Xcloud.id

Organisasi: PERSEPSI

  • Adu Kuat Ekonomi Thailand Vs Kamboja di Tengah Kecamuk Perang

    Adu Kuat Ekonomi Thailand Vs Kamboja di Tengah Kecamuk Perang

    Jakarta –

    Perang Thailand dan Kamboja berkecamuk. Konflik yang terjadi ini tidak hanya adu kuat senjata, tetapi kekuatan ekonomi yang juga diuji antara kedua negara.

    Pergerakan ekonomi Thailand dan Kamboja sama-sama dari sektor pariwisata, masing-masing berkontribusi sekitar 12% dan 9% terhadap produk domestik bruto negara tersebut.

    Dalam setahun, Thailand menerima lebih dari 35 juta wisatawan pada tahun 2024, sementara Kamboja menerima 6,7 juta wisatawan.

    “Thailand, di mana pariwisata mendukung sebagian besar tenaga kerja, masih sangat rentan terhadap persepsi ketidakstabilan,” ujar peneliti asosiasi di Observer Research Foundation, Sreeparna Banerjee, dikutip dari CNBC, Jumat (25/7/2025).

    Banerjee menilai peperangan yang terjadi Thailand dan Kamboja akan menurunkan sektor pariwisata. Namun, Thailand dinilai masih lebih kuat dibandingkan Kamboja, terutama pemasukan dari pariwisata.

    “Tidak seperti Thailand, Kamboja memiliki lebih sedikit perangkat kebijakan seperti badan promosi pariwisata, cadangan fiskal berskala besar, atau jaring pengaman sosial yang kuat untuk meredam dampaknya,” tambahnya.

    Para analis mengakui bahwa posisi Kamboja lebih lemah. Peneliti senior untuk Asia Tenggara dan Asia Selatan di Council on Foreign Relations Joshua Kurlantzick, mengataka sebagian besar pariwisata memang terkonsentrasi di wilayah seperti Bangkok dan Chiang Mai.

    Menurut situs perjalanan The Vacationer, Bangkok dan Phuket adalah dua kawasan di Thailand yang menerima pendapatan wisata terbanyak pada tahun 2024. Bangkok berjarak sekitar 260 kilometer dari perbatasan, dan Phuket bahkan lebih jauh lagi.

    (ada/hns)

  • Sempat Tutup, Starlink Buka Lagi Pendaftaran Pelanggan Baru di RI

    Sempat Tutup, Starlink Buka Lagi Pendaftaran Pelanggan Baru di RI

    Jakarta –

    Starlink telah membuka pendaftaran bagi pelanggan baru lagi di Indonesia. Ini dilakukan setelah lebih dari seminggu lalu perusahaan menutup pendaftaran baru.
    Pengumuman dikirim melalui e-mail promosi perusahaan. Dalam email, tertulis ‘Sekarang Menerima Pesanan & Aktivasi Baru’ dan juga keterangan layanan Starlink telah dibuka kembali untuk pelanggan baru.

    “Starlink sekarang dibuka kembali untuk pelanggan baru di Indonesia,” tulis email tersebut seperti yang dilihat CNBC Indonesia.

    Dalam email pengumuman tersebut juga terdapat tombol Pesan Sekarang. Saat diklik, tombol itu akan membawa pengguna menuju laman pemesanan Starlink. Di sana ditawarkan paket seperti sebelumnya, yakni Residensial yang dibanderol mulai dari Rp 479 ribu dan Jelajah senilai Rp 1.639.000.

    Anda tinggal memilih salah satu paket dan klik tombol Pesan Sekarang untuk memesan layanan. Ada pula tombol Pelajari Selengkapnya untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait masing-masing paket.

    Sebelumnya, Starlink mengumumkan menutup pendaftaran pelanggan baru dengan alasan kapasitasnya sudah terjual habis. “Layanan Starlink saat ini tidak tersedia untuk pelanggan baru di wilayah Anda karena kapasitas yang terjual habis di seluruh Indonesia,” kata Starlink.

    Bukan hanya menutup pendaftaran, saat itu aktivasi kit baru untuk pelanggan yang membeli lewat retail atau penjual pihak ketiga juga dihentikan.

    Kala itu, Starlink tak memberikan informasi kapan layanannya akan tersedia lagi. Hanya disebutkan tengah melakukan kerja sama dengan pihak lokal untuk membuka layanan secepat mungkin.

    Starlink yang merupakan penyedia layanan internet berbasis satelit orbit rendah (low earth orbit/LEO) pertama kali resmi tersedia untuk pelanggan bisnis dengan menggandeng Telkomsat, anak perusahaan Telkom, sebagai backhaul pada Juni 2022.

    Kemudian, Elon Musk memperluas cakupan bisnis Starlink dengan menyasar segmen konsumen pada Mei 2024. Bahkan, Musk turut hadir dalam peresmian tersebut menandakan layanan ritel Starlink tersedia untuk masyarakat umum di Indonesia.

    Namun, kehadiran Starlink di Indonesia turut mendapat sorotan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang telah mengkaji masuknya penyedia jasa internet Low Earth Orbit (LEO) dari berbagai aspek seperti kebijakan Pemerintah, persepsi konsumen, kesiapan infrastruktur atau teknologi, dan konsentrasi pasar jasa internet.

    (fyk/fay)

  • Kemendagri gandeng KAS Jerman bekali ASN dengan nilai-nilai antikorupsi

    Kemendagri gandeng KAS Jerman bekali ASN dengan nilai-nilai antikorupsi

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Jerman menggelar lokakarya untuk membekali aparatur sipil negara dengan nilai-nilai antikorupsi.

    “Korupsi bukan hanya persoalan moral, tetapi juga sistem dan keteladanan. Upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya dengan regulasi. Kita harus memulainya dari pendidikan, pelatihan, dan pembentukan kesadaran. ASN memegang tiga peran vital, sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, dan perekat bangsa,” kata Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Lokakarya bertajuk “Workshop Pembekalan Nilai-Nilai Antikorupsi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)” tersebut difokuskan pada pembekalan nilai-nilai antikorupsi berbasis pemahaman, empati, serta penguatan karakter ASN yang profesional dan berintegritas.

    Lokakarya tersebut diikuti 25 peserta terpilih dari berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah.

    Dalam sambutannya, Sugeng menekankan pentingnya pendidikan antikorupsi yang tidak hanya menyasar aspek kognitif, tetapi juga membangun empati dan integritas personal dalam diri ASN.

    Sugeng juga membahas soal Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang berada di angka 37, menempatkan Indonesia masih dalam posisi menengah di antara negara-negara ASEAN.

    Menurutnya, hal ini menjadi refleksi bahwa upaya pemberantasan korupsi harus terus ditingkatkan melalui pendekatan struktural dan kultural.

    Ia menggarisbawahi bahwa diklat seperti ini merupakan bagian dari solusi sistemik, mulai dari pendidikan, pengawasan independen, pemberlakuan sanksi dan kode etik, hingga ekspos layanan melalui maklumat dan standar operasional prosedur (SOP).

    Sementara itu, perwakilan KAS Jerman selaku Liaison Manager Ari Dharma Strauss menyampaikan harapan agar lokakarya ini menjadi ruang pembelajaran yang bermakna bagi para peserta.

    Ia berharap lokakarya ini bisa menjadi ruang belajar sekaligus refleksi mendalam bagi para ASN.

    “Semoga selamat mengikuti workshop ini sebagai sumber inspirasi pengetahuan dan dorongan moral untuk bersama-sama melawan korupsi,” ucapnya.

    Kegiatan ini merupakan bentuk konkret kolaborasi antara BPSDM Kemendagri dan KAS Jerman yang telah terjalin lebih dari satu dekade.

    Selama tiga hari pelaksanaan, peserta akan mengikuti berbagai sesi materi, diskusi kelompok, dan studi kasus yang bertujuan menumbuhkan kesadaran kritis dan komitmen kolektif dalam menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jangan Salah Paham soal Kerja Cerdas & Kerja Keras

    Jangan Salah Paham soal Kerja Cerdas & Kerja Keras

    Jakarta –

    Dunia kerja bukan soal siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang paling tahan di tengah jalan. Pesan ini disampaikan Direktur Manajemen Risiko PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), Arief Kurnia Risdianto, di hadapan ratusan anak muda dalam konferensi tahunan Young On Top National Conference (YOTNC) 2025 yang digelar di Jakarta.

    Arief membagikan kisahnya meniti karier dari nol di perusahaan BUMN hingga kini menduduki posisi direktur. Menurutnya, tidak ada kesuksesan instan di dunia kerja, apalagi untuk generasi muda yang masih membangun pondasi karier.

    “Saya mulai berkarier di BUMN sejak 2003. Meskipun sekarang menjabat sebagai direktur, posisi ini saya capai setelah 15 tahun perjalanan dan pembelajaran di Pertamina,” ujarnya dalam sesi talkshow YOTNC ke-15 di Balai Kartini.

    Arief juga menggarisbawahi pentingnya endurance dan resiliensi dalam dunia kerja yang semakin dinamis dan kompetitif.

    “Karier itu bukan lari sprint, tapi maraton. Kita harus bisa mengatur energi, semangat, dan passion agar tetap menyala sepanjang perjalanan karier,” tambahnya.

    Satu pesan lain yang ditekankan Arief adalah soal persepsi kerja cerdas versus kerja keras. Menurutnya, kerja cerdas justru hanya bisa dilakukan setelah seseorang melewati fase kerja keras terlebih dahulu.

    “Kerja cerdas hanya bisa dilakukan setelah seseorang melewati fase kerja keras dan membangun kompetensi yang mumpuni,” tegasnya.

    Arief hadir di panggung YOTNC sebagai perwakilan dari PGN dalam rangkaian program PGN Muda Maju, yang merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) mereka.

    Program PGN Muda Maju sendiri telah berlangsung sejak 11 Juni 2025, berisi pelatihan daring yang membekali mahasiswa dari seluruh Indonesia dengan keterampilan penting seputar manajemen karier, pengembangan karakter, kesehatan mental, hingga strategi menghadapi transformasi digital dan dunia kerja masa depan.

    Dalam acara puncak YOTNC ini pula, PGN menyerahkan secara simbolis beasiswa PGN Muda Maju kepada 20 dari total 40 mahasiswa berprestasi terpilih. Beasiswa ini merupakan bentuk dukungan nyata PGN dalam menyiapkan generasi muda Indonesia yang tangguh, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan global.

    “PGN Muda Maju adalah bentuk nyata komitmen kami dalam mendukung generasi muda Indonesia agar siap bersaing di dunia profesional. Kami ingin membantu mahasiswa membentuk mindset dan karakter yang kuat untuk bisa sukses, bukan hanya di kampus, tapi juga di dunia kerja dan masyarakat,” ujar Sekretaris Perusahaan PGN, Fajriyah Usman.

    Melalui kolaborasi dengan komunitas Young On Top, PGN berharap program ini bisa menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan industri, sekaligus menyulut semangat kepemimpinan dan kontribusi positif di kalangan generasi muda Indonesia.

    (igo/fdl)

  • Cara Nyicil Bayar Pajak Kendaraan

    Cara Nyicil Bayar Pajak Kendaraan

    Jakarta –

    Bayar pajak kendaraan bisa dicicil. Berikut ini cara nyicil bayar pajak kendaraan.

    Pajak kendaraan harus dibayar setiap tahun. Namun masih ada pemilik kendaraan yang tak membayar pajak tahunan. Ada yang lupa, namun tidak sedikit juga mengeluhkan biaya yang tinggi. Supaya lebih ringan, bayar pajak kendaraan tahunan itu bisa dicicil. Khususnya di wilayah Jawa Barat, Tim Pembina Samsat Provinsi Jawa Barat bersama dengan Bank BJB sebagai bank persepsi Provinsi Jabar menghadirkan layanan T-Samsat atau Tabungan Samsat.

    Syarat Nyicil Pajak Kendaraan

    Untuk bisa nyicil bayar pajak kendaraan, berikut persyaratannya:

    – Memiliki rekening tabungan dan kartu ATM Bank BJB
    – Memiliki fasilitas bjb DIGI untuk kemudahan transaksi digital
    – Tidak memiliki tunggakan pajak kendaraan pada tahun sebelumnya

    Cara Nyicil Bayar Pajak Kendaraan

    Kalau sudah, kamu tinggal melakukan pendaftaran tabungan pajak kendaraan. Caranya sebagai berikut:

    1. Login aplikasi bjb DIGI
    2. Pada menu Administrasi, pilih registrasi T-Samsat
    3. Pilih jenis registrasi dan jenis kendaraan
    4. Isi nomor polisi kendaraan
    5. Kamu akan menerima bukti registrasi bjb t-Samsat dari bjb Mobile pada Inbox

    Satu minggu sebelum jatuh tempo, Bank BJB akan melakukan pembayaran PKB kamu secara otomatis dengan sistem debet rekening.

    Ada Pemutihan Pajak Kendaraan di Jawa Barat

    Nah itu tadi cara bayar pajak kendaraan dengan cara dicicil supaya nggak nunggak di kemudian hari. Kalaupun sekarang masih nunggak, ada baiknya kamu mengikuti program pemutihan pajak kendaraan yang masih berlangsung hingga 30 September 2025.

    Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperpanjang masa program pengampunan pajak kendaraan bermotor hingga 30 September 2025, menyusul masih panjangnya antrean masyarakat yang ingin menyelesaikan tunggakan pajaknya.

    Di periode pemutihan ini, ada juga kebijakan baru terkait iuran Jasa Raharja yang selama ini menjadi bagian dari pembayaran pajak kendaraan bermotor. Jika sebelumnya seluruh tunggakan iuran harus dilunasi sesuai lamanya menunggak, kini masyarakat hanya dibebankan untuk membayar dua tahun terakhir, yakni tahun sebelumnya dan tahun berjalan.

    (dry/rgr)

  • Menkeu di G20: Perlu arsitektur keuangan global yang inklusif

    Menkeu di G20: Perlu arsitektur keuangan global yang inklusif

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekankan perlunya arsitektur keuangan global yang inklusif saat menghadiri Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (FMCBG) G20 di Afrika Selatan.

    Sri Mulyani, dikutip melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu, menjelaskan bahwa arsitektur keuangan global harus mencakup seluruh spektrum perekonomian baik negara berpenghasilan rendah, negara berkembang, maupun negara maju.

    Saat ini, Bank Pembangunan Multilateral (MDBs) tengah mengimplementasikan Peta Jalan MDB G20 serta rekomendasi-rekomendasi dari Laporan CAF (Capital Adequacy Framework).

    Munculnya teknologi keuangan, mulai dari aset kripto hingga mata uang digital, menawarkan potensi besar dalam hal kecepatan dan efisiensi. Namun, perkembangan ini juga membawa risiko-risiko baru yang tidak dapat diabaikan.

    Oleh karena itu, menurut Sri Mulyani, situasi ini menuntut negara-negara G20 untuk meninjau kembali fondasi dari arsitektur keuangan internasional guna memastikan bahwa sistem tersebut tetap stabil, inklusif, dan relevan dalam menghadapi dunia yang terus berkembang dengan cepat.

    Adapun selama pertemuan yang berlangsung pada 17-18 Juli 2025, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral membahas berbagai isu yang menjadi prioritas negara G20 dan perlu mendapatkan perhatian bersama untuk menghadapi tantangan global saat ini.

    Selain arsitektur keuangan internasional, isu-isu yang diangkat dalam pertemuan tersebut utamanya yakni ekonomi global, keuangan berkelanjutan, infrastruktur, sektor keuangan, pajak internasional, dan kesehatan global.

    Terkait ekonomi global dan tantangan terkini, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral menyoroti ketidakpastian ekonomi global akibat konflik bersenjata, tensi geopolitik, fragmentasi perdagangan, utang publik tinggi, dan kejadian iklim ekstrem.

    Hubungan ekonomi global sering dipersepsikan sebagai permainan zero-sum, di mana keuntungan yang diperoleh oleh satu pihak terjadi dengan mengorbankan pihak lain. Persepsi semacam ini harus segera ditanggapi secara serius.

    “Perdagangan dan investasi seharusnya berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai kemajuan bersama, yakni menciptakan nilai tambah yang dapat dirasakan oleh seluruh pihak yang terlibat,” ujar Menkeu.

    Selain itu Menkeu juga menyampaikan bahwa pertumbuhan yang tangguh dimulai dari dalam negeri, terutama di tengah ekonomi dan lingkungan global yang menciptakan lebih banyak risiko.

    Indonesia mengatasi ketidakseimbangan dengan menggunakan instrumen fiskal secara hati-hati dan terukur, bersifat countercyclical, sebagai peredam guncangan, dan mendorong reformasi struktural.

    “Kami bekerja sama dengan otoritas moneter untuk menciptakan kepercayaan dan stabilitas. Inflasi 1,6 persen, defisit fiskal 2,5 persen,” jelas Menkeu.

    Dalam isu terkait perpajakan internasional, Menkeu menyampaikan bahwa arsitektur perpajakan internasional yang adil, efektif, dan stabil bukan hanya soal pemerataan global melainkan prasyarat bagi ketahanan dan pembangunan berkelanjutan.

    Terkait keuangan berkelanjutan, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral menekankan perlunya koordinasi global dalam arsitektur keuangan berkelanjutan, mendorong interoperabilitas dan efisiensi pembiayaan iklim, termasuk penguatan aksi adaptasi, ketahanan, dan rencana transisi menuju pembangunan rendah karbon.

    Pada isu terkait infrastruktur, para anggota G20 menyatakan bahwa peningkatan investasi infrastruktur yang berkualitas sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang lebih cepat dan berkelanjutan.

    Sementara dalam sesi mengenai isu sektor keuangan dan inklusi keuangan, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral menegaskan kembali komitmen untuk mengatasi kerentanan dan mendorong sistem keuangan yang terbuka, tangguh, dan stabil yang mendukung pertumbuhan ekonomi, dan didasarkan pada implementasi yang konsisten, menyeluruh, dan tepat waktu dari semua reformasi dan standar internasional yang disepakati, termasuk Basel III.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengembangan Tanjung Aan Mandalika untuk Peningkatan Jumlah Wisatawan

    Pengembangan Tanjung Aan Mandalika untuk Peningkatan Jumlah Wisatawan

    JAKARTA – Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) menyatakan penataan dan pembangunan di kawasan Tanjung Aan zona timur Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di daerah setempat.

    “Proses pengosongan dan penataan kawasan Tanjung Aan sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas destinasi pariwisata, bukan sebagai bentuk disrupsi terhadap arus kunjungan wisatawan,” kata Direktur Operasi ITDC Troy Warokka di Lombok Tengah, dikutip Antara, Sabtu, 19 Juli .

    Ia mengatakan aktivitas ini merupakan implementasi dari pendekatan destination management yang menekankan pentingnya ketertiban tata ruang, peningkatan estetika landskap dan penguatan daya dukung destinasi guna menciptakan pengalaman wisata yang aman, nyaman, dan berkelas.

    Dengan demikian, alih-alih berdampak negatif, kegiatan penataan kawasan ini justru merupakan bentuk investasi sosial dan spasial jangka panjang yang mendukung pertumbuhan pariwisata berkualitas.

    “Pengembangan ini untuk memperkuat persepsi wisatawan terhadap kawasan The Mandalika sebagai destinasi premium,” katanya

    “Penataan destinasi itu juga membuka peluang baru bagi masyarakat lokal dalam sistem tata kelola yang lebih berkeadilan,” katanya.

    Ia mengatakan ITDC menerapkan strategi pengelolaan kawasan KEK Mandalika, yang secara sistematis dirancang untuk memastikan masyarakat lokal tidak hanya menjadi penerima manfaat pasif, melainkan turut berperan aktif dalam proses pembangunan.

    Program seperti InJourney Hospitality House dan kolaborasi pelatihan dengan Poltekpar Lombok melalui edukarsa menjadi instrumen penguatan kapasitas sumber daya manusia lokal di bidang perhotelan, layanan wisata, dan kewirausahaan.

    “Di bidang ekonomi alternatif, ITDC bersama Universitas Mataram menjalankan Integrated Farming System yang tidak hanya mendorong ketahanan pangan lokal, tetapi juga membuka jalur baru bagi diversifikasi pendapatan masyarakat di desa penyangga,” katanya.

    Pada sektor pendidikan anak, Mandalika Child Learning Center berperan sebagai wahana literasi dan pembinaan karakter di kawasan.

    Di samping itu, penyediaan ruang usaha legal di amenity core atau fasilitas inti bagi UMKM serta pelibatan masyarakat dalam event internasional merupakan bagian dari kebijakan tata kelola ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

    “Kami tidak hanya mengembangkan kawasan secara fisik, tetapi juga membangun struktur sosial dan ekonomi lokal melalui kerangka pembangunan partisipatif yang berbasis pemberdayaan,” katanya.

    ITDC mencatat jumlah wisatawan berkunjung ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika mencapai 1.241.742 orang selama tahun 2024.

    Kunjungan wisatawan di Mandalika ini meningkat 51,4 persen bila dibandingkan 2023 yang mencapai 827.047 orang.

  • Kemendagri minta BUMD jadi pilar PAD dan layanan publik berkualitas

    Kemendagri minta BUMD jadi pilar PAD dan layanan publik berkualitas

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mendorong BUMD untuk menjadi pilar utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penyedia layanan publik berkualitas.

    “Untuk itu penting menyamakan persepsi bagaimana mengelola BUMD secara profesional, transparan dan akuntabel sehingga mampu memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah,” kata Yusharto dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Yusharto menekankan, BUMD tidak boleh dipandang hanya sebagai entitas bisnis yang berorientasi pada keuntungan semata. Lebih dari itu, BUMD memiliki tanggung jawab besar sebagai agen pembangunan daerah yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan menyediakan layanan publik yang lebih baik.

    Tidak hanya itu, Yusharto mengatakan, penguatan BUMD sangat penting untuk mendorong kemandirian fiskal daerah.

    Kendati demikian, dalam praktiknya, banyak BUMD yang potensinya belum tergali optimal akibat lemahnya tata kelola, rendahnya inovasi, serta perbedaan persepsi dalam memahami fungsi dan filosofi pendiriannya.

    Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Utama DPD RI Reydonnyzar Moenek dalam paparannya mengajak seluruh peserta untuk melakukan refleksi kritis terhadap kondisi aktual BUMD. Hal ini baik dari sisi regulasi maupun praktik lapangan.

    Dia mengatakan, BUMD menghadapi berbagai dinamika yang perlu segera disikapi. Menurutnya, masih ada kesenjangan pemahaman yang cukup mendasar terkait apa itu BUMD dan bagaimana seharusnya dikelola.

    “Ada persepsi, ada pemahaman (terkait BUMD), benarkah kita punya persepsi pemahaman apa itu BUMD?” ujarnya.

    Ia menekankan pentingnya memahami dinamika pengelolaan BUMD secara lebih mendalam dengan pendekatan verstehen yaitu cara untuk memahami fenomena secara menyeluruh, termasuk dari aspek filosofis dan regulatif. Menurutnya, banyak pihak yang mampu menjalankan regulasi, tetapi tidak memahami esensi filosofis pendirian BUMD, yaitu demi kesejahteraan masyarakat.

    Salah satu dinamika yang kerap mencuat adalah dalam hal penunjukan unsur pimpinan, seperti komisaris, yang dinilai masih perlu lebih mengedepankan prinsip profesionalisme dan akuntabilitas. Dalam hal ini, Reydonnyzar menegaskan pentingnya menjunjung asas netralitas serta menjauhkan potensi konflik kepentingan.

    “Misalnya ada yang mengangkat komisaris yang masih memiliki kekerabatan, saya menyusun Permendagri bahwa ada aturan dilarang ada ikatan semenda,” tegasnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ITDC: Pengembangan Tanjung Aan Mandalika untuk peningkatan wisatawan

    ITDC: Pengembangan Tanjung Aan Mandalika untuk peningkatan wisatawan

    Lombok Tengah (ANTARA) – Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) menyatakan penataan dan pembangunan di kawasan Tanjung Aan zona timur Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di daerah setempat.

    “Proses pengosongan dan penataan kawasan Tanjung Aan sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas destinasi pariwisata, bukan sebagai bentuk disrupsi terhadap arus kunjungan wisatawan,” kata Direktur Operasi ITDC Troy Warokka di Lombok Tengah, Sabtu.

    Ia mengatakan aktivitas ini merupakan implementasi dari pendekatan destination management yang menekankan pentingnya ketertiban tata ruang, peningkatan estetika landskap dan penguatan daya dukung destinasi guna menciptakan pengalaman wisata yang aman, nyaman, dan berkelas.

    Dengan demikian, alih-alih berdampak negatif, kegiatan penataan kawasan ini justru merupakan bentuk investasi sosial dan spasial jangka panjang yang mendukung pertumbuhan pariwisata berkualitas.

    “Pengembangan ini untuk memperkuat persepsi wisatawan terhadap kawasan The Mandalika sebagai destinasi premium,” katanya

    “Penataan destinasi itu juga membuka peluang baru bagi masyarakat lokal dalam sistem tata kelola yang lebih berkeadilan,” katanya.

    Ia mengatakan ITDC menerapkan strategi pengelolaan kawasan KEK Mandalika, yang secara sistematis dirancang untuk memastikan masyarakat lokal tidak hanya menjadi penerima manfaat pasif, melainkan turut berperan aktif dalam proses pembangunan.

    Program seperti InJourney Hospitality House dan kolaborasi pelatihan dengan Poltekpar Lombok melalui edukarsa menjadi instrumen penguatan kapasitas sumber daya manusia lokal di bidang perhotelan, layanan wisata, dan kewirausahaan.

    “Di bidang ekonomi alternatif, ITDC bersama Universitas Mataram menjalankan Integrated Farming System yang tidak hanya mendorong ketahanan pangan lokal, tetapi juga membuka jalur baru bagi diversifikasi pendapatan masyarakat di desa penyangga,” katanya.

    Pada sektor pendidikan anak, Mandalika Child Learning Center berperan sebagai wahana literasi dan pembinaan karakter di kawasan.

    Di samping itu, penyediaan ruang usaha legal di amenity core atau fasilitas inti bagi UMKM serta pelibatan masyarakat dalam event internasional merupakan bagian dari kebijakan tata kelola ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

    “Kami tidak hanya mengembangkan kawasan secara fisik, tetapi juga membangun struktur sosial dan ekonomi lokal melalui kerangka pembangunan partisipatif yang berbasis pemberdayaan,” katanya.

    ITDC mencatat jumlah wisatawan berkunjung ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika mencapai 1.241.742 orang selama tahun 2024.

    Kunjungan wisatawan di Mandalika ini meningkat 51,4 persen bila dibandingkan 2023 yang mencapai 827.047 orang.

    Pewarta: Akhyar Rosidi
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mediasi Buntu, Yayasan MBN Siap Hadapi Dugaan Penggelapan Dana MBG Kalibata di Pengadilan Megapolitan 18 Juli 2025

    Mediasi Buntu, Yayasan MBN Siap Hadapi Dugaan Penggelapan Dana MBG Kalibata di Pengadilan Megapolitan 18 Juli 2025

    Mediasi Buntu, Yayasan MBN Siap Hadapi Dugaan Penggelapan Dana MBG Kalibata di Pengadilan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Tim kuasa hukum
    Yayasan Media Berkat Nusantara
    (MBN), selaku terlapor, menyatakan kesiapannya jika perkara dugaan
    penggelapan dana
    operasional MBG Kalibata harus dibawa ke meja hijau.
    Pernyataan tersebut disampaikan menyusul ketidakhadiran
    Ira Mesra
    , pihak pelapor, dalam dua agenda mediasi yang telah dijadwalkan di Polres Metro
    Jakarta
    Selatan.
    Kuasa hukum MBN menilai, apabila pelapor terus absen dari undangan mediasi, maka perkara ini berpotensi semakin berkembang.
    “Kalau kami sih silakan kalau mau dibawa ke pengadilan, karena kalau bertahan di sini kayaknya enggak bakal (bergerak),” ujar kuasa hukum MBN, Nico Hermawan, usai mediasi kedua, Jumat (18/7/2025).
    Meski demikian, MBN menyatakan masih membuka ruang untuk menyelesaikan perkara ini secara damai melalui jalur mediasi, guna meluruskan perbedaan persepsi yang ada.
    Adapun mediasi kedua pada hari ini menunjukkan sedikit perkembangan, karena dihadiri oleh kuasa hukum Ira Mesra, Danna Harly.
    Menurut Nico, dalam mediasi tersebut pihak pelapor menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya permintaan pembayaran sebesar Rp 975 juta dan ganti rugi.
    Pihak pelapor juga menginformasikan bahwa dapur MBG yang memproduksi makanan bergizi gratis telah dibongkar.
    “Pada intinya sebenarnya permintaannya sama aja, yaitu minta Rp 975 juta-nya dibayarkan semua dulu. Terus minta ada bentuk ganti kerugian mungkin, karena informasinya tadi justru dapurnya sudah dibongkar,” jelas Nico.
    Namun, jika pembongkaran dapur dimasukkan dalam daftar ganti rugi, pihak MBN menyatakan keberatan dan tidak serta-merta bisa menerima hal tersebut.
    Sebelumnya, Ira tidak menghadiri mediasi pertama pada Rabu (11/6/2025) karena alasan mengikuti rapat yang tidak bisa ditinggalkan. Sementara kuasa hukumnya, Danna Harly, memilih
    walk out
    dari forum tersebut.
    Adapun kasus ini berawal dari laporan polisi yang dibuat oleh Ira Mesra terhadap
    Yayasan MBN
    terkait dugaan penggelapan dana operasional dapur MBG di Kalibata, Jakarta Selatan, dengan total nilai hampir Rp 1 miliar.
    Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya.
    Danna Harly, kuasa hukum Ira, menyebut kliennya telah memasak lebih dari 65.000 porsi makanan dalam program tersebut, namun belum menerima pembayaran sama sekali.
    Di sisi lain, pihak MBN membantah tuduhan penggelapan. Mereka menjelaskan bahwa sistem kerja sama menggunakan skema
    reimbursement
    , di mana mitra dapur wajib menyerahkan data rinci pengeluaran dalam pelaksanaan program.
    Namun, menurut MBN, pihak mitra dapur belum dapat memenuhi persyaratan administratif tersebut hingga saat ini.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.