Xcloud.id

Organisasi: PERSEPSI

  • LBH GP Ansor Dorong Penyamaan Persepsi Jelang Pemberlakuan KUHP Baru

    LBH GP Ansor Dorong Penyamaan Persepsi Jelang Pemberlakuan KUHP Baru

    Jakarta, Beritasatu.com – Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan mulai berlaku efektif pada Januari 2026. Pemberlakuan KUHP baru ini menjadi tonggak penting dalam reformasi hukum pidana nasional.

    Ketua LBH GP Ansor Dendy Zuhairil Finsa menyampaikan, semangat pemberlakuan KUHP baru adalah keluar dari belenggu KUHP warisan kolonial. Oleh karena itu, persiapan yang matang sangat diperlukan.

    Hal itu disampaikan Dendy Zuhairil Finsa dalam diskusi “Harmonisasi Penerapan KUHP Baru Antara Sesama Penegak Hukum di Indonesia” yang digelar di kantor GP Ansor, Jumat (14/3/2025).

    Diskusi ini dipandu oleh Dendy dan menghadirkan sejumlah pakar, termasuk pakar hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti Albert Aries, Karowasidik Polri Brigjen Polisi Sumarto, serta Koordinator Jampidum Kejaksaan Agung Eva Susanti.

    Dendy menekankan, harmonisasi dan penyamaan persepsi sangat penting mengingat KUHP merupakan produk hukum yang kompleks. KUHP baru memiliki karakteristik pembaruan, nilai, cita hukum, asas, dan semangat yang berbeda dari KUHP warisan kolonial. Penyusunannya pun melalui proses panjang yang melibatkan para ahli hukum pidana.

    “Sebelum diberlakukan, harus ada upaya menyamakan persepsi di antara aparat penegak hukum. Sebab, peran mereka sangat krusial dalam implementasi KUHP,” ujar Dendy.

    Harmonisasi ini bertujuan untuk meminimalisir perbedaan pemahaman dan interpretasi dalam penerapan KUHP baru, sehingga pelaksanaannya bisa berjalan sesuai dengan kaidah hukum, asas hukum pidana, serta prinsip dan tujuan pembaruan hukum pidana.

    Dendy berharap pemerintah juga aktif dalam memastikan pemahaman yang seragam di kalangan aparat penegak hukum menjelang implementasi KUHP baru. Ia menekankan, kegiatan penyamaan persepsi harus lebih intens dilakukan dalam setahun terakhir sebelum pemberlakuan KUHP.

    “Pemerintah harus lebih intens menggelar kegiatan harmonisasi bagi aparat penegak hukum. Dengan persiapan yang maksimal, harapannya hukum benar-benar bisa menjadi panglima dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia,” kata Dendy terkait implementasi KUHP baru.

  • Kemudahan Akses dan Efisiensi Layanan Mempercepat Adopsi Layanan Perbankan Digital – Halaman all

    Kemudahan Akses dan Efisiensi Layanan Mempercepat Adopsi Layanan Perbankan Digital – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dalam beberapa tahun terakhir, digitalisasi mendorong pertumbuhan dunia perbankan di Indonesia. 

    Tren ini tercermin dalam pertumbuhan transaksi perbankan digital yang dilaporkan oleh Bank Indonesia, yang mencatat peningkatan sebesar 40,1 persen secara tahunan (YoY) pada November 2024. 

    Executive Director Ipsos Indonesia, Andi Sukma mengatakan, tren positif ini diprediksi akan terus berlanjut pada 2025 dengan peningkatan sebesar 52,3 persen YoY, didorong oleh kenaikan volume transaksi BI-Fast sebesar 34,1 persen.

    “Kemudahan akses, efisiensi layanan dan  meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap teknologi finansial mempercepat adopsi layanan perbankan digital,” kata Andi saat  paparan Studi Perilaku & Kepuasan Konsumen terhadap Bank Digital di Indonesia di Jakarta belum lama ini. 

    Riset ini melibatkan pengguna aktif bank digital di Indonesia untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi preferensi dan kepuasan mereka dalam bertransaksi melalui bank digital.

    “Hasil riset menunjukkan bahwa tiga aktivitas paling sering dilakukan masyarakat menggunakan layanan bank digital adalah Top-up e-wallet (76 persen), pembayaran QRIS (71%)
    dan transfer antar-bank (70%),” katanya.

    Kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi menjadi faktor utama bagi masyarakat dalam memilih layanan bank digital.

    “Kepercayaan terhadap penyedia layanan juga menjadi aspek kunci dalam meningkatkan loyalitas pengguna,” kata Andi.

    Dari hasil survei, SeaBank dinilai sebagai bank digital dengan reputasi terbaik dan paling dipercaya (59%), diikuti oleh Bank Jago (26%) dan Bank Neo (22%).

    Faktor utama yang membuat SeaBank unggul adalah kemitraannya salah satu  e-commerce yang semakin memperkuat posisinya di sektor keuangan digital.

    Popularitas Bank Digital di Indonesia

    Riset Ipsos juga mengungkapkan bahwa bank digital lebih populer di kalangan generasi muda, terutama Gen Z dan Milenial yang aktif menggunakan layanan keuangan digital. 

    Persaingan di antara para penyedia layanan bank digital semakin ketat dengan hadirnya berbagai inovasi fitur dan peningkatan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan pengguna.

    Generasi muda, khususnya Gen Z dan Milenial, semakin percaya terhadap bank digital dalam mendukung aktivitas bisnis mereka, terutama dalam hal fleksibilitas transaksi dan biaya yang lebih kompetitif dibandingkan bank konvensional.

    Andi Sukma menekankan pentingnya aspek keamanan, kemudahan, dan kepercayaan dalam meningkatkan pengalaman dan kepuasan pelanggan terhadap layanan bank digital.

    “Studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang persepsi masyarakat Indonesia terhadap bank digital, terutama dari sisi customer experience,” katanya.

    Survei ini dilakukan secara online menggunakan Ipsos Digital Solutions melalui Online Panel – Fast Facts, pada akhir Februari 2025.

    Riset ini melibatkan 300 responden dari berbagai wilayah di Indonesia dengan metode kuesioner terstruktur.

    Responden terdiri dari pria dan perempuan berusia 18-55 tahun dari berbagai tingkat sosial ekonomi, yang merupakan pengguna internet aktif dan memiliki setidaknya satu akun bank digital, serta aktif menggunakannya minimal satu kali dalam sebulan. (Eko Sutriyanto)

     

  • Gawat, Jeruk Asal China Banjiri Pasar Indonesia – Page 3

    Gawat, Jeruk Asal China Banjiri Pasar Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pakar Buah Tropis IPB University, Prof Sobir, menyampaikan bahwa jeruk asal China yang membanjiri pasar Indonesia telah berdampak pada penurunan pembelian dan harga jeruk petani lokal.

    Menurut Prof Sobir, jeruk China lebih menarik karena warna yang merata dan kulit yang tebal, sehingga mengurangi persepsi konsumen terhadap kesukaan atas jeruk lokal.

    Selain itu, jeruk asal China juga lebih murah dan lebih banyak di pasar Indonesia dibandingkan dengan jeruk lokal karena produktivitasnya yang tinggi. Data Food and Agriculture Organization tahun 2023, produktivitas buah jeruk China mencapai 19,5 ton/ha, jauh mengungguli Indonesia yang hanya 3,8 ton/ha.

    Sementara jeruk asal Indonesia, tipe jeruk didominasi oleh tipe jeruk siam dengan warna utamanya kehijauan dengan kulit tipis yang agak susah dikupas. Dari segi rasa, jeruk lokal juga agak asam,” jelasnya.

    Prof Sobir juga menyampaikan bahwa petani jeruk lokal selama ini menghadapi sejumlah tantangan, seperti serangan penyakit citrus vein phloem degeneration (CVPD), tidak efisiennya skala usaha, kurangnya best practises, dan kualitas benih yang kurang baik.

    Untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas jeruk lokal, Prof Sobir menyarankan agar pemerintah melakukan penerapan karantina yang lebih ketat untuk jeruk impor yang kurang baik mutunya, serta melakukan pendampingan terhadap petani jeruk yang sudah melakukan budi daya.

    Selain itu, Prof Sobir juga menekankan pentingnya kerja sama antara petani, pemerintah, dan industri untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas jeruk lokal.

    “Pemerintah mesti melakukan pembinaan terhadap petani, mengawal penyediaan bibit bermutu, menyediakan teknologi budi daya berbasis agroklimat spesifik (lingkungan tumbuh), dan mengembangkan kelembagaan yang kuat,” ucapnya.

     

     

  • Jadi Lebih Ringan, Bayar Pajak Kendaraan Tahunan Bisa Dicicil

    Jadi Lebih Ringan, Bayar Pajak Kendaraan Tahunan Bisa Dicicil

    Jakarta –

    Pembayaran pajak kendaraan di Jawa Barat bisa dicicil. Ini membuat pembayaran pajak jadi lebih ringan.

    Pajak kendaraan dibayarkan setiap tahun. Selanjutnya setiap lima tahun sekali dilakukan perpanjangan. Namun kerap ditemukan pemilik kendaraan yang tak membayar pajak dengan ragam alasan. Ada yang lupa, ada yang tak memiliki biaya, dan alasan lainnya.

    Untuk menggenjot pembayaran pajak sekaligus memudahkan pemilik kendaraan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadirkan layanan T-Samsat atau Tabungan Samsat. Tim Pembina Samsat bekerja sama dengan Bank BJB sebagai bank persepsi Provinsi Jawa barat, membuka kesempatan pemilik kendaraan membayar pajak dengan cara dicicil.

    Keuntungan Bayar Pajak dengan Tabungan Samsat

    Dilansir laman Bapenda Jabar, dengan membayar pajak secara dicicil, pemilik kendaraan akan lebih ringan. Sehingga pembayaran pajak tahunan tak lagi besar. Pun tanggal cicilannya bisa ditentukan sendiri. Berikut ini lima keuntungan menggunakan T-Samsat.

    1. Terhubung Secara Online dengan Sistem Samsat Jabar

    Pembayaran pajak kendaraan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien karena sistem ini terintegrasi langsung dengan Samsat Jawa Barat.

    2. Bebas Biaya Administrasi dan Penalti

    Wajib pajak tidak perlu khawatir dengan biaya tambahan karena pembayaran melalui T-Samsat bebas dari biaya administrasi maupun denda keterlambatan.

    3. Fleksibilitas dalam Pembayaran Pajak

    Pajak kendaraan dapat dibayarkan secara bertahap atau dicicil, sehingga lebih meringankan beban wajib pajak.

    4. Kemudahan Menentukan Tanggal Cicilan

    Wajib pajak dapat menentukan sendiri tanggal pembayaran cicilan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keuangan mereka.

    5. Pembayaran Otomatis dengan Sistem Autodebet

    Dengan sistem autodebet, pembayaran pajak dilakukan secara otomatis dari rekening tabungan wajib pajak, memastikan pembayaran tepat waktu dan tepat jumlah.

    Layanan ini diharapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

    (dry/din)

  • Anak Muda Korsel Pandang Pernikahan-Kelahiran Anak dengan Ketakutan, Apa Pemicunya?

    Anak Muda Korsel Pandang Pernikahan-Kelahiran Anak dengan Ketakutan, Apa Pemicunya?

    Jakarta –

    Sebuah studi terbaru mengungkap bahwa generasi muda Korea Selatan memandang pernikahan dan kelahiran anak dengan emosi yang sangat negatif, dengan kekhawatiran finansial menjadi faktor utama.

    Penelitian ini dilakukan oleh Korean Peninsula Population Institute for Future (KPPIF), sebuah lembaga riset nirlaba, yang menganalisis sekitar 50.000 unggahan di platform komunitas tempat kerja Blind sejak November 2024. Studi ini berfokus pada diskusi seputar pernikahan, kelahiran anak, dan pengasuhan anak. Hasil penelitian yang dipublikasikan pada 11 Maret menunjukkan bahwa kaum muda terus merasa cemas dalam membangun keluarga.

    Menurut laporan tersebut, 32,3 persen unggahan tentang pernikahan mengungkapkan kesedihan, sementara 24,6 persen mencerminkan rasa takut. Dalam diskusi mengenai persalinan, emosi jijik (23,8 persen) dan takut (21,3 persen) paling dominan.

    Sebaliknya, unggahan yang mengekspresikan kebahagiaan sangat jarang, hanya 9,3 persen dalam topik pernikahan, 7,3 persen dalam diskusi persalinan, dan 13,1 persen dalam pembahasan pengasuhan anak.

    Meskipun tingkat kelahiran total di Korea Selatan mengalami sedikit peningkatan dari 0,72 pada 2023 menjadi 0,74 pada 2024, penelitian ini menegaskan bahwa persepsi negatif terhadap pernikahan dan kelahiran anak masih kuat di kalangan generasi muda.

    Isu keuangan mendominasi diskusi tersebut, dengan kata “uang” muncul dalam 28,9 persen unggahan terkait pernikahan serta menjadi salah satu dari lima kata kunci utama dalam pembahasan tentang kelahiran anak (13,2 persen). Selain itu, istilah “perumahan” juga sering disebut, terutama dalam percakapan mengenai pengasuhan anak dan cuti orang tua.

    Studi ini mengkategorikan topik diskusi utama, yang mengungkapkan bahwa “persiapan dan kondisi pernikahan” mencakup 57,9 persen dari unggahan tentang pernikahan.

    Sementara dalam diskusi terkait persalinan, tema yang paling sering dibahas adalah “dukungan ekonomi untuk persalinan” (19,9 persen) serta “penurunan angka kelahiran dan perubahan sosial-ekonomi” (36,8 persen).

    Sementara itu, percakapan tentang pengasuhan anak sebagian besar berfokus pada “peran orang tua dalam pengasuhan di rumah” (69,6 persen) dan “dukungan tempat kerja untuk pengasuhan anak dan manajemen karier” (30,4 persen).

    Meski angka kelahiran mengalami sedikit kenaikan, para peneliti memperingatkan agar tidak mengartikannya sebagai awal dari pemulihan jangka panjang. “Meskipun peningkatan ini menggembirakan, kemungkinan besar ini hanyalah pemulihan sementara setelah penundaan pernikahan dan kelahiran akibat pandemi,” demikian pernyataan dalam laporan tersebut.

    Yoo Hye-jeong, kepala Pusat Penelitian Populasi di Korean Peninsula Population Institute for Future (KPPIF), menyerukan dorongan kebijakan yang kuat untuk mengatasi kesulitan keuangan generasi muda dan perjuangan mereka untuk mencapai keseimbangan kerja-keluarga sehingga peningkatan angka kelahiran dapat terus berlanjut.

    “Untuk mengatasi krisis populasi, kita harus meringankan beban ekonomi generasi muda dan meningkatkan keseimbangan kehidupan kerja. Perusahaan harus menciptakan lingkungan kerja yang ramah keluarga serta mendorong cuti orang tua, sementara pemerintah perlu memprioritaskan stabilitas perumahan dan memperluas kebijakan dukungan pengasuhan anak yang lebih konkret,” dikutip dari The Korea Bizwire.

    Saat Korea Selatan bergulat dengan angka kelahiran terendah dalam sejarah, temuan ini menegaskan pentingnya reformasi ekonomi dan kebijakan ketenagakerjaan dalam membentuk masa depan demografi negara tersebut.

    (sao/suc)

  • Baim Wong Bantah Tuduhan Mengarahkan Anak Membenci Paula Verhoeven

    Baim Wong Bantah Tuduhan Mengarahkan Anak Membenci Paula Verhoeven

    Jakarta, Beritasatu.com – Baim Wong akhirnya angkat bicara terkait video viral yang memperlihatkan anaknya, Kiano, tampak takut saat melihat Paula Verhoeven di rumahnya. Dalam klarifikasinya yang dikutip dari kanal YouTube resminya pada Kamis (13/3/2025), Baim membantah tuduhan bahwa ia mengajarkan anak-anaknya untuk membenci ibunya.

    “Saya tidak pernah seperti itu (meminta anak membenci Paula), dan saya akan buktikan kepada kalian,” tegas Baim Wong.

    Menurut Baim Wong, tuduhan tersebut muncul akibat manipulasi informasi yang disebarkan oleh Paula Verhoeven. Ia menyayangkan opini publik yang menganggap dirinya melarang anak-anaknya bertemu sang ibu.

    “Dia (Paula) memanipulasi semuanya dengan mengatakan hal itu. Hanya ada satu teman saya yang sempat percaya, itupun setelah saya jelaskan fakta sebenarnya,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Baim mengklaim bahwa setiap kali Paula datang ke rumahnya, ia selalu merekam video yang akhirnya memicu kesalahpahaman di masyarakat.

    “Sejak awal gugatan ini hingga sekarang, setiap dia ke sini selalu buat video. Itu bukan kejadian baru,” tegas Baim.

    Baim Wong juga mengaku heran mengapa persepsi negatif ini bisa muncul, padahal dirinya tidak pernah melarang anak-anaknya bertemu Paula.

    “Setiap hari saya selalu ingin anak-anak bertemu ibunya. Saya juga bingung kenapa bisa muncul opini yang menyudutkan saya seperti ini,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Baim mengungkapkan kekecewaannya terhadap Paula yang menurutnya telah menggunakan berbagai cara untuk menjatuhkan dirinya di mata publik.

    “Dia menghalalkan semua cara agar masyarakat menganggap saya salah. Sejak Juni 2024, saya sudah tidak ingin bertemu dengannya lagi, dan saya tidak mengizinkan dia tidur di rumah karena dia hanya datang untuk merekam video dan mencari kesalahan saya,” tukasnya.

    Sebagai langkah pembelaan diri, Baim Wong menegaskan bahwa ia akan mengungkapkan fakta sebenarnya agar publik dapat melihat situasi dengan lebih objektif.

    “Ini menyangkut nama baik saya. Dia sudah tidak lagi bertindak demi anak-anak, melainkan hanya untuk menjatuhkan saya dengan manipulasi. Demi Allah, saya tidak pernah sekalipun melarang anak-anak membenci ibunya. Apa yang saya sampaikan ini bukan mengada-ada,” tandasnya.

    Pernyataan Baim Wong ini menjadi respons atas berbagai spekulasi yang berkembang di media sosial terkait hubungan dirinya dengan Paula Verhoeven dan anak-anak mereka. Publik pun kini menantikan langkah selanjutnya dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan ini dengan baik.

  • Pernyataan KSAD dan Menteri HAM Soal Kontroversi Prajurit TNI Isi Jabatan Sipil

    Pernyataan KSAD dan Menteri HAM Soal Kontroversi Prajurit TNI Isi Jabatan Sipil

    Bisnis.com, JAKARTA – Isu tentang TNI aktif di kementerian atau lembaga sipil memicu banyak komentar. Ada yang mengaitkannya dengan dwifungsi ABRI, doktrin militer yang pernah hidup di era Orde Lama dan Orde Baru.

    Panglima TNI telah menegaskan prajurit entah itu perwira atau siapapun, yang mengisi jabatan institusi sipil wajib mengundurkan diri.

    Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 47 ayat (1) UU TNI yang mengatur: “Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan,”. 

    Meski demikian, pada ayat (2) diatur bahwa prajurit aktif dapat menduduki sejumlah jabatan sipil tetapi terbatas. 

    Perinciannya adalah kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

    Adapun isu tentang TNI mengisi jabatan sipil terjadi di tengah upaya pemerintah dan DPR untuk mengamandemen Undang-undang TNI. Ada banyak substansi dalam amandemen tersebut, termasuk soal perluasan institusi sipil yang bisa diduduki militer hingga usia pensiun militer. 

    Komentar KSAD 

    Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengemukakan bahwa TNI AD akan tunduk pada hasil akhir dari pembahasan revisi Undang-Undang TNI yang sedang bergulir di DPR.

    “Kalau nanti keputusannya seperti itu, ya kami ikut. Kami akan loyal seratus persen dengan keputusan,” kata Maruli dilansir dari Antara.

    Menurut Maruli, ketakutan yang dibangun di tengah masyarakat akan kembalinya Indonesia ke masa dwifungsi ABRI era Orde Baru terlalu berlebihan.

    “Jadi tidak usah ramai bikin ribut di media, ini itu lah, orde baru lah. Menurut saya itu pemikiran yang tidak baik,” tegas Maruli. 

    Maruli menilai isu-isu tersebut terkesan menyerang institusi TNI AD sehingga membuat persepsi masyarakat akan jajarannya memburuk.

    Menurut Maruli, selama ini seluruh perwira aktif yang masuk ke institusi sipil memiliki latar belakang prestasi yang baik dan sesuai dengan institusi sipil terkait.

    Maruli melanjutkan, mereka juga telah melalui prosedur seleksi yang semestinya sehingga dianggap layak untuk menempati jabatan-jabatan di posisi instansi sipil tersebut.

    “Kami melihat anggota anggota TNI AD punya potensi, silahkan didiskusikan, apakah kami boleh mendaftar atau ada sidangnya atau ditentukan oleh Presiden, silahkan saja. Tapi jangan menyerang institusi,” kata Maruli.

    Maruli meyakini perwira TNI yang saat ini menempati jabatan sipil telah mengemban tanggung jawabnya dengan baik.

    Komentar Menteri HAM

    Menteri Hak Asasi Manusia mendukung pernyataan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang akan memastikan prajurit aktif yang kini menjabat di instansi dan lembaga lain harus pensiun diri atau mengundurkan diri.

    “Ikuti saja apa yang disampaikan oleh panglima TNI dengan kepala staf angkatan darat,” ujarnya ketika ditemui di Gedung Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Kamis (13/3/2025). 

    Meski demikian, Pigai hanya tersenyum ketiga ditanya mengenai status Direktur Utama Bulog, Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya yang juga menjabat sebagai Danjen Akademi TNI.

  • Kontroversi Sarapan Gratis Pram-Doel, Batal Setelah Pertemuan dengan BGN

    Kontroversi Sarapan Gratis Pram-Doel, Batal Setelah Pertemuan dengan BGN

    Bisnis.com, JAKARTA – Teka-teki program sarapan gratis untuk siswa sekolah oleh Pemprov Jakarta akhirnya resmi dibatalkan oleh Gubernur Pramono Anung. 

    Pembatalan tersebut disampaikan langsung oleh Pram, sapaan akrabnya, setelah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Balai Kota, Jakarta Pusat pada Rabu sore (12/3/2025). 

    “[Program] Apa yang akan kami lakukan di Jakarta, yang pertama sarapan pagi yang dulu pernah kita gagas, nanti akan diubah programnya menjadi apa dan apa,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (12/3/2025). 

    Pram mengatakan Pemprov Jakarta akan mengalihkan anggaran program sarapan gratis untuk renovasi kantin sekolah. Selain itu, anggaran yang sudah disiapkan juga bakal digunakan untuk peningkatan jumlah penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

    Menurutnya, program revitalisasi kantin sekolah langkah ini juga sejalan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh BGN.

    Selain itu, sebagian anggaran akan digunakan untuk memperbesar kapasitas penerima KJP. Pramono menyebut bahwa program ini tengah menjadi perhatian serius di Jakarta

    “Dari 520 ribu, kami telah memutuskan dengan pengalihan ini menjadi 705 ribu KJP yang akan diterima oleh masyarakat,” ucapnya.

    Tak hanya KJP, anggaran sarapan gratis juga akan dialihkan untuk KJMU yang sempat terhambat. Pramono menegaskan bahwa pihaknya akan meningkatkan jumlah penerima KJMU dari 15 ribu menjadi 20 ribu mahasiswa.

    Namun demikian, Pramono tidak merinci lebih lanjut besaran anggaran yang dialokasikan untuk masing-masing program tersebut.

    Semetara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana mengapresiasi langkah Pemprov Jakarta dalam merenovasi kantin sekolah. Dia menyebut bahwa kantin tersebut nantinya akan menjadi bagian dari program MBG dan akan berfungsi sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    “[SPPG] baik untuk melayani sekolah itu sendiri maupun sekolah sekitarnya,” jelas Dadan. 

    Keputusan ini disebut sebagai bentuk sinergi antara Pemprov Jakarta dan pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

    “Saya kira ini sinergi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,” pungkasnya.

    Sarapan Gratis Bukan Rivalitas MBG 

    Sebelumnya, Pramono Anung mengatakan pihaknya bakal memberdayakan kantin-kantin UMKM dalam program Sarapan Gratis.

    Sebagai informasi, pasangan Pramono-Rano Karno (Si Doel) mengusung program sarapan gratis sebagai salah satu janji kampanye pada Pilkada Jakarta 2024. 

    “Termasuk untuk makanan sarapan pagi. Di sekolah-sekolah, saya akan mendayagunakan kantin-kantin UMKM setempat untuk yang menyiapkan,” kata Pramono di Pondok Pesantren Al Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Sabtu (1/2/2025).

    Adapun, Pramono mengaku bahwa dalam program sarapan tidak akan menggunakan vendor besar. Hal ini bertujuan untuk memberdayakan UMKM setempat.

    “Bukan vendor besar. Bukan vendor besar,” jelas Pramono.

    Rencana Pramono-Rano Karno menyiapkan sarapan gratis sempat menimbulkan pro-kontra di masyarakat, termasuk pemerintahan Prabowo Subianto. Pasalnya, program sarapan gratis memang mirip dengan program unggulan Prabowo, yakni MBG. 

    Untuk menyamakan persepsi, Pramono lantaran mengundang Kepala BGN Dadan Hindrayana untuk bertemu di Balai Kota Jakarta. Pramono menegaskan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk meluruskan pemahaman terkait program tersebut, bukan sebagai bentuk persaingan dengan kebijakan pemerintah pusat.

    “Enggak ada sama sekali keinginan untuk menyaingi Rivalitas, enggak ada. Yang ada adalah bagaimana Jakarta ingin membuat pelajarnya, siswanya lebih nyaman ketika mereka bersekolah,” ujar Pramono ketika ditemui di sekitar kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025). 

    Dia menjelaskan bahwa jika memungkinkan, program Sarapan Gratis akan tetap dijalankan meskipun terdapat program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat. 

    Namun, jika tidak, pemerintah akan fokus pada perbaikan infrastruktur kantin sekolah, mengingat tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai.

    “Dan kalau itu bisa kami lakukan perbaikan terutama bagi sekolah-sekolah yang daerah, mohon maaf, daerah yang kurang beruntung, kumuh dan sebagainya. Ini pasti akan memberikan dampak yang lebih baik,” pungkasnya.

  • Gurun Sahara Masih Hijau 8.000 Tahun Lalu, Ini Buktinya

    Gurun Sahara Masih Hijau 8.000 Tahun Lalu, Ini Buktinya

    Jakarta –

    Gurun Sahara, yang kini dikenal karena bentang alamnya yang luas dan gersang, dulunya merupakan wilayah subur yang penuh dengan kehidupan. Sebuah riset terkini yang menganalisis stalagmit dari gua-gua di Maroko selatan telah mengungkap bahwa antara 8.700 dan 4.300 tahun yang lalu, wilayah tersebut mengalami curah hujan yang jauh lebih tinggi, sehingga menciptakan kondisi yang cocok untuk pemukiman manusia dan peternakan.

    Stalagmit Ungkap Masa Lalu yang Basah

    Para peneliti dari University of Oxford dan Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine menganalisis stalagmit, formasi batuan yang tumbuh dari lantai gua saat air hujan merembes melalui tanah. Dengan mengukur isotop uranium dan thorium, mereka menentukan kapan formasi ini tumbuh, yang secara efektif menunjukkan periode peningkatan curah hujan.

    Hasilnya menegaskan bahwa selama African Humid Period (AHP) atau Periode Lembab Afrika, Sahara menerima curah hujan yang jauh lebih banyak dibandingkan saat ini. Periode ini menyaksikan transformasi gurun menjadi lanskap hijau, mempersempit zona keringnya dan meningkatkan kelayakhunian. Bukti peningkatan ketersediaan air menunjukkan bahwa sungai dan akuifer telah terisi kembali.

    Bagaimana Masyarakat Awal Berkembang?

    Penemuan Sahara yang lebih hijau bertepatan dengan munculnya situs arkeologi Neolitikum di wilayah selatan Pegunungan Atlas. Permukiman kuno ini berkembang pesat karena kondisi iklim yang mendukung, tetapi menurun saat kondisi kering kembali.

    Temuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat awal ini adalah penggembala, yang mengandalkan ternak yang bergantung pada curah hujan untuk lahan penggembalaan. Dengan akses yang lebih baik ke sumber air, masyarakat dapat memperluas wilayah mereka, berinteraksi dengan kelompok lain, dan mengembangkan rute perdagangan yang menghubungkan berbagai bagian Afrika.

    Gurun yang Dibentuk Oleh Gumpalan Tropis

    Para peneliti juga meneliti isotop oksigen di stalagmit untuk menentukan asal muasal hujan. Analisis mereka menunjukkan bahwa uap air diangkut dari daerah tropis melalui gumpalan tropis, formasi awan besar yang membawa udara hangat dan lembap ke utara.

    Selain itu, data dari sumber lain menunjukkan bahwa Monsun Afrika Barat menembus lebih dalam ke Sahara selama periode ini. Kombinasi sistem cuaca ini mempersempit gurun, memungkinkan konektivitas yang lebih besar antar wilayah. Kondisi ini mungkin telah memainkan peran penting dalam pengembangan penggunaan lahan, pertanian, dan domestikasi hewan.

    Petunjuk Iklim untuk Masa Depan

    Penemuan ini memberikan wawasan berharga tentang pola iklim masa lalu, yang membantu para ilmuwan memprediksi perubahan di masa mendatang. Jika gumpalan tropis berkontribusi terhadap curah hujan Sahara ribuan tahun lalu, gumpalan tersebut mungkin masih memengaruhi pola cuaca saat ini. Memahami mekanisme masa lalu ini dapat membantu para peneliti iklim mengantisipasi potensi pergeseran curah hujan yang dapat memengaruhi sumber daya air dan penggurunan di Afrika Utara.

    Studi ini juga menyoroti pentingnya catatan iklim regional. Sementara data dari inti sedimen laut memberikan gambaran yang lebih luas, stalagmit menawarkan bukti lokal dari curah hujan masa lalu, yang memungkinkan rekonstruksi perubahan iklim historis yang lebih tepat.

    Masa lalu Sahara sebagai lingkungan yang subur dan hijau sangat kontras dengan keadaannya saat ini. Penelitian ini menantang persepsi gurun sebagai lanskap yang permanen dan tidak berubah serta menekankan peran iklim dalam membentuk sejarah manusia.

    (rns/fay)

  • KSAD pastikan TNI AD tunduk pada hasil pembahasan revisi UU TNI

    KSAD pastikan TNI AD tunduk pada hasil pembahasan revisi UU TNI

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan jajarannya akan tunduk pada hasil akhir dari pembahasan revisi Undang-Undang TNI yang sedang bergulir di DPR.

    “Kalau nanti keputusannya seperti itu, ya kami ikut. Kami akan loyal seratus persen dengan keputusan,” kata Maruli dalam siaran pers TNI AD kala mengunjungi Baturaja, Sumatera Selatan, Rabu.

    Pernyataan tersebut dilontarkan Maruli untuk merespons polemik yang terjadi di publik terkait beberapa poin revisi UU TNI seperti penambahan usia pensiun perwira TNI hingga prajurit aktif yang boleh masuk ke instansi pemerintahan.

    Menurut Maruli, masyarakat tidak perlu berpolemik soal kebijakan penambahan usia pensiun. Pasalnya poin tersebut masih dibahas di tingkat DPR dan belum menjadi UU yang mengikat.

    Selain itu, masyarakat melalui perwakilannya di DPR juga berhak mengkritisi poin di RUU TNI soal penambahan usia pensiun tersebut.

    “Silahkan saja nanti bagaimana kebijakan negara,” kata Maruli.

    Hal yang sama, lanjut Maruli, juga berlaku untuk poin soal jabatan sipil yang bisa dimasuki perwira aktif TNI.

    Menurut Maruli, ketakutan yang dibangun di tengah masyarakat akan kembalinya Indonesia ke masa dwi fungsi ABRI era orde baru terlalu berlebihan.

    “Jadi tidak usah ramai bikin ribut di media, ini itu lah, orde baru lah. Menurut saya itu pemikiran yang tidak baik,” tegas Maruli.

    Maruli menilai isu-isu tersebut terkesan menyerang institusi TNI AD sehingga membuat persepsi masyarakat akan jajarannya memburuk.

    Menurut Maruli, selama ini seluruh perwira aktif yang masuk ke institusi sipil memiliki latar belakang prestasi yang baik dan sesuai dengan institusi sipil terkait.

    Maruli melanjutkan, mereka juga telah melalui prosedur seleksi yang semestinya sehingga dianggap layak untuk menempati jabatan-jabatan di posisi instansi sipil tersebut.

    “Kami melihat anggota anggota TNI AD punya potensi, silahkan didiskusikan, apakah kami boleh mendaftar atau ada sidangnya atau ditentukan oleh Presiden, silahkan saja. Tapi jangan menyerang institusi,” kata Maruli.

    Maruli meyakini perwira TNI yang saat ini menempati jabatan sipil telah mengemban tanggung jawabnya dengan baik.

    Lebih lanjut, Maruli berharap proses rapat soal revisi UU TNI yang sedang dibahas di DPR dapat menghasilkan undang-undang yang tepat untuk menjawab kebutuhan bangsa.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025