Xcloud.id

Organisasi: PERSEPSI

  • Ketua Komisi XI DPR Ajak Investor Tetap Optimistis soal Ekonomi RI

    Ketua Komisi XI DPR Ajak Investor Tetap Optimistis soal Ekonomi RI

    Jakarta –

    Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengajak para investor di Bursa Efek Indonesia (BEI) tetap optimistis terhadap perekonomian nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto. Legislator Partai Golkar itu menyatakan tidak ada indikasi yang membuat investor harus bersikap pesimistis.

    Menurut Misbakhun, penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga 5 persen yang memicu pembekuan sementara perdagangan (trading halt) di BEI pada Selasa lalu (18/3) lebih disebabkan sentimen dan persepsi yang jauh dari fundamental ekonomi nasional.

    “Apakah pantas negara sebesar Indonesia, di-drive (disetir) dari satu isu ke isu yang lain yang ditopang isu dan rumor, tidak ditopang oleh fundamental ekonomi itu sendiri?” kata Misbakhun dalam keterangan tertulis, Minggu (23/3/2025).

    Misbakhun lalu membeberkan data dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Bank Indonesia (BI). Mengutip hasil survei LPS pada Februari 2025, Misbakhun menyebut kepercayaan konsumen kembali ke level optimistis. Indeks kepercayaan konsumen pada angka 107,1.

    Adapun indeks situasi saat ini pada angka 84,8, sedangkan indeks ekspektasi di angka 123,9. Menurut Misbakhun, data LPS itu menunjukkan optimisme yang jelas dan terukur.

    “Retail memang masih mengalami kontraksi terbatas, tetapi penjualan semen mulai pulih, penjualan otomotif mengalami pemulihan, PMI (Purchasing Managers Index, red) manufaktur melanjutkan ekspansi, bahkan neraca perdagangan kita naik,” jelasnya.

    “Sektor padat karya juga memberikan arah kepada kita menuju optimisme,” ucapnya.

    Misbakhun juga memperlihatkan data lain dari BI, yakni stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran yang terjaga. Selain itu, aliran masuk (inflow) ke Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang menunjukkan pergeseran angka positif.

    Data lain dari BI yang menunjukkan hal positif ialah kredit perbankan tetap tumbuh. Mengutip data BI, Misbakhun mengatakan Kredit Likuiditas Makroprudensial (KLM) tetap tinggi.

    KLM merupakan kebijakan BI untuk mendorong perbankan menyalurkan kredit kepada sektor-sektor prioritas. BI akan meningkatkan insentif KLM dana pihak ketiga (DPK) menjadi 5 persen per 1 April 2025. Data BI juga memperlihatkan tren penggunaan transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

    Soal APBN 2025, Misbakhun menegaskan angkanya tetap meski Presiden Prabowo melakukan penajaman pada beberapa pos anggaran. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu menegaskan APBN 2025 tetap pada volume yang sama, Rp 3.621,3 triliun.

    Misbakhun menambahkan DPR akan mengawal defisit APBN 2025 tetap di angka 2,53 persen dari PDB. Menurut dia, data makroekonomi Indonesia, baik dari sisi kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal, tidak semestinya disikapi secara pesimistis.

    “Pesan ini harus sampai ke pelaku pasar di bursa saham kita,” imbuhnya.

    (maa/taa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • AHY: UU TNI tidak akan bawa Indonesia ke era dwifungsi ABRI

    AHY: UU TNI tidak akan bawa Indonesia ke era dwifungsi ABRI

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menilai RUU TNI yang baru saja disahkan beberapa hari lalu tidak akan membawa Indonesia menuju era dwifungsi ABRI layaknya orde baru.

    “Tidak benar kalau kemudian ini akan mengembalikan ke masa orde baru dwifungsi ABRI. Memang simpang siur narasi yang beredar di masyarakat luas dan sebetulnya kita harus bisa melihat dengan sabar dan detail apa saja yang menjadi perbedaan dari UU sebelumnya,” kata Agus saat ditemui di lingkungan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu.

    Menurut pria yang akrab disapa AHY ini, RUU TNI yang baru disahkan justru membatasi perwira TNI dalam memasuki instansi sipil.

    Hal tersebut, lanjut AHY, justru akan memperjelas koridor TNI agar tidak merambah lagi ke jabatan di kementerian atau lembaga lain di luar yang diatur UU.

    “Lembaga lembaga tersebut juga masih banyak peran yang bisa dijalankan dan memang ada relevansinya dengan tugas tugas TNI khususnya dalam operasi militer selain perang (OMSP),” jelas pria peraih penghargaan Adhi Makayasa Akmil angkatan 2000 ini.

    Di satu sisi, AHY memahami masih banyak masyarakat yang salah persepsi dalam mengartikan seluruh pasal dalam UU TNI. Karenanya dia berharap ada UU TNI ini dapat disosialisasikan dengan maksimal sehingga masyarakat tahu tujuan utama dari UU tersebut.

    Untuk diketahui, daftar lembaga yang bisa dimasuki prajurit aktif berdasar revisi UU TNI.

    Daftar Kementerian/Lembaga eksisting:

    1. Koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara

    2. Pertahanan Negara termasuk Dewan Pertahanan Nasional

    3. Sekretaris Militer Presiden (dalam revisi UU TNI menjadi Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden)

    4. Intelijen Negara,

    5. Siber dan/atau Sandi Negara,

    6. Lembaga Ketahanan Nasional,

    7. Search and Rescue (SAR) Nasional,

    8. Narkotika Nasional, dan

    9. Mahkamah Agung,

    Daftar 5 Kementerian/Lembaga tambahan:

    1. Pengelola Perbatasan,

    2. Penanggulangan Bencana,

    3. Penanggulangan Terorisme,

    4. Keamanan Laut, dan

    5. Kejaksaan Republik Indonesia.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Misbakhun ajak pelaku pasar tetap percaya saham Himbara

    Misbakhun ajak pelaku pasar tetap percaya saham Himbara

    Justru saat bank-bank Himbara ini dalam performance terbaik mereka, sahamnya terkoreksi cukup dalam.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meyakinkan pelaku pasar modal tetap mempercayai bank-bank BUMN yang dikonsolidasikan ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Menurut Misbakhun, kemunculan Danantara semestinya tidak menyebabkan lembaga keuangan yang berhimpun di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memperoleh sentimen negatif.

    “Justru saat bank-bank Himbara ini dalam performance terbaik mereka, sahamnya terkoreksi cukup dalam. Fundamental korporasi mereka sangat bagus, tetapi apakah pantas dihukum (penurunan nilai) begitu dalamnya lewat harga sahamnya yang terdeskripsi di indeks itu?” ujar Misbakhun dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Saat berbicara sebagai narasumber Capital Market Forum 2025 bertema Optimisme Pasar Modal RI di Tengah Perang Dagang Jilid II di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (21/3), dia lantas mencontohkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang berkinerja cemerlang sehingga mampu membukukan laba bersih lebih dari Rp60 triliun pada tahun 2024.

    Meski demikian, lanjut dia, nilai saham emiten berkode BBRI itu justru merosot.

    “Jadi, apakah penurunan nilai saham didasarkan pada fundamental korporasinya, atau persepsi yang terus dikembangkan untuk menggerus kepercayaan?” ujarnya.

    Menurut dia, pembentukan Danantara merupakan keputusan politik untuk mendorong BUMN lebih aktif. Oleh karena itu, DPR RI dan Pemerintah merevisi Undang-Undang BUMN.

    Misbakhun menegaskan bahwa pemilik saham Danantara tetap pemerintah. Sebelumnya, saham pemerintah di BUMN dikuasakan kepada Menteri Keuangan. Selanjutnya Menteri Keuangan menguasakan saham tersebut kepada Menteri BUMN.

    “Kemudian dioperasionalkan oleh masing-masing BUMN. Secara teoretis, negara tidak boleh hadir di pasar secara langsung sehingga Pemerintah harus punya agennya di market,” kata Misbakhun.

    Selain itu, Misbakhun juga menyebut Danantara hadir untuk menarik talenta profesional bersedia bekerja di BUMN.

    Ia mengungkapkan banyak talenta hebat lulusan luar negeri menjadi takut berkarier di BUMN karena khawatir bakal terkena kasus hukum ketika menjalankan aksi korporasi perusahaan pelat merah yang akhirnya merugi.

    “Makanya, kami mengambil keputusan politik bahwa investasi itu yang merugi tidak semata-mata di-recently kerugian negara demi melindungi profesional ketika dia menjalankan proses bisnis secara profesional. Namanya investasi, ada saatnya rugi, ada saatnya untung,” imbuh Misbakhun.

    Oleh karena itu, dia berharap seluruh pihak mau mendukung kinerja Danantara demi memajukan bangsa.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Program Makan Bergizi Gratis Dinilai Tak Ganggu APBN, Ini Alasannya Regional 22 Maret 2025

    Program Makan Bergizi Gratis Dinilai Tak Ganggu APBN, Ini Alasannya Regional 22 Maret 2025

    Program Makan Bergizi Gratis Dinilai Tak Ganggu APBN, Ini Alasannya
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa program
    Makan Bergizi Gratis
    (
    MBG
    ) yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan program mulia yang penting untuk masa depan generasi Indonesia dan tidak akan mengganggu perekonomian nasional, termasuk APBN.
    Misbakhun pun menyesalkan kritik yang dilontarkan berbagai pihak, termasuk dari Bank Dunia, terhadap
    program MBG
    .
    “Bank Dunia mengkritik MBG, dianggap mengganggu kesinambungan fiskal kita,” kata Misbakhun seperti dilansir Antara, Sabtu (22/3/2025).
    Ia menilai kekhawatiran terhadap MBG terlalu dibesar-besarkan dan justru digunakan untuk mendistorsi persepsi publik terhadap kondisi fiskal.
    “Seakan-akan kalau kita menjalankan MBG, fiskal kita terganggu,” ujarnya.
    Meski dikritik, Misbakhun menyebut MBG sebagai program ikonis Prabowo untuk menjamin kecukupan gizi anak-anak Indonesia, khususnya usia TK hingga SD, demi mencegah stunting dan membentuk generasi sehat dan kuat secara fisik maupun mental.
    “Umur nol sampai 1.000 hari jangan sampai kena stunting,” kata legislator dari Dapil Jawa Timur II itu.
    Misbakhun menilai MBG sebagai program mulia yang terus disudutkan.
    Menurutnya, MBG tidak akan membebani APBN karena didukung oleh Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN 2025.
    “Pak Presiden ingin itu (APBN) lebih produktif, salah satu yang bisa didapatkan ialah Rp 100 triliun ditambahkan ke belanja program Makan Bergizi Gratis,” ungkapnya.
    Ia juga menambahkan bahwa upaya pemerintah untuk menjaga APBN tetap sehat dilakukan melalui optimalisasi PNBP dan peningkatan rasio pajak tanpa menaikkan tarif, melainkan lewat peningkatan kepatuhan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Minta Jajaran Perbaiki Komunikasi, Hasan Nasbi Disorot Karena Teror Kepala Babi

    Prabowo Minta Jajaran Perbaiki Komunikasi, Hasan Nasbi Disorot Karena Teror Kepala Babi

    Bisnis.com, JAKARTA — Komunikasi publik menjadi salah satu kunci keberhasilan program pemerintah. Tanpa adanya komunikasi yang baik, masyarakat bisa salah persepsi dan pada akhirnya menimbulkan protes bahkan demonstrasi.

    Presiden Prabowo Subianto menyadari hal itu. Dia memerintahkan jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih untuk memperbaiki komunikasi mereka kepada publik.

    Alasannya, Presiden menilai komunikasi pemerintah kepada publik terutama menyangkut kebijakan-kebijakan dan terobosan-terobosan pemerintah masih kurang sempurna dan intensif.

    “Mungkin karena banyaknya inisiatif, banyaknya terobosan kita, banyaknya kebijakan kita, mungkin narasi ke rakyat, mungkin kurang sempurna, kurang intensif. Ini saya kira kita perlu perbaiki komunikasi kita kepada rakyat,” kata  Prabowo dilansir dari Antara, Sabtu (22/3/2025).

    Meski demikian, Presiden tetap memuji kinerja menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih beserta para kepala badan. “Saya terus terang saja sangat terkesan dengan banyaknya kebijakan yang bisa kita keluarkan dalam waktu singkat, dan ini karena kerja keras para menteri, para wakil menteri, para kepala badan,” kata Presiden Prabowo.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga mengingatkan jajarannya untuk menerima seluruh masukan dari publik, termasuk kritik-kritik yang diberikan oleh masyarakat. Presiden mengingatkan jangan sampai pemerintah diadu domba dengan rakyat.

    “Kita atasi perbedaan dengan musyawarah. Kita terima kritik dengan besar hati, tetapi kita jangan mau diadu domba. Kita harus bekerja dengan baik untuk rakyat kita,” kata Prabowo.

    Kontrovesi Hasan Nasbi 

    Di tengah upaya Prabowo membenahi cara berkomunikasi jajarannya, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi justru mengeluarkan pernyataan yang menuai polemik ketika merepons teror kepala bagi kepada jurnalis Tempo. Alih-alih mengutuk, Hasan justru meminta jurnalis Tempo memasak kiriman kepala babi yang dikirim oleh orang tidak dikenal.

    “Sudah dimasak aja,” tegas Hasan.

    Hasan menilai kasus ini bukan menjadi ancaman bagi wartawan. Penyebabnya, dia menjelaskan bahwa melihat sikap jurnalis yang diteror tersebut mengunggah cerita di media sosial tampak santai menanggapi teror kepala babi.

    “Saya lihat ya saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, itu dia justru minta dikirimin daging babi. Ya sama artinya dia ga terancam kan. buktinya dia bisa bercanda. Kirimin daging babi,” tuturnya.

    Kebebasan Pers Era Prabowo

    Kendati demikian, Hasan menegaskan bahwa pemerintah tidak terkait dengan kejadian tersebut dan tidak ingin dikait-kaitkan dengan hal itu.  

    “Kami sudah mengetahui bahwa hal ini telah diadukan ke Dewan Pers. Tapi kita kan tidak tahu, ini masalah mereka dengan entah siapa, entah siapa yang mengirim. Buat saya, tidak bisa kita tanggapi apa-apa. Ini problem mereka, entah dengan siapa,” ujar Hasan.  

    Dia juga menyoroti bahwa reaksi penerima teror pun terkesan santai, sehingga tidak perlu dibesar-besarkan.

    “Apakah itu benar-benar ancaman atau hanya lelucon? Saya lihat juga mereka menanggapinya dengan jokes. Jadi menurut saya, tidak usah dibesar-besarkan,” tambahnya.  

    Hasan menegaskan bahwa kebebasan pers di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap terjaga. Dia menepis anggapan bahwa ada tekanan atau intimidasi terhadap media.

    Hasan juga mencontohkan bahwa media seperti Tempo masih bebas menulis berita kritis dan menyiarkan program seperti Bocor Alus. “Itu artinya pemerintah tidak ikut campur, tidak mengganggu sama sekali,” ujarnya

  • Misbakhun Minta Investor di BEI Tidak Terpengaruh Rumor dan Persepsi – Halaman all

    Misbakhun Minta Investor di BEI Tidak Terpengaruh Rumor dan Persepsi – Halaman all

    Hasiolan EP/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengajak para pelaku pasar modal di Bursa Efek Indonesia (BEI) tetap optimistis terhadap perekonomian nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto.

    Legislator Partai Golkar itu menyatakan tidak ada indikasi yang membuat  investor di bursa harus bersikap pesimistis.

    Misbakhun menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara pada Capital Market Forum 2025 bertema ‘Optimisme Pasar Modal RI di Tengah Perang Dagang Jilid II’ yang diselenggarakan CNBC Indonesia di BEI, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Menurut Misbakhun, penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga 5 persen yang memicu pembekuan sementara perdagangan (trading halt) di BEI pada Selasa lalu (18/3/2025) lebih disebabkan sentimen dan persepsi yang jauh dari fundamental ekonomi nasional.

    “Apakah pantas negara sebesar Indonesia, di-drive (disetir) dari satu isu ke isu yang lain yang ditopang isu dan rumor, tidak ditopang oleh fundamental ekonomi itu sendiri?” ujar Misbakhun.

    Peraih gelar doktor ilmu ekonomi itu pun membeber data dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Bank Indonesia (BI). Data tersebut sudah dibedah dalam rapat kerja Komisi XI DPR dengan LPS dan BI pada Rabu (19/3/2025) dan Kamis (20/3/2025). 

    Mengutip hasil survei LPS pada Februari 2025, Misbakhun menyebut kepercayaan konsumen kembali ke level optimistis. Indeks kepercayaan konsumen pada angka 107,1.

    Adapun indeks situasi saat ini pada angka 84,8, sedangkan indeks ekspektasi di angka 123,9. Menurut Misbakhun, data LPS itu menunjukkan optimisme yang jelas dan terukur. 

    “Retail memang masih mengalami konstraksi terbatas, tetapi penjualan semen mulai pulih, penjualan otomotif mengalami pemulihan, PMI (Purchasing Managers Index, red) manufaktur melanjutkan ekspansi, bahkan neraca perdagangan kita naik,” tutur Misbakhun.

    Selain itu, Misbakhun juga membeber data dari BI. Menurut dia, sektor konsumsi rumah tangga memang terganggu.

    Namun, produk domestik bruto (PDB) Indonesia masih terjaga di tengah ketidakpastian yang tinggi. “Sektor padat karya juga memberikan arah kepada kita menuju optimisme,” imbuhnya.

    Misbakhun juga memperlihatkan data lain dari BI, yakni stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran yang terjaga. Selain itu, aliran masuk (inflow) ke Surat Berharga Negara (SBN) dan  Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang menunjukkan pergeseran angka positif. 

    Per Kamis (20/3/2025), cadangan devisa Indonesia juga sangat tinggi karena mencapai USD 156 miliar. “The highest, tertinggi dalam sejarah devisa yang dimiliki Indonesia,” ucapnya.

    Angka inflasi, tambah Misbakhun, juga terkendali. “Dijaga tetap rendah,” katanya.

    Data lain dari BI yang menunjukkan hal positif ialah kredit perbankan tetap tumbuh. Mengutip data BI, Misbakhun mengatakan Kredit Likuiditas Makroprudensial (KLM) tetap tinggi.

    KLM merupakan kebijakan BI untuk mendorong perbankan menyalurkan kredit kepada sektor-sektor prioritas. BI akan meningkatkan insentif KLM dana pihak ketiga (DPK) menjadi 5 persen per 1 April 2025.

    “Likuiditas perbankan memadai, NPL (non-performing loan, red ) tetap rendah. Kecukupan modal perbankan tinggi,” tambah Misbakhun. 

    Data BI juga memperlihatkan tren penggunaan transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). “Walaupun situasinya mengalami penurunan, volume transaksi QRIS tetap tumbuh tinggi,” katanya.

    Soal APBN 2025, Misbakhun menegaskan angkanya tetap meski Presiden Prabowo melakukan penajaman pada beberapa pos anggaran. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu menegaskan APBN 2025 tetap pada volume yang sama, Rp 3.621,3 triliun.

    Misbakhun menambahkan DPR akan mengawal defisit APBN 2025 tetap di angka 2,53 persen dari PDB. Menurut dia, data makroekonomi Indonesia, baik dari sisi kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal, tidak semestinya disikapi secara pesimistis. 

    “Pesan ini harus sampai ke pelaku pasar di bursa saham kita,” katanya. (/*)

  • Hasan Nasbi: Saya Bukan Mengecilkan Kebebasan Pers, tapi Mengecilkan Peneror!

    Hasan Nasbi: Saya Bukan Mengecilkan Kebebasan Pers, tapi Mengecilkan Peneror!

    Hasan Nasbi: Saya Bukan Mengecilkan Kebebasan Pers, tapi Mengecilkan Peneror!
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO) Hasan Nasbi menegaskan, pernyataan “dimasak saja” yang diucapkannya terkait
    teror kepala babi
    ke redaksi Tempo, bukanlah bentuk mengecilkan kebebasan pers.
    Pernyataan Hasan itu justru ditujukan untuk mengecilkan pihak yang mengirim kepala babi tersebut.
    “Jadi, saya bukan mengecilkan kebebasan pers, tapi justru kita harus mengecilkan si peneror,” ungkap Hasan kepada Kompas,com, Sabtu (22/3/2025).
    Hasan bermaksud, dengan mengatakan agar kepala babi tersebut dimasak saja, membuat pelaku tidak mencapai tujuannya, yakni menebar teror.
    “Menurut saya, kalau benar dimasak, bisa jedot-jedotin kepala itu si peneror. Gagal deh, kata dia, begitu kan,” lanjut Hasan.
    Pernyataan Hasan itu pula sejalan dengan respons salah seorang jurnalis perempuan Tempo, Francisca Christy Rosana, terhadap teror kepala babi tersebut.
    Diketahui, melalui akun X, Francisca merespons teror kepala babi itu dengan candaan. Berikut ini unggahan Fransisca:
    “Lain kali ngirim jangan kepala babi, daging babi gitu lho yg enak. Mana telinganya sudah ga ada,” tulis Cica, sapaan akrabnya.
    Menurut Hasan, Fransisca sudah menyikapi teror ini dengan benar.
    “Saya tuh jarang lho setuju sama Tempo. Tapi kali ini saya setuju dengan cara Francisca merespons teror itu. Supaya yang meneror itu kehabisan akal dan stres karena KPI-nya enggak kesampaian,” ujar Hasan.
    Ia pun mendorong kasus teror kepala babi ini diusut tuntas oleh kepolisian supaya motif si pengirim dapat terungkap jelas sehingga persepsi publik tidak semakin liar.
    Diberitakan sebelumnya, redaksi Tempo mendapat kiriman seonggok kepala babi dengan kondisi kedua telinganya terpotong melalui paket dari orang tak dikenal.
    Kepala babi itu dibungkus dengan kardus, styrofoam, dan plastik. Tidak ada surat yang mengiringi paket, hanya sebuah kata “Cica” — mengacu pada seorang jurnalis dan host sinar Bocor Alur Politik Tempo, Francisca Christy Rosana alias Cica.
    Adapun paket diterima pihak keamanan kantor pada Rabu (19/3/2025), dan baru diterima Cica pada Kamis (20/3/2025) sore, sekembalinya dari liputan.
    Saat dibuka, bau busuk menguar. Redaksi Tempo lantas membawanya ke luar ruangan, karena khawatir membahayakan. Setelah dibuka, tampak kepala babi yang masuk terbungkus plastik lekat-lekat.
    “Nah di kantor dibuka, baunya menyengat. Sehingga itu dibawa ke luar, lalu dibuka. Ya itu isinya kepala babi,” kata Wakil Pemimpin Redaksi Tempo, Bagja Hidayat saat dihubungi, Kamis (20/3/2025).
    Mengenai peristiwa itu, wartawan lantas bertanya kepada Hasan Nasbi sebagai perwakilan pemerintah. Sebab, ada dugaan bahwa kepala babi itu merupakan simbol teror bagi kebebasan pers di Indonesia.
    Tetapi, Hasan hanya menjawab singkat “dimasak saja”.
    “Sudah dimasak aja, sudah dimasak aja,” ucap Hasan, semalam.
    Hasan kemudian meminta masalah itu tidak dibesar-besarkan mengingat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen terhadap kebebasan pers.
    “Ada yang dihalang-halangi bikin berita? Kalau enggak ada yang dihalang-halangi bikin berita, itu artinya kebebasan pers kita bagus. Ada yang di-stop buat bikin berita dan wawancara? Enggak ada. Itu artinya kebebasan pers kita bagus,” beber Hasan.
    Redaksi Tempo sendiri telah resmi melaporkan peristiwa teror pengiriman kepala babi ke Bareskrim Polri pada Jumat (21/3/2025).
    Laporan bernomor STTL/153/III/2025/BARESKRIM tersebut telah diterima pihak Bareskrim pada Jumat sore.
    “Jadi, pasalnya tadi yang dipakai pasal 18 ayat 1 pasal pidana di pers yang menghambat kerja jurnalistik, itu ancaman pidananya dua tahun penjara,” ujar Erick saat dihubungi Kompas.com, Jumat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • MenPAN-RB Minta Instansi Cepat-cepat Angkat CASN, Paling Lambat Oktober

    MenPAN-RB Minta Instansi Cepat-cepat Angkat CASN, Paling Lambat Oktober

    Jakarta –

    Pemerintah telah mengumumkan percepatan pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) 2024. Terkait ini, seluruh instansi pusat dan daerah diminta segera melakukan simulasi. Pengangkatan calon pegawai negeri sipil diselesaikan paling lambat pada Juni 2025, sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paling lambat diselesaikan pada Oktober 2025.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menyampaikan penyelesaian pengangkatan ini harus sesuai dengan jadwal terbaru, dan sesuai kesiapan masing-masing instansi.

    “Untuk menindaklanjuti rencana pengangkatan ini, kementerian, lembaga, dan pemda agar segera melakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing di dalam memenuhi persyaratan, agar pengangkatan dapat dilakukan sesuai dengan jadwal terbaru yang telah ditetapkan,” ujar Rini dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/3/2025).

    Rakor ini diikuti oleh seluruh sekretaris, sekretaris jenderal, dan sekretaris utama pada instansi pusat baik kementerian, badan, maupun lembaga. Selain itu juga diikuti oleh Sekretaris Mahkamah Agung, Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, serta Asisten Kapolri Bidang SDM.

    Rini menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto, agar seluruh instansi pemerintah terus menjaga nilai meritokrasi dalam manajemen ASN. Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan memfasilitasi pengangkatan selama instansi masing-masing telah menunjukkan kesiapan dalam memenuhi persyaratan.

    “Hal ini sudah merupakan kebijakan yang sangat optimal sesuai aspirasi yang kami terima sehingga saat ini peran aktif kementerian, lembaga, dan pemda sangat dibutuhkan,” ungkap Rini.

    Rini berharap seluruh kepala unit yang membidangi SDM/kepegawaian, segera menindaklanjuti arahan presiden yang dituangkan dalam Surat Kepala BKN nomor 2933/B-MP.01.01/K/SD/2025 tentang Penetapan Nomor Induk ASN Kebutuhan Tahun Anggaran 2024.

    “Pastikan semua CASN yang telah lulus seleksi dapat diangkat sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, lebih cepat sangat baik,” tegas Rini.

    Sementara itu, Sekretaris Kementerian PANRB, Reni Suzana, menyampaikan pengangkatan ini menjadi sorotan bagi Kementerian PANRB. Reni menerangkan Kementerian PANRB sudah melakukan identifikasi potensi kesiapan, termasuk anggaran.

    Namun, tetap diperlukan suatu forum untuk menyamakan persepsi. Terhitung Mulai Tanggal (TMT) tidak lagi serentak, tetapi dengan terminologi ‘paling lambat’.

    “Bagi yang sudah siap, bagi instansi yang memenuhi syarat, sudah bisa melakukan pengangkatan,” ungkap Reni.

    Dari sisi lain, pemerintah tengah melakukan penataan CASN dan penempatannya. Penataan itu menyusul adanya pemisahan kelembagaan. Pemetaan jabatan bedarsarkan jenis, jabatan, dan kompetensi. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja menjelaskan, penempatan CASN didasarkan pada unit kerja yang dipisahkan sesuai dengan jenis jabatannya.

    “Penempatan CASN pada unit kerja lain sesuai kebutuhan yang serumpun dan memiliki fungsi yang sama,” jelas Aba.

    Penempatan CASN pada unit kerja yang lain karena berlebihan SDM, dapat dilakukan Penyesuaian berdsasarkan kebutuhan organisasi. Aba mengatakan, instansi juga melakukan penyesuaian administrasi pengangkatan dan penempatan. “Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) paling lambat sesuai jadwal pengangkatan CASN,” pungkas Aba.

    Sementara secara teknis, Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN BKN, Aris Windiyanto, menjelaskan peserta yang lulus seleksi diangkat menjadi CPNS paling lambat TMT 1 Juni 2025. Usul penetapan NIP CPNS paling lambat 10 Mei 2025. Instansi diharapkan memaksimalkan pengusulan lebih awal sehingga dapat dilakukan penyelesaiannya dengan tepat waktu.

    “Penetapan TMT pengangkatan CPNS adalah tanggal 1 bulan berikutnya dari usul penetapan NIP masuk ke BKN,” jelas Aris.

    (fdl/fdl)

  • Gelar RKPD, ini usulan Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Aliya N Laksono

    Gelar RKPD, ini usulan Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Aliya N Laksono

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Gelar RKPD, ini usulan Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Aliya N Laksono
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 21 Maret 2025 – 21:04 WIB

    Elshinta.com – Menjelang Lebaran 2025, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi A Provinsi DKI Jakarta melaksanakan kegiatan Pra Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) guna mempersiapkan perencanaan pembangunan daerah untuk tahun anggaran yang akan datang. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam merumuskan program-program yang akan dilaksanakan untuk kesejahteraan masyarakat.

    Dalam kegiatan yang dihadiri oleh seluruh anggota DPRD Komisi A serta perwakilan dari pemerintah daerah, para peserta membahas berbagai isu penting terkait kebutuhan pembangunan yang mendesak dan prioritas pembangunan daerah.

    Alia Noorayu Laksono, Wakil Ketua Komisi A menyampaikan, kegiatan Pra RKPD ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antara eksekutif dan legislatif, serta menampung aspirasi masyarakat agar pembangunan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

    Beberapa hal yang menjadi masukan dan usulan Alia dalam kegiatan Pra RKPD yaitu:

    a. Peningkatan Peran Satpol PP dalam penanganan tawuran yang selama ini masih sering terjadi, Program usulan Satpol PP harus membawa dampak kepada masyarakat tertuma soal ketertiban umum dan pencegahan tawuran dengan menggandeng mitra-mitra strategis seperti Forkopimda

    b. Pentingnya melibatkan peran kepemudaan di jakarta dalam kegiatan penaggulangan bencana baik pencegahan ataupun mitigasi sehingga BPBD memiliki instrumen tambahan dalam penanggulangan bencana terutama dari masyarakat itu sendiri.

    c. Peningkatan kualitas pembinaan oleh kesbangpol kepada organisasi kemasyarakatan guna terciptanya stigma positif dan terbinanya organisasi organisasi yang berguna bagi kepentingan masyarakat secara luas.

    d. Mengusulkan kepada Dinas Komunikasi dan Informasi DKI Jakarta untuk menjalankan program bagi masyarakat terutama generasi muda melalui pelatihan pelatihan berbasis digital guna meningkatkan keterampilan dan skill dalam menghadapi era digitalisasi menuju Jakarta Kota global

    “Melalui perencanaan yang matang dan terstruktur, program-program pembangunan yang dihasilkan diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memajukan daerah ke arah yang lebih baik,” tandas Alia Noorayu Laksono, Jumat (21/3). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Prabowo Bakal Bertemu Investor Bursa Usai Lebaran

    Prabowo Bakal Bertemu Investor Bursa Usai Lebaran

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal rencana Presiden Prabowo Subianto menemui para investor pasar modal. Rencana pertemuan ini muncul usai kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG) ambruk pada Selasa (18/3/2025).

    Airlangga bilang pertemuan antara Prabowo dan investor berlangsung sehabis Lebaran. Prabowo juga akan menemui berbagai pihak lainnya seperti para rektor untuk memaparkan kebijakan pemerintah.

    “Nanti sehabis Lebaran itu nanti pertemuan, tidak hanya dengan investor, tapi dengan kelompok-kelompok seperti rektor dan lain-lain,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

    Ditanya apakah Prabowo akan mendatangi Bursa Efek Indonesia atau mengundang investor ke Istana Kepresidenan, Airlangga mengaku belum mendapatkan kabar.

    “Itu belum tahu, nanti habis Lebaran aja, lebaran aja dulu,” kata Airlangga.

    Seperti diketahui, kinerja indeks harga saham gabungan atau IHSG sempat anjlok lebih dari 6,12% ke level 6.076 pada perdagangan sesi I, Selasa 18 Maret 2025 kemarin.

    Seusai kejadian itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan segera menemui para pelaku pasar untuk menenangkan persepsi pasar.

    Luhut menyebut Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya saat ini tengah mengatur waktu dan tempat pertemuan antara Prabowo dengan para investor.

    “Nanti Presiden akan bertemu dengan investor market. Nanti lagi diatur (waktu dan tempatnya). Pak Seskab yang atur,” beber Luhut usai bertamu Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dilansir detikFinance, Rabu (19/3/2025).

    Luhut mengatakan, Prabowo berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan secara hati-hati termasuk dalam pengelolaan fiskal. Hal ini menurutnya dapat menenangkan pasar.

    “Seperti tadi itu. Presiden berkomitmen tetap akan hati-hati masalah disiplin fiskal dan betul-betul semua dihitung dengan baik,” tegas Luhut.

    (hal/hns)