Organisasi: PERSEPSI

  • Ormas Ganggu BYD dan VinFast di Subang, Bisa Coreng Indonesia di Mata Dunia

    Ormas Ganggu BYD dan VinFast di Subang, Bisa Coreng Indonesia di Mata Dunia

    Jakarta

    Proses pembangunan pabrik BYD dan VinFast dilaporkan mendapat gangguan dari organisasi masyarakat. Imbas dari kejadian ini, investor asing bisa ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

    Pengamat otomotif, sekaligus akademisi dari ITB, Yannes Pasaribu menyebut BYD merupakan salah satu produsen kendaraan listrik terbesar di dunia. Pabrikan tersebut punya arti penting bagi perkembangan industri otomotif dan ekonomi Indonesia dalam ekosistem EV.

    Dia melanjutkan akibat isu premanisme bisa berdampak buruk terhadap citra Indonesia di mata investor.

    “Mengingat posisi strategis BYD dalam ekosistem EV dunia, maka hal ini dan berbagai kompleksitas lainnya dapat mempengaruhi persepsi internasional tentang kemampuan Indonesia dalam menarik investasi asing dan berpotensi menciptakan keraguan berbagai investor asing lainnya terkait kepastian serta penegakan hukum untuk berinvestasi di Indonesia,” kata Yannes.

    “Pada akhirnya, reputasi Indonesia sebagai lokasi yang ramah investasi dan yang menjanjikan juga tampaknya terancam, terutama dalam sektor strategis seperti memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global industri EV dunia,” jelasnya lagi.

    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengungkapkan pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat, sempat diganggu organisasi masyarakat (ormas) dan aksi premanisme. Kabar ini didapatkan Eddy Soeparno saat memenuhi undangan Pemerintah China dalam rangkaian kunjungan di Shenzhen, China.

    “Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini,” kata Eddy dalam akun instagramnya dikutip Minggu (20/4/2025).

    “Jangan sampai kemudian investor datang ke Indonesia dan merasa kemudian tidak mendapatkan jaminan keamanan, jaminan keamanan itu adalah hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia,” tambah dia.

    Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko mengatakan gangguan kelompok masyarakat terhadap pembangunan pabrik di Indonesia juga sempat terjadi pada pabrikan Vietnam, VinFast.

    “Saya secara pribadi saya pernah dilaporin, seperti VinFast, ada gangguan-gangguan, saya sudah bantu komunikasikan ke wilayah,” kata Moeldoko di Jakarta, dikutip Kamis (24/4/2025).

    Moeldoko menilai semestinya masyarakat bisa turut andil dalam menjaga iklim investasi.

    “Saya mengimbau supaya di tengah situasi iklim dunia usaha yang relatif perlu perhatian, maka kita semua, masyarakat Indonesia harus menciptakan iklim investasi yang baik, jangan sampai pengangguran makin banyak tapi malah, di satu sisi kan ironis, kita perlu peluang untuk bekerja, ada orang (investor) datang memberikan peluang, diganggu sama yang lain,” kata dia.

    “Nah ini enggak benar,” Moeldoko menambahkan.

    “Saya mendukung apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, tumpas saja itu,” ujar Moeldoko.

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pembangunan pabrik BYD tidak lagi diganggu aksi premanisme organisasi masyarakat (ormas). Namun dia mengungkap adanya masalah lain terkait pembebasan lahan.

    “Nggak itu berita lama. Cek saja sekarang sudah sangat aman,” kata Dedi dikutip dari CNNIndonesia, Kamis (24/4/2025).

    “Dicek deh, nggak ada lagi itu premanisme sekarang di sana. Yang, yang jualin Aqua aja udah hampir nggak ada sekarang, nggak ada. Itu cerita lama aja. Makanya yang diperlukan oleh kita itu tindakan. Jadi kalau ada problem ambil tindakan, ada problem ambil tindakan,” ungkapnya.

    Dedi mengungkapkan masalah yang timbul saat ini pembebasan tanah. Ada beberapa pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan dari investasi yang datang dari luar negeri.

    “Nah, tinggal ada beberapa wilayah yang pembebasan tanahnya masih terkendala. Sebenarnya problem di gini loh, problem di Subang itu bukan di premanisme, problem di Subang itu adalah di percaloan tanah,” kata Dedi.

    Terdapat pihak yang coba mencari untung dengan menjual harga tanahnya dipatok menjadi sangat tinggi.

    “Ada beberapa pihak yang menguasai tanah ya mungkin sudah di DP dulu sama pemiliknya, kemudian dia menawarkan harga yang sangat tinggi. Ada katanya sih saya nggak tahu dengar langsung ya, ada yang nawarin Rp20 juta per meter, ada Rp10 juta per meter, ada Rp5 juta,” ujar Dedi.

    (riar/rgr)

  • Wamensos Dorong Sinergi Wujudkan Rumah Layak Huni bagi Warga Miskin

    Wamensos Dorong Sinergi Wujudkan Rumah Layak Huni bagi Warga Miskin

    Jakarta

    Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono menegaskan pentingnya sinergi lintas kementerian dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem. Salah satunya melalui program perumahan yang tepat sasaran.

    “Tugas dari Kemensos (Kementerian Sosial) adalah penghapusan kemiskinan ekstrem dan pengentasan kemiskinan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (25/4/2025).

    Hal itu dia sampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Satu Data Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah di Jakarta beberapa waktu lalu. Rapat yang digelar di Gedung Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) ini menjadi forum penting untuk menyatukan persepsi soal data perumahan.

    Agus Jabo menjelaskan Kemensos pada dasarnya bukan kementerian teknis pembangunan, melainkan fokus pada penghapusan kemiskinan ekstrem. Namun lantaran banyaknya permintaan dari masyarakat, membuat Kemensos turut terlibat dalam program renovasi rumah dan sanitasi.

    Dia menambahkan sejak beberapa tahun terakhir Kemensos telah memiliki program Rumah Layak Huni, meski kuotanya sangat terbatas.

    “Jadi kita kemarin-kemarin ini punya program untuk membangun rumah layak huni, basisnya adalah rehabilitasi, tahun 2025 kuotanya 1.500. Padahal kebutuhan lebih banyak lagi,” kata dia.

    “Ini yang menjadi program pertama kita, yaitu melakukan pembangunan ataupun revitalisasi terhadap sanitasi-sanitasi yang belum beres di masyarakat miskin,” katanya.

    Ia mencontohkan salah satu model lain yang sedang dikerjakan, yakni pembangunan Kampung Nelayan Sejahtera di Indramayu. Di lokasi tersebut, Kemensos bersama Pemerintah Kabupaten Indramayu dan Baznas serta instansi terkait menyediakan lahan serta membiayai pembangunan rumah bagi warga yang kerap terdampak banjir rob.

    Agus Jabo mengusulkan agar sinergi serupa dilakukan di banyak titik rawan lainnya, terutama kampung-kampung nelayan di sepanjang garis pantai yang rentan terdampak bencana. Ia menekankan pentingnya kerja sama dengan KemenPKP dalam pembangunan rumah tidak layak huni dan rumah bagi nelayan. Namun ia juga menyoroti bahwa peran Kemensos dalam pembangunan perumahan sebagai pendukung.

    “Karena orang tahu urusan orang miskin ke Kemensos, akhirnya lari ke Kemensos semua, maka perlu urusan perumahan ini dibagi-bagi,” ujarnya.

    Dia pun mendorong adanya rapat koordinasi ini menjadi sarana untuk memperkuat sinergi program-program antar kementerian. Ia berharap rumah layak huni menjadi salah satu pilar utama dalam strategi pengentasan kemiskinan ekstrem sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah menambahkan perbedaan data kerap menjadi penghambat realisasi program.

    “Kami mendapatkan beberapa banyak data yang berubah-ubah dan kita harus memutuskan data yang sebenarnya itu seperti apa. Sehingga nanti begitu melihat data yang sama, kita bisa menciptakan program yang sama,” tuturnya.

    (prf/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Isu Ijazah Palsu Jokowi untuk Lemahkan Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Isu Ijazah Palsu Jokowi untuk Lemahkan Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengamat Kebijakan Publik dari Welbeing Technology Asep Kususanto, menilai munculnya isu ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tidak lain untuk melemahkan moril dan soliditas pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    Menurut Asep, target isu ijazah palsu adalah membunuh karakter Jokowi serta melemahkan soliditas pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Kalau diamati sepintas, mengapa Pak Jokowi kerap menjadi sasaran tembak, meski telah purna tugas? Saya kira ada sasaran antara melalui Pak Jokowi yang agenda latennya adalah untuk meruntuhkan moril pemerintahan Presiden Prabowo dan Mas Wapres Gibran,” ujar Asep dalam diskusi bertajuk “Langkah Hukum Jokowi, Pelajaran Berdemokrasi” yang digelar oleh Gerakan#IndonesiaCerah di kawasan Semanggi, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

    Asep mengatakan, masyarakat Indonesia sudah mengetahui relasi dekat Prabowo dan Jokowi yang mencapai puncak saat Prabowo masuk kabinet Presiden Jokowi. Setelah itu, Jokowi juga terlihat membantu Prabowo saat Pilpres 2024.

    “Jadi, isu ijazah palsu ini menurut saya, tidak hanya untuk membunuh karakter Pak Jokowi tetapi juga untuk melemahkan moril pemerintahan ini untuk tetap solid bekerja memenuhi visi Asta Citanya,” jelas Asep.

    Asep menilai jika Jokowi secara konsisten dijadikan target maka potensi destablitas politik bisa saja terjadi. Pasalnya, figur Jokowi ini statusnya tidak hanya mantan presiden tetapi juga simbol atau figur pemersatu dan Jokowi mempunyai makna mendalam pula di hati Presiden Prabowo. 

    “Akan tetapi, apabila beberapa kelompok masyarakat ini tetap menempatkan Jokowi sebagai sasaran tembak, saya kira perlu direspons sesuai norma dasar dalam negara demokratis,” tutur dia.

    Sependapat dengan Asep, Analis Ekonomi dan Politik Mardiyanto menerangkan isu ijazah palsu yang dialamatkan kepada Jokowi tidak lain untuk merawat pesimisme publik terhadap pencapaian agenda Asta Cita. 

    Menurut Mardiyanto, para penyerang Jokowi berharap prospek pembangunan berkelanjutan dan upaya untuk mengimplementasikan visi Asta Cita ini menjadi bias, kabur dan efek dominonya mengguncang pelaku usaha.

    “Mengapa begitu? Oleh sebab figur Pak Jokowi ini relatif bisa diterima di hampir semua kelompok, tidak hanya masyarakat kecil tetapi juga kelompok elite. Bisa jadi, isu ijazah palsu ini, diharapkan dapat menggalang persepsi publik bahwa Pak Jokowi adalah beban bagi Presiden Prabowo,” tutur dia.

    “Saya yakin Pak Prabowo punya determinasi kepemimpinan yang tidak bisa diintervensi siapa pun, termasuk oleh Pak Jokowi sendiri,” pungkas Mardiyanto mengenai isu ijazah palsu Jokowi.

  • Tanda-tanda Kadar Asam Urat Tinggi yang Muncul di Malam Hari

    Tanda-tanda Kadar Asam Urat Tinggi yang Muncul di Malam Hari

    Jakarta

    Penyakit asam urat (gout) adalah bentuk radang sendi yang menyakitkan akibat terbentuknya kristal asam urat (uric acid) di persendian. Gejala penyakit asam urat bisa muncul tiba-tiba, terutama di malam hari, dan dapat membuat orang yang merasakannya terkejut.

    Dikutip dari Healthline, rasa sakit akibat penyakit asam urat dapat bertambah parah di malam hari karena sejumlah alasan. Hal itu yang membuat orang yang merasakannya sulit tidur.

    Apa yang membuat penyakit asam urat lebih parah di malam hari?

    Ada beberapa alasan mengapa rasa sakit akibat penyakit asam urat terasa lebih parah di malam hari. Di antaranya sebagai berikut.

    a. Hormon dan ritme sirkadian

    Tubuh memproduksi beberapa hormon pada tingkat yang berbeda sepanjang hari untuk merespons ritme sirkadian. Saat tubuh mengalami rasa sakit dan peradangan akibat asam urat, tubuh dapat memproduksi lebih banyak kortison, atau hormon stres yang dapat memperkuat persepsi terhadap rasa sakit hingga mengganggu tidur.

    b. Posisi tubuh

    Cara berbaring saat tidur ternyata dapat mengubah efek tekanan dan gravitasi pada tubuh. Saat mengalami nyeri di kaki akibat penyakit asam urat, berbaring miring dapat memberikan tekanan pada pinggul dan kaki, sehingga meningkatkan rasa nyeri.

    Gejala Penyakit Asam Urat yang Sering Muncul saat Malam

    1. Nyeri

    Penyakit asam urat ditandai dengan nyeri sendi yang kerap menyiksa. Nyeri akibat kondisi sering terjadi di malam hari.

    Gejala awal yang umum adalah nyeri hebat pada satu sendi, biasanya di jempol kaki. Nyeri akibat penyakit asam urat tahap awal juga mempengaruhi sendi lain, seperti lutut, pergelangan kaki, pergelangan tangan, dan jari-jari.

    Hal ini bisa terjadi karena posisi tidur, seperti berbaring miring dengan kaki yang terkena asam urat dapat memberi tekanan pada pinggul dan kaki, sehingga meningkatkan nyeri serta ketidaknyamanan.

    2. Perubahan suhu tubuh

    Kondisi hormon estrogen dan progesteron juga bisa tidak seimbang, sehingga meningkatkan penumpukan asam urat. Hal ini membuat orang yang mengalaminya tidak bisa istirahat dengan nyaman.

    Hormon juga memicu suhu tubuh berubah saat tidur. Saat suhu tubuh turun, asam urat lebih mungkin menumpuk di persendian.

    3. Pembengkakan

    Penyakit asam urat juga menyebabkan pembengkakan yang signifikan pada sendi yang terkena dan area sekitarnya.

    Ketika kondisi tersebut terjadi pada jempol kaki, kemungkinan besar akan mengalami pembengkakan yang bisa dilihat. Umumnya, bengkak akan terlihat di luar sendi jari kaki, bagian yang terhubung ke kaki.

    Kondisi pembengkakan ini kemudian membuat orang sulit untuk menekuk atau menggerakkan jari kaki.

    3. Rasa tidak nyaman

    Dikutip dari Mayo Clinic, penyakit asam urat dapat memicu rasa tidak nyaman yang terjadi terus-menerus. Akibatnya, dapat mengganggu waktu tidur malam.

    Setelah rasa sakit yang paling parah mereda, beberapa rasa tidak nyaman pada sendi dapat terjadi selama beberapa hari hingga beberapa minggu.

    4. Kulit kemerahan

    Sendi yang terkena asam urat dapat menjadi bengkak, nyeri, terasa hangat, dan memerah. Hal ini dapat terjadi akibat posisi tidur yang memberikan tekanan pada kaki yang terdampak.

    5. Kulit terasa hangat

    Kulit pada area yang terdampak asam urat mungkin akan terasa lembut dan hangat atau panas saat disentuh, sehingga menjadi lebih sensitif.

    Saat kondisinya mulai membaik, kulit orang dengan asam urat itu mungkin akan bersisik dan kemudian terkelupas.

    (sao/suc)

  • Mutasi Hakim MA, Komisi III DPR: Semoga Ada Perubahan dan Tak Ada Jual Beli Putusan Lagi – Page 3

    Mutasi Hakim MA, Komisi III DPR: Semoga Ada Perubahan dan Tak Ada Jual Beli Putusan Lagi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Mahkamah Agung (MA) melakukan mutasi terhadap 199 hakim dan pimpinan pengadilan negeri (PN) di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah terjadinya praktik pelayanan hukum yang bersifat transaksional.

    Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo menyambut baik kebijakan tersebut. Ia menilai mutasi ini sebagai bentuk pencegahan terhadap potensi maraknya kasus korupsi di lingkungan peradilan.

    “Kita berharap betul-betul ada perubahan ya, utusan hakim. Jadi hakim itu, mahkota hakim itu putusannya Pak. Kita berharap putusan yang dilahirkan betul karena didasari oleh bukti-bukti dan fakta, teritori hukum pendapat hukum dan ketiga keyakinan hakim, bukan karena ditentukan oleh sarapan paginya,” kata Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

    Rudianto mengingatkan, transaksi putusan hakim atau sarapan uang harus dihentikan segera. “Putusan hakim jangan ditentukan oleh sarapan paginya. Ada uang-uang besar, dan ini menjadi preseden buruk. Kenapa? Besok kalau ada putusan bebas ditolak masyarakat pasti ‘nih ada bayar nih kenapa dia bebas,” ungkapnya.

    Menurut Rudianto, pengadilan adalah tempat mencari keadilan, menemukan kebenaran, menemukan keadilan, bukan jual beli keadilan.

    “Bukan tempat menghukum orang, tapi karena hakim dalam memutus perkara bebas rupanya ada jual beli putusan akhirnya memunculkan persepsi ketika ada kasus hakim membebaskan terdakwa maka pasti ada uang yang beredar ini yang kita prihatin. Karena itu, kejadian yang sudah berkali-kali, maka ini MA tidak boleh menganggap ini hal sepele,” pungkasnya.

  • Pengguna Remaja Akui Medsos Beri Pengaruh Buruk

    Pengguna Remaja Akui Medsos Beri Pengaruh Buruk

    Jakarta

    Sebuah laporan survei terbaru dari Pew Research Center menyoroti bahwa remaja juga mengkhawatirkan dampak media sosial. Setidaknya 48% remaja percaya bahwa media sosial memberikan pengaruh negatif terhadap orang-orang di kelompok usia mereka.

    Tidak hanya itu, banyak yang mengakui bahwa media sosial juga memengaruhi waktu tidur dan produktivitas mereka. Media sosial membuat kecanduan, dan banyak yang setuju dengan pernyataan ini.

    Dalam beberapa tahun terakhir, anggota parlemen dan bahkan para profesional kesehatan telah meminta raksasa teknologi media sosial untuk menerapkan beberapa batasan untuk menjaga kesehatan mental populasi remaja di platform mereka. Tahun lalu, Ahli Bedah Umum AS bahkan mengatakan bahwa media sosial harus dilengkapi dengan label peringatan, seperti halnya rokok.

    Nah, sebuah laporan survei baru baru-baru ini menyoroti bahwa remaja juga mengkhawatirkan media sosial, karena persepsi mereka terhadap media sosial juga mengarah ke arah yang sama sebagaimana dilansir detikINET dari Android Headlines, Rabu (23/4/2025).

    Sebuah laporan survei dari Pew Research Center menyimpulkan bahwa semakin banyak remaja yang mengakui bahwa media sosial telah menghabiskan banyak waktu mereka dan berbahaya bagi mereka.

    Laporan tersebut mencakup temuan berdasarkan survei terhadap 1.391 remaja yang berpartisipasi dari Amerika Serikat. Menurut laporan tersebut, 48% remaja mengatakan bahwa media sosial memberikan pengaruh negatif terhadap orang-orang seusia mereka.

    Ini merupakan lompatan besar mengingat survei Pew Research Center pada tahun 2022, di mana hanya sepertiga remaja yang disurvei mengatakan hal yang sama.

    Hanya 11% (24% pada tahun 2022) dari remaja yang disurvei percaya bahwa media sosial memiliki pengaruh positif terhadap orang-orang dalam kelompok usia yang sama.

    Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa remaja cenderung tidak mengatakan bahwa media sosial merugikan mereka secara pribadi. Hanya 14% dari remaja yang disurvei mengakui hal yang sama.

    Selain itu, laporan ini juga menunjukkan bahwa remaja sekarang lebih sadar akan berapa banyak waktu yang mereka habiskan di media sosial. Setidaknya 45% remaja dilaporkan mengaku menghabiskan terlalu banyak waktu di aplikasi/platform media sosial.

    Sekali lagi, ini merupakan lompatan besar dari tahun 2023, di mana hanya 23% remaja yang disurvei mengatakan hal yang sama.

    Laporan terbaru ini juga mencatat bahwa 45% remaja mengatakan bahwa media sosial mempengaruhi tidur mereka. Selain itu, 40% mengatakan bahwa media sosial mempengaruhi produktivitas mereka. Yang menarik adalah 44% remaja yang disurvei mengatakan bahwa mereka telah mengurangi penggunaan smartphone dan media sosial.

    (jsn/fay)

  • Dua Kubu Dengan Narasi Terbalik, di tengah Pusaran Konflik Sukahaji

    Dua Kubu Dengan Narasi Terbalik, di tengah Pusaran Konflik Sukahaji

    JABAR EKSPRES – Di balik rencana pemanfaatan ulang lahan di Sukahaji, tersimpan perpecahan antar kubu, konflik narasi, hingga amarah yang belum benar-benar surut.

    Hal ini diperkuat dengan munculnya pemberitaan soal ketegangan antar warga di salah satu gang di kawasan Kecamatan Babakan Ciparay tersebut, pada Senin (21/4).

    Seorang warga setempat yang tidak ingin disebutkan namanya, menjelaskan suasana mendekati kata mencekam. Tidak ada kerumunan, dan tidak dibarengi dengan kehadiran para aparat.

    Dirinya bercerita, timbul kesalahpahaman dari pembingkaian media soal warga-warga yang merasa telah dipelintir dalam pemberitaan terkait konflik Sukahaji. Isu ini merebak setelah perseteruan yang mengatasnamakan penduduk lama dan para pendatang terjadi.

    “Warga lama sebenarnya sudah ikhlas, sudah menerima keputusan apapun yang akan dilakukan pada lahan itu,” ujarnya kepada awak media, saat dikonfirmasi Rabu (23/4).

    Namun, dengan nada lirih dibalut rasa emosional, ia mengungkapkan bahwa perbedaan pandangan datang dari masyarakat yang mengatasnamakan warga pendatang baru di Sukahaji.

    BACA JUGA: Insiden Sukahaji, Wali Kota Ingatkan Semua Pihak Hormati Proses Hukum dan Jaga Bandung Kondusif

    “Tapi warga pendatang, mereka keras, menolak. Mereka bilang itu hak milik mereka, tidak boleh disentuh,” ucapnya.

    Dari yang semula bersifat perbedaan pendapat, konflik ini justru malah semakin merebak luas. Beberapa pihak justru memframing pemberitaan menuduh bahwa warga asli yang dinilai tidak menerima keputusan pemerintah. Bahkan, biangkerok gesekan lusa lalu seolah-olah dilakukan oleh penduduk lama.

    “Padahal kenyataannya, kami sudah menerima hampir 90 persen. Cuma karena mereka, pendatang yang lebih vokal, lebih banyak bicara di medsos, narasi kami tertutup, kami yang legowo justru dianggap menolak. Kami yang diam malah dibilang menekan,” ungkapnya.

    Dirinya mengungkapkan, kisah ini menjadi refleksi dari bagaimana konflik sosial dapat digiring oleh persepsi yang dibentuk secara masif, bukan oleh fakta lapangan.

    “Di era digital, suara yang lebih keras kerap dianggap mewakili kebenaran. Dan dalam kasus ini, warga lama merasa kehilangan ruang untuk menyampaikan kisah versi mereka,” bebernya.

    BACA JUGA: Respons Wali Kota Bandung Pasca Penyerangan Ormas Terhadap Warga di Sukahaji

  • Video Monolog Gibran, Ancang-Ancang Maju Pilpres 2029?
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        23 April 2025

    Video Monolog Gibran, Ancang-Ancang Maju Pilpres 2029? Nasional 23 April 2025

    Video Monolog Gibran, Ancang-Ancang Maju Pilpres 2029?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Presiden RI
    Gibran Rakabuming Raka
    menjadi perbincangan publik setelah mengunggah video monolog yang membahas isu kekinian lewat akun media sosial YouTube pribadinya.
    Dilihat dari akun YouTube @GibranTV, setidaknya Gibran sudah dua kali membuat video monolog.
    Video pertama membahas soal bonus demografi dan tantangan Indonesia dalam memanfaatkan potensi generasi muda serta menyinggung keberhasilan film Jumbo karya anak bangsa.
    Dalam video yang diunggah pada Sabtu (19/4/2025) itu, Gibran berpandangan bahwa Indonesia saat ini berada dalam momen yang sangat menentukan di tengah tantangan global, baik itu perang dagang, geopolitik, hingga perubahan iklim.
    Dia juga menyinggung, lebih dari separuh atau sebanyak 208 juta penduduk Indonesia pada kurun 2030-2045 akan berada pada usia produktif.
    Menurut Gibran, ini merupakan peluang besar dan kesempatan emas untuk mengelola bonus demografi.
    “Teman-teman, tantangan ini memang ada. Bahkan begitu besar, tapi yakinlah peluang kita juga jauh lebih besar,” kata Gibran dalam video tersebut.
    Tiga hari berselang, pada Selasa (22/4/2025), Gibrang mengunggah video monolog keduanya yang mengangkat soal kebanggaan atas pencapaian Timnas Indonesia yang berhasil lolos Piala Dunia U17.
    Bukan hanya diunggah di media sosial YouTube, Gibran juga mengunggahnya di akun media sosial Instagram pribadinya @gibran_rakabuming.
    Langkah Gibran yang tiba-tiba membuat dua video dengan tema populis lantas mengundang pertanyaan, terlebih Gibran merupakan sosok yang jarang tampil dan berbicara di muka publik meski sudah 6 bulan menjabat wakil presiden.
    Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah
    Adi Prayitno
    berpandangan, video monolog yang dibuat Gibran ini merupakan salah satu alat agar Gibran tetap eksis di panggung politik, khususnya dalam menghadapi Pemilihan Presiden 2029.
    “Tentu ini sebagai upaya dari Gibran supaya tetap berada di
    spotlight
    yang selalu menjadi arus utama pembicaraan bahwa dia itu adalah seorang pemimpin yang memang sangat layak untuk diperhitungkan, terutama untuk di 2029,” kata Adi saat dihubungi, Selasa (2/4/2025).
    “Makanya Gibran itu sudah mulai aktif memberikan
    statement-statement
    politik,” imbuh dia.
    Menurut Adi, hal yang dilakukan oleh Gibran wajar karena banyak tokoh politik yang juga sudah menyiapkan ancang-ancang menyambut 2029 dengan menyebar narasi politik, melakukan kerja-kerja politik, dan menggelar kunjungan politik.
    Oleh karena itu, Gibran dinilai harus menciptakan momentumnya sendiri lewat video-video monolog tersebut.
    Apalagi, selama ini Gibran kerap diremehkan publik karena jarang tampil di muka umum dan seringkali hanya menghadiri acara yang sifatnya seremonial seperti mengunjungi sekolah untuk membagikan susu gratis.
    “Jadi kalau Gibran juga tidak menciptakan momentum dengan salah satunya menciptakan narasi-narasi besar ya tentu bisa kebalap oleh figur-figur lain gitu,” kata Adi.
    Adi tidak memungkiri, posisi Gibran saat ini memang serba salah karena setiap tindakannya kerap mengundang reaksi negatif dari publik.
    Namun, setidaknya lewat monolog tersebut, Gibran dapat menunjukkan diri bahwa ia adalah Wakil Presiden RI yang paham dan mampu memproyeksikan Indonesia di masa yang akan datang.
    “(Ini) Monolog tapi kan pesan politiknya adalah sebagai pengingat kalau Gibran itu adalah Wakil Presiden yang punya kapasitas, punya kemampuan dan secara prinsip punya profiling politik bagaimana proyeksi di Indonesia di masa-masa yang akan datang,” kata Adi.
    “Memang tidak gampang jadi Gibran ngomong salah, tidak ngomong pun jadi salah tapi secara prinsip ini kan sebagai upaya untuk menciptakan bagaimana membentuk politik itu terus pada Gibran sehingga Gibran itu menjadi
    spotlight
    pembicaraan soal 2029,” imbuh dia.
    Di sisi lain,
    video monolog Gibran
    tersebut juga bisa menjadi tantangan tersendiri karena Gibran semestinya juga membuktikan bahwa apa yang ia ucapkan harus dapat diwujudkan.
    “Momentum eksistensi jadi
    spotlight
    sekaligus jadi tantangan bagaimana Gibran itu bukan hanya bicara tentang narasi besar tapi yang paling penting adalah mampu mewujudkan itu yang utama sebenarnya,” ungkap Adi.
    Apalagi Gibran kini adalah orang nomor dua di Indonesia yang dianggap punya kekuaatan kekuasaan yang juga bisa mengakselerasi semua kebijakan-kebijakan.
    “Apa yang diomongkan harus dibuktikan kira-kira begitu,” tegasnya.
    Selain itu, Adi menilai saat ini masih banyak persepsi dan sentimen negatif terhadap Gibran, termasuk saat anak sulung Presiden ke-7 Republik Indonesia ini menggunggah video monolog.
    Akan tetapi, dalam politik ini adalah hal wajar dan tidak perlu dimasalahkan karena setidaknya Gibran sudah mampu mencuri perhatian publik meski mendapat sentimen negatif.
    “Hampir di semua
    platform
    yang meng-
    upload
    dan mengunggah video Gibran itu sentimennya negatif tapi dalam politik nggak boleh menyerah, artinya Gibran itu secara tidak langsung sudah mampu mencuri perhatian publik untuk terus membicarakan Gibran sebagai orang yang, ya ini adalah barang politik,” kata Adi.
    Oleh sebab itu, Gibran juga memiliki tantangan lain untuk mengubah agar sentimen negatif yang ada bisa diubah menjadi sentimen positif.
    Menurut Adi, hal ini juga bisa diubah apabila Gibran mampu mewujudkan setiap omongannya ke publik.
    “Bagaimana caranya? Itu yang mesti dilakukan oleh Gibran, semacam tantangan apakah bisa omongan Gibran itu jadi bukti gitu loh,” tuturnya.
    Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Lili Romli pun mewanti-wanti bahwa video
    monolog Gibran
    dapat dianggap sebagai pencitraan semata oleh publik.
    Menurut Lili, anggapan itu dapat muncul karena publik menilai kemampuan Gibran berbicara secara langsung di muka umum tidak sebaik dengan penuturannya di video monolog.
    “Seperti diketahui, bila berbicara secara langsung, tidak sebagus bicara secara monolog tersebut. Tentu kalau dianggap negatif, dianggap angin lalu saja, dianggap bagian dari pencitraan,” kata Lili kepada
    Kompas.com
    , Minggu (20/4/2025).
    Namun, di sisi lain, video monolog Gibran juga dapat menjadi modal sosial dan politik bila memperoleh sambutan positif.
     
    Menurut Lili, penyampaian melalui video monolog sengaja dipilih Gibran sebagai strategi untuk tampil aman sekaligus membangun citra.
    Format monolog yang diambil oleh Gibran mampu menghindari risiko salah ucap, sedangkan tema-tema yang diangkat dalam monolog itu erat kaitannya dengan generasi muda.
    “Dengan disampaikan secara monolog, dengan tutur kata yang teratur dan sistematis, jika direspons positif oleh kalangan muda, tentu bisa menyedot perhatian dan simpati. Ini bisa menjadi modal sosial dan politik untuk Wapres ke depan,” kata Lili.
    Lili melanjutkan, video monolog itu juga menunjukkan bahwa Gibran tengah berupaya mencuri perhatian publik karena seorang wakil presiden umumnya sekadar menunggu tugas dari presiden. 
    “Sebenarnya, sebagai wapres cukup menunggu tugas dari presiden, karena bagaimanapun posisinya sebagai pembantu. Tapi dengan video monolog itu, tampak Wapres ingin tampil dan menarik perhatian publik,” ujar Lili.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PMI Tangsel gandeng artis melalui sepak bola untuk kampanyekan donor darah 

    PMI Tangsel gandeng artis melalui sepak bola untuk kampanyekan donor darah 

    Sumber foto: Cecep Supriatna/elshinta.com.

    PMI Tangsel gandeng artis melalui sepak bola untuk kampanyekan donor darah 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 22 April 2025 – 19:33 WIB

    Elshinta.com – Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) terus melakukan inovasi dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya donor darah. 

    Hal yang di lakukan PMI Tangsel yaitu dengan mengadakan laga persahabatan di Stadion ABC Senayan, Jakarta Pusat,Senin (21/4/2025) sore. Laga itu menjadi ajang kolaborasi tak terduga antara organisasi kemanusiaan dan dunia hiburan.

    Laga yang penuh semangat ini, PMI Tangsel menggandeng Selebriti FC, sebuah klub yang diperkuat oleh para artis ternama dan mantan pemain sepak bola nasional, untuk mengkampanyekan donor darah.

    “Kami ingin mengubah persepsi masyarakat bahwa donor darah adalah bagian dari gaya hidup sehat. Melalui para selebriti yang memiliki pengaruh besar, kami berharap bisa mengajak generasi muda untuk lebih rutin mendonorkan darah mereka,” ujar Kepala Unit Donor Darah (UDD) PMI Tangsel, Suhara Manullang. 

    Kegiatan ini merupakan wujud dari kerjasama yang sudah direncanakan sejak enam bulan lalu. 

    Meskipun jadwal Selebriti FC yang padat, para pemain yakni Billy Syahputra, Judika, Iko Uwais, dan Augie Fantinus bersedia bergabung dalam acara ini untuk mendukung PMI dalam menyebarkan pesan pentingnya darah untuk kemanusiaan.

    “Selain menjalin silaturahmi, kami berharap para selebriti ini bisa menjadi contoh bagi masyarakat, terutama di kalangan Gen Z dan milenial, untuk lebih peduli dan rutin mendonorkan darah mereka. Ini adalah bagian dari kampanye kemanusiaan yang lebih luas,” kata Suhara seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Cecep Supriatna, Selasa (22/4). 

    Kehadiran beberapa mantan pemain sepak bola Timnas, seperti Cristian Gonzales dan Syamsir Alam, semakin menambah keseruan laga persahabatan ini. 

    Dengan langkah ini, PMI Tangsel berharap bisa membangun sinergi lebih lanjut dengan komunitas selebriti untuk menjadikan donor darah sebagai kebiasaan rutin.

    Selebriti FC, dengan pengaruh besar mereka, menjadi kekuatan utama dalam mengajak orang untuk ikut serta dalam aksi kemanusiaan ini.

    Laga persahabatan ini bukan hanya sebuah pertandingan olahraga, tetapi juga sebuah gerakan sosial yang menunjukkan bahwa solidaritas dan kesehatan bisa digabungkan menjadi satu.

    “Bentuknya bagaimana kan itu nanti kita secara teknisnya Sebetulnya kesana, sehingga kami terbantu oleh komunitas selebriti ini Melalui sepakbola, gitu sebetulnya,” tutup Suhara.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Jurnalis TV Pertanyakan “Berita Negatif” yang Dasari Perkara Direktur JAKTV
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        22 April 2025

    Jurnalis TV Pertanyakan “Berita Negatif” yang Dasari Perkara Direktur JAKTV Nasional 22 April 2025

    Jurnalis TV Pertanyakan “Berita Negatif” yang Dasari Perkara Direktur JAKTV
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ikatan
    Jurnalis
    Televisi Indonesia (
    IJTI
    ) mempertanyakan penjelasan Kejaksaan Agung (
    Kejagung
    ) soal “berita negatif” sebagai dasar penersangkaan Direktur
    Pemberitaan
    JAKTV, Tian Bahtiar.
    “IJTI mempertanyakan penetapan tersangka terhadap insan
    pers
    jika dasar utamanya adalah aktivitas
    pemberitaan
    atau konten jurnalistik, khususnya yang dikategorikan sebagai ‘berita negatif’ yang merintangi penyidikan terkait penanganan perkara oleh Kejaksaan,” tulis Pengurus Pusat IJTI dalam siaran persnya, Selasa (22/4/2025).
    IJTI mendukujng pemberantasan korupsi, termasuk pengungkapan dugaan suap terhadap Tian Bahtiar senilai Rp 478 juta. Namun demikian yang menjadi pertanyaan adalah penersangkaan
    jurnalis
    didasarkan pada “berita negatif” yang dibikin oleh yang bersangkutan.
    “Menyampaikan informasi yang bersifat kritis merupakan bagian dari kerja pers dan fungsi kontrol sosial yang dijamin oleh undang-undang,” tulis IJTI.
    Berita merupakan produk jurnalistik. Maka sudah seharusnya perkara ini dikoordinasikan dengan Dewan
    Pers
    karena demikianlah mekanisme yang diatur di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
    “Penilaian atau suatu karya jurnalistik, termasuk potensi pelanggarannya, merupakan kewenangan Dewan Pers,” tulis IJTI.
    IJTI khawatir penersangkaan jurnalis karena si jurnalis membuat “berita negatif” menjadi preseden berbahaya terkait memburuknya kemerdekaan pers di Indonesia.
    “Pendekatan represif terhadap kerja jurnalistik berpotensi mengancam kemerdekaan pers dan mencederai demokrasi,” kata IJTI.
    IJTI mendukung pengungkapan dugaan aliran suap perkara tersebut. IJTI juga mengingatkan agar penanganan kasus seperti ini juga harus melibatkan Dewan Pers sejak awal, bukan langsung menggunakan proses pidana.
    “Kami menyerukan kepada seluruh insan pers untuk tetap menjunjung tinggi etika jurnalistik serta menjaga independensi dalam menjalankan tugas. Di saat yang sama, kami meminta aparat penegak hukum untuk menghormati kemerdekaan pers dan tidak menggunakan pendekatan represif terhadap kerja jurnalistik,” kata IJTI.

    Istilah “berita negatif” dalam penjelasan Kejagung
    Tian Bahtiar alias TB yang merupakan Direktur Pemberitaan JAKTV menjadi tersangka, bersama pula pengacara Marcella Santoso (MS) dan Junaedi Saibih (JS). Mereka semua disangkakan dengan Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
    Dini hari tadi, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar menjelaskan bahwa tersangka MS dan JS yang merupakan pengacara meminta Tian Bahtiar untuk memproduksi berita yang disebut Abdul Qohar bersifat “negatif” alias merugikan citra Kejagung.
    “Tersangka MS dan tersangka JS mengorder tersangka TB untuk membuat berita-berita negatif dan konten-konten negatif yang menyudutkan Kejaksaan terkait penanganan perkara aquo, baik ketika di penyidikan, penuntutan, maupun di persidangan,” kata Abdul Qohar.
    Kejagung merasa berita-berita negatif tersebut telah membentuk persepsi masyarakat yang tidak baik terhadap Kejagung. Mereka sedang mengusut kasus korupsi timah dan korupsi impor gula dengan tersangka Tom Lembong.
    “Tindakan yang dilakukan oleh tersangka MS, tersangka JS, dan tersangka TB dimaksudkan bertujuan membentuk opini publik dengan berita negatif yang menyudutkan Kejaksaan maupun Jampidsus dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tata niaga timah maupun tindak pidana korupsi tata niaga gula, baik di penyidikan maupun di persidangan yang saat ini sedang berlangsung, sehingga Kejaksaan dinilai negatif oleh masyarakat, dan perkaranya tidak ditindaklanjuti ataupun tidak terbukti di persidangan,” tutur Abdul Qohar.
    Sore harinya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Harli Siregar tampil dalam konferensi pers setelah mengadakan pertemuan dengan Dewan Pers. Harli menjelaskan bahwa perkara Tian Bahtiar merupakan perbuatan pribadi Tian.
    Harli menegaskan bahwa yang menjadi perhatian Kejaksaan bukanlah soal pemberitaan, melainkan tindakan permufakatan jahat untuk merintangi proses hukum yang sedang berjalan.
    “Yang dipersoalkan oleh Kejaksaan bukan soal pemberitaan, karena kita tidak anti kritik,” kata Harli di Kejagung, tadi.
    Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, menegaskan pihaknyalah yang mengurusi etik jurnalistik.
    “Saya selaku Ketua Dewan Pers dan juga Pak Jaksa Agung sepakat untuk saling menghormati proses yang sedang dijalankan dan masing-masing menjalankan tugasnya, sebagaimana mandat yang diberikan oleh Undang-Undang kepada kami,” kata Ninik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.