Xcloud.id

Organisasi: PERSEPSI

  • Ragam Bocoran Hasil Pertemuan AS-China untuk Turunkan Tensi Perang Dagang

    Ragam Bocoran Hasil Pertemuan AS-China untuk Turunkan Tensi Perang Dagang

    Bisnis.com, JAKARTA – Negosiasi dagang antara Amerika Serikat dan China berlanjut ke hari kedua pada Selasa (10/6/2025), saat kedua kekuatan ekonomi dunia mencoba meredakan ketegangan terkait ekspor teknologi dan pengiriman mineral tanah jarang.

    Hari pertama pertemuan berlangsung lebih dari enam jam di Lancaster House, salah satu bangunan bersejarah di dekat Istana Buckingham, London, dan ditutup sekitar pukul 20.00 waktu setempat. Seorang pejabat AS mengatakan pertemuan lanjutan akan digelar pukul 10 pagi keesokan harinya.

    Presiden AS Donald Trump memberikan perkembangan positif hari pertama perundingan tersebut, namun mengakui bahwa prosesnya jauh dari mudah.

    “Kami berjalan baik dengan China. Tapi China itu tidak mudah. Saya hanya menerima laporan yang baik,” jelas Trump seperti dikutip Bloomberg, Selasa (10/6/2025).

    Delegasi Amerika Serikat dipimpin oleh Menteri Keuangan Scott Bessent, didampingi Menteri Perdagangan Howard Lutnick dan Perwakilan Dagang Jamieson Greer. Hadirnya Lutnick, mantan CEO Cantor Fitzgerald, menegaskan betapa pentingnya isu pengendalian ekspor dalam agenda pembicaraan.

    Bessent menyebut pertemuan itu “positif”, sementara Lutnick menyebutnya “berbuah hasil.”

    Delegasi China dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri He Lifeng, yang memilih bungkam usai pertemuan. Ia didampingi oleh Menteri Perdagangan Wang Wentao dan Wakilnya, Li Chenggang, yang juga menjabat sebagai perwakilan dagang.

    Namun, ketika ditanya apakah ekspor akan benar-benar dilonggarkan, Trump menjawab diplomatis: “Kita lihat saja nanti.”

    Ia kembali menuding China telah menjarah Amerika Serikat selama bertahun-tahun,” meski menambahkan, “Kami ingin membuka akses ke China.”

    Penasihat Ekonomi Gedung Putih Kevin Hassett menyatakan kepada CNBC International bahwa setelah pertemuan di London, pihak AS berharap pembatasan ekspor akan dilonggarkan dan China mulai menggelontorkan pasokan tanah jarang secara besar-besaran.

    Meski demikian, Hassett menegaskan bahwa pelonggaran itu tidak mencakup chip semikonduktor tercanggih Nvidia yang digunakan untuk kecerdasan buatan.

    “Produk Nvidia kelas atas seperti H2O tidak masuk dalam wacana ini,” tegasnya.

    Putaran pembicaraan ini merupakan yang pertama sejak pertemuan delegasi di Jenewa sebulan lalu. Kala itu, kedua pihak sepakat menangguhkan tarif selama 90 hari untuk memberi ruang negosiasi atas ketimpangan dagang yang disebut pemerintahan Trump sebagai akibat praktik tidak adil dari China.

    Namun, kesepakatan gencatan itu belum mampu menghidupkan kembali perdagangan. Ekspor China ke AS turun tajam pada Mei—penurunan terbesar sejak awal pandemi—sementara impor dari AS merosot hampir 20%.

    Percakapan telepon pekan lalu antara Trump dan Presiden Xi tampaknya menjadi pemicu utama dimulainya kembali negosiasi.

    Ketegangan dagang terus memanas sepanjang tahun ini setelah Trump menaikkan bea masuk atas produk China dan dibalas oleh Beijing, memperbesar tekanan terhadap dunia usaha di kedua negara.

    Ekspektasi Inflasi AS Membaik

    Sementara itu, Ekspektasi konsumen Amerika Serikat terhadap tekanan inflasi menunjukkan perbaikan di semua cakrawala waktu pada Mei 2025, seiring meredanya pesimisme rumah tangga terhadap kondisi pasar tenaga kerja.

    Survei bulanan Federal Reserve Bank of New York yang dikutip Bloomberg pada Selasa (10/6/2025) mencatat bahwa ekspektasi median inflasi dalam satu, tiga, dan lima tahun ke depan semuanya mengalami penurunan.

    Proyeksi untuk tahun mendatang turun tajam menjadi 3,2% dari sebelumnya 3,6% di April. Untuk jangka tiga tahun, ekspektasi turun ke 3% dari 3,2%, sementara untuk lima tahun ke depan sedikit melemah ke 2,6%.

    Penurunan ekspektasi harga ini terjadi setelah Presiden Donald Trump menyepakati penurunan tarif impor China, langkah yang meski bersifat sementara, memberikan sinyal positif ke pasar. Peningkatan sentimen konsumen juga tercermin dalam survei lain yang mencerminkan optimisme setelah pengumuman kebijakan tersebut.

    Sejak awal tahun, konsumen mengantisipasi lonjakan harga dan perusahaan mulai melakukan penyesuaian, sebagian untuk menutupi biaya impor yang meningkat. Namun kini, ekspektasi tersebut mulai melandai.

    Laporan menyebut para pejabat The Fed secara aktif memantau persepsi inflasi konsumen untuk menilai dampak jangka panjang kebijakan tarif terhadap tekanan harga.

    Perbaikan ekspektasi terjadi merata di semua kelompok umur, tingkat pendidikan, dan pendapatan. Sementara itu, indikator pasar masih sejalan dengan target inflasi 2% yang ditetapkan The Fed.

    Bank sentral AS secara luas diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuannya dalam pertemuan tanggal 17–18 Juni mendatang di Washington.

  • Survei The Fed Sebut Penundaan Tarif AS-China Bikin Ekspektasi Inflasi Membaik

    Survei The Fed Sebut Penundaan Tarif AS-China Bikin Ekspektasi Inflasi Membaik

    Bisnis.com, JAKARTA – Ekspektasi konsumen Amerika Serikat terhadap tekanan inflasi menunjukkan perbaikan di semua cakrawala waktu pada Mei 2025, seiring meredanya pesimisme rumah tangga terhadap kondisi pasar tenaga kerja.

    Survei bulanan Federal Reserve Bank of New York yang dikutip Bloomberg pada Selasa (10/6/2025) mencatat bahwa ekspektasi median inflasi dalam satu, tiga, dan lima tahun ke depan semuanya mengalami penurunan.

    Proyeksi untuk tahun mendatang turun tajam menjadi 3,2% dari sebelumnya 3,6% di April. Untuk jangka tiga tahun, ekspektasi turun ke 3% dari 3,2%, sementara untuk lima tahun ke depan sedikit melemah ke 2,6%.

    Penurunan ekspektasi harga ini terjadi setelah Presiden Donald Trump menyepakati penurunan tarif impor China, langkah yang meski bersifat sementara, memberikan sinyal positif ke pasar. Peningkatan sentimen konsumen juga tercermin dalam survei lain yang mencerminkan optimisme setelah pengumuman kebijakan tersebut.

    Sejak awal tahun, konsumen mengantisipasi lonjakan harga dan perusahaan mulai melakukan penyesuaian, sebagian untuk menutupi biaya impor yang meningkat. Namun kini, ekspektasi tersebut mulai melandai.

    Laporan menyebut para pejabat The Fed secara aktif memantau persepsi inflasi konsumen untuk menilai dampak jangka panjang kebijakan tarif terhadap tekanan harga.

    Perbaikan ekspektasi terjadi merata di semua kelompok umur, tingkat pendidikan, dan pendapatan. Sementara itu, indikator pasar masih sejalan dengan target inflasi 2% yang ditetapkan The Fed.

    Bank sentral AS secara luas diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuannya dalam pertemuan tanggal 17–18 Juni mendatang di Washington.

    Perbaikan di Pasar Tenaga Kerja

    Kebijakan perdagangan dan imigrasi terbaru dari pemerintahan Trump juga diperkirakan akan memengaruhi dinamika pasar kerja. Beberapa pejabat The Fed memperkirakan tingkat pengangguran berpotensi naik tahun ini.

    Namun, di sisi lain, pandangan publik terhadap prospek pekerjaan menunjukkan perbaikan pada Mei. Kemungkinan kehilangan pekerjaan dalam setahun ke depan turun 0,5 poin persentase. Sementara itu, jumlah responden yang mengaku siap berhenti bekerja secara sukarela meningkat.

    Harapan akan kenaikan tingkat pengangguran dalam 12 bulan ke depan juga menurun, meski masih berada di atas rata-rata tahunan. Persepsi rumah tangga terhadap kondisi keuangan mereka membaik; jumlah yang memperkirakan kondisi keuangan mereka memburuk dalam setahun mengalami penurunan.

    Di sisi kredit, sebagian kecil responden melaporkan kesulitan akses pembiayaan. Namun, probabilitas gagal bayar pembayaran minimum dalam tiga bulan ke depan tercatat turun ke titik terendah sejak Januari.

    Optimisme terhadap pasar saham juga tumbuh, dengan rata-rata responden memperkirakan indeks saham AS akan lebih tinggi dalam setahun ke depan.

  • Keputusan Bareskrim soal Ijazah Jokowi Perlancar Proses Hukum di Polda Metro

    Keputusan Bareskrim soal Ijazah Jokowi Perlancar Proses Hukum di Polda Metro

    GELORA.CO -Keputusan Bareskrim Polri menghentikan penyelidikan laporan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi berkaitan erat dengan pengusutan kasus laporan fitnah dan pencemaran nama baik melalui medsos di Polda Metro Jaya.

    Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I) Tom Pasaribu kepada RMOL, Selasa 10 Juni 2025.

    Tom mengatakan, skenario Bareskrim Polri yang mengklaim telah melakukan uji Puslabfor terhadap ijazah asli Jokowi dan menyimpulkan bahwa ijazah tersebut asli, agar laporan ayah kandung Wapres Gibran Rakabuming Raka di Polda Metro Jaya memenuhi syarat untuk dapat ditindaklanjuti. 

    “Karena sudah terlanjur ketahuan ke publik kalau Jokowi membuat laporan di Polda Metro Jaya tidak menunjukkan ijazah aslinya,” kata Tom.

    Menurut Tom, Bareskrim Polri seharusnya melakukan penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu atas pengaduan masyarakat, dalam penanganan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi.

    Namun tanpa mengikuti prosedur penyelidikan dan penyidikan, Bareskrim Polri langsung melakukan uji Puslabfor terhadap ijazah asli Jokowi dan diputuskan asli.

    “Namun anehnya Barekrim Polri tidak pernah menunjukkan ijazah asli Jokowi ke publik,” kata Tom.

    Sementara Polda Metro Jaya menerima laporan Jokowi terhadap lima orang berinisial RS, RS, T, serta ES dan K. Dalam laporan itu, disebutkan bahwa kelima orang itu menyatakan di media sosial bahwa Jokowi menggunakan ijazah palsu saat mendaftar dalam pemilihan Wali Kota Solo, Gubernur Jakarta dan Presiden RI.

    “Pertanyaannya, apakah membuat sebuah laporan hanya dengan bukti flash disk dan sebuah fotokopi ijazah, tanpa menunjukkan aslinya dapat ditangani Polri?” tanya Tom.

    “Atau hal tersebut hanya berlaku pada Jokowi, karena posisi anaknya saat ini Wapres,” sambungnya.

    Tom menilai sikap Polri tersebut mempertegas ke publik bahwa slogan hukum tajam ke bawah tumpul ke atas ternyata bukan hanya pepesan kosong.

    “Ini sekaligus memperkuat persepsi pemerintah Indonesia hanya menggantikan posisi kolonial Belanda untuk tetap menjajah rakyat Indonesia,” pungkas Tom.

    Polda Metro Jaya menyebutkan proses penyelidikan terhadap laporan polisi tentang kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi masih berjalan. Hingga saat ini, penyidik Polda telah memeriksai 29 saksi terkait peristiwa ini.

    Di antara saksi yang sudah diperiksa adalah Rizal Fadillah, Damai Hari Lubis, Kurnia Tri Royani, Rustam Effendi, Mikhael Sinaga, Roy Suryo, Tifauzia Tyassuma, serta Rismon Sianipar. 

  • Isu Politik-Hukum Terkini: Program Lapor Mas Wapres hingga Kasus BJB

    Isu Politik-Hukum Terkini: Program Lapor Mas Wapres hingga Kasus BJB

    Jakarta, Beritasatu.com – Isu politik dan hukum terkini diisi dengan berita mengenai program Lapor Mas Wapres hingga kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB pada 2021-2023 yang merugikan negara hingga Rp 122 miliar. 

    Selain itu juga mengenai revisi UU Pemilu dan kelanjutan kasus dugaan pemerasan terhadap tenaga kerja asing.

    Berikut isu politik-hukum terkini Beritasatu.com:

    1. Gibran Ingin Program Lapor Mas Wapres Tidak Mandek

    Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meminta agar program Lapor Mas Wapres tidak mandek. Dia meminta program terus diperbarui untuk menciptakan birokrasi yang lebih responsif, tepat, dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial.

    “Wapres menginginkan agar program ini tidak berhenti pada satu titik dan mengalami perbaikan berkelanjutan. Pembaruan pada sistem dan prosedur sangat krusial agar birokrasi dapat merespons lebih cepat, menyelesaikan masalah dengan lebih tepat, serta adaptif terhadap perubahan di masyarakat,” ujar Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden, Al Muktabar, Senin (9/6/2025).

    Sejak diluncurkan pada 11 November 2024, Lapor Mas Wapres telah menindaklanjuti sebanyak 7.590 laporan publik yang mencakup sektor-sektor seperti pendidikan, keuangan, pertanahan, hingga bantuan sosial.

    2. Revisi UU Pemilu Akan Dibahas lewat Pansus? Ini Respons Baleg DPR

    Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ahmad Doli Kurnia, menegaskan pihaknya tak mempermasalahkan jika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu dilakukan melalui mekanisme panitia khusus (pansus).

    Menurut Doli, yang terpenting adalah revisi UU tersebut segera dibahas. Alasannya, urgensi UU tersebut dalam menyempurnakan sistem demokrasi dan kepemiluan di Indonesia. “Lebih cepat lebih bagus dibahas. Mau Komisi II, Baleg, atau pansus, buat saya enggak masalah,” ujar Doli saat dihubungi di Jakarta, Senin (9/6/2025) dilansir Antara.

    Revisi UU Pemilu yang akan dibahas pada periode ini berpotensi menggabungkan tiga undang-undang besar, yaitu UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Partai Politik. Langkah ini merupakan bagian dari tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    3. KPK Duga Pemerasan Tenaga Kerja Asing Juga Terjadi di Imigrasi

    KPK mengungkap dugaan pemerasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) tidak hanya terjadi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), tetapi juga melibatkan pihak Direktorat Jenderal Imigrasi. Hal ini terkait proses lanjutan dari penerbitan izin tinggal dan izin kerja TKA di Indonesia yang menjadi kewenangan Imigrasi.

    “Kami menduga hal tersebut tidak hanya terjadi di Kemenaker. Karena setelah RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing), masih ada proses lanjutan untuk mendapatkan izin tinggal dan kerja dari Imigrasi,” ujar Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK, Budi Sukmo Wibowo, Senin (9/6/2025). 

    KPK berpotensi melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap pihak-pihak di Imigrasi yang diduga terlibat. Menurutnya, Imigrasi sebagai bagian dari sektor pelayanan publik harus bersih dari praktik korupsi guna meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.

  • Selesaikan polemik Raja Ampat dengan pendekatan terukur

    Selesaikan polemik Raja Ampat dengan pendekatan terukur

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Komisi DPR: Selesaikan polemik Raja Ampat dengan pendekatan terukur
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 09 Juni 2025 – 20:44 WIB

    Elshinta.com – Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menekankan pentingnya penanganan isu tambang nikel di Raja Ampat dilakukan secara terukur dan objektif.

    “Polemik ini belum selesai. Maka, mari kita tempatkan masalah ini secara proporsional dan diselesaikan melalui mekanisme yang akuntabel, bukan narasi yang emosional,” kata Bambang, dikutip dari keterangannya di Jakarta, Senin.

    Ketua komisi yang membidangi energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi itu mengatakan, aktivitas pertambangan di Raja Ampat menjadi perhatian nasional menyusul potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan.

    Di sisi lain, proses klarifikasi dan verifikasi oleh pemerintah masih terus berlangsung untuk memastikan situasi lapangan sesuai dengan regulasi dan standar perlindungan lingkungan.

    “Yang dibutuhkan sekarang adalah langkah konkret yang bersifat solutif, bukan aktivitas yang justru menambah kegaduhan,” ujar Bambang.

    Menurutnya, hingga kini situasi di lapangan masih dalam tahap verifikasi dan objektivikasi.

    Oleh sebab itu, semua pihak diminta untuk menahan diri dan tidak membentuk opini prematur yang bisa memperdalam persepsi negatif terhadap kawasan yang dikenal sebagai salah satu ikon ekowisata Indonesia tersebut.

    Bambang juga mengapresiasi langkah cepat yang diambil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang telah meninjau langsung operasional tambang dan memutuskan penghentian sementara sebagai bentuk kehati-hatian.

    Namun, ia menegaskan bahwa kerja satu kementerian tidak cukup. Penyelesaian yang komprehensif memerlukan kerja sama lintas kementerian, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan di wilayah Papua Barat Daya.

    “Pemerintah harus hadir sebagai satu kesatuan yang solid. Jangan tampil seolah jalan sendiri-sendiri. Kita butuh kerja kolektif dengan pendekatan teknokratis, berbasis pada data, fakta lapangan, dan analisa yang kredibel,” kata Bambang.

    “Fokus kita adalah memastikan bahwa lingkungan tetap terjaga, masyarakat mendapat keadilan, dan proses industri berjalan sesuai koridor hukum,” ujarnya menambahkan.

    Sumber : Antara

  • Tambang Nikel Raja Ampat Viral, DPR: Jangan Emosi, Jangan Gaduh – Page 3

    Tambang Nikel Raja Ampat Viral, DPR: Jangan Emosi, Jangan Gaduh – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menekankan bahwa isu tambang nikel di Raja Ampat perlu ditangani secara terukur, objektif, dan akuntabel.

    Menurutnya, polemik yang terjadi saat ini belum menemui titik akhir dan tidak seharusnya diseret ke dalam narasi yang emosional.

    “Mari kita tempatkan masalah ini secara proporsional dan diselesaikan melalui mekanisme yang akuntabel, bukan narasi yang emosional,” ujarnya dikutip dari Antara, Senin (9/6/2025).

    Sebagai ketua komisi yang membidangi energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, serta investasi, Bambang menyoroti pentingnya pendekatan yang tidak hanya reaktif terhadap gejolak publik, tetapi juga solutif dan berbasis pada prosedur yang sah.

    Ia mengingatkan bahwa opini prematur hanya akan memperkeruh situasi dan memperdalam persepsi negatif terhadap Raja Ampat, kawasan yang selama ini dikenal sebagai ikon ekowisata Indonesia.

    Jangan Bikin Kegaduhan

    Bambang menjelaskan bahwa proses verifikasi di lapangan masih terus berjalan untuk memastikan aktivitas pertambangan yang terjadi sesuai dengan peraturan dan standar perlindungan lingkungan.

    Ia meminta semua pihak untuk bersabar dan menahan diri sambil menunggu hasil objektivisasi pemerintah terhadap situasi di lokasi.

    Menurutnya, langkah konkret yang dibutuhkan saat ini adalah solusi jangka pendek maupun panjang yang dapat menyelamatkan lingkungan tanpa mengabaikan aspek keadilan dan keberlanjutan ekonomi bagi masyarakat lokal.

    “Yang dibutuhkan sekarang adalah langkah konkret yang bersifat solutif, bukan aktivitas yang justru menambah kegaduhan,” tegas anggota DPR itu.

     

  • Usul Ganti Nama RS Eka Candrarini Jadi RS Eri Cahyadi Rini, DPRD Surabaya: Biar Jadi Beban Moral

    Usul Ganti Nama RS Eka Candrarini Jadi RS Eri Cahyadi Rini, DPRD Surabaya: Biar Jadi Beban Moral

    Surabaya (beritajatim.com) — Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, mengusulkan mengganti nama Rumah Sakit Eka Candrarini. Hal ini menyusul rendahnya capaian pendapatan rumah sakit tersebut yang dinilai sangat jauh dari target dan belum menunjukkan performa maksimal, baik dari sisi pelayanan maupun kelengkapan alat kesehatan.

    Menurut Imam, pemberian nama rumah sakit sebaiknya tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga harus menjadi dorongan moral bagi pemerintah kota untuk lebih serius dalam pengelolaannya.

    “Saya justru melihat begini, nama itu kan orang sudah tahu Eka Candrarini. Kalau disingkat jadi EC Rini, kenapa tidak dijelaskan saja namanya menjadi Eri Cahyadi Rini saja? Kan lebih lengkap, lebih terang ini loh,” kata Imam, Senin (9/6/2025).

    Politisi NasDem ini menjelaskan, nama “Eri Cahyadi Rini” akan memberikan beban moral tersendiri kepada Wali Kota Surabaya untuk memastikan rumah sakit yang menggunakan namanya itu berjalan optimal. Imam menilai, penggunaan nama tersebut juga bisa menjadi bentuk tanggung jawab personal sekaligus upaya memperkuat branding pelayanan publik.

    “Siapa tahu dengan nama itu, Pak Eri jadi punya beban moril untuk membuat rumah sakit ini gaspol baik peralatan maupun pelayanannya. Karena ini menyangkut nama,” ujar mantan Dirut JTV ini.

    Secara lebih luas, Imam juga mengkritisi fokus pelayanan RS Eka Candararini yang menyasar perempuan dan anak, namun belum menunjukkan keunggulan yang signifikan dibanding rumah sakit swasta lain.

    “Memang ini rumah sakit fokus untuk pelayanan perempuan dan anak. Segmen itu oke, tapi kemudian apa unggulannya? Kalau kita lihat RS Darmo, mereka punya Children Center dan Women Center. Kita ini harus lebih baik atau minimal punya daya saing,” paparnya.

    Imam mengaku tidak menolak konsep rumah sakit khusus perempuan dan anak, namun pemkot harus menentukan diferensiasi dan layanan unggulan yang jelas agar bisa menarik pasien dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

    “Kalau tidak lebih bagus dari rumah sakit swasta yang ada, lalu daya tariknya apa? Jangan sampai rumah sakit ini hanya jadi bangunan megah tapi sepi pasien,” tegasnya.

    Imam menambahkan, perubahan nama menjadi RS Eri Cahyadi Rini justru akan menjadi strategi yang menguntungkan secara psikologis maupun politis, karena masyarakat akan memiliki persepsi positif terhadap branding yang kuat.

    “Nama besar Pak Eri ini bisa jadi daya tarik. Orang akan makin percaya, ‘Oh, tak berobat ke RS Eri Cahyadi Rini, pasti bagus’. Justru nama besar itu bisa kita tempelkan untuk memperkuat rumah sakit ini,” pungkasnya. [ADV/asg]

  • KPK Duga Pemerasan Tenaga Kerja Asing Juga Terjadi di Imigrasi

    KPK Duga Pemerasan Tenaga Kerja Asing Juga Terjadi di Imigrasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan pemerasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) tidak hanya terjadi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), tetapi juga melibatkan pihak Direktorat Jenderal Imigrasi. Hal ini terkait proses lanjutan dari penerbitan izin tinggal dan izin kerja TKA di Indonesia yang menjadi kewenangan Imigrasi.

    “Kami menduga hal tersebut tidak hanya terjadi di Kemenaker. Karena setelah RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing), masih ada proses lanjutan untuk mendapatkan izin tinggal dan kerja dari Imigrasi,” ujar Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK, Budi Sukmo Wibowo, Senin (9/6/2025).

    Budi menegaskan KPK berpotensi melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap pihak-pihak di Imigrasi yang diduga terlibat. Menurutnya, Imigrasi sebagai bagian dari sektor pelayanan publik harus bersih dari praktik korupsi guna meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.

    “Apakah KPK akan masuk ke ranah Imigrasi? Tentu berpotensi ke sana, karena ini bagian dari pelayanan publik. Tujuannya agar IPK kita benar-benar bersih dari hulu ke hilir,” kata Budi.

    Budi juga menyampaikan KPK akan terus mengembangkan kasus pemerasan dan gratifikasi terhadap TKA di Kemenaker yang nilainya mencapai Rp 53,7 miliar. Dalam proses penyidikan, pihaknya akan memeriksa sejumlah oknum di Imigrasi yang diduga terlibat dalam alur pemerasan.

    “Kami sudah punya indikasi ke arah sana (Imigrasi). Saat ini kami telusuri terus ke mana aliran perizinan itu berjalan, tidak hanya di hulu, tetapi juga ke hilirnya. Kami sudah mengantisipasi dan sedang mengumpulkan alat bukti untuk itu,” tegas Budi.

    Sebelumnya, KPK telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terhadap TKA di lingkungan Kemenaker. Dari hasil pemerasan tersebut, terkumpul dana sebesar Rp 53,7 miliar, yang kemudian dibagikan secara bervariasi kepada masing-masing tersangka. Sebanyak Rp 8,94 miliar dari jumlah itu diduga dibagikan kepada 85 pegawai Direktorat PPTKA.

    KPK sudah menetapkan delapan tersangka dalam kasus ini:

    Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker 2020-2023 Suhartono (SUH)Direktur PPTKA 2019-2024 dan Dirjen Binapenta dan PKK 2024-2025 Haryanto (HAR) Direktur PPTKA 2017-2019 WP Wisnu Pramono (WP)Koordinator Uji Kelayakan 2020-2024, Direktur PPTKA 2024-2025 Devi Angraeni (DA)Mantan Kasubdit dan PPK PPTKA, kini Koordinator Pengendalian TKA Gatot Widiartono (GW)Staf Direktorat PPTKA 2019-2024 Putri Citra Wahyoe (PCW)Staf Direktorat PPTKA 2019-2024 Jamal Shodiqin (JS)Staf Direktorat PPTKA 2019-2024 Alfa Eshad (AE)

  • Pariwisata dan geopolitik: strategi menuju destinasi

    Pariwisata dan geopolitik: strategi menuju destinasi

    Selanjutnya, penguatan citra keamanan dan stabilitas harus menjadi prioritas melalui komunikasi strategis yang proaktif dan transparan

    Jakarta (ANTARA) – Analisis teknokratik terhadap dampak geopolitik, yaitu kondisi politik dan hubungan antarnegara yang mempengaruhi geografi dan ekonomi global terhadap pariwisata global dan regional ASEAN, termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa sektor ini beroperasi dalam lingkungan volatility, uncertainty, complexity, ambiguity (VUCA) yang semakin intens.

    VUCA adalah akronim yang menggambarkan lingkungan yang bergejolak (volatile), tidak pasti (uncertain), rumit (complex), dan membingungkan (ambiguous). Kondisi ini menuntut pendekatan strategis dan adaptif yang melampaui respons taktis jangka pendek.

    Peristiwa geopolitik kontemporer, seperti konflik bersenjata yang berkelanjutan, misalnya di Eropa Timur dan Timur Tengah, ketegangan diplomatik antarnegara adidaya, atau insiden terorisme, secara instan memicu volatilitas dalam pasar pariwisata.

    Volatilitas di sini berarti ketidakstabilan atau gejolak yang cepat dan tidak terduga. Fluktuasi harga energi global, artinya naik turunnya harga secara tidak menentu, yang dipicu oleh konflik, secara langsung meningkatkan biaya operasional maskapai penerbangan dan industri perhotelan, yang kemudian membebani konsumen. Hal ini menciptakan ketidakpastian harga yang substansial, menghambat keputusan perjalanan dan investasi.

    Bagi pariwisata Indonesia dan negara-negara ASEAN, volatilitas ini sangat terasa pada pasar-pasar utama. Ketergantungan kuat pada wisatawan dari China, misalnya, menjadikan kawasan ini rentan terhadap kebijakan internal China, seperti pembatasan perjalanan atau perlambatan ekonomi mereka.

    Volatilitas ini mempersulit perencanaan jangka panjang bagi pelaku industri dan pemerintah, menuntut model bisnis yang lebih agile (lincah dan mampu beradaptasi cepat) serta kemampuan untuk menyesuaikan strategi secara cepat terhadap perubahan pasar.

    Aspek ketidakpastian dalam lanskap geopolitik termanifestasi dalam kurangnya prediktabilitas mengenai durasi dan resolusi konflik, serta dampak jangka panjangnya terhadap sentimen wisatawan.

    Ketidakpastian berarti situasi yang tidak jelas dan sulit untuk diprediksi. Persepsi keamanan yang berubah-ubah, sering kali diperparah oleh penyebaran informasi yang cepat (dan kadang tidak akurat) melalui media digital, dapat membuat wisatawan menunda atau membatalkan rencana perjalanan mereka, bahkan ke tujuan wisata yang secara objektif aman.

    Bagi ASEAN, ketidakpastian ini juga meliputi arah hubungan geopolitik di kawasan, seperti dinamika di Laut China Selatan, yang dapat mempengaruhi stabilitas regional dan persepsi investor.

    Investor cenderung menahan diri untuk berinvestasi di sektor pariwisata yang sangat bergantung pada stabilitas dan dapat diprediksi. Ini menghambat pengembangan infrastruktur dan inovasi produk pariwisata yang krusial untuk pertumbuhan berkelanjutan.

    Copyright © ANTARA 2025

  • Dinasti Jokowi Digoyang

    Dinasti Jokowi Digoyang

    Oleh: Tony Rosyid*

       

    BERBEDA dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang turun dengan tenang dan nyaris tidak ada gejolak, Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi turun seolah penuh tragedi. Setidaknya ada dua penyebabnya. 

    Pertama soal ijazah. Kedua, tuntutan pemakzulan terhadap Wapres Gibran Rakabuming Raka. Kedua isu ini secara politik bisa cukup berat. Terutama untuk karir keluarga Jokowi.

    Kenapa keluarga Jokowi, dan bukan hanya Jokowi? Perlu dipahami bahwa politik itu sangat personal. Urusan masing-masing orang. Kakak-adik, bapak-anak, bahkan suami istri biasa memiliki identitas politik masing-masing. Satu dengan yang lain terpisah. 

    Tapi, dalam politik Jokowi, identitas keluarga menyatu menjadi satu entitas. Semua berasal dari satu sumber yaitu kekuasaan Jokowi. 

    Dari kekuasaan inilah Gibran menjadi Walikota Solo, lalu Wakil Presiden. Bobby Nasution, menantu Jokowi, jadi Walikota Medan, lalu Gubernur Sumut. Juga Kaesang Pangarep dalam hitungan hari langsung menjadi ketua umum PSI. Kesuksesan mereka sulit dirasionalisasi tanpa back up kekuasaan Jokowi.

    Politik keluarga Jokowi ibarat pohon. Jokowi sebagai akarnya. Anak dan menantu menjadi cabang dari pohon-pohon itu. Ketika akar pohon tidak kuat menahan terpaan angin, maka semuanya ikut tumbang. 

    Di atas pundak Jokowi ada beban politik terhadap Gibran, Bobby dan Kaesang. Ketiganya adalah anak-anak muda yang sedang menanjak karirnya. Tapi, karena karir mereka tidak tegak di atas kematangan pengalaman sendiri, tapi lebih karena bersumber dari kekuasaan sang ayah, maka nasibnya akan sangat bergantung kepada kekuatan Jokowi. 

    Jika Jokowi kuat, mereka akan ikut kuat, dan peluang masa depannya lapang. Tapi, jika kekuatan Jokowi melemah, maka kekuatan dan masa depan politik mereka akan ikut melemah, dan bisa jadi akan menunggu waktu untuk runtuh.

    Saat ini, Jokowi sedang menghadapi tuduhan ijazah palsu. Jokowi bahkan dikejar-kejar oleh sejumlah pihak yang selama Jokowi berkuasa, mereka merasa diperlakukan tidak adil. Jokowi terlibat konflik dan permusuhan dengan mereka. Pendekatan konflik yang dilakukan Jokowi saat berkuasa tidak begitu saja terhapus dan terlupakan setelah Jokowi lengser.

    Jadi, masalah utama, dan ini yang paling krusial mengapa Jokowi setelah pensiun masih terus dikejar masalah adalah “jejak permusuhan Jokowi sedemikian masif kepada banyak kelompok”. Ini fakta objektif yang tidak bisa dipungkiri”.

    Pertama, Jokowi bubarkan Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) secara kontroversial. Ini tentu punya konsekuensi politik untuk jangka panjang.

    Kedua, Jokowi penjarakan puluhan aktivis yang mengkritiknya. Mulai dari Anton Permana, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, Roy Suryo, Eggi Sudjana, Edi Mulyadi, Buni Yani, dan deretan nama tokoh yang sangat kritis terhadap Jokowi.

    Ketiga, Jokowi dianggap orang yang paling ambisius untuk menghancurkan karir Anies Baswedan. Ini membuat para pendukung Anies marah.

    Keempat, Jokowi berseteru hebat dengan Megawati Soekarnoputri dan PDIP. Sebuah partai yang sejak tahun 2005 telah membesarkan Jokowi.

    Kelima, tragedi pembantaian di KM 50 terjadi di era Jokowi. Tidak sedikit opini dan persepsi yang berkembang di publik menganggap KM 50 adalah bagian dari upaya Jokowi menghancurkan pengaruh pimpinan FPI. 

    KM 50 sebuah aksi jalanan yang sangat kasar dan brutal, yang membuat banyak pihak bertanya-tanya: kok bisa pembantaian semacam ini terjadi di Indonesia?

    Mereka, kelompok yang merasa dimusuhi oleh Jokowi selama berkuasa, terus akan bermanuver dan menuntut pengadilan terhadap Jokowi. 

    Isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran hanya dua di antara tuntutan yang nanti boleh jadi akan muncul yang lain jika kedua tuntunan ini tidak berhasil. Ini bukan soal dendam, tapi lebih merupakan sebab akibat dalam relasi sosial yang bisa dipahami rasionalitasnya.

    Di sisi lain, Jokowi tidak punya penerus kekuasaan yang menjamin “rasa aman” terhadap dirinya. Gibran sebagai Wakil Presiden, posisinya tidak memberinya otoritas untuk mengamankan Jokowi dan dinastinya. 

    Sementara Presiden Prabowo Subianto tidak mungkin pasang badan untuk mengamankan Jokowi. Prabowo adalah calon presiden yang dua kali dikalahkan “secara kontroversial” oleh Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019. Kontroversial lebih merujuk pada proses, bukan hasil. 

    Banyak yang menilai bahwa Gibran dianggap sebagai ancaman bagi Prabowo. Bukan Gibran, tapi kekuatan Jokowi yang meletakkan Gibran sebagai bayang-bayang Prabowo. 

    Tuntutan pemakzulan oleh para jenderal (purn) merupakan petunjuk adanya ancaman itu. Mengapa para jenderal (purn) itu menuntut pemakzulan kalau tidak ada kehawatiran atas potensi lengsernya Prabowo. 

    Di sinilah publik mesti cerdas membaca apa yang memicu para jenderal (purn) itu ngotot pemakzulan Gibran di tahun pertama Prabowo berkuasa. Takut Gibran capres 2029? Masih terlalu jauh. Takut Prabowo jatuh sakit, lalu meninggal di periode pertama? Prabowo sehat, dan semakin sehat. Lalu, apa trigger-nya? Ini yang menarik untuk anda telisik.

    Isu ijazah palsu dan tuntutan pemakzulan Gibran tidak hanya merepotkan Jokowi, tapi semakin berhasil men-downgrade politik dinasti Jokowi. Siapa pun dalam posisi Jokowi, dia akan terjepit. Sementara, Jokowi punya beban untuk mengawal dan membesarkan karir anak dan menantunya. 

    Jika Jokowi bisa menunjukkan ijazah aslinya ke publik, maka situasi bisa berubah. Pamor Jokowi naik. Berangsur kepercayaan publik ke Jokowi akan membesar. Dengan menunjukkan ijazah asli, Jokowi akan mampu merehabilitasi keadaan politiknya, sekaligus menampar mereka yang menuduhnya.

    Sebaliknya, jika para terlapor kemudian jadi tersangka tanpa membuka ijazah asli Jokowi ke publik, maka ini akan memperburuk kondisi politik Jokowi. 

    Publik akan semakin marah dan hari-hari akan semakin besar narasi kebencian dan kemarahan publik terhadap Jokowi. Ini secara politik, tentu akan sangat merugikan bagi politik Jokowi itu sendiri. Persepsi publik terhadap Jokowi akan semakin negatif.

    Soal isu pemakzulan Gibran, selama posisi Prabowo aman, Gibran juga akan aman. Bagaimana dengan masa depan Gibran di 2029? Ini satu hal yang berbeda..

    *(Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa)