Xcloud.id

Organisasi: PERSEPSI

  • Pengamat nilai pemberantasan korupsi di BUMN untuk kemajuan Danantara

    Pengamat nilai pemberantasan korupsi di BUMN untuk kemajuan Danantara

    Peluncuran badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025). ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/aa.

    Pengamat nilai pemberantasan korupsi di BUMN untuk kemajuan Danantara
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 01 Maret 2025 – 16:43 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Umum Nasional Corruption Watch (NCW) Donny Manurung menilai pemberantasan korupsi di badan usaha milik negara (BUMN) sebagai langkah untuk memastikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) bersih dari korupsi.

    “Langkah bersih-bersih ini bukan hanya dinantikan masyarakat Indonesia, tetapi juga menjadi sinyal positif bagi investor global. Dengan BUMN yang bersih dan transparan, investor tidak akan takut lagi berurusan dengan Indonesia,” ucap Donny dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Menurut dia, pengungkapan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada 2018–2023 berkaitan erat dengan kebijakan terbaru pembentukan superholding Danantara, di mana Pertamina menjadi bagian di dalamnya.

    “Presiden Prabowo (Subianto) ingin memastikan bahwa Danantara benar-benar bersih dari praktek korupsi, sebuah langkah yang tentunya menjadi angin segar bagi masyarakat dan dunia investasi,” kata dia.

    Di sisi lain, Donny menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap para pelaku korupsi dalam kasus tersebut harus berjalan maksimal. Ia mengingatkan agar tidak ada kompromi dalam memberikan hukuman kepada para pelaku kejahatan ekonomi ini.

    “Kita harus pastikan para koruptor ini mendapat hukuman seberat-beratnya. Jangan sampai mereka hanya mendapat hukuman ringan, karena ini menyangkut reputasi pemerintah dan juga indeks persepsi korupsi Indonesia di mata dunia,” ucapnya.

    Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan sembilan orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada 2018–2023.

    Tersangka yang ditetapkan Kejagung meliputi Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Sani Dinar Saifuddin (SDS) selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Agus Purwono (AP) selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, Maya Kusmaya (MK) selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, dan Edward Corne (EC) selaku VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga.

    Tersangka lainnya, yakni Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Dimas Werhaspati (DW) selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan Gading Ramadhan Joedo (GRJ) selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

    Sumber : Antara

  • Erick Thohir Bakal Kaji Ulang Tata Kelola Minyak Mentah

    Erick Thohir Bakal Kaji Ulang Tata Kelola Minyak Mentah

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri BUMN Erick Thohir menanggapi kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tahun 2018-2023. Dia menegaskan bakal mengkaji secara total.

    Erick Thohir menjelaskan telah melakukan rapat pertemuan dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang tengah mendalami kasus tersebut. Dia menghormati dan mengapresiasi kinerja Kejagung yang berhasil menetapkan sembilan tersangka dalam kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 193,7 triliun.

    “Pertamina sendiri, tentu kita akan review total seperti apa nanti perbaikan-perbaikan yang bisa kita lakukan ke depannya,” kata Erick kepada wartawan di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (1/3/2025).

    Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, Erick juga akan melakukan konsolidasi dengan Kementerian ESDM, SKK Migas, serta stakeholder terkait. Mereka akan mencari solusi melalui pemetaan holding dan subholding atau menggabungkan sejumlah perusahaan untuk efisiensi.

    Langkah ini dilakukan untuk mencegah persepsi negatif yang menganggap suatu korporasi tidak baik ketika ada oknum yang melakukan pelanggaran. Padahal selama ini Kementerian BUMN telah berupaya mengembangkan PT Pertamina hingga saat ini.

    “Kalau kita lihat kondisi Pertamina keuangannya dahulu dan sekarang itu jauh lebih baik, pelayanannya juga lebih baik,” imbuh Erick Thohir terkait tata kelola minyak mentah.
     

  • RI Targetkan Skor Indeks Persepsi Korupsi Loncat Ke–43 di 2029

    RI Targetkan Skor Indeks Persepsi Korupsi Loncat Ke–43 di 2029

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia naik hingga ke angka 43 pada 2029 mendatang. 

    Target itu tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2025-2029, yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.12/2025. IPK merupakan salah satu indikator sasaran utama pada prioritas nasional ke-7 yakni pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.

    Pada RPJMN tersebut, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan skor IPK terus naik dari 2025 hingga 2029. 

    “Indeks Persepsi Korupsi: Target 2025 (38); Target 2029 (43,7),” demikian dikutip dari Perpres No.12/2025, Sabtu (1/3/2025). 

    Adapun terdapat lima sasaran dan indikator yang diatur dalam RPJMN tersebut berkaitan dengan terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional. 

    Selain IPK, pemerintah menargetkan pada 2029 mendatang Indeks Pembangunan Hukum menjadi 0,73, Indeks Materi Hukum 0,55, Indeks Integritas Nasional 77,57 dan Indeks Integritas Partai Politik 71,00-72,99. 

    Adapun skor IPK RI 2024 yang diumumkan pada 2025 tercatat sebesar 37. Skor itu naik dari 2023 yakni 34. IPK setiap tahunnya diumumkan oleh Transparency International Indonesia (TII). 

    “Hari ini CPI Indonesia sepanjang 2024 ada dengan skor 37 dan rangkingnya 99. Artinya apa? Terjadi peningkatan 3 poin dari tahun 2023 ke 2024,” ujar Deputi Sekjen TII Wawan Heru Suyatmiko pada Peluncuran CPI 2024, disiarkan melalui YouTube TII, Selasa (11/2/2025).  

    Sebagaimana diketahui, skor IPK Indonesia sebelumnya mengalami tren menurun sejak pencapaian tertingginya di angka 40 pada 2019 lalu.

    Skor IPK atau CPI dalam sekitar lima tahun terakhir sejak 2019 itu yakni 37 pada 2020, 38 pada 2021, 34 pada 2022 dan 34 pada 2023.  

    Terkait dengan peringkat, skor IPK RI pada 2024 di antara 180 negara juga naik yakni ke peringkat ke-99 dari sebelumnya ke-115 pada 2023 lalu.

    Beberapa negara memiliki skor yang sama dengan Indonesia. Salah satunya adalah Argentina yang sama-sama merupakan anggota BRICS dan G20. Negara-negara lain meliputi Maroko, Ethiopia serta Lesotho.  

    Di Asean, dari segi skor CPI, Indonesia masih menduduki peringkat ke-5 di bawah Singapura (83), Malaysia (50), Timor Leste (43) dan Vietnam (41). Namun, skor Indonesia terpantau naik dari tahun sebelumnya jika dibandingkan sejumlah negara Asean lain. 

  • Dirut Pertamina Patra Niaga Bakal Diganti? Ini Kata Erick Thohir

    Dirut Pertamina Patra Niaga Bakal Diganti? Ini Kata Erick Thohir

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan penjelasan mengenai kemungkinan pergantian Direktur Utama (Dirut) Pertamina Patra Niaga.

    Menurutnya, pergantian jabatan di beberapa BUMN termasuk Pertamina Patra Niaga akan dilakukan seiring dengan rapat umum pemegang saham (RUPS) yang dijadwalkan pada bulan Maret ini.

    “Nomor satu, kan Maret ini akan ada banyak rapat umum pemegang saham (RUPS). Jadi, tentu pergantian Komisaris dan Direksi akan dijalankan bersamaan dengan rapat tahunan. Kami juga harus menjaga konsistensi masing-masing perusahaan, karena banyak yang mendapatkan penugasan tertentu,” ujarnya, Sabtu (1/3/2025). 

    Menurutnya, setiap pergantian direksi dan komisaris di BUMN harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang termasuk untuk menjaga kelangsungan dan performa perusahaan tersebut. Salah satunya, kasus melibatkan BUMN termasuk Pertamina yang tengah didalami Kejaksaan Agung. 

    “Tentu dengan kasus yang sedang didalami kejaksaan, kami sangat menghargai langkah yang diambil Kejaksaan. Kami juga berpartisipasi, seperti yang dulu kami lakukan pada kasus Asabri, Jiwasraya, dan Garuda. Kami ingin memastikan agar tidak ada kesalahan yang membuat perusahaan gagal dan berdampak buruk pada operasionalnya,” ucapnya. 

    Terkait dengan Pertamina, pihaknya akan melakukan review secara menyeluruh terhadap perusahaan tersebut untuk melakukan perbaikan yang diperlukan.

    “Kami akan review total Pertamina. Seperti apa nanti bisa ada perbaikan-perbaikan yang akan kita lakukan ke depannya,” katanya. 

    Dia menilai, banyak hal yang perlu dikonsultasikan terkait dengan peran berbagai pihak dalam Pertamina termasuk SKK Migas, Kementerian ESDM, dan Kementerian BUMN.

    Dia memastikan solusi akan dicari bersama untuk meningkatkan efisiensi. Hal itu dapat dilakukan dengan penggabungan atau merger antara perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam operasional Pertamina.

    “Mungkin ada satu atau dua perusahaan yang perlu dimergerkan, supaya tidak ada pertukaran penjualan antara kilang dan Patra Niaga. Kami akan review, enggak apa-apa. Ini bagian dari improvisasi,” tuturnya. 

    Kendati demikian, Erick menegaskan kondisi keuangan dan pelayanan Pertamina saat ini jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dia mengingatkan masalah yang terjadi di perusahaan besar seperti Pertamina tidak bisa hanya dilihat dari sisi oknum atau individu melainkan harus dilihat secara keseluruhan.

    “Jangan sampai persepsi yang buruk muncul hanya karena ada oknum yang bermasalah,” terangnya. 

  • Tren Tagar Kabur Aja Dulu, Berikut 4 Negara Teraman di Dunia untuk Disinggahi

    Tren Tagar Kabur Aja Dulu, Berikut 4 Negara Teraman di Dunia untuk Disinggahi

    Liputan6.com, Yogyakarta – Tagar kabur aja dulu viral di platform X beberapa pekan terakhir. Cuitan dengan tagar tersebut umumnya berisikan keinginan untuk meninggalkan Indonesia dan mencari kehidupan yang lebih baik di negara lain.

    Fenomena tagar kabur aja dulu menjadi cermin kesenjangan persepsi antara kondisi keamanan yang dirasakan masyarakat dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan indeks keamanan nasional. Mengutip dari berbagai sumber, berikut empat negara yang dapat disinggahi dengan tingkat keamanan terbaik di dunia:

    1. Islandia

    Islandia menempati posisi teratas sebagai negara teraman di dunia dengan tingkat kejahatan yang rendah dan netralitas politik yang konsisten. Islandia telah memimpin Indeks Perdamaian Global selama 14 tahun berturut-turut.

    Negara ini juga dikenal dengan layanan publik berkualitas tinggi yang menjamin kesejahteraan warganya. Negara ini juga memberikan pemandangan alam menakjubkan yang menjadi daya tarik bagi penduduk maupun wisatawan.

    Islandia merupakan negara dengan biaya hidup yang cenderung tinggi dan durasi siang hari yang terbatas selama musim dingin. Akan tetapi, hal tersebut tidak menurunkan kualitas hidup di Islandia yang tetap terjaga dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia.

    2. Irlandia

    Irlandia menempati posisi kedua dalam daftar negara teraman di dunia dengan tingkat kejahatan yang rendah dan ekonomi yang kuat serta stabil. Negara ini dikenal dengan tingkat toleransi yang tinggi terhadap para pendatang.

    Hal ini menciptakan lingkungan yang nyaman bagi pendatang dari berbagai latar belakang. Banyak pendatang merasa aman tinggal di Irlandia, terutama di ibukota Dublin, berkat penerapan undang-undang senjata yang ketat yang menekan potensi kejahatan berbahaya dan menjamin keamanan penduduknya.

    3. Austria

    Austria berada di posisi ketiga sebagai negara teraman di dunia. Austria menonjol dengan berbagai keunggulan sistem di negaranya.

    Negara ini juga memiliki tingkat pembunuhan rendah, yaitu 0,5 per 100.000 penduduk. Negara yang terletak di Eropa ini memiliki sistem kesehatan yang kuat.

    Negara ini memberikan jaminan pelayanan medis berkualitas bagi penduduknya, serta didukung oleh sistem kereta api yang luas dan efisien, memudahkan mobilitas warganya. Tingkat kejahatan yang rendah menjadi salah satu indikator utama keamanan di negara ini.

    Hal ini menciptakan lingkungan hidup yang nyaman bagi penduduk lokal maupun pendatang. Wina, yang merupakan ibu kota Austria, bahkan telah dinobatkan sebagai kota paling layak huni di dunia pada tahun 2024.

    4. Swiss

    Swiss terkenal dengan netralitas politiknya yang telah dipertahankan selama berabad-abad. Hal ini menjadikan risiko negara ini terlibat dalam konflik internasional sangat rendah.

    Selain keamanan dari konflik eksternal, Swiss juga memiliki tingkat kejahatan yang rendah di dalam negeri dan stabilitas politik yang cenderung tinggi. Meskipun biaya hidup di Swiss termasuk di antara yang tertinggi di dunia, hal ini umumnya diimbangi dengan gaji yang sebanding, sehingga tetap memungkinkan standar hidup yang tinggi bagi penduduk lokal maupun pendatang yang bekerja di negara tersebut.

    Penulis: Ade Yofi Faidzun

  • Jatuh Bangun Hubungan Pertahanan dan Keamanan Indonesia-China

    Jatuh Bangun Hubungan Pertahanan dan Keamanan Indonesia-China

    loading…

    Seminar publik berjudul Jatuh Bangun Hubungan Pertahanan dan Keamanan Indonesia-China. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Seminar publik berjudul Jatuh Bangun Hubungan Pertahanan dan Keamanan Indonesia-China digelar Prodi Keamanan Maritim Universitas Pertahanan Republik Indonesia ( Unhan RI ), Forum Sinologi Indonesia (FSI), dan Indonesian Maritime Initiative (Indomasive) di Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025. Indonesia diimbau untuk menjaga keseimbangan dalam diplomasi pertahanan baik dengan Republik Rakyat China maupun dengan pihak-pihak lain, termasuk dengan negara-negara Barat.

    Hubungan baik dalam aspek pertahanan dengan China agar dilaksanakan secara hati-hati tanpa mengorbankan kemitraan strategis dengan negara lain. Hal tersebut titik temu dari beberapa pembicara dan penanggap dalam seminar tersebut.

    Diskusi dimoderatori oleh Direktur Penelitian Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI) Indonesia Aisha Rasyidila Kusumasomantri, M.Sc tersebut dibuka oleh Ketua Prodi KM Unhan RI Kolonel Laut (E) Dr. Lukman Yudho Prakoso., S.IP., M.AP., CIQaR, yang mewakili Dekan Fakultas Keamanan Nasional UnHan RI Mayor Jenderal TNI Dr. Rachmat Setiawibawa, S.I.P., M.M., M.Tr (Han).

    Wakil Ketua Komisi I DPR Dave A. F. Laksono yang hadir sebagai salah satu pembicara seminar itu memaparkan bahwa kerja sama pertahanan masih menjadi aspek paling lemah dalam hubungan bilateral Indonesia-China. “Indonesia memang menyambut baik kerja sama dalam bidang-bidang seperti pendidikan, kesehatan, atau pembangunan infastruktur, tetapi menjadi berbeda ketika menyangkut isu pertahanan,” ujar politikus Partai Golkar tersebut.

    Dave mengungkapkan beberapa hal yang menjadi hambatan bagi hubungan kerja sama pertahanan antara Indonesia dan China. Yang pertama adalah sikap konfrontatif China di Laut China Selatan (LCS) dan tindakan tegas Indonesia terhadap kapal-kapal ikan ilegal China dan sub-marine drone (kapal tanpa awak bahwa laut) China.

    Dave berpendapat, ketegangan di Laut China Selatan, menjadi alasan bagi Indonesia untuk menghentikan latihan militer Sharp Knife antara Indonesia China pada 2015. Kedua, Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Indonesia lebih banyak berasal dari negara Barat yang berkiblat pada NATO, padahal China bersama Rusia bersikap anti terhadap NATO.

    Ketiga adalah adanya warisan sejarah yang masih membentuk persepsi yang anti terhadap kehadiran China. Peraih doktor di bidang ilmu pertahanan dari Unhan RI tersebut juga memaparkan potensi risiko bagi Indonesia dalam menjalin hubungan kerja sama pertahanan dengan China.

    Menurutnya, salah satu risiko yang timbul adalah ketegangan dengan negara lain, khususnya dengan negara Barat yang selalu menganggap China sebagai potensi ancaman bagi mereka. Risiko kedua terkait dengan kontrol dan pengaruh.

  • BEI: Transaksi emiten naungan Danantara beri efek signifikan di bursa

    BEI: Transaksi emiten naungan Danantara beri efek signifikan di bursa

    Secara market cap dan trading valuenya cukup signifikan berdampak kepada transaksi di pasar modal.

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mengungkapkan bahwa nilai transaksi perusahaan- perusahaan BUMN dan anak usaha yang di bawah naungan BPI Danantara, memiliki efek yang signifikan terhadap total nilai transaksi di pasar modal Indonesia.

    Dari sisi nilai transaksi, ia mengungkapkan kontribusi perusahaan BUMN dan anak usaha di bawah naungan BPI Danantara mencapai 27 persen dari total nilai transaksi di BEI.

    “Secara market cap dan trading valuenya cukup signifikan berdampak kepada transaksi di pasar modal,” ujar Iman saat Temu dengan Media, di Ruang Seminar BEI, Jakarta, Jumat.

    Ia mengungkapkan nilai kapitalisasi pasar (market cap) perusahaan BUMN dan anak usaha di bawah naungan BPI Danantara mencapai senilai Rp1.700 triliun per 26 Februari 2025, dari total kapitalisasi pasar di BEI yang senilai Rp11.400 triliun.

    “Sehingga, kira-kira kontribusinya sebesar 15 persen dari total nilai transaksi perusahaan tercatat,” ujar Iman.

    Pada tahap awal, perusahaan di bawah naungan BPI Danantara terdapat sebanyak tujuh perusahaan BUMN, di antaranya PT Pertamina, PT PLN, MIND ID, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), dan PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM).

    Dari tujuh perusahaan BUMN itu, Iman menjelaskan terdapat beberapa panak usahanya yang juga tercatat di BEI, sehingga total terdapat sebanyak 12 perusahaan di bawah naungan BPI Danantara yang tercatat di BEI.

    Sebanyak 12 perusahaan itu, di antaranya anak usaha PT Pertamina, yaitu PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), PT Elnusa Tbk (ELSA), PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO), dan PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (TUGU).

    Lalu, anak usaha MIND ID, yaitu PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Timah Tbk (TINS).

    Kemudian, ada PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), serta anak usaha BMRI, yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS).

    Dalam kesempatan itu, Iman menyampaikan BEI akan terus memberikan dukungan seiring telah terbentuknya BPI Danantara, dan meminta para pelaku pasar untuk menantikan pemaparan lebih lanjut dari Danantara.

    “Kalau kita bicara market itu kan persepsi. Jadi, berikan waktu bagi Danantara untuk menjelaskan profil business model daripada Danantara. Kami melihat ini satu hal yang positif, dan sebagaimana pemerintah, saya cukup positif Danantara akan lebih agile,” ujar Iman.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Israel Akui Gagal Total Cegah Serangan 7 Oktober, Remehkan Hamas

    Israel Akui Gagal Total Cegah Serangan 7 Oktober, Remehkan Hamas

    Tel Aviv –

    Militer Israel mengakui “kegagalan total” dalam mencegah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan sedikitnya 1.200 orang di wilayahnya. Militer Israel juga mengakui bahwa selama bertahun-tahun, mereka telah meremehkan kemampuan Hamas yang menguasai Jalur Gaza.

    Pengakuan soal “kegagalan total” ini, seperti dilansir AFP, Jumat (28/2/2025), disampaikan dalam laporan investigasi internal militer Israel terhadap serangan 7 Oktober, yang memicu perang dahsyat di Jalur Gaza yang menewaskan puluhan ribu warga Palestina.

    “Tanggal 7 Oktober adalah kegagalan total, IDF (Angkatan Bersenjata Israel) gagal memenuhi misinya untuk melindungi warga sipil Israel,” kata seorang pejabat senior militer Israel, tanpa menyebut nama sesuai protokol militer, saat memberi penjelasan kepada wartawan soal temuan penyelidikan internal itu.

    “Terlalu banyak warga sipil yang tewas pada hari ini bertanya dalam hari atau dengan lantang, di mana IDF,” ucap pejabat senior militer Israel tersebut.

    Dalam ringkasan laporan yang dibagikan kepada jurnalis, militer Israel mengatakan: “Angkatan Bersenjata Israel gagal melindungi warga Israel. Divisi Gaza dikuasai pada dini hari perang, ketika teroris mengambil kendali dan melakukan pembantaian di komunitas-komunitas dan jalanan di wilayah tersebut.”

    Pejabat militer itu menjelaskan bahwa militer Israel “terlalu percaya diri” dan telah keliru dalam mengkalkulasi kemampuan militer Hamas sebelum serangan terjadi.

    Diungkapkan pejabat militer Israel itu bahwa penyelidikan dilakukan selama 15 bulan terakhir, yang fokus pada empat area utama, yakni persepsi militer menjelang 7 Oktober, kegagalan intelijen, peristiwa malam hari sebelum serangan terjadi, dan tindakan militer saat serangan terjadi serta upaya merebut kembali kendali.

    “Kami bahkan tidak membayangkan skenario seperti itu,” kata pejabat militer Israel, sembari menyebut perhatian Tel Aviv saat itu tertuju pada ancaman dari Iran dan Hizbullah.

    Lihat juga Video ‘Pertukaran Tahanan Terakhir, Warga Palestina Tinggalkan Penjara Israel’:

    Menurut pejabat militer Israel itu, militer Tel Aviv tidak memiliki “pemahaman komprehensif mengenai kemampuan militer musuh” dan “terlalu percaya diri dengan pengetahuannya”.

    Persepsi militer Israel pada saat itu, menurut laporan investigasi internal itu, adalah Hamas tidak tertarik pada konflik skala penuh. Militer Israel dinilai kurang persiapan dan kemampuan untuk merespons serangan.

    “Keyakinannya adalah Hamas dapat dipengaruhi melalui tekanan yang akan mengurangi motivasi perang, terutama dengan memperbaiki kondisi kehidupa di laur Gaza,” sebut laporan tersebut, seperti dilansir Reuters.

    Serangan Hamas itu menewaskan sedikitnya 1.218 orang di Israel, yang sebagian besar warga sipil. Sebanyak 251 orang lainnya disandera Hamas, dengan saat ini masih ada 58 sandera yang ditahan di Jalur Gaza, termasuk 34 orang yang diyakini sudah tewas.

    “Ini adalah salah satu peristiwa paling mengerikan yang pernah terjadi di Israel. Ini adalah salah satu kegagalan terbesar IDF,” sebut pejabat militer senior Israel itu.

    Lihat juga Video ‘Pertukaran Tahanan Terakhir, Warga Palestina Tinggalkan Penjara Israel’:

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tegur Wiwin Komalasari Kades yang Viral Geli Bawa Berkat

    Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tegur Wiwin Komalasari Kades yang Viral Geli Bawa Berkat

    Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tegur Wiwin Komalasari Kades yang Viral Geli Bawa Berkat

    TRIBUNJATENG.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegur Kepala Desa Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Wiwin Komalasari, setelah videonya yang mengaku geli saat membawa berkat menjadi viral di media sosial.

    Seperti yang diketahui, Wiwin Komalasari mengaku geli sambil membawa berkat seusai menghadiri acara pelantikan Bupati Bogor Rudy Susmanto dan Jaro Ade.

    Dedi menilai gaya hidup Wiwin tidak mencerminkan seorang kepala desa yang seharusnya dekat dengan masyarakat.

    “Sikapnya kelihatan seperti gengsi itu menimbulkan kesan bahwa dia memiliki kelas tertentu seolah bukan berasal dari kalangan masyarakat desa,” ujar Dedi dalam kanal YouTube-nya.

    Menurutnya, citra yang dibangun Wiwin terlalu glamor, sehingga unggahannya di media sosial menuai kecaman.

    “Karena branding personal yang terbentuk agak glamour, akhirnya postingan menimbulkan kemarahan di media sosial,” kata Dedi.

    Ia bahkan menyamakan gaya Wiwin dengan artis.

    Menanggapi kritik tersebut, Wiwin justru tertawa dan membela dirinya.

    Ia menegaskan bahwa meskipun memiliki gaya hidup yang dianggap hedon, ia tetap peduli terhadap masyarakat.

    “Sebenarnya saya kalau di desa sebelum ke kantor desa saya ke pengajian dulu. Sebelum saya ke kantor ke ibu-ibu hampir tiap hari. Sampai kantor desa jam 10 setelah selesai pengajian, saya keliling,” jelasnya.

    Dedi juga menyinggung bahwa gaya hidup Wiwin mungkin dipengaruhi oleh statusnya sebagai perempuan single.

    Namun, Wiwin menolak anggapan tersebut dan menegaskan bahwa ia lebih mementingkan masyarakat.

    Teguran terhadap Wiwin juga datang dari Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade, yang disebut meminta agar Wiwin dipecat.

    Namun, Wiwin menolak wacana pemecatan tersebut dan menegaskan bahwa pemberhentiannya harus sesuai dengan ketentuan hukum.

    “Kalau dipecat ada undang-undangnya,” ujarnya.

    Sebagai respons, Dedi Mulyadi meminta Wiwin untuk lebih sederhana dalam berpenampilan agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.

    “Penampilan harus dibedakan, kapan berpakaian sebagai kepala desa, kapan sebagai artis. Trend kesederhanaan atau sikap low profile dari jajaran kepala desa di Bogor harus segera dibangun agar publik tidak salah tafsir,” tegas Dedi.

    Meskipun mendapat kritik, Wiwin tetap aktif di media sosial dan menegaskan prestasinya selama menjabat.

    Ia mengklaim telah menerima berbagai penghargaan serta memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat desanya.

    “Boleh tanya ke masyarakat yang saya pimpin, enggak usah ke saya. Karena memang saya cinta sama masyarakat saya, dan bagaimana saya ingin dicintai masyarakat saya,” pungkasnya.

    Wiwin Komalasari Geli Dapat Nasi Berkat

    Kepala Desa Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Wiwin Komalasari viral setelah meledek nasi berkat di acara pelantikan Bupati Bogor Rudy Susmanto dan Jaro Ade.

    Dalam video yang diunggah akun Instagram @medsos_rame pada Senin (24/2/2025) tampak Wiwin menghadiri acara pelantikan Bupati Bogor Rudy Susmanto dan Jaro Ade.

    Wiwin mengenakan baju seragam putih dengan kacamata hitam besar.

    “Ini baru kali ini saya apa, bawa berkat. Bawa berkat gak ? aduh seumur-umur, mau lihat gak nih bawa berkat,” kata Kades Wiwin Komalasari.

    “Ibu bawa jomet ya ? Mana, mana jometnya mana ? berkat, berkat,” tanya Wiwin kepada kades lain.

    “Bawa Jomet ya?,” tanya Wiwin sambil tertawa.

    Bahkan ia mengaku geli.

    “Geli yah. Ketawa-tawaan terus,” kata Wiwin lagi.

    “Kades viral ini bawa jomet,” lanjutnya lagi.

    TribunnewsBogor.com telah melakukan konfirmasi pada Kades Gunung Menyan Bogor, Wiwin Komalasari lewat pesan WhatsApp pada Senin (24/2/2025).

    Namun sampai pukul 09.00 WIB, pesan tersebut tak kunjung dibalas.

    Wiwin Komalasari sendiri memang sudah sering viral.

    Dirinya pernah viral saat demo kades di DPR RI.

    Dirinya viral karena berpenampilam mewah.

    Bahkan ia menentang tas branded.

    Ia juga aktif membuat konten di akun media sosialnya.

    Wiwin mengaku jika barang-barang mewah miliknya diberi dari hasil warisan dan kerja. (*)

  • Survei Terbaru LPI Mengenai Soliditas Pemerintahan Prabowo-Gibran – Halaman all

    Survei Terbaru LPI Mengenai Soliditas Pemerintahan Prabowo-Gibran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) merilis survei nasional mengenai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Survei dengan tema, “Pandangan publik terhadap solidaritas pemerintahan Prabowo-Gibran” itu dipublikasikan di Jakarta pada Kamis, 27 Februari 2025.

    Wakil Direktur Ali Ramadhan menjelaskan bahwa latar survei ini dibuat untuk mengukur persepsi publik terhadap isu fundamental yaitu insoliditas yang sempat muncul mewarnai ruang publik. 

    Ia mengulas bahwa konstruksi survei ini mengukur tiga aspek fundamental yaitu pertama, seberapa besar soliditas kepemimpinan politik pemerintahan saat ini, kedua, dukungan dan peran wakil presiden dalam mengoptimalkan kinerja kabinet dan pencapaian misi Astacita.

    Terakhir, peran kabinet sebagai pelaksana dari seluruh agenda program pemerintahan. 

    “Dari hasil yang didapat, mayoritas publik menilai yakin bahwa pemerintahan ini solid dan relatif puas dengan kinerja kabinet. 

    Dari pertanyaan yang diajukan melalui survei pun terlihat bahwa wapres mempunyai peran strategis dan mempunyai kemampuan untuk berakselerasi dengan presiden dan jajaran menteri KMP,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa mayoritas responden meyakini pemerintahan tetap berjalan solid. 

    Sebanyak 47.34 persen responden menyatakan bahwa pemerintahan yakin akan tetap solid, dan 15.27 persen responden menilai sangat yakin. 

    Dalam arti lain, mereka tidak terpengaruh oleh ragam isu yang berhembus di ruang publik. 

    “Begitu pula, saat diajukan pertanyaan terkait independensi dan determinasi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Rakabuming Raka, mayoritas responden yang menyatakan yakin sebanyak 48.15 persen dan 16.5 persen responden menilai sangat yakin. Bisa jadi, persepsi ini juga menepis isu “shadow” presiden.

    Saat kami memotret peran wapres, mayoritas responden yakin dan merasa optimis, untuk bisa berakselerasi, berkinerja sangat optimal serta menopang terwujudnya visi besar pemerintahan.

    Sebanyak 47.78 persen responden optimis bahwa wapres mempunyai potensi yang lebih dari cukup untuk itu.

    Dan survei kami juga selaras dengan approval rating atau tingkat kepuasan publik. 

    Di mana, sebanyak 37.75 persen responden menilai puas dan 28.75 persen responden menilai sangat puas,” bebernya. 

    Survei itu juga menyajikan performa 100 hari kinerja KMP.

    Sebanyak 35.44 persen menilai bahwa performa 100 hari kabinet ini lebih baik dan sebanyak 27.58 persen responden menilai sangat baik.

     Sedangkan 10.45 persen responden menilai bahwa 100 hari performa kabinet ini buruk dan 24.55 persen responden menyatakan tidak ada perubahan signifikan.

    LPI juga memotret kinerja para menteri KMP yang kemudian tersaring menjadi 10 besar menteri terbaik, terfavorit dan memiliki kontribusi signifikan untuk mengoptimalkan agenda kerja pemerintah. 

    “Sebanyak 91.22 persen responden menilai bahwa Budi Gunawan memberikan kontribusi signifikan dalam mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Sebanyak 90.45 persen responden juga mengapresiasi kerja Menteri KKP, Wahyu Sakti Trenggono yang dinilai telah bekerja mengikuti arahan presiden dan wakil presiden.

    Terpaut tipis, sebanyak 90.22 persen responden menilai bahwa Menkeu Sri Mulyani telah berupaya keras untuk menjalani amanat presiden dan wakil presiden,” bebernya. 

    Survei itu dilakukan sejak 20-25 Februari 2025 yang dilakukan di 29 provinsi.

    Metode survei LPI menggunakan tehnik wawancara melalui kuesioner dengan 1700 responden.

    Sementara pengambilan sample yang digunakan yaitu, multistage sampling (kombinasi dari simple random sampling dan cluster sampling), metode ini sangat efisien untuk penelitian dengan populasi yang luas atau sulit dijangkau.

    Sedangkan error sampling dalam survei ini ± 2,38 persen pada interval kepercayaan 95%. 

    Pemerintahan Dwitunggal 

    Di kesempatan yang sama, Direktur LPI Boni Hargens mengapresiasi hasil riset ini.

    Ia menjelaskan bahwa, survei ini sangat rasional oleh sebab komitmen Presiden Prabowo Subianto yang dilengkapi oleh jiwa muda dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

    Lebih lanjut Boni menegaskan bahwa dalam model presidensial, hubungan antara presiden dan wakil presiden adalah dwitunggal dan tidak terpisahkan. 

    “Saya mengapresiasi hasil riset ini. Benar adanya, peran Wapres itu sangat strategis untuk mengoptimalkan kinerja Presiden dan jajarannya. Pandangan publik dalam survei ini, saya yakin, amatlah masuk akal karena jiwa muda dan semangat kerja Wapres selaras dengan leadership Presiden Prabowo yang tegas dan tanpa tedeng aling-aling. Dan dalam dalam model presidensial memang dwitunggal, tak terpisahkan antara presiden dan wakilnya,” jelasnya. 

    Ia menambahkan, sudah seharusnya keduanya saling menopang karena dipilih oleh rakyat sebagai satu paket, bukan terpisah-pisah.

    Dan implementasi dari Astacita yang menjadi agenda utama pemerintahan membutuhkan sinergi dan soliditas di puncak hierarki kepemimpinan. 

    “Kalau publik menilai pemerintah saat ini solid, kita layak memiliki keyakinan bahwa seperti apa pun dinamika yang dihadapi saat ini, Indonesia akan, terus terang, terang terus,” sambungnya. 

    Saat ditanya lebih lanjut tentang realitas demokrasi saat ini, Boni menegaskan bahwa demokrasi Indonesia masih terbilang sehat dan harus tetap optimis. 

    “Demokrasi kita masih sehat kok. Tidak perlu takut. Tidak perlu berpikir gelap. Itu sebabnya, dukungan masyarakat sangat diperlukan untuk menjamin itu. Bentuknya bisa berupa apresiasi atau pun kritisisme. Kita rakyat harus optimis dan jangan absen memberikan masukan kepada pemerintah,” tegasnya. 

    Terkait rekam kerja kabinet KMP dalam survei ini yang menempatkan Menkopolkam Budi Gunawan di tempat pertama, Boni menilai bahwa, apa yang telah dilakukannya memang sudah terbukti nyata dan berdampak terhadap kepentingan umum, terutama di sektor politik dan keamanan.