Xcloud.id

Organisasi: PERSEPSI

  • Bulog gandeng Polri kawal penyaluran beras SPHP agar optimal

    Bulog gandeng Polri kawal penyaluran beras SPHP agar optimal

    Kami berharap mendapatkan banyak dukungan dari Polri, sehingga beras SPHP dapat lebih tersebar merata melalui jaringan yang dimiliki sehingga stabilisasi harga dan ketersediaan dapat tercapai.

    Jakarta (ANTARA) – Perum Bulog menggandeng Kepolisian Negara RI (Polri) untuk mengawal penyaluran beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) agar tepat sasaran, transparan, dan optimal dalam menjaga stabilitas harga serta ketahanan pangan nasional.

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, pihaknya telah bertemu langsung Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk meminta dukungan dalam penyaluran beras SPHP.

    “Melalui pertemuan ini, kami berharap mendapatkan banyak dukungan dari Polri, sehingga beras SPHP dapat lebih tersebar merata melalui jaringan yang dimiliki sehingga stabilisasi harga dan ketersediaan dapat tercapai,” kata Rizal dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Dalam pertemuan tersebut, Rizal yang didampingi Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto menuturkan pihaknya melakukan pembahasan langkah-langkah kongkret terkait sinergi antara Bulog dan Polri dalam mendukung program pemerintah menuju swasembada pangan.

    Ia menambahkan, kolaborasi pihaknya bersama Polri menjadi bagian dari upaya bersama untuk menciptakan ekosistem pangan nasional yang tangguh, terjaga, dan berkelanjutan, sebagai upaya nyata dalam mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

    Rizal menambahkan, pihaknya bersama Polri juga bersinergi melaksanakan pengawasan terhadap peredaran beras di pasar guna memastikan distribusi tepat sasaran.

    “Kami berterima kasih atas sambutan hangat Kapolri serta kesamaan visi dalam mendukung terwujudnya Astacita Presiden RI dengan memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujar Rizal.

    Sesuai petunjuk teknis pelaksanaan SPHP di tahun 2025, saluran distribusi Beras SPHP dapat dilakukan melalui beberapa cara, di antaranya yaitu pedagang eceran di pasar rakyat, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, pemerintah daerah melalui outlet pangan binaan dan gerakan pangan murah (GPM), outlet BUMN (Bulog dan ID Food).

    Selanjutnya PT Pos Indonesia, PT Perkebunan Nusantara, dan Pupuk Indonesia Holding Company), Rumah Pangan Kita (RPK), toko ritel modern/swalayan, serta instansi pemerintah seperti TNI dan Polri melalui koperasi atau GPM.

    Program SPHP merupakan penugasan Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang tertuang dalam Surat Kepala Bapanas Nomor 173/TS.02.02/K/7/2025 tertanggal 8 Juli 2025.

    “Program ini berlangsung di periode bulan Juli sampai dengan Desember 2025 dengan target penyaluran sebesar 1,3 juta ton beras di seluruh Indonesia,” kata Rizal.

    Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan salah satu dukungan pihaknya yaitu dengan melakukan penyaluran beras SPHP kepada masyarakat melalui gerakan pangan murah dan bazar jajaran Polri di seluruh Indonesia.

    Kapolri mengatakan dalam waktu dekat pihaknya segera melakukan pertemuan secara virtual (video conference) dengan seluruh jajaran Polri dan Bulog untuk menyamakan persepsi dan memasifkan program SPHP.

    “Baik melalui Primkopol di masing-masing satuan jajaran Polri, maupun GPM dan bazar di masing-masing wilayah,” kata Listyo Sigit.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kata Dokter Jiwa soal Distorsi Kognitif di Balik Klaim ‘Ngegym Aktivitas Bodoh’

    Kata Dokter Jiwa soal Distorsi Kognitif di Balik Klaim ‘Ngegym Aktivitas Bodoh’

    Jakarta –

    Pernyataan Timothy Ronald yang menyebut aktivitas gym sebagai hal yang hanya dilakukan oleh orang bodoh menuai sorotan. Konten kreator yang beken dengan julukan ‘Raja Kripto’ ini dinilai menyesatkan publik mengenai olahraga.

    Potongan video berisi pernyataan kontroversialnya tersebar luas di berbagai platform media sosial. Dalam video tersebut, Timothy secara terang-terangan menyebut bahwa orang yang rutin pergi ke gym untuk membentuk otot tidak mungkin termasuk orang yang pintar.

    “Menurut gua orang yang suka nge-gym yang sampai jadi banget badannya itu nggak mungkin sepintar itu karena itu aktivitas paling goblok yang pernah gua temuin, paling goblok,” tuturnya.

    Psikiater dr Lahargo Kembaren, SpKJ, menilai pernyataan Timothy Ronald yang merendahkan aktivitas gym sebagai bentuk olahraga orang bodoh mencerminkan adanya distorsi kognitif, yakni pola pikir keliru atau menyimpang yang membuat seseorang tidak lagi menilai sesuatu secara objektif.

    “Pernyataan ini mencerminkan beberapa bentuk distorsi kognitif,” kata dr Lahargo saat dihubungi detikcom, Jumat (1/8/2025).

    Ia menjelaskan, distorsi kognitif sering kali tidak disadari oleh yang bersangkutan. Akibatnya, timbul persepsi yang salah terhadap diri sendiri, orang lain, atau situasi tertentu.

    Salah satu bentuk distorsi yang paling menonjol dalam kasus ini adalah labeling, yaitu memberi cap negatif secara menyeluruh hanya berdasarkan satu aspek. Dalam konteks ini, misalnya seseorang yang rutin nge-gym langsung dianggap bodoh.

    “Padahal kecerdasan seseorang tidak bisa diukur hanya dari aktivitas fisik yang dia pilih,” tutur dr Lahargo.

    Labeling seperti ini, lanjutnya, menyederhanakan kompleksitas manusia dan bisa menjadi bentuk penolakan emosional terhadap sesuatu yang sebenarnya belum sepenuhnya dipahami.

    Selain labeling, bentuk distorsi lain yang bisa terjadi adalah overgeneralization atau membuat kesimpulan menyeluruh dari pengalaman terbatas.

    “Misalnya, dia berbicara, pernah ketemu satu orang yang suka gym tetapi ngobrolnya nggak nyambung, lalu disimpulkan, berarti semua anak gym bodoh,” beber dr Lahargo memberi contoh.

    Overgeneralization ini, kata dr Lahargo, biasanya berangkat dari pengalaman pribadi yang buruk, namun dijadikan dasar untuk menilai semua hal sejenis tanpa bukti yang memadai.

    Distorsi lain yang mungkin terjadi adalah dichotomous thinking atau melihat dunia dalam kacamata hitam-putih. Dalam konteks ini, misalnya muncul pola pikir seseorang hanya bisa dianggap cerdas jika membaca buku, bukan melakukan aktivitas fisik seperti angkat beban.

    “Kalau kamu cerdas, kamu harusnya baca buku, bukan angkat besi,” contohnya seperti itu.

    Pola pikir ini dinilai dr Lahargo mengabaikan fakta bahwa banyak orang mampu menyeimbangkan antara kesehatan fisik dan intelektual. Belum lagi bila terjadi confirmation bias alias seseorang terbiasa mencari dan mempercayai hanya sesuai keyakinannya.

    Terakhir, pernyataan merendahkan aktivitas gym juga bisa dipengaruhi oleh cognitive dissonance, yaitu konflik batin antara keinginan dan nilai yang diyakini.

    “Mungkin seseorang sebenarnya tertarik olahraga, tapi karena merasa itu tidak intelektual atau bukan gaya saya, maka muncul konflik batin dan untuk meredakannya, ia meremehkan,” beber dr Lahargo.

    Halaman 2 dari 3

    (suc/up)

    Ngegym Vs Kualitas Otak

    9 Konten

    Timothy Ronald mengaitkan aktivitas ngegym dengan kualitas kognitif yang buruk. Sontak argumen ini memantik kontroversi. Para pakar umumnya tidak sependapat.

    Konten Selanjutnya

    Lihat Koleksi Pilihan Selengkapnya

  • Amnesti, abolisi, dan tantangan demokrasi digital

    Amnesti, abolisi, dan tantangan demokrasi digital

    Terdakwa kasus dugaan suap Pergantian Antarwaktu (PAW) untuk anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan, Hasto Kristiyanto meninggalkan Rutan Kelas Jakarta Timur Cabang Rutan KPK, Jakarta, Jumat (1/8/2025). Hasto dibebaskan usai mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto yang disetujui oleh DPR pada Kamis (31/7). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

    Amnesti, abolisi, dan tantangan demokrasi digital
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 02 Agustus 2025 – 12:43 WIB

    Elshinta.com – Langkah Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong, mantan co-pilot tim sukses Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, bukanlah sikap politik pragmatis.

    Keputusan yang diambil menjelang HUT ke-80 Proklamasi Kemerdekaan, 17 Agustus 2025, ini memancarkan refleksi kenegarawanan seorang Prabowo, termasuk kemampuannya menavigasi persimpangan hukum, politik, dan aspirasi publik sehingga jauh dari carut marut.

    Namun, di era digital yang riuh, langkah ini juga mengundang pertanyaan kritis: apakah ini murni rekonsiliasi nasional, atau justru berisiko melemahkan kepercayaan pada supremasi hukum?

    Keputusan Prabowo tersebut membawa pesan simbolis bahwa kemerdekaan bukanlah seremoni kosong, melainkan panggilan untuk memperkuat persatuan, demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Namun, dalam sorotan opini publik yang diamplifier oleh kekuatan media sosial, amnesti dan abolisi menjadi ujian bagi demokrasi Indonesia: sejauh mana keadilan hukum dengan kepekaan politik berdiri di ruang netral?

    Independensi yudikatif diuji

    Prabowo menunjukkan sikap terpuji dengan menahan diri dari intervensi terhadap proses hukum Hasto dan Lembong selama peradilan berlangsung. Padahal rayuan dalam tekanan politik dan sorotan media sosial terus bergulir, terutama di platform X. Arus opini publik terus mengalir mempengaruhi Istana agar masuk ke ruang yudikatif.

    Namun sekali lagi, Presiden Prabowo tidak tertarik untuk mencampuri urusan tersebut. Sikap ini selaras dengan pandangan Dr. Larry Diamond dari Stanford University yang menegaskan bahwa “demokrasi tergantung pada kepercayaan terhadap proses hukum yang adil.”

    Dengan menjaga independensi yudikatif, Prabowo telah mempertahankan kredibilitas institusi hukum, baik di mata rakyat maupun dunia internasional.

    Sebagai hak konstitusional presiden, pemberian amnesti dan abolisi adalah sah. Jika melihat kondisi ekonomi dan politik global saat ini, langkah tersebut akan menjaga ekuilibrium antara kekuatan politik Islam dan nasionalis, serta menjadi modal Prabowo untuk tampil sebagai pemimpin kuat di mata dunia. Yang tidak kalah penting, ini juga akan menjadi modal bagi kita untuk bisa melawan kekuatan ekonomi dunia.

    Namun di sisi lain, pemberian amnesti dan abolisi pasca-proses hukum selesai memunculkan dilema baru. Apakah ini benar-benar mencerminkan keseimbangan antara hukum dan rekonsiliasi, atau justru membuka celah bagi persepsi bahwa hukum dapat “diakali” demi kepentingan politik?

    Kritik dari pegiat antikorupsi, yang khawatir keputusan ini melemahkan penegakan hukum, tidak bisa diabaikan. Dalam konteks global, hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan investor atau peringkat Indonesia dalam Corruption Perceptions Index dari Transparency International.

    Media sosial dalam demokrasi

    Dinamika opini publik di media sosial menjadi katalis penting dalam keputusan ini. Narasi tentang “rekayasa hukum” dan “kriminalisasi politik” membanjiri X, menciptakan tekanan publik yang sulit diabaikan.

    Media sosial kini bukan sekadar alat komunikasi, melainkan arena kekuasaan yang mampu mengguncang dan mempengaruhi stabilitas politik, sebagaimana terlihat pada gerakan #BlackLivesMatter atau Arab Spring.

    Media sosial adalah “pedang bermata dua.” Di satu sisi, ia memperkuat demokrasi partisipatif dengan memberi ruang bagi suara rakyat. Di sisi lain, ia rentan terhadap disinformasi dan manipulasi emosional yang dapat membelokkan prinsip hukum.

    Dalam kasus ini, gelombang narasi di X mendorong perhatian pada Hasto dan Lembong, tetapi juga menggarisbawahi urgensi literasi digital. Tanpa kemampuan kritis dalam menilai informasi, publik berisiko terjebak dalam polarisasi yang dapat merusak demokrasi.

    Legitimasi dan panggung global

    Dukungan penuh DPR terhadap keputusan Prabowo menunjukkan bahwa amnesti dan abolisi bukan keputusan sepihak, melainkan bagian dari konsolidasi politik yang sah. Prof. Anne-Marie Slaughter menyebut sinergi eksekutif-legislatif sebagai tanda “demokrasi yang matang.”

    Dukungan ini memperkuat legitimasi politik Prabowo dan menegaskan kepercayaan publik pada institusi negara.

    Di kancah internasional, keputusan ini memiliki bobot strategis. Menjelang pidato perdana Prabowo di Sidang Umum PBB tahun ini, amnesti dan abolisi ini menjadi sinyal bahwa Indonesia terbuka terhadap perbedaan politik dan menghormati HAM.

    Pembebasan tokoh-tokoh yang dituduh “makar tanpa kekerasan” atau “menghina presiden” menjawab kritik global soal kriminalisasi politik, meningkatkan citra Indonesia sebagai negara demokrasi yang inklusif di mata PBB, Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), dan negara-negara Barat.

    Khususnya, abolisi untuk Tom Lembong, figur yang dikenal di kalangan investor global, mengirim pesan bahwa Indonesia tetap ramah terhadap investasi asing. Ini dapat memperlancar negosiasi perdagangan seperti Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan Uni Eropa atau Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF).

    Demokrasi digital

    Keputusan pemberian amnesti dan abolisi menawarkan tiga pelajaran penting bagi demokrasi Indonesia. Pertama, media sosial adalah alat demokrasi yang ampuh, tetapi tanpa literasi digital, ia dapat menjadi ancaman bagi keadilan hukum.

    Kedua, independensi yudikatif adalah fondasi negara hukum yang harus dijaga, meski di tengah tekanan politik.

    Ketiga, kepemimpinan sejati adalah kemampuan menyeimbangkan hukum, politik, dan kemanusiaan tanpa mengorbankan prinsip. Prabowo menunjukkan bahwa menjadi pemimpin bukan hanya soal ketegasan, tetapi juga kepekaan sosial dan kebijaksanaan.

    Amnesti dan abolisi ini bukan sekadar pengampunan, melainkan pengakuan bahwa persatuan nasional adalah aset terbesar bangsa. Dalam konteks global, stabilitas politik yang dihasilkan memungkinkan Indonesia fokus pada agenda diplomatik, seperti kepemimpinan ASEAN atau negosiasi perdagangan.

    Namun, tantangan ke depan tidak ringan. Prabowo harus memastikan bahwa langkah ini tidak dipandang sebagai “politik transaksional” yang mengorbankan hukum demi stabilitas. Komunikasi publik yang transparan dan komitmen nyata terhadap penegakan hukum di masa depan akan menentukan apakah keputusan ini benar-benar menjadi tonggak pendidikan politik, atau sekadar episode sementara dalam dinamika kekuasaan.

    Jika demokrasi adalah ruang belajar bersama, maka keputusan Prabowo adalah teks terbuka yang mengundang refleksi kritis. Ini adalah momen untuk merenungkan bagaimana kita, sebagai bangsa, menyeimbangkan hukum, politik, dan kemanusiaan di era digital yang penuh gejolak.

    Dengan literasi digital yang lebih baik, independensi yudikatif yang terjaga, dan kepemimpinan yang bijak, Indonesia memiliki peluang untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga bersinar sebagai demokrasi yang matang di panggung dunia.

    Sumber : Antara

  • Kekayaan Berlipat Kepala PPATK Disorot saat Viral Blokir Rekening Nganggur, Ini Jumlah Hartanya

    Kekayaan Berlipat Kepala PPATK Disorot saat Viral Blokir Rekening Nganggur, Ini Jumlah Hartanya

    GELORA.CO – Berikut sosok Ivan Yustiavandana yang menuai sorotan usai kebijakan blokir rekening dormant dilakukan. 

    Selain sosoknya yang menyita perhatian, hal lain yang jadi buah bibir publik yakni kekayaannya.

    Harta dari  Ivan Yustiavandana, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), juga mendadak dicari tahu oleh netizen.

    Netizen justru menyoroti harta kekayaan pribadi Ivan yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

    Tak sedikit pula netizen yang sekaligus mempertanyakan konsistensi dengan posisinya sebagai pengawas keuangan nasional.

    Menurut LHKPN periode tahun 2023, total kekayaan Ivan mencapai Rp9,3 miliar.

    Rinciannya menunjukkan sebagian besar berasal dari aset tanah dan bangunan senilai Rp6,9 miliar yang tersebar di Depok dan Ngawi.

    Beberapa di antaranya dari warisan dan hasil sendiri.

    Selain itu, Ivan tercatat memiliki dua kendaraan, yaitu Toyota Innova Zenix SUV 2023 (Rp550 juta) dan VW Beetle Sedan 1972 (Rp100 juta).

    Ditambah harta bergerak lain, surat berharga, kas, serta simpanan lain-lain yang jika dijumlahkan mencapai total kekayaan bersih Rp9,3 miliar

    Data historis dari laporan sebelumnya (periode 2022 atau sebelumnya) mencatat total kekayaan Ivan berkisar antara Rp4,095–4,111 miliar.

    Publik pun menyorot lonjakan tajam dalam dua tahun terakhir.

    Dari sekitar Rp4,1 miliar menjadi Rp9,3 miliar menurut LHKPN terbaru per 31 Juli 2025.

    Untuk itu ada sebagian netizen yang meminta klarifikasi transparan dari Ivan mengenai perbedaan tersebut, mempertanyakan konsistensi antara laporan kekayaan dengan posisinya yang mengawasi integritas sistem keuangan.

    Ketegangan ini memuncak bersamaan dengan program PPATK yang memblokir sementara sekitar 140 ribu rekening dormant sepanjang pertengahan 2025, yang memiliki saldo gabungan sekitar Rp428,61 miliar.

    Namun Ivan menjelaskan bahwa rekening-rekening tersebut rentan disalahgunakan sebagai sarana pencucian uang, transaksi narkotika, judi online, atau penipuan, terutama ketika rekening dikelola oleh pihak ketiga tanpa izin pemilik asli.

    Selain itu ia juga menegaskan bahwa dana dalam rekening yang dibekukan tetap aman dan nasabah dapat mengajukan reaktivasi ke bank sesuai prosedur.

    PPATK bahkan membuka jalur layanan dan menyediakan formulir online bagi yang ingin menyampaikan keberatan atau memperjelas status rekening mereka.

    Proses ini memicu protes dari berbagai masyarakat, termasuk beberapa anggota DPR yang menilai kebijakan tersebut kurang mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.

    DPR menyoroti bahwa banyak nasabah memilih tidak melakukan transaksi bukan karena niat buruk, melainkan karena memang tidak memiliki dana.

    Mereka meminta PPATK mengevaluasi kebijakan ini agar tidak menimbulkan krisis kepercayaan pada sistem perbankan

    Ivan Yustiavandana dilantik presiden sebagai Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Istana Negara, Jakarta, Oktober 2021. Ivan menggantikan Dian Ediana Rae.

    “Mengangkat Doktor Ivan Yustiavandana SH, LLM, sebagai Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan masa jabatan tahun 2021-2026,” demikian bunyi petikan Keputusan Presiden Nomor 48M Tahun 2021.

    Sebelum dilantik sebagai pimpinan tertinggi PPATK, Ivan menjabat sebagai Deputi Bidang Pemberantasan di PPATK.

    Ia menduduki jabatan tersebut sejak 7 Agustus 2020.

    Ivan bukanlah sosok asing di lingkungan PPATK. Dilansir dari lama resmi PPATK, Ivan telah bergabung dan berkontribusi di PPATK sejak tahun 2006.

    Sejumlah jabatan pernah Ivan emban, mulai dari Ketua Kelompok Riset dan Analis Non Bank, dilanjutkan sebagai Direktur Pemeriksaan, Riset, dan Pengembangan.

    Ivan merupakan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Gadjah Mada dengan predikat cumlaude. Ia meraih gelar Master of Laws (LL.M) dari Washington College of Law, Washington DC, Amerika Serikat.Selama di PPATK, Ivan mengomandani pelaksanaan fungsi PPATK dalam memproduksi Hasil Pemeriksaan dan Riset Strategis di bidang anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APUPPT).

    Ia menjadi koordinator yang memimpin dan mengarahkan penyusunan National Risk Assessment on Money Laundering (NRA-ML) dan National Risk Assessment on Terrorist Financing (NRA-TF), Financial Integrity Rating (FIR), Indeks Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT, hingga Indeks Persepsi Publik terkait Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT.

    Di lingkup regional dan internasional, Ivan aktif dalam Financial Intelligence Consultative Group (FICG), Anti-Money Laundering/Counter-Terrorist Financing Work Stream di kawasan ASEAN, Australia, dan Selandia Baru.

    Berikut rincian harta kekayaanya:

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp6.900.000.000 

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 187 m2/172 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI 1.800.000.000 

    2. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI 1.500.000.000 

    3. Tanah dan Bangunan Seluas 2070 m2/1200 m2 di KAB / KOTA NGAWI, WARISAN 1.000.000.000 

    4. Tanah Seluas 107 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI 1.000.000.000 

    5. Tanah Seluas 29 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI 250.000.000 

    6. Tanah Seluas 114 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI 1.100.000.000 

    7. Tanah Seluas 27 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI 250.000.000 

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 650.000.000 

    1. MOBIL, TOYOTA INNOVA ZENIX SUV Tahun 2023, HASIL SENDIRI 550.000.000 

    2. MOBIL, VW BEETLE SEDAN Tahun 1972, HASIL SENDIRI 100.000.000 

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 255.000.000 

    D. SURAT BERHARGA Rp 87.375.874 

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp 3.700.462.261 

    F. HARTA LAINNYA Rp 688.900.000 

    Sub Total Rp 12.281.738.135 

    II. HUTANG Rp 2.900.467.629 

    III. TOTAL HARTA KEKAYAAN (I-II) Rp 9.381.270.506 

    Dipanggil Prabowo

    Kini Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo ke Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/7/2025).

    Pemanggilan itu dilakukan di tengah memuncaknya keluhan masyarakat soal pemblokiran massal rekening bank tidak aktif atau dormant oleh PPATK. Ivan tiba lebih dulu sekitar pukul 17.06 WIB.

     Saat dimintai keterangan oleh awak media, ia mengaku belum mengetahui secara pasti agenda pertemuan.

    “Iya iya nanti ya. Saya dipanggil presiden, belum tahu agendanya,” ujar Ivan singkat. 

    Tak lama berselang, Gubernur BI Perry Warjiyo menyusul masuk ke Kompleks Istana tanpa memberikan komentar kepada jurnalis.

    Pertemuan ini berlangsung seiring meningkatnya keresahan publik terhadap kebijakan pemblokiran rekening dormant yang dinilai menyulitkan, tidak tepat sasaran, dan kurang memahami realitas keuangan masyarakat bawah.

    Sebelumnya, PPATK melakukan pemblokiran sementara terhadap rekening bank yang tidak aktif (dormant) dalam jangka waktu tiga bulan.

  • Timothy Ronald Sebut Gym buat Orang Bodoh, Dokter Jiwa Angkat Bicara

    Timothy Ronald Sebut Gym buat Orang Bodoh, Dokter Jiwa Angkat Bicara

    Jakarta –

    Pernyataan Timothy Ronald soal gym hanya untuk orang bodoh dihujani komentar negatif. Pasalnya, YouTuber yang aktif mengunggah konten terkait keuangan itu, dinilai menyesatkan publik.

    Potongan video soal pernyataan kontroversialnya ramai diunggah di berbagai media sosial. Dengan lantang, ia menilai orang yang terbiasa ngegym untuk membentuk otot sebenarnya memiliki ‘otak kosong’.

    “Menurut gua orang yang suka nge-gym yang sampai jadi banget badannya itu nggak mungkin sepintar itu karena itu aktivitas paling goblok yang pernah gua temuin, paling goblok,” beber Timothy.

    Timothy merasa mereka yang suka pergi ke gym memaksakan tubuhnya untuk bisa berotot. Aktivitas itu pun disebut tidak disukai oleh orang-orang yang pintar.

    “Bukan secara kesehatan ya secara mental. Orang pintar itu nggak suka pasti. Lu kayak ngebentot doang kan, lu cuma maksa. Itu otaknya kosong, lari tuh masih ada otaknya. Dan itu temen gua yang nge-gym bilang dia paling kesulitan punya klien yang orang pintar karena bosan mereka, dia harus short time period-nya. Karena sulit banget untuk orang pintar itu nge-gym,” tuturnya.

    Psikiater dr Lahargo Kembaren SpKJ, menyebut pernyataan semacam itu sebetulnya merupakan distorsi kognitif, yakni pola pikir keliru atau menyimpang. Hal ini terjadi saat seseorang tidak lagi menilai sesuatu secara objektif.

    Distorsi tersebut memang kerap tidak disadari yang bersangkutan, sehingga muncul persepsi keliru terhadap diri sendiri, orang lain, maupun situasi tertentu.

    “Pernyataan ini mencerminkan beberapa bentuk distorsi kognitif,” konfirmasinya, saat dihubungi detikcom Jumat (1/8/2025).

    Ada beberapa jenis distorsi kognitif yang bisa menjadi pemicu di baliknya. Pertama, labeling atau memberi label menyeluruh pada seseorang, atau sekelompok berdasarkan satu aspek.

    “Contohnya, hanya karena seseorang suka gym dan jaga tubuhnya, berarti dia bodoh. Padahal kecerdasan seseorang tidak bisa diukur hanya dari aktivitas fisik yang dia pilih,” tutur dr Lahargo.

    Labeling dalam hal ini menyederhanakan kompleksitas manusia dan bisa menjadi bentuk penolakan emosional pada sesuatu hal yang sebenarnya tidak dipahami.

    Kemungkinan kedua adalah overgeneralization atau generasi berlebihan. Saat seseorang menarik kesimpulan luas satu dari dua pengalaman yang dialami.

    “Misalnya, dia berbicara, pernah ketemu satu orang yang suka gym tetapi ngobrolnya nggak nyambung, lalu disimpulkan, berarti semua anak gym bodoh,” beber dr Lahargo memberi contoh.

    Overgeneralization disebutnya kerap muncul karena pengalaman buruk pribadi, lalu dijadikan dasar menilai semua hal sejenis tanpa bukti objektif. Kemungkinan selanjutnya adalah perilaku seseorang saat melihat dunia hanya dalam hitam dan putih, misalnya pintar vs bodoh, intelektual vs fisik.

    “Kalau kamu cerdas, kamu harusnya baca buku, bukan angkat besi,” contohnya seperti itu.

    Pola pikir ini dinilai dr Lahargo mengabaikan fakta bahwa banyak orang mampu menyeimbangkan antara kesehatan fisik dan intelektual. Belum lagi bila terjadi confirmation bias alias seseorang terbiasa mencari dan mempercayai hanya sesuai keyakinannya.

    “Hanya fokus pada influencer gym yang bicara hal dangkal, dan mengabaikan atlet atau pelatih cerdas yang mendalami nutrisi, biologi, atau ilmu latihan, misalnya,” tutur dr Lahargo.

    “Orang dengan bias ini sering menutup diri dari bukti baru, karena mengakui kesalahan pikir berarti harus merombak identitas atau rasa benar dirinya,” lanjutnya.

    Terakhir, pernyataan semacam itu juga bisa dipicu cognitive dissonance atau konflik batin.

    “Mungkin seseorang sebenarnya tertarik olahraga, tapi karena merasa itu tidak intelektual atau bukan gaya saya, maka muncul konflik batin dan untuk meredakannya, ia meremehkan,” beber dr Lahargo.

    Halaman 2 dari 3

    Simak Video “Video Mitos atau Fakta: Latihan Angkat Beban Bikin Tulang Lebih Kuat”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/up)

    Ngegym Vs Kualitas Otak

    10 Konten

    Timothy Ronald mengaitkan aktivitas ngegym dengan kualitas kognitif yang buruk. Sontak argumen ini memantik kontroversi. Para pakar umumnya tidak sependapat.

    Konten Selanjutnya

    Lihat Koleksi Pilihan Selengkapnya

  • Telinga Berdenging Belum Tentu karena ‘Kabar Buruk’, Bisa Jadi Tanda Penyakit

    Telinga Berdenging Belum Tentu karena ‘Kabar Buruk’, Bisa Jadi Tanda Penyakit

    Jakarta –

    Pernahkah tiba-tiba mendengar suara berdenging di telinga? Di Indonesia, mitos populer sering mengaitkannya dengan pertanda akan datangnya kabar buruk.

    Namun, dari sudut pandang medis, telinga berdenging, atau yang dikenal sebagai tinnitus, bukanlah firasat, melainkan sinyal penting dari tubuh. Salah satu penyebab serius dari kondisi ini adalah gendang telinga robek.

    Tinnitus adalah persepsi suara tanpa adanya sumber suara eksternal. Suara ini bisa berbentuk dengungan, desisan, dering, atau siulan. Meskipun seringkali bersifat sementara dan tidak berbahaya, tinnitus yang terus-menerus bisa menjadi gejala dari masalah kesehatan yang mendasari, termasuk kerusakan pada struktur telinga.

    Gendang Telinga Robek: Penyebab Tinnitus yang Wajib Diwaspadai

    Gendang telinga, atau membran timpani, adalah selaput tipis yang memisahkan telinga luar dan telinga tengah. Fungsinya sangat krusial: menerima gelombang suara dan mengubahnya menjadi getaran yang kemudian diteruskan ke telinga bagian dalam. Ketika gendang telinga robek atau berlubang, seluruh proses ini terganggu.

    “Kondisi ini dapat menyebabkan pasiennya mengalami penurunan pendengaran, risiko infeksi berulang, hingga gangguan dalam berkomunikasi. Hal-hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap penurunan kualitas hidup,” kata dokter spesialis telinga, hidung dan tenggorok, bedah kepala dan leher dr Ashadi Budi,SpTHTBKL dalam temu media, Selasa (29/7/2025).

    Robekan pada gendang telinga dapat disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya:

    Infeksi Telinga Tengah (Otitis Media): Infeksi ini menyebabkan penumpukan cairan di belakang gendang telinga, yang menekan hingga akhirnya merobeknya.Cedera: Perubahan tekanan yang tiba-tiba, seperti dari ledakan keras, tamparan di telinga, atau saat menyelam terlalu dalam, bisa merobek gendang telinga.Benda Asing: Menggunakan cotton bud atau benda tajam lainnya untuk membersihkan telinga adalah penyebab umum robekan gendang telinga.

    Selain telinga berdenging, beberapa tanda gendang telinga robek yakni:

    Penurunan atau kehilangan pendengaranAdanya cairan yang keluar dari telingaNyeri telinga yang sangat tajam dan terjadi secara mendadakAda sensasi berputar (vertigo)Mual atau muntah akibat vertigo

    Jika mengalami gejala-gejala di atas, terutama setelah cedera atau infeksi, segera konsultasikan dengan dokter. Penanganan yang cepat sangat penting untuk mencegah infeksi lebih lanjut dan menjaga fungsi pendengaran. Gendang telinga robek yang dibiarkan tanpa penanganan bisa menyebabkan infeksi kronis dan gangguan pendengaran permanen.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Upaya Cegah Gangguan Pendengaran Pada Anak-anak hingga Orang Dewasa”
    [Gambas:Video 20detik]
    (kna/kna)

  • 10 Negara Paling Malas Jalan Kaki, Indonesia Peringkat Satu

    10 Negara Paling Malas Jalan Kaki, Indonesia Peringkat Satu

    JAKARTA – Sebuah studi yang dilakukan oleh Universitas Stanford baru-baru ini mengungkapkan fakta mengejutkan. Studi itu menyebut Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara paling malas jalan kaki di dunia.

    Dalam penelitian ini, data dari lebih dari 700 ribu orang di 46 negara dianalisis menggunakan pelacakan langkah harian melalui ponsel pintar. Hasilnya diterbitkan dalam jurnal ilmiah Nature dan menunjukkan ketimpangan besar dalam aktivitas fisik antar negara.

    Penelitian tersebut menyusun peringkat negara-negara berdasarkan rata-rata jumlah langkah kaki harian warganya. Negara-negara dengan langkah harian yang rendah dinyatakan memiliki gaya hidup yang sangat sedentari alias minim gerak.

    Berikut 10 negara yang warganya paling malas jalan kaki, seperti dilansir dari laman Business Standard.

    1. Indonesia

    Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara paling tidak aktif di dunia, dengan rata-rata hanya 3.513 langkah per hari. Studi ini menyebutkan bahwa kemacetan kota dan minimnya infrastruktur pejalan kaki menjadi faktor utama rendahnya aktivitas fisik masyarakat.

    Ditekankan pula perlunya inisiatif kesehatan publik untuk mendorong masyarakat lebih aktif bergerak. Kurangnya trotoar dan padatnya lalu lintas membuat masyarakat Indonesia enggan berjalan kaki.

    2. Arab Saudi

    Arab Saudi berada di posisi kedua dengan rata-rata 3.807 langkah per hari. Iklim panas ekstrem dan faktor budaya menjadi penyebab utama masyarakat lebih memilih untuk tinggal di dalam ruangan. Peneliti itu menyebut musim panas yang panjang membuat aktivitas luar ruangan sangat terbatas.

    3. Malaysia

    Dengan rata-rata 3.963 langkah per hari, Malaysia menempati posisi ketiga. Urbanisasi yang pesat dan tingginya ketergantungan terhadap kendaraan pribadi menjadi penyebab utama. Kemacetan di kota-kota besar seperti Kuala Lumpur membuat berjalan kaki tidak menarik.

    4. Filipina

    Filipina mencatat rata-rata 4.008 langkah per hari. Kota-kota besar seperti Manila dan Cebu mengalami tantangan infrastruktur serta masalah sosial-ekonomi yang berdampak pada rendahnya aktivitas fisik. Pemerintah disarankan untuk menggalakkan budaya berjalan kaki dan bersepeda.

    5. Afrika Selatan

    Afrika Selatan berada di urutan kelima dengan 4.105 langkah per hari. Perbedaan geografis dan sosial-ekonomi menyebabkan ketimpangan tingkat aktivitas antara wilayah kota dan pedesaan.

    6. Mesir

    Mesir mencatat rata-rata 4.315 langkah per hari. Iklim panas dan urbanisasi menjadi kendala besar, terutama di kota-kota besar yang mengalami kemacetan lalu lintas. Kampanye kesadaran dan pembangunan area ramah pejalan kaki mulai digencarkan.

    7. Brasil

    Brasil dengan rata-rata 4.289 langkah per hari juga termasuk dalam daftar ini. Perbedaan mencolok antara wilayah kota dan pedesaan menjadi faktor utama.

    8. India

    India mencatat 4.297 langkah per hariz Hal ini menjadikan India sebagai salah satu negara paling malas secara fisik di dunia. Urbanisasi dan perubahan gaya hidup sangat memengaruhi tingkat aktivitas masyarakat. Di kota-kota besar seperti Mumbai, Delhi, dan Bangalore, warga lebih banyak mengandalkan kendaraan bermotor daripada berjalan kaki.

    9. Meksiko

    Meksiko rata-rata mencatat 4.692 langkah per hari. Seperti negara lain dalam daftar ini, urbanisasi dan tantangan infrastruktur turut andil. Banyak pekerja di sektor informal juga mempengaruhi persepsi terhadap aktivitas fisik.

    10. Amerika Serikat

    Amerika Serikat berada di posisi ke-10 dengan rata-rata 4.774 langkah per hari. Meski negara maju, pekerjaan yang kebanyakan duduk dan ketergantungan terhadap mobil membuat aktivitas fisik tergolong rendah.

    Program kesehatan di tempat kerja dan dorongan kebijakan publik diperlukan untuk meningkatkan jumlah langkah harian masyarakat Amerika.

  • Imbas Kasus MDI Ventures–Tanihub, Reputasi Modal Ventura di Mata Investor Meredup?

    Imbas Kasus MDI Ventures–Tanihub, Reputasi Modal Ventura di Mata Investor Meredup?

    Bisnis.com, Jakarta  —  Kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret nama MDI Ventures dan startup agritech Tanihub dikhawatirkan berdampak pada persepsi investor global terhadap industri modal ventura (venture capital/VC) di Tanah Air.

    MDI Ventures, yang merupakan entitas investasi milik salah satu BUMN, dinilai gagal menjaga akuntabilitas dalam proses pendanaan. Padahal, sebagai lengan investasi perusahaan negara, MDI memegang peran penting dalam penguatan ekosistem startup nasional.

    Sementara itu, Tanihub yang sebelumnya banyak dipuji sebagai startup agritech yang menjanjikan, kini turut terseret dalam pusaran kasus tersebut.

    Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda mengatakan kasus yang MDI Ventures berpotensi berdampak jangka panjang bagi sektor investasi digital di Indonesia. Dia khawatir ini akan menjadi bola salju yang terus membesar. 

    Menurut Huda, gelombang kasus yang menimpa sektor startup, terutama yang berkaitan dengan VC, dapat membentuk persepsi negatif dari investor baik dalam maupun luar negeri terhadap sistem permodalan di Indonesia.

    “Persepsi investor ke VC kita akan negatif, padahal VC ini menjadi pemegang urat nadi startup digital di Indonesia. Dalam hal ini sudah tepat jika kasus ini dipandang sebagai pintu masuk untuk pengelolaan VC yang lebih baik,” kata Huda kepada Bisnis, Rabu (30/7/2025).

    Huda menekankan perlunya reformasi dalam mekanisme pendanaan oleh VC agar kasus serupa tidak terulang. Dia menekankan bahwa VC tidak hanya bertugas memberikan dana, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi efektivitas dan integritas penggunaan dana tersebut.

    “Setelah pendanaan pun, VC juga harus bertanggung jawab terhadap penggunaan dananya,” kata Huda. 

    Jika kondisi ini terus berlangsung, Huda memperingatkan bahwa aliran pendanaan ke sektor digital Indonesia bisa semakin menyusut.

    Dalam menciptakan iklim pendanaan yang lebih baik, Huda mengatakan modal ventura harus dapat memastikan ke depan peluang startup untuk tumbuh.

    Selain itu memastikan bahwa startup penerima pendanaan memiliki solusi yang jelas dan berkelanjutan, terakhir dia meminta agar modal ventura tidak lepas tangan atas kondisi startup yang sekarat. 

    Sebelumnya, Kejari Jakarta Selatan telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana investasi pada Tani Group atau TaniHub. Salah satunya adalah CEO PT MDI Ventures.

    Berdasarkan akun Instagram Kejari Jakarta Selatan, tiga tersangka itu yakni Direktur PT MDI Ventures, DSW; mantan Direktur Utama PT Tani Group Indonesia (TGI), IAS; dan eks Direktur PT TGI ETPLT.

  • Keluar dari Bayang-bayang Jadi Mobil Taksi, VinFast Pajang VF7 Edisi Disney

    Keluar dari Bayang-bayang Jadi Mobil Taksi, VinFast Pajang VF7 Edisi Disney

    Jakarta –

    Pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 produsen ternama asal Vietnam, VinFast, juga tidak mau ketinggalan untuk menggoda pecinta otomotif tanah air. Kali ini VinFast coba menggoda dengan menghadirkan edisi spesial VF6 dan VF7 yang berkolaborasi dengan Disney, keluar dari bayang-bayang menjadi kendaraan taksi di Indonesia.

    Dalam pantauan detikOto, meski belum dijual kedua mobil listrik ini mampu menarik perhatian pengunjung. Strategi ini dijelaskan menjadi simbol dari upaya VinFast membangun brand awareness melalui pendekatan budaya pop.

    “Kolaborasi ini merupakan bagian dari strategi global VinFast yang ingin dikenal sebagai brand yang lifestyle-oriented, trendi, dan dekat dengan generasi muda. Kami juga akan berupaya menjadikan kolaborasi-kolaborasi lainnya. Untuk masyarakat lebih mengenal VinFast, salah satunya lewat jalur budaya, musik, film,” ujar CEO VinFast Indonesia, Kariyanto Hardjosoemarto.

    Selain itu orang nomor satu VinFast di Indonesia ini juga mengatakan, hadirnya VF6 dan VF7 edisi Disney, bertujuan mengubah persepsi masyarakat yang selama ini mengaitkan VinFast dengan mobil taksi atau kendaraan utilitarian semata.

    “Segmennya kalau kita bicara VinFast itu yang stylish, fun, cocok untuk anak muda dan keluarga,” tambahnya.

    Sebagai gambaran unit VF7 Fantastic Four Edition, yang hadir dalam balutan warna biru tua mengilap dengan aksen perak, menghadirkan nuansa futuristik dan kekuatan, sejalan dengan citra superhero Marvel. Logo Fantastic Four tersemat elegan di bagian pintu dan fender depan.

    Edisi spesial VinFast VF6 dan VF7 yang berkolaborasi dengan Disney. Foto: dok. FinVast

    Filosofi dari edisi ini mencerminkan nilai-nilai keberanian, kecerdasan, solidaritas, dan inovasi-empat karakteristik utama dalam dunia superhero yang juga ingin diadopsi oleh VinFast sebagai DNA produknya yaitu tangguh di medan jalan, canggih secara teknologi, serta mampu menjawab kebutuhan mobilitas masa depan secara kolektif.

    Sementara itu, VF6 Lilo & Stitch Edition tampil lebih playful. Ornamen berwarna cerah dan hiasan karakter Stitch di konsol tengah menyatu dengan desain interior bernuansa tropikal.

    Mobil ini mewakili nilai keluarga, kebahagiaan, dan kehangatan, refleksi dari semangat ‘Ohana’ (keluarga) yang melekat pada karakter Lilo & Stitch. Nilai-nilai ini juga sejalan dengan filosofi VinFast yang ingin menghadirkan kendaraan yang tak hanya fungsional, tetapi juga menyenangkan dan penuh kedekatan emosional bagi penggunanya.

    (lth/rgr)

  • Kasau: TNI AU tetapkan lima prioritas dalam pengabdian kepada bangsa

    Kasau: TNI AU tetapkan lima prioritas dalam pengabdian kepada bangsa

    Sleman (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono mengatakan bahwa TNI AU telah menetapkan lima prioritas dalam mewujudkan pengabdian kepada bangsa dan meneruskan perjuangan para pelopor.

    “Hari ini, 29 Juli adalah momen penting dalam sejarah TNI AU, di mana 78 tahun lalu para pelopor TNI AU telah menunjukkan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara maka sebagai penerus perjuangan para pelopor, saya telah menetapkan lima prioritas TNI AU,” kata Tonny Harjono seusai upacara Peringatan Hari Bhakti ke-78 TNI AU di Akademi Angkatan Udara (AAU) Yogyakarta, Selasa.

    Ia mengatakan 78 tahun yang lalu, para pelopor TNI AU melaksanakan serangan udara ke Semarang, Salatiga, dan Ambarawa. Sebuah tonggak yang menandai kebangkitan kekuatan udara nasional.

    Namun, sejarah itu juga diwarnai dengan pengorbanan besar. Tiga perwira udara gugur saat membawa bantuan kemanusiaan, yakni Komodor Muda Udara Abdulrachman Saleh, Komodor Muda Udara Adisutjipto, dan Opsir Muda Udara Adi Soemarmo.

    “Mereka gugur sebagai pahlawan dan hidup abadi sebagai teladan yang terpatri dalam prasasti dan mengalir dalam semangat juang setiap insan dirgantara. Inilah yang menjadi makna mendalam dari hari bakti TNI AU,” katanya.

    Menurut Tonny, saat ini tantangan yang dihadapi telah berubah secara signifikan. Dunia mengalami ketidakpastian geopolitik, percepatan teknologi, serta kompleksitas ancaman yang semakin multidimensi, mulai dari ancaman siber hingga disinformasi, dari krisis kemanusiaan hingga bencana hidrometeorologi.

    “Di tengah perubahan tersebut, kita semua memikul tanggung jawab untuk senantiasa hadir dan berjuang bersama rakyat sebagai kekuatan yang siap menjawab setiap penugasan dengan kemampuan yang terbaik. Untuk itu, saya telah menetapkan lima prioritas TNI Angkatan Udara,” katanya.

    Tonny mengatakan kelima prioritas tersebut, yakni modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan sebagai langkah untuk memastikan kesiapan TNI AU dalam menghadapi ancaman berbasis teknologi mutakhir.

    “Kemudian, validasi organisasi agar struktur satuan semakin adaptif dan selaras dengan tuntutan tugas ke depan,” katanya.

    Prioritas selanjutnya adalah pengembangan piranti lunak untuk menjamin efektivitas dan efisiensi operasi multidomain yang terintegrasi, dan prioritas peningkatan kualitas sumber dari manusia sebagai kunci utama dari kekuatan udara yang profesional dan unggul.

    “Prioritas terakhir, yakni berpartisipasi aktif dalam mendukung kebijakan nasional demi memperkuat sinergi pertahanan dalam pembangunan bangsa secara menyeluruh,” katanya.

    Ia mengatakan setiap satuan TNI Angkatan Udara harus menyamakan persepsi dan langkah dalam bingkai prioritas tersebut untuk menghadirkan kekuatan udara yang “AMPUH” (Adaptif, Modern, Profesional, Unggul dan Humanis) sekaligus hadir untuk rakyat dalam berbagai bentuk pengabdian.

    “Dalam semangat peringatan Hari Bakti tahun ini sebagai kegiatan kita telah melaksanakan berbagai kegiatan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh satuan TNI AU termasuk karya bakti terpusat di Kabupaten Pandeglang, Banten berupa perbaikan fasilitas umum hingga bantuan sosial dan layanan kesehatan,” katanya.

    Tonny mengatakan kekuatan terbesar TNI AU tidak terletak semata pada keunggulan teknologi melainkan bersumber dari ketulusan jiwa dalam melayani masyarakat.

    “Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh prajurit dan PNS TNI AU atas pengabdian, loyalitas, serta semangat juang yang terus terjaga,” katanya.

    Pewarta: Victorianus Sat Pranyoto
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.