Xcloud.id

Organisasi: PERSEPSI

  • Perbedaan Wajah Orang Kaya dan Miskin Berdasarkan Riset

    Perbedaan Wajah Orang Kaya dan Miskin Berdasarkan Riset

    Jakarta –

    Wajah ternyata bisa menyampaikan lebih banyak makna, termasuk kondisi keuangan. Di mana dalam studi yang dilakukan oleh Universitas Glasgow, beberapa jenis wajah dikatakan dapat memberikan persepsi sebagai orang kaya, namun ada juga wajah yang disebut memberikan persepsi sebagai orang miskin.

    Dalam studi yang dipublikasikan dalam Jurnal Psikologi Eksperimental APA ini mengatakan bahwa orang dengan wajah yang lebih sempit, mulut yang tersenyum ke atas, alis terangkat, mata yang berjarak dekat, dan kulit yang cerah dan lebih hangat memberikan persepsi sebagai orang kaya.

    “Orang-orang juga mengaitkan fitur wajah ini dengan kepercayaan, kompetensi, dan kehangatan,” tulis laporan itu seperti dikutip dari New York Post, Selasa (24/6/2025).

    Sementara itu, orang dengan wajah yang lebih lebar, lebih pendek, dan lebih datar serta mulut yang menurun dan kulit yang lebih dingin dipandang sebagai kelas bawah, kurang dapat dipercaya, dan tidak kompeten. Namun sekali lagi, semua itu hanya berdasarkan studi jurnal.

    Meskipun tidak disebutkan dalam studi tersebut, CEO Meta Mark Zuckerberg dan CEO Amazon Jess Bezos yang keduanya merupakan orang terkaya di dunia, memiliki beberapa fitur yang disebutkan dalam studi tersebut.

    “Zuckerberg memiliki wajah yang sempit dan Bezos memiliki kulit yang hangat dan kemerahan,” tulis New York Times.

    Namun Thora Bjornsdottir selaku penulis studi wajah orang kaya dan miskin tersebut mengatakan bagaimana penilaian terhadap penampilan luar seseorang dapat menyebabkan konsekuensi buruk. Sebab pada akhirnya penelitian ini dilakukan hanya untuk melihat bagaimana wajah seseorang bisa mempengaruhi persepsi orang lain terhadap pengelompokan status dan kondisi keuangan.

    “Orang-orang yang dianggap memiliki status sosial tinggi atau rendah juga sering dinilai memiliki sifat yang menguntungkan atau tidak menguntungkan. Penilaian semacam itu terbentuk bahkan hanya dari penampilan wajah, dan ini dapat memiliki konsekuensi yang substansial, termasuk merugikan mereka yang dianggap memiliki status sosial rendah,” kata Bjornsdottir.

    “Hasilnya menunjukkan bahwa stereotip kelas sosial menjelaskan hubungan antara penampilan wajah dan penilaian status sosial individu. Ini menyoroti bahwa stereotip yang kita pegang berdampak pada cara kita memandang orang lain, stereotip tersebut memengaruhi persepsi kita. Kesan kita terhadap orang lain kemudian dapat mengarah pada keuntungan atau kerugian tertentu bagi mereka,” tambahnya.

    Sebelumnya, beberapa penelitian serupa juga pernah mengungkap hubungan wajah dengan keuangan. Dalam riset University of Toronto, partisipan bisa menebak secara akurat 53% wajah orang kaya dan miskin.

    “Seiring waktu, wajah kita merefleksi secara permanen dan mengungkap pengalaman-pengalaman kita. Bahkan ketika kita pikir kita tidak mengekspresikan sesuatu, peninggalan emosi tetap ada di sana,” kata penulis studi Nicholas Rule.

    Lihat juga Video MUI Haramkan Orang Kaya Beli LPG 3 Kg-Pertalite

    (igo/fdl)

  • Konsumen Tuntut Brand Pakai AI yang Lebih Personal dan Transparan

    Konsumen Tuntut Brand Pakai AI yang Lebih Personal dan Transparan

    JAKARTA – Twilio merilis laporan tahunan State of Customer Engagement Report (SOCER) 2025 yang menunjukkan kesenjangan antara persepsi brand dan pengalaman konsumen dalam personalisasi layanan. 

    Laporan yang berdasarkan survei terhadap lebih dari 7.600 konsumen dan 600 pemimpin bisnis di 18 negara ini mengungkapkan bahwa 90% brand di Indonesia kini memanfaatkan AI untuk mendukung layanan. 

    Mereka menggunakan AI untuk berbagai keperluan, mulai dari menganalisis data pelanggan untuk personalisasi (100%), chatbot (94%), pencegahan penipuan (100%), hingga mencatat riwayat interaksi untuk rekomendasi produk dan jasa (94%). 

    Lebih lanjut, ketika nyaris semua (94%) bisnis dan brand di Indonesia yang disurvei merasa telah melakukan personalisasi interaksi dengan baik atau bahkan sangat baik, kenyataannya hanya 72% konsumen yang berpendapat sama. 

    Sisanya mengatakan brand seharusnya dapat berbuat lebih baik untuk memahami kebutuhan, keinginan, dan ekspektasi pelanggan. Selain itu, hanya 10% konsumen Indonesia yang setuju bahwa semua atau hampir semua interaksi mereka dengan brand melibatkan personalisasi.

    Laporan Twilio juga melihat kalau kepercayaan masih menjadi tantangan utama, di mana 55% konsumen menyatakan tidak yakin brand menggunakan data pelanggan untuk kepentingan konsumen, sementara 39% mengaku telah bosan dengan AI. 

    Konsumen juga menuntut transparansi dan kontrol. Sebanyak 64% ingin diberi tahu saat berinteraksi dengan AI, dan 88% berharap pengalaman AI tetap terasa seperti komunikasi dengan manusia. Bahkan, 67% lebih memilih berbicara langsung dengan agen manusia jika AI gagal.

    “Hal ini mencerminkan keinginan yang kuat dari konsumen untuk mempertahankan kendali atas interaksi mereka dengan brand di era AI, sekaligus isyarat jelas bagi brand untuk menerapkan strategi dan langkah-langkah pengamanan yang tepat,” jelas Irfan Ismail, Regional Vice President, South ASIA & APAC, ISV Sales di Twilio.

    Laporan ini menegaskan bahwa personalisasi berbasis AI hanya akan berdampak positif jika dijalankan dengan empati, transparansi, dan fokus pada kebutuhan pelanggan.

    Menurutnya, brand harus berinvestasi pada alat tepat untuk memberikan personalisasi dalam skala besar sambil menjaga transparansi dan mengutamakan pelanggan yang dapat tampil sebagai pemenang dalam persaingan bisnis. 

  • Eks Relawan Minta Tim Dokter Kepresidenan Jelaskan ke Publik soal Sakitnya Jokowi: Ada Apa Sebenarnya?

    Eks Relawan Minta Tim Dokter Kepresidenan Jelaskan ke Publik soal Sakitnya Jokowi: Ada Apa Sebenarnya?

    GELORA.CO – Digital creator Yusuf Dumdum mengaku prihatin melihat penampilan Jokowi yang tampak sangat berubah.

    Mantan relawan Jokowi sejak Pilpres 2014 dan 2019 ini mengaku, tak pernah melihat Jokowi sakit dan terlihat parah seperti saat ini.

    Dikutip dari akun X Dumdum, pada Minggu (22/6), mantan pendukung Jokowi yang mengaku sudah “insaf” ini menyebut, netizen dihebohkan dengan penampilan fisik Jokowi tepat dihari ulang tahunnya pada 21 Juni kemaren.

    Kulit wajah Jokowi tampak berubah tidak seperti dulu lagi.

    “Dua kali saya menjadi relawan Jokowi sejak pilpres 2014 dan pilpres 2019. Tapi jujur saya belum pernah melihat kondisi Jokowi sakit dan terlihat parah seperti saat ini. Ada apa sebenarnya dengan Jokowi?”

    “Saya kaget dan kasihan melihat keadaan Jokowi. Ada yang bilang beliau sakit karena karma.”

    “Ada juga yang meyebut karena adzab, tekanan batin, dll. Padahal menurut keterangan ajudan, Jokowi cuma alergi kulit setelah diutus Presiden Prabowo dari Vatikan pada bulan April lalu.”

    Dari sini muncul pertanyaan dan persepsi yang berkembang ditengah masyarakat. “Ah masa sih aleregi kulit sampai separah itu?”

    Begitulah persepsi yang terus berkembang di tengah masyarakat.

    Disaat seperti ini, seharusnya ada tim dokter kepresidenan yang menjelaskan secara resmi terkait kondisi Jokowi.

    Ini penting agar tidak ada simpangsiur di tengah masyarakat.

    Apapun itu Jokowi adalah mantan Presiden.

    Bahkan sebagian pendukung juga ada yang mengklaim.

    “Ah foto pak Jokowi sakit itu hoax dan editan.”

    Begitu klaim sebagian pendukung Jokowi.

    “Tapi melalui tulisan ini saya ingin tegaskan. Foto Jokowi sakit itu asli dan real. Jadi bukan hasil editan atau rekayasa AI.”

    “Banyak media kredibel dan telivisi yang menampilkan kondisi Jokowi sekarang memang berbeda, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.”

    “Saya juga ingin mengajak kepada teman-teman semua, khususnya yang sudah tidak sejalan lagi dengan Jokowi. Mari bedakan antara urusan politik dan kemanusiaan.”

    Soal pandangan politik boleh berbeda, tapi kemanusiaan tetap harus diutamakan.

    “Saya juga ingin mengajak pendukung pak Jokowi agar lebih terbuka dan bisa menerima fakta.”

    Foto kondisi Jokowi yang terbaru itu memang asli.

    Kalau masih ragu bisa dicek sendiri lewat berita yang dirilis oleh media kredibel.

    Zaman sudah canggih, manfaatkan smartphone kalian dengan baik.

    “Terlepas dari apapun anggapan publik terhadaap Jokowi, saya cuma ingin berdoa semoga pak Jokowi diberikan kesembuhan.”

    “Siapapun bisa sakit, termasuk kita semua. Semua sudah atas kehendak-Nya. Tidak ada yang sulit bagi-Nya.” ***

  • Gapki dan IPOSS Dorong Kolaborasi Hadapi Tantangan Global

    Gapki dan IPOSS Dorong Kolaborasi Hadapi Tantangan Global

    Bisnis.com, JAKARTA – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengambil langkah strategis dengan menggandeng Indonesian Palm Oil Strategic Studies (IPOSS) untuk memperkuat posisi dan citra industri sawit Indonesia di kancah global. 

    Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, menyampaikan pentingnya sinergi lintas lembaga untuk menjawab tantangan global. Diharapkan sinergi ini dapat menjawab berbagai tantangan keberlanjutan dan mengubah persepsi negatif terhadap industri sawit Indonesia.

    “Seiring meningkatnya tantangan global terhadap keberlanjutan dan citra industri sawit, Gapki menyadari pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk memperkuat posisi dan kontribusi sawit Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri,” ujar Eddy Martono, dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/6/2025).

    Dia berpendapat, IPOSS sebagai lembaga kajian strategis dengan kapasitas riset, advokasi, dan komunikasi yang kuat, merupakan mitra yang sangat tepat untuk menjawab tantangan tersebut.

    “Ini adalah ruang lingkup yang sangat krusial dalam mendorong satu narasi tunggal dan data yang akurat, guna mendukung pengambilan keputusan serta memperkuat pemahaman publik terhadap peran strategis kelapa sawit,” tambahnya.

    Dengan kerja sama ini, industri sawit Indonesia diharapkan dapat terus menjadi motor penggerak perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah sentra produksi sawit. 

    Sementara itu, Perkumpulan Pusat Kajian Strategis Kelapa Sawit Indonesia (IPOSS) menyambut baik kerja sama strategis dengan Gapki. 

    Ketua Pengurus IPOSS, Nanang Hendarsah, mengatakan kerja sama ini bukan sekadar bentuk formal sebuah kesepakatan, melainkan penanda semangat bersama dalam memperkuat industri sawit nasional. 

    Adapun penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Antara Gapki dan IPOSS pada Selasa, 17 Juni 2025, di Kantor Pusat GAPKI.

    Fokus utama kerja sama ini adalah peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) petani sawit, serta penguatan kemitraan usaha perkebunan yang berkelanjutan dan berpihak pada petani.

    Nanang menyoroti bahwa sebagai komoditas unggulan Indonesia, kelapa sawit menghadapi tantangan yang tidak ringan. “Mulai dari regulasi global seperti EUDR, kebutuhan hilirisasi, hingga produktivitas yang perlu terus ditingkatkan,” ujarnya.

    Di sinilah, lanjutnya, pentingnya kolaborasi berbasis riset, advokasi, dan komunikasi. Tujuannya adalah menghadirkan kebijakan dan praktik industri yang kuat, tangguh, dan berdaya saing global.

    “Tetapi menjadi langkah awal dari gerakan bersama yang lebih konkret di lapangan—memberdayakan petani, memperkuat data, dan menjaga keberlanjutan industri sawit Indonesia,” pungkas Nanang.

  • Di GASPOL Goes to Campus UMY, Mendag Busan Ajak Mahasiswa Cintai Produk Lokal

    Di GASPOL Goes to Campus UMY, Mendag Busan Ajak Mahasiswa Cintai Produk Lokal

    Di GASPOL Goes to Campus UMY, Mendag Busan Ajak Mahasiswa Cintai Produk Lokal
    Tim Redaksi
     
    KOMPAS.com
    — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengajak generasi muda untuk semakin mencintai produk-produk dalam negeri.
    Pria yang akrab disapa Busan itu memperkenalkan Gerakan
    Kamis Pakai Lokal
    (GASPOL), sebuah program inisiasi Kementerian Perdagangan (
    Kemendag
    ) yang mendorong budaya bangga, bela, dan beli
    produk lokal
    .
    Busan menyampaikan hal tersebut saat meluncurkan
    GASPOL Goes to Campus
    bertajuk “Bangga, Bela dan Beli Buatan Indonesia” di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (
    UMY
    ), Jumat (20/6/2025). UMY menjadi kampus pertama yang menjadi lokasi peluncuran GASPOL di lingkungan perguruan tinggi.
    Dalam peluncuran itu,
    Mendag Busan
    didampingi Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan.
    Busan mengatakan, dengan memakai produk lokal, masyarakat turut berkontribusi memperkuat ekonomi usaha mikro kecil dan menengah (
    UMKM
    ) Indonesia, sekaligus memperkuat pasar dalam negeri.
    “Gerakan Kamis Pakai Lokal yang diinisiasi Kemendag diharapkan dapat menginspirasi masyarakat luas untuk bangga, bela, beli, dan pakai produk lokal,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (26/6/2025).
    Adapun GASPOL diluncurkan Kemendag sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan produk UMKM nasional.
    Sejak peluncuran GASPOL pada 8 Mei 2025, Kemendag telah mempromosikan 176 produk lokal yang diunggah melalui media sosial resmi Kemendag dan akun pribadi Mendag Busan.
    Dengan adanya GASPOL, diharapkan semakin banyak jenama lokal yang dikenal masyarakat dan mampu mengisi pasar dalam negeri. Apalagi, indeks pengenalan publik terhadap produk lokal terus meningkat, mencapai angka 73,4 pada 2024 dibanding tahun sebelumnya
    Di sisi lain, gerakan Kamis Pakai Lokal merupakan waktu yang tepat dalam merespons meningkatnya indeks pengenalan publik terhadap produk lokal. 
    “Ini menunjukkan persepsi masyarakat Indonesia terhadap produk lokal semakin membaik dari tahun ke tahun,” jelas Busan.
    Lebih lanjut, Busan menuturkan bahwa GASPOL juga sejalan dengan program prioritas Kemendag, yakni Pengamanan Pasar Dalam Negeri.
    “Dengan mengisi pasar dalam negeri menggunakan produk-produk lokal, kita sedang mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM kita,” katanya.
    Dalam kegiatan GASPOL Goes to Campus di UMY, Kemendag menghadirkan 10 jenama lokal dengan beragam produk, mulai dari pakaian, perawatan kulit, tas, sepatu, hingga makanan dan minuman. 
    Pameran produk lokal tersebut digelar pada 19-20 Juni 2025 di Lapangan Bintang UMY. Adapun sepuluh jenama yang berpartisipasi, yaitu Heaven Lights, Eastmountside, Flicka, Torch, Kahf, Wardah, Roti Ropi, Kalola Space, RSY FNB, dan UKM Kemahasiswaan UMY.
    Rektor UMY Achmad Nurmandi menyambut baik kehadiran Mendag Busan dan mendukung program Kemendag dalam mendorong kecintaan terhadap produk lokal.
    “Indonesia memiliki kekuatan luar biasa untuk mendayagunakan, menggunakan, membeli, dan memproduksi dengan standar kualitas prima, sehingga konsumen puas menggunakan produk hasil dalam negeri,” ucapnya.
    Sementara itu, salah satu mahasiswa UMY, Rajendra Staria Reswar, mengaku antusias dengan inisiatif GASPOL yang diinisiasi Kemendag. Ia berharap gerakan tersebut mampu memperkenalkan sekaligus memperkuat kecintaan generasi muda terhadap produk lokal.
    “Program ini dapat memajukan UMKM kita, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga berpeluang ekspor ke luar negeri,” ujarnya.
    Mendag Busan menegaskan bahwa Kemendag terus mendorong penguatan UMKM Indonesia agar tumbuh, berdaya saing, dan memiliki akses pasar yang luas, baik di dalam negeri maupun internasional.
    Untuk pasar dalam negeri, Kemendag menjalankan sejumlah program, antara lain perluasan pemasaran produk melalui
    business matching
    UMKM dengan ritel modern,
    department store
    , dan pusat perbelanjaan; penguatan
    branding
    dan kemasan produk; sertifikasi; pameran dagang dalam negeri; serta kemitraan dengan asosiasi ritel.
    Sementara untuk pasar ekspor, Kemendag menjalankan program UMKM Berani Adaptasi dan Siap Inovasi (BISA) Ekspor, yang memberikan berbagai dukungan kepada UMKM, seperti
    business matching
    dan
    pitching
    , baik dengan perwakilan dagang di luar negeri maupun dengan pembeli internasional.
    Menurut Busan, menumbuhkan kebanggaan terhadap produk lokal merupakan kunci untuk memperkuat ekonomi nasional.
    “Melalui budaya membeli produk lokal, kita tidak hanya memperkuat ekonomi nasional, tetapi juga menjadikan produk lokal sebagai tuan rumah di negeri sendiri,” tandasnya.
     
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rosan Buka Suara soal Aturan Pegawai Danantara Dilarang Main Golf saat Jam Kerja

    Rosan Buka Suara soal Aturan Pegawai Danantara Dilarang Main Golf saat Jam Kerja

    Bisnis.com, JAKARTA — CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan P Roeslani angkat bicara soal kebijakan etik pegawai Danantara, termasuk larangan bermain golf saat jam kerja dan pembatasan peran pasangan pegawai dalam urusan institusi.

    Rosan, yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi, menilai arahan larangan pegawai Danantara untuk main golf saat jam kerja bertujuan mendorong etos kerja dan profesionalisme.

    “Menurut saya maksudnya sangat baik, agar kita lebih fokus bekerja dan lebih produktif. Itu juga harapan Presiden, karena pekerjaan yang harus diselesaikan sangat banyak,” jelas Rosan dikutip dalam keterangan resmi usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian pertemuan bilateral di sela acara St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025, Jumat (20/6/2025). 

    Lebih lanjut, dia meyakini bahwa seluruh jajaran akan mematuhi arahan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab profesional.

    “Kalau sudah disampaikan seperti itu, saya yakin semuanya akan mengikuti,” pungkas Rosan.

    Aturan pegawai Danantara dilarang untuk main golf di sela-sela jam kerja disampaikan Chief Operation Officer Danantara Indonesia Dony Oskaria. 

    Ucapan itu dia lontarkan saat diskusi bersama Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi (IKA Fikom) Universitas Padjadjaran (Unpad) di Hutan Kota Plataran GBK, Jakarta Selatan, Rabu (18/6/2025).

    “Saya tidak suka direksi yang menghabiskan waktu bermain golf di hari kerja, karena itu memberikan persepsi buruk kepada masyarakat, dan juga saya tidak ingin istri direksi terlibat dalam urusan kantor, seperti menentukan dekorasi atau acara, karena kantor bukan warisan keluarga,” ujar Dony dikutip dari keterangan resmi. 

  • Layanan Pajak Coretax Cs Tidak Berfungsi Besok, Ada Apa?

    Layanan Pajak Coretax Cs Tidak Berfungsi Besok, Ada Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan bahwa semua layanan elektronik perpajakan seperti Coretax tidak akan bisa diakses pada Sabtu (21/9/2025) esok.

    Pengumuman tersebut disampaikan lewat fitur story media sosial Instagram Direktorat Jenderal Pajak @ditjenpajakri pada Jumat (20/6/2025).

    Downtime atau waktu henti sistem layanan perpajakan elektronik Direktorat Jenderal Pajak itu akan berlangsung pada pukul 09.00 WIB sampai dengan 23.59 WIB.

    “Downtime ini berdampak tidak dapat diaksesnya aplikasi oleh wajib pajak, pihak ketiga, baik Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan [PJAP], Bank/Pos Persepsi, dan aplikasi instansi lainnya,” jelas pengumuman tersebut.

    Direktorat Jenderal Pajak pun meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat waktu henti sistem layanan perpajakan elektronik itu.

    Belakangan, layanan perpajakan elektronik Direktorat Jenderal Pajak memang kerap menjadi sorotan terutama usai peralihan ke aplikasi Coretax pada awal tahun ini. Masalahnya, implementasi Coretax terus bermasalah.

    Bahkan pada bulan lalu, terjadi perombakan di pucuk pimpinan Direktorat Jenderal Pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak yang baru, menggantikan Suryo Utomo yang digeser menjadi Kepala Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan Kementerian Keuangan.

    Bimo Wijayanto pun meminta waktu untuk melihat permasalahan implementasi Coretax. Dia menyebut tengah melakukan pembahasan dengan anak buahnya tentang Coretax.

    “Saya one-on-one [dengan pemangku kepentingan di DJP], belum selesai. Itu butuh seminggu lah one-on-one untuk Coretax,” ujarnya di kompleks Parlemen, Selasa (27/6/2025). 

    Bimo mengungkapkan agenda yang akan dilakukan dalam waktu satu bulan ke depan adalah memetakan pekerjaan yang tertunda (pending matters) dan sejumlah isu strategis untuk membenahi Coretax. 

    “Jadi sementara itu nanti tunggu, mudah-mudahan kurang dari satu bulan saya akan update ke teman-teman sekalian. Mohon dukungan ya,” tuturnya.

    Sederet Permasalahan Coretax

    Sebelumnya, Suryo Utomo, saat masih menjabat sebagai Dirjen Pajak, melaporkan ada sembilan permasalahan dalam implementasi sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax.

    Suryo memaparkan sembilan permasalahan Coretax, yaitu pertama kendala login dan akses. Menurutnya, pada awal implementasinya diperlukan waktu rata sekitar 4,1 detik untuk login di Coretax namun kini hanya perlu sekitar 0,001 detik. 

    Kedua, kendala perubahan data profil wajib pajak. Suryo mengungkapkan, dari 1 Januari hingga 10 Februari 2025 terlapor ada sekitar 397 kasus terkait dengan perubahan data; sementara dari 1—6 Mei terlapor ada 18 kasus. 

    Ketiga, kendala pembuatan tanda tangan elektronik/kode otorisasi. Suryo menerima laporan hingga seribu kasus dari 1 Januari—10 Februari 2025, namun dari 1—6 Mei hanya ada tiga kasus.

    Keempat, kendala pengiriman One Time Password (OTP). Menurutnya, pengiriman OTP kerap di atas 5 menit dari 1 Januari—10 Februari 2025 namun kini sudah di bawah lima menit.

    Kelima, kendala penunjukkan penanggung jawab (PIC) impersonate dan role access bagi pegawai. Dari 1 Januari—10 Februari 2025 terlapor sekitar 3.281 kasus, kini terlapor 41 kasus pada 1—6 Mei.

    Keenam, kendala penerbitan faktur pajak. Dari 1 Januari sampai 10 Februari 2025, rata-rata diperlukan waktu sekitar 8—10 detik per faktur pajak; kini reratanya 0,3 detik untuk pembuatan faktur pajak pada 1—6 Mei 2025.

    Ketujuh, kendala interoperabilitas Coretax dengan sistem lain (seperti Bea Cukai, LNSW, Dukcapil). Dari 1 Januari—10 Februari 2025 ada sekitar 1.200 kasus, kini terlapor 61 kasus dari 1—6 Mei 2025.

    Kedelapan, kendala akses wajib pajak dan pegawai ke Coretax karena infrastruktur. Dari 1 Januari—10 Februari 2025, bandwidth Coretax sebesar 9 gigabyte per second, kini telah ditambah menjadi 18 gigabyte per second sehingga kini pembuatan dokumen menjadi 0,19 detik.

    Kesembilan, kendala pembuatan e-Bupot atau penerbitan elektronik bukti potong. Sebelum diperlukan sekitar 16 detik penerbitan elektronik bukti potong, tetapi kini kurang dari setengah detik.

    “Akhir bulan keempat dan bulan kelima awal ini menunjukkan progres yang luar biasa sehingga performance sistem menjadi sangat berbeda dibandingkan dengan awal periode kemarin,” tutup Suryo dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025).

  • 12 persen remaja laki-laki di Jakarta adalah perokok

    12 persen remaja laki-laki di Jakarta adalah perokok

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 12 persen dari jumlah remaja laki-laki di Jakarta adalah perokok berdasarkan survei dari Jalin Foundation pada 2024.

    “Data terbaru survei berbasis sekolah pada 2024, terhadap 2.771 remaja laki-laki di Jakarta menemukan bahwa 12 persen melaporkan mereka sedang merokok,” kata Koordinator Koalisi Smoke Free Jakarta, Dollaris Rituatty Suhadi dalam diskusi publik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) DKI di salah satu hotel Jakarta, Jumat.

    Dari ribuan remaja laki-laki tersebut usia rata-rata mereka untuk mulai merokok adalah 13,2 tahun.

    Kemudian, 24 persen melaporkan bahwa saat ini mereka menggunakan rokok elektrik, 28 persen menggunakan rokok atau rokok elektrik dan tujuh persen menggunakan rokok dan rokok elektrik secara bersamaan.

    “Dari sejak 2010, survei persepsi masyarakat di DKI Jakarta menunjukkan 85-90 persen masyarakat mendukung peraturan KTR,” ujarnya.

    Maka itu, Koalisi Smoke Jakarta mendukung langkah Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD DKI untuk mewujudkan rencana kawasan Jakarta tanpa rokok.

    Dalam kesempatan itu, turut disampaikan Ranperda KTR DKI direncanakan rampung pada Juli 2025 dan nantinya akan dilimpahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) DPRD Provinsi DKI Jakarta tak pernah terjamah sejak 2015.

    Kini DPRD Provinsi DKI Jakarta membentuk kembali Panitia Khusus (Pansus) tentang KTR.

    Sebelumnya, DKI Jakarta sebenarnya telah memiliki peraturan-peraturan tentang KTR yang masih menggunakan nomenklatur Kawasan Dilarang Merokok (KDM) berdasarkan Perda No. 2 tahun 2005 Pasal 13 dan Peraturan Pelaksanaannya, yaitu Peraturan Gubernur DKI Jakarta (Pergub) No. 88 tahun 2010 dan Pergub No. 50 tahun 2020.

    Peraturan perundangan itu mengatur tentang larangan merokok di dalam gedung.

    Selain itu, terkait larangan iklan rokok, DKI Jakarta juga telah memiliki peraturannya yaitu Perda No. 9 tahun 2014 dan Pergub No. 1 tahun 2015 dan Pergub No. 100 tahun 2021.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • IKN Gaet KPK Bangun Tata Kelola Pemerintahan Bebas Korupsi, Banyak ‘Orang Baru’

    IKN Gaet KPK Bangun Tata Kelola Pemerintahan Bebas Korupsi, Banyak ‘Orang Baru’

    PIKIRAN RAKYAT – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membangun sistem pemerintahan yang transparan, bersih, dan berintegritas.

    Kolaborasi ini menegaskan komitmen menjadikan upaya pencegahan korupsi sebagai bagian tak terpisahkan dari setiap proses pembangunan IKN di wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

    Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa kerja sama dengan KPK merupakan langkah berkelanjutan dalam menanamkan budaya kerja yang menjunjung nilai akuntabilitas.

    “Kami bersama KPK terus melakukan upaya berkelanjutan bentuk budaya kerja yang bersih dan bertanggung jawab,” ujar Basuki saat ditanya soal integritas tata kelola organisasi di Sepaku, Penajam Paser Utara, Jumat, 20 Juni 2025.

    Menurut Basuki, salah satu fokus utama saat ini adalah memperkuat pemahaman terkait gratifikasi dan pengelolaan konflik kepentingan di lingkungan internal Otorita IKN.

    “Kami lakukan penguatan pemahaman gratifikasi dan pengelolaan benturan kepentingan di lingkungan kerja Otorita IKN,” kata dia.

    Ia kembali menegaskan bahwa Otorita IKN berkomitmen tinggi terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan antikorupsi.

    “Otorita IKN komitmen untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan berintegritas,” ujar Basuki.

    Ia menambahkan, “serta menjadikan pencegahan korupsi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari setiap proses kerja.”

    Banyak Orang Baru

    Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita IKN, Agung Dodit Muliawan, menambahkan bahwa penguatan nilai integritas menjadi penting karena Otorita IKN masih tergolong baru dan beranggotakan pegawai dari berbagai latar belakang institusi.

    “Tentu dalam pelaksanaan ada potensi gratifikasi dan benturan kepentingan yang perlu dikelola dengan baik,” ucap dia.

    Ia juga menekankan perlunya menyatukan persepsi dan budaya organisasi di antara para pegawai agar nilai-nilai antikorupsi dapat benar-benar diterapkan dalam keseharian kerja.

    “Dan juga perlu membangun kesamaan pemahaman dan budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai antikorupsi,” kata Agung Dodit Muliawan.

    Sebagai informasi, Otorita IKN resmi dibentuk pada Januari 2023 dan kini tengah bersiap menjalankan pembangunan fisik ibu kota negara di lapangan mulai tahun 2025.

    Tantangan besar dalam membangun tata kelola yang bersih menjadi salah satu fokus utama sejak awal proses pembangunan. ***

  • Bikin Blunder, Tito Harus Segera Mundur

    Bikin Blunder, Tito Harus Segera Mundur

    GELORA.CO -Langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengambil alih dan memutuskan pengembalian empat pulau kepada Provinsi Aceh dinilai pengamat politik dan militer, Selamat Ginting, sebagai keputusan tepat.

    Empat pulau yang dimaksud adalah Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek, sebelumnya sempat dialihkan status administratifnya oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ke wilayah Sumatera Utara, sebagaimana tercantum dalam Kepmendagri Nomor 100.2.2.2-2138/2025.

    Selamat Ginting menilai, sebagai pejabat pemerintahan, Tito seharusnya tidak mengambil langkah yang menyangkut batas antarprovinsi secara sepihak.

    “Menurut saya, ketika Mendagri mencoba memutuskan sesuatu yang bukan tugasnya, itu jadi blunder. Soal batas wilayah itu tugas negara, bukan semata administratif,” ujar Selamat Ginting, lewat kanal YouTube Forum Keadilan TV, Kamis 19 Juni 2025.

    Selamat Ginting menjelaskan, keterlibatan Presiden Prabowo dalam menyelesaikan konflik ini merupakan langkah yang tidak lepas dari latar belakang militer dan intelijen yang dimilikinya.

    “Begitu Prabowo mengambil alih, dia memakai kacamata pertahanan, keamanan, dan intelijen. Ini bukan semata konflik birokrasi antarprovinsi,” tegasnya.

    Ia juga menyebut keputusan Tito memicu persepsi publik bahwa ada kepentingan politik yang bermain. Mengingat Tito dikenal dekat dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, sementara Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution adalah menantu Jokowi. 

    Di sisi lain, Gubernur Aceh saat ini, Muzakir Manaf, dikenal sebagai pendukung setia Prabowo sejak pemilu sebelumnya.

    “Bagi Aceh, ini bukan sekadar pulau, tapi harga diri dan marwah,” tegas Ginting lagi.

    Atas dasar itu, Selamat Ginting menyarankan agar Mendagri Tito Karnavian mempertimbangkan untuk mengundurkan diri karena dinilai gagal membaca peta politik dan sensitivitas wilayah.

    “Seharusnya Tito mengundurkan diri. Karena sudah salah membaca peta, termasuk peta politik,” pungkasnya.