Organisasi: PERSEPSI

  • FESMI Tidak Pernah Diundang Resmi ke Debat AKSI

    FESMI Tidak Pernah Diundang Resmi ke Debat AKSI

    JAKARTA – Federasi Serikat Musisi Indonesia (FESMI) jadi salah satu nama yang disebut akan hadir dalam debat terbuka yang diselenggarakan Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) hari ini di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 10 April.

    Namun pada kenyataannya, FESMI tidak pernah benar-benar menerima undangan resmi dari pihak AKSI. Oleh karenanya, Cholil Mahmud selaku Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum menyatakan pihaknya tidak hadir.

    “Sebelumnya, kami tidak pernah merasa mendapatkan undangan tersebut, apalagi menyatakan akan hadir, sehingga kami kaget ketika nama kami (FESMI) diklaim dan tercatat sebagai pihak yang akan menghadiri acara tersebut,” kata Cholil saat dihubungi awak media.

    Cholil menyebut perlunya undangan resmi diajukan oleh pihak AKSI sebagai penyelenggara. Pasalnya, debat terbuka terkait Undang-Undang Hak Cipta juga bisa berpengaruh ke persepsi publik.

    FESMI sendiri tidak berkeberatan untuk diskusi bersama AKSI, namun Cholil meminta agar adanya undangan resmi.

    “Kedepannya jika ada undangan sejenis dan prosesnya tertib administrasi, dan jika waktunya cocok, tentu saja kami bersedia untuk hadir,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Cholil ikut mengomentarinya bagaimana seharusnya debat terbuka dilakukan. Ia merasa akan lebih baik jika acara serupa diselenggarakan oleh pemangku kebijakan, sehingga hasil diskusi dapat lebih bermanfaat bagi publik.

    “Sekadar bahan pemikiran, upaya diskusi tentang permasalahan hak cipta yang terjadi ini ada baiknya diampu oleh pemangku kebijakan yang berdiri untuk semua golongan, sehingga bisa menyelesaikan permasalahan dan membawa hasil yang baik seperti yang diharapkan oleh banyak pihak,” pungkas Cholil Mahmud.

    Sebagai informasi, debat terbuka AKSI dihadiri oleh anggota AKSI, seperti Ahmad Dhani (sebagai moderator), Piyu, Ari Bias, Badai, dan Minola Sebayang. Sementara, pihak lain yang turut hadir adalah Rayen Pono dan Kadri Mohamad.

  • Prabowo Bentuk Satgas PHK, Ini Kekhawatiran Pengusaha

    Prabowo Bentuk Satgas PHK, Ini Kekhawatiran Pengusaha

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menanggapi usulan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja atau Satgas PHK. Ada sedikit kekhawatiran tentang persepsi bahwa perusahaan Indonesia sedang krisis seiring munculnya satgas.

    Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menyampaikan, pihaknya menyambut baik usulan tersebut. Kendati begitu, asosiasi menilai bahwa persoalan PHK sendiri masih dapat ditanggulangi oleh instansi yang ada seperti Dinas Tenaga Kerja setempat.

    “Kita melihat penanganan PHK bisa ditanggulangi instansi yang sudah ada seperti Dinas Tenaga Kerja,” kata Bob kepada Bisnis, Rabu (9/4/2025).

    Menurutnya, kehadiran Satgas PHK dapat menimbulkan stigma adanya gelombang PHK besar-besaran di Indonesia. Padahal, kondisi yang belum tentu seperti itu.

    “Idenya baik tapi jangan sampai seolah-olah kita akan PHK besar-besaran,” ujarnya. 

    Merujuk data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), total tenaga kerja yang ter-PHK mencapai 18.610 orang hingga Februari 2025. Jumlah tersebut meningkat lima kali lipat dari Januari 2025 yang tercatat sebanyak 3.325 orang.

    Secara terperinci, kasus PHK tertinggi terjadi di Jawa Tengah yakni sebesar 10.677 orang, disusul Riau 3.530 orang, Daerah Khusus Jakarta 2.650 orang, Jawa Timur 978 orang, dan Banten 411 orang. 

    Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa Satgas PHK telah diusulkan Kemnaker sejak lama. Wacana itu bahkan sudah didiskusikan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 

    “Itu sudah kita usulkan lama sebenarnya, udah wacana sudah lama itu, tapi baru dalam diskusi internal kita di kementerian ekonomi,” kata Yassierli ketika ditemui di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Yassierli menuturkan, Kemnaker secara tidak langsung sudah menyiapkan komponen pendukung pembentukan Satgas PHK. Dia mencontohkan, selama ini Kemnaker telah memetakan pertumbuhan job creation di industri-industri.

    Jika nantinya Kepala Negara memerintahkan untuk membentuk Satgas PHK, Yassierli akan segera mengeksekusi arahan tersebut. “Kalau Pak Presiden yang minta, ya artinya harus kita eksekusi. Kalau beliau sudah sampaikan, kita tindaklanjuti,” ujarnya. 

    Sebelumnya, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengusulkan agar pemerintah membentuk Satgas PHK yang terdiri dari unsur pengusaha, serikat buruh, pemerintah, dan DPR.

    Hal ini menyusul adanya potensi PHK imbas kebijakan tarif timbal balik sebesar 32% yang diterapkan oleh AS ke Indonesia. Dari hasil kalkulasi serikat buruh, Said mengungkap 50.000 pekerja dibayangi PHK.

    “Satgas berperan aktif berkontribusi kalau ada PHK apa langkahnya, dan Satgas ini untuk mendeteksi potensi pemogokan bilamana terjadi PHK yang mengakibatkan hak-hak buruh tak dibayar,” ujar Said. 

    Usulan tersebut lantas mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, hal ini penting untuk mengantisipasi PHK di Tanah Air. 

    “Saya kira bentuk Satgas PHK segera, libatkan pemerintah, libatkan serikat buruh, libatkan dunia akademik, libatkan rektor-rektor, libatkan BPJS, dan sebagainya,” kata Prabowo dalam Sarasehan Ekonomi 2025 di Menara Mandiri, Selasa (8/4/2025). 

  • Indonesia Pilih Negosiasi soal Tarif Impor AS, Tepatkah? – Page 3

    Indonesia Pilih Negosiasi soal Tarif Impor AS, Tepatkah? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengapresiasi langkah tepat Pemerintah Indonesia dalam merespons tarif impor AS dengan mengambil strategi diplomasi, perluasan kerja sama dagang, dan deregulasi kebijakan impor.

    Menurut dia, langkah yang diambil pemerintah tersebut turut andil dalam membantu menjaga kepercayaan pasar di tengah ketidakpastian global.

    “Dengan demikian, meskipun kondisi pasar global sedang bergejolak akibat eskalasi perang dagang, respons pasar yang relatif stabil terhadap Indonesia mencerminkan persepsi bahwa perekonomian domestik tetap tangguh dan adaptif dalam menghadapi tekanan eksternal,” tutur Josua dikutip dari Antara, Kamis (10/4/2025).

    Selain itu, Josua menuturkan pasar juga masih melihat Indonesia memiliki daya tahan fundamental ekonomi yang baik.

    Sementara, perusahaan efek Verdhana Sekuritas dalam laporannya menilai respons pemerintah melalui Presiden RI Prabowo Subianto dan jajarannya terhadap tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) sudah tepat, dalam melindungi ekonomi RI dari dampak kebijakan AS itu.

    “Ini adalah sebuah perkembangan besar yang disambut baik oleh komunitas bisnis. Persyaratan tingkat komponen dalam negeri juga akan beralih dari mandat yang kaku ke kerangka kerja berbasis insentif untuk meningkatkan daya saing,” kata Verdhana.

    Dalam merespons tarif resiprokal AS, Verdhana menuturkan Indonesia memandang adanya peluang untuk mengalihkan impor ke produk-produk Amerika Serikat, seperti pertanian, energi, dan teknologi.

    Di sisi lain, pemerintah akan memberikan insentif fiskal guna memacu impor AS dan mempertahankan daya saing ekspor. Pemerintah juga berencana mendalami pasar baru seperti Uni Eropa dan kawasan lain.

    Pemerintah juga akan melakukan deregulasi pajak dan kepabeanan untuk meringankan beban pelaku usaha Indonesia. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan perlindungan sektor padat karya dalam negeri, baik terhadap tarif maupun impor ilegal.

     

     

  • 76% Penjual e-Commerce Asia Tenggara Butuh Dibantu untuk Adopsi AI

    76% Penjual e-Commerce Asia Tenggara Butuh Dibantu untuk Adopsi AI

    Jakarta

    Mayoritas penjual online di Indonesia sudah familiar dengan AI. Namun, kesenjangan implementasi AI untuk mereka masih tinggi.

    Hal ini terungkap dalam laporan berjudul ‘Menjembatani Kesenjangan AI: Persepsi dan Tren Adopsi Penjual Online di Asia Tenggara’ yang dirilis Lazada dan Kantar. Ada 1.214 responden penjual online di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam yang dilibatkan dalam survei ini.

    Sebanyak 68% penjual online di Asia Tenggara sudah mengenal AI. Sebanyak 47% mengaku telah menerapkan AI untuk operasional bisnis. Namun, survei menunjukkan tingkat penerapan nyata AI hanya mencapai angka 37%.

    Di Indonesia, penerapan nyata AI (42%) berselisih sebesar 10% dari yang mengaku telah menerapkan AI (52%). Kesenjangan ini menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga di Asia Tenggara dengan kesenjangan terbesar antara yang mengaku telah menerapkan AI dengan penerapan nyata AI.

    Penjual online menghadapi dilema terkait efektivitas AI dan biaya penerapan AI. Sebanyak 89% responden mengakui AI berperan dalam meningkatkan produktivitas, namun 61% masih meragukan manfaat keseluruhannya. 93% Penjual percaya bahwa adopsi AI dapat menghemat biaya dalam jangka panjang, namun 64% menyebut faktor biaya dan proses implementasi yang memakan waktu sebagai hambatan dalam adopsi AI.

    Hampir semua penjual (93%) sepakat bahwa meningkatkan keterampilan tenaga kerja dalam menggunakan AI sangat penting agar mereka lebih produktif. Namun, 3 dari 4 penjual (75%) juga mengakui bahwa karyawan mereka masih lebih memilih menggunakan perangkat yang sudah mereka kenal dibanding menggunakan solusi AI yang baru.

    Di Asia Tenggara, Indonesia dan Vietnam memimpin dengan tingkat adopsi AI sebesar 42% di berbagai fungsi bisnis, diikuti oleh Singapura dan Thailand dengan 39%. Laporan ini membagi kesiapan AI penjual berdasarkan lima aspek inti operasional bisnis, yaitu operasi dan logistik, manajemen produk, pemasaran dan iklan, customer service, serta manajemen tenaga kerja.

    “Temuan kami mengungkap fenomena kesenjangan yang menarik dalam ekosistem e-Commerce di Asia Tenggara. Meskipun sebagian besar penjual memahami potensi transformatif dari AI, banyak yang masih berusaha untuk bertransisi menuju tahap implementasi,” ungkap Chief Executive Officer, Lazada Group, James Dong dalam keterangannya, Rabu (9/4/2025).

    Sebanyak 24% pedagang online di Asia Tenggara sudah menerapkan AI lebih dari 80 persen kegiatan mereka atau kategori AI Adepts. Sebanyak 76% pedagang online di Asia Tenggara sudah memakai AI untuk sebagian urusan tapi masih ada kesenjangan di beberapa fitur utama, atau ada juga yang masih mengandalkan proses manual.

    Data angka 76% ini mengindikasikan perlunya solusi AI yang efektif, terutama dalam hal fitur AI (42%) dan dukungan penjual (41%). Di Indonesia, dukungan terhadap fungsi bisnis dengan tingkat adopsi AI yang rendah, seperti operasional dan logistik, perlu ditingkatkan untuk mempertahankan posisi atas Indonesia dalam adopsi AI di Asia Tenggara.

    “Sebagai pemimpin di industri e-Commerce Asia Tenggara, kami berupaya menjembatani kesenjangan ini dengan menyediakan solusi AI yang mudah diakses bagi setiap penjual di seluruh Asia Tenggara yang memiliki tantangan unik di setiap pasar. Solusi ini membuat teknologi dapat dimanfaatkan secara lebih luas dan mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan tanpa memandang ukuran bisnis atau kemampuan penjual,” kata James Dong.

    Lazada pun meluncurkan Buku Panduan Kesiapan AI untuk Penjual Online. Riset ini juga menunjukkan penjual sudah memanfaatkan solusi berbasis AI di platform Lazada untuk meningkatkan efisiensi.

    67% Penjual menyatakan kepuasan tinggi terhadap fitur AI Lazada. Lazada merancang fitur Generative AI (GenAI) baru untuk memberdayakan penjual, meningkatkan daftar produk, menyederhanakan operasional, dan meningkatkan konversi pelanggan.

    Fitur GenAI tersebut terdiri dari AI Smart Product Optimisation untuk optimasi judul, deskripsi, hingga foto produk. Ada lagi AI-Powered Translations untuk menerjemahkan konten produk ke berbagai bahasa lokal. Ada pula asisten AI bernama Lazzie Seller di Alibaba Seller Centre (ASC) untuk pertanyaan umum, navigasi cepat, penilaian risiko toko, serta saran bisnis.

    (fay/fyk)

  • Pertemuan Prabowo-Megawati Disiapkan Elite PDI-P dan Gerindra, Bukan Sosok Tertentu
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        9 April 2025

    Pertemuan Prabowo-Megawati Disiapkan Elite PDI-P dan Gerindra, Bukan Sosok Tertentu Nasional 9 April 2025

    Pertemuan Prabowo-Megawati Disiapkan Elite PDI-P dan Gerindra, Bukan Sosok Tertentu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan, tidak ada satu pihak tertentu yang menjadi inisiator atau paling berperan penting dalam mempertemukan Presiden
    Prabowo Subianto
    dengan Ketua Umum PDI-P
    Megawati
    Soekarnoputri.
    Muzani mengatakan, pertemuan tersebut diinisiasi oleh pimpinan PDI-P dan Gerindra serta dibicarakan sejak lama oleh elite kedua partai politik itu.
    “Ya, ini kan pertemuan itu terjadi karena sebuah pembicaraan pendahuluan, dan para pemimpin Partai PDI-P dan Gerindra terus-menerus melakukan pembicaraan untuk menyamakan persepsi, dan akhirnya pertemuan itu terjadi,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/4/2025).
    Muzani pun menampik anggapan soal waktu dan tempat pertemuan tersebut disepakati setela putra Prabowo, Didit Hediprasetyo, berkunjung ke kediaman Megawati pada Hari Raya Idul Fitri lalu.
    “Pertemuan itu sudah beberapa kali diinisiasi, dan karena kesibukan kedua beliau, akhirnya beberapa kali ter-
    cancel
    , dan alhamdulillah pada momen Lebaran ini akhirnya terjadi,” kata Muzani.
    Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai tak ada yang salah dengan keputusan Prabowo memilih menemui Megawati di kediamannya, di Jalan Teuku Umar, Jakarta, pada Senin (7/4/2025) kemarin.
    Menurut Dasco, kedua tokoh ini bisa bertemu di mana saja karena Prabowo dan Megawati merupakan dua orang sahabat.
    Terlebih, tujuan utama pertemuan ini adalah bersilaturahmi di tengah momentum Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.
    “Pertemuan silaturahmi itu kan enggak ada masalah, mau di tempatnya Ibu Mega, mau di mana. Kan itu pertemuan sahabat, boleh saja. Enggak ada masalahnya bahwa Pak Prabowo kemudian datang ke Teuku Umar,” ujar Dasco saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (8/4/2025) malam.
    Dasco menyebutkan, salah satu topik yang dibicarakan kedua tokoh tersebut adalah upaya pemerintah dalam menghadapi situasi global.
    Ia mengatakan, Megawati berbagi pengalamannya ketika mengatasi krisis yang terjadi di Indonesia pada masa kepemimpinannya.
    “Ya sebenarnya kan lebih bagaimana menghadapi situasi global yang pada saat ini juga banyak menimpa negara-negara lain dan kedua tokoh saling bertukar pikiran dan juga bertukar pengalaman,” kata Dasco.
    “Apalagi Ibu Megawati kan berpengalaman juga memimpin Indonesia di waktu yang lalu juga menghadapi saat-saat yang kurang lebih juga ada masa-masa krisis,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wanita Aktif Perlu Menjaga Kesehatan Kewanitaannya dengan Rutin Minum Jamu – Halaman all

    Wanita Aktif Perlu Menjaga Kesehatan Kewanitaannya dengan Rutin Minum Jamu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-  Jamu sebagai minuman tradisional Indonesia yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti rempah-rempah, akar, dan daun telah digunakan sejak dahulu.

    Di tengah aktivitas yang serba cepat, wanita Indonesia kini memiliki alternatif jamu herbal yang lebih praktis, segar, dan tetap ampuh. Vmalety, jamu kewanitaan pertama di Indonesia dengan cita rasa seperti jus mix berry.

    Jamu ini berbeda dari jamu pada umumnya yang terasa pahit atau terlalu kuat rempahnya karena menghadirkan sensasi menyegarkan layaknya minuman buah.

    Vmalety bisa membantu melancarkan haid, mengurangi nyeri menstruasi, mengatasi keputihan berlebih dan abnormal (seperti berbau, gatal, atau berwarna), hingga mendukung program kehamilan dan membantu meredakan kista serta miom.

    “Banyak wanita aktif yang kesulitan menjaga kesehatan kewanitaannya karena rasa jamu yang tidak nyaman. Kami ingin mengubah persepsi itu dengan menghadirkan produk yang tetap efektif, tapi menyenangkan saat dikonsumsi,” ungkap Faviola, co-founder Vmalety, Selasa (8/4/2025).

    Manfaat ini sangat relevan untuk wanita karier dengan aktivitas padat, ibu rumah tangga multitasking, mahasiswa aktif, hingga yang rutin berolahraga.

    Dalam keseharian yang dinamis, menjaga keseimbangan hormon dan kesehatan organ intim menjadi penting agar tubuh tetap bugar, mood stabil, dan produktivitas terjaga.

    “Rasa mixberry kami pilih karena paling banyak disukai berdasarkan riset internal dan feedback konsumen. Kami juga menggunakan stevia rendah gula hanya 0,05 gram per sajian agar tetap sehat dan aman dikonsumsi harian,” jelas Natanael, pencetus ide sekaligus suami Faviola.

    Vmalety dianjurkan diminum dua kali sehari, pagi dan sore atau pagi dan malam, dan cukup dihentikan saat haid deras normal. Setelah haid selesai, konsumsi dapat dilanjutkan seperti biasa.

    Vmalety telah terdaftar resmi di BPOM (TR242014371) dan memiliki sertifikat halal.

     

  • Elite Gerindra dan PDIP Disebut Jembatani Pertemuan Prabowo dan Megawati

    Elite Gerindra dan PDIP Disebut Jembatani Pertemuan Prabowo dan Megawati

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani membeberkan pihak yang menginisiasi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

    Meski tak menyebut secara pasti siapa nama-nama yang terlibat, Muzani memastikan bahwa pertemuan ini sudah menjadi pembicaraan elite-elite Gerindra dan PDIP.

    “Ya ini kan pertemuan itu terjadi karena sebuah pembicaraan pendahuluan dan ya para pemimpin partai, PDI dan Gerindra terus melakukan pembicaraan untuk menyamakan persepsi dan akhirnya pertemuannya terjadi,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/4/2025).

    Kala ditanyai apakah pertemuan ini berkaitan dengan datangnya anak Prabowo, Didit Hediprasetyo ke kediaman Megawati saat Hari Raya Idulfitri kemarin, Muzani hanya menuturkan bahwa pertemuan Prabowo dan Megawati sudah beberapa kali diinisiasikan.

    “Pertemuan itu sudah beberapa kali diinisiasi dan karena kesibukan kedua beliau akhirnya beberapa kali ter-cancel, dan Alhamdulillah pada momen lebaran ini akhirnya terjadi,” ujarnya.

    Adapun, Ketua MPR tersebut mengatakan pertemuan ini dimaksudkan dalam rangka bersilaturahmi di momen Idulfitri, karena sebelumnya pertemuan selalu gagal terlaksana lantaran keduanya sibuk.

    “Karena itu keduanya menggunakan kesempatan untuk berhalal-bihalal, bersilaturahmi, dan saling memberi maaf dan mengucapkan maaf atas kedua pemimpin tersebut,” ucap Muzani.

    Kemudian, tambahnya, Megawati juga menitipkan pesan kepada Prabowo supaya bisa menjalankan kepemimpinannya dengan efektif sejak dilantik menjadi Presiden RI pada 20 Oktober 2024.

    “Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif, untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat,” tuturnya.

  • Prabowo Menjawab, Meninjau Keberadaan Kantor Komunikasi Kepresidenan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        9 April 2025

    Prabowo Menjawab, Meninjau Keberadaan Kantor Komunikasi Kepresidenan Nasional 9 April 2025

    Prabowo Menjawab, Meninjau Keberadaan Kantor Komunikasi Kepresidenan
    Copywriter dengan latar belakang Public Affairs, Public Relations, dan Customer Experience (CX)
    DI HAMBALANG
    , Jawa Barat, pada Minggu (6/4/2025), Presiden
    Prabowo
    Subianto melayani tujuh jurnalis senior secara langsung guna menjawab berbagai isu strategis yang menjadi keresahan masyarakat.
    Terlepas dari keberadaan
    Kantor Komunikasi Kepresidenan
    Republik Indonesia atau
    Presidential Communication Office of the Republic of Indonesia
    (PCO) yang memiliki enam juru bicara, Prabowo tetap harus turun gunung menemui Alfito Deannova (Pemred Detik.com), Lalu Mara Satriawangsa (Pemred TvOne), Uni Lubis (Pemred IDN Times), Najwa Shihab (Founder Narasi), Sutta Dharmasaputra (Pemred Harian Kompas), Retno Pinasti (Pemred SCTV-Indosiar), dan moderator Valerina Daniel (News Anchor TVRI).
    Tiga jam lebih Prabowo diberondong pertanyaan beruntun para jurnalis senior Indonesia secara kritis—enam lawan satu, tanpa hadirnya para enam jubir yang terhormat.
    Topi patut diangkat kepada Presiden Prabowo yang dengan gagah berani menghadapi pertempuran tanya jawab meja bundar sendirian, tanpa bala bantuan taktis maupun strategis.
    Prabowo menyatakan bahwa kelemahan komunikasi publik yang selama ini terjadi bukan kesalahan orang lain, melainkan tanggung jawabnya secara pribadi.
    “Saya akui bahwa 150 hari saya sendiri menurut pendapat saya, saya yang bertanggung jawab, saya yang salah sebetulnya,” kata Prabowo menjawab kritik komunikasi pemerintah yang disampaikan Pemred Detikcom Alfito Deannova Gintings.
    Presiden Prabowo Subianto juga mengakui ucapan Kepala PCO Hasan Nasbi soal teror kepala babi ke kantor media Tempo salah.
    Dalam pernyataannya, Hasan Nasbi menyarankan agar kepala babi yang dikirim ke jurnalis Tempo Francisca Christy Rosana (Cica) untuk dimasak saja.
    “Itu ucapan yang menurut saya teledor, itu ya keliru, saya kira beliau menyesal,” kata Prabowo.
    Perkiraan Presiden Prabowo nampak kurang akurat. Dalam siniar kanal Total Politik berjudul, “Heboh Sikap Hasan Nasbi Soal Teror Kepala Babi”, Hasan Nasbi secara terbuka menyatakan bahwa dia tidak dalam posisi yang mengharuskan meminta maaf kepada Cica jurnalis korban intimidasi.
    “Saya tidak dalam posisi minta maaf untuk (pernyataan) itu. Saya tidak menertawakan. Saya tidak meledek, saya tidak merendahkan. Justru kita berdua sedang merendahkan peneror. Kenapa harus minta maaf?” ujar Hasan di menit ke-12 siniar tersebut.
    Nuansa arogansi justru menjadi sentimen yang kental terasa dari jawaban Hasan tersebut. Jauh dari sangkaan baik Prabowo mengenai ‘blunder’ komunikasi tersebut.
    Lalu, mengapa Indonesia masih membutuhkan PCO beserta enam jubirnya?
    Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan, pasal 3 (tiga) berbunyi Kantor Komunikasi Kepresidenan mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada presiden dalam melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas presiden.
    Sejauh ini, keberadaan PCO tidak berhasil meredam berbagai aksi kritis penolakan kebijakan pemerintah bersama DPR di berbagai daerah di Indonesia.
    Tidak terasa, apalagi terlihat, pengejawantahan strategis dari PCO. Melainkan, masyarakat hanya akan melihat pendekatan taktis video-video pendek di media sosial mengenai berita baik versi pemerintah.
    Komunikasi satu arah bergaya kacamata kuda, terkesan hanya menjadi sekadar corong, bukan laboratorium tempat berpikir keras.
    Nyatanya, Presiden Prabowo harus turun gunung menghadapi tujuh jurnalis kawakan nasional, mengklasifikasi berbagai isu strategis, ‘menghaluskan’ sentimen headline di media, berharap merebut kepercayaan masyarakat.
    Dalam sesi meja bundar tersebut, Prabowo bahkan sadar betul bahwa politik adalah persepsi. PCO yang bertugas mengelola persepsi tersebut justru absen dalam sesi tiga jam meja bundar bersama para jurnalis senior.
    Pada 2009, pemikir dunia terkemuka Edward de Bono mengatakan, “Persepsi itu nyata bahkan saat itu bukan kenyataan”. Dalam perjuangannya membangun persepsi, Prabowo mengakui kewalahan.
    Dalam semangat efisiensi dan relokasi, ada baiknya Presiden Prabowo meninjau kembali keberadaan PCO yang berpotensi menjadi pemborosan menahun, minim efektivitas.
    Saat di setiap kementerian/lembaga (K/L) pemerintahan terdapat setidaknya satu juru bicara dan tim praktisi komunikasi, bijak rasanya jika alokasi sumber daya PCO disalurkan kepada mereka secara lebih proporsional di K/L.
    Penguatan komunikasi K/L tanpa kehadiran PCO masuk akal dilakukan. Yang ditakutkan justru PCO hadir untuk menambah kebingungan, kompleksitas, lapisan birokrasi, dan ladang blunder komunikasi bagi K/L.
    Presiden Prabowo telah melalui berbagai fase perkembangan karakter dalam beberapa tahun terakhir. Semoga, saran untuk meninjau kembali keberadaan PCO menjadi bagian dari perkembangan karakter seorang Prabowo di fase selanjutnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hari pertama pasar saham dibuka, analis imbau investor tak panik

    Hari pertama pasar saham dibuka, analis imbau investor tak panik

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Hari pertama pasar saham dibuka, analis imbau investor tak panik
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 08 April 2025 – 15:37 WIB

    Elshinta.com – Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk Reza Priyambada mengingatkan pelaku pasar untuk tetap rasional dan tidak larut dalam kepanikan.

    “Jangan over panic dengan kondisi ini. Naik turunnya market karena persepsi para pelaku pasar dalam menilai sentimen yang ada di depan matanya. Para pelaku pasar lah yang membuat IHSG dan saham-saham di dalamnya naik dan turun, bukan karena sentimen semata,” ujar Reza kepada media, Selasa (8/4).

    Ia juga menyoroti adanya kemungkinan segelintir pihak yang justru berharap IHSG jatuh dalam guna memanfaatkan momentum untuk masuk ke pasar di harga murah.

    “Apakah memang banyak yang berharap akan terjadi demikian? Di tengah kondisi kusut seperti ini, kenapa banyak yang berharap terjadinya ARB dan halt trading, alih-alih memberikan harapan dan optimisme ke para pelaku pasar? Atau memang ada oknum pelaku pasar yang benar-benar berharap terjadinya ARB sehingga bisa ‘serok’ harga lebih rendah lagi,” ungkap Reza.

    Ia mengimbau investor, khususnya investor ritel, untuk tidak mudah terpengaruh oleh sentimen negatif yang belum tentu berdampak langsung secara fundamental terhadap emiten-emiten domestik. Bila masih ragu, investor bisa sementara waktu memilih instrumen berisiko rendah seperti reksa dana pasar uang atau obligasi.

    “Bagi yang belum mau ikut, gak apa-apa wait and see dulu dan bisa sementara masuk ke instrumen fixed income maupun reksa dana pasar uang. Namun, tetap optimis kita semua bisa melalui badai ini dengan baik. Bukan malah membuat pelaku pasar lainnya tambah panik,” kata Reza.

    Dengan kondisi global yang tengah bergejolak, pelaku pasar lokal diharapkan mampu menjaga optimisme dan berkontribusi dalam menjaga stabilitas pasar.

    “Sebagai pelaku pasar yang masih cinta dengan IHSG, mari kita angkat IHSG demi kebaikan portofolio bersama,” pungkas Reza.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Tarif Impor 32 Persen AS Berlaku, Dampak Ekonomi Indonesia Terancam – Halaman all

    Tarif Impor 32 Persen AS Berlaku, Dampak Ekonomi Indonesia Terancam – Halaman all

    Tarif impor 32 persen AS mulai berlaku, ancam ekonomi Indonesia dan tantang respons pemerintah.

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tarif impor 32% yang diumumkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mulai berlaku pada 9 April 2025, memicu kekhawatiran besar di kalangan pelaku ekonomi Indonesia.

    Kebijakan ini diprediksi akan berdampak negatif pada sektor ekspor Indonesia, mengancam peningkatan harga barang, penurunan daya beli masyarakat, serta potensi PHK massal, sementara pemerintah Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk merespons dengan langkah-langkah konkret yang cepat dan efektif.

    Dampak Tarif Impor 32% terhadap Ekonomi Indonesia

    Kebijakan tarif impor ini berpotensi menyebabkan beberapa dampak signifikan bagi perekonomian Indonesia.

    Salah satunya adalah kenaikan harga barang yang akan memengaruhi biaya barang konsumsi dan bahan baku untuk industri.

    Hal ini tentu akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat, terutama kelas menengah dan bawah.

    Sektor-sektor yang bergantung pada ekspor ke AS, seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik, juga diprediksi akan mengalami tekanan berat, dengan kemungkinan PHK besar-besaran.

    Prof. Henry Indraguna: Respon Pemerintah Harus Cepat

    Prof. Henry Indraguna, politisi Partai Golkar, mengingatkan bahwa respons pemerintah Indonesia terhadap kebijakan tarif ini harus cepat dan tepat.

    “Dampak paling nyata adalah harga barang naik, daya beli rakyat tertekan. Sektor yang bergantung pada ekspor ke AS seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik akan terkena dampak yang sangat berat,” ujarnya.

    Menurutnya, tanpa tindakan cepat, rakyat akan menjadi korban utama.

    Tantangan dan Peluang: Apa yang Harus Dilakukan Indonesia?

    Meski kebijakan tarif ini membawa tantangan besar, ada beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan Indonesia.

    Salah satunya adalah diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara selain AS, seperti China, India, dan negara-negara ASEAN.

    Strategi hilirisasi industri dan stabilisasi nilai tukar rupiah juga menjadi langkah yang perlu dilakukan untuk mengurangi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh kebijakan AS ini.

    Reza Priyambada: Tetap Rasional di Tengah Ketegangan Pasar

    Reza Priyambada, Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk, mengimbau para pelaku pasar untuk tetap tenang dan tidak terjebak dalam kepanikan.

    Menurutnya, naik turunnya pasar saham disebabkan oleh persepsi para pelaku pasar, bukan hanya sentimen yang ada.

    “Jangan over panic dengan kondisi ini. Optimisme dan rasionalitas penting dalam menghadapi volatilitas pasar,” jelasnya.

    Andry Asmoro: Indonesia Punya Penyangga Ekonomi yang Kuat

    Andry Asmoro, Chief Economist Bank Mandiri, mengatakan bahwa meskipun tensi global meningkat, pasar domestik Indonesia memiliki penyangga yang kuat.

    Dengan intervensi Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah dan permintaan domestik yang stabil selama Ramadan, Indonesia diyakini dapat mengatasi tantangan eksternal ini.

    Satria Sambijantoro: Indonesia Tidak Terlalu Rentan

    Satria Sambijantoro, Head of Research Bahana Sekuritas, menilai bahwa Indonesia tidak akan terlalu terpengaruh oleh kebijakan tarif impor AS ini.

    “Ekspor Indonesia ke AS hanya mencakup 2?ri PDB kita, paparan makro terkecil di Asia Tenggara,” ujarnya. Menurutnya, depresiasi rupiah justru bisa meningkatkan daya saing ekspor Indonesia ke AS.

    Kebijakan tarif impor 32% yang diberlakukan oleh AS berpotensi memberikan dampak negatif bagi Indonesia, namun dengan langkah-langkah yang tepat, Indonesia dapat menghadapi tantangan ini.

    Respons cepat, diversifikasi pasar ekspor, dan stabilisasi ekonomi domestik menjadi kunci untuk mengurangi dampak kebijakan proteksionisme ini.