Xcloud.id

Organisasi: PERSEPSI

  • Jelang Pemilu Jerman, Bagaimana Cara Pendanaan Partai dan Kampanye?

    Jelang Pemilu Jerman, Bagaimana Cara Pendanaan Partai dan Kampanye?

    Jakarta –

    Kurang dari dua minggu sebelum pemilihan umum Jerman, sebuah lembaga pengawas anti-korupsi telah mendesak reformasi undang-undang pendanaan partai di Jerman yang “tidak transparan”. Seruan ini muncul di tengah sumbangan besar untuk partai AfD dan BSW – dan ketika Jerman merosot dari peringkat ke-9 ke peringkat ke-15 dalam Indeks Persepsi Korupsi Transparency International.

    Tidak ada batasan jumlah sumbangan yang dapat diberikan oleh perorangan, perusahaan, atau kelompok kepada partai-partai di Jerman, atau seberapa sering sumbangan tersebut diberikan.

    Ketua Transparency International (TI) Jerman, Alexandra Herzog, melihat hal ini sebagai masalah besar: “Di Jerman, apa yang dapat diberikan seseorang kepada partai tidak dibatasi. Kami menyerukan batas atas €50.000 per donor, per tahun, per partai.”

    Dalam wawancara dengan DW, Herzog mengutip sumbangan jutaan euro baru-baru ini kepada partai sayap kanan Jerman,Alternatif untuk Jerman (AfD) dari seorang mantan pejabat partai sayap kanan Austria, Freiheitliche Partei sterreichs (FP). AfD menerima pembayaran hampir 2,35 juta euro atau sekitar 40 miliar rupiah untuk mendanai poster kampanye berskala besar jelang pemilu 23 Februari.

    Sementara sumbangan dari luar Uni Eropa dibatasi hingga 1.000 euro, sumbangan dari warga negara Uni Eropa sendiri tidak dibatasi.

    Bahaya sumbangan dalam jumlah besar

    Akan tetapi, sumbangan dalam jumlah besar harus segera dilaporkan ke parlemen Jerman. Sumbangan dari mantan pejabat FP Austria ini, menurut pihak Bundestag telah sesuai dengan peraturan. Otoritas terkait juga mengatakan kepada portal berita Jerman tagesschau.de bahwa tidak ada alasan untuk mempertanyakan keabsahan penerimaan sumbangan tersebut berdasarkan informasi yang ada.

    Namun demikian, Ketua TI Jerman memperingatkan akan bahaya dari pemberian sumbangan semacam itu. “Transparansi yang tidak memadai dan sumbangan besar yang tidak terkendali – beberapa di antaranya berasal dari luar negeri – membahayakan persaingan politik yang adil dan merusak kepercayaan warga negara terhadap demokrasi.”

    Sebaliknya, negara-negara seperti Finlandia dan Prancis memiliki batasan sumbangan. Perancis bahkan melarang sumbangan dana dari perusahaan. Menurut Herzog, aturan pendanaan partai di Jerman saat ini membuat Jerman lebih rentan terhadap upaya negara asing untuk memberikan pengaruhnya.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Sumbangan besar yang terus meningkat

    Tahun lalu Partai Politik Jerman mencapai rekor ‘penerima sumbangan dalam jumlah besar’ – dengan jumlah lebih dari 18,6 juta euro atau sekitar 320 miliar rupiah yang dilaporkan ke parlemen.

    Partai Uni Kristen Demokrat (CDU) mendapat banyak sumbangan tunai setelah runtuhnya koalisi, sedang Partai Bundnis Sahra Wagenknecht (BSW), sebuah partai populis pendatang baru, duduk di teringkat teratas penerima sumbangan terbanyak di tahun 2024. BSW menerima 6,4 juta euro lebih banyak daripada CDU yang menerima 5,3 juta euro. Mayoritas ‘hadiah besar’ tersebut berasal dari seorang pengusaha Jerman. Tahun ini, sumbangan yang diterima kaum konservatif lebih unggul.

    Kurang dari seminggu sebelum pemilihan, penyelidik Austria mengatakan bahwa mereka sedang menyelidiki donasi untuk AfD yang berasal dari Gerhard Dingler, seorang warga negara Austriadan mantan manajer regional partai berhaluan populis sayap kanan, FP. Dingler dilaporkan telah menyumbangkan 2,35 juta euro kepada AfD untuk digunakan sebagai biaya poster-poster kampanye. Namun, menurut media seperti Der Spiegel, Standard, dan ZDF, serta Kantor Polisi Kriminal Federal dan Badan Intelijen Nasional Austria (DSN), uang tersebut berasal dari seorang pengusaha Jerman dan Dingler diduga hanya sebagai kedok. Mereka sedang menyelidiki kecurigaan adanya pendanaan partai terselubung yang dilarang keras berdasarkan undang-undang Jerman terkait partai politik.

    Jika dugaan tersebut terbukti, AfD harus membayar denda akibat pendanaan partai ilegal. Denda ini bisa mencapai tiga kali lipat dari jumlah sumbangan ilegal tersebut.

    Berdasarkan undang-undang pendanaan partai Jerman, partai tidak diperbolehkan menerima sumbangan anonim di atas 500 euro. Jumlah di atas 10.000 euro harus dipublikasikan dalam laporan tahunan masing-masing partai bersamaan dengan informasi pendonor.

    Presiden Parlemen Jerman harus segera diberitahu terkait sumbangan dengan nominal diatas 35.000 euro. Jumlah dan identitas donatur juga harus segera dipublikasikan di koran parlemen. TI Jerman menginginkan agar semua pemberian di atas 10.000 euro turut dipublikasikan.

    Sumber pendanaan lain: Iuran keanggotaan dan negara

    Partai-partai juga memperoleh pendapatan dari iuran keanggotaan, yang biasanya dikaitkan dengan pendapatan bersih anggota. Partai Hijau, misalnya, iuran keanggotaan bulanan umumnya 1% dari pendapatan bersih.

    CDU membebankan iuran keanggotaan kepada 363.000 anggotanya antara 8 euro hingga 50 euro per bulannya sesuai dengan pendapatan mereka – sedangkan iuran keanggotaan Partai Sosial Demokrat (SPD) dimulai dari 6 euro dan hingga 300 euro perbulannya untuk anggota dengan pendapatan bersih bulanan di atas 6.000 euro.

    Partai politik di Jerman juga menerima dana dari pemerintah federal, tergantung seberapa banyak perolehan suara mereka dalam pemilihan umum. Mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan pendanaan publik jika berhasil mendapatkan setidaknya 1% suara di tingkat negara bagian atau 0,5% suara dalam pemilihan umum Uni Eropa atau federal.

    Selain itu, partai-partai tersebut menerima 45 sen euro untuk setiap euro yang mereka terima dalam bentuk iuran keanggotaan, kontribusi dari perwakilan terpilih, dan sumbangan (hingga 3300).

    Namun, dana yang didapat partai dari negara, tidak dapat melebihi setengah pendapatan partai tersebut setiap tahunnya.

    Batas atas pendanaan negara ditetapkan setiap tahun oleh Bundestag. Pada tahun 2024, batasan tersebut tersebut naik menjadi totl 219 juta euro

    Pendanaan kampanye

    Tidak seperti Amerika Serikat dan negara-negara lainnya, Jerman tidak membedakan antara pembiayaan kampanye dan dana partai politik. Kampanye dianggap sebagai bagian dari tugas normal partai politik dan oleh karena itu termasuk dalam total anggaran partai.

    Dan tidak seperti di Amerika Serikat, di Jerman semua iklan kampanye, mulai dari papan reklame hingga iklan radio dan TV, dibatasi hingga beberapa minggu sebelum pemilihan berlangsung.

    CDU dilaporkan memiliki anggaran kampanye tertinggi di antara semua partai, yakni sebesar 28 juta euro, kata seorang juru bicara kepada RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

    Tentu saja, semua ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pembiayaan pemilu di Amerika Serikat. Pengeluaran pemilu di AS periode 2020-2024 diperkirakan antara 10 hingga 15 miliar dolar.

    Diadaptasi dari artikel DW Bahasa Inggris

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Faksi Palestina: Kerugian Tentara Israel Jauh Lebih Banyak dari yang Diumumkan – Halaman all

    Faksi Palestina: Kerugian Tentara Israel Jauh Lebih Banyak dari yang Diumumkan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sumber dari berbagai faksi perlawanan Palestina menegaskan bahwa kerugian tentara Israel di Gaza jauh lebih besar dari angka yang dilaporkan secara resmi oleh pemerintah Israel.

    Dalam pernyataan terpisah kepada The New Arab, para pejuang perlawanan Palestina mengklaim bahwa mereka telah menyebabkan banyak korban di pihak tentara Israel, terutama selama konfrontasi darat di Gaza.

    Pejabat Hamas secara terbuka mengatakan bahwa militer Israel sengaja mengecilkan jumlah kerugian mereka. 

    Hanya dalam pertempuran di Gaza Utara saja, Hamas mengklaim ratusan tentara Israel tewas.

    Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Jihad Islam Palestina, Mohammed al-Hindi, menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berada dalam “ilusi”.

    Ia menegaskan bahwa setiap negosiasi di masa depan harus mencakup penghentian total pertempuran.

    Pemimpin Hamas, Khaled Meshaal, juga menegaskan bahwa kelompoknya tetap mampu mempertahankan perlawanan meskipun menghadapi perang berkepanjangan.

    “Hamas akan bangkit dari keterpurukan seperti yang selalu terjadi,” ujarnya, seraya menekankan bahwa mereka masih memiliki kekuatan untuk menyerang tentara Israel.

    Di sisi lain, Netanyahu berulang kali menyatakan bahwa aksi militer Israel telah melemahkan Hamas dan Jihad Islam secara signifikan, membuat mereka mengalami kemunduran selama bertahun-tahun.

    Namun, analis independen berpendapat bahwa ketergantungan Israel pada serangan udara menunjukkan bahwa mereka menghadapi perlawanan yang jauh lebih kuat dari yang diperkirakan.

    Kerugian Tentara Israel

    Statistik resmi Israel mengklaim bahwa sejak dimulainya serangan darat di Gaza, 401 tentara Israel telah tewas, sehingga total korban militer menjadi 831, dengan lebih dari 5.590 tentara terluka.

    Dari jumlah tersebut, 2.535 tentara terluka sejak invasi darat dimulai.

    Menurut surat kabar Israel Maariv, total korban militer Israel sejak 7 Oktober 2023 mencapai 891, termasuk 390 di Gaza, 50 di Lebanon, 11 di Tepi Barat, 37 di Israel Utara, dan 65 lainnya dalam insiden operasional.

    Laporan juga menunjukkan peningkatan bunuh diri di kalangan tentara Israel.

    Pada tahun 2023, 27 tentara mengkhiri hidup, dan 21 kasus tambahan tercatat sejak awal 2024.

    Pada bulan Desember 2023, media Haaretz melaporkan adanya perbedaan besar antara jumlah tentara yang terluka yang dilaporkan oleh militer dengan catatan rumah sakit.

    Data dari Kementerian Kesehatan Israel menunjukkan bahwa jumlah tentara terluka mencapai 10.548, jauh lebih tinggi dari yang diumumkan oleh militer, yakni 1.593.

    Selain itu, Haaretz melaporkan bahwa sekitar 1.000 tentara terluka dirawat di pusat rehabilitasi setiap bulan.

    Media Israel lainnya juga menyatakan bahwa jumlah korban militer Israel mungkin lebih tinggi karena pemerintah berupaya mengendalikan persepsi publik dan menjaga moral warganya.

    Keluarga tentara Israel semakin mengkhawatirkan kurangnya transparansi terkait kondisi sebenarnya di medan perang.

    Seorang pejabat senior di Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, mengatakan kepada The New Arab bahwa meskipun Israel memiliki keunggulan militer, para pejuang perlawanan menggunakan taktik gerilya yang sangat efektif di medan perang perkotaan, menyebabkan kerugian signifikan bagi Israel.

    Seorang pejuang perlawanan, yang berbicara secara anonim, mengatakan:

    “Setiap hari, para pejuang kami melakukan banyak serangan, mulai dari penyergapan konvoi militer hingga menembaki tentara musuh.”

    “Semua operasi ini didokumentasikan dengan cermat.”

    “Penggunaan terowongan bawah tanah, alat peledak rakitan, dan rudal anti-tank telah membuat pasukan Israel kesulitan menguasai wilayah di Gaza,” tambahnya.

    Pejuang dari Brigade Al-Quds, sayap militer Jihad Islam Palestina, juga menyuarakan hal serupa.

    Ia mengatakan bahwa ketidakmampuan Israel untuk terlibat langsung dalam pertempuran menyebabkan mereka meningkatkan serangan terhadap warga sipil.

    Hamas dan Jihad Islam bukan satu-satunya faksi yang bertempur.

    Pejuang dari Fatah dan Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) juga berpartisipasi dalam perlawanan.

    Seorang pejuang Fatah mengatakan, “Perbedaan politik menghilang di tengah perang. Misi kami adalah membela rakyat dan melawan pendudukan.”

    Koordinasi yang erat antara faksi-faksi perlawanan mengarah pada serangan yang lebih terorganisir, termasuk penggunaan drone untuk pengintaian dan serangan.

    Menurut pejuang Fatah, kemajuan dalam taktik ini telah berkontribusi pada peningkatan kerugian militer Israel.

    Profesor Saeed Shaheen, seorang analis politik Palestina, mengatakan bahwa meningkatnya korban di pihak Israel memberikan tekanan pada pendudukan tersebut untuk menunjukkan fleksibilitas dalam negosiasi.

    “Meningkatnya jumlah korban memaksa Israel mempertimbangkan pendekatan yang lebih hati-hati,” katanya.

    Ia juga menekankan bahwa tekanan diplomatik dari Amerika Serikat turut berperan dalam mencapai gencatan senjata.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Neraca pembayaran RI surplus 7,2 miliar dolar AS pada 2024

    Neraca pembayaran RI surplus 7,2 miliar dolar AS pada 2024

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    BI: Neraca pembayaran RI surplus 7,2 miliar dolar AS pada 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 20 Februari 2025 – 18:34 WIB

    Elshinta.com – Bank Indonesia (BI) mencatat neraca pembayaran Indonesia (NPI) secara keseluruhan pada 2024 tercatat surplus sebesar 7,2 miliar dolar AS, meningkat dari tahun sebelumnya yang surplus sebesar 6,3 miliar dolar AS.

    Secara keseluruhan pada 2024, catat BI, perkembangan NPI menunjukkan ketahanan sektor eksternal yang tetap kuat, di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih berlanjut.

    “Kenaikan surplus tersebut terutama didorong oleh kinerja transaksi modal dan finansial yang lebih baik,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso di Jakarta, Kamis.

    Lebih lanjut, Ramdan memerinci transaksi modal dan finansial pada 2024 tercatat surplus sebesar 16,4 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan dengan surplus sebesar 9,9 miliar dolar AS pada 2023.

    Peningkatan ini ditopang oleh aliran masuk modal asing pada investasi langsung dan investasi portofolio, di tengah berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global.

    Sementara itu, transaksi berjalan 2024 mencatat defisit sebesar 8,9 miliar dolar AS (0,6 persen dari produk domestik bruto/PDB), setelah mencatat defisit sebesar 2,0 miliar dolar AS (0,1 persen dari PDB) pada 2023.

    Ramdan menyampaikan perkembangan ini dipengaruhi oleh penurunan surplus neraca perdagangan barang seiring dengan permintaan negara mitra dagang utama yang melemah di tengah permintaan domestik yang tetap kuat.

    Adapun posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2024 naik mencapai 155,7 miliar dolar AS dari 146,4 miliar dolar AS pada akhir Desember 2023. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,5 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

    Secara triwulanan, NPI pada triwulan IV 2024 tercatat surplus sebesar 7,9 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan dengan surplus triwulan sebelumnya sebesar 5,9 miliar dolar AS. Kenaikan surplus NPI ini ditopang oleh surplus transaksi modal dan finansial yang meningkat serta defisit transaksi berjalan yang lebih rendah.

    BI mencatat transaksi berjalan mengalami penurunan defisit seiring dengan kenaikan harga komoditas di tengah aktivitas ekonomi domestik yang tetap terjaga. Pada triwulan IV 2024, transaksi berjalan mencatat defisit sebesar 1,1 miliar dolar AS (0,3 persen dari PDB), lebih rendah dibandingkan dengan defisit sebesar 2,0 miliar dolar AS (0,6 persen dari PDB) pada triwulan III 2024.

    Ramdan mengatakan perbaikan kinerja transaksi berjalan terutama bersumber dari peningkatan surplus neraca perdagangan barang, didukung oleh pertumbuhan ekspor nonmigas seiring dengan kenaikan harga beberapa komoditas utama ekspor Indonesia.

    Di sisi lain, impor barang tetap tumbuh sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang meningkat pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru. Aktivitas impor barang tersebut meningkatkan impor jasa freight, sehingga turut mendorong peningkatan defisit neraca jasa.

    Selain itu, defisit neraca pendapatan primer juga tercatat lebih tinggi karena kenaikan pembayaran imbal hasil atas investasi langsung dan investasi portofolio sejalan dengan aktivitas ekonomi domestik yang terjaga.

    Sementara itu, surplus transaksi modal dan finansial meningkat. Ramdan menyebutkan, transaksi modal dan finansial mencatat kenaikan surplus dari 7,5 miliar dolar AS pada triwulan III 2024 menjadi 8,5 miliar dolar AS pada triwulan IV 2024.

    “Kinerja positif ini ditopang oleh investasi langsung yang tetap membukukan surplus seiring optimisme investor terhadap prospek perekonomian dan iklim investasi domestik yang tetap kondusif,” kata dia.

    Transaksi investasi lainnya juga mencatatkan surplus didorong penarikan pinjaman luar negeri pemerintah dan swasta. Sementara investasi portofolio mencatat aliran modal keluar seiring ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi.

    Ramdan menyampaikan, BI akan senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat memengaruhi prospek NPI dan terus memperkuat respons bauran kebijakan yang didukung sinergi kebijakan yang erat dengan pemerintah dan otoritas terkait, guna memperkuat ketahanan sektor eksternal.

    NPI 2025 diprakirakan tetap sehat ditopang oleh surplus transaksi modal dan finansial yang berlanjut dan defisit transaksi berjalan yang terjaga dalam kisaran defisit 0,5 persen sampai dengan 1,3 persen dari PDB.

    Surplus transaksi modal dan finansial didukung oleh aliran masuk modal asing sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian domestik yang lebih baik dan imbal hasil investasi yang menarik.

    Sumber : Antara

  • Saat Trading jadi Mengasyikkan dan Makin Cuan, Caranya Begini

    Saat Trading jadi Mengasyikkan dan Makin Cuan, Caranya Begini

    Melalui promo terbarunya, GIC mendorong perubahan persepsi jika aktivitas trading justru semakin mengasyikan untuk mendapatkan cuan, dengan mengajak orang-orang terdekat mendapatkan profit bersama-sama.

    “Pengguna pun bisa mendapatkan banyak keuntungan seperti mendapatkan voucher klaim staycation di hotel bintang 5, exclusive dinner, hingga pergi liburan ke Hong Kong Disneyland,” papar dia.

    Tidak hanya itu, untuk mendapatkan banyak keuntungan dari program Gebet Cuman, ujar dia, pengguna cukup membagikan kode referral untuk registrasi member baru, hingga akhirnya berhak mendapatkan bonus poin GIC Fun Point, yang bisa ditukar dengan hadiah menarik.

    Bahkan, keuntungan lain selain mendapatkan 100 GIC Fun Points, pengguan yang baru mendaftar, juga berhak mendapatkan bonus 50 persen dari modal trading.

    “Jika ingin makin cuman, pengguna baru juga bisa membagikan kode referral-nya,” ujar dia menegaskan.

  • Alasan Warga +62 Banyak yang Takut ke Dokter Gigi, Termasuk Salah Satunya?

    Alasan Warga +62 Banyak yang Takut ke Dokter Gigi, Termasuk Salah Satunya?

    Jakarta –

    Salah satu ketakutan umum yang mungkin banyak dialami oleh masyarakat Indonesia adalah takut pergi ke dokter gigi. Hal ini tentu bisa berdampak buruk bagi orang-orang yang memang mengalami masalah kesehatan mulut dan gigi.

    Anggota Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) drg Paulus Januar menuturkan bahwa ketakutan pergi ke dokter gigi merupakan masalah yang umum di seluruh dunia. Menurut drg Paulus ada sekitar 20-30 persen orang di Indonesia yang takut untuk pergi ke dokter.

    Ia menguraikan ada beberapa faktor yang mungkin menyebabkan seseorang takut untuk pergi ke dokter. Paling umum seperti bayangan tentang rasa sakit yang belum tentu benar, hingga takut melihat alat-alat medis yang digunakan dokter gigi.

    “Gambaran mengenai jarum, bur, tang, rasa nyeri, serta prosedur perawatan gigi di dalam mulut dapat memicu rasa takut,” kata drg Paulus ketika dihubungi detikcom, Kamis (20/2/2025).

    “Pengalaman traumatis dalam menjalani perawatan gigi dapat pula menjadi penyebab rasa takut. Pengalaman traumatis dapat berupa yang dialami sendiri atau mungkin pula berdasar cerita orang lain. Termasuk pula entertainment yang kerap memunculkan adegan dokter gigi yang menyeramkan,” sambungnya.

    drg Paulus menuturkan faktor budaya atau stigma yang berlaku di masyarakat juga dapat mempengaruhi rasa takut terhadap perawatan gigi. Pola budaya seperti persepsi sakit mengenai darah dan rasa tidak nyaman di masyarakat dapat mempengaruhi pandangan soal perawatan gigi.

    Selain itu, rasa takut terhadap perawatan gigi juga lebih berisiko dialami oleh orang yang memang memiliki masalah kecemasan umum.

    Tingkat ketakutan terhadap dokter gigi dibagi menjadi tiga bagian, yaitu kecemasan, rasa takut, hingga fobia. Kecemasan merupakan bentuk paling ringan dari rasa takut perawatan gigi dan paling banyak dialami masyarakat. Kondisi ini biasanya masih dapat diatasi, terutama berdasarkan pertimbangan kebutuhan pemeriksaan gigi.

    Pada tingkatan kedua atau takut, pasien dapat mengalami peningkatan detak jantung, tidak tenang, berkeringat, bahkan lemas.

    “Rasa takut dapat menimbulkan sikap menghindari perawatan gigi, atau mungkin baru mengunjungi dokter gigi bila sakit giginya sudah tidak tertahankan lagi,” katanya.

    Sedangkan pada tingkatan tertinggi atau fobia, pasien memiliki rasa takut yang sangat besar dan cenderung tidak rasional. Orang yang dalam kondisi ini mungkin akan mengalami panik dan tertekan.

    “Mereka (orang yang phobia) biasanya berusaha sama sekali menolak perawatan gigi meskipun penyakit giginya telah parah,” tandasnya.

    (avk/kna)

  • Core Tax dan Filosofi Pajak

    Core Tax dan Filosofi Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA – Gaduh masalah sistem administrasi perpajakan core tax terjadi baik di dunia nyata maupun dunia maya. Ramai keluhan terhadap penggunaan sistem core tax sejak diluncurkannya program administrasi ini pada tanggal 1 Januari 2025. Banyak keluhan yang muncul dari wajib pajak sehubungan dengan penggunaan sistem core tax tersebut.

    Dari mulai sulit mengakses, gagal log in, sistem tidak stabil karena fitur-fitur dalam sistem yang timbul tenggelam sampai kesulitan penggunaan menu-menu pembayaran dan pelaporan.

    Sistem administrasi core tax yang berbasis digital memang dapat dikatakan canggih karena terintegrasi dengan berbagai data, misalnya data kependudukan, anggota keluarga dan data perbankan juga data-data lainya yang berhubungan dengan indentitas wajib pajak secara terperinci.

    Selain itu, sistem yang menelan biaya pengembangan Rp1,3 triliun dirancang berbasis layanan digital sebelumnya seperti e-Filing, e-Faktur, dan e-Billing, tetapi dengan pendekatan yang lebih terpadu. Adapun core tax mencakup berbagai aspek pengelolaan pajak, termasuk pendaftaran Wajib Pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, pembayaran pajak, audit, hingga penagihan. Sebuah sistem administrasi perpajakan yang modern dan terintegrasi.

    Namun, kendala yang terjadi dan hambatan dari sistem administrasi core tax menjadi perhatian beberapa pejabat setingkat Menteri dan bahkan ketua Komisi XI DPR Muhamad Misbakhun meminta Direktorat Jenderal Pajak menunda implementasi penuh sistem administrasi perpajakan core tax. DPR meminta mengembalikan sistem perpajakan yang lama yaitu melalui DJP Online sebagai antisipasi dalam mitigasi implementasi core tax yang masih terkendala.

    Penerimaan Negara Melambat

    Bahkan beberapa ekonom memprediksi penerimaan negara menjadi menurun akibat melambatnya dan terkendalanya sistem perpajakan core tax, tetapi menurut penulis hal ini tidak mungkin terjadi karena perhitungan dan pelaporan utang pajak dapat saja terkendala tetapi semua pajak terutang dapat dibayarkan di bulan atau di masa berikutnya ketika sistem core tax berjalan normal.

    Jadi, penerimaan tidak akan berkurang atas kendala sistem core tax ini, tetapi benar jika sistem core tax ini terus bermasalah maka penerimaan negara dari sektor pajak akan terlambat, dikarenakan wajib pajak sulit menyelesaikan sistem administasi perhitungan juga membuat kode billing pembayaran pajak pada sistem core tax.

    Sebenarnya yang perlu dikhawatirkan adalah ketika wajib pajak kesulitan membuat faktur pajak melalui sistem core tax dan hal ini akan berdampak terlambatnya wajib pajak membuat tagihan sehingga cash flow di perusahaan-perusahaan akan mengalami kesulitan membayar operasional perusahaan, gaji karyawan, utang pada vendor sehingga mata rantai ekonomi makro akan terganggu dan ekonomi nasional mengalami kelesuhan. Hal seperti ini sebenarnya yang dikhawatirkan.

    SEJARAH & FILOSOFI

    Jika kita menelisik pada tatanan filosofi perpajakan ada banyak yang dapat kita jadikan acuan dalam mengurai benang kusut sistem administrasi perpajakan ini.

    Dalam bukunya Taxation Philosophical Perspectives, Martin O’Neill dan Shepley Orr pada bagian pendahuluan menyatakan bahwa pajak merupakan landasan pemikiran yang harus hadir dan tidak dapat dihindarkan dalam diskusi-diskusi mengenai kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial.

    Memaknai keadilan sosial dalam kalimat Martin O’Neill dan Shepley Orr di sini seharusnya wajib pajak dapat perlakuan adil dalam mendapatkan kenyamanan sehubungan dengan pelayanan pajak dan dengan mudah melakukan pemenuhan kewajiban perpajakanya.

    Berkaca pada filosofi tersebut, apakah pada saat merangkai sistem core tax sudahkah diperhitungkan dengan masak dan cermat kondisi wajib pajak, apakah akan mengalami kesulitan dan terjadi kendala digital? Apakah akan mengalami kendala mengoperasian sistem? Langkah-langkah apa yang perlu dipersiapkan jika terjadi hal tersebut? Sudah seyogianya semua dipikirkan dengan matang sehingga ketidak nyamanan wajib pajak akibat menggunakan sistem core tax yang baru digunakan dapat diminimalisir.

    Saat ini wajib pajak mengalami ketidaknyamanan dengan sistem digital tersebut, mereka mengeluh di media sosial dengan cara mereka masing-masing akibat dari persoalan yang terjadi di core tax system yang sampai saat ini masih banyak kendala. Hal ini perlu segera dilakukan langkah cepat perbaikan sistem tersebut atau mencari jalan keluar sementara untuk mengatasi hal ini.

    Memang jika kita mengenang sejarah perpajakan selama ratusan tahun pajak dikelola dan dimanfaatkan sesuai kepentingan penjajah dan memberatkan rakyat. Pajak juga menjadi tujuan dan media utama pemerintah kolonial mengeruk keuntungan demi menggemukan ibu negerinya. Sekaligus untuk mempertahankan dan memperbesar kekuasaan di Tanah Air. Sehingga memang menjadikan trauma dihati rakyat dan persepsi rakyat bahwa pajak indentik dengan penjajahan.

    Namun, saat ini di era kemerdekan dan sudah 80 tahun kita merdeka maka nuansa pajak bergeser menjadi alat utama pemerintah dalam membantu rakyat dengan berbagai program pembangunan fisik dan pembangunan mental. Melalui fungsi anggarannya pajak memenuhi kebutuhan rakyat sedangkan melalui fungsi regulatornya pajak melindungi rakyat dari dampak negatif sosial dan ekonomi.

    Melihat dari perspektif filosofi pajak dan aspek sejarah pajak seharusnya persoalan core tax dapat di tanggulangi dengan segera sehingga wajib pajak dapat memperoleh keadilan dalam membayar pajak dan merasakan kebaikan-kebaikan dari program tersebut. Semoga persoalan ini dapat segera teratasi.

  • Elon Musk ‘Ejek’ Zelensky: Presiden Ukraina Hanya Ingin Uang dan Kekuasaan, Bukan Perdamaian – Halaman all

    Elon Musk ‘Ejek’ Zelensky: Presiden Ukraina Hanya Ingin Uang dan Kekuasaan, Bukan Perdamaian – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Secara tidak langsung, Elon Musk dianggap telah mengejek Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Rabu (19/2/2025).

    Dirinya ditengarai telah merespon dan seolah menyetujui unggahan di sosial media X seseorang yang membahas soal Zelensky.

    Dalam unggahan di X tersebut, disebutkan bahwa Zelensky memprioritaskan kekuasaan dan uang daripada mencari perdamaian.

    Terlebih di tengah upaya Amerika Serikat (AS) untuk menegosiasikan diakhirinya perang di Ukraina dengan Rusia.

    Seorang pengguna di platform X, seorang pengamat politik Gunther Eagleman menuliskan:

    “Zelensky tidak menginginkan perdamaian, dia menginginkan uang dan kekuasaan,” ujar Gunther lewat akun X @GuntherEagleman.

    Cuitan tersebut pun ditanggapi Musk dengan emoji “100”, menunjukkan kesepakatan, mengutip Al Mayadeen.

    Diketahui Elon Musk telah menjadi sekutu utama Presiden Donald Trump dalam upaya untuk mengecilkan pemerintah federal sementara juga memperluas pengaruhnya secara internasional.

    Dirinya juga terlibat dalam politik Eropa dan mendukung tokoh-tokoh sayap kanan di Inggris dan Jerman.

    Musk sebelumnya mengkritik Zelensky, menolak bandingnya untuk bantuan Barat dan mengejek pernyataannya bahwa Ukraina independen dan tidak dapat dipaksa melakukan negosiasi dengan Rusia.

    Perlu dicatat bahwa pada awal perang, Musk menyediakan ribuan terminal Starlink ke Ukraina untuk memulihkan komunikasi yang terganggu oleh Rusia.

    Dan hal ini mendapatkan pujian sebagai sekutu utama Kiev.

    Namun, persepsi itu bergeser ketika ia mulai berbagi apa yang digambarkan Ukraina sebagai propaganda pro-Rusia di X.

    Sejak itu, ia telah mengkritik bantuan AS ke Ukraina karena kurang akuntabilitas dan strategi yang jelas sementara menjadi kritikus vokal Zelensky.

    Negosiator Rusia dan AS bertemu di Arab Saudi pada hari Selasa, tetapi Zelensky menyatakan bahwa Kiev tidak diberitahu atau terlibat.

    Para pejabat Eropa juga dikeluarkan dari pembicaraan.

    Kabarnya, delegasi Rusia terdiri dari Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov dan Penasihat Kebijakan Luar Negeri Yuri Ushakov, dan delegasi AS terdiri dari Sekretaris Negara Marco Rubio, Utusan Khusus untuk Timur Tengah Steve Witkoff, dan Penasihat Keamanan Nasional Mike Waltz.

    (Tribunnews.com/Garudea Prabawati)

  • Bisnis BWA Pernah Gagal, Komdigi Didesak Kaji Ulang Frekuensi 1,4 GHz

    Bisnis BWA Pernah Gagal, Komdigi Didesak Kaji Ulang Frekuensi 1,4 GHz

    Jakarta –

    Layanan broadband wireless access (BWA) berbasis regional bukan hal baru di Indonesia dan itu terbukti gagal sebelumnya. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan kembali menghidupkan bisnis BWA tersebut dengan cara yang sama.

    Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, mengatakan rencana lelang frekuensi 1,4 GHz yang menggunakan pendekatan serupa seperti sebelumnya perlu dikaji ulang agar kebijakan serupa di masa lalau tidak terulang.

    “Faktanya, hingga kini banyak wilayah yang masih minim akses, meskipun kebijakan BWA berbasis regional telah diterapkan. Jika pemerintah tidak berhati-hati, skema serupa berisiko hanya menguntungkan segelintir pihak tanpa memberikan dampak nyata bagi pemerataan akses internet di Indonesia,” ujar Trubus dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/2/2025).

    Menurut Trubus, frekuensi dan jangkauan layanannya merupakan barang publik dan layak jual. Harusnya Komdigi dapat memberikan ruang yang seluas-luasnya agar publik dapat memberikan masukan terhadap regulasi yang nantinya dibuat. Menurutnya, Komdigi di era Presiden Prabowo Subianto harus transparan dan dapat melibatkan dan menerima masukan dari pemangku kepentingan.

    Hal yang menarik adalah informasi tentang 1,4 GHz belum pernah dikomunikasikan oleh Komdigi dalam beberapa tahun terakhir, sedangkan belanja modal untuk implementasi 1,4 GHz pasti membutuhkan waktu yang tidak singkat. Ini menimbulkan persepsi jika ada kecenderungan permainan dalam proses konsultasi publik yang sangat tiba-tiba.

    Trubus berharap jangan sampai konsultasi publik terkait spektrum tersebut itu setengah hati dan menimbulkan kecurigaan banyak pihak terhadap lelang frekuensi. Menurut Trubus, wajar saja masyarakat curiga dengan waktu konsultasi publik yang singkat tersebut.

    Lebih lanjut Trubus, sering kali Komdigi tak melibatkan partisipasi publik yang benar dalam membuat kebijakan. Ia berharap ke depannya Komdigi dapat membuat kebijakan yang melibatkan partisipasi publik dengan benar.

    “Selama ini dalam lelang frekuensi selalu ada kaitannya dengan kekuasaan dan keuntungan jangka pendek. Jangan sampai Komdigi membuat kebijakan yang lemah partisipasi publiknya,” kata Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) ini.

    Jika ada intervensi, Trubus menduga ada potensi lelang ini akan dimenangkan oleh pihak-pihak yang terafiliasi dengan kekuasaan atau kroni. Atau bisa jadi harga lelang frekuensi ini jadi lebih murah sehingga potensi negara untuk mendapatkan pendapatan dari lelang tersebut menjadi tidak optimal.

    Trubus juga meminta Komdigi dapat mengeluarkan kajian dan menjelaskan kepada publik mengenai alasan mereka melelang frekuensi 1,4Ghz untuk layanan BWA dengan jaringan tetap lokal berbasis packet-switched. Ia mengkritisi, jangan sampai ide Komdigi yang ingin adanya BWA lokal dan menyediakan internet murah bagi masyarakat hanya sekadar gimik semata.

    “Agar publik tak buruk sangka kepada Komdigi, kajian mengenai BWA lokal 1,4 Ghz harus dibuka ke publik. Sehingga publik dapat melihat manfaatnya dan dapat memberikan masukan ketika ada kekurangan. Indonesia pernah melalukan lelang frekuensi lokal. Dan itu gagal. Jangan sampai Komdigi mengulangi kesalahan serupa. Sebab frekuensi sebagai sumber daya terbatas harus bisa memberikan manfaat besar bagi publik,” kata Trubus.

    Trubus menyayangkan langkah Komdigi yang melakukan konsultasi publik tersebut di waktu yang sangat pendek. Sebab pada saat long weekend tak banyak orang yang memperhatikan informasi yang dikeluarkan oleh Komdigi. Menurutnya ini memperlihatkan political will Komdigi dalam melibatkan partisipasi publik dalam membuat regulasi rendah.

    Jika nantinya kajian tersebut dibuka dan publik dapat memberikan masukan, Trubus berharap agar Komdigi juga dapat menjaga persaingan usaha industri telekomunikasi nasional. Sebab jika persaingan usaha tak dijaga dengan baik, maka publik juga yang akan dirugikan.

    “Namanya kebijakan publik yang punya kebijakan adalah negara. Kemudian negara mempertimbangkan beberapa aspek dalam mengeluarkan kebijakannya. Negara melalui Komdigi dapat mengeluarkan instrument agar publik tidak dirugikan. Tujuannya agar publik mendapatkan manfaat dari kebijakan yang dibuat Komdigi. Selain itu dengan Komdigi melibatkan berbagai kementerian dan lembaga lain dalam lelang frekuensi ini diharapkan dapat mengurangi potensi pengusaha yang hanya mencari keuntungan sesaat,” tutup Trubus.

    (agt/fay)

  • Ternyata ini Alasan Kenapa Akun WPONE Tak Bisa WD Lagi

    Ternyata ini Alasan Kenapa Akun WPONE Tak Bisa WD Lagi

    JABAR EKSPRES – Aplikasi investasi WPONE yang beberapa bulan ini banyak dikeluhkan anggotanya, karena suah tidak bisa melakukan penarikan atau WD, kini mulai terungkap alasannya.

    Banyak yang belum tahu kenapa tidak bisa melakukan penarikan lagi di aplikasi ini, tanpa menanyakan langsung kepada mentor atau adminnya.

    Dengan hanya memberikan persepsi pribadai dan langsung menyebut bahwa aplikasi mengalami scam, atau penipuan terhadap anggotanya.

    Beberapa member aplikasi WPONE yang mengaku masih lancar dan bisa melakukan penarikan hingga saat ini, membeberkan alasannya, kenapa banyak yang sudah tidak bisa lagi melakukan penarikan.

    Salah satu akun facebook bernama @Tyo*** membagikan

    “Aplikasi tidak bisa lagi WD karena anggota membuat double akun, tidak mengembangkan team, menarik uang 1 rekening untuk beberapa akun dengan data rekening yg sama, menyebarkan berita hoak yang mempengaruhi perkembangan team,” ungkapnya disalah satu komentar di grup WPONE Indonesia di Facebook.

    Baca juga :  Bukti Baru Aplikasi WPONE Penipuan, Hasil Penelurusan Dokumen Legalitas dari FinCEN Colorado

    Dia menyebutkan, anggota yang tidak bisa WD tersebut sudah melakukan pelanggaran, sehingga hukumannya dinon aktifkan fitur penarikannya.

    Bahkan ada yang satu grup atau satu tim di salah satu kota yang mengalami hal sama secara bersamaa.

    Bisa jadi hal tersebut karena sudah tidak ada lagi anggota baru yang mendaftar, sehingga untuk kembali mengaktifkan fitur penarikan, mereka harus mencari anggota baru sebanyak-banyaknya.

    Sementara akun lain bernama @Vivin menyebut bahwa untuk akun-akun yang dibekukan satu kota, jika ingin bisa mencairkan asetnya harus depo lagi sebesar 20 persen dari total aset yang dimilikinya dan ini berlaku untuk seluruh anggota.

    “Ada ga yang akun2nya dibekukan 1 kota.
    Terus utk mencairkan asetnya kembali harus depo 20% dulu (semua anggotanya). Kami masih ragu mau depo lagi.” ungkap akun tersebut.

    Banyak keluhan yang disampaikan anggotanya di sosial media, hal ini semakin menguatkan bahwa aplikasi tersebut diyakini banyak orang sudah diambang kehancuran.

    Apalagi ada aplikasi lain yang disebut sebagai penggantinya, dan kini banyak orang yang sudah mengalami kerugian di aplikasi ini beralih ke aplikasi pengganti tersebut, sehingga aplikasi ini diprediksi akan benar-benar scam sebelum lebaran 2025 nanti.

  • Disebut ‘Panglima ASN’, Ema Sumarna Keberatan dengan Keterangan Ricky Gustiadi di Persidangan

    Disebut ‘Panglima ASN’, Ema Sumarna Keberatan dengan Keterangan Ricky Gustiadi di Persidangan

    JABAR EKSPRES – Terdakwa dugaan kasus tindak pidana Korupsi Program Bandung Smart City, Ema Sumarna mengaku cukup keberatan dengan keterangan Ricky Gustiadi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) dalam sidang lanjutan yang digelar hari ini, Selasa,18 Februari 2025 di Pengadilan Negri (PN) Bandung, Kota Bandung.

    Ema Sumarna yang hadir secara virtual dari rumah tahanan (Rutan) KPK, Jakarta, mengaku cukup keberatan dengan keterangan Ricky Gustiadi yang menyebut bahwa dirinya sebagai “Panglima ASN” di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

    “Saya keberatan dari kesaksian saksi (Ricky). Saya cukup prihatin saksi yang saya cukup kenal lama, sejak saya menjadi kepala dinas. Namun, tadi saksi menyampaikan soal saya sebagai “Panglima ASN” saja itu sudah persepsi negatif. Itu tidak ada secara pemahaman luas ASN yang jumlahnya hampir 15 ribuan lebih,” kata Ema Sumarna dalam persidangan.

    Berdasarkan keterangan yang didapat, selain sebagai “Panglima ASN”, Ricky Gustiadi juga sempat menyebut Ema Sumarna merupakan “The Real Wali Kota” yang di mana pada saat itu, terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus Plh Wali Kota usai adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada Yana Mulyana.

    BACA JUGA: Warga Desak Sidang Gugatan Muller Bersaudara Dibuka untuk Umum, Begini Respon PTUN Bandung!

    Kemudian terkait dengan keterangan Ricky Gustiadi selanjutnya yang menyebut sempat ada pertemuan antara dirinya bersama Ema Sumarna, Anton Sunarwibiwo, dan Didi Ruswandi, yang merupakan undangan terdakawa, hal tersebut juga dibantah.

    “Perlu saya tegaskan, jadi pada saat itu saya memanggil mereka karena dinas itu selalu menganggarkan melebihi pagu (anggaran). Sedangkan, keuangan daerah tak memungkinkan. Jadi, substansinya jangan melebihi pagu, dan semua harus dikoordinasikan secara optimal,” kata Ema.

    Sehingga dengan adanya keterangan dari Ricky Gustiadi ini, Ema Sumarna mengaku cukup keberatan dengan apa yang telah disampaikan dalam persidangan.

    “Makanya tidak benar waktu saksi (Ricky Gustiadi) menyampaikan bahwa  ada komitmen fee 10 persen dan perintah pekerjaan. Jadi intinya, ini tidak benar ada perintah hal demikian,” pungkasnya.