Xcloud.id

Organisasi: PERSEPSI

  • Ambisi Irak, Mampukah Beralih dari Minyak ke Pariwisata?

    Ambisi Irak, Mampukah Beralih dari Minyak ke Pariwisata?

    Jakarta –

    Lapangan Saray di pusat Baghdad, tempat Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani akan berpidato tentang pariwisata, dikelilingi oleh bangunan bersejarah yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Di sekitar area ini terdapat dua masjid kuno, salah satu universitas tertua di dunia Arab, sebuah kastil berusia 800 tahun, gereja tertua di kota ini, serta bekas pusat pemerintahan Baghdad pada era Kekaisaran Ottoman.

    Namun, kawasan ini juga menyimpan jejak sejarah kelam Irak yang selama bertahun-tahun membuat wisatawan enggan berkunjung. Di dekatnya, Jalan Muttannabi menjadi saksi serangan bom mobil pada 2007 yang menewaskan 30 orang dan menghancurkan sebagian besar kawasan yang terkenal dengan penjual bukunya. Pada 2019, Jalan Rasheed yang berada di sekitar lokasi ini menjadi medan bentrokan antara demonstran dan pasukan keamanan selama protes anti-pemerintah.

    Dalam lima tahun terakhir, Irak mengalami periode stabilitas dan keamanan yang lebih baik. Itulah sebabnya, pada malam di akhir Februari, para pejabat Irak merayakan Baghdad yang ditetapkan sebagai Ibu Kota Pariwisata Arab 2025, gelar yang diberikan setiap tahun oleh Organisasi Pariwisata Arab, bagian dari Liga Arab.

    Dalam pidatonya, Perdana Menteri al-Sudani menyampaikan, “Berkat pengorbanan rakyatnya, Irak telah merebut kembali posisinya sebagai negara berpengaruh yang menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menikmati peradaban yang kaya.” Ia kemudian menerima kunci simbolis dari para pejabat Oman, pemegang gelar Ibu Kota Pariwisata Arab 2024.

    Mengurangi ketergantungan pada minyak

    Seperti banyak negara penghasil minyak lainnya, Irak ingin mendiversifikasi sumber pendapatan nasionalnya, terutama mengingat peralihan dunia dari bahan bakar fosil. Saat ini, sektor pariwisata, yang mayoritas berbasis wisata religi, menyumbang sekitar 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Irak, dan pemerintah ingin meningkatkan angka tersebut menjadi 10% dengan memperluas fokus pada daya tarik wisata lainnya.

    Ambisi ini tidak mustahil. Di negara-negara seperti Mesir, Tunisia, Maroko, dan Uni Emirat Arab, sektor pariwisata menyumbang sekitar 7% hingga 9% dari PDB nasional.

    Setiap tahun, Irak menerima sekitar 6 hingga 10 juta wisatawan religi, terutama dari Iran dan Turki, karena menjadi rumah bagi beberapa situs suci Islam paling penting di dunia. Namun, sejak pemerintah Irak melonggarkan aturan visa pada tahun 2021 dengan menawarkan visa on arrival bagi warga dari lebih dari 30 negara, jumlah wisatawan non-religius pun meningkat.

    Rencana ambisius

    “Ini 100% mungkin,” kata Ali al-Makhzomy, pendiri dan ketua agensi tur lokal Bil Weekend, yang melayani wisatawan domestik maupun internasional. “Bahkan bisa menyumbang 30% dari anggaran Irak,” tambahnya, “tentu dengan beberapa syarat.”

    Irak memiliki banyak faktor pendukung untuk mengembangkan sektor pariwisata, termasuk enam situs Warisan Dunia UNESCO, keramahan masyarakatnya yang luar biasa terhadap tamu, serta kekayaan alam dan arkeologi yang berusia ribuan tahun.

    Meskipun Irak masih sering dianggap sebagai destinasi yang berbahaya, kelompok wisata dari Barat dan para influencer perjalanan mulai menarik perhatian dunia terhadap potensi pariwisata negara ini. Namun, dampak ekonomi terbesar dalam waktu dekat kemungkinan berasal dari wisatawan Arab.

    Sejak kunjungan resmi Paus Fransiskus ke Irak pada 2021 mengubah persepsi global tentang negara ini, kunjungan wisatawan dari negara-negara Arab semakin meningkat, terutama setelah Irak menjadi tuan rumah turnamen sepak bola Piala Teluk 2023 di Basra.

    “Piala Teluk di Basra adalah momen ketika Irak benar-benar mulai membuka pintunya bagi wisatawan Arab,” jelas Diyar Talal, salah satu pendiri komunitas wisata Iraqi Traveler’s Cafe (ITC) yang memiliki sekitar 100.000 anggota di media sosial. “Kami mulai melihat orang-orang dari negara Teluk seperti Arab Saudi, Bahrain, dan Kuwait datang ke Irak untuk tujuan wisata, bukan hanya ziarah.”

    Booming pariwisata domestik

    Al-Makhzomy awalnya mendirikan agensinya pada 2016 untuk melayani pasar domestik. Ia melihat bahwa banyak warga Irak yang mulai tertarik dengan sejarah negaranya sendiri, tetapi tidak tahu bagaimana cara menjelajahinya.

    Kini, ia memperkirakan sekitar 20.000 warga Irak setiap bulan mengunjungi situs-situs bersejarah seperti reruntuhan kuno Babilonia.

    “Ada begitu banyak peluang di sini,” katanya. “Mulai dari pengalaman kuliner yang terkait dengan situs warisan, hingga peluang kerja bagi pengemudi dan pemandu wisata. Bahkan jika Anda hanya membuat suvenir di sekitar lokasi wisata, Anda bisa menjalankan bisnis yang sukses.”

    Namun, pasar lokal masih memiliki banyak kekurangan. Sementara pedagang di Jalan Muttannabi menawarkan berbagai suvenir seperti magnet kulkas dan bendera Irak, di beberapa tempat wisata utama hampir tidak ada yang bisa dibeli.

    Misalnya, di Museum Nasional Irak, pengunjung dapat melihat peninggalan luar biasa seperti tablet tulisan tertua di dunia yang berusia 3.600 tahun. Namun, satu-satunya cenderamata yang tersedia di sana hanyalah kartu pos berdebu di toko suvenir yang terbengkalai.

    Seorang warga lokal yang bekerja di sektor pariwisata menjelaskan secara off the record bahwa perbedaan besar antara fasilitas yang dikelola pemerintah dan bisnis swasta adalah motivasi kerja. “Di museum yang dikelola pemerintah, orang tidak terlalu peduli. Mereka tetap digaji, apa pun yang terjadi,” ujarnya. “Sementara di sektor swasta, mereka harus benar-benar berusaha untuk menarik pengunjung.”

    Dibutuhkan visi jangka panjang

    Meskipun ada peluang besar, banyak tantangan yang masih menghadang. Beberapa negara Barat masih melarang warganya bepergian ke Irak. Sementara itu, meskipun warga negara Teluk bisa mendapatkan visa bebas saat menghadiri pertandingan sepak bola di Basra, wisatawan dari negara Arab lain sering kali mengalami kesulitan mendapatkan visa ke Irak dibandingkan wisatawan Eropa.

    Faktor lain seperti konflik regional, seperti perang di Gaza, serta dampak perubahan iklim yang membuat musim panas di Irak semakin ekstrem, juga menjadi tantangan besar bagi industri pariwisata.

    “Saya rasa negara ini butuh visi yang jelas untuk pariwisata,” ujar Talal dari ITC. “Lihat Arab Saudi, mereka punya Vision 2030 yang mencakup pengembangan sektor pariwisata. Kita tidak punya hal seperti itu.”

    Senada dengan itu, Al-Makhzomy dari Bil Weekend menyimpulkan, “Kita butuh rencana nyata dari pemerintah dan investasi besar untuk mengembangkan industri ini. Pariwisata bukan hanya soal pemandu wisata, tapi juga mencakup perhotelan, restoran, dan infrastruktur pendukung lainnya. Ini adalah industri yang kompleks, dan kita harus mampu menanganinya secara menyeluruh.”

    Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Imbas Kebijakan Trump, Peneliti India di AS Terancam Deportasi Usai Kritik Israel

    Imbas Kebijakan Trump, Peneliti India di AS Terancam Deportasi Usai Kritik Israel

    PIKIRAN RAKYAT – Seorang peneliti pascadoktoral asal India di Universitas Georgetown, Badar Khan Suri, menghadapi ancaman deportasi setelah ditahan oleh otoritas imigrasi Amerika Serikat. Penahanan ini terjadi di tengah kebijakan keras Presiden Donald Trump terhadap imigrasi, yang dinilai oleh banyak pihak sebagai upaya membungkam kritik terhadap kebijakan luar negeri AS dan Israel.

    Menurut pernyataan Tricia McLaughlin, asisten sekretaris di Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), Suri dituding menyebarkan propaganda Hamas dan mempromosikan antisemitisme melalui media sosial. Lebih lanjut, McLaughlin menyatakan bahwa Suri memiliki keterkaitan dengan seorang tokoh senior Hamas, meskipun tidak disertai bukti konkret yang mendukung klaim tersebut.

    “Suri memiliki hubungan dekat dengan seorang teroris yang diketahui atau diduga teroris, yang merupakan penasihat senior Hamas,” kata McLaughlin di X.

    Penahanan terhadap Suri dilakukan secara tiba-tiba oleh petugas Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai AS (ICE) pada malam hari. Dia kemudian dipindahkan ke pusat penahanan imigrasi di Bandara Internasional Alexandria, Louisiana.

    Nermeen Arastu, seorang profesor hukum dari Sekolah Hukum CUNY yang memberikan bantuan hukum kepada Suri, mengutuk tindakan ini sebagai serangan terhadap kebebasan akademik dan hak asasi manusia.

    “Ini adalah mimpi terburuk setiap keluarga. Dan perlu diperjelas, ini terjadi padanya hanya karena Presiden Trump ingin membungkam siapa pun yang ia curigai memiliki pendapat politik yang bertentangan dengannya,” ujar Arastu kepada Al Jazeera. Dia juga menyoroti pola deportasi yang dinilai bermotif politik, terutama terhadap individu dari komunitas imigran.

    Di sisi lain Ahmad Hassan, pengacara dari Suri, telah mengajukan petisi untuk pembebasan kliennya di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Timur Virginia. Namun, hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait permohonan tersebut.

    Dukungan dari Universitas Georgetown

    Pihak Universitas Georgetown menyatakan bahwa Suri berada di AS dengan visa pelajar untuk melakukan penelitian doktoral tentang pembangunan perdamaian di Irak dan Afghanistan. Juru bicara universitas menegaskan bahwa mereka tidak mengetahui adanya keterlibatan Suri dalam aktivitas ilegal dan menyatakan harapan agar sistem hukum memberikan putusan yang adil.

    “Kami mendukung hak setiap anggota komunitas kami untuk melakukan penelitian, musyawarah, dan debat secara bebas, meskipun topiknya sensitif atau kontroversial,” kata juru bicara Universitas Georgetown dalam pernyataannya.

    Akun media sosial yang dikaitkan dengan Suri menunjukkan berbagai kritik terhadap Israel serta dukungan terhadap Palestina. Salah satu unggahannya pada Juni 2024 menyebut India sebagai “pendukung genosida” setelah beredar laporan bahwa rudal buatan India digunakan dalam serangan Israel di Gaza.

    Di unggahan lainnya, akun tersebut menyoroti bahwa banyak warga India mendukung Israel bukan karena cinta terhadap negara tersebut, tetapi karena kebencian terhadap umat Muslim. Suri juga mengkritik persepsi yang melihat serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 sebagai awal konflik Israel-Palestina, dengan menegaskan bahwa sejarah konflik telah berlangsung sejak 1948.

    Penahanan Suri terjadi hanya dua minggu setelah DHS menangkap mahasiswa Universitas Columbia, Mahmoud Khalil, karena keterlibatannya dalam protes pro-Palestina. Namun, pengadilan federal baru-baru ini memberikan izin kepada Khalil untuk menuntut pemerintah AS atas dasar pelanggaran kebebasan berbicara dan hak proses hukum.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Wakil Ketua DPR Adies Kadir: Anjloknya IHSG Masih Dalam Jangkauan Mitigasi – Halaman all

    Wakil Ketua DPR Adies Kadir: Anjloknya IHSG Masih Dalam Jangkauan Mitigasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir optimistis dengan fundamental ekonomi Indonesia saat ini.

    Menurut Adies, kuatnya fondasi ekonomi nasional saat ini tak bisa dilepaskan dari langkah-langkah mitigasi yang telah diambil oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Demikian hal tersebut disampaikan oleh Adies Kadir merespons relatif cepatnya pemulihan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dari level 6.058 pada, Selasa (18/3/2025) menjadi 6.325 di Rabu (19/3/2025).

    “Trading halt baru terjadi sekali pada Selasa kemarin dengan penurunan IHSG sebesar 6,02 persen ke level 6.058. Sehari setelahnya, pada penutupan perdagangan Rabu, IHSG sudah naik kembali ke level 6.325. Relatif cepatnya pemulihan IHSG tersebut mengisyaratkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih kuat dibandingkan pada saat pandemi. Padahal, tantangan eksternal yang dihadapi relatif sama beratnya,” kata Adies Kadir, Kamis (20/3/2025).

    Adies membeberkan sejumlah langkah-langkah mitigasi  yang diambil oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Adies mengungkapkan, langkah mitigasi dan kebijakan strategis yang pertama 
    adalah revisi kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).

    “Kebijakan baru DHE SDA dirancang untuk memperkuat cadangan devisa nasional. Kebijakan yang berlaku efektif per 1 Maret 2025 ini diharapkan dapat menjaga nilai tukar rupiah pada target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN) 2025 di kisaran Rp 16.000 per dolar AS. Tanpa kebijakan ini, kurs rupiah berisiko melemah hingga menembus batas psikologis Rp 17.000 per dolar AS,” jelas Adies.

    Lebih lanjut, Adies mengungkapkan, kebijakan lain yang tak kalah strategis adalah pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Adies yakin, Danantara akan berperan penting dalam meningkatkan kapasitas investasi domestik melalui konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

    “Dengan ini, keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional diharapkan tidak terlalu terganggu oleh risiko menurunnya investasi asing akibat situasi global,” ujar Adies.

    Selain itu, tegas Adies, di luar dua kebijakan di atas, sebenarnya masih banyak lagi yang layak menjadi perhatian pasar. Sebut saja misalnya pendirian Bullion Bank, hilirisasi dan industrialisasi, program tiga juta rumah, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

    “Semua kebijakan tersebut tidak hanya akan semakin memperkuat fundamental ekonomi nasional, namun juga berpotensi mengakselerasi pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen sesuai target Presiden,” tutur Adies.

    Meski demikian, Adies mengakui, bahwa program serta kebijakan yang secara teknokratis sangat baik tersebut belum mampu dikonversi menjadi sentimen positif yang optimal di pasar. 

    “Ini disebabkan salah satunya oleh keterpaduan antar instansi dalam komunikasi dan narasi publik yang perlu ditingkatkan lebih lanjut. Dan tentunya, pasar juga masih menantikan informasi tentang progres konkret atas implementasi program-program peningkatan kapasitas ekonomi nasional yang diharapkan dapat berjalan efektif, efisien dan akuntabel,” kata Adies.

    Atas kondisi itu, Adies memastikan, DPR RI akan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan utamanya kebijakan fiskal tahun 2025 ini. 

    Beberapa langkah krusial telah dilaksanakan, antara lain mendorong Direktorat Jenderal Pajak untuk menunda implementasi aplikasi Coretax secara penuh. 

    “Sebagai gantinya, wajib pajak masih dapat menggunakan aplikasi-aplikasi perpajakan eksisting hingga Coretax benar-benar siap pakai,” imbuhnya. 

    Adies melanjutkan, DPR RI juga akan terus memantau perkembangan indikator-indikator ekonomi maupun non-ekonomi yang relevan. Faktor non-ekonomi yang berdampak pada kepercayaan pasar antara lain yang berkaitan dengan indeks demokrasi dan indeks persepsi korupsi. 

    “DPR RI berkomitmen untuk mengawal agar kedua indeks tersebut dapat meningkat dalam periode pemerintahan ini,” ungkap Adies.

    Adies menuturkan, meskipun fundamental ekonomi nasional saat ini lebih kuat dibanding masa pandemi, kita tidak boleh lengah mengantisipasi setiap risiko yang mungkin terjadi. 

    “Satu hal yang pasti, anjloknya IHSG belakangan ini masih dalam jangkauan mitigasi risiko yang dilakukan Pemerintah maupun DPR RI. Pelaku pasar dan masyarakat secara umum tidak perlu ragu ataupun risau atas prospek ekonomi Indonesia tahun 2025 ini,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.

  • Penurunan IHSG Masih dalam Kendali Mitigasi

    Penurunan IHSG Masih dalam Kendali Mitigasi

    Jakarta, Beritasatu.com  – Wakil Ketua DPR Adies Kadir optimistis terhadap kondisi ekonomi Indonesia saat ini meski Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat turun ke level 6.058 pada Selasa (18/3/2025), tetapi kembali naik menjadi 6.325 pada Rabu (19/3/2025).

    “Yang jelas, penurunan IHSG baru-baru ini masih dalam batas yang dapat dimitigasi oleh pemerintah dan DPR. Oleh karena itu, pelaku pasar dan masyarakat tidak perlu khawatir mengenai prospek ekonomi Indonesia di tahun 2025,” jelas Adies Kadir di Jakarta, Kamis (20/3/2025).

    Dikatakannya trading halt hanya terjadi sekali pada Selasa kemarin, dengan IHSG turun 6,02% ke level 6.058. Namun, keesokan harinya, indeks sudah pulih ke level 6.325.

    “Ini menunjukkan fundamental ekonomi Indonesia saat ini lebih kuat dibandingkan dengan periode pandemi, meskipun tantangan eksternal yang dihadapi tetap besar,” jelas Adies.

    Menurutnya, ketahanan ekonomi nasional yang kuat tidak terlepas dari berbagai langkah mitigasi yang telah diterapkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Dia mengungkapkan berbagai kebijakan strategis telah diterapkan oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi. Salah satu langkah utama adalah revisi kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).

    “Kebijakan baru terkait DHE SDA bertujuan untuk memperkuat cadangan devisa nasional. Kebijakan ini mulai berlaku efektif pada 1 Maret 2025 dan diharapkan mampu menjaga nilai tukar rupiah sesuai target APBN 2025, yaitu sekitar Rp 16.000 per dolar AS. Jika kebijakan ini tidak diterapkan, rupiah berpotensi melemah hingga menembus batas psikologis Rp 17.000 per dolar AS,” ungkapnya.

    Selain itu, Adies juga menyoroti pembentukan Danantara, yang berperan dalam meningkatkan kapasitas investasi domestik dengan mengonsolidasikan perusahaan-perusahaan BUMN.

    “Dengan adanya Danantara, pembangunan ekonomi nasional dapat tetap berkelanjutan tanpa terlalu bergantung pada investasi asing, yang saat ini menghadapi tantangan akibat kondisi global,” tambahnya.

    Adies juga menyoroti kebijakan lain yang berpotensi memperkuat ekonomi nasional, seperti pendirian Bullion Bank, hilirisasi dan industrialisasi, pembangunan tiga juta rumah, serta program makan bergizi gratis (MBG).

    “Kebijakan-kebijakan ini tidak hanya memperkokoh ekonomi nasional, tetapi juga bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi hingga 8%, sesuai dengan target Presiden Prabowo,” ujarnya.

    Namun, ia mengakui bahwa meskipun secara teknokratis program-program tersebut sangat baik, dampaknya terhadap sentimen pasar belum optimal.

    “Salah satu penyebabnya adalah kurangnya koordinasi dalam komunikasi kebijakan antara berbagai instansi. Selain itu, pasar masih menunggu perkembangan konkret dari implementasi program-program ekonomi nasional,” kata Adies.

    Menanggapi kondisi ini, Adies memastikan DPR akan meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan fiskal 2025. Di samping itu, DPR juga akan terus memantau indikator ekonomi dan nonekonomi yang memengaruhi kepercayaan pasar, termasuk indeks demokrasi dan indeks persepsi korupsi.

    “Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa kedua indeks ini meningkat selama periode pemerintahan saat ini,” tegasnya.

    Meskipun fundamental ekonomi Indonesia lebih kuat dibandingkan masa pandemi, Adies menekankan pentingnya tetap waspada terhadap berbagai risiko yang mungkin muncul. Untuk itu dia menilai tidak perlu khawatir berlebihan dengan kondisi IHSG yang sempat anjlok.

  • Ekonom: Kepercayaan investor asing tinggi terhadap ekonomi Indonesia

    Ekonom: Kepercayaan investor asing tinggi terhadap ekonomi Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Ekonom PermataBank Josua Pardede menyampaikan kepercayaan investor internasional masih tinggi terhadap kondisi stabilitas ekonomi dan fiskal Indonesia.

    Menurut dia, hal itu tercermin dari Indonesia yang secara keseluruhan berhasil menarik investasi dari asing secara signifikan sekitar 875 juta dolar Amerika Serikat (AS) dari awal tahun 2025 hingga pertengahan Maret 2025.

    “Secara keseluruhan, Indonesia masih berhasil menarik investor asing secara signifikan sekitar 875 juta dolar AS dari awal tahun 2025 hingga pertengahan Maret 2025, menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pengelolaan fiskal Indonesia,” ujar Josua di Jakarta, Kamis.

    Josua sependapat dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa Indonesia memiliki daya tarik surat utang negara (SUN) yang kompetitif dan mencerminkan kepercayaan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    Menurutnya, hal itu dapat dijelaskan melalui beberapa indikator kunci, pertama, yield Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia tetap stabil dan kompetitif meskipun menghadapi volatilitas global, dengan yield SUN tenor 10 tahun yang tetap kompetitif dan mencerminkan bahwa pasar memandang risiko investasi di Indonesia relatif terjaga di tengah dinamika pasar keuangan global.

    “Terutama dibandingkan dengan kondisi yield obligasi negara emerging markets lainnya,” ujar Josua.

    Kedua, stabilitas yield itu didukung oleh kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi domestik yang relatif solid, tercermin dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03 persen year on year (yoy) pada 2024.

    Adapun pertumbuhan itu didukung oleh konsumsi domestik yang kuat dan inflasi yang terkendali meskipun mengalami deflasi sebesar 0,09 persen (yoy), serta kinerja positif pada sektor manufaktur dan perdagangan.

    “Kondisi ekonomi domestik yang resilien ini menjadi fondasi bagi investor dalam menilai risiko dan potensi investasi di Indonesia,” ujar Josua.

    Ketiga, lanjutnya, minat investor global terhadap SUN juga tercermin dalam surplus neraca pembayaran tahun 2024 yang mencapai 7,2 miliar dolar AS, terutama didorong oleh peningkatan aliran modal masuk (capital inflow) ke SBN yang mencapai 3,18 miliar olar AS sepanjang 2024.

    Kemudian, tingginya minat investor terhadap SUN diperkuat dengan hasil lelang SBN terbaru pada 18 Maret 2025, yang berhasil menarik penawaran sebesar Rp61,76 triliun dengan bid-to-cover ratio yang cukup baik.

    “Menunjukkan tingginya kepercayaan investor domestik maupun internasional terhadap pengelolaan fiskal dan prospek ekonomi Indonesia,” ujar Josua.

    Menurutnya, yield yang dimenangkan pada lelang juga menunjukkan tingkat kompetitif, mengindikasikan bahwa pasar secara umum percaya terhadap stabilitas dan kredibilitas pengelolaan fiskal Indonesia.

    Lebih lanjut, pengelolaan APBN yang prudent tercermin dari kondisi keseimbangan primer yang surplus sebesar Rp48,1 triliun pada awal 2025, serta efisiensi belanja pemerintah yang dilakukan secara selektif tanpa mengorbankan belanja prioritas seperti perlindungan sosial, pendidikan, dan kesehatan.

    “Hal ini mencerminkan disiplin fiskal yang kuat dan menjadi sinyal positif bagi investor, memperkuat persepsi bahwa Indonesia memiliki tata kelola keuangan negara yang baik,” ujar Josua.

    Dengan mempertimbangkan berbagai indikator itu, pihaknya menyimpulkan bahwa pernyataan Sri Mulyani tentang daya tarik SUN Indonesia yang kompetitif dan mencerminkan kepercayaan terhadap pengelolaan APBN adalah valid dan dapat didukung secara jelas oleh kondisi ekonomi serta fiskal terkini.

    Sebelumnya, Sri Mulyani menyatakan kinerja SUN pada lelang 18 Maret 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik di tengah dinamika pasar saham.

    Untuk lelang kali ini, pemerintah menetapkan target indikatif senilai Rp26 triliun, artinya, nilai penawaran yang masuk itu setara dengan 2,38 kali dari target indikatif.

    “Penawaran yang masuk atau incoming bid sangat kuat, yang menggambarkan kepercayaan investor kepada pemerintah dan APBN, yaitu Rp61,75 triliun,” kata Sri Mulyani.

    Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga melaporkan adanya perkembangan perolehan pajak pada Maret 2025, setelah terkontraksi selama dua bulan beruntun.

    “Pertumbuhan (penerimaan pajak) 6,6 persen positif lebih baik dibandingkan yang kami sampaikan Februari per akhir posisi yaitu negatif 3,8 persen. Pada 1-17 Maret 2025, terjadi turn around dari penerimaan bruto yang tadinya negatif 3,8 persen akhir Februari pada 17 Maret, posisi sudah positif 6,6 persen,” ujar Sri Mulyani,.

    Dalam kesempatan lain, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan para anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) termasuk Luhut Binsar Panjaditan, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koordiantor Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Rabu (19/3/2025).

    Seperti dinyatakan oleh Airlangga dan Luhut usai pertemuan, Prabowo meminta kementerian dan DEN menyiapkan deregulasi sektor padat karya untuk industri dalam negeri termasuk tekstil.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kebijakan Baru, Hasil Tetap Buram?

    Kebijakan Baru, Hasil Tetap Buram?

    PIKIRAN RAKYAT – Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) merilis hasil survei terbaru bertajuk ‘Economic Experts Survey’ pada Senin, 17 Maret 2025.

    Survei ini menggambarkan pandangan mayoritas pakar ekonomi yang menilai kondisi perekonomian Indonesia semakin memburuk.

    Survei yang melibatkan 42 ahli ekonomi dari berbagai latar belakang ini menunjukkan bahwa 55 persen responden atau 23 ahli menyatakan ekonomi Indonesia memburuk dibandingkan tiga bulan sebelumnya.

    Bahkan, tujuh di antaranya menilai situasi ekonomi jauh lebih buruk, sementara 11 ahli menilai stagnan. Hanya satu ahli yang optimis melihat perbaikan kondisi ekonomi.

    “Dengan interval kepercayaan rata-rata sebesar 7,71 poin, hasil survei ini menunjukkan pandangan yang umumnya pesimis terhadap kondisi ekonomi Indonesia,” ucap laporan LPEM UI, dikutip Rabu 19 Maret 2025.

    Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Lesu

    Mayoritas responden, yakni 23 ahli, memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada periode mendatang akan lebih rendah dari angka saat ini. Meski demikian, tidak ada yang memprediksi kontraksi besar-besaran.

    Sebanyak enam pakar optimistis masih ada pertumbuhan, sementara sisanya memperkirakan kondisi stagnan atau sedikit memburuk.

    Tekanan Inflasi dan Pasar Tenaga Kerja Memburuk

    Survei juga menunjukkan mayoritas pakar memperkirakan tekanan inflasi tidak banyak berubah atau bahkan lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Sebanyak 9 dari 42 pakar menilai tekanan inflasi meningkat, sementara hanya 2 ahli yang melihat inflasi jauh lebih rendah.

    Kondisi pasar tenaga kerja pun dinilai lebih buruk. Sembilan pakar menilai situasi tenaga kerja jauh lebih buruk, 13 pakar menyatakan stagnan, dan hanya satu yang menilai lebih baik. Bahkan, 14 dari 42 ahli memperkirakan kondisi pasar tenaga kerja akan terus memburuk dalam beberapa bulan mendatang.

    “Situasi pasar tenaga kerja yang diharapkan masih belum memberikan rasa percaya diri bagi para pencari kerja,” ujar laporan LPEM UI.

    Lingkungan Bisnis dan Efektivitas Kebijakan Dipertanyakan

    Sebanyak 17 pakar memperkirakan lingkungan bisnis akan memburuk, dengan enam ahli memprediksi situasi akan jauh lebih buruk. Tiga belas pakar menilai lingkungan bisnis tidak akan berubah, dan hanya lima pakar yang optimis akan membaik.

    Mayoritas responden juga menilai kebijakan fiskal tidak efektif. Sebanyak 28 persen menyatakan kebijakan tersebut sangat tidak efektif, sementara 60 persen menilai sedikit tidak efektif. Terkait kebijakan moneter, 38 persen pakar menilai kebijakan tersebut tidak berdampak signifikan, dan 31 persen menilai hanya sedikit efektif.

    “Nilai rata-rata netral sebesar 0,00 menunjukkan pandangan yang seimbang, bukan kecenderungan kuat ke arah efektivitas atau ketidakefektifan,” kata laporan LPEM UI.

    Stabilitas Politik dan Korupsi Jadi Sorotan

    Selain ekonomi, survei ini juga menyoroti stabilitas politik dan isu korupsi. Sebanyak 28 dari 42 pakar merasakan kemunduran dalam stabilitas politik, dengan 12 di antaranya menilai kemunduran itu signifikan. Tak ada satu pun responden yang melaporkan adanya perbaikan.

    “Tidak ada responden yang melaporkan adanya perbaikan, yang mencerminkan kekhawatiran yang ada atas menurunnya stabilitas,” tutur laporan LPEM UI.

    Di sisi lain, masalah korupsi pun menjadi sorotan. Sebanyak 24 ahli menilai korupsi memburuk, 9 ahli melihat sedikit perbaikan, sementara 15 pakar menilai perbaikan signifikan. Namun, mayoritas tetap menilai korupsi stagnan atau memburuk.

    Kebijakan 100 Hari Pemerintahan Baru Tidak Efektif

    Survei ini juga mengamati persepsi publik terkait arah kebijakan ekonomi dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Hasilnya, mayoritas pakar menilai kebijakan ekonomi tersebut gagal memberi dampak positif.

    “Dari 42 responden, 36 orang memandang kebijakan ekonomi secara negatif — 21 menilai tidak efektif, 15 sangat tidak efektif — sementara hanya dua orang yang melihat sedikit efektivitas dan empat orang tetap netral,” kata laporan LPEM UI.

    Tidak ada satu pun responden yang menilai kebijakan ekonomi sangat efektif. Hal ini mencerminkan skeptisisme yang luas terhadap pemerintahan baru.

    Arah Ekonomi Indonesia Diperlukan Perbaikan Serius

    Dengan hasil survei ini, terlihat jelas bahwa mayoritas pakar ekonomi memandang prospek ekonomi Indonesia kurang cerah dalam waktu dekat. Persepsi negatif terhadap efektivitas kebijakan fiskal, moneter, pasar tenaga kerja, dan stabilitas politik menjadi tantangan besar yang perlu diatasi.

    Pemerintahan baru diharapkan mampu merespons pesimisme ini dengan kebijakan yang lebih efektif, inovatif, dan berorientasi pada pemulihan ekonomi nasional demi mengembalikan kepercayaan publik dan investor.

    “Perlu ada langkah nyata untuk memperbaiki arah ekonomi agar optimisme bisa kembali tumbuh,” ucap laporan LPEM UI.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • RI Pasang Kuda-kuda Hadapi Dampak Kebijakan Impor-Ekspor AS

    RI Pasang Kuda-kuda Hadapi Dampak Kebijakan Impor-Ekspor AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah dalam menghadapi kebijakan impor Amerika Serikat. Kendati tidak terlalu berdampak, Indonesia terus melakukan pertemuan guna memperkuat hubungan perdagangan Indonesia – Amerika Serikat.

    Diketahui Trump saat ini menerapkan tarif tinggi bagi sejumlah produk yang masuk ke AS. Besaran tarif beragam mulai dari 25%. Terbaru, Trump mengancam akan mengenakan tarif 200% untuk produk minuman keras.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut bahwa Presiden AS Trump tengah melihat negara yang menjadi penyumbang defisit terbesar bagi Negeri Paman Sam. Adapun Indonesia menempati urutan ke-15.

    Dengan kondisi tersebut, Budi meyakini posisi Indonesia masih cukup aman. Pemerintah juga terus memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat dengan menyambangi kedutaan besar AS beberapa waktu lalu. Dari kunjungan tersebut, Kemendag mendapat informasi penting terkait dengan kebijakan impor tarif AS.

    “Dubes AS sudah ngasih kisi-kisi negara, kira-kira kenapa negara lain harus dikenakan, penyebabnya apa sudah dikasih kisi-kisi,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Budi mengungkap bahwa Indonesia harus terus menjaga hubungan perdagangan dengan Amerika agar terjalin baik.  Dia menambahkan, pemerintah juga harus mengantisipasi terlebih dahulu kebijakan tarif Trump.

    “Kita antisipasi dulu kebijakan Trump ini yang kebijakan mengenai tariff and reciprocal plan, kita lagi antisipasi apa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Kita lagi mencoba, jangan sampai nanti kita kena dampaknya,” tuturnya.

    Dalam catatan Bisnis, Mendag Budi menyatakan bahwa pemerintah harus tetap menjaga pasar AS yang sudah masuk ke Indonesia. Dengan begitu, akses pasar Indonesia ke AS juga tidak akan diganggu.

    Mendag Budi SantosoPerbesar

    “Tadi kami sudah berdiskusi panjang lebar dengan Dubes AS. Komunikasi kita dengan AS mungkin tidak seefektif komunikasi kita misalnya dengan Jepang atau negara ASEAN. Sehingga kami tadi sampaikan jangan sampai ada isu-isu negatif tentang Indonesia, tentang investasi, tentang perdagangan,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (7/3/2025).

    Dalam waktu dekat, Budi mengeklaim Kemendag akan melakukan pertemuan bisnis dengan pelaku usaha lokal dan AS agar terdapat kesamaan persepsi. Sehingga, Indonesia tidak terkena dampak dari kebijakan tariff Trump.

    “Jangan sampai nanti yang muncul justru isu-isu negatif, terus akhirnya kita dapat imbas dari kebijakan Trump,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mewanti-wanti dampak perang dagang lewat kebijakan tarif yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke sejumlah negara, termasuk Indonesia. Sikap waspada ini tetap diperlukan meski manufaktur nasional berada pada fase ekspansif.

    Pemulihan manufaktur RI tercerminkan dari Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur pada Februari 2025 yang ekspansi di level 53,6 atau naik 1,7 poin dari bulan sebelumnya 51,9 pada Januari. Sebelumnya, pada periode Juli-November 2024, PMI manufaktur RI yang berada di bawah batas indeks 50. 

    “Kita mengalami dampak kontraktif, tetapi rebound, global juga sudah mulai pulih, Indonesia pulihnya lebih tajam dan lebih cepat dari sisi perbandingan peers maupun global,” kata Sri Mulyani dalam dalam konferensi pers APBN KiTa Maret 2025, Kamis (13/3/2025). 

    Meski tidak langsung, Indonesia disebut tetap harus berwaspada lantaran kebijakan tarif diberlakukan kepada negara yang surplus dagang ke AS. Adapun, Indonesia tercatat berada di posisi ke-15 negara yang surplus dagang terhadap Amerika senilai US$19,3 miliar. 

    Artinya, Indonesia menjadi salah satu negara yang memicu defisit perdagangan AS pada 2024. Sri Mulyani menyebut PMI manufaktur Indonesia menunjukkan tingkat ekspansi tinggi di tengah kondisi kecemasan negara-negara lain yang juga berpotensi terkena kebijakan tarif seperti China, Vietnam, dan lainnya. 

    “Ini menjadi landasan bahwa terlepas dari berbagai banyaknya perang di bidang ekonomi melalui penerapan tarif, dan tarifnya itu enggak hanya 5%, naiknya 25% jadi itu syok untuk kegiatan manufaktur. Tapi Indonesia mampu rebound recover dari PMI kita di level 53,6 ini mungkin paling sama bullish-nya itu sekarang dengan India di 56,3,” tuturnya. 

    Menkeu Sri MulyaniPerbesar

    Lebih lanjut, dia menerangkan, saat ini hampir seluruh negara mengalami dampak aktivitas manufaktur yang dipengaruhi gangguan rantai pasok dan risiko pengenaan tarif impor ke AS, khususnya untuk bahan baku. 

    Menkeu RI itu juga menyoroti berbagai negara yang kontraksi mendalam di negara-negara Eropa yang telah terjadi dalam kurun waktu 2 tahun terakhir seperti Jerman (46,5), Perancis (45,8). 

  • Kapolda Kaltara Hadiri Rakor, 1.577 Personel Disiapkan Pengamanan Sambut Lebaran 

    Kapolda Kaltara Hadiri Rakor, 1.577 Personel Disiapkan Pengamanan Sambut Lebaran 

    TANJUNG SELOR – Kapolda Kalimantan Utara (Kaltara) Irjen Hary Sudwijanto bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Pengamanan Idulfitri 1446 H.

    Kapolda Kaltara menekankan pentingnya sinergi lintas sektoral untuk pengamanan menyambut Idulfitri. 

    “Rakornis ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan mengintegrasikan strategi dalam menentukan pola pengamanan yang efektif, agar seluruh pihak terkait dapat bersinergi dalam menghadirkan negara di tengah-tengah masyarakat, terutama dalam momen besar seperti Lebaran,” kata Kapolda. 

    Dijelaskannya, mobilitas masyarakat meningkat secara signifikan seperti arus mudik maupun arus balik. 

    “Sebagai bagian dari upaya pengamanan, Polda Kaltara bersama seluruh pemangku kepentingan akan menggelar Operasi Ketupat Kayan 2025 selama 14 hari, mulai 26 Maret hingga 8 April 2025,” ungkap Hary. 

    Dijelaskannya, sebanyak 1.577 personel gabungan akan diterjunkan untuk mengamankan perayaan Idul Fitri. Personel tersebut terdiri dari 905 personel Polri (200 personel Polda dan 705 personel Polres jajaran), 154 personel TNI, dan 518 personel dari instansi lainnya. 

    “Kita harus memastikan keamanan dan kelancaran arus mudik dan balik, menjamin keselamatan seluruh pengguna jalan, serta menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok agar masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan tenang, nyaman dan sejahtera” tegasnya. 

    “Sebanyak 44 pos pengamanan akan didirikan di seluruh wilayah Kaltara. Pos-pos tersebut terdiri dari pos pelayanan untuk pemudik, pos pengamanan untuk menjaga keamanan dan ketertiban, dan pos terpadu untuk koordinasi antarinstansi,” tambah dia..

    Selain itu, pengamanan moda transportasi laut dan perairan juga menjadi perhatian utama mengingat jalur ini merupakan moda utama bagi masyarakat Kalimantan Utara. Oleh karena itu, pengawasan ketat terhadap kelayakan kapal, kapasitas penumpang, serta patroli perairan akan dilakukan oleh Ditpolairud, TNI AL, dan Basarnas. 

    “Saya mengajak seluruh elemen Polri, TNI, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya untuk meningkatkan koordinasi dalam menciptakan perayaan Idulfitri yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh masyarakat Kaltara. Kerja sama yang kuat dan komitmen yang tinggi, pengamanan Idulfitri 1446 H diharapkan dapat berlangsung dengan baik dan sukses,” kata dia.

  • Saat Dasco hingga Sri Mulyani Turun Gunung Redam Gejolak IHSG

    Saat Dasco hingga Sri Mulyani Turun Gunung Redam Gejolak IHSG

    Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat ‘kebakaran’ pada Selasa (18/3/2024) hingga membuat Bursa Efek Indonesia (BEI) harus menghentikan perdagangan sementara (trading halt) untuk pertama kalinya sejak 2020. Beberapa anak buah Presiden Prabowo Subianto bahkan harus ‘turun gunung’ untuk meredam gejolak di pasar modal. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, IHSG ditutup melemah 3,84% ke level 6.223,39 pada Selasa (18/3), dengan 118 saham menguat, 554 saham melemah, dan 139 saham stagnan.

    Sebelumnya, IHSG sempat anjlok 6,12% pada sesi I perdagangan, memaksa BEI melakukan trading halt selama 30 menit. Sesuai regulasi BEI, suspensi perdagangan diberlakukan jika IHSG turun lebih dari 5%.

    Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan IHSG terperosok, salah satunya adalah isu-isu aktual yang berkembang.

    Pertama, ada Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI. Agung menyebut bahwa hal ini utamanya berkaitan mengenai soal supremasi sipil yang dianggap terancam. 

    Pasalnya, sebagai informasi, RUU ini dikhawatirkan dapat menghidupkan kembali Dwifungsi ABRI, meskipun Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi telah membantah anggapan tersebut. Adapun, pada Selasa (18/3), Komisi I DPR RI menyetujui revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI untuk dibawa ke tingkat paripurna.

    “Kedua, terdapat keraguan dalam pengelolaan Danantara dengan dana jumbo tersebut. Keraguan ini juga terjadi di tengah maraknya kasus-kasus korupsi di BUMN,” ujar Hadi kepada Bisnis, Selasa (18/3/2025). 

    Adapun, Presiden Prabowo Subianto sempat mengatakan bahwa Danantara memiliki dana kelolaan hingga US$900 miliar atau setara dengan Rp14.715 triliun. Bahkan, beberapa saat lalu, ramai juga soal korupsi Pertamina. 

    Ketiga, dikatakan bahwa terdapat beberapa program mercusuar yang menelan biaya besar. Sebab demikian, muncul kekhawatiran masyarakat terhadap pengelolaan dana jumbo tersebut. 

    “Apakah bisa bertanggung jawab atau malah mengulang kejadian-kejadian yang sudah-sudah soal korupsinya marak,” imbuhnya. 

    Terakhir, dia juga mengatakan bahwa terdapat praktik nepotisme yang terjadi di kemudian hari. Menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) sempat dikaitkan dengan penurunan IHSG, Hadi menilai tidak ada korelasi langsung antara kebijakan tersebut dan kinerja pasar modal.

    Adapun, Isu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mundur, menurut Hadi, juga menjadi salah satu alasan mengapa pasar di Tanah Air bergejolak. 

    Perbesar

    Anak Buah Prabowo Berjibaku ‘Padamkan’ IHSG 

    Kemerosotan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) membuat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco, bersama Ketua Komisi XI Misbakhun dan sejumlah anggota Komisi XI, mengunjungi Bursa Efek Indonesia (BEI).

    Rombongan DPR disambut oleh Direktur Utama BEI Iman Rachman beserta jajaran direksi lainnya sekira pukul 13.39 WIB. Saat tiba, IHSG terpantau berada di level 6.200, atau turun 4,19% dibandingkan sesi sebelumnya.

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan respons soal trading halt yang diberlakukan BEI setelah IHSG amblas hingga lebih dari 5%

    “Menyikapi pembekuan otomatis dari akibat koreksi dari IHSG 5% yang emang otomatis dan bukan kali ini saja, udah pernah pas Covid-19. Pada hari ini, [kami] memberikan dukungan dan support meyakinkan kepada pasar agar tetap tenang. Bahwa kemudian kami akan mendukung pemerintah untuk mengambil langkah perlu dengan tempo yang sesingkat-singkatnya agar pasar kembali meningkat,” kata Dasco di BEI, Selasa (18/3/2025). 

    Selain itu, Dasco juga memastikan Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak akan mundur di tengah dinamika ekonomi yang terjadi. Dia juga menegaskan kondisi fiskal Indonesia tetap kuat.

    “Kalo ditanya persepsi investor luar saya kurang paham, tapi kalau soal Bu Sri Mul, saya pastikan tidak akan mundur dan fiskal kita kuat,” ujar Dasco. 

    Pernyataan itu merespons berbagai spekulasi terkait kebijakan fiskal dan dinamika pasar keuangan belakangan ini. Menurut Dasco, pemerintah tetap berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi nasional.

    Ketua Komisi XI Misbakhun menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk memberikan respons positif terhadap kondisi pasar dan meredam kepanikan akibat penurunan tajam IHSG.

    “Kami ingin menciptakan respons positif terhadap bursa, tidak ada kepanikan apa pun,” ujar Misbakhun kepada wartawan di BEI, Selasa (18/3/2025).

    Di lokasi berbeda, Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ke Istana Kepresidenan, Selasa (18/3/2025). Pemanggilan Airlangga menjadi menarik di tengah IHSG yang anjlok hingga 6,2%

    Menurut pantauan Bisnis, Airlagga tiba di lingkungan Istana Kepresidenan sejak pukul 15.46 WIB dengan mengenakan jas berwarna hitam. Dengan derap langkah sigap. Airlangga terlihat terburu-buru untuk menemui Kepala Negara.

    Saat ditanyai mengenai kondisi IHSG, mantan Ketua Umum partai Golongan Karya (Golkar) itu menyebut bahwa ketibaannya memang akan melaporkan kondisi-kondisi ekonomi yang tengah berkembang. 

    “Tentu perkembangan perekonomian akan dilaporkan ke Bapak Presiden,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (17/3/2025).

    Airlangga pun optimistis bahwa dari segi fundamental keadaan perekonomian kuat sehingga apabila terjadi penurunan IHSG memang terjadi di seluruh Negara.

    “Ini terjadi di berbagai negara saham naik turun itu biasa dan saham-saham negara lain minggu lalu turun cukup dalam dan sekarang mungkin kita yang kemarin belum terlalu kena. Namun, sekarang kena imbas satu dua hari,” tandasnya. 

    Dalam kesempatan itu, Airlangga juga menepis isu terkait dirinya dan Menkeu Sri Mulyani yang dikabarkan mundur dari kabinet Prabowo. Airlangga memastikan dirinya akan tetap bekerja bersama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    “Pertama, saya tetap bekerja konsentrasi bekerja dan tidak ada rencana mundur,” ujarnya. 

    Tak hanya itu, Airlangga juga menekankan bahwa isu serupa yang melibatkan nama Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mundur dari kabinet juga dipastikan olehnya adalah hoaks.

    “Bu Sri Mulyani juga sudah saya komunikasi tadi siang, beliau juga sedang bekerja penuh. Jadi hoaks itu [kami mundur],” tandas Airlangga.

    Pada sore hari, Menkeu Sri Mulyani dan jajaran petinggi Kementerian Keuangan langsung menggelar konferensi pers terkait kondisi ekonomi terkini. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani langsung menjawab rumor mundur dari kabinet. Namun, dia menegaskan bahwa tetap bekerja untuk pemerintahan Prabowo.

    “Banyak rumor mengenai posisi saya, sampai sekarang saya tetap fokus menjalankan tugas negara, kepercayaan presiden untuk mengelola APBN dan keuangan negara secara profesional,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers hasil lelang SUN di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    Dia tidak menampik rumor itu, tidak juga membenarkannya dalam pernyataan pertamanya. Setelah itu, awak media kembali memastikan maksud pernyataannya, Sri Mulyani berkelakar bahwa dia berdiri di tempat itu menyampaikan konferensi pers dan tidak mundur dari tempatnya.

    “Saya tegaskan, saya ada di sini, berdiri dan tidak mundur, iya kan? Saya tegaskan saya mengelola APBN, dan bersama-sama dengan tim Kementerian Keuangan terus menjaga keuangan negara,” ujar Sri Mulyani.

    Bagaimana Seharusnya Pemerintah Merespon?

    Direktur Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Hendri Satrio di platform X (Twitter) yakni @satriohendri ikut berkomentar soal amblasnya IHSG yang direspons oleh Wakil Ketua DPR RI ke BEI. 

    “Pasar saham anjlok itu tanda pasar gak punya TRUST ke pemerintah. Gak bisa diselesaikan dengan langkah politik,” tulis @satriohendri. 

    Senada dengan Satrio, Agung Baskoro menuturkan bahwa sentimen negatif pasar menurutnya tidak direspon dengan aksi politik, namun juga dari aksi ekonomi dari pemerintah. 

    Dia kemudian berpendapat bahwa pemerintah perlu memperbaiki komunikasi publik ke semua jajarannya, mulai dari Presiden, Menteri, hingga ke level birokrasi terbawah. Hal ini diperlukan karena pasar membutuhkan kepastian, arah dalam bagaimana pemerintah berjalan dan menghindari kegaduhan yang selama ini mengemuka. 

    Selain itu, penegakan hukum terhadap kasus korupsi juga harus diperkuat. Hal ini agar pasar dapat nyaman berinvestasi di Indonesia. 

    Dia memberi contoh jika hukuman kepada koruptor rendah, lemah, tidak mencerminkan komitmen masyarakat yang sudah jenuh dengan kasus-kasus korupsi tersebut, dia khawatir pemerintah akan mendapat tantangan luar biasa di internal.

    “Terlepas ada tantangan eksternal yang luar biasa,” ujar Agung, merujuk pada kepemimpinan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump serta konflik geopolitik. “Terakhir, isu-isu maupun rumor-rumor yang berkembang di masyarakat menurutnya harus disudahi. Misalnya seperti soal reshuffle ataupun kinerja tim kabinet di bidang ekonomi.
     

  • Waspadai Tanda-tanda Kerusakan Ginjal Tak Biasa, Termasuk Bau Mulut Seperti Ini

    Waspadai Tanda-tanda Kerusakan Ginjal Tak Biasa, Termasuk Bau Mulut Seperti Ini

    Jakarta –

    Ginjal memainkan peran krusial dalam menyaring racun, menjaga keseimbangan cairan, serta mengatur tekanan darah dan produksi sel darah merah, sehingga berperan besar dalam kesehatan tubuh secara keseluruhan.

    Oleh karena itu, memahami tanda-tanda awal kerusakan ginjal sangat penting agar masalah dapat terdeteksi sejak dini dan penanganan medis dapat dilakukan lebih cepat untuk mencegah komplikasi yang lebih serius.

    Konsultan senior dari Rumah Sakit Sharda, Noida, India, dr Shrey Kumar Srivastav menjelaskan terdapat beberapa gejala tak biasa yang perlu diwas’padai. Dikutip dari OnlyMyHealth, berikut penjelasannya.

    1. Muncul Rasa Logam yang Berkepanjangan di Mulut

    Rasa logam yang terus-menerus atau bau mulut yang tak kunjung hilang bisa jadi merupakan tanda kerusakan ginjal. Hal ini terjadi karena penumpukan racun dalam aliran darah yang dikenal sebagai uremia, mengubah persepsi rasa dan bau napas.

    2. Kulit Gatal dan Kering

    Kulit gatal pada dasarnya dapat disebabkan oleh sejumlah faktor. Namun, kulit gatal yang disertai kekeringan dan iritasi yang terus-menerus dapat mengindikasikan disfungsi ginjal.

    Ginjal berperan dalam menjaga keseimbangan mineral dan cairan dalam tubuh. Jika terjadi kerusakan, ketidakseimbangan kalsium dan fosfor dapat terjadi, yang kemudian dapat memicu masalah kulit yang serius.

    3. Pembengkakan Tak Biasa

    Retensi cairan merupakan gejala umum penyakit ginjal, tetapi tidak selalu muncul di area seperti pergelangan kaki dan kaki. Pembengkakan pada wajah, tangan, atau bahkan di sekitar mata dapat menjadi tanda awal penurunan fungsi ginjal.

    4. Sesak Napas

    Jika merasa terengah-engah setelah melakukan aktivitas ringan, hal ini mungkin bisa berkaitan dengan kerusakan ginjal.

    Ginjal mengatur kadar cairan dalam tubuh. Apabila organ tersebut tak berfungsi dengan baik, cairan berlebih dapat terkumpul di paru-paru yang menyebabkan kesulitan bernapas.

    5. Kelelahan yang Tidak Diketahui Penyebabnya

    Penyakit ginjal kronis dapat menyebabkan penurunan produksi sel darah merah, yang dapat memicu anemia. Kondisi ini mengurangi pasokan oksigen ke otak dan otot, sehingga memicu kelelahan terus-menerus, kesulitan berkonsentrasi, serta perasaan pikiran yang kabur.

    6.Bau Napas Seperti Amonia

    Bau napas yang menyerupai amonia dapat menjadi indikasi penyakit ginjal stadium lanjut. Ketika ginjal gagal menyaring limbah dengan optimal, senyawa yang mengandung nitrogen menumpuk di dalam tubuh, menyebabkan bau napas tidak sedap yang menyerupai urine atau amonia.

    7. Sering Kram Otot

    Ketidakseimbangan elektrolit, seperti rendahnya kadar kalsium dan tingginya kadar fosfor, dapat memicu kram atau kejang otot yang sering terjadi. Jika mengalami kondisi ini tanpa alasan yang jelas, sebaiknya segera pergi ke dokter untuk diperiksa lebih lanjut.

    8. Merasa Kedinginan Sepanjang Waktu

    Orang dengan penyakit ginjal sering melaporkan merasa sangat dingin, bahkan di lingkungan yang hangat. Hal ini terkait dengan anemia, yang mengurangi pasokan oksigen ke jaringan, yang menyebabkan sensasi dingin terus-menerus.

    (suc/suc)