Dukungan Wiranto ke Gibran Dianggap Wajar, Status Sudah Sipil dan Pro Jokowi sejak 2014
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Co-founder Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) Dwi Sasongko menilai wajar eks Panglima ABRI yang juga
purnawirawan TNI
, Wiranto, menyatakan dukungan terhadap Wakil Presiden
Gibran Rakabuming Raka
.
Sebab, kata Dwi, Wiranto sudah mendukung ayah Gibran, yakni Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), sejak masa kampanye Pilpres 2014.
“Kita tahu Pak Wiranto sejak 2014 sudah mendukung Pak Jokowi. Itu sah saja karena beliau sudah berstatus sipil,” kata Dwi kepada Kompas.com, Minggu (4/5/2025).
Sikap Wiranto itu berbeda dengan purnawirawan TNI lainnya, yakni eks Wakil Presiden Try Sutrisno, yang sebelumnya termasuk salah satu dari kelompok purnawirawan yang meminta Gibran dimakzulkan dari wapres.
Namun, Dwi enggan memaparkan terlalu jauh soal preferensi politik Try yang juga pernah menjabat sebagai Panglima ABRI itu.
Menurutnya, dukungan politik purnawirawan merupakan bagian dari dinamika politik yang tidak bisa dihindari.
Ia menilai perbedaan sikap maupun klaim politik di antara para mantan perwira TNI adalah sesuatu yang lumrah dalam sistem demokrasi.
“Jadi perbedaan persepsi dan saling klaim purnawirawan, kita melihatnya sebagai dinamika politik biasa,” ujar Dwi.
Namun demikian, Dwi mengingatkan agar para purnawirawan tidak menyeret institusi TNI aktif ke dalam kepentingan politik praktis.
Ia menegaskan pentingnya menjaga netralitas dan profesionalisme TNI, khususnya dalam sistem manajemen sumber daya manusia.
“Yang penting pembinaan karier TNI tetap imun dari kepentingan politik kelompok. Karena politik TNI adalah politik negara,” tegasnya.
Ia menutup dengan menyerukan pentingnya menjaga jarak antara TNI aktif dan dunia politik, agar institusi pertahanan tetap menjadi alat negara yang netral dan profesional.
“Dinamika politik purnawirawan adalah keniscayaan. Akan tetapi, purnawirawan juga diharapkan untuk tidak menyeret-nyeret TNI ke politik, apalagi proses manajemen TNI dinodai oleh politik. Kita harus sama-sama menjaga TNI,” pungkasnya.
Adapun belakangan, suara purnawirawan TNI seakan terpecah terhadap dukungan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sejumlah purnawirawan TNI ada yang meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, putra dari Jokowi, untuk dimakzulkan.
Kelompok purnawirawan ini diisi oleh antara lain Fachrul Razi hingga Try Sutrisno.
Sementara itu, ada pula purnawirawan yang dipimpin oleh eks Panglima ABRI, Wiranto, menegaskan dukungan untuk Prabowo memimpin pemerintahan lengkap beserta Gibran.
Perbedaan dukungan atau sikap terhadap pemerintahan ini mewarnai dinamika politik dan militer usai pembatalan mutasi perwira tinggi (Pati) di tubuh TNI.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Organisasi: PERSEPSI
-
/data/photo/2025/04/24/680a21c7bfa5b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Dukungan Wiranto ke Gibran Dianggap Wajar, Status Sudah Sipil dan Pro Jokowi sejak 2014")
Dukungan Wiranto ke Gibran Dianggap Wajar, Status Sudah Sipil dan Pro Jokowi sejak 2014
-
Disebut Gatot Cuma Angkuti Barang, Hendropriyono Bela Hercules Ungkap Peran Pentingnya di Timtim
TRIBUNJAKARTA.COM – Pernyataan Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo soal Hercules yang berperan hanya sebagai tukang angkuti barang saat konflik di Timor Timur, dipatahkan oleh Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono.
Hendropriyono mengatakan Hercules bukan sekadar tukang angkut barang.
Perannya jauh lebih penting daripada itu.
Menurut Hendropriyono, Hercules dipercaya oleh militer untuk memegang kunci persenjataan.
“Dulu dia (Hercules) waktu di Timor Timur (Tim sebelum menjadi Timor Leste, dia itu kita percaya pegang kunci gudang senjata dan peluru. Dia yang pegang,” katanya seperti dikutip dari YouTube Prof. Rhenald Kasali yang tayang pada Minggu (4/5/2025).
Karena memiliki peran di Timtim, Hendropriyono meminta agar hak perdata sang mantan preman tersebut tidak dimatikan.
Hendropriyono mengatakan dirinya tak bermaksud untuk mendukung premanisme.
“Orang yang begitu dipercaya sekarang berbuat apapun, istilah katanya jangan dibunuh dong, jangan dibunuh walaupun pembunuhan itu perdata. Lalu nasionalisme dia (Hercules) langsung padam, bukannya saya mau bela premanisme, saya tetap anti premanisme tapi dia kan punya hati nurani.”
“Kalau cuma Hercules soal kecil, kita kan mikirnya perang global dong,” pungkasnya.
Disebut Gatot tukang angkuti barang
Purnawirawan Jenderal TNI bintang empat, Gatot Nurmantyo, murka dengan Hercules yang menghina Sutiyoso, eks Wakil Komandan Jenderal Kopassus sudah bau tanah.
Mantan Panglima TNI tersebut mengingatkan Hercules tentang peran pensiunan jenderal TNI yang telah membawanya ke Jakarta.
Ia lalu membongkar asal-usul Hercules di masa lampau.
Hercules, kata Gatot, dulu dipekerjakan sebagai tenaga bantuan operasi (TBO) yang bertugas membantu mengangkuti barang-barang keperluan militer saat di Timor Timur.
“Begini, kita kan prajurit-prajurit di sana merasa sudah dibantu, dibawain barang-barangnya kayak gitu. Maka, dibawa ke Jakarta dan Solo untuk supaya kesejahteraannya, kehidupannya lebih baik, berubah lah.”
“Tapi, justru dia mengata-ngatai pensiunan, padahal yang bawa dia ke sini sudah pensiun itu, zamannya tahun 80-an,” ujar Gatot seperti dikutip dari Youtube Refly Harun yang tayang pada Kamis (1/5/2025).
Berdasarkan persepsi publik yang selama ini beredar, Hercules dilindungi oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.
Hercules pun selalu mengklaim berutang nyawa terhadap Prabowo Subianto.
Namun, Gatot mempertanyakan jasa mantan preman itu.
Menurutnya, jasa Hercules hanya sebatas mengangkuti barang-barang keperluan militer.
“Jasanya ngangkat-ngangkat barang, kan dibayar juga. Cuma karena Pak Prabowo ya mungkin hatinya baik, kan gitu kamu ikut, mungkin. Tapi, saya yakin bukan Prabowo juga (yang ajak ke Jakarta),” tambahnya.
Duduk Perkara Gatot vs Hercules
Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, meluapkan kemarahannya terhadap Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules Rozario Marshal.
Hal ini terkait pernyataan kontroversial Hercules yang dinilai menghina para purnawirawan.
Semua ini bermula dari tuntutan Forum Purnawirawan TNI-Polri yang satu di antaranya permintaan untuk mengganti Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI.
Menanggapi permintaan para Purnawirawan TNI, Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB), Hercules, tertawa dan memberikan sindiran pedas.
“Katanya mau kudeta presiden, kepala kamu saya kudeta, tulis itu,” ucap Hercules.
Menurut Hercules, Gibran Rakabuming dan Prabowo Subianto tak bisa dimakzulkan karena keduanya dipilih oleh rakyat.
Hercules juga mengkritik keras Sutiyoso yang sebelumnya juga menyebut Ormas-ormas saat ini berpakaian mirip tentara.
Sutiyoso pun mendukung revisi Undang-Undang Organisasi Masyarakat (UU Ormas) yang wacananya digulirkan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Pria bernama lengkap Rosario de Marshal itu menganggap Sutiyoso telah menyinggung ormas.
Hercules pun meminta Sutiyoso untuk diam.
Amarah Gatot Nurmantyo
Dalam sebuah acara bersama Said Didu, Hersubeno Arief dan Refly Harun, Gatot Nurmantyo, menegaskan kemarahannya terhadap sikap Hercules yang dianggap tidak sopan dan seenaknya dalam berbicara.
“Ingat kau dulu, kok kau ngomong seenaknya kayak gitu. Tidak sopan, sudah jadi raja kau?” ujar Gatot dikutip dari unggahan akun Twitter Said Didu, Rabu (30/4/2025).
Gatot bahkan menyebut Hercules sebagai preman yang memakai seragam ormas, dan menantangnya untuk membuktikan bahwa dirinya layak disebut pejuang rakyat.
“Kamu itu kan preman memakai pakaian ormas. Saya bisa buktikan kau itu preman,” lanjutnya.
Mantan Panglima TNI tersebut kemudian menyinggung insiden di Depok, di mana anggota kepolisian diserang dan mobilnya dibakar saat menjalankan tugas.
Menurut Gatot, kejadian itu sebagai bentuk pelecehan terhadap negara dan hukum.
“Polisi itu adalah alat negara. Ketika akan menangkap, dilawan, dikepung. Negara apa ini?” katanya.
Ia menegaskan bahwa semua TNI akan menjadi purnawirawan dan bahwa mereka layak dihormati, karena telah berdarah-darah membela bangsa.
“Pak Sutiyoso itu purnawirawan bintang tiga loh. Termasuk saya juga di Timor-Timur. Kita berdarah-darah!,” tandasnya.
Gatot mengingatkan, jika negara dikuasai oleh preman, maka kehancuran akan tak terelakkan.
Hercules kesal dengan Sutiyoso
Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Baru (Grib), Hercules, sebelumnya mengungkapkan kemarahannya terhadap Sutiyoso, purnawirawan jenderal TNI bintang tiga yang juga Gubernur Jakarta (1997-2007).
Gara-garanya, Sutiyoso berbicara mendukung revisi Undang-Undang Organisasi Masyarakat (UU Ormas) yang wacananya digulirkan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Dalam mengutarakan opininya, Sutiyoso mengungkap pengalamannya bersinggungan dengan ormas yang berlaku bak preman.
Sutiyoso berbicara di Youtube tvOneNews, tayang Minggu (27/4/2025).
Semasa menjabat Panglima Komando Distrik Militer (Kodam) Jaya pada 1996-1997, Sutiyoso yang bertanggung jawab dengan keamanan Jakarta sering berurusan dengan ormas.
Menurutnya, pengalaman dengan ormas yang berlaku layaknya preman sangat tidak menyenangkan.
Hal itu ia rasakan kurang lebih 11 tahun, ditambah masa jabatan Gubernur Jakarta.
“Jadi waktu panglimapun sudah begitu, hiruk pikuknya ibu kota oleh aksi-aksi ormas yang menjelma jadi preman tukang palak, terutama di tempat-tempat hiburan,” kata Sutiyoso.
Bang Yos, sapaan karibnya menyatakan dukungannya terhadap wacana revisi UU Ormas.
Ia berharap perubahan aturan juga mentenyuh tata cara berpakaian ormas, yang saat ini dianggapnya mirip tentara.
“Bahwa saya sangat mendukung Pak Tito Mendagri mau merevisi UU Ormas ini. Bukan tingkah laku mereka saja yang harus dievaluasi ya, tapi juga cara berpakaian.”
Reaksi Hercules
Hercules yang mendengar pernyataan Sutiyoso, geram.
Pria bernama lengkap Rosario de Marshal itu menganggap Sutiyoso telah menyinggung ormas.
Sambil mengejek, pemimpin ormas bernama Grib itu meminta Sutiyoso untuk diam.
Hal itu disampaikan Hercules saat memberi dukungan kepada Razman Nasution yang sedang bersidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (29/4/2025).
“Kaya Pak Sutiyoso itu ngapain, Pak Sutiyoso itu gak usahlah menyinggung ormas, sudahlah kalau saya bilang mulutmu sudah bau tanah. Gak usah nyinggung-nyinggung kita,” tegas Hercules.
Hercules juga tegas mengatakan, tidak takut terhadap Sutiyoso.
“Orang boleh takut sama Pak Sutiyoso, saya gak takut,” jelasnya.
Sambil mengejek, pemimpin ormas bernama Grib itu meminta Sutiyoso untuk diam.
Hal itu disampaikan Hercules saat memberi dukungan kepada Razman Nasution yang sedang bersidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (29/4/2025).
“Kaya Pak Sutiyoso itu ngapain, Pak Sutiyoso itu gak usahlah menyinggung ormas, sudahlah kalau saya bilang mulutmu sudah bau tanah. Gak usah nyinggung-nyinggung kita,” tegas Hercules.
Hercules juga tegas mengatakan, tidak takut terhadap Sutiyoso.
“Orang boleh takut sama Pak Sutiyoso, saya gak takut,” jelasnya.
Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul “Jenderal Gatot Nurmantyo Luapkan Kemarahannya kepada Hercules: Tidak Sopan, Sudah Jadi Raja Kau?”.
-
TNI Dikritik soal Kolonel Restu Widiyantoro Ditunjuk Jadi Dirut PT Timah: Aturan Bisa Dinegosiasikan – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM – Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi mengkritik TNI terkait ditunjuknya Kolonel (Inf) Restu Widiyantoro sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Timah Tbk.
Restu ditunjuk untuk menggantikan Ahmad Dani Virsal lewat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).
Terkait hal ini, Khairul menilai penunjukkan Restu sebagai Dirut PT Timah seharusnya diumumkan setelah administrasi terkait pengunduran dirinya sebagai prajurit aktif TNI diselesaikan.
Hal ini, katanya, sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia.
“Pertama, saya tetap yakin bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya Pasal 47 ayat (2) yang melarang prajurit aktif menduduki jabatan sipil, akan ditegakkan.”
“Namun, secara prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, penunjukkan Kolonel (Inf) Restu Widiyantoro sebagai Dirut PT Timah Tbk mestinya tidak diumumkan sebelum proses pemberhentian atau pengunduran dirinya sebagai prajurit aktif diselesaikan,” kata Khairul kepada Tribunnews.com, Sabtu (3/4/2025).
Khairul mengatakan penunjukkan Restu yang tidak didahului dengan pengunduran diri atau pensiun dini akan menimbulkan preseden buruk bagi TNI.
Pasalnya, akan menimbulkan kesan bahwa aturan bisa dinegosiasikan, atau bahkan lebih parahnya diabaikan.
“Pengumuman yang mendahului proses tersebut berpotensi menimbulkan kesan bahwa aturan bisa dinegosiasikan atau diabaikan, dan ini sangat tidak sehat dari sisi pembentukan preseden maupun persepsi publik,” jelasnya.
Di sisi lain, Khairul menganggap perlunya koordinasi antara Kementerian BUMN, Kementerian Pertahanan, dan Mabes TNI untuk menyusun mekanisme yang lebih tertib dalam proses transisi prajurit aktif ke jabatan sipil.
Dia menegaskan harus ada prosedur yang memastikan semua berjalan sesuai aturan dan etika publik.
Khairul juga mengatakan agar Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, dan Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafri Sjamsoeddin, terkait proses transisi antara prajurit aktif yang hendak menduduki jabatan sipil, demi menjaga kepercayaan masyarakat dan marwah institusi.
“Dan terakhir, saya berharap Panglima TNI dan Menteri Pertahanan bisa lebih proaktif menjelaskan kepada publik tentang status dan proses yang sedang berjalan.”
“Keterbukaan seperti ini penting untuk menjaga kredibilitas institusi dan kepercayaan masyarakat,” tuturnya.
Alasan Kolonel Inf Restu Ditunjuk jadi Dirut PT Timah
Sebelumnya, Corporatte Secretary PT Timah Tbk, Rendi Kurniawan, menjelaskan alasan penunjukkan Kolonel Inf Restu Widiyantoro menjadi Dirut PT Timah.
Dia menegaskan pergantian pengurus ini merupakan hal yang biasa untuk terus mendorong inovasi, efisiensi dan tata kelola yang baik.
“Perusahaan menyampaikan apresiasi kepada jajaran Komisaris dan Direksi di periode sebelumnya dan semoga kepemimpinan baru akan memperkuat langkah strategis perusahaan ke depan,” tutur Rendi melalui keterangan tertulis, Jumat (2/5/2025).
Selain itu, para pemegang saham juga menunjuk purnawiran TNI Agus Rohman sebagai Komisaris Utama PT Timah merangkap Komisaris Independen.
Perubahan pengurus ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk memperkuat kepemimpinan perusahaan dan menjawab tantangan bisnis yang semakin dinamis, serta mendorong tercapainya target-target transformasi dan kinerja yang telah ditetapkan.
Selain Restu, ada jajaran dari TNI yang turut menduduki jabatan di PT Timah yaitu pensiunan bernama Agus Rohman sebagai komisaris utama (komut) merangkat komisaris independen.
Berikut Susunan Pengurus PT Timah Tbk yang Disepakati dalam RUPSLB :
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Agus Rohman
Komisaris Independen: Yuslih Ihza Mahendra
Komisaris Independen: M Hita Tunggal
Komisaris: Rizani Usman
Komisaris: Eniya Listiani DewiDewan Direksi
Direktur Utama: Restu Widiyantoro
Direktur Operasi dan Produksi: Nur Adi Kuncoro
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Fina Eliani
Direktur Pengembangan Usaha: Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara
Direktur Sumber Daya Manusia: Andi Seto Gadhista AsapaDaftar 16 Kementerian/Lembaga yang Boleh Diduduki Prajurit Aktif TNI
Di sisi lain, DPR baru saja merevisi terkait UU TNI pada 16 Maret 2025 lalu.
Salah satu yang direvisi adalah Pasal 47 UU TNI yaitu terkait bertambahnya jumlah kementerian/lembaga yang bisa diisi prajurit aktif dari 10 menjadi 16.
Adapun kementerian/lembaga yang dimaksud yaitu:
Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara
Pertahanan Negara
Dewan Pertahanan Nasional
Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden
Intelijen Negara
Siber dan/atau Sandi Negara
Lembaga Ketahanan Nasional
Search and Rescue (SAR) Nasional
Narkotika Nasional
Pengelola Perbatasan
Kelautan dan Perikanan
Penanggulangan Bencana
Penanggulangan Terorisme
Keamanan Laut
Kejaksaan Republik Indonesia
Mahkamah Agung.Lalu, jika ada prajurit aktif TNI yang hendak menduduki jabatan sipil di luar 16 kementerian/lembaga di atas, maka wajib untuk mengundurukan diri atau menyatakan pensiun dini.
Adapun hal ini tertuang dalam Pasal 47 ayat (2) UU TNI.
(Tribunnewws.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Lita Febriani)
-
/data/photo/2025/04/24/680a43aa9b13d.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "9
Warga Tolak Pabrik Semen di Wonogiri, Pemprov Jateng Minta Semua Pihak Klarifikasi
Regional")
9 Warga Tolak Pabrik Semen di Wonogiri, Pemprov Jateng Minta Semua Pihak Klarifikasi Regional
Warga Tolak Pabrik Semen di Wonogiri, Pemprov Jateng Minta Semua Pihak Klarifikasi
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com –
Asisten Ekonomi Pembangunan Setda Jawa Tengah Sujarwanto Dwiatmoko merespons penolakan masyarakat Pracimantoro di
Wonogiri
terhadap pendirian
pabrik semen
milik PT Anugerah Andalan Asia (AAA).
Warga selaku pemilik lahan yang tanahnya akan digunakan sebagai tapak lokasi pendirian pabrik semen, mereka tidak pernah dilibatkan oleh tim penyusun Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).
Tak hanya itu, warga juga dipaksa menjual tanahnya dengan harga murah, hanya Rp 50.000 per meter. Sementara nilai investasi pabrik mencapai Rp 6 triliun.
Sujarwanto mengatakan, penolakan terhadap pembangunan merupakan hal yang lumrah terjadi. Namun hal itu perlu ditindaklanjuti dengan klarifikasi antara kedua pihak.
“Ya, enggak apa-apa. Menolak, kontra itu kan bagus dalam pembangunan. Sehingga sehingga tinggal bagaimana kemudian penolakan itu memang terklarifikasi dengan baik,” tutur Sujarwanto usai membuka Central Java Youth Sustainability Forum 2025 di Legacy Hall, Semarang, Sabtu (3/5/2025).
Ia mendorong agar pihak yang berkepentingan melakukan komunikasi dengan baik untuk saling memahami. Sehingga tidak ada informasi yang terlewat yang tidak diketahui masyarakat.
“Ya, semua pokoknya memahami dulu. Ya, mungkin ada yang informasi terlewat, itu terlewat tapi prinsipnya semua proses pasti dilakukan dengan baik. Persepsi-persepsi yang dibangun itu harus diluruskan pada data dan ketentuan yang baik. Kita sangat senanglah perbedaan pemikiran itu,” lanjut dia.
Menurutnya masyarakat berhak menuntut kejelasan dari tim penyusun Amdal pendirian pabrik semen dan tambang batu gamping yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Jawa Tengah.
“Makanya kalau yang belum jelas nanti semua orang yang pingin jelas harusnya kembali untuk memperjelas pada sumbernya. Ya, diskusi atau tidak diskusi ya tergantung. Mereka tinggal mencari tahu pada sumbernya. Kalau itu masalah Amdal, maka Dinas LHK yang akan memberikan penjelasan. Silakan datang ke sana,” tandas dia.
Sebelumnya diberitakan, gelombang penolakan dari warga Pracimatoro terus mengguat terhadap rencana pembangunan pabrik semen milik PT Anugerah Andalan Asia (AAA).
Industri itu digadang memiliki total investasi senilai Rp 6 triliun, sedangkan lahan warga ingin dibeli dengan harga Rp 50.000 per meter.
Penolakan itu muncul karena pabrik seluas 123.315 hektare di Kecamatan Pracimantoro, tepatnya di Desa Watangrejo, Suci, dan Sambiroto itu mengancam lahan milik puluhan warga.
Padahal selama ini mereka menggantungkan hidup pada hasil tani di sana.
Kendati telah mengantongi Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), rencana pendirian pabrik itu menjadi polemik lantaran banyaknya kejanggalan selama proses berlangsung.
Utamanya, izin Amdal di lahan yang akan dijadikan lokasi pabrik tiba-tiba dikeluarkan pemerintah pada 2024 tanpa sepengetahuan warga pemilik lahan atau sosialisasi.
Sedangkan 2022 -2023 banyak tim peneliti keluar masuk lahannya tanpa izin. Kabar yang beredar di kalangan warga, sekelompok orang tersebut hanya melakukan penelitian potensi pertanian.
“Mereka itu membuat Amdal dengan tidak mensosialisasikan ke masyarakat secara jelas. Pada waktu tim mereka blusukan itu kan enggak jelas orang mau apa. Mereka enggak jujur ditanya. Tahun 2022-2023 itu cuma berspekulasi. Tiba-tiba 2024 AMDAL keluar,” ungkap Suryanto, Juru Bicara Warga Pracimantoro saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (24/4/2025).
Berikutnya, ancaman perebutan lahan seluas 186,13 hektare juga menanti warga desa lainnya yang lahannya akan dijadikan lokasi atau tapak penambangan batu gamping yang akan digunakan untuk bahan baku semen milik PT Sewu Surya Sejati (SSS).
Amdal yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Jawa Tengah pada 4 Juli 2024 itu memberi izin lingkungan pabrik semen milik PT Anugerah Andalan Asia (AAA) dengan kapasitas maksimal 4,5 juta ton semen per tahun.
Sedangkan, izin produksi pertambangan mineral bukan logam komoditas batu gamping untuk semen PT Sewu Surya Sejati (SSS) memiliki kapasitas usaha 4,2 juta ton gamping per tahun di lahan seluas 186,13 hektare dari permohonan 598,04 hektare.
Cakupan lahan di Desa Watangrejo, Suci, Gambirmanis, Joho dan Petirsari.
Warga mengaku baru mengetahui keluarnya Amdal sekitar Desember, setelah ramai dibicarakan para aktivis lingkungan. Seluruh pemilik lahan sama sekali tak pernah dihubungi perusahaan atau pemerintah terkait izin Amdal.
“Peta Amdal yang mereka susun secara detail ini loh. Enggak melibatkan pemilik lahan sama sekali. Itu artinya enggak cuma enggak sah. Mereka itu melakukan perampasan kan. Membuat klaim atas tanah tanpa izin pemiliknya sama sekali,” tegas dia.
Tak lama kemudian 97 warga pemilik lahan dipanggil kepala desa dan diminta menjual lahan kepada pemilik pabrik semen dengan harga Rp 50.000 per meter persegi. Lalu dijanjikan lapangan kerja oleh pabrik semen.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Tips Meringankan Nyeri Haid Secara Alami – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM – Nyeri haid, atau dismenore, adalah pengalaman umum yang dialami banyak perempuan setiap bulannya.
Rasa sakit yang menyertai periode menstruasi ini bisa sangat mengganggu aktivitas sehari-hari.
Namun, ada banyak cara alami untuk mengurangi nyeri haid yang mungkin belum banyak diketahui.
Berikut beberapa tips yang dapat membantu meringankan rasa sakit tersebut.
Memahami Penyebab Nyeri Haid
Sebelum membahas cara mengurangi nyeri haid, penting untuk memahami apa yang menyebabkan rasa sakit ini.
Selama menstruasi, rahim berkontraksi untuk membantu mengeluarkan lapisan dinding rahim yang tidak diperlukan.
Kontraksi ini dapat menyebabkan rasa sakit yang bervariasi dari ringan hingga sangat parah.
Faktor yang Mempengaruhi Nyeri Haid
Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat nyeri haid yang dialami, antara lain:
– Kadar hormon:
Fluktuasi estrogen dan progesteron dapat berkontribusi pada intensitas nyeri.
– Kesehatan umum:
Perempuan yang memiliki kondisi medis seperti endometriosis atau fibroid mungkin mengalami nyeri lebih hebat.
– Stres:
Kondisi emosional yang tinggi dapat memperburuk persepsi rasa sakit.
Penggunaan Kompres Hangat
Salah satu cara termudah dan paling efektif untuk mengurangi nyeri haid adalah dengan menggunakan kompres hangat.
Mengaplikasikan panas pada perut dapat membantu merelaksasi otot-otot rahim yang berkontraksi.
Cara Membuat Kompres Hangat
– Siapkan botol air panas atau kain bersih yang direndam dalam air hangat.
– Tempelkan pada perut bagian bawah selama 15 hingga 20 menit.
– Rasakan perbedaannya saat ketegangan mulai berkurang.
Mengonsumsi Teh Herbal
Teh herbal seperti jahe dan chamomile dapat memiliki efek menenangkan yang membantu mengurangi nyeri haid.
Jahe dikenal karena sifat anti-inflamasi yang dapat membantu meredakan peradangan, sedangkan chamomile memiliki sifat relaksasi yang baik untuk mengurangi kecemasan dan ketegangan.
Resep Teh Jahe
– Rebus sepotong jahe segar dalam air selama 10 menit.
– Tambahkan sedikit madu atau lemon untuk rasa.
– Nikmati teh hangat untuk menenangkan perut.
Berolahraga Secara Teratur
Meskipun mungkin terdengar sulit dilakukan saat mengalami nyeri haid, berolahraga secara teratur dapat membantu mengurangi gejala.
Aktivitas fisik meningkatkan aliran darah dan memproduksi endorfin, hormon yang berfungsi sebagai pereda rasa sakit alami.
Jenis Olahraga yang Direkomendasikan
– Yoga:
Beberapa pose yoga dapat merelaksasi otot-otot perut dan mengurangi ketegangan.
– Berjalan kaki:
Aktivitas sederhana ini dapat meningkatkan sirkulasi darah dan membantu meredakan nyeri.
Mengatur Pola Makan Sehat
Apa yang Anda makan juga dapat mempengaruhi nyeri haid.
Mengonsumsi makanan yang kaya akan omega-3, seperti ikan salmon dan biji chia, dapat membantu mengurangi peradangan.
Selain itu, mengurangi konsumsi garam, kafein, dan gula dapat membantu meringankan gejala.
Contoh Menu Sehat
– Sarapan:
Oatmeal dengan biji chia dan buah-buahan segar.
– Makan Siang:
Salad dengan ikan salmon panggang dan sayuran segar.
– Makan Malam:
Quinoa dengan sayuran kukus dan ayam panggang.
Menciptakan Lingkungan yang Nyaman
Lingkungan yang nyaman dapat membantu mengurangi rasa sakit secara keseluruhan.
Luangkan waktu untuk bersantai di tempat yang tenang, gunakan aroma terapi dengan minyak esensial, atau dengarkan musik yang menenangkan untuk meningkatkan suasana hati.
Tips Menghadirkan Kenyamanan
– Siapkan ruangan yang tenang dengan pencahayaan lembut.
– Gunakan bantal atau selimut kesayangan untuk memberikan rasa nyaman.
– Meditasi atau praktik pernapasan dalam untuk menenangkan pikiran.
Menghadapi Nyeri Haid dengan Bijak
Nyeri haid adalah bagian dari siklus menstruasi yang dialami banyak perempuan, namun dengan pendekatan yang tepat, Anda bisa mengurangi rasa sakit dan menjalani hari-hari dengan lebih baik.
Menggunakan kombinasi metode alami seperti kompres hangat, teh herbal, dan olahraga secara teratur dapat membuat perbedaan signifikan.
Dengan melakukan hal-hal kecil ini, Anda tidak hanya meringankan nyeri, tetapi juga memberikan diri Anda perhatian dan cinta yang layak Anda dapatkan.
Jika rasa sakit berlanjut atau semakin parah, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga medis untuk mendapatkan penanganan yang tepat.
Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).
-
Menkop Budi Arie Beberkan 8 Tantangan Koperasi Desa Merah Putih – Halaman all
Terdapat persepsi atau image negatif publik terhadap koperasi karena kasus koperasi bermasalah dan pinjol ilegal berkedok koperasi.
Tayang: Sabtu, 3 Mei 2025 09:18 WIB
Endrapta Pramudhiaz
KOPDES MERAH PUTIH – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi. Ia menyebut ada delapan tantangan untuk Koperasi Desa Merah Putih.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengungkap delapan tantangan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Pertama, kata Budi Arie yaitu masih rendahnya partisipasi masyarakat dan kesadaran kolektif akan pentingnya koperasi.
Kedua, adanya persepsi atau image negatif publik terhadap koperasi karena kasus koperasi bermasalah dan pinjol ilegal berkedok koperasi.
Ketiga, koperasi masih dianggap kurang adaptif terhadap kemajuan teknologi.
Keempat, kala ekonomi dan potensi setiap desa berbeda.
Kelima, kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di setiap desa berbeda.
Keenam, kemungkinan adanya elite capture dalam pembentukan dan kepengurusan.
Ketujuh, kemungkinan fraud dalam pengelolaan yang tidak profesional, transparan dan akuntabel.
Kedelapan, potensi keberlanjutan lembaga dan usaha koperasi ke depan.
“Masa depan gerakan koperasi ada di tangan seluruh warga bangsa. Saatnya kita bergerak dan maju bersama. Delapan tantangan harus kita atasi bersama. Karena kunci kemajuan dan kemandirian koperasi adalah orang (SDM), organisasi dan sistemnya harus bagus dan kuat, ” ujar Budi Arie dikutip Sabtu (3/5/2025).
“);
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}
else{
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
$(“#test3”).val(“Done”);
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else if (getLast > 150) {
if ($(“#ltldmr”).length == 0){
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
}
}
}
});
});function loadmore(){
if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast ;
if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
newlast=0;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;
$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else{
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast+1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
}Berita Terkini
-
Golkar, PAN, PKS Dukung Prabowo Pilpres 2029: Analis Prediksi Reshuffle Kabinet Segera Terjadi – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah secara resmi menyatakan dukungan mereka kepada Prabowo Subianto untuk Pilpres 2029 mendatang.
Deklarasi dukungan yang mengejutkan ini bukan hanya sekadar pernyataan loyalitas, tetapi juga dipandang sebagai langkah politik pragmatis untuk mengamankan posisi mereka dalam kabinet.
Analis komunikasi politik, Hendri Satrio (Hensa), mengungkapkan bahwa dukungan dari tiga partai besar ini menandakan bahwa reshuffle kabinet Indonesia dapat terjadi dalam waktu dekat.
Menurut Hensa, langkah ini adalah bagian dari strategi klasik partai-partai tersebut untuk menunjukkan kesetiaan mereka terhadap Presiden Prabowo, sekaligus untuk memastikan kursi mereka tetap terjaga dalam pemerintahan yang akan datang.
“Ini strategi klasik. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka adalah sekutu yang loyal, dan dukungan yang dikeluarkan oleh partai-partai besar ini sudah jelas bahwa reshuffle sebentar lagi akan berlangsung,” ujar Hensa saat dikonfirmasi, Sabtu (3/5/2025).
Hensa menilai bahwa tindakan ini menunjukkan adanya ketegangan dalam koalisi partai-partai yang sedang berebut pengaruh di kabinet. Ia mengatakan bahwa partai-partai tersebut kini berada dalam posisi yang sulit, di mana mereka harus bergerak cepat untuk mempertahankan posisi mereka, atau berisiko kehilangan tempat di pemerintahan.
“Ini terlihat seperti mereka tahu kalau nggak gerak cepat, bisa kehilangan slot di kabinet,” tambah Hensa.
Selain itu, Hensa juga mencatat bahwa deklarasi ini datang terlalu dini mengingat Pilpres 2029 masih cukup jauh.
Ia berpendapat bahwa seharusnya Golkar, PAN, dan PKS memanfaatkan dihapuskannya presidential threshold menjadi 0 persen, yang memungkinkan mereka untuk lebih berani mengusung calon presiden dari kalangan ketua umum mereka, alih-alih hanya fokus untuk mempertahankan posisi di kabinet.
“Pilpres 2029 masih jauh, dan dengan presidential threshold nol persen, partai-partai besar ini seharusnya punya nyali buat calonin ketum mereka,” kata Hensa.
Ia juga mengingatkan bahwa terlalu cepat mendeklarasikan dukungan bisa menimbulkan persepsi negatif di mata publik, yang mungkin melihat langkah ini sebagai bentuk ketidakmampuan partai-partai tersebut untuk berpikir jangka panjang.
“Kalau fokusnya hanya mempertahankan kursi, bisa-bisa kehilangan momentum pada saat Pilpres 2029 nanti, terlebih lagi publik saat ini semakin kritis,” ujar Hensa.
Hensa juga mengungkapkan bahwa deklarasi dukungan ini bisa menjadi tanda akan adanya perubahan besar dalam peta politik Indonesia. Ia menyarankan agar publik juga menunggu reaksi dari Prabowo terkait dukungan yang diberikan oleh tiga partai ini.
“Prabowo punya gaya kepemimpinan yang suka kejutan. Bisa jadi reshuffle ini bukan cuma soal ganti menteri, tapi juga bikin peta politik baru. Kita lihat aja, apakah partai-partai ini beneran aman atau tidak,” pungkasnya.
Reshuffle Kabinet: Pertaruhan bagi Partai-Partai Pendukung
Seiring dengan berkembangnya spekulasi tentang reshuffle kabinet yang segera terjadi, banyak yang bertanya-tanya apakah langkah ini akan berujung pada perubahan besar dalam struktur kabinet, ataukah hanya sekadar rotasi menteri untuk menyegarkan tampilan pemerintah.
Jika reshuffle benar-benar terjadi, maka keputusan ini akan menjadi ujian bagi Presiden Prabowo untuk mempertahankan stabilitas politik sekaligus memenuhi janji-janji yang telah disampaikan kepada partai-partai koalisinya.
Di sisi lain, keputusan ini juga akan sangat menentukan bagi Golkar, PAN, dan PKS dalam menjaga posisi mereka dalam pemerintahan dan mempersiapkan diri untuk Pilpres 2029.
Dengan langkah ini, dinamika politik Indonesia akan semakin menarik untuk diikuti, terutama terkait dengan bagaimana partai-partai besar ini akan mengelola hubungan mereka dengan Prabowo dan bagaimana peran mereka dalam pemerintahan akan berubah menjelang pemilu yang akan datang.
Apa pendapat Anda? Berikan komentar Anda di bawah dan bagikan artikel ini jika Anda menginginkan orang lain untuk membacanya.
Akses Tribunnnews.com di Google News atau WhatsApp Channel Tribunnews.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
-
Bamsoet: RUU Perampasan Aset Jadi Instrumen Hukum Berantas Korupsi dan Segala Kejahatan Ekonomi – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo menyebut, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai instrumen hukum yang sangat penting dalam upaya memberantas korupsi dan berbagai bentuk kejahatan ekonomi.
Dengan memberikan kekuatan hukum untuk merampas aset yang diperoleh dari tindakan pidana, RUU ini diharapkan dapat menghasilkan dampak yang signifikan terhadap pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan.
“RUU Perampasan Aset tidak hanya sekadar langkah hukum, tetapi merupakan terobosan untuk mengubah paradigma pemberantasan kejahatan ekonomi dan korupsi di Indonesia.
Dengan memfasilitasi perampasan aset tanpa perlu menunggu putusan pengadilan, negara dapat lebih signifikan dalam memulihkan kerugian akibat tindak pidana,” kata pria yang akrab disapa Bamsoet itu kepada wartawan Jumat (2/5/2025).
Untuk diketahui, RUU Perampasan Aset sempat masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) DPR RI tahun 2023 dan 2024.
Namun hingga masa sidang DPR berakhir, RUU ini tidak juga dibahas.
Di tahun 2025, RUU Perampasan Aset ini terpental dan tidak masuk dalam Prolegnas 2025.
Bamsoet menjelaskan, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur perampasan aset secara komprehensif.
Beberapa ketentuan penyitaan aset tersebar di UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), UU Korupsi, dan UU Narkotika, namun masih terdapat kelemahan.
Diantaranya, proses perampasan aset sering terhambat karena harus menunggu putusan pengadilan, sulit membuktikan hubungan langsung antara aset dengan tindak pidana, serta aset-aset hasil kejahatan sering dialihkan atau disembunyikan sebelum proses hukum selesai.
“Tingkat pengembalian aset hasil kejahatan di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan total kerugian negara yang ditimbulkan. KPK dan Kejaksaan Agung terus berupaya, namun instrumen hukum yang ada seringkali belum memadai untuk mengejar aset yang disembunyikan atau dialihkan secara kompleks,” ujarnya.
“Berdasarkan data PPATK di tahun 2023, sekitar Rp 300 triliun aset korupsi dan kejahatan keuangan lainnya belum berhasil dikembalikan ke negara. RUU Perampasan Aset diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemulihan aset negara yang hilang akibat korupsi,” imbuh Bamsoet.
Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 itu menerangkan, dalam RUU Perampasan Aset akan digunakan mekanisme non-conviction based asset forfeiture (NCB) atau perampasan aset tanpa perlu menunggu vonis pengadilan.
Dalam paradigma hukum yang ada saat ini, proses hukum sering kali memerlukan putusan pidana untuk merampas aset.
Namun, dengan adanya RUU Perampasan Aset, negara dapat melakukan perampasan bahkan dalam kasus di mana pelaku belum dihukum atau proses hukumnya masih berjalan.
Hal tersebut merupakan langkah inovatif yang bertujuan untuk memecahkan kendala-kendala yang selama ini menghambat penegakan hukum dalam kasus-kasus korupsi, pencucian uang, dan terorisme.
“Data Transparency International menunjukkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2024 berada di angka 35 dari skala 0-100, di mana angka 0 menunjukkan tingkat korupsi yang sangat tinggi. Menempatkan Indonesia di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Hal ini mempertegas perlunya langkah-langkah hukum yang lebih kuat dan efektif dalam memerangi korupsi,” ucap Bamsoet.
Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, keberadaan RUU Perampasan Aset dapat memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional.
Negara-negara lain sudah lebih dahulu menerapkan sistem serupa, seperti Australia, Amerika Serikat, Thailand, Inggris, Swiss, Italia, Kanada, Afrika Selatan, Singapura, Malaysia serta sejumlah negara lainnya.
Dengan menerapkan RUU Perampasan Aset, Indonesia tidak hanya akan mendapatkan keuntungan dalam hal pemulihan aset, tetapi juga meningkatkan reputasinya di mata masyarakat internasional dalam hal komitmen anti korupsi.
“Nantinya, implementasi RUU Pengawasan Aset memerlukan dukungan politik yang kuat dan pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan,” katanya.
“Potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum menjadi tantangan yang perlu waspadai, sehingga mekanisme pengawasan dan akuntabilitas menjadi sangat krusial. Pelibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil dan lembaga non pemerintah, dalam pengawasan proses perampasan aset patut dipertimbangkan,” pungkas Bamsoet.
Dukungan Presiden Prabowo Subianto agar DPR segera membahas RUU Perampasan Aset disampaikan dalam pidato peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).
“Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Saya mendukung!” kata Prabowo.
Dalam acara itu, ribuan massa buruh hadir. Prabowo mengajak buruh untuk meneruskan perlawanan terhadap kasus korupsi di Indonesia.
“Bagaimana? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor?” tanya Prabowo yang selanjutnya dijawab setuju oleh para buruh yang memadati Lapangan Monas.
Prabowo juga mengklaim akan memberantas maling negara dan tidak boleh ada kompromi terhadap para koruptor yang tidak mau mengembalikan uang hasil kejahatannya.
“Enak saja, udah nyolong, enggak mau kembalikan aset. Gue tarik aja deh itu,” kata Prabowo, yang langsung disambut teriakan antusias dari massa buruh, “Setuju!”
-
PMI Manufaktur Kontraksi, Alarm Industri Sedang Tidak Baik dan Perlu Regulasi yang Berpihak – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kondisi ekonomi global yang memanas akibat perang dagang Amerika Serikat dan China membuat performa manufaktur dalam negeri ikut terimbas.
Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada April 2025 yang berada di level kontraksi dengan 46,7 poin, menurut laporan S&P Global.
Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengatakan, survei PMI manufaktur merupakan survei persepsi terhadap pelaku industri yang menunjukkan tingkat keyakinan, seperti optimis atau pesimis, pelaku industri manufaktur menjalankan usahanya saat ini.
“Artinya dari hasil survei tersebut, ada tekanan psikologis pada persepsi pelaku usaha menghadapi perang tarif global dan banjir produk impor pada pasar domestik,” ucap Febri dalam keterangan resmi, Jumat (2/5/2025).
Guna meningkatkan optimisme industri, pelaku usaha membutuhkan regulasi yang jelas sehingga bisa mendorong produktivitas manufaktur.
Selain itu, saat ini pelaku industri manufaktur di Indonesia masih menunggu kepastian dari hasil negosiasi perwakilan Pemerintah Indonesia yang telah menemui pihak pemerintah Amerika Serikat.
“Dengan adanya kepastian hukum melalui kebijakan dari pemerintah, pelaku industri akan dapat percaya diri untuk menjalankan usahanya sehingga tidak dalam kondisi wait and see seperti saat ini,” terang Febri.
Ia menilai, pelaku industri dalam negeri bukan hanya saja khawatir karena adanya pemberlakuan tarif resiprokal oleh Presiden Trump, tetapi mereka lebih khawatir terhadap serangan produk-produk dari sejumlah negara yang terdampak tarif Trump tersebut.
“Karena bisa jadi Indonesia sebagai pasar alternatif, sehingga kita akan mendapat limpahan atau muntahan barang-barang impor itu,” ujar Jubir Kemenperin.
Febri menyatakan, sudah banyak pelaku industri atau asosiasi telah melaporkan berbagai keluhannya ke Kementerian Perindustrian atas kondisi ketidakpastian saat ini.
“Mereka menunggu kebijakan-kebijakan strategis dari pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada industri dalam negeri untuk bisa berdaya saing di pasar domestik atau menjadi tuan rumah di negara sendiri,” ungkapnya.
Sebab, dari sisi struktur produksi, sekitar 20 persen produk industri nasional dialokasikan untuk pasar ekspor, sementara 80 persen lainnya diserap oleh pasar domestik yang mencakup belanja pemerintah, swasta, dan rumah tangga. Ini menunjukkan bahwa pentingnya pasar domestik harus dilindungi untuk kepentingan industri dalam negeri, yang sekaligus sebagai wujud nyata bentuk sikap nasionalisme.
“Kami memiliki komitmen kuat dan kosisten untuk ikut menciptakan suasana optimisme bagi pelaku usaha di Indonesia, namun perlunya dukungan penuh dari stakeholders terkait terutama dari K/L lain penentu kebijakan yang menentukan nasib industri, untuk dapat segera menerbitkan kebijakan- kebijakan yang pro-investasi dan juga pro terhadap perlindungan industri dalam negeri. Jangan sampai permintaan pasar domestik yang sudah turun saat ini malah diisi oleh barang-barang impor,” ujarnya.
Febri menambahkan, penurunan PMI manufaktur Indonesia paling dalam dibandingkan negara-negara peers. Di ASEAN misalnya, PMI manufaktur Filipina masih berada di fase ekspansif, karena kebijakan tarif Trump tidak terlalu memberatkan bagi mereka dibandingkan negara-negara lain. Selain itu, kebijakan perlindungan pasar dalam negeri di Filipina cukup afirmatif.
Berdasarkan laporan S&P Global, PMI manufaktur yang mengalami kontraksi pada April 2025, antara lain Thailand (49,5), Malaysia (48,6), Jepang (48,5), Jerman (48,0), Taiwan (47,8), Korea Selatan (47,5), Myanmar (45,4), dan Inggris (44,0). Meskipun PMI manufaktur China berada di fase ekspansi (50,4), tetapi mengalami perlambatan dibanding bulan sebelumnya.
Usamah Bhatti selaku Ekonom S&P Global Market Intelligence mengatakan, sektor industri manufaktur di Indonesia mencatatkan kondisi kesehatan yang kurang baik memasuki triwulan kedua tahun 2025. “Ini kontraksi pertama dalam lima bulan di tengah penurunan tajam pada penjualan dan output. Selain itu, penurunan tajam sejak Agustus 2021,” ungkapnya.
Menanggapi keadaan tersebut, S&P Global melaporkan, sejumlah perusahaan mengurangi pembelian dan tenaga kerja serta mengurangi jumlah stok input dan barang jadi. “Perkiraan jangka pendek masih suram karena perusahaan mengalihkan kapasitas untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum terselesaikan akibat tidak ada penjualan, tampaknya kondisi ini akan berlanjut beberapa bulan mendatang,” imbuhnya.
-
Peringati Hardiknas, BRI Dukung Peningkatan Kualitas Pendidikan Indonesia Melalui BRI Peduli Ini Sekolahku
Bantuan renovasi yang diberikan BRI Peduli membuat SDN 1 Sagalaherang menjadi sekolah yang indah, bersih dan nyaman. Bantuan renovasi diberikan dalam bentuk perbaikan bangunan dan sarana prasarana sekolah yang rusak, seperti kursi kelas, meja kelas, lemari kelas, atau peralatan pendukung pendidikan lainnya seperti perbaikan Ruang Guru, Ruang UKS dan Ruang Pustaka dan Toilet.
Ida Hartini (55) selaku Kepala Sekolah SDN 1 Sagalaherang mengatakan, siswa/i di sekolah tersebut saat ini menjadi bersemangat belajar dan betah di sekolah karena ruangan menjadi lebih nyaman. Para muridnya juga sangat bergembira karena mempunyai ruang perpustakaan baru.
“Keadaan sekolah kami sebelumnya sangat tidak nyaman karena atap yang bocor dan kami belum punya ruang perpustakaan. Sekarang semua sudah berubah, sekolah sangat nyaman dan murid kami sangat termotivasi ke sekolah. Kami juga senag, BRI Peduli juga hadir di sekolah kami dalam memperingati Hardiknas dengan berbagai kegiatan bermanfaat dan memacu motivasi belajar siswa”, ungkapnya.
Hendy juga menegaskan, Program BRI Peduli Ini Sekolahku yang dilaksanakan BRI telah menghasilkan Indeks Penilaian Program menurut Guru dan Siswa berdasarkan 3 aspek yaitu Kualitas Pembelajaran mencapai 90.45%, Iklim Keamanan Sekolah 88,29%, Angka Partisipasi Sekolah 85,77%.
Selain itu, Indeks Persepsi Orang Tua mencapai 98,28% dengan kategori baik, yang menandakan bahwa orang tua telah menunjukkan tingkat penerimaan yang tinggi serta memberikan dukungan penuh kepada anak-anak mereka untuk bersekolah di sekolah yang berpartisipasi dalam program Ini Sekolahku.