Xcloud.id

Organisasi: PERSEPSI

  • Dihadapkan 7 Tantangan, Prabowo Tetap Yakin Ekonomi Tumbuh 8% di 2029

    Dihadapkan 7 Tantangan, Prabowo Tetap Yakin Ekonomi Tumbuh 8% di 2029

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto telah memetakan berbagai masalah yang menjadi tantangan untuk membangun ekonomi Indonesia hingga bisa tumbuh 8% pada 2029.

    Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang ia tetapkan di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025, setidaknya ada 7 tantangan pembangunan yang harus segera ia urus untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi di atas 8%, seperti masalah daya beli masyarakat yang rendah, kualitas SDM rendah, produktivitas rendah, hingga korupsi.

    Meski, ia optimistis dalam lima tahun ke depan, pertumbuhan ekonomi akan melesat ke level 8% dari target untuk pertumbuhan ekonomi pada 2025 sebesar 5,3%. Tahapannya ialah pada 2026 ekonomi tumbuh 6,3%, 2027 menjadi 7,5%, dan pada 2028 sebesar 7,7%.

    “Dalam lima tahun ke depan pertumbuhan ekonomi ditargetkan tumbuh tinggi, dari 5,3% pada tahun 2025 menjadi 8,0% pada tahun 2029,” dikutip dari Perpres 12/2025, Kamis (27/2/2025).

    Adapun rincian tantangan pembangunan yang telah ia petakan, pertama terkait dengan rendahnya produktivitas di Indonesia. Ia mengacu pada rilis Asian Productivity Organization (2024). Rata-rata produktivitas Indonesia yang tercermin dari total factor productivity selama 2015-2022 hanya tumbuh sebesar 6O basis poin dari periode sebelumnya 2010-2015, yakni dari minus 0,9% ke minus 0,3%.

    Angka itu rendah bila dibandingkan Korea Selatan yang mampu mencatatkan total produktivitas mencapai 1,78% ketika masih berada pada posisi menuju negara maju periode 1971-1995, dan China sebesar 2,12% pada periode 2005-2022.

    “Kondisi produktivitas yang rendah di antaranya disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan’ teknologi, dan inovasi yang tertinggal, serta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah,” sebagaimana tertuang dalam Perpres 12/2025.

    Produktivitas yang rendah juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung melambat. Pemerintah mencatat, selama 2005-2010, ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata 5,7%. Lalu, menjadi rata-rata 4,7% selama 2Ol0-2015, kembali mencapai rata-rata 5,0% selama 2015-2019.

    “Selain itu, produktivitas yang rendah menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi potensial. Kondisi inilah yang menyebabkan ekonomi Indonesia sulit tumbuh lebih cepat dan stagnan dalam rentang 5,0%,” sebagaimana tertera dalam RPJMN 2025-2029.

    Permasalahan selanjut terkait dengan rendahnya kualitas SDM Indonesia, yang menyebabkan produktivitas tenaga kerja RI disebut rendah. Pemerintah masih menggunakan catatan Asian Productivity Organization (2024). Produktivitas tenaga kerja Indonesia yang diukur dari Produk Domestik Bruto per tenaga kerja pada 2022 sebesar US$28.600 per pekerja. Angka tersebut masih tertinggal jauh di bawah Amerika Serikat US$149.100 per pekerja dan di bawah rata-rata kawasan ASEAN sebesar US$30.200 per pekerja.

    Tantangan peningkatan produktivitas tenaga kerja di antaranya disumbang oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dicerminkan dari capaian rata-rata nilai Programme for International Student Assessment (PISA) siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika, dan sains) sebesar 369,3 pada 2022. Angka tersebut menurun dibanding 2018 dengan niLai rata-rata 382 serta masih tertinggal dibandingkan siswa dari negara-negara The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) sebesar 488,33.

    “Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang optimal, Indonesia harus mampu mengatasi berbagai dampak risiko ini dan melakukan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia,” tulis RPJMN 2025-2029.

    Terkait dengan masalah pergeseran struktur kelas menengah. Dipicu oleh maraknya PHK dan rendahnya daya beli masyarakat. Pemerintah mencatat pada Agustus 2024 ada 46.420 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat.

    Sementara itu, terkait dengan rendahnya daya beli menurut pemerintah terekam dari deflasi yang terjadi pada komponen harga yang diatur pemerintah dan harga bergejolak. Mereka mengutip Laporan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2024).

    Komponen harga yang diatur pemerintah mengalami deflasi dari 1,68% pada Agustus 2024 menjadi 1,40% pada September 2024. Sementara itu, komponen harga bergejolak mengalami deflasi yang signifikan, dari 3,04% pada Agustus 2024 menjadi 1,43% pada September 2024.

    Daya beli masyarakat yang rendah berimplikasi pada menurunnya permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi oleh industri. “Dengan permintaan yang lemah, industri tidak dapat memenuhi biaya operasional, yang pada akhirnya memaksa untuk mengurangi jumlah karyawan atau bahkan menutup usaha,” tulis pemerintah dalam dokumen RPJMN 2025-2029.

    Sementara itu, terkait dengan masalah tata kelola dan akuntabilitas pemerintah, terletak pada persoalan korupsi. Pemerintah mencatat Dalam lima tahun terakhir, Indeks Persepsi Korupsi/ Corruption Perception Index Indonesia menunjukkan tren penurunan dari 40 pada tahun 2019 menjadi 34 pada tahun 2022 dan stagnan di angka yang sama pada 2O23 (peringkat 115 dari 18O negara).

    “Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi prasyarat upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi. Hal ini merupakan pijakan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi,” tulis pemerintah.

    Oleh sebab itu, untuk menangani berbagai masalah itu untuk mendorong ekonomi tumbuh cepat hingga di atas 8%, Prabowo dalam RPJMN 2025-2029 mau menerapkan delapan strategi untuk pertumbuhan tinggi berkelanjutan, dilengkapi dengan pengungkit utama yakni deregulasi perizinan serta kebijakan fiskal dan moneter pro growth. Berikut ini delapan strategi itu:

    1. Peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan

    2. Industrialisasi (hilirisasi): padat karya, berorientasi ekspor, dan berkelanjutan

    3. Pariwisata dan ekonomi kreatif

    4. Ekonomi biru dan ekonomi hijau

    5. Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

    6. Transformasi digital

    7. Investasi: FDI berorientasi ekspor dan investasi non APBN

    8. Belanja negara untuk produktivitas, di antaranya untuk program Makan Bergizi Gratis, hingga Pembangunan 3 juta rumah.

    (arj/haa)

  • Epilepsi Sering Disangka Kesurupan, Kenali Penyebab dan Pemicunya Surabaya 27 Februari 2025

    Epilepsi Sering Disangka Kesurupan, Kenali Penyebab dan Pemicunya Surabaya 27 Februari 2025

    Epilepsi Sering Disangka Kesurupan, Kenali Penyebab dan Pemicunya
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    –
    Epilepsi
    adalah penyakit gangguan sistem saraf pusat (neurologis) ketika aktivitas otak menjadi tidak normal.
    Selain itu,
    epilepsi
    merupakan kondisi gangguan pada otak dengan gejala kejang berulang, yang diakibatkan lepasnya muatan listrik neuron otak secara berlebihan.
    Dokter spesialis saraf Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya, Wardah Rahmatul Islamiyah mengatakan, biasanya kondisi kejang berulang ini disertai dengan hilangnya kesadaran. Penderita juga kehilangan kontrol terhadap fungsi usus dan kandung kemih.
    Oleh karena itu, tak jarang masyarakat Indonesia menganggap kejang epilepsi sebagai kesurupan atau ketempelan. Hal tersebut menjadi persepsi yang sering disalahpahami masyarakat. 
    Wardah mengatakan, terdapat beberapa pemahaman yang salah di masyarakat tentang penyakit epilepsi. 
    Salah satunya saat terjadi kejang epilepsi pasien seringkali dianggap memilik masalah kesehatan mental, bahkan kesurupan. 
    Akibatnya, banyak dari pasien epilepsi yang justru dibawa ke rumah sakit jiwa atau “orang pintar”, yang mana semakin memperparah penyakitnya.
    “Kedua, setiap kali saya mendiagnosis pasien epilepsi, pasti langsung keluarganya mengatakan ‘tapi dari saya enggak ada keturunan dok’. Epilepsi itu bukan hanya disebabkan karena keturunan. Semua orang yang memiliki otak dapat berisiko cedera atau infeksi sehingga bisa jadi kejang epilepsi itu muncul,” kata Wardah kepada
    Kompas.com
    , Kamis (27/2/2025).
    Ia menerangkan, penyebab dari epilepsi bisa bermacam-macam. Mulai dari trauma kepala akibat kecelakaan, cedera prenatal, infeksi, hingga gangguan perkembangan seperti autisme dan neurofibromatosis. 
    Keadaan ini juga berhubungan dengan anggapan yang salah terkait epilepsi merupakan penyakit menular.
    “Karena epilepsi itu biasanya dia akan mengeluarkan air liur, sehingga masyarakat menilai bahwa dia penyakit menular, padahal tidak terbukti,” tuturnya.
    Penyebab paling umum yang ditemukan pada epilepsi kelompok anak-anak, lanjutnya, yaitu trauma lahir atau infeksi apapun yang diderita ibu saat hamil sehingga berpengaruh pada proses pembentukan otak anak.
    Pada kelompok usia remaja dan dewasa biasanya disebabkan karena truma kepala akibat kecelakaan atau infeksi otak. Sedangkan, pada kelompok usia tua seringkali terjadi pasca-stroke.
    Sementara itu, Wardah menegaskan bahwa masalah kesehatan mental tidak menjadi penyebab penyakit epilepsi, melainkan hanya sebagai pencetus.
    “Penyakit epilepsi itu jelas penyebabnya karena kelainan di otak yang mengakibatkan korsleting di beberapa wilayah otak, tapi pencetus yang menjadikan dia kambuh itu macam-macam. Bisa jadi karena kurang tidur, kelelahan, suhu dingin, cahaya yang terlalu terang atau kontras, termasuk kesehatan mental,” ujarnya.
    Ia menyarankan beberapa hal yang patut dihindari oleh penderita epilepsi. Misalnya, tidak berada di tempat ketinggian, di dekat air atau api agar mengurangi risiko saat terjadi kejang.
    Kedua, pasien epilepsi diimbau untuk tidak berkendara selama kejangnya masih belum terkontrol.
    “Kalau di Indonesia memang belum ada patokan atau regulasi pastinya, tapi biasanya memang kalau kejang pasien belum bisa terkontrol dalam kurun waktu satu tahun biasanya masih kita larang untuk bekrendara karena risikonya nanti bukan hanya untuk dia, tetapi juga orang lain,” ucap Wardah.
    Ketiga, meminimalisasi segala sesuatu yang dapat menjadi pencetus kejang.
    “Contohnya kalau pencetusnya karena kurang tidur, maka harus tidur yang cukup. Kalau (pencetusnya) karena cahaya yang terang atau kontras, maka hindari bermain gadget terlalu lama atau setidkanya jangan bermain di tempat gelap,” tutupnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1 Tegur Kades Wiwin Komalasari, Dedi Mulyadi: Ibu Kenapa Bikin Heboh, Bikin Ramai? Bandung

    1 Tegur Kades Wiwin Komalasari, Dedi Mulyadi: Ibu Kenapa Bikin Heboh, Bikin Ramai? Bandung

    Tegur Kades Wiwin Komalasari, Dedi Mulyadi: Ibu Kenapa Bikin Heboh, Bikin Ramai?
    Editor
    KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menghubungi Kepala Desa Gunung Menyan, Kabupaten Bogor, Wiwin Komalasari, terkait video viral yang memperlihatkan dirinya tertawa dan mengaku geli saat membawa nasi kotak dari acara pelantikan Bupati Bogor.
    “Ini
    teh
    ibu kenapa bikin ramai-ramai, bikin heboh-heboh? Jadi gimana ibu ceritanya

    ibu dapat berkat?” tanya Dedi dikutip dari akun Tiktoknya, @dedimulyadiofficial.
    Dalam percakapan tersebut, Wiwin menjelaskan bahwa dirinya bersama rekan-rekan kepala desa menikmati nasi kotak tersebut di area parkiran untuk berbagi dengan sopir mereka. Ia juga menyinggung istilah “jomet,” yang dalam bahasa Bogor berarti “berkat”
    “Jadi ceritanya, kita dapat makan di dalam boks. Berhubung memang banyak juga nasinya, jadinya kita makan tidak di dalam, kita tenteng. Kita makan di parkiran untuk sopir juga. Kebetulan bareng-bareng teman-teman kepala desa,” ujar Wiwin.
    “Di situ ada pembicaraan yang bilang ‘jomet.’ Jomet itu bahasa Bogor, artinya berkat. Seru-serunya ini jomet, kita bawa tenteng. Ini baru kali ini dari pemda, jadi senang saja,” jelas Wiwin.
    Menanggapi hal ini, Dedi Mulyadi mengingatkan agar Wiwin lebih berhati-hati dalam bersikap, terutama di era media sosial, di mana setiap tindakan pemimpin bisa menimbulkan beragam persepsi publik.
    “Karena abad medsos ini, sering kali apa yang kita ungkapkan belum tentu orang bisa memahami maksud kita. Sikap kita sering kali menimbulkan ketersinggungan pada orang, padahal sebenarnya biasa saja. Karena itu, ke depan, tensi penampilan harus diturunkan,” kata Dedi.
    Ia juga menekankan pentingnya membangun citra kesederhanaan bagi jajaran kepala desa di Bogor agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
    “Kapan berpakaian sebagai kepala desa, kapan sebagai artis, harus dibedakan. Ini agar tidak melahirkan salah persepsi publik. Tren kesederhanaan di jajaran kepala desa Bogor harus segera dibangun agar publik tidak salah tafsir. Nanti jangan begitu lagi, ya. Ibu selalu bikin heboh media sosial soalnya,” tambahnya.
    Menanggapi teguran tersebut, Wiwin menyatakan kesiapannya untuk lebih berhati-hati ke depannya.
    “Siap, Bapak,” jawab Wiwin singkat.
    Sebelumnya, Wiwin meminta maaf setelah videonya yang viral di media sosial menuai kontroversi.
    Dalam klarifikasinya yang diunggah di akun TikTok pribadinya, @ratuwk1414, Wiwin menegaskan bahwa tidak ada niatan untuk menghina makanan yang disediakan dalam acara tersebut.
     
    Ia mengaku bahwa apa yang terjadi hanya sebatas candaan bersama teman-temannya dan bukan bermaksud merendahkan siapa pun.
    “Dan saya minta maaf kalau pun itu ada yang tersinggung, tapi saya sendiri pribadi tidak ada niatan untuk ketersinggungan itu sendiri,” ujar Wiwin dalam video klarifikasinya.
    Menurut Wiwin, saat itu ia dan teman-temannya mendapatkan makanan dalam besek dan membawanya pulang, bukan langsung disantap di lokasi acara.
    Ia menyebut bahwa mereka merasa senang dan bersenda gurau saat menenteng makanan tersebut, namun tidak ada niatan menghina.
    Ia juga menekankan bahwa dirinya adalah pribadi yang humoris dan tidak bermaksud menyinggung siapa pun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sahroni Desak Penyelesaian Insiden Mapolres Tarakan, Soliditas TNI-Polri Jangan Hanya Jargon – Halaman all

    Sahroni Desak Penyelesaian Insiden Mapolres Tarakan, Soliditas TNI-Polri Jangan Hanya Jargon – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyoroti insiden penyerangan Mapolres Tarakan oleh sejumlah oknum prajurit TNI akibat kesalahpahaman. 

    Ia mendesak agar kedua pimpinan institusi bertemu untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas.

    “Saya rasa Kapolri dan Panglima TNI perlu segera bertemu untuk menyelesaikan konflik yang melibatkan anggota mereka. Jika dibiarkan, ini bisa berkembang lebih jauh.”

    “Kedua pemimpin ini harus berkomitmen untuk mengusut insiden ini secara transparan, mengungkap siapa yang memicu dan siapa saja yang terlibat,” kata Sahroni kepada wartawan Rabu (26/2/2025).

    Sahroni menilai bahwa insiden di Tarakan tidak akan menggoyahkan soliditas TNI-Polri secara keseluruhan. 

    Dia menegaskan bahwa meskipun terjadi insiden ini, TNI dan Polri tetap bekerja sama dengan baik di banyak wilayah.

    “TNI-Polri tetap solid. Insiden ini jangan disalahartikan sebagai gambaran hubungan antara kedua institusi.”

    “Setiap hari, TNI-Polri selalu bersinergi, baik dalam menjaga keamanan di tingkat lokal, pengamanan hari besar, maupun dalam operasi penumpasan OPM,” ujar Sahroni.

    Wakil rakyat dari Partai NasDem ini pun berharap agar insiden di Mapolres Tarakan dapat segera diselesaikan secara terang benderang, untuk memelihara kepercayaan antara kedua institusi tersebut.

    “Saya berharap insiden ini segera diselesaikan secara transparan. Hal ini penting agar tidak menimbulkan persepsi negatif dan memperburuk hubungan antara TNI dan Polri,” pungkas Sahroni.

    Kronologis Penyerangan

    Sebuah insiden serius terjadi pada Senin malam, 24 Februari 2025, ketika sekitar 20 oknum anggota TNI menyerang Markas Polres Tarakan.

    Penyerangan ini menyebabkan lima anggota Polres mengalami luka-luka dan kerusakan pada fasilitas mako.

    Informasi yang diterima Tribunnews.com, pada pukul 22:45 WITA, sekelompok oknum TNI tiba di lokasi menggunakan truk berwarna hijau.

    Mereka kemudian turun dan berjalan menuju mako Polres Tarakan dengan membawa batu, kayu, dan besi.

    Setibanya di lokasi, mereka langsung menyerang anggota jaga, Bripda Muhammad Nur Rizky dan Bripda Rahmat Kurniawan, dengan alat yang dibawa.

    Beberapa saat kemudian, mobil patroli tiba di lokasi, dan oknum TNI tersebut melanjutkan tindakan pengejaran terhadap anggota lainnya, termasuk Bripda I Putu Anugrah, yang mengalami pengeroyokan dan kehilangan senjata api.

    Akibat penyerangan ini, fasilitas mako Polres Tarakan juga mengalami kerusakan di antaranya meja dan kursi di depan SPKT, kaca ruang SPKT dan ruang kapolres, pintu kaca ruangan ETLE dan jendela kaca ruang ETLE.

    Dalam penyerangan ini, oknum TNI diduga menggunakan senjata tajam seperti sangkur dan kerambit, serta senjata api laras pendek jenis airsoft gun. (*)

  • Skandal Mega Korupsi Beruntun: Rp 271 Triliun Belum Usai, Muncul Rp 193,7 Triliun

    Skandal Mega Korupsi Beruntun: Rp 271 Triliun Belum Usai, Muncul Rp 193,7 Triliun

    Skandal Mega Korupsi Beruntun: Rp 271 Triliun Belum Usai, Muncul Rp 193,7 Triliun
    Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang
    INDONESIA
    kembali diguncang kasus korupsi besar. Setelah skandal PT Timah yang merugikan negara Rp 271 triliun belum selesai, kini muncul kasus di Pertamina dengan kerugian mencapai Rp 193,7 triliun.
    Angka ini belum termasuk kerugian yang harus ditanggung masyarakat pengguna BBM jenis Pertamax yang dimanipulasi.
    Kasus-kasus ini menegaskan bahwa korupsi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Meski disebut sebagai
    extraordinary crime
    (kejahatan luar biasa), upaya pemberantasannya masih berjalan biasa saja.
    Hukuman yang dijatuhkan sering kali ringan dan tidak sebanding dengan dampak finansial yang ditimbulkan, sehingga tidak memberikan efek jera.
    Salah satu kelemahan utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia adalah ketimpangan antara besarnya kerugian negara dengan hukuman yang diberikan.
    Banyak koruptor hanya divonis beberapa tahun penjara, bahkan ada yang mendapatkan remisi dan bebas lebih cepat.
    Pada 2023, misalnya, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memberikan remisi kepada 2.136 narapidana korupsi bertepatan dengan peringatan HUT RI ke-78, di mana 16 orang diantaranya langsung bebas.
    Kemudian, pada momen Lebaran tahun yang sama, sebanyak 271 narapidana kasus korupsi juga mendapat remisi khusus.
    Dari segi hukuman yang diterima koruptor, Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2023 mencatat bahwa dari 1.649 putusan perkara korupsi dengan 1.718 terdakwa, mayoritas hanya dijerat Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
    Hukuman minimum untuk Pasal 2 hanya 4 tahun penjara, sedangkan Pasal 3 lebih ringan lagi, hanya 1 tahun.
    ICW bahkan mengategorikan hukuman ini sebagai ringan jika di bawah 4 tahun, sedang jika 4–10 tahun, dan berat di atas 10 tahun.
    Sebagai contoh, dalam kasus korupsi PT Timah, salah satu pelaku utama awalnya hanya divonis 6,5 tahun, sebelum akhirnya diperberat menjadi 20 tahun di tingkat banding.
    Namun, mengingat besarnya kerugian yang ditimbulkan, hukuman ini masih terbilang ringan.
     
    Dengan ancaman hukuman yang tidak sebanding, korupsi menjadi kejahatan yang berisiko rendah, tetapi memiliki keuntungan luar biasa besar. Bahkan jika tertangkap, seorang koruptor tetap bisa menikmati hasil kejahatannya setelah menjalani hukuman.
    Selain hukuman yang ringan, lemahnya pemulihan aset semakin memperburuk masalah ini, karena uang hasil korupsi sering kali tetap bisa dinikmati para pelaku.
    Lemahnya mekanisme pemulihan aset semakin memperparah keadaan. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang dapat menjadi dasar hukum untuk mengembalikan hasil kejahatan korupsi hingga kini belum disahkan.
    Setiap periode, RUU ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), tetapi tidak pernah benar-benar dibahas hingga disahkan.
    Urgensi untuk mengatasi masalah ini tidak bisa diabaikan. Kasus mega korupsi terbaru menegaskan perlunya tindakan tegas dari pemerintah.
    Salah satu solusi yang dapat segera diambil adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Perampasan Aset.
    Regulasi ini akan mempercepat pemulihan aset negara yang hilang dan mengirimkan sinyal kuat bahwa pemerintah serius dalam memberantas korupsi.
    Syarat “hal ihwal kegentingan yang memaksa” untuk menerbitkan Perpu jelas telah terpenuhi, mengingat besarnya kerugian negara akibat dua kasus korupsi besar baru-baru ini.
    Lemahnya penegakan hukum juga memperkuat budaya impunitas di kalangan pejabat korup. Ketidaktegasan dalam menjatuhkan hukuman menimbulkan persepsi bahwa korupsi dapat dilakukan tanpa konsekuensi serius, menciptakan lingkungan yang membiarkan praktik tidak etis terus berlangsung.
    Masalah ini diperparah keterkaitan pejabat publik dengan kepentingan politik dan ekonomi yang kuat, sehingga sulit menuntut pertanggungjawaban mereka.
    Oleh karena itu, selain memperberat hukuman, langkah-langkah pencegahan juga harus dioptimalkan melalui reformasi regulasi dan transparansi birokrasi.
    Pemerintah harus memprioritaskan pengesahan undang-undang anti-korupsi yang lebih komprehensif. Ini mencakup tidak hanya
    RUU Perampasan Aset
    , tetapi juga kebijakan peningkatan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa di sektor publik.
    Penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menyelidiki dan menuntut kasus korupsi sangat penting.
    Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan sumber daya tambahan, pelatihan, dan dukungan bagi lembaga anti-korupsi agar mereka dapat menjalankan tugasnya secara efektif.
    Melihat lambannya proses legislasi terhadap pembentukan RUU ini, bila memang pemerintah memiliki komitmen pemberantasan korupsi, Presiden dapat mengeluarkan Perpu.
    Terungkapnya dua mega korupsi dalam waktu berdekatan menunjukkan bahwa negara sedang tidak baik-baik saja. Hal ikhwal kepentingan memaksa sebagaimana yang menjadi prasyarat diterbitkannya Perpu seharusnya sudah terpenuhi.
    Tanpa regulasi yang kuat, penegakan hukum yang tegas, dan keterlibatan publik, korupsi akan terus merajalela.
    Pemerintah harus segera bertindak untuk mencegah kerugian negara yang lebih besar di masa depan.
    Upaya yang terkoordinasi dalam memperkuat kerangka hukum, meningkatkan kapasitas penegakan hukum, dan mendorong transparansi adalah satu-satunya jalan untuk mengatasi masalah korupsi yang mengakar dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • QRIS Tap Segera Meluncur, Bisa Dipakai di Bus-Kampus

    QRIS Tap Segera Meluncur, Bisa Dipakai di Bus-Kampus

    Jakarta –

    Bank Indonesia (BI) berencana akan meluncurkan layanan transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) berbasis Near Field Communication (NFC) atau QRIS Tap pada 14 Maret 2025. Nantinya, layanan ini bisa dipergunakan untuk transaksi di moda transportasi, serta layanan umum seperti rumah sakit (RS) hingga universitas.

    Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Dicky Kartikoyono menjelaskan, dengan layanan ini, masyarakat bisa melakukan pembayaran digital tanpa harus memindai (scan) kode lewat kamera ponsel.

    “Sekarang kita juga sasar kepada permodalan, yaitu untuk sektor transportasi dan layanan umum. Layanan umum bisa rumah sakit, universitas, ini kita bisa fasilitasi dengan tap. Kenapa perlu tap? Karena kalau di transportasi tidak bisa menunggu lama,” kata Dicky, dalam acara Digital Economic Forum di Sopo Del Tower Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

    Dicky mengatakan, penggunaan QRIS biasa kerap kali membutuhkan aksi menekan layar. Namun tidak dengan QRIS Tap, ke depannya masyarakat hanya perlu menempelkan ponsel miliknya.

    Ia menjelaskan, skema transaksi QRIS Tap sebatas menempelkan ponsel konsumen ke infrastruktur QRIS di merchant, tanpa harus melakukan pemindaian atau scan. Hal ini mirip konsep layanan transaksi yang menggunakan kartu uang elektronik.

    “Kalau QRIS Tap, begitu sudah dibuka QR-nya, itu tinggal tempel. Reader-nya yang kemudian mengumpulkan semua. Ini leverage-nya untuk transaksi digital ini besar sekali,” ujarnya.

    Menurutnya, tidak banyak negara yang mempunyai kemampuan untuk menggunakan QRIS dengan model tap. Berbeda dengan kartu, QRIS yang contactless tidak terlalu banyak.

    Karena itulah, menurutnya hal ini akan banyak mempengaruhi persepsi masyarakat tentang QRIS itu sendiri. Hal ini diproyeksi akan mendorong produktivitas, karena layanan pembayaran semakin mudah dan cepat.

    “Ini akan leverage di digital, besar sekali, dan ini kita harap dukungan bapak ibu semua di PJP untuk amankan keandalan dan perlindungan konsumennya. Dukungan BI itu semua kita yakini bisa dorong tadi total produktivitas inklusif,” kata Dicky.

    Sementara itu, Direktur Bisnis Artajasa Heru Perwito menjelaskan, pihaknya selaku industri penyedia infrastruktur transaksi pembayaran telah melakukan piloting atau percobaan penerapan QRIS Tap dengan sejumlah stakeholder sejak akhir tahun lalu. Ia optimistis, peluncurannya bisa on track di 14 Maret 2025.

    “Insyaallah, akan on schedule karena kami pun juga sudah lolos istilahnya proses Sandbox yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan dengan ini, kami juga diminta langsung melakukan sosialisasi, sehingga semua merchant-merchant yang dikategorikan tadi, BLU atau PSO, juga transportasi bisa dengan segera menikmati layanan QRIS Tap,” ujar Heru, ditemui usai acara.

    Sebagai informasi, QRIS Tap ini merupakan inovasi digital yang telah menjadi bagian dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. Layanan ini akan bisa digunakan di layanan transportasi seperti KRL, MRT dan Damri.

    Ke depan, BI memastikan terus memperluas kerja sama dengan operator moda transportasi lain dan industri lainnya untuk memastikan kelancaran implementasi sekaligus melakukan sosialisasi inovasi pembayaran QRIS Tap.

    Tonton juga Video: Fitur Baru Qris : Bisa Transfer, Tarik Tunai dan Setor

    (kil/kil)

  • Kapolres Pamekasan Ingatkan tentang Tugas dan Tanggung Jawab Polisi

    Kapolres Pamekasan Ingatkan tentang Tugas dan Tanggung Jawab Polisi

    Pamekasan (beritajatim.com) – Kapolres Pamekasan, AKBP Hendra Eko Triyulianto mengingatkan seluruh anggota di lingkungan institusi yang dipimpinnya, agar selalu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

    Hal tersebut disampaikan dalam Latihan Pra Operasi Pekat Semeru 2025, di Gedung Tatag Trawang Tungga Kompleks Mapolres Pamekasan, Jl Stadion 81 Pamekasan, Selasa (25/2/2025). Khususnya dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadan 1446 Hijriah.

    Operasi tersebut bertujuan untuk mengantisipasi berbagai penyakit masyarakat yang dapat mengganggu kekhusyukan dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Seperti penyalahgunaan handak (petasan atau mercon), narkoba, premanisme, prostitusi, pornografi, judi, miras, serta beragam jenis tindak kejahatan lainnya.

    “Kegiatan ini penting kita laksanakan dalam rangka sosialisasikan rencana operasi, sekaligus menyamakan persepsi dan pola tindak dalam penanggulangan kejahatan sesuai target operasi yang ditentukan,” kata Kapolres Pamekasan, AKBP Hendra Eko Triyulianto.

    Dengan memahami pola tindak maupun langkah antisipatif, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. “Melalui langkah ini, kita harapkan masyarakat dapat merasakan suasana aman dan nyaman dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, termasuk berbagai aktivitas lainnya,” ungkapnya.

    “Tidak kalah penting, laksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab sesuai langkah dan prosedur yang berlaku, sehingga terjamin kepastian hukum demi mewujudkan Polri Presisi. Laksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya penegakan hukum, sehingga pelaksanaan operasi berjalan optimal,” tegasnya.

    Lebih lanjut disampaikan jika operasi tersebut diharapkan dapat meminimalisir berbagai tindak kejahatan yang dapat mengganggu suasana kamtibmas di Pamekasan. Termasuk keselamatan seluruh personil juga menjadi prioritas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab.

    “Maka dari itu, semua anggota yang terlibat harus lebih siap, sehingga pelaku tindak kejahatan khususnya di wilayah hukum Polres Pamekasan, dapat ditekan seminimal mungkin,” pungkasnya.

    Dalam latihan pra operasi tersebut, juga diterapkan sharing dan diskusi guna menemukan creative breakthrough, sehingga pelaksanaan Operasi Pekat Semeru 2025 berjalan optimal dan memberikan dampak besar dalam terciptanya sitkamtibmas di Pamekasan.

    Sementara pelaksanaan Operasi Pekat Semeru 2025 dalam rangka Cipta Kondisi menjelang Ramadan 1446 Hijriah, dijadwalkan digelar serentak selama 12 hari kedepan, terhitung mulai 23 Februari 2025 hingga 9 Maret 2025 mendatang. [pin/but]

  • Menyoroti Persepsi Warganet Terhadap Gerakan #KaburAjaDulu

    Menyoroti Persepsi Warganet Terhadap Gerakan #KaburAjaDulu

    Media Survei Nasional (Median), baru saja merilis hasil penelitian yang menunjukkan respons warganet mengenai dua isu yang sedang hangat belakangan ini, yaitu isu gerakan #KaburAjaDulu dan penangkapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Penelitian yang dilakukan itu menggunakan rancangan non-probability sampling dengan menyebar kuesioner google form di media sosial pada 21-22 Februari 2025, dengan target warganet berusia 17-60+ tahun. Hasilnya terkumpul 518 responden yang tersebar di 30 provinsi.

    Dari hasil penelitian tersebut tergambar, sebanyak 85,7% responden warganet mengetahui tentang isu #KaburAjaDulu. Dari yang mengetahui, terlihat 53,7% merasa setuju dengan gerakan tersebut, dan 34,9% tidak setuju, dan 11,4% tidak jawab/tidak tahu. Publik yang setuju gerakan tersebut punya tiga alasan paling kuat, antara lain lapangan kerja sulit (18,3%), pemerintah dianggap kurang peduli rakyat (16,9%), dan mencari kehidupan yang lebih baik (10,8%).

    Sedangkan publik yang tidak setuju gerakan Kabur Aja Dulu juga mempunyai tiga alasan paling kuat, antara lain dianggap sebagai sikap tidak bertanggung jawab (18,2%), semua persoalan ada solusinya (13,8%), dan cinta negeri walaupun banyak kekurangan (10,5%). 

    Sementara itu, untuk isu penangkapan Hasto Kristiyanto, sebanyak 85,7% responden warganet mengaku mengetahui soal kasus penangkapan Hasto Kristiyanto, sementara 14,3% lainnya tidak mengetahui. Dari warganet yang mengetahui kasus penangkapan Hasto itu, sebanyak 55,8% menganggap penangkapan tersebut murni sebagai langkah hukum, 26,6% lainnya menganggapnya sebagai tekanan politik, dan 17,6% tidak menjawab. 

    KPK punya bukti yang kuat (44,6%), menjadi alasan mengapa responden menganggap penangkapan Hasto adalah murni karena langkah hukum. Sedangkan warganet yang menyebut penangkapan Hasto sebagai tekanan politik beralasan karena PDIP adalah partai oposisi (28,3%), selain juga ada alasan konflik PDIP  dan Jokowi. 

    Peneliti Senior Median Ade Irfan, Selasa (25/2/2025) mengatakan, penelitian tersebut sengaja dilakukan untuk menangkap persepsi masyarakat di media sosial terkait isu-isu kontemporer yang belakangan terjadi di Indonesia. Ade Irfan sendiri meyakini gerakan demonstrasi ‘Indonesia Gelap’ yang digaungkan mahasiswa menjadi akumulasi kekecewaan masyarakat terkait kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

    “Sebelumnya juga banyak isu beredar termasuk soal kelangkaan gas melon, lalu kabur aja dulu, sampai demo, ini akumulasi,” katanya. 

     

     

     

  • Tren Tubuh Kurus Ekstrem Muncul di Hollywood, Diduga Dipicu Obat Khusus

    Tren Tubuh Kurus Ekstrem Muncul di Hollywood, Diduga Dipicu Obat Khusus

    Jakarta, Beritasatu.com – Selebritas Hollywood kembali jadi sorotan. Termasuk saat mereka hadir dalam acara penganugerahan yang kerap dilakukan.

    Hanya saja mereka disorot bukan hanya karena gaun mewah yang dikenakan para selebriti, tetapi juga karena tren tubuh kurus ekstrem yang semakin mencolok. Berbeda dengan beberapa tahun lalu ketika tubuh berisi dan bentuk tubuh yang montok dan berbentuk, kini tampaknya industri hiburan Hollywood dipenuhi oleh selebritas wanita dengan tubuh kurus ekstrem.

    kembali mengarah ke standar kecantikan lama yang menonjolkan badan super ramping. Sebut saja artis-artis seperti Ariana Grande, Brooke Shields, hingga Selena Gomez. Mereka kini tampil dengan tubuh yang sangat kurus.

    Selena Gomez yang dahulunya kerap tampil montok, justru tiba-tiba bisa terlihat sangat kurus. Transformasi yang sangat cepat itu yang membuat banyak orang menduga digunakannya  obat penurun berat badan seperti Ozempic.

    Obat yang awalnya dikembangkan untuk penderita diabetes itu  kini populer sebagai cara instan menurunkan berat badan. Tidak heran jika saat ini banyak orang menganggap sinis transformasi tubuh para selebritas yang bisa berubah dengan cepat.

    “Ini seperti kembali ke era 90-an, ketika model seperti Kate Moss mendominasi dengan tubuh super ramping. Tapi yang berbeda kali ini adalah ada dugaan bahwa tren ini didorong oleh akses mudah ke obat-obatan seperti Ozempic,” kata Dr Emily Carter, seorang ahli gizi dan kesehatan dari Los Angeles dikutip Dailymail, Senin (24/2/2025).

    Tidak sedikit yang khawatir bahwa tren ini bisa berdampak buruk, terutama bagi generasi muda yang menjadikan selebriti sebagai panutan. “Masalahnya bukan hanya pada tampilan, tetapi juga pada pesan yang disampaikan kepada masyarakat luas, terutama perempuan muda,” ujar Lisa Thompson, seorang aktivis body positivity.

    “Jika standar kecantikan terus berubah-ubah dan ekstrem seperti ini, dampaknya bisa sangat buruk bagi kesehatan mental dan fisik banyak orang,” sambungnya.

    Meskipun beberapa selebritas menolak berkomentar mengenai metode penurunan berat badan mereka, banyak pihak mendesak agar Hollywood lebih bertanggung jawab dalam membentuk persepsi kecantikan yang sehat. “Kita perlu melihat lebih banyak representasi tubuh yang realistis dan sehat di media. Tidak semua orang harus super kurus untuk terlihat cantik,” tambah Dr Carter.

    Dengan tren ini yang semakin mencuat, pertanyaannya kini adalah apakah industri hiburan akan kembali ke standar kecantikan yang lebih realistis atau terus mempertahankan citra tubuh kurus ekstrem yang dinilai tidak sehat. Yang jelas, perbincangan mengenai standar kecantikan ini masih akan terus berlanjut.

  • Dorong Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Lewat Ekosistem Budidaya Lobster

    Dorong Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Lewat Ekosistem Budidaya Lobster

    PIKIRAN RAKYAT – Budidaya lobster memiliki peran strategis dengan dampak ganda. Hanya saja, ekosistem budidaya lobster di Indonesia harus segera diperkuat dan diperbaiki sehingga menguntungkan nelayan. 

    Staf Khusus Kementerian Kelautan dan Perikanan Bidang Komunikasi Publik, Doni Ismanto mengatakan, saat ini ekosistem budidaya lobster di Indonesia semakin diperkuat melalui regulasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 7/2024. Dalam aturan ini, salah satu fokus utamanya adalah percepatan alih teknologi budidaya.

    “Tidak hanya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya benih agar memiliki nilai tambah ekonomi yang signifikan, tetapi juga berkontribusi langsung dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan serta memperluas lapangan kerja bagi masyarakat pesisir, sehingga menciptakan ekosistem perikanan yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” ujar Doni dalam diskusi “Pengembangan Budidaya Lobster Menuju Skala Industri di Indonesia”, di Bale Sawala, Universitas Padjadjaran Jatinangor, Senin 24 Februari 2025.

    Acara ini dihadiri sekitar 3.000 orang mahasiswa ini bertujuan untuk mempercepat adopsi teknologi dan metode budidaya yang berkelanjutan, guna menciptakan ekosistem industri lobster yang lebih maju dan kompetitif.

    Budidaya lobster di Jembrana milik PT Idovin Aquaculture International yang berdiri atas kerja sama pelaku usaha Indonesia dan Vietnam, menjadi salah satu model perkembangan budidaya lobster setelah terbitnya Permen KP No. 7/2024. 

    “Dengan adanya budidaya lobster ini, diharapkan nantinya dapat menjadi model percontohan pelaku usaha industri lobster dalam negeri” tambah Doni. 

    Potensi besar

    Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran Prof. Yudi Nurul Ihsan mengatakan, potensi lobster Indonesia sangat besar. Menurut dia, lobster memijah di Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia. Setelah menetas, benih bening lobster (BBL) akan terbawa arus ke wilayah Indonesia. 

    “Jumlahnya miliaran. Selama ini ga kita apa-apain. Sebagian kita biarkan mati karena tempatnya kita cemari,” katanya. Sebagian lagi, menjadi sasaran penyelundupan ke luar negeri karena harganya yang menjanjikan. 

    Padahal, jika dimanfaatkan dengan baik dan tetap memperhitungkan keberlanjutan, maka lobster bisa membawa kesejahteraan bagi nelayan dan pertumbuhan ekonomi. 

    Juru bicara PT. Idovin Aquaculture International, Adinda Cresheilla, menekankan bahwa kolaborasi dengan FPIK Unpad merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem inovasi perikanan nasional. 

    “Kemitraan ini menjadi katalisator utama dalam pengembangan sektor lobster terbesar di Indonesia. Dengan mengintegrasikan riset akademik dan teknologi industri, kami berupaya menciptakan solusi yang lebih inovatif dan berkelanjutan,” ujar Adinda.

    Ia mengatakan bahwa Unpad menjadi mitra strategis karena Jawa Barat memiliki potensi besar dalam penyediaan BBL yang tersebar di beberapa wilayah utama seperti Garut, Cianjur, dan Sukabumi. 

    Lebih lanjut, Putri Indonesia Pariwisata 2022 itu menjelaskan, keberlimpahan sumber daya ini menjadi faktor kunci dalam mendukung percepatan industri budidaya lobster di Indonesia, sekaligus membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi berbasis maritim. 

    “Dengan berkolaborasi dengan KKP serta Unpad, perusahaan kami diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan,” kata Dinda. Pihaknya juga mendorong mahasiswa untuk menjadi garda terdepan mengembangkan inovasi budidaya lobster berskala industri.

    Manfaat ke nelayan

    Sementara, Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran sekaligus Ketua Tim peneliti Fikom Unpad, Kunto Adi Wibowo dalam penelitian persepsi kebijakan pengelolaan BBL, menemukan bahwa Permen KP No.7/ 2024 memberikan manfaat bagi nelayan. 

    Pertama, peningkatan pendapatan yang signifikan berkat akses yang lebih baik ke pasar dan regulasi harga yang adil. Kedua, kelestarian populasi lobster karena kebijakan ini memastikan keberlanjutan ekosistem laut Indonesia, menciptakan keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi. 

    Terakhir, kemudahan akses benih. Pasalnya, regulasi yang ada mempermudah nelayan memperoleh benih lobster dengan harga terjangkau.

    “Dari cerita para nelayan yang kami temui, Permen KP No.7/ 2024 meningkatkan penghasilan mereka. Mereka tahu ada banyak benih lobster di lautan jika tidak dimanfaatkan menjadi sia-sia. Para nelayan pun menyadari bahwa mereka menangkap harus dengan bijaksana dan memperhatikan faktor kelestarian alam,” ujar Kunto.

    Para pembicara dalam diskusi soal ekosistem budidaya lobster di Bale Sawala Unpad Jatinangor, Senin 24 Februari 2025.*

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Dekan Fakultas Perikanan dan IImu Kelautan, Rita Rostika mengatakan budidaya lobster berdampak positif bagi lingkungan yakni sebagai buffer stock lobster melalui restocking sesuai fase atau siklus hidup lobster yang aman sesuai relung ekologinya. 

    “Pengembangan budidaya laut sejatinya dapat meminimalisir dampak negatif bagi lingkungan dan maupun sosial sesuai dengan konsep ekonomi biru,” kata Rita.

    Rita menguraikan secara keseluruhan, pengembangan budidaya lobster tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, tetapi juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut melalui konsep ekonomi Biru. 

    “Dengan adanya pendekatan berbasis teknologi seperti Lobster Aquaculture yang dikembangkan oleh FPIK Unpad, efisiensi meningkat, memungkinkan pemantauan kualitas air dan pola makan lobster secara lebih akurat,” katanya. 

    Sinergi antara inovasi teknologi dan praktik budidaya yang berkelanjutan ini menjadi langkah strategis dalam menciptakan industri perikanan yang lebih produktif, ramah lingkungan, dan berdaya saing global. (*) 

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News