Xcloud.id

Organisasi: PERSEPSI

  • Ketua PBNU: Ada Kesan Seolah Penambangan Itu Kejahatan, Kurang Tepat

    Ketua PBNU: Ada Kesan Seolah Penambangan Itu Kejahatan, Kurang Tepat

    Ketua PBNU: Ada Kesan Seolah Penambangan Itu Kejahatan, Kurang Tepat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (
    PBNU
    )
    Ulil Abshar Abdalla
    menilai, tidak selamanya
    eksplorasi tambang
    berdampak buruk, tetap ada sisi positif atau kemaslahatan untuk masyarakat luas.
    Ulil berpandangan, saat ini ada pandangan yang muncul bahwa kegiatan tambang adalah kejahatan, tetapi ia menilai hal itu tidak tepat.
    “Ada kesan di sebagian kalangan, seolah-olah penambangan itu
    in itself
    adalah kejahatan. Nah, bagi saya ini persepsi yang kurang tepat. Penambangan itu sendiri menurut saya baik. Yang tidak baik adalah
    bad mining
    ,” ujar Ulil dalam program
    Rosi Kompas TV
    , Jumat (13/6/2025).
    Dalam kesempatan itu, Ulil menerangkan bahwa penting bagi publik untuk memiliki pandangan yang lebih seimbang, dan tidak menilai aktivitas tambang sebagai sesuatu yang jahat secara keseluruhan.
    Sebab, pengelolaan sumber daya alam seperti tambang harus dilihat menggunakan pendekatan yang lebih kompleks.
    Dia pun mencontohkan konsep “
    multiple
    maslahat” yang menjadi landasan pemikirannya ketika menyikapi isu pertambangan.
    “Saya mengenalkan lensa yang saya sebut dengan teori
    Multiple
    Masalahat.
    Multiple
    Masalahat itu artinya adalah bahwa di dalam kebijakan publik, kita selalu berhadapan dengan kemaslahatan yang banyak,” kata Ulil.
    Dengan kerangka berpikir itu, lanjut Ulil, suatu kebijakan publik akan bisa dilihat dan dihitung secara proporsional sisi manfaat dan mudaratnya.
    “Melakukan eksplorasi pertambangan itu maslahat. Tetapi juga ada mafsadat-nya. Menjaga lingkungan itu juga maslahat. Tetapi kalau terlalu ekstrem sampai tidak membolehkan sama sekali mining, menurut saya itu tidak fair,” jelas Ulil
    Adapun opini ini disampaikan Ulil saat ditanya mengenai sikap soal polemik pertambangan di
    Raja Ampat
    .
    Namun, dia menekankan bahwa pendapat tersebut tidak spesifik merujuk pada aktivitas tambang di pulau-pulau kecil Raja Ampat.
    “Saya punya sudut pandang yang berbeda mengenai soal pengelolaan tambang ini. Sudut pandang saya adalah bahwa memang ada dilema di dalam negara ini, di dalam mengurus sumber daya alam ini,” ungkap Ulil.
    “Ini saya bicara tidak pada konteks spesifik ya Raja Ampat. Saya punya simpati besar terhadap isu
    Raja Ampat
    ini. Memang betul aturannya adalah tidak dibolehkan eksplorasi di pulau-pulau kecil,” imbuh dia.
    Ulil pun menegaskan bahwa PBNU mengapresiasi langkah pemerintah yang telah mencabut izin usaha tambang dari empat perusahaan di wilayah tersebut.
    Diberitakan sebelumnya, pemerintah resmi mencabut empat izin usaha tambang yang ada di Raja Ampat, Papua.
    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan, keputusan itu diambil Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada Senin (9/6/2025) kemarin.
    “Kemarin Bapak Presiden memimpin rapat terbatas salah satunya membahas tentang izin usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat ini,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6/2025).
    “Dan atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat,” ujar Prasetyo melanjutkan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Utang Jatuh Tempo Bulan Ini Rp 178 T, Kemenkeu Jamin Bayar Tepat Waktu

    Utang Jatuh Tempo Bulan Ini Rp 178 T, Kemenkeu Jamin Bayar Tepat Waktu

    Jakarta –

    Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan semua kewajiban utang jatuh tempo akan dibayar tepat waktu dan tepat jumlah. Semua kewajiban disebut telah diperhitungkan dengan baik.

    “Yang penting itu semua kewajiban utang kami tunaikan dengan baik, semua kewajiban kami bayar secara tepat waktu, tepat jumlah. Semuanya kami rencanakan dengan baik, dikelola dengan baik,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Suminto ditemui di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (12/6/2025).

    Berdasarkan data yang beredar, beban utang pemerintah dari Surat Berharga Negara (SBN) yang jatuh tempo mencapai puncaknya pada Juni 2025. Nilai SBN yang jatuh tempo pada bulan ini sebesar Rp 178,9 triliun, lebih tinggi dibandingkan Mei 2025 senilai Rp 42,4 triliun.

    Suminto tidak membantah jumlah utang jatuh tempo Juni 2025 tersebut. Ia hanya memastikan semua kewajiban akan dibayarkan dan tidak ada keterlambatan dalam pembayaran utang jatuh tempo.

    “Tidak pernah dong (terlambat bayar). Kewajiban yang terkait dengan bond maupun terkait pinjaman kami tunaikan dengan baik, dibayar secara tepat waktu, tepat jumlah,” tegasnya.

    Suminto menilai bahwa besaran utang jatuh tempo bervariasi setiap bulannya. Kendati begitu, ia mengatakan bahwa pemerintah tetap melakukan pengelolaan utang secara baik.

    “Jatuh tempo kan terdistribusi di berbagai tanggal, tapi kan semuanya sudah masuk ke dalam perencanaan pengelolaan utang dengan baik,” tegasnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dolfie Othniel Frederic Palit mengatakan utang jatuh tempo Indonesia pada 2025 mencapai Rp 800,33 triliun. Rinciannya Rp 705,5 triliun berupa Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp 94,83 triliun berupa pinjaman.

    “Profil (utang) jatuh tempo kalau kita hitung 2025 jatuh tempo itu Rp 800 triliun,” beber Dolfie.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah mengatakan bahwa utang jatuh tempo yang besar tidak jadi masalah selama kondisi APBN, ekonomi, dan politik Indonesia stabil.

    “Jadi kalau negara ini tetap kredibel, APBN-nya baik, kondisi ekonominya baik, kondisi politiknya stabil, maka revolving itu sudah hampir dipastikan risikonya sangat kecil karena market beranggapan negara ini akan tetap sama,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (6/6/2024).

    “Sehingga jatuh tempo yang terlihat di sini 2025, 2026, 2027 yang kelihatan tinggi itu tidak menjadi masalah selama persepsi terhadap APBN, kebijakan fiskal, ekonomi dan politik tetap sama,” tambahnya.

    (aid/ara)

  • Samakan Jokowi dengan Nabi, Kader PSI Orang yang Irasional

    Samakan Jokowi dengan Nabi, Kader PSI Orang yang Irasional

    GELORA.CO -Pernyataan Politikus PSI Dedy Nur Palakka lewat cuitannya di akun media sosial X, platform yang sebelumnya dikenal Twitter @Dedynurpalakka yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sudah memenuhi syarat untuk menjadi nabi, menuai kritik. 

    Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga berpandangan bahwa Politikus PSI yang menyamakan Jokowi adalah orang yang irasional.

    “Orang yang suka mengkultuskan seseorang tentu tipikal orang irasional. Karena itu, penilaian orang seperti ini tak perlu dihiraukan,” tegas Jamiluddin kepada wartawan, Kamis 12 Juni 2025. 

    Atas dasar itu, Jamiluddin menilai Politikus PSI tersebut perlu dicek kejiwaannya. Sebab, Jokowi yang notabene manusia biasa malah disamakan dengan nabi.

    “Bahkan orang seperti itu perlu di cek kesehatan jasmani dan rohaninya. Apalagi Jokowi hingga saat ini sosok kontroversial. Bahkan Jokowi dalam banyak hal disebut sosok antagonis,” kata mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini. 

    Di sisi lain, Jamiluddin menyebut tipikal politikus seperti Dedy Nur Palakka biasanya cenderung asal bapak senang (ABS). Sehingga rasionalitas dikesampingkan dan puja-puji yang selalu mereka elu-elukan. 

    “Jadi, penilaian irasional semacam itu akan terus bermunculan bila di negeri ini banyak yang asal bapak senang (ABS). Sosok seperti ini umumnya penjilat dan pernyataannya selayaknya dianggao angin lalu,” pungkasnya.

    Sebelumnya, akun centang biru Politikus PSI Dedy Nur Palakka @DedynurPalakka pada 9 Juni 2025 lalu meretweet cuitan dari The Last Dodo @bengkel dodo dengan komentar “Mantan Presiden Indonesia yang paling dekat dengan Rakyat namanya” cuit DedynurPalakka. 

    Kemudian, cuitan Dedy Nur tersebut dibalas oleh akun @Marquez_93 “Hadeh ngetag Jokowi lagi, kok nggak ketika ketemu sekalian lu jilat kaki Jokowi Bro.”

    “@jokowi presiden terbaik yang pernah dilahirkan oleh Indonesia ?? Iyakan bang @alisyarief ??,” timpal Dedy Nur lagi. 

    Lalu, cuitan Dedy Nur tersebut dibalas oleh akun @okedahcoy “Ada yang koordinir”.

    Seperti tak terima dengan kicauan tersebut, Dedy Nur pun kembali membalasnya “Ngga ada, rakyat datang dengan sadar ? fakta seperti ini yang agak susah diterima oleh akal Anda dkk. Tapi tidak mengapa, itu biasa dalam arena politik yang penuh dengan persepsi terbolak balik ?,” balas Dedy Nur. 

    Lalu, akun Binsar Panjaitan pun membalas kicauan Dedy Nur “Lama-lama jokowi jadi dukun pesugihan. Di saat rakyat sulit dapat duit/kerja lihat muka Jokowi jadi gampang hidupnya,” tegas @HalomoanHa91790.

    Sontak, Dedy Nur pun membalasnya dengan menyamakan Jokowi seperti nabi. “Jadi nabi pun sebenarnya beliau ini sudah memenuhi syarat, cuman sepertinya beliau menikmati menjadi manusia biasa dengan senyum selalu lebar ketika bertemu dengan rakyat. Sementara di dunia lain masih ada saja yang tidak siap dengan realitas bahwa tugas kenegaraan beliau sudah selesai dengan paripurna ?,” cuitnya

  • Bamsoet dukung rencana TNI AD rekrut 24 ribu prajurituntuk BTP

    Bamsoet dukung rencana TNI AD rekrut 24 ribu prajurituntuk BTP

    “Mendukung rencana TNI Angkatan Darat membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan pelayanan kesehatan masyarakat,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKKPI) Bambang Soesatyo mendukung rencana Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) merekrut 24 ribu prajurit baru untuk pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP).

    “Mendukung rencana TNI Angkatan Darat membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan pelayanan kesehatan masyarakat,” kata Bamsoet, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikannya saat menghadiri acara “Penyelenggaraan Komunikasi Sosial Dengan Keluarga Besar TNI Tingkat Pusat Tahun 2025” di Graha Pusat Zeni TNI Angkatan Darat (Pusziad), Jakarta, Rabu.

    “Mereka (calon tamtama yang direkrut) akan disebar di 514 kabupaten/kota untuk mengurus pertanian, perkebunan, peternakan, maupun pelayanan kesehatan. Setiap batalyon akan menggarap lahan 20 hektare,” ujar anggota Komisi III DPR RI itu.

    Dia lantas menuturkan bahwa di era globalisasi yang semakin kompleks dan dinamis, Indonesia akan menghadapi tantangan keamanan yang jauh melampaui paradigma konvensional.

    Ancaman yang akan dihadapi, menurut dia, tidak lagi hadir dalam bentuk serangan militer langsung, melainkan telah bergeser ke bentuk yang lebih halus, tersembunyi dan multidimensional.

    Dia menyinggung salah satu konsep yang menggambarkan kondisi tersebut adalah “accelerated warfare” dan perang Generasi V yang menekankan pentingnya dominasi informasi, perang opini, pengaruh siber, serta infiltrasi budaya dan sosial.

    “Dalam kondisi ini, garis pemisah antara masa damai dan masa perang menjadi kabur. Negara dapat diserang dan dilemahkan tanpa satu pun peluru ditembakkan karena alat-alat penghancur utama kini berupa algoritma, narasi, dan manipulasi persepsi publik,” ucapnya.

    Dia membeberkan data terbaru menunjukkan peningkatan ancaman siber di Indonesia, dengan laporan bahwa serangan siber terhadap berbagai institusi pemerintah dan swasta meningkat tajam.

    Hal tersebut, lanjut dia, menegaskan betapa pentingnya penguatan koordinasi antarlembaga dalam menghadapi ancaman siber yang bisa merusak stabilitas sosial dan politik.

    Untuk itu, dia mengingatkan Indonesia perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman yang berpotensi memicu hilangnya kemerdekaan dengan bahaya ancaman yang masuk dalam kategori unknown threat dan membuat Indonesia seolah ‘tidur dengan musuh”.

    Menurut dia, salah satu langkah krusial dalam menanggulangi ancaman tersebut adalah dengan memperbarui paradigma dan sistem keamanan nasional yang ada.

    “Paradigma keamanan nasional Indonesia harus bergeser menuju pendekatan keamanan komprehensif yang mengedepankan perlindungan terhadap negara, masyarakat, dan individu secara simultan,” katanya.

    Menurut dia, keterlibatan seluruh warga negara, termasuk Keluarga Besar TNI, menjadi sangat penting dalam konteks Sistem Keamanan Semesta untuk membangun kesadaran kolektif dalam menghadapi berbagai ancaman multidimensi.

    “Keluarga Besar TNI harus hadir sebagai pelurus, sebagai penyebar pesan-pesan damai, dan penjaga akal sehat masyarakat. Narasi yang dibangun harus mampu mengangkat nilai-nilai keindonesiaan yang adil, setara, dan menjunjung martabat semua golongan,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Alasan Politisi PSI Samakan Jokowi dengan Nabi, Sabar Meski Difitnah

    Alasan Politisi PSI Samakan Jokowi dengan Nabi, Sabar Meski Difitnah

    GELORA.CO  – Geger pernyataan kader PSI yang menyamakan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dengan nabi.

    Pernyataan Jokowi yang disamakan dengan nabi itu disampaikan Politisi PSI Deddy Nur Palakka. 

    Menurutnya Jokowi sudah memenuhi syarat menjadi nabi. Namun kata Deddy, Jokowi lebih menikmati menjadi manusia biasa.

    “Jadi nabi pun sebenarnya beliau ini sudah memenuhi syarat. Cuman sepertinya beliau menikmati menjadi manusia biasa dengan senyum lebar saat bertemu rakyat,” tulisnya. 

    Pernyataan Deddy pun geger dan mendapatkan beragam respon. 

    Misalnya saja dari Buni Yani yang menganggap pernyataan Deddy sebagai bentuk penistaan.

    “Ini juga sedang viral di X. Kader PSI anggap Jokowi setara nabi. Karena isu ini isu sensitif, sejumlah netizen menganggapnya sebagai penistaan,” kata Buni Yani dikutip dari akun Facebook pribadinya, Rabu 11 Juni 2025.

    Dedy pun mengungkapkan alasannya menyamakan Jokowi dengan nabi. 

    Menurutnya, tidak semua penyebutan “nabi” berarti secara literal menerima wahyu dari Tuhan seperti yang dipahami dalam Islam atau Kristen.

    Dia juga tak sepakat dengan persepsi bahwa seorang nabi harus menerima wahyu secara langsung dari Tuhan

    “Orang yang menerima wahyu dari Tuhan untuk disampaikan kepada umat manusia. Namun, dalam perbincangan filsafat, sastra, dan tafsir sosial, kata nabi juga sering digunakan secara kiasan atau simbolik,” ujarnya

    Dia pun merasa pernyataannya tersebut tidak salah dan tidak harus disalahkan

    “Tidak perlu banyak orang untuk mengawali pemikiran. Banyak ide besar dalam sejarah justru berangkat dari satu orang yang melihat sesuatu yang orang lain belum lihat.

    Dulu orang menganggap Nelson Mandela pengacau, sebelum akhirnya disebut pembawa cahaya rekonsiliasi.

    Mahatma Gandhi dulu dianggap aneh dengan strategi ahimsa, sebelum dunia menyebutnya nabi tanpa senjata.

    Menurutnya sifat kenabian tidak harus selalu disematkan oleh massa. 

    “Kadang, satu orang yang mampu menjaga integritas, sabar dalam difitnah, tidak membalas kebencian dengan kebencian, dan tetap memimpin dengan ketenangan, jauh lebih mencerminkan karakter kenabian daripada mereka yang sibuk mengaku-ngaku “paling religius.”

    “Jadi, kalaupun hanya satu orang yang mengatakan Jokowi punya sifat kenabian, itu sah sebagai penilaian pribadi yang berbasis pada nilai-nilai etis, bukan klaim wahyu literal,” jelasnya

  • BI Catat Cadangan Devisa Indonesia Tetap pada US$ 152,5 Miliar

    BI Catat Cadangan Devisa Indonesia Tetap pada US$ 152,5 Miliar

    Jakarta, Beritasatu.com – Posisi cadangan devisa Indonesia pada Mei tetap stabil pada angka US$ 152,5 miliar tidak berubah dari sebelumnya US$ 152,5 miliar pada April. Cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa serta penerimaan devisa migas.

    Melansir situs Bank Indonesia (BI), Rabu (11/6/2025), cadangan devisa ini cukup untuk memenuhi pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai respons BI dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi.

    “Posisi cadangan devisa pada akhir Mei 2025 setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor,” tulis Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso.

    “BI menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” tambahnya.

    Menurutnya, BI memandang posisi cadangan devisa memadai untuk mendukung ketahanan sektor eksternal sejalan dengan prospek ekspor yang tetap terjaga.

    “Neraca transaksi modal dan finansial diprakirakan tetap mencatatkan surplus, serta persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian domestik dan imbal hasil investasi yang menarik,” jelasnya.

    Dia melanjutkan, BI akan terus meningkatkan sinergi dengan pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal, guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

  • Soal Tambang di Raja Ampat, Golkar: Bahlil Tak Cuci Tangan

    Soal Tambang di Raja Ampat, Golkar: Bahlil Tak Cuci Tangan

    Soal Tambang di Raja Ampat, Golkar: Bahlil Tak Cuci Tangan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI
    Soedeson Tandra
    mengapresiasi langkah pemerintah yang mencabut empat
    izin usaha pertambangan
    (IUP) di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.
    Soedeson menilai, Menteri ESDM
    Bahlil Lahadalia
    menunjukkan kepemimpinan sejati karena tidak menghindar dari tanggung jawab.
    Padahal, kata dia, seluruh IUP tersebut bukan diterbitkan pada masa jabatan Bahlil.
    “Sikap Pak Bahlil patut kita apresiasi. Beliau (Bahlil) tidak cuci tangan, justru menunjukkan komitmen kuat dalam menegakkan prinsip keberlanjutan. Ini contoh pemimpin yang hadir dan mengambil keputusan meskipun bukan masalah yang ia warisi sendiri,” kata Soedeson, dalam keterangannya ke Kompas.com, Rabu (11/6/2025).
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Golkar di Maluku dan Papua ini menyebut pencabutan empat IUP tersebut adalah sinyal kuat bahwa pemerintah tidak ragu membatalkan kebijakan yang dinilai merugikan lingkungan dan masyarakat.
    Ia pun mengimbau masyarakat untuk melihat persoalan tambang di
    Raja Ampat
    secara komprehensif dan objektif.
    Dia menyoroti banyaknya narasi dan foto yang beredar di media sosial yang tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.
    “Banyak informasi visual dan narasi di media sosial yang tidak sepenuhnya akurat. Ini bisa membentuk persepsi keliru. Karena itu, kita harus melihat persoalan ini secara menyeluruh, bukan sepotong-sepotong,” ujar dia.
    Di sisi lain, anggota DPR Dapil Papua Tengah menegaskan keputusan ini tidak boleh berhenti pada pencabutan izin semata.
    Soedeson berharap pemerintah juga melakukan pengawasan ketat terhadap PT Gag Nikel yang masih beroperasi.
    “Meski hanya satu perusahaan yang tersisa, kita tidak boleh lengah. PT Gag Nikel harus diawasi secara menyeluruh, agar eksplorasi yang dilakukan tidak merusak lingkungan atau mengabaikan kepentingan masyarakat lokal,” ujar dia.
    Sebagai informasi, empat IUP di Raja Ampat yang dicabut pemerintah yaitu PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.
    Hanya satu perusahaan yang masih diizinkan untuk melanjutkan kegiatan eksplorasi di kawasan tersebut, yakni PT Gag Nikel.
    Terkait PT Gag Nikel, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya mengatakan bahwa Pulau Gag bukan bagian dari kawasan Geopark Raja Ampat.
    Selain itu, hasil evaluasi tambang terkait operasi PT Gag Nikel sudah baik dan memenuhi syarat AMDAL.
    “Dan dia bukan merupakan bagian dari kawasan Geopark,” kata Bahlil, dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6/2025).
    Dia menilai, Pulau Gag lebih dekat ke kawasan Provinsi Maluku Utara ketimbang ke Raja Ampat di Provinsi Papua Barat Daya.
    “Pulau Gag ke sini ini (Piaynemo) kurang lebih sekitar 42 kilometer. Dan dia (Pulau Gag) lebih dekat ke Maluku Utara,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bapemperda DPRD DKI sesuaikan RPJMD dengan RPJMN agar selaras

    Bapemperda DPRD DKI sesuaikan RPJMD dengan RPJMN agar selaras

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta akan menyesuaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) agar selaras dan tidak saling bertentangan.

    “Pemerintah DKI adalah bagian dari Pemerintah Pusat, sehingga RPJMN ini harus menjadi acuan,” kata Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, dalam pembahasan pasal-pasal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang RPJMD 2025-2029, anggota dewan menyoroti belum masuknya RPJMN sebagai acuan.

    Oleh karena itu, kata Azis, Bapemperda memasukkan RPJMN menjadi acuan dalam menyusun RPJMD DKI Jakarta untuk memastikan semua pembangunan daerah mengacu pada pemerintah pusat.

    Dia mengatakan, dengan dijadikannya RPJMN sebagai acuan, maka nantinya Pemprov DKI dalam mengambil keputusan tidak bertentangan dengan pusat.

    “Jangan sampai ada salah persepsi atau merasa bahwa pemerintah pusat begini, DKI harus begini. Kami tidak setuju, ini yang diantisipasi,” ujarnya.

    Azis menilai RPJMN sangat penting karena memuat evaluasi, tantangan pembangunan, kebijakan pembangunan, dan prioritas nasional.

    Begitu pula terkait arah pembangunan wilayah, pendanaan pembangunan, pengendalian, evaluasi, dan tata kelola data pembangunan.

    RPJMD, harap Aziz, bisa menjadi landasan pembangunan Kota Jakarta pada lima tahun ke depan. Bahkan, bisa sejalan mendukung Program Strategis Nasional (PSN).

    “Kita berharap, dokumen yang terkait Perda ini sifatnya berkelanjutan. Jadi dari tingkat pusat arahannya, dan DKI yang mengeksekusi. Sehingga pembangunan berjalan lancar,” katanya.

    RPJMN dimasukkan dalam Pasal 3 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ilmuwan AS Prediksi Manusia Bisa Hidup Abadi Mulai Tahun 2030

    Ilmuwan AS Prediksi Manusia Bisa Hidup Abadi Mulai Tahun 2030

    Bisnis.com, JAKARTA – Ilmuwan Amerika Serikat Ray Kurzweil memperkirakan manusia dapat mencapai keabadian pada tahun 2030.

    Dia mengatakannNanobot dapat merevolusi pengobatan, akan memperbaiki sel dan membalikkan penuaan manusia. Kurzweil juga memperkirakan AI akan menyamai kecerdasan manusia pada tahun 2029.

    Menurutnya, manusia dan mesin akan bergabung. Ini akan meningkatkan kemampuan manusia. Singularitas, periode perubahan teknologi yang cepat, dapat terjadi sekitar tahun 2045. 

    Dilansir dari timesofindia, Kurzweil telah meramalkan bahwa pada tahun 2030, manusia dapat mencapai apa yang sebelumnya dianggap mustahil keabadian biologis. Pernyataan tersebut, meskipun luar biasa, bukanlah khayalan.

    Sebaliknya, pernyataan tersebut didukung oleh kemajuan pesat disiplin ilmu utama seperti nanoteknologi, genetika, dan robotika. Kurzweil meramalkan bahwa masa depan kedokteran akan ditandai dengan munculnya mesin mikroskopis yang disebut nanobot. Robot kecil semacam ini akan membantu perjalanan dalam sistem peredaran darah manusia, terus-menerus memeriksa status tubuh, menyembuhkan sel-sel yang rusak, dan membalikkan tanda-tanda penuaan.

    Jika terwujud, teknologi ini mungkin tidak hanya menyembuhkan penyakit sebelum muncul tetapi juga memulihkan tubuh manusia pada tingkat seluler, yang secara efektif menghentikan proses penuaan. Siapakah Ray Kurzweil? Ray Kurzweil tidak asing dengan dunia prediksi teknologi yang dramatis. Ia terkenal karena visinya dalam mengantisipasi arah inovasi digital. Sebagian besar prediksinya, yang dibuat bertahun-tahun lalu dan dianggap tidak mungkin pada saat itu, telah menjadi kenyataan dengan ketepatan yang mencengangkan. Ia terkenal meramalkan kemunculan internet, kecerdasan buatan, dan penggabungan biologi dan komputasi, terkadang puluhan tahun sebelum diterima secara luas.

    Banyak orang yang percaya dengan ucapannya, karena hampir 86 persen dari 147 prediksinya terbukti benar. Pada tahun 1999, ia dianugerahi National Medal of Technology, penghargaan tertinggi yang diberikan oleh pemerintah Amerika kepada para inovatornya. Kredibilitasnya tidak hanya berasal dari keberhasilan profesionalnya, tetapi juga karena pendekatan langsungnya terhadap penelitian dan pengembangan teknologi canggih. Bagaimana AI dan pikiran manusia akan bergabung untuk mendefinisikan ulang kecerdasan pada tahun 2029

    Bersamaan dengan transformasi biologis ini muncul evolusi kecerdasan buatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kurzweil berpikir AI akan mencapai tolok ukur krusialnya pada tahun 2029, ketika mesin akan memiliki kecerdasan tingkat manusia dan akan mampu lulus uji Turing—tolok ukur kemampuan mesin untuk mensimulasikan perilaku yang tidak dapat dibedakan dari manusia.

    Ia memperkirakan bahwa manusia dan mesin tidak hanya akan hidup berdampingan, tetapi akan bersatu. Penggabungan kesadaran manusia dengan AI akan meningkatkan daya ingat, persepsi, dan pengambilan keputusan sehingga kemampuan manusia melampaui batas biologis alami. Kecerdasan manusia akan berkembang biak melebihi imajinasi sekitar tahun 2045

    Inti dari ramalan Kurzweil adalah gagasan tentang Singularitas, sebuah titik waktu teoritis di masa depan di mana perkembangan teknologi melaju cepat hingga ke titik yang mengubah peradaban manusia secara radikal. Ia meramalkan transisi ini akan terjadi sekitar tahun 2045. Kecerdasan manusia akan meningkat satu miliar kali lipat saat kita mulai berintegrasi dengan penemuan kita sendiri. Integrasi ini akan menghasilkan jenis keberadaan baru di mana kesadaran tidak terbatas pada jaringan berbasis karbon tetapi dapat diunggah, ditambah, dan bahkan dibuat bertahan selamanya.

    Kurzweil bukan satu-satunya yang membayangkan dunia seperti itu. Para inovator teknologi di seluruh dunia telah menyetujui pemikiran tersebut. Salah satunya adalah Masayoshi Son, CEO SoftBank, yang juga telah meramalkan munculnya mesin super-cerdas pada tahun 2047. Menurut Son, mesin-mesin itu akan belajar sendiri dan berpotensi memperoleh kecerdasan emosional yang dapat menggulingkan posisi manusia di puncak rantai intelektual. Penciptaan Pepper oleh SoftBank, sebuah robot humanoid dengan kemampuan untuk merasakan emosi manusia, adalah contoh bagaimana komputasi emosi sudah mulai merambah ke dalam kehidupan. Bagaimana terobosan AI terbaru membentuk kembali masyarakat dan meningkatkan kewaspadaan

    Meskipun visi Kurzweil tentang keabadian didasarkan pada harapan akan kekuatan sains, visi tersebut mengangkat isu-isu etika dan filosofis yang sangat mendasar. Jika manusia tidak lagi menua dan mati secara alami, bagaimana masyarakat akan mengelola pertumbuhan populasi, distribusi sumber daya, dan keseimbangan ekonomi? Akankah keabadian hanya menjadi pilihan bagi orang kaya, atau akan menjadi hak yang dimiliki setiap orang? Dan, yang lebih mendasar, apa yang dilakukan persepsi kita tentang kehidupan, tujuan, dan warisan ketika kematian tidak lagi menjadi kenyataan yang tak terelakkan? Ini bukan hanya pertanyaan ilmiah—ini adalah isu budaya, etika, dan sangat manusiawi yang perlu kita persiapkan untuk dihadapi. 

  • BI: Cadangan devisa Mei 2025 stabil pada posisi 152,5 miliar dolar AS

    BI: Cadangan devisa Mei 2025 stabil pada posisi 152,5 miliar dolar AS

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2025 tetap tinggi sebesar 152,5 miliar dolar Amerika Serikat (AS), stabil dibandingkan posisi pada akhir April 2025.

    “Perkembangan tersebut antara lain dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa serta penerimaan devisa migas, di tengah kebutuhan untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sebagai respons Bank Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa.

    Ramdan menyebutkan bahwa posisi cadangan devisa pada akhir Mei 2025 setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

    Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

    Ke depan, Bank Indonesia memandang posisi cadangan devisa memadai untuk mendukung ketahanan sektor eksternal sejalan dengan prospek ekspor yang tetap terjaga, neraca transaksi modal dan finansial yang diprakirakan tetap mencatatkan surplus, serta persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian domestik dan imbal hasil investasi yang menarik.

    Bank Indonesia juga terus meningkatkan sinergi dengan pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.