Xcloud.id

Organisasi: PERSEPSI

  • Kasus Langka Sindrom ‘Wajah Iblis’, Muka Semua Orang Terlihat Seperti Setan

    Kasus Langka Sindrom ‘Wajah Iblis’, Muka Semua Orang Terlihat Seperti Setan

    Jakarta –

    Bayangkan jika setiap kali melihat wajah, muka tersebut tampak terdistorsi. Bagi mereka yang memiliki kondisi sangat langka yang dikenal sebagai prosopometamorphopsia (PMO), yang menyebabkan fitur wajah tampak terdistorsi, itu adalah kenyataan.

    Hal ini juga dialami oleh Victor Sharrah (59). Secara mendadak, dia menyadari bahwa wajah orang-orang di sekitarnya tampak seperti setan. Telinga, hidung, dan mulut mereka terentang ke belakang, dan terdapat lekukan dalam di dahi, pipi, dan dagu mereka.

    “Rasanya seperti menatap setan,” kata Victor kepada CNN. “Bayangkan bangun di suatu pagi dan tiba-tiba semua orang di dunia tampak seperti makhluk dalam film horor.”

    Distorsi tersebut hanya muncul ketika dia melihat orang secara langsung, bukan dalam foto atau melalui layar komputer.

    Hal ini memberi para peneliti kesempatan untuk memvisualisasikan seperti apa wajah yang melengkung pada seseorang dengan PMO, sesuatu yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Para peneliti di Dartmouth College menciptakan representasi digital dari apa yang dialami Sharrah.

    Untuk menciptakan visual, para peneliti meminta Sharrah untuk menjelaskan perbedaan antara foto wajah orang dan orang sungguhan yang berdiri di depannya. Para peneliti kemudian menggunakan perangkat lunak penyunting gambar untuk memodifikasi gambar agar sesuai dengan deskripsi Sharrah.

    Gejala PMO sering kali hilang setelah beberapa hari atau minggu, meskipun dalam beberapa kasus gejala tersebut dapat bertahan selama bertahun-tahun. Sharrah mengatakan bahwa ia masih melihat wajah-wajah jahat.

    Para peneliti memberikan dua kemungkinan pemicu untuk kasus Sharrah. Pertama, ia mengalami keracunan karbon monoksida empat bulan sebelum gejala PMO-nya muncul. Kedua, ia mengalami cedera kepala yang parah pada usia 43 tahun: Saat ia mencoba membuka pegangan pada trailernya, Sharrah terjatuh ke belakang dan kepalanya terbentur beton. Menurut penelitian tersebut, pemindaian MRI menunjukkan adanya lesi di sisi kiri otaknya.

    Penulis utama penelitian tersebut, Antônio Mello, seorang mahasiswa Ph.D. yang bekerja di Laboratorium Persepsi Sosial Dartmouth, mengatakan bahwa orang lain telah menghubungi laboratorium tersebut dengan gejala PMO yang sangat berbeda dari yang dialami Sharrah.

    “Beberapa orang telah melihat distorsi wajah sejak mereka mengingatnya, sejak mereka masih anak-anak,” kata Mello. “Setidaknya bagi mereka, mustahil untuk menemukan satu kejadian tunggal yang menjadi penyebabnya.”

    Terdapat kurang dari 100 laporan kasus PMO yang dipublikasikan. Para peneliti menduga kondisi ini disebabkan oleh disfungsi jaringan otak yang menangani pemrosesan wajah, meskipun mereka belum sepenuhnya memahami pemicunya. Beberapa kasus telah dikaitkan dengan trauma kepala, stroke, epilepsi, atau migrain, tetapi ada juga orang yang mengalami PMO tanpa perubahan struktural yang nyata pada otak mereka.

    (kna/kna)

  • Viral Beathor Suryadi Minta Maaf ke Paiman Raharjo, Tuduhan Ijazah Jokowi Palsu Mulai Runtuh?

    Viral Beathor Suryadi Minta Maaf ke Paiman Raharjo, Tuduhan Ijazah Jokowi Palsu Mulai Runtuh?

    GELORA.CO –  Sebuah video yang memperlihatkan pertemuan antara Prof. Paiman Raharjo dan aktivis Beathor Suryadi di sebuah rumah makan pada Selasa, 8 Juli 2025, beredar luas dan memantik perhatian publik.

    Video tersebut, yang dikirim langsung oleh Prof. Paiman kepada sumber redaksi porosjakarta.com, memperlihatkan momen penting yang diyakini menjadi titik balik dalam polemik tuduhan ijazah Presiden Jokowi yang disebut palsu.

    Dalam cuplikan video berdurasi singkat tersebut, Prof. Paiman — yang juga merupakan akademisi Universitas Moestopo kini Rektor Universitas Jakarta International — terlihat mencecar Beathor seputar tuduhan yang sebelumnya dilontarkan terkait percetakan ijazah Presiden Joko Widodo.

    Namun terselip kalau perbincangan itu terkait sekolah Paiman yang menyelesaikan S1,S2 dan S3.

    “Kalau ini saya sekolah beneran S1 sampai S3, jadi tuduhan Abang gak benar,”kata Paiman.

    Beathor pun sempat terdengar melontarkan kata “Sedulur” (yang berarti saudara), seolah memberi sinyal damai dan pengakuan atas kekeliruan.

    Didampingi oleh kuasa hukumnya, Prof. Paiman menegaskan dengan tegas bahwa tuduhan terhadap dirinya tidak berdasar.

    “Di samping saya ada pengacara. Kalau Abang tidak minta maaf, akan dituntut. Clear ya, tuduhan itu tidak benar,” tegas Prof. Paiman dalam video, yang kemudian langsung direspons Beathor dengan ucapan “Sedulur”.

    Momen ini memunculkan spekulasi bahwa isu ijazah palsu Presiden Jokowi yang selama ini bergulir panas di ruang publik mulai mengalami pembelokan narasi atau bahkan berpotensi gugur secara hukum dan moral.

    Namun demikian, Beathor Suryadi membantah video tersebut terkait ijazah.

    “Untuk kasus Univ Mustopo beragama, belum ada info lagi. Tapi untuk dokumen JokoWi dan Pasar Pramuka lanjut aja Bro,” ucap Beathor melalui pesan WA.

    Bahkan dua tokoh lain yang selama ini lantang bersuara dalam kasus ini, yakni Roy Suryo dan Kolonel Purn. Sri Radjasa Chandra, juga belum memberikan tanggapan resmi.

    Di sisi lain, publik kembali mempertanyakan: Apakah polemik ijazah Jokowi sudah berada di ujung tanduk?

    Apakah video tersebut menjadi sinyal bahwa ijazah Presiden Jokowi benar-benar asli dan produk sah Universitas Gadjah Mada (UGM)?

    Meskipun demikian, Roy Suryo tetap konsisten pada posisinya bahwa keaslian atau kepalsuan ijazah harus ditentukan oleh pengadilan.

    “Yang bisa menentukan apakah palsu atau asli itu adalah pengadilan, bukan persepsi pribadi,” ujarnya dalam pernyataan sebelumnya.

    Video viral pertemuan Prof. Paiman dan Beathor Suryadi membuka babak baru dalam kontroversi ijazah Presiden Jokowi.

    Munculnya gestur damai hingga ancaman gugatan hukum menandakan mulai runtuhnya tuduhan yang selama ini santer diberitakan.

    Publik kini menanti kejelasan lanjutan dari Beathor, Roy Suryo, dan pihak terkait lainnya. Apakah ini awal dari akhir isu ijazah palsu Jokowi?***

  • Operasional PDN Terhambat Uji Keamanan BSSN, Transformasi Digital RI Tersendat

    Operasional PDN Terhambat Uji Keamanan BSSN, Transformasi Digital RI Tersendat

    Bisnis.com, JAKARTA— Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO) menyoroti dampak keterlambatan operasionalisasi Pusat Data Nasional (PDN) Cikarang terhadap ekosistem dan transformasi digital Indonesia.

    Sempat ditarget berjalan pada Juni 2025, PDN ternyata masih dalam penilaian dan uji keamanan di Badan Siber dan Sandi Negara. 

    Ketua IDPRO, Hendra Suryakusuma, menekankan terlambatan ini dapat memicu persepsi ketidakpastian pasar dan mengganggu agenda transformasi digital pemerintah. Menurutnya, keterlambatan ini berisiko mengganggu kejelasan roadmap digital pemerintah di mata investor. 

    “Mengenai dampak keterlambatan operasionalisasi, kalau dari perspektif saya mewakili IDPRO tentu saja ini menimbulkan persepsi ketidakpastian pasar. Jadi kan ini terutama dalam hal kejelasan antara roadmap transformasi digital pemerintah dan juga implementasi di lapangannya,” kata Hendra saat dihubungi Bisnis pada Selasa (8/7/2025). 

    Hendra menyinggung proyek PDN Cikarang yang didanai investasi dari Prancis, sehingga menurutnya, kepastian regulasi dan eksekusi proyek strategis semestinya lebih ketat. Meski begitu, dia menilai kondisi ini dapat menjadi peluang untuk memperkuat sinergi antara sektor swasta dan pemerintah.

    “Kalau saya melihat memang Komdigi itu adalah regulator, dan pihak swasta ini bisa mengisi gap, menjaga posibilitas, dan juga akhirnya bisa mempercepat deployment terhadap pembangunan data centernya,” katanya.

    Namun demikian, Hendra juga memahami pembangunan infrastruktur data merupakan proses yang sangat kompleks. Menurutnya, operasionalisasi infrastruktur tersebut melibatkan banyak tahapan teknis, kepatuhan terhadap regulasi (compliance), serta standar keamanan yang ketat.

    Lebih jauh, Hendra menggarisbawahi pentingnya pengujian keamanan yang dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 

    “Jadi tidak boleh istilahnya mempercepat secara sembrono. Karena ini menyangkut perlindungan data negara dan juga mungkin data publik,” katanya. 

    Dia juga menyampaikan potensi dampak keterlambatan terhadap proses migrasi data lembaga pemerintahan. Menurutnya kemungkinan ada beberapa lembaga dan kementerian yang sudah ingin melakukan transfer datanya, tapi ternyata data centernya belum siap, akhirnya terhambat.

    Hendra pun menyampaikan sejumlah rekomendasi dari IDPRO, antara lain membuka dialog intensif lintas pemangku kepentingan, menyusun contingency plan berbasis kemitraan publik-swasta, serta mendorong transparansi timeline implementasi.

    “Kalau di IDPRO kami melihat bahwa data center ini sangat strategis dalam melakukan proses transformasi digital di pemerintahan dan kami dari pihak swasta melihat bahwa potensi bersama dengan private sector ini sangat baik. Karena kita secara strategis bisa menjaga strategi data pandang dengan PDN sebagai aset nasional nanti ke depannya,” tegasnya.

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkap proyek PDN Cikarang telah selesai diserahterimakan. Namun, operasionalisasinya masih menunggu hasil pengujian keamanan dari BSSN.

    “Pada prinsipnya secara profesional handover PDN sudah dilakukan, jadi sekarang sudah siap. Namun demikian, untuk melakukan pelayanan tentu harus ada security test yang kami lakukan bersama dengan BSSN. Jadi kami masih dalam tahap penyiapan pembuatan security dan keamanannya. Keamanannya benar-benar sampai aman,” ujar Meutya, Senin (7/7/2025).

    Meutya belum memastikan jadwal baru pengoperasian PDN, meskipun sebelumnya direncanakan mulai berjalan pada Juni 2025.

    Pada Juni 2025, Inspektur Jenderal Komdigi, Arief Tri Hardiyanto, sebelumnya juga menjelaskan bahwa penundaan terjadi karena temuan dalam assessment keamanan yang masih perlu ditindaklanjuti.

    “Intinya kami memastikan bahwa PDN Cikarang itu akan beroperasi dalam kondisi yang memang benar-benar sudah siap,” ujarnya.

    Bisnis coba mengonfirmasi mengenai penyebab penilaian uji keamanan di BSSN berjalan lama, termasuk dugaan belum memadainya sistem PDN, ke Dirjen Teknologi Pemerintah Digital Komdigi Mira Tayiba. Hingga berita ini diturunkan Mira tidak memberi jawaban.

  • Ampo, Camilan Unik dari Tanah Tuban yang Menggugah Rasa dan Rasa Ingin Tahu

    Ampo, Camilan Unik dari Tanah Tuban yang Menggugah Rasa dan Rasa Ingin Tahu

    Meskipun belum banyak penelitian ilmiah yang membuktikan secara gamblang manfaat konsumsi tanah liat, tradisi ini tetap hidup karena pengalaman turun-temurun dari masyarakat yang mengonsumsinya secara rutin dan tidak mengalami gangguan kesehatan.

    Bahkan, dalam beberapa kepercayaan lokal, Ampo dipercaya dapat menenangkan perut ibu hamil dan menjadi ‘obat’ alami untuk orang yang mengalami gangguan lambung ringan. Dalam praktiknya, Ampo kerap dijajakan di pasar-pasar tradisional di Tuban, terutama oleh para penjual tua yang telah mewarisi keahlian membuatnya dari generasi sebelumnya.

    Mereka membuat Ampo bukan sekadar untuk dijual, tapi juga untuk mempertahankan jejak budaya yang semakin tergerus zaman. Fenomena Ampo juga memunculkan beragam reaksi dari masyarakat luar daerah maupun wisatawan asing.

    Ada yang memandangnya sebagai keunikan budaya yang luar biasa dan layak dilestarikan, tetapi tak sedikit pula yang merespons dengan rasa heran bahkan jijik, mengingat kebiasaan umum yang menghindari tanah sebagai sesuatu yang tidak layak dimakan. Namun justru di sinilah nilai penting dari Ampo sebagai representasi warisan budaya lokal.

    Ia menantang persepsi umum dan membuka ruang dialog mengenai hubungan manusia dengan alam. Dalam konteks antropologi kuliner, Ampo adalah contoh nyata bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan sumber daya alam secara ekstrem namun tetap aman dan bermakna secara sosial dan spiritual.

    Ia menjadi simbol dari kesederhanaan hidup yang penuh makna, tentang bagaimana sesuatu yang dianggap ‘kotor’ bisa diubah menjadi simbol kemurnian dan keaslian jika dikelola dengan niat dan tradisi yang kuat. Di tengah arus modernisasi yang kian deras, keberadaan Ampo semakin langka dan terancam punah.

    Generasi muda di Tuban mulai enggan meneruskan tradisi ini karena dianggap tidak praktis, kurang menguntungkan, atau bahkan malu dengan bahan dasarnya. Padahal, jika dikelola dengan inovatif, Ampo bisa menjadi ikon kuliner eksotis yang punya daya tarik kuat di dunia internasional, sebagaimana negara lain mulai mengadopsi konsep edible clay dalam bentuk produk kecantikan atau kesehatan.

    Maka, tantangannya kini adalah bagaimana mengenalkan Ampo sebagai warisan budaya yang unik namun tetap relevan dengan zaman. Pelestarian tidak hanya berarti mempertahankan cara membuatnya, tetapi juga merumuskan kembali narasi yang membingkai Ampo sebagai simbol dari filosofi hidup yang menghargai alam, kesederhanaan, dan kearifan lokal.

    Sebab dalam sebatang Ampo, tersembunyi cerita panjang tentang ketahanan budaya, keyakinan, dan rasa hormat terhadap bumi tempat manusia berpijak.

    Penulis: Belvana Fasya Saad

  • Cadangan devisa pada Juni 2025 capai 152,6 miliar dolar AS

    Cadangan devisa pada Juni 2025 capai 152,6 miliar dolar AS

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    BI: Cadangan devisa pada Juni 2025 capai 152,6 miliar dolar AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 07 Juli 2025 – 16:07 WIB

    Elshinta.com – Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Cadangan Devisa Indonesia pada akhir Juni 2025 mencapai 152,6 miliar dolar Amerika Serikat (AS), meningkat dibandingkan posisi pada akhir Mei 2025 sebesar 152,5 miliar dolar AS.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan bahwa kenaikan posisi cadangan devisa tersebut antara lain bersumber dari penerimaan pajak dan jasa serta penerbitan global bond pemerintah, di tengah kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai respons Bank Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi.

    “Posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2025 setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor,” kata Ramdan dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin.

    Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

    Ke depan, Bank Indonesia memandang posisi cadangan devisa memadai untuk mendukung ketahanan sektor eksternal sejalan dengan prospek ekspor yang tetap terjaga, neraca transaksi modal dan finansial yang diprakirakan tetap mencatatkan surplus, serta persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian domestik dan imbal hasil investasi yang menarik.

    “Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tutup Ramdan.

    Sumber : Antara

  • Menko Polkam Pamer 81,2 Persen Publik Puas dengan Pemerintahan Prabowo

    Menko Polkam Pamer 81,2 Persen Publik Puas dengan Pemerintahan Prabowo

    Menko Polkam Pamer 81,2 Persen Publik Puas dengan Pemerintahan Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam)
    Budi Gunawan
    mengungkapkan bahwa
    tingkat kepuasan publik
    terhadap kinerja pemerintahan Presiden
    Prabowo Subianto
    mencapai 81,2 persen berdasarkan hasil survei pada Juni 2025.
    Hal ini disampaikan Budi Gunawan saat mengikuti rapat kerja antara Badan Anggaran DPR RI bersama Menteri Koordinator (Menko) Kabinet Merah Putih di Gedung DPR RI pada Senin (7/7/2025).
    “Capaian tersebut, alhamdulillah, juga tecermin dalam persepsi publik. Berdasarkan hasil survei bulan Juni 2025, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah Presiden Prabowo Subianto ini mencapai 81,2 persen,” ujar Budi di ruang rapat.
    Menurut Budi, survei itu menunjukkan bahwa pemerintah mendapat rapor biru pada lima aspek utama.
    Tingkat kepuasan publik
    tertinggi tercatat pada aspek sosial dan budaya, yakni sebesar 95,1 persen.
    Disusul aspek keamanan nasional sebesar 83,1 persen, stabilitas politik 70,8 persen, penegakan hukum 67,8 persen, dan kinerja ekonomi makro 67,4 persen.
    “Ini memberikan sinyal kuat bahwa keamanan nasional dan stabilitas politik yang selama ini kita jaga secara kolektif mulai berbuah dengan adanya kepercayaan publik yang semakin naik,” kata dia.
    Lebih lanjut, Budi juga memaparkan berbagai capaian kinerja kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko Polkam yang dinilai berkontribusi terhadap tingginya tingkat kepuasan publik.
    Dia mencontohkan Desk Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan yang telah berhasil mengungkap 62 kasus besar dengan 891 tersangka.
    Nilai barang bukti dalam kasus-kasus tersebut mencapai Rp 11,5 triliun, sementara kerugian negara yang berhasil dicegah ditaksir sekitar Rp 1,3 triliun.
    “Barang bukti didominasi produk hasil tembakau, tekstil, narkoba elektronik, makanan dan minuman, obat-obatan, dan kosmetik,” kata Budi.
    Selain itu, Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola juga mencatat penyelamatan dana negara sebesar Rp 18,5 triliun.
    Target jangka menengah yang dicanangkan adalah peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari 37 menjadi 43 pada 2026.
    Sementara itu, di bidang pemberantasan narkoba, Budi menyebutkan telah terjadi pengungkapan kasus narkotika terbesar dalam sejarah Indonesia.
    Jumlah jiwa yang dapat diselamatkan diperkirakan mencapai 30 juta orang.
    Salah satu operasi terbesar adalah pengungkapan 2 ton sabu di Batam senilai Rp 5 triliun, serta penyitaan aset tindak pidana pencucian uang senilai Rp 126,84 triliun.
    Adapun pada sektor pemberantasan perjudian daring, Budi mengatakan telah terjadi penurunan trafik aktivitas judi online sebesar 60 persen.
    “Desk perjudian daring telah berhasil menurunkan
    traffic
    perjudian sebesar 60 persen,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri HAM Gugurkan Usulan Stafsusnya soal Kasus Perusakan Retret Sukabumi

    Menteri HAM Gugurkan Usulan Stafsusnya soal Kasus Perusakan Retret Sukabumi

    Menteri HAM Gugurkan Usulan Stafsusnya soal Kasus Perusakan Retret Sukabumi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Usulan Staf Khusus Menteri Hak Asasi Manusia (HAM),
    Thomas Harming Suwarta
    untuk menjamin kebebasan tujuh tersangka kasus perusakan rumah singgah di Sukabumi digugurkan langsung oleh bosnya,
    Menteri HAM Natalius Pigai
    .
    Peristiwa yang diduga merupakan tindakan
    intoleransi
    ini terjadi di Kampung Tangkil RT4/RW1, Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat, 27 Juli 2025 lalu.
    Warga mendatangi lokasi retret para pelajar Kristiani.
    Warga sempat mengira bahwa vila tersebut dijadikan tempat ibadah dan mereka kemudian membubarkan aktivitas serta merusak beberapa fasilitas di tempat tersebut.
    Namun, di vila tersebut ternyata sedang berlangsung kegiatan retret para pelajar. Akibatnya, tujuh orang ditetapkan sebagai tersangka dari kejadian tersebut.
    Perkembangan terbaru, jumlah tersangka sudah bukan tujuh orang lagi tapi delapan orang. Tersangka dijerat Pasal 170 KUHP tentang perusakan secara bersama-sama dan Pasal 406 KUHP tentang perusakan barang.
    Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta mengatakan, kementeriannya siap menjadi penjamin bagi tujuh tersangka kasus perusakan rumah singgah di Sukabumi, Jawa Barat.
    Thomas juga menyatakan bahwa Kemenkumham akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan secara resmi kepada pihak kepolisian.
    Pernyataan tersebut disampaikan Thomas usai menghadiri kegiatan bersama Bupati, Kapolres, dan tokoh agama di Pendopo Kabupaten Sukabumi, Kamis (3/7/2025).
    “Kami siap dari Kementerian HAM untuk memberikan jaminan agar para tujuh tersangka kami lakukan penangguhan penahanan dan ini (permintaan penangguhan penahanan) kami akan sampaikan secara resmi kepada pihak kepolisian,” kata Thomas.
    Menurut Thomas peristiwa perusakan itu terjadi berawal dari miskomunikasi di masyarakat.
    Dia menekankan pentingnya menjaga persepsi yang tepat agar tidak memicu tindakan yang kontraproduktif.
    “Jadi, saya pikir kita sama-sama tahu bahaya dari mispersepsi dan miskomunikasi ini di masyarakat,” ujarnya.
    Namun, penyataan tersebut diklarifikasi Thomas melalui keterangan tertulis pada Sabtu (5/7/2025).
    Thomas mengatakan, permohonan penangguhan tersangka kasus perusakan rumah singgah di Kabupaten Sukabumi itu baru sebatas usulan.
    Dia menyebutkan Kementerian HAM belum memiliki sikap resmi tersebut hal tersebut.
    “Ini baru sebatas usulan, saya memberikan masukan saja setelah saya dan tim melihat dan menemukan dinamika yang ada di lapangan. Sampai saat ini belum ada langkah resmi apa pun atau surat dari kementerian terkait usulan tersebut,” kata dia dilansir dari
    ANTARA
    , Sabtu (5/7/2025).
     
    Menteri HAM Natalius Pigai menolak usulan stafsusnya karena tindakan para tersangka yang bertentangan dengan hukum dan perbuatan individu yang tidak sesuai dengan Pancasila.
    Selain itu, Natalius juga menilai usulan tersebut akan mencederai perasaan korban.
    “Sebagai Menteri HAM RI saya tidak akan menindaklanjuti usulan spontanitas Thomas S Swarta Staf Khsusus Menteri HAM. Karena itu mencederai perasaan ketidakadilan bagi pihak korban. Tindakan yang bertentangan dengan hukum adalah perbuatan dari individu / personal bertentangan dengan Pancasila,” tulis Menteri HAM dalam akun pribadinya di X, dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Minggu (6/7/2025).
    Hingga saat ini, Kementerian HAM belum mengeluarkan surat atau sikap resmi terkait peristiwa tersebut karena masih menunggu laporan dari Kanwil Jawa Barat.
    “Sampai saat ini kami belum mengeluarkan surat atau sikap resmi dari Kementerian karena sedang menunggu laporan dari Kanwil Jawa Barat. Demikian untuk menjadi perhatian,” tulis Pigai.
    Stafsus Menteri HAM, Thomas, juga sudah mengatakan bahwa dari hasil pemantauan di lokasi, KemenHAM menemukan adanya tindakan intoleransi yang dilakukan oleh sekelompok warga. Tindakan itu berupa perusakan rumah yang digunakan sebagai tempat kegiatan retret.
    Selain itu, dia juga mencatat adanya potensi gangguan terhadap stabilitas sosial dan kehidupan antarumat beragama di Desa Tangkil.
    Oleh sebab itu, Thomas mengusulkan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) demi menciptakan rekonsiliasi dan perdamaian di tengah masyarakat.
    “Kami berpendapat dan mengusulkan bahwa jalan terbaik yang sebaiknya ditempuh adalah jalan rekonsiliasi dan perdamaian melalui restorative justice, yang tentu saja harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Thomas.

    Di sisi lain, Thomas menegaskan, Kementerian HAM tetap mendukung penegakan hukum terhadap pelaku.
    Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara (UUD) 1945 serta Pasal 8 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
    Pasal-pasal tersebut mengamanatkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
    “Dan yang juga tidak kalah penting adalah kehendak bersama kita sebagai bangsa yang beragam, bahwa mengelola keberagaman dan kebebasan beragama di Indonesia yang sedemikian kompleks ini tentu perlu hikmat dan kebijaksanaan,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Alasan Proyeksi Rupiah 2026 Bank Indonesia Lebih Optimistis dari Pemerintah

    Alasan Proyeksi Rupiah 2026 Bank Indonesia Lebih Optimistis dari Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia memasang proyeksi nilai tukar rupiah 2026 di rentang Rp16.000 hingga Rp16.500 per dolar AS. Angka tersebut lebih optimistis dari asumsi rupiah pemerintah di level Rp16.500 hingga Rp16.900 per dolar AS pada tahun depan.

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa berbagai faktor fundamental akan membawa nilai tukar rupiah ke arah penguatan pada 2026, mulai dari prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup baik dan terbantu oleh kinerja inflasi yang juga relatif rendah.

    Selain itu, faktor imbal hasil dari instrumen investasi portfolio di Indonesia, termasuk Surat Berharga Negara (SBN) yang cukup menarik.

    “[Faktor terakhir] Komitmen BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, baik intervensi di pasar offshore Non-Deliverable Forward dan Domestic Non-Deliverable Forward. Kami memperkirakan rata-rata [kurs] rupiah 2026 di kisaran Rp16.000 sampai 16.500 per dolar AS,” ujarnya di DPR beberapa waktu lalu.

    Dalam dokumen paparan Perry yang Bisnis terima, proyeksi nilai tukar BI lebih apresiatif ketimbang Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) 2026 karena prospek aliran modal ke emerging market lebih baik.

    Hal tersebut sejalan dengan prospek ekonomi global yang mulai membaik dan ketidakpastian pasar keuangan yang menurun pascaketidakpastian tarif Trump.

    Persepsi investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia pun tetap baik, termasuk current account deficit (CAD) yang tetap dalam level sehat.

    Sementara tabungan bank sentral untuk melakukan intervensi yang terkumpul dalam cadangan devisa pun cukup banyak. Di mana posisi cadangan devisa saat ini senilai US$152,5 miliar.

    Melihat kinerja rupiah pun mulai menguat. Di mana sejak April saat diumumkan kebijakan tarif, rupiah pernah mencapai 16.865 per dolar AS. Pada pekan pertama Juli, rupiah sudah berada di level Rp16.185 per dolar AS.

    Pandangan Pemerintah soal Prospek Rupiah

    Adapun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memandang proyeksi Rp16.500 hingga Rp16.900 per dolar AS dari pemerintah karena dipengaruhi arus modal asing yang cenderung keluar akibat kenaikan yield US Treasury. 

    Belum lagi ditambah dengan potensi tingkat suku bunga AS atau Fed Fund Rate (FFR) tidak menurun sebagaimana perkiraan sebelumnya. 

    Sri Mulyani pun turut melihat masih terjadinya risiko peningkatan CAD di 2026 dan investasi langsung atau foreign direct investment (FDI) cenderung stabil/flat. 

    Meski demikian terdapat beberapa hal yang akan mempengaruhi kinerja rupiah dan menahan pelemahan rupiah lebih dalam.  

    “Inflasi yang terkendali dan perbaikan kinerja ekspor dapat mencegah depresiasi lebih lanjut,” ujarnya. 

    Di samping itu, Sri Mulyani mewaspadai faktor yang mempengaruhi pergerakan rupiah, seperti dampak perkiraan penurunan FFR terhadap yield, perkembangan negosiasi kebijakan tarif Trump, perkembangan risiko geopolitik, serta windfall atas trade diversion yang akan menguntungkan Indonesia, terutama dari ekspor logam dan alas kaki. 

    Di tengah kondisi terkini, Mata uang rupiah diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah pada rentang Rp16.140-Rp16.190 pada perdagangan besok, Senin (7/7/2025).

    Mengutip data Bloomberg, rupiah ditutup menguat 10 poin atau 0,06% ke Rp16.185 per dolar AS pada perdagangan Jumat (4/7/2025). Sementara itu, indeks dolar AS terpantau melemah 0,19% ke 96,99.

  • Mobil Murah Tak Kunjung Datang, Konsumen Kabur

    Mobil Murah Tak Kunjung Datang, Konsumen Kabur

    Jakarta –

    Tesla makin keteteran di pasar mobil listrik global. Di saat persaingan makin sengit dan minat konsumen mulai goyah, merek mobil listrik asal Amerika Serikat ini justru belum menepati janjinya untuk menghadirkan kendaraan dengan harga terjangkau.

    Dikutip dari Forbes, lesunya penjualan Tesla terjadi hampir di seluruh pasar utama. Di Eropa, Tesla mencatat penurunan selama lima bulan berturut-turut.

    Data menyebutkan, penjualan Tesla di Amerika Serikat yang notabene pasar domestik sekaligus basis produksi utama mereka terus melemah. Bahkan di China yang selama ini jadi pasar kunci, penjualan Tesla turun hingga 15% di bulan lalu.

    Sepanjang kuartal II 2025, Tesla hanya mampu mengirimkan 384.122 unit kendaraan listrik ke pasar global. Angka itu turun 14% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dan jadi penurunan kuartal ketiga berturut-turut.

    Tesla Model Y Foto: (Rangga Rahadiansyah/detikOto)

    Salah satu penyebab utama adalah absennya model entry-level yang sebelumnya dijanjikan Elon Musk. Model Y versi murah yang sempat digadang-gadang meluncur tahun ini, justru ditunda.

    Tak hanya itu, babak belur Tesla di pasar Otomotif ini terjadi karena berkurangnya minat beli masyarakat Amerika Serikat akan mobil listrik.

    Dari studi yang dilakukan oleh AAA (American Automobile Association) pada Juni 2025 minat beli masyarakat Amerika Serikat akan mobil listrik kian menurun. Disebutkan bahwa hanya 16% orang dewasa di Amerika Serikat yang menyatakan ingin membeli EV. Padahal pada 2022, angkanya masih di 25%.

    Reputasi pribadi Elon Musk yang belakangan dekat dengan Presiden AS Donald Trump juga mempengaruhi persepsi konsumen. Business Insider mencatat, banyak konsumen mulai berpaling dari Tesla karena citra politik Musk yang dianggap kontroversial.

    Di sisi lain, persaingan dari merek mobil listrik China semakin tajam. Tesla juga disebut salah strategi untuk menghadapi perang di skena otomotif global. Diketahui bahwa merek lain mulai mengalihkan fokus ke kendaraan hybrid sebagai alternatif, Tesla justru makin fokus ke teknologi futuristik seperti robotaxi dan AI. Padahal, bisnis utamanya saat ini masih bergantung pada penjualan mobil listrik dan baterai.

    Solusi Elon Musk: Pecat Orang Kepercayaannya

    Di tengah situasi sulit ini, CEO Tesla Elon Musk mengambil keputusan drastis. Ia memecat Omead Afshar, Kepala Operasional untuk wilayah Amerika Utara dan Eropa.

    Padahal, Afshar dikenal sebagai salah satu orang kepercayaan Musk. Ia bergabung sejak 2017 sebagai insinyur, lalu naik menjadi Wakil Presiden yang membawahi operasional di dua pasar terbesar Tesla.

    Pemecatan dilakukan menjelang tutup kuartal II 2025, dan diyakini sebagai langkah Musk untuk merespons tekanan yang kian besar dari investor dan publik.
    “Afshar selama ini dikenal sebagai tangan kanan Musk. Bahkan dia yang memimpin perayaan peluncuran robotaxi Tesla di Austin bulan lalu,” tulis Forbes.

    (mhg/din)

  • Putusan MK soal Pemilu, Begini Kekhawatiran Yusril Ihza Mahendra

    Putusan MK soal Pemilu, Begini Kekhawatiran Yusril Ihza Mahendra

    Menurut Yusril, pemerintah harus satu pandangan, sehingga para menteri dan lembaga terkait harus menyamakan persepsi. “Semuanya nanti lalu dilaporkan ke Presiden,” ucapnya.

    Yusril mengatakan masyarakat baru satu kali mengikuti pemilu serentak, yang juga diputuskan MK. Namun, kali ini dengan putusan MK pula, rakyat harus mengikuti pemilu terpisah antara pusat dan daerah dengan jeda dua tahun sampai dengan dua tahun dan enam bulan.

    Di sisi lain, dia menyebut bagi partai politik (parpol) hal itu juga tidak mudah, terutama dalam menyeleksi kader untuk pemilihan legislatif (pileg) pusat dan pileg daerah, yang tentu akan memakan biaya besar dan menyita waktu untuk persiapan kedua jenis pemilu itu.

    Walakin, Yusril menegaskan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat (binding), sehingga Pemerintah dan DPR harus melaksanakannya. “Mulai memperbaharui UU Pemilu dan peraturan pelaksananya sampai penyediaan anggaran dan pelaksanaan pemilunya sendiri,” kata Menko Yusril.

    Adapun MK, dalam salah satu pertimbangan hukumnya, menyatakan bahwa penyelenggaraan yang berdekatan antara pemilu nasional dan daerah/lokal menjadikan parpol mudah terjebak dalam pragmatisme.

    Hakim Konstitusi Arief Hidayat saat sidang pengucapan Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (26/6), mengatakan kecenderungan itu terjadi karena parpol tidak memiliki cukup waktu untuk menyiapkan kadernya berlaga pada setiap jenjang pemilu.

    Dalam hal tersebut, parpol dalam waktu instan dinilai harus menyiapkan ribuan kader untuk dapat bersaing dan berkompetisi pada semua jenjang pemilihan, mulai dari pemilu anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota hingga pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota pada waktu yang berdekatan.