Organisasi: PERSEPSI

  • Gaya Hidup Mewah Anak Berujung Mundurnya PM Mongolia

    Gaya Hidup Mewah Anak Berujung Mundurnya PM Mongolia

    Jakarta

    Luvsannamsrain Oyun-Erdene mengundurkan diri dari jabatan sebagai Perdana Menteri (PM) Mongolia. Oyun-Erdene mengundurkan diri setelah didesak warga Mongolia karena ulah anaknya yang bergaya hidup mewah.

    Oyun-Erdene mengundurkan diri dari jabatannya pada Selasa (3/6). Oyun-Erdene kalah dalam mosi kepercayaan yang divoting oleh para anggota parlemen negara tersebut.

    Oyun-Erden mengajukan mosi kepercayaan itu ke parlemen untuk merespons unjuk rasa yang berlangsung beberapa hari terakhir di ibu kota Ulaanbaatar, yang menuduhnya terlibat korupsi karena gaya hidup mewah keluarga, terutama anak laki-lakinya, dan memprotes meningkatnya biaya hidup di negara itu.

    Mosi kepercayaan itu, seperti dilansir AFP dan CNN, Selasa (3/6), dimaksudkan untuk menentukan apakah Oyun-Erdene dan pemerintahannya masih mendapatkan dukungan mayoritas parlemen.

    Sebanyak 82 anggota DPR Mongolia berpartisipasi dalam voting mosi kepercayaan yang digelar secara rahasia, hasilnya hanya 44 anggota parlemen yang mempertahankan kepercayaan pada Oyun-Erdene, sedangkan 38 anggota parlemen lainnya menentangnya.

    Hasil itu menunjukkan Oyun-Erdene gagal mencapai ambang batas 64 suara dukungan yang dibutuhkan dari total 126 kursi parlemen, sehingga dia harus mengundurkan diri dari jabatannya.

    “Merupakan suatu kehormatan untuk melayani negara dan rakyat saya di masa-masa sulit, termasuk pandemi, perang, dan tarif,” ucap Oyun-Erdene saat mengumumkan pengunduran dirinya. Oyun-Erdene akan tetap menjabat sebagai PM sementara hingga penggantinya ditunjuk dalam waktu 30 hari ke depan.

    Mongolia telah berjuang melawan korupsi yang mengakar selama beberapa dekade. Banyak orang di negara itu yang mempercayai bahwa para elite kaya negara itu menimbun keuntungan dari maraknya tambang batu bara selama bertahun-tahun dengan mengorbankan masyarakat umum.

    Rasa frustrasi yang dirasakan rakyat Mongolia semakin memuncak sejak bulan lalu setelah sejumlah laporan membahas soal gaya hidup mewah keluarga sang PM, terutama pengeluaran berlebihan dari anak laki-laki Oyun-Erdene, yang memicu unjuk rasa terus-menerus di ibu kota Ulaanbaatar.

    Sejak Oyun-Erdene menjabat tahun 2021 lalu, Mongolia jatuh dalam Indeks Persepsi Korupsi pada Transparency International. Negara itu sering dilanda aksi protes dan kerusuhan, dengan ratusan anak muda turun ke jalanan Ulaanbaatar pekan lalu untuk menuntut pengunduran diri sang PM. Kekhawatiran terhadap ekonomi dan meningkatnya biaya hidup juga semakin mengobarkan unjuk rasa di negara tersebut.

    Gaya Hidup Mewah Anak PM Mongolia

    Luvsannamsrain Oyun-Erdene mengumumkan mengundurkan diri dari jabatan PM Mongolia. (AFP/BYAMBASUREN BYAMBA-OCHIR)

    Ratusan demonstran, kebanyakan anak muda, turun ke jalanan ibu kota Mongolia selama 2 pekan sebelum Oyun-Erdene mengajukan mosi kepercayaan di parlemen. Dalam aksinya, para demonstran menuntut Oyun-Erdene merilis laporan keuangannya dan mengundurkan diri.

    Secara khusus, para demonstran menyoroti gaya hidup mewah keluarga Oyun-Erdene, terutama anak laki-lakinya yang berusia 23 tahun, dan mempertanyakan sumber kekayaan mereka.

    Postingan viral di media sosial membahas soal lamaran mewah oleh putra Oyun-Erdene dan gaya hidup mewahnya, termasuk naik helikopter, cincin mahal, tas tangan bermerek, dan mobil mewah.

    Kecurigaan muncul soal bagaimana putra Oyun-Erdene mengumpulkan kekayaan tersebut, terutama ayahnya saat berkampanye mengatakan dirinya berasal dari keluarga pedesaan yang tidak kaya.

    “Tanpa sumber pendapatan yang jelas, pajangan tas mewah, perjalanan pribadi, dan kehidupan mewah mereka menjadi tamparan keras untuk warga Mongolia pada umumnya,” sebut salah satu demonstran bernama Amina (28), anggota kelompok protes Ogstsroh Amarhan.

    Dalam pernyataan kepada AFP bulan lalu, kantor Oyun-Erdene membantah tuduhan korupsi dan menuduh para pengkritik melancarkan kampanye fitnah terhadap sang PM. Tuduhan soal gaya hidup mewah keluarga Oyun-Erdene juga dibantah “dengan keras” dan disebut sebagai “fitnah”.

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Manuver Paulus Tannos dari Singapura: Tolak Diekstradisi, Malah Minta Penahanan Ditangguhkan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        3 Juni 2025

    Manuver Paulus Tannos dari Singapura: Tolak Diekstradisi, Malah Minta Penahanan Ditangguhkan Nasional 3 Juni 2025

    Manuver Paulus Tannos dari Singapura: Tolak Diekstradisi, Malah Minta Penahanan Ditangguhkan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Buron kasus korupsi e-KTP,
    Paulus Tannos
    , menunjukkan manuver hukumnya dengan menolak proses ekstradisi dari Singapura ke Indonesia.
    Tak hanya itu, Paulus Tannos juga mencari celah hukum dengan mengajukan permohonan penangguhan penahanannya.
    “Saat ini PT (Paulus Tannos) tengah mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada pengadilan Singapura,”  kata Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum, Widodo, Senin (2/6/2025).
    Widodo mengatakan,pemerintah berupaya melakukan perlawanan terhadap permohonan penangguhan penahanan yang diajukan Tannos.
    “Pihak AGC (Kejaksaan) Singapura, atas permintaan pemerintah Indonesia, terus berupaya untuk melakukan perlawanan terhadap permohonan PT tersebut,” ujar dia.
    Paulus Tannos merupakan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, perusahaan yang terlibat dalam pengadaan proyek e-KTP dan merugikan negara triliunan rupiah. 
    Namanya masuk daftar pencarian orang pada 22 Agustus 2022 dan ditangkap di Singapura pada 17 Januari 2025 lalu.
    Namun, Paulus Tannos belum dapat diekstradisi ke Indonesia karena ia menempuh jalur hukum di Singapura.
    Widodo menyebutkan, proses hukum Paulus Tannos di Singapura masih berjalan.
    Pemerintah sebelumnya telah menyampaikan permohonan ekstradisi kepada pihak Otoritas Singapura pada 20 Februari 2025 dan tambahan informasi pada 23 April 2025 melalui jalur diplomatik.
    Sidang pendahuluan atau committal hearing
    ekstradisi Paulus Tannos
    akan digelar di Pengadilan Singapura pada 23-25 Juni 2025.
    “Saat ini status PT (Paulus Tannos) masih ditahan dan
    committal hearing
    (sidang pendahuluan) telah dijadwalkan pada 23–25 Juni 2025,” kata Widodo saat dihubungi, Senin (2/6/2025).
    Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) Setyo Budiyanto mengatakan, sudah menerima informasi Paulus Tannos mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada otoritas Singapura.
    Setyo bilang, permohonan tersebut belum dikabulkan otoritas Singapura.
    “Terinformasi pengajuan penangguhan Tannos belum disetujui,” kata Setyo saat dihubungi
    Kompas.com
    , Senin.
    Setyo mengatakan, saat ini proses tuntutan ekstradisi Paulus Tannos masih berjalan di Singapura.
    Dia memastikan KPK dan Kementerian Hukum terus memantau proses ekstradisi tersebut.
    “Dan sampai hari ini masih intens komunikasi antar pemerintah,” ujar dia.
    Senada dengan Ketua KPK, Chairman Southeast Asia Anticorruption Syndicate (SEA Action) M Praswad Nugraha yakin Otoritas Singapura bakal menolak permohonan penangguhan penahanan yang diajukan buron Paulus Tannos.
    Sebab, kata dia, otoritas Singapura sejak awal telah menunjukkan keseriusan membantu pemerintah Indonesia dengan menangkap Paulus Tannos pada Januari lalu.
    “Kami menyakini bahwa Lembaga Yudikatif Singapura, serta Penegak Hukum Singapura, memiliki komitmen yang serius untuk menolak penundaan penahanan dan mendukung ekstradisi Paulus Tannos,” kata Praswad saat dihubungi
    Kompas.com
    , Senin.
    Praswad mengatakan, proses ekstradisi akan menjadi pembuktian, terlebih Singapura merupakan negara dengan Indeks Persepsi Korupsi yang tinggi, dan kejahatan yang dilakukan Paulus Tannos adalah korupsi yang diakui dalam konteks global.
     
    “Menjadi pertanyaan justru apabila permohonan Tannos diterima,” ujar dia.
    Sementara itu, Praswad mengatakan, komitmen dan konsistensi KPK perlu dijaga agar terus menyelesaikan kasus ini secara tuntas.
    Menurut Praswad, KPK sudah berupaya untuk melakukan pemeriksaan kepada Paulus Tannos pada akhir Mei 2025.
    Namun, Paulus Tannos meminta adanya pemeriksaan secara informal sehingga KPK menolak.
    “Kami melihat langkah tersebut sudah tepat karena kasus ini harus diselesaikan secara akuntabel. Hal yang dipastikan adalah KPK mampu bergerak cepat dalam menindaklanjuti situasi pasca upaya Tannos ini, sehingga kasus ini secara tuntas dapat diselesaikan,” ucap dia.
    Secara terpisah, anggota Komisi XIII DPR Mafirion mengecam manuver hukum yang dilakukan Paulus Tannos di Singapura tersebut.
    “Ini bukan sekadar penghindaran hukum, tapi bentuk pelecehan terhadap kedaulatan hukum negara. Sebagai Anggota Komisi XIII DPR RI, saya menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah oleh buronan,” kata Mafirion, dalam keterangannya, Senin.
    Mafirion mengatakan, penyelesaian kasus Paulus bukan sekadar soal hukum, melainkan terkait wibawa bangsa Indonesia.
    “Jika buronan korupsi dibiarkan bebas bermanuver di luar negeri, maka yang dipertaruhkan adalah kehormatan kita sebagai bangsa berdaulat,” ujar dia.
    Oleh karena itu, Mafirion meminta Kementerian Hukum untuk mengawal proses ekstradisi secara agresif dan strategis, memastikan semua dokumen hukum disiapkan secara rapi dan meyakinkan.
    Pemerintah perlu berkoordinasi erat dengan otoritas Singapura, termasuk melalui jalur diplomatik dan hukum, untuk menghadapi permohonan penangguhan yang diajukan oleh Paulus Tannos.
    “Memaksimalkan perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura yang telah disahkan, sebagai bentuk komitmen bersama dalam melawan kejahatan lintas negara,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wawasan Series Suara Surabaya Media Dorong Aksi Kolektif Cegah Curanmor

    Wawasan Series Suara Surabaya Media Dorong Aksi Kolektif Cegah Curanmor

    Surabaya (beritajatim.com) – Suara Surabaya Media kembali menggelar Wawasan Series sebagai bentuk kepedulian terhadap meningkatnya kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Surabaya dan sekitarnya. Dengan tajuk “Curanmor Meresahkan, Aksi Kita Menentukan”, forum grup diskusi (FGD) ini akan diselenggarakan pada Rabu, 4 Juni 2025 di Hall Suara Surabaya Centre, Jl. Raya Bukit Darmo No. 22–24 Surabaya.

    Mengusung semangat kolaborasi, Wawasan Series kali ini bertujuan mendorong aksi kolektif lintas sektor untuk mencegah curanmor yang kini kian meresahkan warga. Data Radio Suara Surabaya mencatat, sebanyak 529 sepeda motor dilaporkan hilang di wilayah Surabaya Raya selama Maret hingga Mei 2025. Rata-rata lima kendaraan hilang setiap hari.

    Rinciannya, 141 unit raib pada Maret, melonjak 37,5 persen menjadi 194 unit pada April, dan stagnan di angka sama pada Mei. Malam hari masih menjadi waktu paling rawan, namun tren pencurian siang hari juga meningkat dari 20 kasus pada Maret menjadi 37 kasus pada Mei. Lokasi paling rawan adalah rumah atau kos (37–39 persen), disusul warung, kafe, atau toko (14,9–17,7 persen).

    “Angka pelaporan kehilangan kendaraan bermotor ke kami lumayan banyak. Kami tidak happy dengan fenomena ini. Harapannya dengan bertemunya sejumlah pemangku kepentingan kunci, akan dilakukan berbagai tindakan yang terkoordinasi untuk mengurangi ruang gerak pelaku,” ujar Eddy Prastyo, Editor in Chief Suara Surabaya Media.

    Forum ini akan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan seperti Wali Kota Surabaya Dr. Eri Cahyadi ST., M.MT., Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Dr. Luthfie Sulistiawan S.I.K., M.H., M.Si., Kasubdit III Jatanras Polda Jatim AKBP Arbaridi Jumhur, Bupati Bangkalan Lukman Hakim S.Ip., M.H., dan Kapolres Bangkalan AKBP Hendro Sukmono S.H., S.I.K., M.I.K.

    Turut hadir pula perwakilan RT/RW, Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, mantan pelaku curanmor, para korban, pemilik hunian, dan pelaku bisnis otomotif. Forum ini akan memetakan persoalan, mengevaluasi upaya penanganan, serta merumuskan strategi kolaboratif lintas sektor.

    Sih Wismanti, Ketua Panitia Penyelenggara, menjelaskan bahwa FGD ini merupakan lanjutan dari Wawasan Series edisi sebelumnya yang membahas gangguan keamanan dan ketertiban umum.

    “Pada Wawasan Series pertama, kami mengumpulkan data dari beberapa stakeholder dan masyarakat yang melaporkan kawasannya tidak aman. Wawasan Series kali ini kami akan memetakan langkah-langkah yang telah diambil dan merumuskan strategi ke depan sesuai peran masing-masing pemangku kepentingan,” jelasnya.

    Menurut Wismanti, forum ini menjadi ruang untuk mencari titik temu dan solusi konkret agar curanmor tidak lagi menjadi momok menakutkan di Kota Surabaya.

    Dalam forum tersebut, panelis akan menyampaikan data terkini, mengklarifikasi persepsi publik terkait wilayah rawan curanmor, serta mendorong keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terlindungi dari aksi pencurian kendaraan bermotor.

  • Huawei Luncurkan Sedan Mewah Pesaing Maybach, Harga Cuma Rp 1,6 Miliaran

    Huawei Luncurkan Sedan Mewah Pesaing Maybach, Harga Cuma Rp 1,6 Miliaran

    Jakarta

    Perusahaan patungan Huawei dan JAC Motors resmi meluncurkan sedan mewah, Maextro S800, di China. Dijual antara 708.000 yuan (Rp 1,6 miliar) hingga 1.018.000 yuan (Rp 2,3 miliar), mobil ini bakal menjadi penantang serius sedan premium buatan Jerman, Mercedes-Benz Maybach S-Class.

    Jika dibandingkan, harga Mercedes-Benz Maybach S-Class jauh lebih mahal dari Maextro S800. Di Eropa, tipe Maybach S-Class dipasarkan dari 255.849 euro (Rp 4,7 miliar) hingga 546.210 euro (Rp 10,1 miliar).

    Secara dimensi, Maextro S800 diklaim lebih besar ukurannya dibanding S-Class, dengan panjang sekitar 5.480 mm, lebar 2.000 mm, tinggi 1.536 mm, dengan jarak sumbu roda 3.370 mm. Konsumen dapat memilih konfigurasi 4 kursi dan 5 kursi.

    Maextro S800 Foto: Dok. Istimewa

    Maextro S800 mengadopsi bahasa desain baru ‘Zongheng Xinghan’ yang dicirikan oleh empat elemen horisontal dan dua elemen vertikal. Hal ini menciptakan tampilan area depan yang khas dan dinamis, dipertegas lampu depan kristal.

    Di bagian buritan, sedan ini memiliki rakitan lampu belakang bertema nebula yang disebut ‘galaxy scroll’ menghasilkan efek ‘milky way’ yang menyala malam hari. Lambang ‘Maextro’ diambil dari kata maestro dalam bahasa Italia, yang berarti konduktor atau ahli, yang menekankan kehadiran mobil berwibawa.

    Maextro S800 ditawarkan dalam varian kendaraan listrik murni dan kendaraan listrik jarak jauh (EREV). Varian listrik murni memiliki pengaturan motor ganda, dengan daya 390 kW dan baterai 95 kWh. Mobil ini menghasilkan jarak tempuh CLTC hingga 702 km dan pengisian daya sangat cepat dari 10%-80% dalam waktu 12 menit.

    Varian EREV menggabungkan motor listrik dengan mesin turbo 1,5L (115 kW) dan baterai 65 kWh yang mendukung pengisian cepat 6C dan arsitektur 800V, pengisian daya 10% hingga 80% dalam 10,5 menit. EREV motor ganda menghasilkan output 390 kW, menawarkan jarak tempuh listrik murni 400 km, jarak tempuh total 1.333 km, dan konsumsi bahan bakar 0,09 L/100 km.

    Maextro S800 Foto: Dok. Istimewa

    Sementara varian EREV motor tiga menghasilkan power 635 kW, jarak tempuh listrik murni 365 km, jarak tempuh total 1.200 km, dan konsumsi bahan bakar 0,25 L/100 km. Semua varian menggunakan teknologi Whale Battery 2.0 dari Huawei.

    Dari segi performa, Maextro S800 menawarkan akselerasi 0-100 km/jam dalam 4,3 detik (EV dual-motor), 4,7 detik (EREV tri-motor), dan 4,9 detik (EREV dual-motor). Jarak pengereman dari 100 km/jam adalah 34,5 m. Dengan kemudi roda belakang ±12°, mobil ini memiliki radius putar yang sempit hanya 5,05 meter dan sudut crab-walk maksimum 16°.

    Mobil ini mengadopsi sistem pengemudian cerdas ADS 4 terbaru dari Huawei yang dilengkapi dengan kemampuan ‘AI trans AI’. Sistem ini mencakup empat sensor LiDAR dan gabungan 32 sensor lainnya untuk persepsi 360 derajat yang komprehensif dan dukungan untuk skenario mengemudi yang kompleks seperti navigasi jalur sempit, kemudian automatic obstacle evasion dan parkir presisi. Sistem ini juga memiliki kokpit cerdas Harmony ALPS 2.0 dan teknologi Huawei Galaxy Communication.

    Maextro S800 Foto: Dok. Istimewa

    (lua/rgr)

  • GenEtika Nusantara di era simulakra

    GenEtika Nusantara di era simulakra

    Sejumlah peserta mengikuti Karnaval Pancasila di Denpasar, Bali, Minggu (1/6/2025). Karnaval Pancasila diikuti puluhan peserta dari berbagai paguyuban tersebut digelar untuk memperingati Hari Lahir Pancasila dan memperkuat toleransi dalam menjaga keberagaman. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/rwa. (ANTARA FOTO/NYOMAN HENDRA WIBOWO)

    Pancasila 5.0: GenEtika Nusantara di era simulakra
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 02 Juni 2025 – 11:47 WIB

    Elshinta.com – Setiap 1 Juni, bangsa Indonesia berdiri dalam momen transenden; menoleh ke masa lalu, menghadap masa depan. Setiap 1 Juni, kita memperingati Hari Lahir Pancasila. 

    Tapi Pancasila bukan sekadar dokumen sakral dari masa 1945. Ia bukan fosil ideologis yang disembah, tanpa dipahami, melainkan merupakan dokumen hidup, yang terus tumbuh dalam denyut zaman, dalam interaksi antara adat, teknologi, spiritualitas, dan kecerdasan kolektif.

    Hari kelahiran Pancasila bukan hanya peristiwa sejarah, melainkan juga sebagai  event ontologis, momen ketika bangsa Indonesia menyatakan eksistensinya, bukan hanya secara geografis, tetapi juga secara filosofis. Di sinilah kita memahami Pancasila bukan sebagai lima kalimat normatif, tetapi sebagai genom kebudayaan, kode-kode nilai yang mengatur kerja kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam bentuk yang terus mengalami ekspresi baru, seiring waktu.

    Jika kita membaca Pancasila dengan pendekatan filologi, antropologi, dan bahkan neurofilsafat, maka kita akan menemukan bahwa ia merupakan sulaman dari lapisan-lapisan sejarah panjang Nusantara. Dari mantra dalam Kakawin Sutasoma, ke arsitektur sosial Minangkabau, hingga naskah-naskah kuno Bugis dan Bali, nilai-nilai yang kini kita kenal sebagai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan telah lama hidup dalam bentuk adat dan laku.

    Soekarno pada 1 Juni 1945 bukan menciptakan Pancasila dari kekosongan, melainkan mengekstraknya dari roh bangsa, dari nadi peradaban yang mengalir di tubuh Indonesia. Di sinilah Pancasila memiliki sifat fenomenologis, ia bukan ide asing, tetapi artikulasi dari pengalaman batin kolektif bangsa.

    Namun, hari ini, kita hidup dalam zaman yang tidak lagi linier. Dunia sedang bergerak menuju technological singularity, sebuah titik kritis di mana kecerdasan buatan, bioteknologi, dan quantum computing melampaui batas kendali manusia. Di tengah laju eksponensial ini, Pancasila harus melakukan mutasi etik: dari teks statis menjadi meta-framework (kerangka makna) yang mampu menavigasi manusia melintasi etika teknologi.

    Etikopoliteknologi

    Kita hidup dalam dunia yang didominasi oleh biopolitik, kebijakan tentang tubuh, data, gen, dan jiwa. Negara hari ini tidak hanya mengatur batas teritorial, tetapi juga algoritma AI, rekayasa genetik (CRISPR), pengumpulan data biometrik, hingga jaringan sosial yang mempengaruhi persepsi kebenaran.

    Sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, harus diredefinisi bukan semata doktrin agama, melainkan sebagai prinsip transendental etik, nilai moral universal yang menjadi pagar bagi eksploitasi kehidupan oleh teknologi. Kita butuh etika spiritual untuk menjawab pertanyaan, bolehkah manusia “mendesain” manusia lain, dengan rekayasa genetika? Apakah kecerdasan buatan boleh mengambil alih keputusan medis, hukum, atau bahkan spiritual?

    Sila kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, kini menjadi dasar bagi humanisme algoritmik. Dunia algoritma tidak netral. AI bisa bias, diskriminatif, bahkan represif bila tidak dikawal. Maka, Pancasila bukan hanya alat moral, tetapi firewall sosial yang mencegah otoritarianisme digital.

    Sila Ketiga, Persatuan Indonesia, kini bermakna simbiosis digital, penyatuan keragaman dalam arsitektur teknologi yang inklusif dan etis. Di era simulakra dan algoritma, persatuan bukan keseragaman, melainkan harmoni empatik dalam interkoneksi sosial. Dalam geopolitik digital, ia menjadi tameng kedaulatan siber dan identitas nasional dari kolonialisme data.

    Sila Keempat mencerminkan demokrasi deliberatif, musyawarah berbasis hikmah, bukan sekadar suara mayoritas. Di era digital, kita butuh sistem e-deliberasi dan AI yang etis, reflektif, serta memahami konteks budaya. Melalui teknologi, seperti web3 dan blockchain, rakyat bisa turut serta membentuk kebijakan secara inklusif, adil, dan transparan.

    Sila kelima, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, menjadi sangat relevan ketika kita bicara distribusi kekayaan di era ekonomi digital. Siapa yang mendapat akses terhadap energi terbarukan, pendidikan AI, dan pelayanan nanomedicine? Di sinilah Pancasila harus menjadi prinsip dasar untuk mewujudkan ekonomi etis berbasis solidaritas, bukan sekadar pasar bebas.

    Collaborative Intelligence

    Gotong royong bukan nostalgia kampung, tetapi formasi epistemik yang sangat futuristik. Di dunia yang semakin kompleks, problem global, seperti pandemi, perubahan iklim, dan disinformasi tidak bisa diselesaikan oleh individu, negara, atau satu sektor saja. Diperlukan collective problem-solving, yang dalam bahasa Bung Karno dan bahasa budaya masyarakat kita disebut “gotong royong.”

    Gotong royong dalam konteks ini adalah collaborative intelligence, kecerdasan kolektif yang terdistribusi antaraktor negara dan non-negara, seperti ilmuwan, seniman, pelaku startup, komunitas adat, hingga AI itu sendiri. Prinsip deliberasi dalam sila keempat harus diterjemahkan ke dalam sistem digital deliberative democracy, di mana keputusan publik tidak dibuat oleh segelintir elite, tetapi melalui partisipasi yang luas dan etis, termasuk di dunia maya.

    Pendidikan Pancasila tidak bisa lagi mengandalkan metode hafalan dan ceramah moral. Kita butuh pendekatan transdisipliner dan eksperiensial, di mana Pancasila bukan hanya diajarkan, tapi dialami dalam kehidupan sehari-hari, melalui project-based learning, kerja sosial digital, serta eksperimen kewarganegaraan di ruang virtual.

    Kurikulum 6.0 berpotensi menantang siswa untuk merumuskan “Keadilan Sosial” dalam ekosistem kripto, atau mendiskusikan “Ketuhanan” dalam konteks metaverse. Di sini, Pancasila menjadi filsafat hidup yang tidak hanya menjawab masa kini, tetapi mengantisipasi masa depan.

    Genom kebangsaan

    Di ranah bioteknologi, kita mengenal istilah genome editing, proses mengubah cetak biru genetik untuk memperbaiki penyakit atau meningkatkan kapasitas biologis. Maka mari kita gelorakan dengan bangga bahwa Pancasila adalah genom sosial Indonesia, DNA kolektif yang membentuk siapa kita, dan ke mana kita menuju.

    Namun, seperti halnya genom biologis, genom Pancasila juga rentan terhadap mutasi. Ideologisasi sempit, reduksi simbolik, dan distorsi kekuasaan. Tugas kitalah menjadi etika rekayasa bagi Pancasila, menjaganya agar tetap adaptif, namun tidak kehilangan identitasnya.

    Di tengah dunia yang tercerai oleh konflik, krisis iklim, dan perang narasi, Pancasila dapat menjadi tawaran etis dari Selatan Global (Global South). Suatu filosofi kebangsaan yang spiritual, namun rasional, nasional namun kosmopolit, tradisional namun sangat futuristik. Di sinilah Pancasila berperan sebagai soft power global.

    Indonesia amat berpotensi memimpin forum internasional, bukan dengan kekuatan militer atau ekonomi, tetapi dengan kekuatan nilai, yakni mendamaikan konflik berbasis identitas, menawarkan platform dialog antaragama, dan menjadi laboratorium bagi demokrasi partisipatif berbasis adat dan AI.

    Menuju Nusantara 5.0

    Jika Jepang mengenalkan Society 5.0, sebuah tatanan sosial berbasis AI dan IoT, maka Indonesia bisa membangun Nusantara 5.0, yakni peradaban digital yang mengakar pada kearifan lokal dan spiritualitas ekologis. Di sinilah Pancasila menjadi operating system dari tatanan itu, mengatur bagaimana manusia, mesin, dan makhluk hidup lain berinteraksi dalam kesetimbangan.

    Pancasila 5.0 bukan ide utopis. Ia adalah kerja harian; dalam desain kebijakan publik yang adil, dalam teknologi yang humanistik, dalam media yang edukatif, dan dalam ruang sosial yang terbuka bagi keberagaman. Dalam metafora Whitehead tentang proses menjadi (process philosophy), realitas adalah sungai yang tidak pernah diam. Maka Pancasila pun bukan monumen, tetapi sungai yang mengalir dari masa lalu, melintasi kini, menuju cakrawala.

    Hari ini, kita bukan hanya memperingati kelahiran Pancasila, tapi membidani kelahiran barunya. Dalam bahasa genetik, dalam sistem digital, dalam bentuk diplomasi budaya, dan dalam laku harian masyarakat. Tugas kita bukan membekukan Pancasila dalam keabadian simbolik, tetapi memastikan ia terus berdenyut sebagai jiwa zaman. Ia adalah benih nilai yang tumbuh dari akar leluhur, dan kini bersiap menjulang menjadi pohon peradaban masa depan.

    Selama Pancasila hidup dalam nalar, nurani, dan tindakan kolektif bangsa, Indonesia bukan sekadar akan bertahan, melainkan bangkit sebagai poros kemajuan global. Pancasila adalah kode genetik Nusantara. Masa depan adalah manifestasi luhur dari nilai-nilai itu yang menjelma dalam teknologi, budaya, dan kebijakan dunia.

    Sumber : Antara

  • Indeks Bisnis UMKM BRI: Kinerja Terus Tumbuh dan Tetap Optimis

    Indeks Bisnis UMKM BRI: Kinerja Terus Tumbuh dan Tetap Optimis

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) dalam Indeks Bisnis UMKM Q1-2025 dan proyeksi untuk kuartal II-2025 mengetahui bahwa pertumbuhan bisnis UMKM terus menunjukkan perbaikan. Ini tercermin dari capaian Indeks Bisnis UMKM yang berada pada level 104,3 pada kuartal I-2025, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 102,9 maupun kuartal IV-2024 yang sebesar 102,1.

    Kenaikan kinerja bisnis UMKM pada kuartal I-2025 ini tidak lepas dari pengaruh Ramadhan dan Idulfitri yang mendorong lonjakan permintaan dan harga, terutama pada produk pertanian, industri pengolahan, jasa angkutan, dan jasa lainnya. Kenaikan permintaan ini didukung oleh adanya THR dan bansos yang memperkuat daya beli masyarakat.

    Selain itu, panen raya tanaman pangan di beberapa sentra produksi yang ditopang harga jual yang menarik sehingga mendorong kinerja sektor pertanian meningkat signifikan dari kuartal sebelumnya. Selaras dengan kondisi tersebut, sejumlah pelaku UMKM juga menunjukkan inisiatif untuk memperkuat daya saing usahanya melalui peningkatan kualitas produk dan layanan dengan memanfaatkan kanal digital, termasuk dengan memanfaatkan penjualan secara online.

    Sejalan dengan pertumbuhan bisnis UMKM yang meningkat, kondisi likuiditas pada kuartal I-2025 turut membaik. Rentabilitas juga menunjukkan perbaikan dengan indeks di atas 100, didorong oleh kenaikan omset usaha.

    Namun, perbaikan rentabilitas relatif terbatas akibat naiknya harga barang input atau barang dagangan, terutama pada sektor industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan. Dilihat dari komponen penyusunnya, hampir semua komponen Indeks Bisnis UMKM naik dan berada di atas 100, kecuali volume produksi (99,2).

    Kenaikan tertinggi dan indeks tertinggi terjadi pada rata-rata harga jual (116,0), didorong oleh lonjakan harga menjelang Ramadan dan Idulfitri. Volume produksi dan harga jual yang membaik mendorong omset usaha tumbuh, dengan indeks 101,4 atau naik 3,0 poin dari 98,4 pada kuartal sebelumnya.

    Pemesanan dan persediaan barang input juga meningkat, masing-masing naik 2,6 dan 1,4 poin. Kenaikan volume produksi turut mendorong peningkatan penggunaan tenaga kerja. Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan saat HBKN, pelaku UMKM menambah persediaan barang jadi. Sementara itu investasi tetap tumbuh, namun kenaikannya cenderung flat dibanding kuartal sebelumnya.

    Dilihat secara sektoral, hampir semua sektor masih ekspansif, kecuali sektor pertambangan dan penggalian, sektor konstruksi, serta sektor hotel dan restoran. Ekspansi sektor pertanian didorong adanya panen raya tanaman pangan, meningkatnya permintaan hasil pertanian dan peternakan selama Ramadhan dan Idulfitri, harga jual yang tetap menarik, serta kemudahan akses barang input seperti pupuk dan obat-obatan.

    Aktivitas sektor pertambangan dan konstruksi mengalami kontraksi akibat cuaca yang kurang kondusif bagi sektor ini (musim hujan), lesunya permintaan dari proyek pemerintah dan swasta pada awal tahun anggaran, serta kenaikan harga material. Ekspansi sektor industri pengolahan dan perdagangan ditopang oleh meningkatnya permintaan selama puasa dan hari raya, adanya perbaikan daya beli konsumen seiring pemberian tunjangan hari raya, bantuan sosial, serta hasil panen tanaman pangan dan hortikultura yang bagus.

    Kinerja sektor hotel dan restoran menurun akibat waktu operasional yang lebih pendek dan sebagian tutup selama Ramadhan. Lebih lanjut, sektor pengangkutan tumbuh moderat ditopang permintaan jasa transportasi untuk mudik selama hari raya. Aktivitas sektor jasa tumbuh melambat karena turunnya permintaan jasa selama bulan puasa.

    Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi mengatakan bahwa meskipun ekspansi UMKM membaik di Triwulan I/2025, pelaku usaha masih menghadapi kendala seperti daya beli yang belum pulih sepenuhnya, naiknya harga barang input sektor industri pengolahan dan konstruksi, serta ketatnya persaingan di sektor perdagangan dan transportasi.

    “Oleh karena tantangan tersebut, pelaku UMKM memperkirakan pertumbuhan yang lebih moderat pada Q2-2025 seperti tercermin pada Indeks Ekspektasi Bisnis yang turun ke 119,2 dari 120,4, namun tetap di atas 100,” ujar Hendy dalam keterangan resmi, Senin (2/6/2025).

    Moderasi pertumbuhan pada kuartal II-2025 juga didorong faktor beberapa faktor seperti, normalisasi permintaan dan produksi pada sektor manufaktur dan perdagangan pasca-Idulfitri, daya beli konsumen yang belum pulih dalam waktu dekat, naiknya harga barang input sektor industri dan konstruksi, serta prospek ekonomi yang diperkirakan tumbuh lebih lambat pada 2025.

    Sejalan dengan bisnis UMKM yang masih mengalami ekspansi, sentimen pebisnis UMKM terhadap perekonomian dan usaha secara umum tetap baik. Hal ini tercermin pada Indeks Sentimen Bisnis (ISB) UMKM kuartal I-2025 yang berada pada level 114,1. Komponen Indeks Situasi Sekarang (ISS) naik 0,2 poin menjadi 93,7, sementara Indeks Ekspektasi (IE) melemah -1,2 poin menjadi 134,5. IE yang melemah sejalan dengan ekspektasi terbatasnya ekspansi bisnis UMKM pada kuartal II-2025.

    “Seiring dengan membaiknya kondisi bisnis UMKM di Kuartal I-2025 dan ekspektasi yang masih positif ke depan, pelaku UMKM tetap memberi penilaian tinggi terhadap kemampuan pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas utamanya,” ujar Hendy.

    Hal ini tercermin pada Indeks Kepercayaan pelaku UMKM kepada Pemerintah (IKP) kuartal I-2025 yang tetap berada pada level yang tinggi (125,9). Semua komponen penyusunnya tetap bertahan di atas level 100, meski sedikit terkoreksi dari kuartal sebelumnya.

    Pebisnis UMKM memberikan penilaian tertinggi terhadap kemampuan pemerintah menciptakan rasa aman dan tenteram (indeks terkait 144,4), serta menyediakan dan merawat infrastruktur (indeks terkait 137,1). Sedangkan penilaian terendah diberikan oleh pelaku UMKM terhadap kemampuan pemerintah menstabilkan harga barang dan jasa, dengan level indeksnya tetap di atas 100 (indeks terkait 111,5).

    “Hal ini terkait daya beli masyarakat yang belum pulih dan tingginya harga barang input di sektor industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan yang berpotensi menggerus keuntungan pelaku usaha,” tambah Hendy.

    Metodologi Survei

    Survei Kegiatan Usaha dan Sentimen Bisnis UMKM Bank Rakyat Indonesia dilaksanakan oleh BRI Research Institute pada 25 Maret 2025 hingga 13 April 2025. Survei ini melibatkan 7.060 responden, yang merupakan debitur UMKM BRI dari berbagai sektor ekonomi dan tersebar di 33 provinsi di Indonesia.

    Pengambilan sampel dilakukan dengan metode stratified systematic random sampling, sehingga hasil survei ini dapat merepresentasikan keberagaman sektor usaha, wilayah provinsi, dan skala usaha dari pelaku UMKM. Adapun, informasi yang dikumpulkan dalam survei ini adalah persepsi pelaku usaha UMKM terhadap perkembangan dan prospek perekonomian secara umum, sektor usaha responden serta perkembangan dan proyeksi kinerja usaha responden.

    Informasi ini digunakan untuk menyusun Indeks Bisnis UMKM (IB), Indeks Sentimen Bisnis (ISB) serta Indeks Kepercayaan Pelaku (IKP) usaha UMKM kepada pemerintah.

    Indeks-indeks ini melengkapi indeks serupa yang disusun oleh Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik di mana surveinya dilakukan terhadap pelaku usaha kategori menengah dan besar. Di samping itu juga dikumpulkan informasi mengenai kondisi usaha responden untuk keperluan monitoring dan sekaligus menjadi Early Warning System (EWS) terhadap keberlangsungan usaha debitur UMKM.

    Dalam survei ini, responden diminta menjawab sejumlah pertanyaan yang mencerminkan persepsi mereka terhadap perkembangan dan prospek usaha. Untuk setiap pertanyaan, responden dapat memberikan salah satu dari tiga pilihan jawaban, yaitu positif (lebih tinggi atau lebih baik), negatif (lebih rendah atau lebih buruk), atau netral (sama saja atau tetap). Dalam penghitungan indeks difusi, hanya jawaban positif dan negatif yang diperhitungkan, sementara jawaban netral diabaikan.

    Nilai indeks di atas 100 menunjukkan bahwa persepsi positif lebih dominan dibandingkan persepsi negatif. Sebaliknya, apabila nilai indeks berada di bawah 100, hal tersebut mencerminkan bahwa jumlah responden yang memberikan jawaban negatif lebih banyak dibandingkan dengan yang memberikan jawaban positif.

    (rah/rah)

  • Era Bakar Duit Starlink Bakal Berakhir

    Era Bakar Duit Starlink Bakal Berakhir

    Bisnis.com, JAKARTA — Harga layanan satelit orbit rendah, Starlink, yang dipatok mulai dari Rp700.000-an per bulan dinilai sebagai harga promo yang sewaktu-waktu dapat menghilang. Pengusaha satelit lokal meyakini era ‘bakar duit’ tersebut segera berakhir.

    Sekretaris Jenderal Asosiasi Satelit Indonesia, Sigit Jatiputro menilai strategi harga murah yang selama ini diterapkan Starlink tak bisa berlangsung selamanya. Dia memperkirakan harga layanan satelit berbasis Low Earth Orbit (LEO) seperti Starlink berpotensi naik dalam waktu 2-3 tahun ke depan, tergantung dinamika pasar dan geopolitik.

    Menurut Sigit, model bisnis Starlink memang berbeda dari operator satelit konvensional. Sebagai satelit yang dapat melayani seluruh dunia,

    Starlink kemungkinan menerapkan skema subsidi sehingga setiap wilayah berbeda-beda. Ada yang murah, ada juga yang mahal. Namun, pada akhirnya harga layanan tersebut akan naik secara merata.

    “Prosesnya mahal, sebenarnya mahal. Jadi mereka bakar duit. Mereka punya bisnis model yang beda banget cara dapetin uangnya,” ujar Sigit kepada Bisnis, Senin (2/5/2025).

    Dia mencontohkan, di negara asal seperti Amerika Serikat, Starlink bisa menutup sebagian besar biaya operasional lewat proyek-proyek Universal Service Obligation (USO) atau subsidi pemerintah. Sementara itu pendapatan dari luar negeri, hanya tambahan pendapatan karena satelit Starlink melewati suatu wilayah.

    “Dia berani karena sebagian udah ditanggung di negaranya,” jelasnya.

    Sigit menegaskan, harga layanan satelit ke depan sangat bergantung pada beberapa faktor. Salah satunya adalah kondisi krisis global yang bisa mengganggu rantai pasok dan menekan kapasitas satelit di kawasan tertentu.

    Di sisi lain, Sigit melihat dalam 2-3 tahun mendatang, jumlah pemain layanan satelit LEO akan bertambah seiring banyak negara yang meluncurkan satelit serupa. Pada kondisi tersebut dia mengingatkan perlunya regulasi yang tepat agar ekonomi digital tetap berjalan dan kepentingan nasional tetap terjaga.

    Sigit juga menyoroti aspek keamanan data, terutama untuk sektor-sektor strategis seperti perbankan dan pertambangan. Dia menilai, ke depan, keamanan data akan menjadi prioritas utama dibanding sekadar efisiensi biaya.

    “Bayangin aja kalau misalnya di 3 tahun lagi ada 10 operator kayak gitu. Kira-kira gimana membuat regulasi yang pas supaya ekonominya jalan, tapi juga di dalam terproteksi,” tegas Sigit.

    Terkait regulasi, Sigit menyebut sudah ada aturan perlindungan data pribadi (PDP) dan kewajiban penempatan data center di Indonesia. Namun, dia mengakui implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama soal kepatuhan operator asing. “Aturannya ada, masalahnya dari asing itu apakah mereka comply pada itu, kita enggak tahu. Selalu ada kekhususan ketika diberikan izin,” kata Sigit.

    Nasib GEO

    Sementara itu, kemunculan Starlink di Indonesia sejak 19 Mei 2024, membawa tantangan baru bagi industri satelit konvensional, khususnya satelit Geostationary Orbit (GEO).

    Layanan LEO dikenal dengan latensi rendah dan bandwidth besar, serta harga yang lebih murah dibandingkan GEO. Namun, apakah ini berarti satelit GEO sudah tak relevan di era digital saat ini?

    Sekretaris Jenderal Asosiasi Satelit Indonesia, Sigit Jatiputro, menilai persaingan dengan LEO memang semakin berat. Operator GEO harus dapat menyesuaikan model bisnis agar tetap kompetitif di mata publik.

    “Saya enggak nyebut harga GEO harus diturunin, tapi bisnis modelnya harus lebih pas supaya bisa mendekati persepsi publik yang sama harganya dengan LEO,” tambahnya.

    Meski begitu, Sigit menegaskan satelit GEO masih relevan, terutama untuk kebutuhan tertentu. “GEO efisien untuk area yang luas sekaligus, misalnya untuk siaran TV nasional atau komunikasi di daerah terpencil yang cakupannya besar,” jelasnya.

    Selain itu, untuk sektor yang membutuhkan keamanan tinggi seperti perbankan dan pertahanan, satelit GEO tetap menjadi pilihan utama. “Kalau untuk keamanan, misalnya perbankan atau defense, enggak ada pilihan lain, harus pakai GEO. Kalau ke LEO, otomatis karena sekarang punyanya asing, itu pasti di luar pusat kontrol kita,” tegas Sigit.

  • Korupsi Menjamur, Badai PHK, Pelamar Jatuh Pingsan untuk Cari Kerja

    Korupsi Menjamur, Badai PHK, Pelamar Jatuh Pingsan untuk Cari Kerja

    Bisnis.com, JAKARTA – Badai pemutusan hubungan kerja alias PHK terjadi di mana-mana. Sementara itu terbatasnya jumlah lowongan kerja, memicu penumpukan para pencari kerja. Terjadi antrean panjang di sebuah job fair di Bekasi. Mereka membawa map demi mimpi meraih pekerjaan. Namun sampai di sana, mereka harus berdesakan, saling senggol, hingga sebagian jatuh pingsan.

    Fakta para pencari kerja yang harus berjibaku demi meraih pekerjaan ini berbanding terbalik dengan perilaku elite di Indonesia. Kasus korupsi masih marak dan terjadi hampir di semua sektor. Pelakunya ada menteri, pejabat tinggi negara, direksi BUMN, hingga pengusaha. Nilai kerugian negara yang ditimbulkan dari ratusan juta hingga ratusan triliun rupiah. Praktik korupsi ditambah dengan berbagai macam bentuk pungutan liar alias pungli telah menghambat daya saing Indonesia. 

    Saat ini, skor indeks persepsi korupsi alias IPK RI 2024 yang diumumkan pada 2025 tercatat sebesar 37. Ada kenaikan 3 poin dibandingkan 2023. Sebelumnya skor IPK Indonesia mengalami tren menurun sejak pencapaian tertingginya di angka 40 pada 2019 lalu.

    Skor IPK atau CPI dalam sekitar lima tahun terakhir sejak 2019 itu yakni 37 pada 2020, 38 pada 2021, 34 pada 2022 dan 34 pada 2023.  Terkait dengan peringkat, skor IPK RI pada 2024 di antara 180 negara juga naik yakni ke peringkat ke-99 dari sebelumnya ke-115 pada 2023 lalu.

    Meski demikian, di Asean, dari segi skor CPI, Indonesia masih menduduki peringkat ke-5 di bawah Singapura (83), Malaysia (50), Timor Leste (43) dan Vietnam (41). Selain itu, skor IPK 2024 juga lebih rendah dibanding 2021. 

    Adapun, kalau merujuk data KPK pada periode 2020-2024, praktik korupsi hampir terjadi di semua sektor. Pada tahun 2024 lalu misalnya, KPK telah menangani 2.730 perkara di 5 sektor yang jadi fokus utama pemberantasan korupsi.

    Kelima perkara itu terkait pengurusan perkara di pengadilan dan aparat penegak hukum, korupsi untuk biaya politik dalam pilkada serentak 2024, sektor pelayanan publik bidang kesehatan, pendidikan, dan pengadaan, suap perizinan tambang maupun pengadaan energi, hingga suap yang melibatkan pelaku usaha.

    Adapun di kejaksaan, aparat penegak hukum telah mengungkap skandal korupsi penyelewengan kredit perbankan oleh petinggi bank daerah dan bekas Direktur Utama Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL), Iwan Setiawan Lukminto.

    Kasus Sritex cukup menarik perhatian publik, karena banyak berkaitan dengan perkara kepailitan yang menjerat emiten tekstil tersebut. Apalagi, gara-gara pailit, lebih dari 10.000 pekerja Sritex kena PHK. Padahal mereka sudah bekerja puluhan tahun. Kasus PHK Sritex ini berpengaruh terhadap peningkatan jumlah korban PHK dalam dua bulan pertama tahun 2025.

    Untuk mengatasi badai PHK dan memfasilitas para pencari kerja, pemerintah sejatinya telah menyelenggaran job fair atau bursa kerja.

    Penyelenggaraan job fair itu menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mempertemukan para pencari kerja dan pemilik lapangan kerja di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi sejak beberapa waktu belakangan. Di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sendiri, job fair diselenggarakan pekan lalu pada 22-23 Mei 2025. Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, job fair itu melibatkan 112 perusahaan dan 53.107 lowongan pekerjaan.

    Mengadu Nasib di Job Fair

    Pemerintah daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) tidak mau ketinggalan. Misalnya, di Jakarta, job fair diselenggarakan pada 19-20 Mei di GOR Ciracas serta GOR Pulogadung. Beberapa daerah lainnya juga ikut menyelenggarakan pameran itu. 

    Antusiasme pencari kerja membludak. Desak-desakan antara pencari kerja pada job fair di sejumlah daerah menjadi sorotan. Pada pekan ini saja, beberapa orang pencari kerja sempat dilarikan ke rumah sakit karena pingsan setelah berdesak-desakan saat mengikuti job fair di Gedung Convention Centre President University, Jababeka, Cikarang, Bekasi, Selasa (27/5/2025). 

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, bursa kerja itu menyediakan sekitar 2.000 lowongan pekerjaan. Jumlah pencari kerja yang hadir saat itu disebut mencapai sekitar 25.000 orang.  Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli pun merespons ihwal insiden ricuh di Job Fair itu. Dia mengatakan bakal mengevaluasi penyelenggaraan tersebut melalui koordinasi dengan Disnaker Jawa Barat. 

    “Kalau ada kasus tentu kita berharap kedepan bisa lebih baik dan ini juga menjadi satu hal kami nanti sebagai bahan evaluasi,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (28/5/2025).

    Selain melakukan evaluasi, Kemnaker berencana untuk melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap Dinas Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia, agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

    Di sisi lain, dia mengapresiasi kegiatan Job Fair yang diselenggarakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Bekasi, Jawa Barat. Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk komitmen dari pemerintah daerah untuk mempertemukan calon pekerja dengan pemberi kerja.

    “Kita harus apresiasi bagaimana pemerintah daerah melakukan aksi langsung ya menindaklanjuti harapan dari masyarakat bahwa mereka difasilitasi untuk bertemu dengan pekerja,” tuturnya.

    Realitas Pekerja

    Fenomena desak-desakan di job fair Cikarang bukan tanpa alasan. Antusiasme pekerja dibarengi dengan fakta pengangguran di daerah tersebut cukup tinggi. Bahkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Jawa Barat merupakan tertinggi hanya di belakang Riau dan Papua, di antara 38 provinsi.

    Secara nasional, data BPS menunjukkan bahwa angka pengangguran di Indonesia hingga Februari 2025 mengalami peningkatan menjadi 7,28 juta orang atau 4,76% dari angkatan kerja sebanyak 153,05 juta orang. Jumlah itu naik dari setahun sebelumnya atau Februari 2025. 

    “Jumlah orang menganggur 7,28 juta orang. Dibanding Februari 2024, per Februari 2025 jumlah orang menganggur meningkat 83.000 orang yang naik 1,11%,” kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Kantor BPS, Senin (5/5/2025).

    Sementara itu, TPT Februari 2025 justru mengalami penurunan, meski jumlah penganggur meningkat. Dalam paparan yang disampaikan Amalia, hal ini terjadi lantaran tingkat penyerap dan penduduk yang bekerja jauh lebih tinggi yakni 2,52%, dibandingkan dengan peningkatan pengangguran yang sebesar 1,11%.

    Amalia menuturkan, pengangguran pada Februari 2025 yang sebanyak 7,28 juta orang setara tingkat pengangguran terbuka (TPT) yakni 4,76%. “Angka ini lebih rendah dibanding Februari 2024 yang sebesar 4,82%,” ungkapnya.

    Peningkatan angka pengangguran ini berbarengan dengan fenomena PHK massal yang terjadi belakangan ini. Berdasarkan data laporan dari Kemnaker, jumlah korban PHK mencapai 26.455 orang hingga per 20 Mei 2025. 

    Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan, jumlah tersebut mengalami peningkatan sekitar 5.000 orang dibanding Januari-Mei 2024. 

    “Lebih tinggi sedikit saja [dibanding Januari-Mei 2024],” kata Indah saat ditemui di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (20/5/2025).

    Beda Klaim

    Sementara itu, Indah mengungkap, korban PHK paling banyak terjadi di Jawa Tengah. Provinsi dengan kasus PHK terbanyak kedua dan ketiga lalu ditempati masing-masing oleh ditempati oleh Daerah Khusus Jakarta serta Kepulauan Riau. 

    Indah memastikan bahwa data PHK yang masuk ke Kemnaker merupakan laporan langsung dari dinas ketenagakerjaan di daerah. Untuk sektornya, Indah mengungkap bahwa kasus PHK paling banyak terjadi di sektor pengolahan, perdagangan besar eceran, dan jasa.

    Meski demikian, angka dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menangkap fenomena PHK yang lebih besar. Pengusaha mencatat korban PHK mencapai 73.992 pekerja pada periode 1 Januari – 10 Maret 2025. 

    Angka tersebut berdasarkan data pekerja yang tidak lagi menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) pada periode tersebut. 

    Sementara, jumlah pekerja yang mengajukan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan karena PHK mencapai 40.683 pekerja. 

    Menanggapi perbedaan data tersebut, Indah menyebut bahwa data tersebut perlu dilihat apakah sudah inkrah, dalam arti kedua belah pihak dalam hal ini pekerja dan pemberi kerja telah menyepakati proses PHK tersebut. “Data Kemnaker adalah data yang valid dari dinas-dinas tenaga kerja, mereka yang sudah inkrah PHK, jadi resmi,” pungkasnya.

  • Survei Sebut Zulkifli Hasan Puncaki Daftar Menko Berkinerja Terbaik

    Survei Sebut Zulkifli Hasan Puncaki Daftar Menko Berkinerja Terbaik

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mendapatkan penilaian publik sebagai menko berkinerja terbaik. Hal ini berdasarkan hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) periode Mei 2025.

    Dalam survei nasional bertajuk Analisa Sosial: Persepsi Publik atas Optimisme dan Kinerja Pemerintah tersebut, responden diminta untuk memberikan pendapat mengenai siapa di antara para Menteri Koordinator yang dianggap bekerja paling baik.

    Hasil jawaban responden, Menko Pangan Zulkifli Hasan meraih skor 11,3% Menko Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto 9,9%, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono 7%, Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra 4,5%.

    Kemudian Menko Bidang PMK Pratikno 1,9%, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat A. Muhaimin Iskandar:1,7%, Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan 1,2% dan responden yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab 62,5%.

    Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah mengatakan hasil yang menunjukkan Menko Pangan Zulkifli Hasan sebagai menteri dengan kinerja terbaik mencerminkan kepercayaan publik yang tinggi terhadap upaya pemerintah dalam mengatasi isu-isu pangan yang krusial.

    “Kinerja Zulkifli Hasan dalam menangani masalah ketahanan pangan dan distribusi bahan makanan selama periode yang penuh tantangan ini sangat diapresiasi oleh masyarakat,” ujarnya dikutip Minggu (1/6/2025).

    Lebih lanjut, Dedi menekankan bahwa angka 62,5% responden yang memilih “Tidak Tahu/Tidak Jawab” menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan komunikasi dan transparansi dari pemerintah. “Ini adalah sinyal bagi pemerintah untuk lebih proaktif dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan dan program yang dijalankan. Masyarakat perlu diberi pemahaman yang lebih baik tentang apa yang dilakukan oleh para menteri, agar mereka dapat memberikan penilaian yang lebih akurat,” tambahnya.

    Dedi juga mengingatkan bahwa meskipun Zulkifli Hasan mendapatkan penilaian positif, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam sektor pangan masih sangat besar.

    “Kita harus ingat bahwa kinerja yang baik tidak hanya diukur dari persepsi publik, tetapi juga dari hasil nyata di lapangan. Oleh karena itu, penting bagi Menko Pangan untuk terus berinovasi dan mencari solusi yang efektif untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan berkualitas bagi seluruh masyarakat,” jelasnya.

    Dedi menekankan, hasil survei ini dapat menjadi bahan refleksi bagi seluruh menteri untuk terus meningkatkan kinerja dan berkomitmen dalam melayani rakyat.

    “Kinerja yang baik harus diiringi dengan upaya yang berkelanjutan untuk mendengarkan suara masyarakat. Hanya dengan cara ini, pemerintah dapat membangun kepercayaan yang lebih kuat dan menciptakan dampak positif bagi kehidupan rakyat,” pungkas Dedi.

    Survei melibatkan 1.200 responden. Metode yang digunakan dalam survei ini memiliki pengukuran kesalahan (margin of error) sebesar 2,9% dengan tingkat akurasi data mencapai 95%. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik multistage random sampling (MRS) atau pengambilan sampel bertingkat, yang memastikan representativitas data.

    (rah/rah)

  • Survei IPO: Presiden dan TNI Paling Dipercaya Publik

    Survei IPO: Presiden dan TNI Paling Dipercaya Publik

    Jakarta, Beritasatu.com  – Indonesia Political Opinion (IPO) merilis hasil survei terbaru tentang persepsi publik atas optimisme dan kinerja pemerintahan. Presiden dan TNI menjadi lembaga negara paling dipercaya publik, sedangkan partai politik (parpol) mendapat tingkat kepercayaan paling rendah dari masyarakat.

    “Kepercayaan publik pada lembaga-lembaga negara maupun sipil tidak banyak alami perubahan, presiden dan TNI tetap berada di puncak daftar lembaga paling dipercaya publik,” kata Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah saat merilis hasil survei dikutip dari Antara, Minggu (1/6/2025).

    Dari 15 lembaga negara yang masuk dalam daftar survei IPO, ada tiga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah, yakni partai politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.

    15 Lembaga Paling Dipercaya Publik Berdasarkan Hasil Survei IPO:

    1. Presiden (tingkat kepercayaan publik 97,5%)

    2. TNI (92,8%)

    3. Basarnas (86,3%),

    4. Kejaksaan Agung (76%)

    5. Mahkamah Konstitusi (74,3%)

    6. BPI Danantara (70,5%)

    7. Bawaslu (65%)

    8. Mahkamah Agung (59,5%)

    9. Komisi Pemberantasan Korupsi (55,9%)

    10. Dewan Perwakilan Daerah (50,2%)

    11. Majelis Permusyawaratan Rakyat (48,1%)

    12. Polri (46,6%)

    13. Dewan Perwakilan Rakyat (45,8%)

    14. Komisi Pemilihan Umum (43,5%)

    15. Partai politik (43%).

    Survei tersebut mencatat pula tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai angka 81%.

    “Sebanyak 81% responden menyatakan puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto,” kata Dedi.

    Secara keseluruhan hasil survei nasional tersebut mencatat sebanyak 13% menyatakan sangat puas, 46% puas, 22% cukup puas, 15% tidak puas, dan 4% sangat tidak puas terhadap kinerja Presiden Prabowo.

    Dedi menyebut besaran angka kepuasan tersebut menjadi indikator kuat kepemimpinan Presiden Prabowo masih dipercaya publik.

    “Angka kepuasan yang tinggi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki harapan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo, meskipun tantangan besar di bidang ekonomi dan lapangan pekerjaan masih harus dihadapi,” ujarnya.

    Survei yang dilakukan IPO pada 22–28 Mei 2025 itu melibatkan 1.200 responden dari seluruh Indonesia dengan metode wawancara tatap muka secara langsung.

    Teknik pengambilan sampel menggunakan multistage random sampling untuk menjamin representativitas dengan margin of error sekitar kurang lebih 2,90%, dan tingkat kepercayaan 95%.