank, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja negara.

    Kemudian memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan yang menjadi kendala.

    Lalu melaksanakan percepatan penyelesaian hukum dan memberikan rekomendasi administratif kepada pimpinan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah terhadap pejabat/pegawai yang menghambat percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.

  • Kemendagri susun peraturan SPP dukung layanan perkotaan yang baik

    Kemendagri susun peraturan SPP dukung layanan perkotaan yang baik

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyusun Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk mendukung pelayanan perkotaan yang baik secara kuantitas dan kualitas.

    Hal tersebut disampaikan Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara Kemendagri Amran dalam Peluncuran dan Sosialisasi Pemeringkatan UI GreenCityMetric 2025 di Jakarta, Rabu (12/2).

    “Pelayanan perkotaan Indonesia perlu menerapkan prinsip berkelanjutan dalam penyelenggaraan pengelolaan perkotaannya dengan menjamin keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan kelestarian serta kesehatan lingkungan hidup untuk kebutuhan generasi saat ini dan masa depan,” kata Amran dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Penyediaan fasilitas layanan perkotaan serta pengoperasian dan pemeliharaan layanan perkotaan dilakukan sesuai dengan SPP berdasarkan indeks perkotaan berkelanjutan yang terdiri atas indikator layanan perkotaan dan kualitas hidup, indikator perkotaan cerdas, dan indikator perkotaan berketahanan.

    Hal tersebut juga akan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Standar Pelayanan Perkotaan (SPP).

    “Untuk itu, penyediaan fasilitas layanan perkotaan serta pengoperasian dan pemeliharaan layanan perkotaan yang dilakukan akan diukur melalui metode pengukuran berbasis data dan persepsi masyarakat,” tambahnya.

    Menurutnya, ihwal ini penting agar ekosistem tata kelola perkotaan berjalan dalam koridor telaah secara internasional melalui penerapan standar-standar yang berlaku.

    “Selain itu sesuai PP Nomor 59 Tahun 2022 dan Permendagri Nomor 24 Tahun 2024, capaian SPP adalah salah satu yang diperhatikan oleh Pemda dalam penyusunan Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (RP2P) yang akan menjadi bagian dari RPJMD,” ujar Amran.

    Lebih lanjut, pemenuhan layanan perkotaan yang inklusif, adil, bermanfaat, serta terjangkau dilakukan sesuai Astacita poin keenam, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

    Termasuk pemenuhan akses terhadap layanan dasar seperti air bersih, terutama bagi kelompok masyarakat miskin. Kondisi ini baik di perkotaan maupun di perdesaan, pulau terluar, dan pulau terpencil untuk memberantas kemiskinan.

    “Saya mengapresiasi upaya Universitas Indonesia dalam pengembangan perkotaan Indonesia yang berkelanjutan, dan berharap agar pemda kabupaten/kota berkolaborasi berbagi pengetahuan, pengalaman serta mempelajari praktik inovasi terbaik tentang isu-isu keberlanjutan,” pungkas dia.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemendagri dorong optimalisasi BMD lewat pemanfaatan aset daerah

    Kemendagri dorong optimalisasi BMD lewat pemanfaatan aset daerah

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) melalui pemanfaatan aset daerah.

    Hal itu disampaikan Plh. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam Diskusi Publik bertajuk “Transformasi Layanan Publik Digital yang Merata di Daerah: Implementasi Strategis Permendagri No. 7 Tahun 2024” di Gedung Teater Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta, Kamis (13/2).

    Maurits menegaskan pentingnya diskusi ini dalam menyamakan persepsi dan pemahaman mengenai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD.

    “Diskusi publik yang kita laksanakan pada hari ini merupakan kegiatan yang strategis dalam rangka penyamaan persepsi dan pemahaman terkait dengan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2024,” kata Maurits dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Dia menjelaskan BMD merupakan aset penting yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendukung operasional seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

    Oleh karena itu, pemanfaatannya harus dilakukan secara strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Melalui momentum ini, dia berharap pemerintah daerah dapat memahami pemanfaatan BMD.

    “Pemanfaatan BMD adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Tidak memerlukan persetujuan DPRD dan dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujarnya.

    Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 juga mencakup perubahan beberapa ketentuan, termasuk Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, serta pengawasan dan pengendalian BMD.

    Pihaknya berharap regulasi ini dapat mendorong optimalisasi pengelolaan BMD, sehingga berdampak positif bagi kesejahteraan bersama.

    “Tentunya kita semua berharap, semoga dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 akan memberikan dampak positif bagi seluruh pemerintah daerah dan masyarakat,” pungkas Maurits.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • LAN luncurkan Indonesia Leadership Outlook 2025

    LAN luncurkan Indonesia Leadership Outlook 2025

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Administrasi Negara (LAN) meluncurkan Indonesia Leadership Outlook 2025 yang digelar secara daring pada hari Kamis dalam rangka menghadapi tantangan kepemimpinan masa depan.

    Kepala LAN Muhammad Taufiq dalam sambutannya seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta mengungkapkan hasil survei LAN yang menyebutkan terdapat tujuh isu utama yang menjadi tantangan pemimpin pada tahun 2025, yaitu integritas dan korupsi, teknologi dan transformasi digital, ekonomi, sumber daya manusia, globalisasi, lingkungan, dan workplace behaviour (perilaku di tempat kerja).

    Dari tujuh isu tersebut, kata dia, terdapat tiga isu yang menjadi tantangan terbesar berdasarkan persepsi dari pemimpin yang menjadi responden, yakni integritas dan korupsi, transformasi digital, serta isu ekonomi global.

    Lebih lanjut Taufiq menjelaskan bahwa masalah integritas dan korupsi yang terus menjadi isu sentral, berpotensi melemahkan fondasi pembangunan dan mengurangi kepercayaan publik.

    Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan seperti program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan pendidikan antikorupsi, menurut dia, stagnasi pada Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mengindikasikan perlunya strategi baru yang lebih efektif, termasuk penguatan mekanisme perlindungan pelapor dan penerapan teknologi untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan.

    Sementara itu, dari sisi teknologi dan transformasi digital, dia berharap dapat membawa peluang besar dalam pembangunan di Tanah Air. Selain itu, juga dihadapkan pada tantangan keterbatasan talenta digital, kesenjangan infrastruktur, serta kualitas dan layanan teknologi yang masih menjadi hambatan utama dalam transformasi digital.

    Pada kesempatan itu, Taufiq menyampaikan isu ekonomi juga menjadi salah satu isu utama responden, terlebih pada masa pemerintahan baru yang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Namun, di sisi lain, stagnasi ekonomi global serta faktor internal seperti ancaman defisit anggaran pemerintah, menurunnya daya beli masyarakat, serta pengangguran.

    Selain tiga isu utama di atas, lanjut dia, ada isu-isu lain yang menjadi fokus para pemimpin, di antaranya tata kelola sumber daya manusia, tantangan globalisasi, lingkungan, dan workplace behaviour.

    Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, dia memandang perlu para pemimpin memberikan perhatian pada peningkatan kompetensi pegawai.

    Dari hasil survei, kata Taufiq, diketahui bahwa dari persepsi para pemimpin setidaknya ada lima keterampilan utama yang harus dimiliki pemimpin pada masa depan, yakni berpikir strategis, mengelola integritas, berkolaborasi lintas sektor, beradaptasi terhadap perubahan, serta kepemimpinan digital yang kuat.

    Menurut dia, kemampuan tersebut akan membantu para pemimpin dalam merancang kebijakan yang inovatif dan solutif.

    Sementara itu, Ketua Komite Tetap Pemberdayaan Ekonomi Digital Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Helmi Balfas menyoroti pentingnya seorang pemimpin memiliki kemampuan kepemimpinan digital. Selain itu, juga mampu mendorong perubahan dan inovasi di sektor publik agar memiliki dampak yang luas bagi masyarakat.

    “Selain kepemimpinan digital, perlu juga dikawal proses transformasi digital, tidak hanya mampu mengadopsi teknologi baru, tetapi juga mampu mengubah pola pikir agar lebih inovatif dan agile,” kata Helmi.

    Setidaknya, ada tiga pilar utama dalam transformasi digital tersebut, yakni pemanfaatan big data dalam pengambilan keputusan, kolaborasi lintas sektor dan kementerian, serta peningkatan kompetensi digital dalam upaya menciptakan talenta-talenta digital baru.

    Senada dengan hal tersebut, Deputi Bidang Materi Komunikasi dan Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan Muhammad Isra Ramli mengatakan bahwa tahun 2025 merupakan sebuah momentum pembuktian dari transformasi kepemimpinan di Indonesia.

    Dalam berbagai kesempatan, kata dia, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan harapannya untuk melepaskan bangsa ini dari jebakan middle income trap dengan perubahan tata kelola pemerintahan yang dimulai dari pimpinan instansi pemerintah.

    Muhammad Isra Ramli lantas mencontohkan salah satunya kebijakan efisiensi yang dinilai sesuai dengan harapan publik.

    Selama ini, menurut dia, publik menyoroti birokrasi sering kali bersikap boros dan tidak memberikan pelayanan optimal.

    Melalui kebijakan ini, Muhammad Isra Ramli berharap instansi dapat lebih selektif dalam penggunaan anggaran negara serta mengedepankan pelayanan masyarakat secara optimal.

    Ia mengatakan bahwa kepemimpinan yang visioner memiliki integritas yang kuat dan berkolaborasi dengan lintas sektor akan menjadi kunci sukses Indonesia dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang pada tahun 2025.

    “Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi lintas sektor, baik pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, maupun komunitas, untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar dia.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • 50 Persen Investor Saham Berusia di Bawah 40 Tahun

    50 Persen Investor Saham Berusia di Bawah 40 Tahun

    Jakarta, Beritasatu.com – Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan bahwa jumlah investor saham di Indonesia telah melampaui 15 juta single investor identification (SID) hingga 31 Januari 2025. Dari jumlah tersebut, sebanyak 50 persen berusia di bawah 40 tahun.

    Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama BEI Iman Rachman dalam acara “Investor Insight: Mindset, Valuation, Strategy” yang diselenggarakan oleh Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) dan ShareInvestor di main hall BEI, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    “Mengawali tahun 2025 ini, jumlah investor pasar modal kita telah melampaui 15 juta. Dari jumlah tersebut, lebih dari 50 persen berada pada usia di bawah 40 tahun,” ujar Iman.

    Namun, Iman menambahkan bahwa pertumbuhan jumlah investor saham harus diimbangi dengan edukasi yang lebih baik, penyampaian informasi yang akurat, dan manajemen ekspektasi yang lebih strategis.

    Menurutnya, memahami pola pikir investor merupakan salah satu kunci dalam membangun hubungan yang kuat dan efektif.

    Selain itu, investor relation memiliki peran vital dalam memastikan pasar modal tetap menjadi tempat yang sehat, transparan, dan kompetitif.

    Komunikasi yang efektif antara perusahaan dan pemangku kepentingan dapat mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

    Sebagai regulator dan fasilitator pasar modal, BEI berkomitmen untuk mendukung peningkatan transparansi dan praktik tata kelola perusahaan, khususnya bagi perusahaan tercatat.

    “Upaya ini kami lakukan agar perusahaan-perusahaan Indonesia dapat sejajar dengan praktik terbaik global serta memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan, baik domestik maupun internasional,” tandas Iman.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Armand W Hartono menjelaskan, hal ini ini adalah kali kedua AEI menyelenggarakan acara yang berfokus pada investor relations.

    Ia berkomitmen untuk terus memberikan informasi terbaru kepada investor, terutama di tengah situasi global investasi yang berubah secara drastis.

    “Jadi, sangat penting bagi kita untuk membangun kepercayaan, reputasi, serta memberikan persepsi mengenai valuasi yang tepat dan sesuai bagi para investor,” ungkapnya.

    Sementara itu, CEO ShareInvestor Group Christopher Lee menyampaikan, dukungan dan apresiasi terhadap terselenggaranya acara ini. Lee menyebut bahwa pihaknya telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk menyelenggarakan program pendidikan dan workshop yang bermanfaat bagi anggotanya.

    Diketahui, per akhir Desember 2024, jumlah investor saham di Indonesia mencapai 6,38 juta SID, meningkat sekitar 21,42 persen dibandingkan Desember 2023 yang tercatat sebanyak 5,25 juta SID. Angka itu naik pada Januari 2025 yang mencapai 15 juta dan 50 persen berusia di bawah 40 tahun.