Xcloud.id

Organisasi: PERSEPSI

  • Gus Yahya akui terbuka untuk islah

    Gus Yahya akui terbuka untuk islah

    Jombang (ANTARA) – Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf menyatakan dirinya terbuka untuk islah, yang disampaikan usai menghadiri silaturahim PBNU sesi kedua di Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

    “Saya sangat berterima kasih bahwa beliau-beliau berkenan untuk memanggil saya. Saya sangat terharu bahwa para sesepuh kita masih begitu peduli kepada jam’iyah Nahdlatul Ulama ini,” katanya dalam keterangan yang diterima, Minggu (7/12/2025).

    Dalam forum tersebut, Gus Yahya mengakui mendapat kesempatan untuk menjelaskan secara lengkap berbagai persoalan organisasi yang selama ini ditujukan kepadanya.

    Menurutnya, seluruh kebutuhan klarifikasi yang sebelumnya disampaikan melalui utusan Rais Aam telah ia jawab secara tuntas. Penjelasan tersebut juga turut dilengkapinya dengan dokumen dari Bendahara Umum PBNU Sumantri Suwarno serta Sekjen Amin Said Husni.

    “Semuanya telah saya jawab dengan tuntas, dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan dari saudara Sumantri sebagai pemegang buku keuangan BPNU… serta penjelasan-penjelasan dari Pak Amin Said Husni,” jelasnya.

    Dirinya juga menitipkan pesan khusus kepada para kiai terkait masa depan tatanan organisasi NU.

    Ia menegaskan bahwa dirinya dan jajaran PBNU sejak awal berkhidmah dengan niat tulus, sehingga penting menjaga struktur yang telah diwariskan para pendiri.

    “Mohon dipertimbangkan tentang masa depan tatanan organisasi Nahdlatul Ulama ini upaya tatanan ini tidak runtuh di tengah jalan,” kata dia.

    Ia pun mengingatkan bahwa sejak awal NU didirikan dengan aturan dan struktur yang ketat. Bahkan Rais Akbar Hadratussyekh K.H. Hasyim Asy’ari, juga tetap dibatasi wewenangnya oleh anggaran dasar.

    “Maka mari kita berpikir tetap dengan betul agar tatanan ini tidak diruntuhkan dan membawa jam’iyah ini mundur 100 tahun,” kata dia.

    Terkait dengan pernyataan bahwa pertemuan di Pesantren Tebuireng, Jombang, tidak memengaruhi risalah rapat syuriyah, Gus Yahya menilai rapat harian syuriyah justru sudah bermasalah sejak awal.

    “Mau pengaruh atau tidak pengaruh, monggo. Tapi sudah menjadi persepsi bahwa apa yang terjadi dengan harian syuriyah itu sangat bermasalah, membuat keputusan di luar wewenangnya. Jadi ini bermasalah. Semua ikutannya dari keputusan ini bermasalah semua,” kata dia.

    Ia juga mengkritisi rencana Rapat Pleno PBNU pada 9 Desember 2025 yang disebut mendasarkan diri pada keputusan bermasalah itu.

    “Kalau itu didasarkan pada rapat harian syuriyah tanggal 20 November 2025, itu berarti mendasarkan diri pada keputusan yang bermasalah. Pengambilalihan jabatan ketua umum untuk dirangkap oleh Rais Aam sangat-sangat bermasalah,” ujarnya.

    Gus Yahya pun menambahkan bahwa dirinya akan terus berkomunikasi dengan para kiai sepuh serta PWNU dan PCNU seluruh Indonesia untuk mencari penyelesaian terbaik.

    Pewarta: Asmaul Chusna
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Said Aqil Minta PBNU Kembalikan Konsesi Tambang: Lebik Banyak Madharatnya

    Said Aqil Minta PBNU Kembalikan Konsesi Tambang: Lebik Banyak Madharatnya

    GELORA.CO –  Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menyampaikan pandangan tegas terkait polemik konsesi tambang yang diberikan pemerintah kepada PBNU.

    Dikutip dari NU Online, dalam forum silaturahmi di Pesantren Tebuireng, Jombang, Sabtu (6/12/2025), Kiai Said mengusulkan agar konsesi tersebut dikembalikan kepada pemerintah demi menjaga marwah organisasi.

    Dalam kesempatan itu, Kiai Said menyebut usulan ini lahir dari evaluasi yang mendalam terkait dinamika internal yang semakin menguat beberapa bulan terakhir.

    Ia mengingatkan bahwa konsesi tambang awalnya dipandang sebagai penghargaan pemerintah sekaligus peluang penguatan ekonomi organisasi, namun perkembangan situasi justru menunjukkan dampak sebaliknya.

    “Saya sejak awal menghormati inisiatif pemerintah. Itu bentuk penghargaan yang baik. Tetapi melihat apa yang terjadi belakangan ini, konflik semakin melebar, dan itu membawa madharat yang lebih besar daripada manfaatnya. Maka jalan terbaik adalah mengembalikannya kepada pemerintah,” tegas Kiai yang merupakan pembina Ponpes KHAS Kempek Cirebon itu.

    Kiai Said menekankan bahwa NU memiliki mandat spiritual dan sosial yang tidak boleh dikaburkan oleh kegiatan yang berisiko tinggi. Lima poin perhatian yang ia soroti antara lain potensi konflik internal, polarisasi kader, munculnya persepsi negatif publik, ketergelinciran organisasi ke ranah bisnis berisiko, serta terabaikannya prioritas besar NU seperti pendidikan, dakwah, kesehatan, dan pemberdayaan umat.

    “NU ini rumah besar umat. Jangan sampai terseret pada urusan yang membawa kegaduhan dan menjauhkan kita dari khittah pendirian. Kalau sebuah urusan membawa lebih banyak mudarat, maka tinggalkan. Kembalikan supaya NU fokus pada tugas-tugas sucinya,” lanjut Kiai Said.

    Lebih jauh, Kiai Said menegaskan bahwa kemajuan warga NU tidak ditentukan oleh kepemilikan konsesi tambang. Menurutnya, pembangunan SDM melalui pesantren, ekonomi kerakyatan, beasiswa, kesehatan, dan digitalisasi layanan umat tetap menjadi prioritas utama.

    “Keberkahan NU itu dari ketulusan, dari amanah, dari keilmuan. Bukan dari proyek tambang. Kita bisa maju tanpa itu semua, asal tata kelola dan pelayanan ke umat diperkuat,” ujarnya.

    Pandangan ini disampaikan di tengah dinamika internal PBNU yang terus mencuat dalam beberapa pekan terakhir. Usulan Kiai Said menjadi salah satu suara penting dalam upaya menjaga ketenangan organisasi dan memprioritaskan kepentingan jamaah secara lebih luas.

  • Viral Video Ancaman Pembunuhan di Tamansari Bogor, Polisi: Tak Ada Unsur Pidana, Sang Pria Punya Gangguan Mental Bandung 6 Desember 2025

    Viral Video Ancaman Pembunuhan di Tamansari Bogor, Polisi: Tak Ada Unsur Pidana, Sang Pria Punya Gangguan Mental Bandung 6 Desember 2025

    Viral Video Ancaman Pembunuhan di Tamansari Bogor, Polisi: Tak Ada Unsur Pidana, Sang Pria Punya Gangguan Mental
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Video pria melotot dan marah-marah sambil melontarkan ancaman pembunuhan yang viral di media sosial dipastikan merupakan peristiwa lama.
    Polisi menyebut kejadian dalam video itu berlangsung sekitar lima bulan lalu dan baru beredar luas setelah diunggah belakangan ini.
    Kapolsek Tamansari Iptu Jajang mengatakan, kepolisian langsung menelusuri lokasi setelah video itu
    viral
    lima bulan lalu. 
    Alamat dalam video diketahui berada di RT 3 RW 11 Desa Pasir Eurih, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor.
    “Setelah kami mendapatkan
    video viral
    itu, kami datangi alamatnya. Memang benar lokasinya di RT 3 RW 11 Desa Pasir Eurih. Kejadian dalam video itu sebenarnya terjadi lima bulan yang lalu, bukan baru ini,” kata Jajang saat dihubungi
    Kompas.com
    , Sabtu (6/12/2025).
    Menurut Jajang, ia bersama anggota Polsek Tamansari mendatangi rumah tersebut dan meminta keterangan dari pihak-pihak yang ada di dalam video.
    Polisi menemui ibu dari pria yang terekam marah-marah, perempuan perekam video, serta suami perekam yang masih satu keluarga.
    “Semua yang kami temui menjelaskan bahwa kejadiannya lima bulan lalu. Video itu baru diunggah sekarang karena si perekam ingin meminta bantuan ke orang di tempat kerjanya,” ujar Jajang.
    Ia menegaskan, peristiwa yang direkam dalam video itu tidak terjadi saat ini.
    Kondisi di rumah tersebut juga sudah kondusif ketika dilakukan pengecekan.
    Polisi juga memastikan tidak ada unsur pidana atau kekerasan dalam kejadian tersebut.
    Dalam peristiwa yang terjadi lima bulan lalu itu, sambung dia, tidak ditemukan penggunaan senjata tajam maupun tindakan fisik.
    “Tidak ada kekerasan, tidak ada ancaman secara nyata, dan tidak ada senjata tajam,” ujar Jajang.
    Pria dalam video tersebut diketahui bernama Edi. Ia merupakan anak pertama dari ibu berbaju biru yang tampak dalam video.
    Jajang mengatakan, Edi memiliki gangguan mental.
    Ia sesekali mengalami episode ketika berbicara sendiri atau berteriak tanpa sebab jelas.
    Kondisi itu yang memicu sikap emosionalnya ketika direkam oleh adik iparnya, si perempuan perekam video.
    Menurut kesaksian warga di lingkungan tempat tinggal keluarga, saat ini juga belum pernah mendapati Edi bersikap seperti dalam video itu.
    Sebab, sejak mereka pindah beberapa bulan lalu, tak ada masalah.
    Terkait pemicu kejadian, Jajang menjelaskan Edi marah karena direkam saat kondisinya tidak stabil.
    Saat itu, ibunya berusaha melerai, tetapi adik iparnya justru merekam kejadian tersebut.
    “Dia marah karena divideokan. Saat ibunya melerai, adik iparnya malah merekam dan mancing-mancing, itu yang membuat dia semakin kesal,” ujar Jajang.
    Dari hasil pengecekan lapangan, kasus tersebut dinilai sudah selesai dan tidak ada ancaman keselamatan terhadap anggota keluarga yang tinggal di sana.
    “Yang sekarang kondisinya aman. Memang Edi masih sesekali ngoceh sendiri, tapi tidak pernah melakukan kekerasan,” kata Jajang.
    Saat ini, Edi sudah diberi obat oleh bidan desa dan tim kesehatan serta Puskesmas Sirnagalih.
    Dia sudah mulai tenang dan tidak marah-marah lagi.
    Polisi menilai, video tersebut menimbulkan persepsi keliru di masyarakat karena tanpa konteks waktu kejadian.
    “Jadi perlu diluruskan, ini peristiwa lama yang baru viral sekarang,” kata Jajang.
    Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah menyebarkan video lama dengan narasi baru karena dapat menimbulkan keresahan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Silaturahmi PBNU di Tebuireng Selesai, Gus Yahya Blak-blakan untuk Islah

    Silaturahmi PBNU di Tebuireng Selesai, Gus Yahya Blak-blakan untuk Islah

    Surabaya (beritajatim.com) – Usai menghadiri Silaturahmi PBNU sesi kedua di Pesantren Tebuireng, Jombang, Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menyatakan dirinya terbuka untuk islah.

    Dalam forum tersebut, ia mendapat kesempatan untuk menjelaskan secara lengkap berbagai persoalan organisasi yang selama ini ditujukan kepadanya.

    Gus Yahya hadir dalam pertemuan itu bersama Sekretaris Jenderal PBNU, H. Amin Said Husni dan Bendahara Umum PBNU, Sumantri Suwarno. Ia menyebut para kiai sepuh, mustasyar, dan para sesepuh ulama memberikan ruang baginya untuk menyampaikan penjelasan secara terbuka.

    “Saya sangat berterima kasih bahwa beliau-beliau berkenan untuk memanggil saya. Saya sangat terharu bahwa para sesepuh kita masih begitu peduli kepada jam’iyah Nahdlatul Ulama ini,” ujarnya melalui pernyataan tertulis yang diterima beritajatim.com, Sabtu (6/12/2025) malam.

    Menurut dia, seluruh kebutuhan klarifikasi yang sebelumnya disampaikan melalui utusan Rais Aam telah ia jawab secara tuntas. Penjelasan tersebut turut dilengkapi dokumen dari Bendahara Umum PBNU, Sumantri Suwarno, serta Sekjen Amin Said Husni.

    “Semuanya telah saya jawab dengan tuntas, dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan dari Saudara Sumantri sebagai pemegang buku keuangan PBNU, serta penjelasan-penjelasan dari Pak Amin Said Husni,” jelasnya.

    Dalam kesempatan itu, Gus Yahya menitipkan pesan khusus kepada para kiai terkait masa depan tatanan organisasi NU. Ia menegaskan bahwa dirinya dan jajaran PBNU sejak awal berkhidmah dengan niat tulus, sehingga penting menjaga struktur yang telah diwariskan para pendiri.

    “Mohon dipertimbangkan tentang masa depan tatanan organisasi Nahdlatul Ulama ini, supaya tatanan ini tidak runtuh di tengah jalan,” katanya.

    Ia mengingatkan bahwa sejak awal NU didirikan dengan aturan dan struktur yang ketat. Bahkan, Rais Akbar Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari, kata dia, tetap dibatasi wewenangnya oleh anggaran dasar.

    “Maka mari kita berpikir tetap dengan betul agar tatanan ini tidak diruntuhkan dan membawa jam’iyah ini mundur 100 tahun,” tegasnya.

    Menanggapi pernyataan bahwa pertemuan di Tebuireng tidak memengaruhi Risalah Rapat Syuriyah, Gus Yahya menilai Rapat Harian Syuriyah justru sudah bermasalah sejak awal.

    “Mau pengaruh atau tidak pengaruh, monggo. Tapi sudah menjadi persepsi bahwa apa yang terjadi dengan Harian Syuriyah itu sangat bermasalah, karena membuat keputusan di luar wewenangnya. Jadi, ini bermasalah. Semua ikutannya dari keputusan ini bermasalah semua,” tegasnya.

    Ia juga mengkritisi rencana Rapat Pleno PBNU pada 9 Desember 2025 yang disebut mendasarkan diri pada keputusan bermasalah itu.

    “Kalau itu didasarkan pada Rapat Harian Syuriyah tanggal 20 November, itu berarti mendasarkan diri pada keputusan yang bermasalah. Pengambilalihan jabatan ketua umum untuk dirangkap oleh Rais Aam sangat-sangat bermasalah,” ujarnya.

    Gus Yahya menambahkan bahwa ia akan terus berkomunikasi dengan para kiai sepuh serta PWNU dan PCNU seluruh Indonesia untuk mencari penyelesaian terbaik.

    Dalam pernyataan lebih lanjut, Gus Yahya juga menyinggung polemik audit keuangan yang menurutnya telah jelas dan terbuka.

    “Auditornya sudah mundur gara-gara opininya dimanipulasi. Hasil audit data sementaranya itu diminta, kemudian dimanipulasi jadi tuduhan-tuduhan tidak berdasar. Ahli-ahli hukum sudah bicara. Semuanya sudah bicara,” ungkapnya.

    Ia menilai persoalan tersebut tidak perlu ditutupi, melainkan harus diluruskan agar tidak menambah kerumitan dalam organisasi. “Maka mari kita luruskan dulu supaya tidak tambah-tambah masalah,” kata Gus Yahya mengakhiri pernyataannya. (tok/kun)

  • Kemendagri Tegaskan Pentingnya Standar dan Metadata untuk Data Akurat

    Kemendagri Tegaskan Pentingnya Standar dan Metadata untuk Data Akurat

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya penerapan standar data dan metadata sebagai fondasi utama untuk menjaga kualitas, validitas, dan integritas informasi di lingkungan BSKDN.

    Penegasan ini disampaikan Sekretaris BSKDN, Noudy RP Tendean, dalam pembukaan Sosialisasi Standar Data dan Metadata untuk Pengelolaan Data Lingkup BSKDN di Command Center BSKDN, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

    Noudy menjelaskan penyusunan kebijakan berbasis bukti menuntut data yang lengkap, akurat, dan terstandar. Kompleksitas isu strategis nasional, kata dia, mengharuskan adanya keseragaman format, struktur, dan deskripsi data agar informasi yang dihasilkan dapat diandalkan dan mudah diintegrasikan antarunit kerja.

    “BSKDN memiliki mandat strategis dalam penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis data dan analisis. Kita dituntut menyajikan informasi dan bahan kajian yang cepat, akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

    Noudy menegaskan metadata berperan penting sebagai konteks data, mulai dari definisi, metode pengumpulan, hingga ruang lingkup. Tanpa metadata yang jelas, data dapat menimbulkan perbedaan interpretasi antarunit kerja dan berpotensi memengaruhi kualitas rekomendasi kebijakan.

    Selain penguatan standar internal, kegiatan sosialisasi juga membahas implementasi Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN). Noudy menyebut SDPDN sebagai langkah besar Kemendagri dalam membangun ekosistem data yang terpadu dan interoperabel.

    “Ke depan, seluruh data BSKDN harus memenuhi prinsip satu standar, satu metadata, satu portal, dan interoperabilitas. Jika data kita kuat, penyusunan policy brief tidak akan menghadapi hambatan,” tegasnya.

    Noudy mengajak seluruh unit kerja menjadikan kegiatan ini sebagai momentum penyamaan persepsi. Menurutnya, penguatan tata kelola data merupakan tanggung jawab kolektif seluruh jajaran BSKDN, bukan hanya pengelola data teknis.

    Sementara itu, perwakilan Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Kemendagri, Alwin Ferry, menambahkan standar data dan metadata merupakan fondasi interoperabilitas di seluruh jajaran Kemendagri. Penerapan standar yang sama, ujarnya, memungkinkan proses integrasi, verifikasi, dan pembaruan data berjalan lebih cepat dan akurat.

    “Penting bagi kita memastikan sumber data yang digunakan jelas, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.

  • MPR Dorong Pemimpin Administrasi Publik Berintegritas-Berwawasan Kebangsaan

    MPR Dorong Pemimpin Administrasi Publik Berintegritas-Berwawasan Kebangsaan

    Jakarta –

    Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI menggelar kegiatan ‘Menyapa Sahabat Kebangsaan’ di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (FISIP UNPAD). Kegiatan itu mengangkat tema ‘Pemimpin Administrasi Publik yang Berintegritas dan Berwawasan Kebangsaan’.

    Dalam kegiatan ini, Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR Anies Mayangsari Muninggar menegaskan pemimpin administrasi publik harus kompeten, berintegritas, dan berwawasan kebangsaan.

    Nilai dasar integritas meliputi jujur, akuntabel, dan etis. Sedangkan nilai wawasan kebangsaan antara lain nilai nasionalisme, persatuan, dan kesejahteraan.

    “Pemimpin administrasi publik yang berintegritas dan berwawasan kebangsaan adalah sosok yang menjadikan Pancasila sebagai jiwa, konstitusi sebagai kompas, dan NKRI sebagai rumah bersama,” kata Anies, dalam keterangannya, Sabtu (6/12/2025).

    Anies menekankan pentingnya pemimpin administrasi publik memiliki integritas dan wawasan kebangsaan karena adanya tantangan yang dihadapi administrasi publik Indonesia, yaitu tantangan integritas, tantangan penegakan hukum, dan tantangan kepercayaan publik.

    “Skor ini menunjukkan bahwa persepsi korupsi di sektor publik masih tinggi dan menghambat terwujudnya birokrasi yang bersih,” ujar Anies.

    Sedangkan tantangan penegakan hukum, Anies mengungkapkan data resmi dari Statistik Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2024 menunjukkan lebih dari 85% penyidikan korupsi berasal dari pengadaan barang/jasa serta gratifikasi dan penyuapan.

    Dalam tantangan kepercayaan publik, lanjut Anies, data GoodStats 2025 mencatat 60% masyarakat menyatakan cukup percaya pada lembaga negara dengan angka sangat percaya masih di bawah 25%.

    “Data ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik masih moderat namun belum kokoh dan sangat dipengaruhi oleh kualitas integritas pemimpin publik,” kata Anies.

    Menurut Anies, Indonesia membutuhkan bukan hanya pejabat, tetapi pemimpin yang berani jujur, berani melayani, dan berani menjaga kehormatan negara.

    Oleh karena itu, Anies berharap mahasiswa administrasi publik sebagai calon penyelenggara pemerintahan (perencana, analis, birokrat, pemimpin) perlu menyiapkan diri sebagai generasi penerus yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kokoh secara moral dan nasionalisme.

    Sementara itu, Staf Pengajar Departemen Administrasi Publik FISIP UNPAD Slamet Usman Ismanto mengatakan seorang pemimpin administrasi publik harus memberikan hope (harapan).

    “Karena seorang pemimpin administrasi publik akan membuat keputusan. Seorang pemimpin administrasi publik juga harus menjadi teladan,” kata Slamet.

    Terkait dengan harapan, keputusan, dan teladan, lanjut Slamet, seorang pemimpin administrasi publik harus memiliki kemampuan literasi data dan literasi teknologi. Kemampuan literasi ini bisa diperoleh dengan cara membangun karakter yang dimulai dengan kebiasaan atau habit.

    “Keberhasilan dipengaruhi oleh komitmen dan konsistensi. Ini membutuhkan mentor dan latihan. Masa depan bukan direncanakan, tetapi diciptakan,” pesan Slamet.

    Kegiatan hasil kerja sama Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR dan Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik FISIP UNPAD ini turut dihadiri oleh Ketua Program Studi Administrasi Publik FISIP UNPAD Dr Nina Karlina dan para mahasiswa yang tergabung dalam Hima Administrasi Publik FISIP UNPAD.

    (anl/ega)

  • Dirjen Dukcapil dorong digitalisasi program perlindungan sosial

    Dirjen Dukcapil dorong digitalisasi program perlindungan sosial

    Denpasar (ANTARA) – Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri Teguh Setiabudi mendorong digitalisasi program perlindungan sosial menuju pelayanan publik yang lebih inklusif, efisien, dan tepat sasaran.

    “Dukungan Dukcapil melalui identitas kependudukan digital ini bukan sekadar transformasi teknologi, tapi juga lompatan sistem menuju pelayanan publik yang lebih inklusif, efisien, dan berbasis kebutuhan warga,” kata dia saat acara sosialisasi “Digitalisasi Perlindungan Sosial dan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital” di Gedung Dharma Alaya Denpasar, Bali, Jumat.

    Dia menilai kegiatan sosialisasi kepada pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan operator desa/kelurahan serta OPD Pemkot Denpasar ini sebagai langkah jemput bola.

    Ia menjelaskan sosialisasi ini juga sebagai koordinasi dan penyamaan persepsi antara Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan Dinas Dukcapil di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) secara menyeluruh dan berkelanjutan.

    Untuk terus mendukung program perlindungan sosial, Dirjen Teguh Setyabudi mengajak seluruh jajaran Dinas Dukcapil terus menggenjot identitas kependudukan digital.

    “Dengan program digitalisasi perlinsos yang di mana pilotingnya ada di Kabupaten Banyuwangi dan kemudian nanti akan diimplementasikan di seluruh Indonesia pada tahun 2026. Jadi, saya minta kepada bapak dan ibu jajaran Disdukcapil semuanya mari kita persiapkan pelaksanaan yang akan memanfaatkan IKD,” kata dia.

    Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Dewa Gde Juli Artabrata menjelaskan sosialisasi ini menindaklanjuti rapat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (PTDP) pada 2 Oktober 2025 serta rapat lanjutan pada 6 Oktober 2025 terkait dengan tindak lanjut implementasi percontohan dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi.

    Ia mengatakan salah satu tugas Kementerian Dalam Negeri memberikan sosialisasi program digitalisasi perlinsos kepada seluruh pemerintah daerah untuk melakukan replikasi kegiatan digitalisasi perlinsos sebagaimana dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi.

    “Sehubungan dengan hal tersebut, Ditjen Dukcapil akan melakukan sosialisasi dan aktivasi IKD kepada pihak-pihak yang menjadi kunci terkait program digitalisasi perlinsos, yakni pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan operator desa/kelurahan,” katanya.

    Pewarta: Rolandus Nampu
    Editor: M. Hari Atmoko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Petani beralih ke mesin panen, efisiensi biaya produksi meningkat 

    Petani beralih ke mesin panen, efisiensi biaya produksi meningkat 

    Jakarta (ANTARA) – Penggunaan alat dan mesin pertanian modern mulai mengubah pola kerja petani di berbagai daerah, terutama dalam proses panen padi yang kini beralih dari metode manual ke penggunaan mesin combine harvester.

    “Awalnya memang ada resistensi karena dianggap menyingkirkan tenaga kerja panen. Tapi sekarang petani justru sudah lebih memilih pakai mesin, terutama di daerah yang lahannya luas,” kata Direktur PT Corin Mulia Gemilang Hari Prabowo kepada ANTARA, Jumat.

    Hari menjelaskan, pengembangan mesin panen oleh Corin dimulai sejak tahun 2011-2012. Pada tahap awal, sebagian petani menolak karena khawatir kehilangan sistem kerja yang telah lama berjalan. Namun seiring waktu, persepsi itu berubah setelah petani merasakan langsung manfaat penggunaan mesin.

    Menurut dia, hasil panen menggunakan combine harvester cenderung lebih bersih dibandingkan panen manual. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap kualitas gabah dan harga yang diterima petani di tingkat pembeli.

    Di beberapa daerah, terdapat selisih harga gabah antara hasil panen manual dan panen menggunakan mesin, meski besarannya berbeda-beda. Panen yang lebih bersih membuat nilai jual gabah menjadi lebih kompetitif.

    Selain kualitas hasil, penggunaan mesin panen juga berdampak pada efisiensi biaya. Hari menyebutkan, biaya produksi petani dapat turun sekitar 10 hingga 12 persen setelah beralih ke mesin, disertai peningkatan produktivitas.

    Adopsi alsintan tidak selalu melalui pembelian langsung. Sebagian petani memanfaatkan skema kredit usaha rakyat, bantuan pemerintah, atau memilih sistem sewa. Kondisi ini memunculkan pelaku usaha baru di desa yang bergerak di bidang jasa penyewaan mesin pertanian.

    “Yang membeli biasanya petani besar atau mereka yang memang bergerak di bisnis penyewaan. Ini menciptakan peluang usaha baru di tingkat lokal,” ujarnya.

    Perubahan perilaku petani ini menunjukkan meningkatnya penerimaan terhadap teknologi pertanian modern. Mesin tidak lagi dipandang sebagai ancaman, tetapi sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan pendapatan.

    PT Corin Mulia Gemilang juga melakukan pendampingan langsung kepada petani agar pemanfaatan mesin berjalan optimal. Pendampingan dilakukan mulai dari pengoperasian hingga perawatan alsintan agar performa tetap terjaga dan umur pakai lebih panjang.

    Pewarta: Farika Khotimah
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jepang-Korsel Waspadai Diplomasi Transaksional Trump

    Jepang-Korsel Waspadai Diplomasi Transaksional Trump

    Jakarta –

    Jepang dan Korea Selatan (Korsel) mencermati langkah terbaru pemerintahan Donald Trump terkait Ukraina dan Cina. Keduanya melihat sinyal bahwa Amerika Serikat (AS) semakin menerapkan diplomasi yang bersifat transaksional secara keseluruhan, sesuatu yang pada akhirnya dikhawatirkan dapat menggoyahkan struktur aliansi lama di Asia Timur Laut.

    Proposal “28 poin rencana perdamaian” yang diajukan pemerintahan Trump untuk Ukraina awalnya dianggap sebagai penyesuaian dari tuntutan yang diusulkan oleh Rusia. Meski versi yang lebih lunak kemudian dirilis dan pembicaraan terus berjalan, AS berkali-kali memberi isyarat bahwa mereka siap mengambil jarak dari Ukraina.

    Terkait Cina, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan bahwa Trump berencana bertemu dengan Presiden Xi Jinping sebanyak empat kali pada 2026, termasuk kunjungan kenegaraan ke Beijing pada April dan kunjungan balasan ke AS pada akhir tahun. Menurut Bessent, pertemuan ini ditujukan untuk membawa “stabilitas besar” dalam hubungan bilateral, saat Trump berusaha memperbaiki hubungan dengan Xi Jinping pascapeluncuran perang dagang yang sengit.

    Secara resmi, Jepang dan Korea Selatan belum memberi komentar. Namun, banyak pengamat di Seoul dan Tokyo menafsirkan kebijakan luar negeri Washington sebagai dukungan Trump terhadap seorang diktator yang berusaha menaklukkan negara tetangga yang lebih kecil di Eropa. Persepsi ini menambah kekhawatiran bahwa hal serupa dapat terjadi di kawasan Pasifik, dengan Taiwan sebagai titik rawan yang paling jelas.

    Mempertanyakan reliabilitas AS

    “Pengkhianatan Trump terhadap Ukraina menjadi bayang-bayang besar bagi Asia dan para sekutu Paman Sam di kawasan tersebut, yang kini mulai mempertanyakan seberapa dapat diandalkannya aliansi mereka dengan AS,” kata Jeff Kingston, Direktur Studi Asia di Temple University Tokyo.

    “Jepang dan Korea Selatan melihat Trump mendekati para pemimpin otoriter di Rusia, Cina, dan Korea Utara, sementara mereka justru diabaikan dalam isu perdagangan. Mereka bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika muncul krisis terkait Taiwan,” ujarnya kepada DW.

    Kingston menambahkan bahwa Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi kemungkinan merasa “kecewa” karena Trump tidak langsung menyatakan dukungan ketika dia terlibat ketegangan dengan Cina.

    Cina bereaksi keras, menuntut Jepang tidak ikut campur dalam “urusan dalam negeri” Beijing dan kemudian mengambil sejumlah langkah, termasuk meminta warganya tidak bepergian ke Jepang, menunda perilisan film Jepang, serta membatalkan berbagai acara dan pertukaran budaya.

    Takaichi menolak untuk menarik kembali pernyataannya, tapi dia tampaknya tidak mendapatkan jaminan kuat setelah Presiden AS diberitakan mengatakan kepadanya melalui sambungan telepon pada 24 November bahwa Takaichi sebaiknya tidak “memprovokasi” Cina.

    Hal yang dikhawatirkan Jepang dan Korea Selatan dari Trump dan Cina

    “Setelah keberhasilan kunjungan Trump ke Tokyo dan komitmen Takaichi untuk berinvestasi di AS, saya pikir dia berharap mendapat sesuatu yang lebih,” kata Jeff Kingston. “Dia pasti ingin Trump menegaskan kembali bahwa Jepang adalah ‘pondasi perdamaian’ di kawasan ini dan menyoroti kekuatan aliansi tersebut.”

    “Memberitahunya untuk tidak ‘memprovokasi’ Cina bukanlah pernyataan tegas yang dia harapkan,” tambahnya.

    “Kekhawatiran di Jepang saat ini adalah prospek Amerika Serikat dan Cina dalam membentuk ‘G-2’ yang akan mengabaikan Jepang dan menunjukkan penurunan pengaruh Tokyo,” katanya. “Dan Korea Selatan akan memiliki kekhawatiran yang sama.”

    Pada saat yang sama, Jepang telah memenuhi keinginan Trump untuk menginvestasikan 550 miliar dolar AS (Rp8,8 kuadriliun) di industri Amerika. Korea Selatan kemudian setuju memberikan investasi tunai 350 miliar dolar AS (Rp5,6 kuadriliun), serta tambahan 150 miliar dolar AS (Rp2,4 kuadriliun) untuk kerja sama pembangunan kapal.

    “Tentu itu tidak adil dan tentu saja banyak yang tidak senang, tetapi kami juga sadar bahwa Korea Selatan sangat bergantung pada AS,” kata Lim Eun-jung, profesor studi internasional di Kongju National University.

    Presiden Korea Selatan saat ini, Lee Jae-myung, berasal dari partai kiri yang secara ideologis bukan pasangan alamiah bagi pemerintahan AS, kata Lim. Namun, dia juga seorang “pragmatis” dalam urusan aliansi negara.

    Kekhawatiran pengurangan pasukan AS di Korea Selatan

    Korea Selatan semakin waspada terhadap meningkatnya agresi Cina di kawasan tersebut, termasuk masuknya kapal-kapal Beijing ke perairan sengketa di Laut Kuning. Polanya mengingatkan akan perebutan atol dan wilayah perairan di Laut Cina Selatan oleh Beijing satu dekade lalu.

    Lim mengatakan Korea Selatan tidak tahu sejauh mana AS memperhatikan sengketa ini atau apakah pemerintahan AS saat ini akan memberikan bantuan jika pelanggaran wilayah Cina semakin intensif dan meluas.

    “Kami juga khawatir terhadap kemungkinan skenario penarikan, yakni pengurangan pasukan AS di Korea Selatan sebagai bagian dari pendekatan transaksional Trump dalam hubungan internasional,” ujarnya.

    Dalam masa jabatannya yang kedua, Trump belum mengancam akan menarik pasukan AS jika Korsel tidak membayar lebih untuk biaya pangkalan. Namun, tekanan terkait biaya kehadiran militer ini pernah menjadi alat tawar yang digunakan Trump pada masa jabatan pertamanya dan dapat kembali muncul sewaktu-waktu.

    Jepang memiliki kekhawatiran serupa. Takaichi mungkin berhasil meredakan sebagian tekanan itu dengan mengumumkan bahwa anggaran tahun 2026 akan menaikkan belanja pertahanan menjadi 2 persen dari PDB Jepang. Angka itu mungkin masih belum memenuhi tuntutan Trump, tapi Jepang akan berargumen bahwa peningkatan tersebut merupakan langkah ke arah yang benar.

    Meski begitu, belum jelas apakah langkah tersebut cukup.

    Dalam sebuah wawancara dengan Fox News, Trump ditanya apakah Cina merupakan “teman” bagi AS, merujuk pada ketegangan terbaru antara Cina dan Jepang.

    “Banyak sekutu kami juga bukan teman kami,” kata Trump. “Cina telah memanfaatkan kami dengan sangat besar…para sekutu kami bahkan lebih banyak memanfaatkan kami dalam perdagangan dibandingkan Cina.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalan bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Ausirio Sangga Ndolu

    Editor: Muhammad Hanafi

    (ita/ita)

  • BI: Cadangan devisa November 2025 meningkat jadi 150,1 miliar dolar AS

    BI: Cadangan devisa November 2025 meningkat jadi 150,1 miliar dolar AS

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir November 2025 meningkat menjadi 150,1 miliar dolar Amerika Serikat (AS) dari posisi sebelumnya pada bulan lalu sebesar 149,9 miliar dolar AS.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, kenaikan posisi cadangan devisa tersebut antara lain bersumber dari penerimaan pajak dan jasa serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah.

    Kenaikan cadangan devisa November 2025 terjadi di tengah kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai respons bank sentral Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat.

    BI memastikan posisi cadangan devisa pada akhir November 2025 setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor atau 6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

    “Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” kata Ramdan.

    Ke depan, BI meyakini ketahanan sektor eksternal tetap kuat didukung oleh prospek ekspor yang tetap terjaga serta arus masuk penanaman modal asing yang diprakirakan terus berlanjut sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian domestik dan imbal hasil investasi yang tetap menarik.

    “Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tutup Ramdan.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.